Arsip Kategori: Legal & Regulasi

Informasi seputar hukum dan aspek legal dalam regulasi di sektor logistik.

RI kurangi ketergantungan impor bertahap

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan impor secara bertahap. Hal ini dilakukan dengan mengindentifikasi kebutuhan industri yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Sehingga Kementerian Keuangan bisa melakukan penyesuaian dengan berbagai kebijakan fiskal.

JAKARTA (alfijak): “Apa yang disampaikan adalah profil dan tantangan dari masing-masing industri. Industri makanan minuman, karet, tekstil, industri yang berhubungan dengan barang elektronik. Masing-masing kan memiliki persoalan yang berbeda-beda,” katanya di Kantor Direktorat Jendral Pajak, Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Dengan demikian, artinya masing-masing industri juga memerlukan kebutuhan berbeda dari sisi pajak hingga bea dan cukai.

“Ada yang sifatnya masih raw material, mau membuat hilirisasi, maka membutuhkan respons kebijakan yang berbeda, dengan yang selama ini mengimpor bahan baku untuk tujuan ekspornya,” katanya.

 Pihaknya pun berkomitmen akan merumuskan kebijakan fiskal yang bisa mendorong pertumbuhan industri.

Hal ini untuk menekan ketergantungan impor yang selama ini lebih tinggi dari kinerja ekspor.

“Kami bersama Pajak, Bea Cukai, serta Badan Kebijakan Fiskal (BKF) melakukan perumusan terhadap kebutuhan masing-masing industri. Tujuannya tentu saja dalam jangka menengah panjang, kami bisa mengurangi ketergantungan impor dan mendukung kenaikan ekspor,” kata dia.

Selain itu, Bendahara Negara ini mengatakan, pihaknya juga akan bekerja sama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank. Hal ini untuk mendukung pendanaan terhadap para eksportir.

“Termasuk kami menggunakan LPEI untuk turut serta membantu pendanaan, dari sisi jaminan maupun berbagai hal teknis bagi para eksportir,” pungkasnya.

Kredit impor tetap tumbuh

Pelemahan nilai tukar mata rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) rupanya tak mampu membendung minat bank menyalurkan kredit impor.

Di sepanjang tahun ini, bank tetap getol mengucurkan dananya ke segmen kredit bermata uang valuta asing (valas).

Lihat saja data Statistik Perbankan Indonesia (SPI) yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sampai April 2018, nilai kredit impor perbankan telah mencapai Rp 59,92 triliun.

Angka ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp 51,54 triliun.

Data SPI OJK berbanding lurus dengan penyaluran kredit impor yang dicatat sejumlah bank. Contohnya PT Bank Central Asia Tbk (BCA).

Menurut Jan Hendra, Sekretaris Perusahaan BCA, bisnis memerlukan barang modal dan bahan baku, yang sebagian besar dipasok dari impor.

Sebut saja kebutuhan barang untuk infrastruktur yang sebagian masih impor.

Pada kuartal I-2018, portofolio kredit impor bank yang terafiliasi dengan Grup Djarum ini sebesar Rp 4 triliun.

Catatan kredit impor itu meningkat sebesar 63% secara tahunan alias year on year (yoy).

Sebagian besar dari kredit impor BCA itu disalurkan pada debitur yang bergerak di bisnis bahan bangunan, besi konstruksi, serta bahan kimia dan plastik.

“Sebagian besar kredit impor BCA berasal dari sektor industri tersebut,” kata Jan.

Selain BCA, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) juga mencatat kenaikan kredit impor.

Menurut Mohammad Irfan, Direktur Manajemen Risiko BRI, kredit impor perusahaan tumbuh sekitar 3%-4% dibandingkan Desember 2017. Sayang, Irfan enggan membeberkan nilai kredit impor yang disalurkan BRI.

Dia hanya bilang, kredit impor yang disalurkan bisa dalam bentuk kredit investasi untuk tambahan biaya permodalan seperti pembelian mesin.

Kredit impor juga diberikan dalam bentuk modal kerja, misalnya pembelian bahan baku industri.

Berbeda dengan BCA, lanjut Irfan, kredit impor yang disalurkan BRI justru lebih banyak mengalir ke sektor industri manufaktur, seperti gula, tekstil, dan farmasi.Dampak suku bunga.

Tingkatkan ekspor

Institute for Devolepment Economics & Finance (INDEF) menegur pemerintah untuk mengurangi impor dan meningkatkan ekspor.

Hal itu menjadi salah satu solusi jangka menengah untuk menguatkan atau menstabilkan nilai tukar rupiah.

Ekonom Senior Institute for Devolepment Economics & Finance (INDEF), Faisal Basri mengatakan solusi Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga cukup benar, tetapi itu hanya menjadi solusi jangka pendek.

Adapun solusi yang tepat adalah mengurangi impor dan meningkatkan ekspor.

“Sayangnya Menteri Perdagangan kita gemar memberikan izin impor daripada ekspornya. Seharusnya pemerintah bisa mengevaluasi kinerja atau memecat Mendag ini. Mereka suka dengan keuntungan hitung-hitungan kecil dalam melakukan impor,” terangnya dalam diskusi ekonomi “Stabilitas Kurs Ganggu Pertumbuhan Ekonomi” di Hotel Millenium Sirih, Jakarta Pusat, Rabu, (11/07/2018).

