Arsip Bulanan: Juni 2018

Acara & Kegiatan, Bisnis Terkait, Peluang Usaha, Siapa Mengapa

Asosiasi tak keberatan tarif tol JORR yang baru

Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) akan menerapkan tarif toll terbaru jauh dekat Rp15 ribu untuk mobil pribadi dan mobil besar Rp30 ribu. Tarif tersebut bagian integrasi transaksi untuk ruas   Jakarta Outer Ring Road (JORR) dengan tol Pondok Aren-Bintaro Viaduct-Ulujami dan tol Akses Tanjung Priok.

JAKARTA (alfijak): Gemilang Tarigan , Ketua Umum Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) mengatakan sangat setuju dengan adanya penarapan tarif terbaru yang dianggap menguntungkan pihaknya.

“Kalau dulu kita bisa kena Rp90 ribu, kalau sekarang Rp30 ribu kan lebih murah,” katanya di Jakarta, Kamis (28/6/2018).

Menurut dia, truk logistic memang mau tidak mau harus masuk toll, karena tidak mungkin untuk masuk jalur arteri.

Hal tersebut untuk mempercepat pengangkutan dari titik pengambilan barang hingga Pelabuhan atau Bandara.

Dia berpikir dengan ketentuan tarif jarak pendek dan jauh dengan tariff yang sama, tentunya bisa mengurangi beban jalan toll.

Dia berharap mobil pribadi yang jarak pendek, mikir dua kali untuk masuk toll jika jaraknya pendek.

“Mobil pribadi kalau jarak deket masuk jalan areri saja, kan bayarnya sama jarak pendek dan jauh,tapi kalau juah bisa ambil toll karena menguntungkan,” katanya.

Sambutan positif

Sambutan positif salah satunya datang dari Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI). Wakil Ketua Kompartemen ALFI, Ian Sudiana mengungkapkan, pihaknya mendukung integrasi tarif Tol JORR dan Akses Tanjung Priok.

“Kami dari ALFI sangat mendukung integrasi tarif Tol JORR dan akses Tanjung Priok, karena dengan single pricing, bagi kami memberikan kepastian layanan,” kata Ian usai menghadiri acara focus group discussion “Manfaat Integrasi Tol JORR untuk Pelaku Logistik” di Hotel Ibis, Cawang, Jakarta, Kamis (28/6).

Pasalnya, pihaknya menilai dengan integrasi tarif Tol JORR dan Akses Tanjung Priok maka kedepan semakin sedikit pintu yang harus dilewati pelaku usaha Logistik dan lainnya.

“Ini suatu adalah suatu inisiatif yang bagus, setelah terintegrasi, semakin sedikit pintu yang harus kami taping atau lewati. Jadi satu kali bayar sudah, sampai di ujung tanpa kendala,” katanya.

Ian mencontohkan, jika sebelumnya jalur yang dilewati oleh kendaraan angkutan logistik yakni Tanjung Priok via Kebon Bawang dan Rorotan, semula harus membayar Rp 45.000, lalu di Rorotan membayar lagi Rp 20.500, total biaya yang harus dikeluarkan pada rute tersebut mencapai Rp 65.000.

Maka dengan pemberlakuan integrasi tarif tersebut, biaya yang harus dikeluarkan pada rute yang sama hanya Rp 30.000.

“Dibuat tarif tunggal hanya menjadi Rp 30.000, round trip Rp 60.000. Dibandingkan tadinya Rp 120.000 atau terendah Rp 86.000 kalau tidak lewat Kebon Bawang, tapi ambil dari Rorotan. Jadi tetap (integrasi tarif) lebih bagus,” tutur Ian.

Menurut analisanya, setiap golongan kendaraan dengan jarak tempuh terjauh mengalami penurunan biaya hingga 70 persen.

Dengan rincian golongan satu turun hingga 70 persen, golongan 2 dan 3 turun 40-60 persen, sementara untuk golongan 4 dan 5 terjadi penurunan biaya hingga 30 persen.

“Mobil golongan I memang ada adjustment ke atas, tapi bagi kami di logistik adjustment tersebut menjadi positif. Jadi kami siap dukung,” pungkas Ian Sudiana. (industry.co,id/kompas.com/ac)

Bisnis Terkait, Rilis Media, Siapa Mengapa

Priok dicoret dari daftar hitam War Risk JWC

Indonesia Maritime, Logistik and Transportation Watch (IMLOW) mengapresiasi langkah Joint War Committee (JWC) menghapus Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dari daftar hitam pelabuhan berisiko perang (war risk).

JAKARTA (alfijak): Pada 14 Juni 2018, JWC telah meirilis bahwa pelabuhan Tanjung Priok dinyatakan aman untuk kegiatan pelayaran dunia.