Ia mempertanyakan apabila solusinya adalah meningkatkan ekspor, masih punyakah kapasitas Indonesia untuk meningkatkan ekspor.

Mulai dari hal kecil, mengapa sekelas kebutuhan garam dan sugar gula saja kita sampai harus impor. Padahal kita bisa memproduksinya dan justru menjadi pengekspornya.

“Saya melihat prospek bisnis di Indonesia cukup bagus, tetapi hanya sebatas di dalam negeri. Adapun keuntungannya banyak dibawa ke luar negeri oleh pengusaha asing. Kita akui pemasukan melalui penanaman modal investasi asing Indonesia cukup besar, tetapi kita juga jangan terus bergantung pada hal itu saja,” ungkapnya.

Sehingga hal ini menjadi persoalan bersama dan tak bisa diserahkan kepada Bank Indonesia saja.

Apabila hanya BI yang mengatasi ini maka solusinya akan terus dinaikkannya suku bunga atau menggunakan cadangan defisa. Pastinya hal itu akan banyak berdampak pada neraca perdagangan dan kredit.

“Saya rasa mengikuti jejam Mendag sebelum-sebelumnya untuk mengajak rakyat agar mencintai rupiah juga menjadi solusi. Tetali pemerintah saat ini belum ada upaya ke sana. Melihat banyak harta kekayaan pejabat negara pun justru menggunakan dolar, sama halnya koruptor juga melakukan korupsi dengan bertransaksi dolar,” pungkasnya. (kiblat.net/kontan.co.id/okezone.com)

RI pastikan substitusi impor untuk tingkatkan ekspor

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas (ratas) guna mengantisipasi dampak dari ketidakpastian perekonomian global, termasuk perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat (AS) dan China. Ratas tersebut digelar di Istana Bogor dan dihadiri oleh sejumlah menteri ekonomi.

JAKARTA (alfijak): Usai ratas, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah telah menyiapkan strategi dalam menyikapi kondisi ekonomi global akibat kebijakan proteksi yang diterapkan AS.

“Jadi yang pertama tentu, menyikapi kondisi ekonomi makro maupun mikro di dunia dan dalam negeri, pokok bahasan utamanya adalah bagaimana kita memperkuat ekonomi nasional, juga memberi ketentraman kepada industri nasional atau para pengusaha agar iklim investasi bisa dijaga,” ujar dia di Istana Bogor, Senin (9/7/2018).

Salah satu yang menjadi fokus dari pemerintah, lanjut dia, yaitu bagaimana Indonesia terus meningkatkan ekspor dan melakukan optimalisasi terhadap impor, yang disertai dengan mengembangkan subtitusi impor agar perekonomian Indonesia semakin kuat.

“Jadi beberapa hal yang menjadi catatan, tentunya Bapak Presiden sudah menyampaikan kita melakukan optimalisasi full fiskal. Jadi itu baik berbentuk bea keluar, bea masuk, maupun harmonisasi daripada bea masuk itu sendiri, agar industri punya daya saing dan mampu melakukan ekspor,” kata dia.

Tunggu keputusan

Di tengah isu ancaman perang dagang dari Amerika Serikat (AS), Indonesia sebenarnya tengah menjalani proses review untuk tetap mendapatkan Generalized System of Preference (GSP) dari Negeri Paman Sam tersebut.

GSP merupakan kebijakan perdagangan suatu negara yang memberikan manfaat pemotongan bea masuk impor terhadap produk ekspor dari negara lain yang memperoleh manfaat GSP.

“Saat ini Indonesia sedang menjalani dua proses review dengan Pemerintah AS, yakni review terhadap kelayakan Indonesia untuk memperoleh GSP AS dan review terhadap produk-produk yang akan diberikan pemotongan bea masuknya apabila diekspor oleh Indonesia ke AS,” ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional, Shinta Widjaja Kamdani, lewat keterangan tertulis, Senin (9/7).

Review terhadap kelayakan Indonesia untuk mendapat GSP dikoordinasikan oleh United State Trade Representative (USTR). Ada tiga faktor utama yang menjadi pertimbangan AS dalam melakukan review terhadap negara-negara calon penerima GSP.

Pertama, evaluasi akses pasar terhadap produk dan pelaku usaha AS. Kedua, evaluasi terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual. Ketiga, jaminan hak tenaga kerja.

Shinta melanjutkan, proses review yang dilakukan AS untuk menilai kelayakan Indonesia untuk tetap memperoleh GSP sedang dalam tahap dengar pendapat publik (public hearing) hingga 17 Juli 2018. Proses ini dijadwalkan akan berlangsung hingga akhir tahun mendatang.

Apabila proses review kelayakan tersebut menghasilkan rekomendasi bahwa Indonesia tidak lagi layak menerima GSP AS, maka produk-produk asal Tanah Air yang saat ini menerima GSP akan dikenakan bea masuk normal (MFN).

Shinta menilai, pemberian GSP masih sangat dibutuhkan, baik oleh pelaku usaha maupun oleh konsumen di AS. Potongan tarif bea masuk memungkinkan pelaku usaha dan konsumen di AS memperoleh barang konsumsi dengan harga yang terjangkau.

“Kami juga menyakini bahwa GSP AS untuk Indonesia dapat mengurangi ketergantungan AS terhadap impor dari negara lain melalui diversifikasi impor,” kata Shinta.

Amerika Serikat telah memberikan potongan tarif bea masuk terhadap sekitar 5.000 produk dari total 13 ribu jenis produk yang dikenal oleh Pemerintah AS.

Hingga 7 Juli lalu, Indonesia masih memperoleh manfaat GSP dari AS berupa potongan tarif untuk 3.500 produk, di antaranya untuk produk agrikultur, tekstil, garmen dan perkayuan. (liputan6.com/republika.co.id/ac)

Jaga nilai tukar rupiah, impor diperketat

Dalam beberapa bulan terakhir, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami pelemahan hingga tembus diatas Rp14 ribu dolar AS. Pemerintah sudah punya solusi agar rupiah tidak terus melemah.

JAKARTA (alfijak): Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan memilah impor. Pilahan itu di antaranya impor yang penting bagi perekonomian Indonesia.

“Kita mulai meneliti kebutuhan impor, apakah itu betul-betul dibutuhkan oleh perekonomian Indonesia. Dan kita segera selektif meneliti, apakah itu bahan baku atau barang modal, apakah itu strategis dalam menunjang perekonomian,” kata Ani di Jakarta, Selasa (3/7/2018).

Penyeleksian kebutuhan impor dilakukan dengan melihat barang-barang apa saja yang memang diperlukan oleh perekonomian Indonesia. Bisa dalam bentuk bahan baku atau barang modal atau hal-hal yang dinilai strategis untuk menunjang kebutuhan perekonomian dalam negeri.

 Dengan seleksi impor tersebut, kata Sri Mulyani akan menentukan perbaikan defisit transaksi berjalan yang menjadi sumber sentimen negatif.

“Kita juga perlu melakukan langkah-langkah untuk koreksi jangka pendek maupun pembangunan untuk jangka panjangnya. Seperti menunjang ekspor meningkatkan investasi yang bisa meningkatkan devisa dan juga mengurangi ketergantungan impor,” ujarnya.

Importasi tinggi

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyebutkan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap impor menjadi salah satu alasan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Peneliti Indef, Esa Suryaningrum, menyebutkan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap impor bisa memperparah depresiasi nilai tukar rupiah. Selain itu, angka impor yang tinggi juga ikut membayangi inflasi.

“Fenomena terkait dengan inflasi adalah ketergantungan atau dominasi impor. Jadi kita ini memang impor baik bahan konsumsi maupun bahan baku sangat besar,” kata Esa, Selasa (3/7/2018).

Esa mengungkapkan rasio impor terhadap ekspor di Indonesia cukup besar. Pada 2017 rasio mencapai 91,23 persen dan lebih besar lagi di 2018 ini.

Besarnya impor khususnya barang konsumsi tersebut berdampak pula kepada pelemahan rupiah.

“Nah karena rasio impornya terhadap ekspor relatif sangat tinggi karena lebih dari 90 persen, berakibat kepada nilai tukar rupiah terhadap dolar AS,” ujarnya.

Jika hal tersebut dibiarkan akan terasa pada kenaikan harga-harga barang konsumsi, makanan dan minuman, serta Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Dampaknya, pasti harga-harga melonjak juga kemudian daya beli akan melemah.” tutrur dia. (suara.com/liputan6.com/ac)

Buntut impor bawang bombay, 5 ijin importir bakal dicabut

Pemerintah bertindak cepat memutus peredaran bawang bombay mini yang dijual sebagai bawang merah. Kementerian Pertanian (Ke­mentan) bahkan sudah me­masukkan lima perusahaan ke dalam daftar hitam (blacklist) importir yang mengimpor bawang bombay tidak sesuai ketentuan.

JAKARTA (alfiijak): Lima perusahaan dengan inisial PT TAU, PT SMA, PT KAS, PT FMP dan PT JS memasukkan bawang bombay dengan ukuran kecil tersebut dan menyebabkan kerugian negara.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan mengatakan, Ke­mendag melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag (PKTN) sudah menerima daftar perusahaan yang di blacklist Kementan.

“Dari data yang didapat, PKTN melakukan pengecekan pelanggaran yang dilakukan perusahaan. Nanti mereka juga akan menyiapkan lang­kah hukum bagi perusahaan yang melanggar aturan dan juga memberikan rekomendasi kepada Ditjen Perdagangan Luar Negeri,” kata Oke ke­pada Rakyat Merdeka, belum lama ini.

Dari hasil rekomendasi tersebut, perusahaan yang sudah di blacklist akan di­lakukan penindakan. Salah satunya mencabut izin Persetujuan Impor (PI) yang mereka kantongi. Pencabutan izin PI ini menjadi kewenangan Ditjen Perdagangan Luar Negeri.

“Dalam penerbitan izin impor kan sudah jelas ada aturannya, barang yang diimpor sesuai dengan ketentuan. Ka­lau bawang bombay, ukuran­nya tidak boleh di bawah 5 cm. Yang dijual importir nakal ini di bawah 3 cm dan dijual sebagai bawang merah, inikan pelanggaran,” ujarnya.

Oke menambahkan, pen­cabutan PI tersebut juga akan dilakukan berdasarkan reko­mendasi dari Kementan yang menyatakan bahwa importir yang dimaksud memang me­langgar ketentuan.

“Tapi kan saya butuh do­kumen formal dia memang melanggar. Kalau rekomendasi dari Kementan betul, masukan ke kita dan bisa segera saya bekukan,” tegasnya.