“Tentu kita apresiasi. Hal ini berkat desakan dan upaya semua pihak termasuk pemerintah RI dan Kemenhub agar pelabuhan Tanjung Priok dihapuskan dalam daftar hitam JWC itu. Lagipula memang faktanya pelabuhan Tanjung Priok aman-aman saja kok selama ini,” ujar Sekjen IMLOW Achmad Ridwan Tento, Kamis (28/6).

Untuk diketahui, JWC merupakan lembaga nongovernment di London yang terdiri dari wakil-wakil Lloyds of London Market dan International Underwriting Association (IUA). Lembaga tersebut sebelumnya memasukkan Pelabuhan Tanjung Priok ke dalam daftar pelabuhan berisiko perang (war risk) yang dirilis pada September 2017.

Lebih lanjut Ridwan mengatakan, dimasukannya Pelabuhan Tanjung Priok ke dalam daftar war list JWC berdampak adanya biaya tambahan premi asuransi yang dibebankan kepada pemilik kapal.

Sehingga menjadikan Pelabuhan Tanjung Priok tidak kompetitif.

Sebelumnya, IMLOW juga memprotes supaya JWC menghapus daftar hitam war risk Pelabuhan Tanjung Priok lantaran penilaian itu tidak sesuai fakta lapangan dan mengada-ngada.

Ridwan mengungkapkan, selama ini ada perbedaan definisi piracy antara yang menjadi patokan international maritime organization (IMO) selaku organisasi maritim internasional dibawah PBB dengan internasional maritime beurau (IMB).

“Regulasi IMO selama ini berpatokan kepada United Nation Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS). Sedangkan IMB itu merupakan swasta dibawah International Chamber of Commerce (ICC),” ujar Ridwan.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Laut R Agus H Purnomo dalam keterangan persnya menyatakan, dalam daftar pelabuhan berisiko perang (war risk) yang dikeluarkan oleh JWC pada tanggal 14 Juni 2018, Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta sudah dihapus.

Hal ini, menunjukkan kepercayaan dunia bahwa Indonesia khususnya Pelabuhan Tanjung Priok aman.

“Alhamdulillah, berkat kerja keras dan usaha kita semua akhirnya Pelabuhan Tanjung Priok bisa dihapuskan dalam rilis war risk yang dikeluarkan JWC tersebut. Ini menunjukan adanya kepercayaan dunia pelayaran terutama dunia pelayaran internasional terhadap Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta,” ujarnya.

Sebelumnya, Dirjen Agus juga menjelaskan bahwa pihaknya sangat menyesali Pelabuhan Tanjung Priok dimasukkan ke dalam rilis war risk.

Karena, selama ini tidak ada gangguan keamanan di pelabuhan Tanjung Priok yang terjadi dan menyita perhatian dunia khususnya pelaku usaha di bidang maritim.

“Kami melayangkan protes kepada JWC dengan menyampaikan data dan fakta bahwa Pelabuhan Tanjung Priok itu aman. Akhirnya protes kami membuahkan hasil sehingga Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dikeluarkan dari rilis war risknya JWC,” kata dia.

Dia menambahkan, dengan dihapuskannya Pelabuhan Tanjung Priok dari rilis War Risk tentunya beban premi tambahan asuransi kapal yang menuju Pelabuhan Tanjung Priok menjadi hilang dan seluruh perairan Indonesia aman bagi pelayaran.

“Ini merupakan hal yang baik untuk Indonesia, dengan dinyatakan aman bagi seluruh pelabuhan di Indonesia maka peluang investasi terbuka lebar,” pungkasnya.

Dalam rilis war risk Joint War Committee tertanggal 14 Juni 2018, perairan dunia terbagi menjadi 5 kawasan dengan negara-negara atau perairan yang dikategorikan sebagai war risk yaitu kawasan Afrika yaitu Libya, Somalia, Nigeria dan Togo.

Kawasan Samudera Hindia yaitu Laut Hindia, Laut Arab, Teluk Eden, Teluk Oman dan Laut Merah.

Selanjutnya, kawasan Asia yaitu Pakistan, kawasan Asia Tengah yaitu Iran, Irak, Lebanon, Saudi Arabia, Syria dan Yaman serta kawasan Amerika Selatan yaitu perairan Venezuela. (indopos.co.id/ac)

Bisnis Terkait, Legal & Regulasi

Integrasi transaksi tol JORR untungkan angkutan logistik?

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunda pemberlakuan integrasi tarif Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) untuk batas waktu yang tidak ditentukan.

JAKARTA (alfijak): Namun demikian, penundaan ini dimanfaatkan Kementerian PUPR untuk terus melakukan sosialisasi intensif kepada masyarakat agar didapat pemahaman komprehensif mengenai integrasi tarif tersebut.

Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto menuturkan, sosialisasi kepada masyarakat diperlukan, karena saat ini integrasi transaksi ditafsirkan sebagai kenaikan tarif tol.