Dia mengatakan, kebijakan yang diambil pemerintah ini bertujuan untuk melindungi pedagang bawang merah da­lam negeri agar tak dirugikan dengan masuknya bawang bombay mini.

Untuk mencegah kasus seperti ini kembali terulang, Kemendag melalui PKTN juga memperketat pengawasan barang masuk dari luar negeri, khususnya barang pangan impor. Kemendag, bekerjasama dengan Bea dan Cukai serta Kementan.

“Kita perketat masuknya barang impor di pelabuhan dengan diperiksa berkali-kali oleh bea cukai. PKPN juga mendata kapal masuk dan ba­rang apa saja yang dibawa ke Indonesia,” ujarnya.

Daftar hitam

Polisi memastikan, pencantuman catatan hitam (black list) juga pencabutan izin impor terhadap perusahaan yang diduga terlibat penyelundupan bawang bombai yang menyerupai bawang merah, tidak menghentikan proses pengusutan pidana.

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri memastikan, pengusutan tetap dilakukan ke semua pihak yang ditengarai terlibat penyelundupan 670 ton bawang bombai mini asal India.

Polri juga memastikan, tidak pernah merekomendasikan kepada pihak manapun, untuk pencabutan izin impor perusahaan yang tengah diselidiki, maupun sudah disidik.

Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri Komisaris Besar Polisi Daniel T. Monang Silitonga di Jakarta, Jumat (29/6), menegaskannya.

“Urusan black list itu administratif, urusan pidana adalah pidana,” tegas Daniel .

Tim gabungan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Kemendag RI sebelumnya mengungkap adanya penyelundupan 670 ton bawang bombai mini asal India di Gudang Hamparan Perak Medan Sumatera Utara.

Daniel menguraikan, penyidik Bareskrim Mabes Polri menangani banyak perusahaan yang terindikasi terlibat penipuan izin impor bawang bombai mini itu.

Penyidik memiliki kewenangan sendiri untuk menyelidiki terhadap dugaan penyelundupan impor bawang bombai mini itu, dan tidak menginformasikan hasil kepada lembaga lain.

“Banyak yang kita selidiki tapi kita tidak pernah infokan ke siapapun itu kan rahasia,” tutur kepolisian perwira menengah itu.

Tindak tegas

Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jenderal (Purn) Moeldoko mendukung langkah tegas aparat hukum menindak mafia pangan.

Pasalnya ulah mereka, seperti importir nakal yang menyalahgunakan dokumen impor dan penyelundup, sangat merugikan petani.

“Mafia pangan harus ditindak. Menurut saya orang-orang seperti itu harus diberi pelajaran. HKTI akan senantiasa mendukung dan bekerja sama dengan pemerintah, agar praktik mafia pangan ini dapat diatasi,” ujar Moeldoko, ditemui di acara ASAFF 2018, Sabtu (30/6).

Menurutnya, pemerintah saat ini juga sudah bekerja keras menindak mafia pangan. Misalnya Dengan adanya satgas pangan. Pihaknya juga mengapresiasi kepolisian yang mengusut kasus importir nakal.

“Kami mendukung kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut,” pungkasnya.

Adanya penyelundupan bawang bombai mini tersebut, membuat penjualan bawang merah produksi petani lokal terpuruk. (rmol.co/kontan.co.id/indopos.coid/ac)

 

Integrasi transaksi tol JORR untungkan angkutan logistik?

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunda pemberlakuan integrasi tarif Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) untuk batas waktu yang tidak ditentukan.

JAKARTA (alfijak): Namun demikian, penundaan ini dimanfaatkan Kementerian PUPR untuk terus melakukan sosialisasi intensif kepada masyarakat agar didapat pemahaman komprehensif mengenai integrasi tarif tersebut.

Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto menuturkan, sosialisasi kepada masyarakat diperlukan, karena saat ini integrasi transaksi ditafsirkan sebagai kenaikan tarif tol.

Padahal, menurut dia, esensi kebijakan integrasi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi sistem transaksi tol.

Selain itu, hal ini juga merupakan langkah menuju Multi Lane Free Flow (MLFF) atau pembayaran tol tanpa berhenti yang ditargetkan berlaku di semua ruas tol pada tahun 2019.

Jadi, kata Arie, integrasi pada intinya adalah penyederhanaan sistem transaksi dengan tarif tunggal. Saat ini transaksi dilakukan 2-3 kali karena pembangunan Tol JORR dilakukan secara bertahap oleh operator atau badan usaha jalan tol (BUJT) berbeda.

“Namun kondisi per hari ini, tol JORR sudah tersambung seluruhnya. Dengan integrasi, sistem transaksi tol menjadi terbuka. Pengguna hanya satu kali membayar tol,” kata Arie dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/6/2018).

Apabila diberlakukan integrasi, maka lima gerbang tol (GT) akan dihilangkan yaitu GT Meruya Utama, GT Meruya Utama 1, GT Semper Utama, GT Rorotan, dan GT Pondok Ranji sayap arah Bintaro sehingga kemacetan di tengah ruas tol akan berkurang signifikan.

“Transaksi akan dilakukan pada gerbang tol masuk (on-ramp payment),” cetus Arie.

Perubahan sistem transaksi dari tertutup menjadi terbuka juga mengubah besaran tarif tol JORR.

Setelah integrasi, tarif untuk kendaraan golongan 1 berupa sedan, jip, pikap atau truk kecil, dan bus sebesar Rp 15.000. Kendaraan golongan 2 dan 3 tarifnya sama yakni Rp 22.500, serta golongan 4 dan 5 juga membayar besaran tarif yang sama yakni Rp 30.000.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna menambahkan besaran tarif Rp 15.000 didasarkan atas perkalian antara jarak rata-rata pengguna tol JORR 17,6 kilometer dengan tarif rata-rata Rp 875 per kilometer.

Besaran tarif ini, menurut Herry, masih di bawah kesanggupan membayar (willingness to pay) masyarakat yang diperoleh dari hasil kajian sebelumnya terkait investasi jalan tol.

“Integrasi tol tentunya juga akan diikuti oleh kebijakan pengendalian angkutan logistik yakni terkait dimensi dan muatan truk,” tuntas Herry.

Dinanti logistik

Integrasi transaksi Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road (JORR) disebut sangat dinanti oleh  pengusaha angkutan logistik. Integrasi tersebut diyakini akan mendorong angkutan logistik menggunakan jalan tol sehingga akan mengurangi beban jalan arteri.

Angkutan logistik disebut merasa tarif tol Akses Tanjung Priok saat ini sebesar Rp45.000 terlalu tinggi, sehingga lebih memilih menggunakan jalur arteri walaupun padat.

Dengan integrasi transaksi, tarif akan lebih murah sehingga angkutan logistik akan memilih jalan tol sehingga beban jalan arteri akan berkurang.

Perubahan sistem transaksi dari sistem tertutup menjadi terbuka memang mengubah besaran tarif tol JORR. Setelah integrasi, tarif untuk kendaraan golongan 1 berupa sedan, jip, pick-up/truk kecil, dan bus menjadi sebesar Rp15.000, kendaraan golongan 2 dan 3 tarifnya adalah Rp22.500, serta golongan 4 dan 5 membayar besaran tarif Rp30.000.

“Adanya Integrasi ini sudah ditunggu dan diharapkan oleh para pengusaha dan pemilik kendaraan angkutan logistik karena akan menjadi lebih efisien, ” ungkap Direktur Human Capital & Pengembangan PT Hutama Karya Putut Ariwibowo melalui pers rilis, Sabtu (23/6/2018).

Ruas tol JORR sepanjang 76,43 km terdiri dari 4 ruas dengan 9 seksi, yakni Seksi W1 (Penjaringan-Kebon Jeruk), Seksi W2 Utara (Kebon Jeruk-Ulujami), Seksi W2 Selatan (Ulujami-Pondok Pinang), Seksi S (Pondok Pinang-Taman Mini), Seksi E1 (Taman Mini-Cikunir), Seksi E2 (Cikunir-Cakung), Seksi E3 (Cakung-Rorotan), Jalan Tol Akses Tanjung Priok Seksi E-1, E-2, E-2A, NS (Rorotan-Kebon Bawang), dan Jalan Tol Pondok Aren-Bintaro Viaduct-Ulujami.

Apabila diberlakukan integrasi maka lima gerbang tol akan dihilangkan yaitu GT Meruya Utama, GT Meruya Utama 1, GT Semper Utama, GT Rorotan, dan GT Pondok Ranji sayap arah Bintaro sehingga kemacetan di tengah ruas tol akan berkurang signifikan. Transaksi akan dilakukan pada gerbang tol masuk (on-ramp payment).  (kompas.com/sindonews.com/ac)

OSS siap diluncurkan via INSW pekan ini

Menko Perekonomian Darmin Nasution memastikan layanan perizinan terintegrasi yang lazim dikenal online single submission (OSS) siap diluncurkan pada pekan ini. Sistem pelayanan terpadu itu beberapa kali mengalami penundaan pelaksanaannya, lantaran masalah birokrasi di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

JAKARTA (alfijak); Darmin mengungkapkan, sebenarnya BKPM meminta agar peluncuran layanan ini dilakukan secara bertahap. Hal ini disebabkan BKPM belum siap secara struktur organisasi dan sumber daya manusia (SDM).

“BKPM mengusulkan pelaksanaannya bertahap, saya bilang kita tidak pernah merancang OSS dengan bertahap. Karena BKPM belum siap struktur organisasinya, belum siap SDM dan anggarannya. Saya mengusulkan biar kantor Menko saja yang menjalankannya, sampai BKPM selesai,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/6).

Menurut Darmin, BKPM baru bisa menyelesaikan struktur organisasi dan SDM dalam 6 bulan ke depan. Namun hal ini terlalu lama. “Lalu kan Presiden tanya, kapan BKPM selesai? Dia jawab 6 bulan. Kalau ditunda 6 bulan kan repot kita. Jadi kita akan launching minggu ini, kita akan cari waktu yang cocok dengan Presiden. Nanti kalau BKPM siap, kita pindahkan ke sana,” ujarnya.

Untuk mengatasi masalah struktur organisasi dan SDM yang belum siap, lanjut Darmin, pemerintah akan memanfaatkan SDM di Indonesia National Single Window (INSW) sembari menunggu kesiapan SDM di BKPM. “(Struktur organisasi) Enggak ada masalah. Organisasinya di bawah Menko ada INSW, saya itu ketua dewan pengarah. Kita akan pakai SDM itu, selama BKPM belum siap. Kita akan pakai SDM mereka. Presiden setuju,” tutur dia.

Darmin sempat jengkel terhadap birokrasi BKPM, karena pelaksanaan sistem perizinan investasi secara daring melalui sistem OSS yang direncanakan bisa mulai dilaksanakan Maret, ternyata tidak segera jalan. Akhirnya Darmin memutuskan untuk mengambil alih pelaksanaan sistem OSS yang seharusnya dijalankan oleh BKPM.

Pengambilalihan dilakukan karena hingga saat ini, atau setelah batas waktu mulainya pelaksanaan OSS habis, BKPM belum juga siap melaksanakan sistem tersebut baik secara anggaran maupun sumber daya manusianya.

Darmin mengaku sudah meminta izin kepada Presiden Jokowi untuk mengambil alih pelaksanaan sistem tersebut dari BKPM. “Karena kalau tetap seperti sekarang, menunggu BKPM siap bisa enam bulan lagi baru jalan,” ujarnya.

Nah, sebelum meluncurkan sistem tersebut, Kementerian Koordinator Perekonomian akan merombak rancangan peraturan pemerintah yang akan digunakan sebagai payung hukum pelaksanaan OSS. Dalam perombakan tersebut, pihaknya akan menambahkan satu pasal baru.

Pasal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan OSS oleh Kantor Menko Perekonomian dengan menugaskan INSW sebagai pelaksananya. “Jadi selama SDM dari BKPM belum siap, kami akan pakai SDM sendiri untuk menjalankan sistem itu, kalau menunggu mereka lama,” ujarnya.

BC: relokasi barang longstay tekan dwelling time Priok
Priok jajal sistem online, Karantina luncurkan PriokQ

Sebelumnya, Presiden Jokowi menginginkan percepatan segala izin demi mendorong kemudahan investasi, terutama yang berorientasi pada nilai ekspor. Penyederhanaan izin melalui sistem OSS dianggap ampuh.

Menurut Jokowi, pemerintah akan mengeluarkan sistem online single submission Mei 2018. Sistem itu memungkinkan penyelesaian izin rampung dalam waktu singkat.

“Saya minta urusan izin itu kalau menyampaikan ke saya harus dalam sistem yang jam. Artinya Bapak Ibu kalau ngurus izin itu (selesai dalam hitungan) jam,” tegas Jokowi di Tanjung Priok, Jakarta (25/4).

Persoalan perizinan harus dihilangkan demi menggenjot itu. Sistem online single submission diharapkan bisa membongkar faktor utama yang mengakibatkan pengurusan perizinan lama. Sistem online single submission bisa melacak kesalahan perizinan dari pusat hingga daerah.

“Dengan OSS ini adalah sebuah lompatan dalam pengurusan perizinan yang sedang kita siapkan. Sebuah perubahan besar-besaran untuk membuat perizinan dari pusat ke daerah bisa terintegrasi dalam satu kesatuan,” ujar Presiden.

Jokowi mengintruksikan jajaran Kabinet Kerja mengawal sistem tersebut. Namun, kualitas sumber daya manusia (SDM) juga harus ikut meningkat.

“Saya selalu ingatkan di belakang penerapan sistem ada manusianya, SDM ini yang menjadi faktor pengubah pelayanan izin kita. Sistemnya bagus, kalau kulturnya tidak diubah maka tidak menyelesaikan masalah yang ada,” ujarnya.

INSW percepat ijin eksim perbaiki dwelling time
INSW percepat ijin eksim perbaiki dwelling time

Presiden meminta pengusaha melaporkan perkembangan sistem OSS. Jokowi berjanji akan menindak oknum pejabat bila masih mencari keuntungan dalam pelayanan izin.

“Kalau masih ada yang main-main tolong saya diberi tahu, bisik-bisik kecil saja, pasti saya hajar, pasti akan saya perbaiki, saya benahi,” ujarnya.

Jokowi juga meminta jajarannya tidak melaporkan sesuatu yang bertujuan menyenangkan Presiden. Dia hanya ingin mengetahui permasalahan dan hambatan program pemerintah di lapangan.

“Jangan takut untuk melaporkan karena itu penting buat saya. Jangan laporan ke saya hanya ABS, ABS, (atau) asal bapak senang. Tapi laporan di lapangannya berbeda. Saya tidak suka hal seperti itu,” ujarnya.

Payung hukum

Menurut Darmin, pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP). Saat ini tinggal menambah satu ayat dalam PP tersebut yang menyatakan jika untuk sementara layanan ini akan dioperasikan oleh INSW.

‎”Nanti kita akan masukkan PP-nya, sebenarnya sudah naik. Tapi kita bilang hold dulu, kita mau masukkan satu ayat. Ternyata presiden sejutu. Ayat mengenai, sementara BKPM mempersiapkan struktur organisasi, SDM dan sebagainya. Nanti OSS dijalankan oleh Kemenko dengan menugaskan INSW,” ujarnya.

Meski pekan depan sudah masuk masa cuti bersama Lebaran, Darmin memastikan sistem online dari pelayanan ini tetap bisa diakses investor yang ingin mengajukan perizinan investasinya.

“Kita akan jalankan, sementara, dan Presiden akan menjalankan. Pekan ini diluncurkan, pekan depan libur. Bukan berarti OSS-nya libur, kalau sistem tetap berjalan,” ujarnya. (neraca.co.id/ac)

Kementan blacklist 5 importir bawang putih

Kementerian Pertanian (Kementan) kembali memasukkan 5 importir bawang putih ke dalam daftar hitam perusahaan  terlarang  melakukan bisnis pertanian. Kelima importir tersebut terbukti melakukan pelanggaran dan sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. 
Demikianlah disampaikan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman kepada politikindonesia.com usai menjadi Inspektur Upacara dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Kantor Kementan, Jakarta, Jumat (01/06).
“Terhitung mulai saat ini PT.PTI, PT. TSR, PT. CGM, PT. FMT dan PT. ASJ dan grupnya kami langsung cabut izin impornya. Hal itu kami lakukan karena sudah habis kesabaran kami untuk menghadapi mafia pangan yang selalu ingin merusak kerja keras kami dalam mewujudukan kedualatan pangan dan kesejahteraan petani, khususnya bawang putih,” ujarnya.
Dia memaparkan, pihanya terus berupaya membenahi tata niaga bawang putih karena banyak ditemukan anomali dalam tata niaga pangan. Terbukti, ada beberapa pihak yang mempermainkan harga sehingga merugikan petani dan konsumen.
Misalnya, tingginya marjin pelaku usaha yang membeli bawang putih dari China Rp5.600 per kilogram (kg). Maka, seharusnya harga bersih masuk Indonesia berkisar Rp8.000 hingga Rp10.000 per kg ke tangan konsumen.
“Namun apa yang terjadi, mereka mempermainkan harga di konsumen lebih mahal berlipat-lipat. Harganya bisa mencapai Rp50.000 per kg. Karena importir bisa meraih keuntungan hingga Rp19 triliun dalam setahun. Keuntungan itu semokin fantastik dinikmati oleh segelintir orang sehingga menyengsarakan masyarakat Indonesia,” terangnya.
Amran menjelaskan, pihaknya saat ini memang gencar menggalakam program swasembada bawang putih pada tahun 2021. Mengacu pada roadmap, untuk swasembada membutuhkan produksi bawang putih 550 ribu ton dengan areal tanam 80 ribu hektar (ha). Sehingga program ini harus dikejar dan segera diwujudkan.
“Kami harus mampu membalikkan dari kondisi saat ini 96 persen konsumsi bawang putih dipenuhi dari impor dan pada 2021 menjadi swasembada bahkan ekspor. Bila luas tanam 2017 hanya 2 ribu ha, maka tahun 2021 harus dikejar mencapai 80 ribu ha. Karena membangun pertanian tidak hanya menata aspek teknik saja tapi juga membenahi tata kelolanya,” ungkapnya.
Menurutnya, untuk mencapai target swasembada telah dilakukan identifikasi potensi lahan sesuai agroekosistem luas 600 ribu ha. Selain itu, disediakan benih unggul sehingga mampu menggenjot luas tanam dan pengendalian importasi. Pengembangan luas tanam diperoleh dari dukungan APBN, swadaya petani, investor maupun wajib tanam importir.
“Setiap importir dikenakan wajib tanam dan berproduksi 5 persen dari volume permohonan rekomendasi impor. Wajib tanam dilakukan agar tidak mencari keuntungan seenaknya. Bahkan, kami juga melakukan pembinaan kepada petani yang mengelola lahan importir,” imbuhnya.
Namun, lanjutnya, ada saja aka para importir untuk mengelabuhi pemerintah. Indikasi permainan diduga juga terjadi pada pelaksanaan wajib tanam. Ini terkonfirmasi dari laporan stafnya yang berada di lapangan, disuap agar lolos tidak melakukan wajib tanam. Uang gratifikasi dari importir yang disogok ke staf langsung disetor dan dilaporkan ke KPK.
“Kami harus bersih dan sikat habis mafia pangan. Bagi 26 importir yang sudah mendapat ijin impor 2018 akan terus kami evaluasi. Apabila, importir itu terbukti tidak melakukan wajib tanam, langsung di blacklist perusahaannya. Blacklist diberlakukan bagi perusahaan yang bermasalah dengan hukum, impor tidak sesuai peruntukan, mempermainkan harga sehingga dispasritas tinggi 500 hingga 1000 persen, manipulasi wajib tanam dan lainnya. Kini lebih dari 497 kasus pangan diproses hukum,” katanya.

Diakuinya, Indonesia, memang menjadi pelanggan impor bawang putih, lebih dari 96 persen, kebutuhan bawang putih dalam negeri bersumber dari negeri China , Taiwan dan India.

Namun, sejak kepemimpinan dirinya, impor bawang putih dibatasi dengan menggalakkan budidaya bawang putih di beberapa daerah dengan memberikan bantuan benih dan pupuk kepada petani. Upaya itu pun membuahkan hasil dan Indonesia dapat menekan impor bawang putih.

“Meski kenaikan harga tetap terjadi, terutama pada hari rata keagamaan, tapi kami tidak tinggal diam. Kami pun mencari penyebabnya. Karena dari hukum ekonomi, kalau ketersediaan cukup dan tingkat permintaan masih stabil, tapi harga meroket pasti ada yang tidak beres. Ada mafia pangan yang bermain dan harus segera disingkirkan,” tegasnya. (politikindonesia.com/ac)

FTA Center untuk dorong ekspor di zona bebas

Kementerian Perdagangan membentuk kantor pusat informasi perjanjian perdagangan bebas di lima kota di Indonesia atau Free Trade Agreement (FTA) Center. Lokasi fasilitas iitu di antaranya ada di Jakarta, Bandung, Medan, Makassar dan Surabaya. 

JAKARTA (alfijak): Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Iman Pambagyo menuturkan, target utama dari adanya FTA Center adalah meningkatkan pemanfaatan atau utilisasi dari berbagai perjanjian FTA yang sudah dijalin untuk dapat dimaksimalkan oleh eksportir dalam negeri.

“Itu Immediate target yang ingin kami lihat supaya semakin banyak pelaku usaha baik besar, kecil, dan menengah memanfaatkan scheme-scheme seperti ini,” kata Iman di kantor Kemendag, Jakarta, Kamis 31 Mei 2018.

Sebab, perjanjian perdagangan bebas yang telah dijalin Indonesia dengan berbagai negara menurutnya tidak selalu diketahui dana dipahami secara baik oleh pengusaha dalam negeri.

“Sebagian masalahnya memang ada informasi yang datang tapi kita enggak tahu. kadang-kadang informasi itu malah datang dari importirnya. Jadi eksportirnya di Indonesia dihubungi oleh importirnya,” katanya.

 Bahkan, sambung dia, kerap kali eksportir dalam negeri disuruh melengkapi dokumen agar tidak dikenakan tarif. Importir barang yang dipasok dari Indonesia disebut lebih paham preferensi tarif ketimbang pengusaha Indonesia sebagai eksportir.

“Jadi sekarang kita balik, jangan importirnya yang lebih banyak tahu. sebaiknya kita yang lebih banyak tahu, sehingga kita punya posisi tawar lebih baik. FTA Center ini lebih mengajak untuk melihat bahwa pasar luar negeri ini sebagai pasar kita,” ujarnya.

Dia menerangkan, kelima FTA Center Kemendag tersebut akan mulai beroperasi secara penuh di akhir Mei 2018.

FTA Center Kemendag ini dijalankan melalui kerja sama swakelola antara Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag dan beberapa universitas negeri, baik di Jakarta maupun di daerah. FTA Center ini juga melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan tingkat provinsi.

Tiap FTA Center Kemendag akan memiliki tiga orang Tenaga Ahli atau Konsultan yang memiliki keahlian di bidang implementasi hasil perjanjian perdagangan internasional, akses pembiayaan dan prosedur ekspor, serta strategi promosi dan pemasaran.

Selain mendorong pemanfaatan skema kerja sama perdagangan internasional, FTA Center ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemudahan ekspor dan fasilitasi perdagangan, serta mendorong para pengusaha untuk melakukan ekspor dan mencetak para eksportir baru.

“Kami akan melakukan kegiatan edukasi atau sosialisasi, konsultasi dan advokasi pemanfaatan hasil perundingan perdagangan Internasional kepada para pelaku usaha,” ujarnya. (viva.co.id/ac)

ALFI desak terapkan single billing di Priok

Asosiasi logistik dan forwarder Indonesia (ALFI) mendesak implementasi single billing dalam layanan pindah lokasi penumpukan atau over brengen atas peti kemas impor di New Priok Container-One (NPCT-1), agar  kepadatannya terurai.

JAKARTA (alfijak): Adil Karim, Sekretaris Umum DPW ALFI DKI Jakarta, mengatakan sampai sekarang kegiatan over brengen dari NPCT-1 ke TPS pabean Priok belum single biliing tetapi mengunakan pola ‘beli putus’.

“Akibat pola ‘beli putus’ dalam kegiatan over brengen (OB) peti kemas impor di NPCT-1 itu, pengelola TPS lini 2 enggan menampung kegiatan OB lantaran harus membayar terlebih dahulu dimuka (beli putus) kontainer impor yang hendak di relokasi yang nilainya gak sedikit,”ujarnya kepada Bisnis Rabu (30/5/2018).

Adil berharap layanan pindah lokasi penumpukan  untuk peti kemas yang belum clearance kepabeanan dari NPCT-1 seharusnya berlaku sistem single billing seperti di Jakarta International Container Terminal (JICT), Terminal Peti Kemas Koja,  dan Terminal Mustika Alam Lestari (MAL).

Selain itu, ujarnya, NPCT-1 juga belum menerapkan regulasi mengenai batas waktu peti kemas impor yang sudah selesai urusan pabeannya sesuai dengan Permenhub No.25/2017 tentang batas waktu penumpukan peti kemas di empat pelabuhan utama di Indonesia.

Adil mengatakan belum implementasikannya single billing di  NPCT-1 menyebabkan peti kemas lebih lama mengendap di lini satu terminal karena TPS enggan menampung sehingga menimbulkan kepadatan.

“Selain itu Permenhub 25/2017, juga belum diterapkan diterminal tersebut sehingga kepadatan di kawasan NPCT-1 tak bisa dihindari saat ini,” tuturnya.

Manajemen NPCT-1 diketahui saat ini terus melakukan  pembenahan perbaikan layanan di terminal ekspor impor itu. Bahkan pada 23 Mei 2018, di common gate area telah di operasikan buffer truk yang bisa menampung 120 truk.

“Kami akan berkomitmen bersama stakeholders terus mencari solusi terbaik untuk kelancaran pelayanan,” ujar Rino Wisnu Putro, Direktur Operasi NPCT-1, kepada Bisnis Rabu (30/5/2018). (bisnis.com/ac)