Padahal, menurut dia, esensi kebijakan integrasi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi sistem transaksi tol.

Selain itu, hal ini juga merupakan langkah menuju Multi Lane Free Flow (MLFF) atau pembayaran tol tanpa berhenti yang ditargetkan berlaku di semua ruas tol pada tahun 2019.

Jadi, kata Arie, integrasi pada intinya adalah penyederhanaan sistem transaksi dengan tarif tunggal. Saat ini transaksi dilakukan 2-3 kali karena pembangunan Tol JORR dilakukan secara bertahap oleh operator atau badan usaha jalan tol (BUJT) berbeda.

“Namun kondisi per hari ini, tol JORR sudah tersambung seluruhnya. Dengan integrasi, sistem transaksi tol menjadi terbuka. Pengguna hanya satu kali membayar tol,” kata Arie dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/6/2018).

Apabila diberlakukan integrasi, maka lima gerbang tol (GT) akan dihilangkan yaitu GT Meruya Utama, GT Meruya Utama 1, GT Semper Utama, GT Rorotan, dan GT Pondok Ranji sayap arah Bintaro sehingga kemacetan di tengah ruas tol akan berkurang signifikan.

“Transaksi akan dilakukan pada gerbang tol masuk (on-ramp payment),” cetus Arie.

Perubahan sistem transaksi dari tertutup menjadi terbuka juga mengubah besaran tarif tol JORR.

Setelah integrasi, tarif untuk kendaraan golongan 1 berupa sedan, jip, pikap atau truk kecil, dan bus sebesar Rp 15.000. Kendaraan golongan 2 dan 3 tarifnya sama yakni Rp 22.500, serta golongan 4 dan 5 juga membayar besaran tarif yang sama yakni Rp 30.000.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna menambahkan besaran tarif Rp 15.000 didasarkan atas perkalian antara jarak rata-rata pengguna tol JORR 17,6 kilometer dengan tarif rata-rata Rp 875 per kilometer.

Besaran tarif ini, menurut Herry, masih di bawah kesanggupan membayar (willingness to pay) masyarakat yang diperoleh dari hasil kajian sebelumnya terkait investasi jalan tol.

“Integrasi tol tentunya juga akan diikuti oleh kebijakan pengendalian angkutan logistik yakni terkait dimensi dan muatan truk,” tuntas Herry.

Dinanti logistik

Integrasi transaksi Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road (JORR) disebut sangat dinanti oleh  pengusaha angkutan logistik. Integrasi tersebut diyakini akan mendorong angkutan logistik menggunakan jalan tol sehingga akan mengurangi beban jalan arteri.

Angkutan logistik disebut merasa tarif tol Akses Tanjung Priok saat ini sebesar Rp45.000 terlalu tinggi, sehingga lebih memilih menggunakan jalur arteri walaupun padat.

Dengan integrasi transaksi, tarif akan lebih murah sehingga angkutan logistik akan memilih jalan tol sehingga beban jalan arteri akan berkurang.

Perubahan sistem transaksi dari sistem tertutup menjadi terbuka memang mengubah besaran tarif tol JORR. Setelah integrasi, tarif untuk kendaraan golongan 1 berupa sedan, jip, pick-up/truk kecil, dan bus menjadi sebesar Rp15.000, kendaraan golongan 2 dan 3 tarifnya adalah Rp22.500, serta golongan 4 dan 5 membayar besaran tarif Rp30.000.

“Adanya Integrasi ini sudah ditunggu dan diharapkan oleh para pengusaha dan pemilik kendaraan angkutan logistik karena akan menjadi lebih efisien, ” ungkap Direktur Human Capital & Pengembangan PT Hutama Karya Putut Ariwibowo melalui pers rilis, Sabtu (23/6/2018).

Ruas tol JORR sepanjang 76,43 km terdiri dari 4 ruas dengan 9 seksi, yakni Seksi W1 (Penjaringan-Kebon Jeruk), Seksi W2 Utara (Kebon Jeruk-Ulujami), Seksi W2 Selatan (Ulujami-Pondok Pinang), Seksi S (Pondok Pinang-Taman Mini), Seksi E1 (Taman Mini-Cikunir), Seksi E2 (Cikunir-Cakung), Seksi E3 (Cakung-Rorotan), Jalan Tol Akses Tanjung Priok Seksi E-1, E-2, E-2A, NS (Rorotan-Kebon Bawang), dan Jalan Tol Pondok Aren-Bintaro Viaduct-Ulujami.

Apabila diberlakukan integrasi maka lima gerbang tol akan dihilangkan yaitu GT Meruya Utama, GT Meruya Utama 1, GT Semper Utama, GT Rorotan, dan GT Pondok Ranji sayap arah Bintaro sehingga kemacetan di tengah ruas tol akan berkurang signifikan. Transaksi akan dilakukan pada gerbang tol masuk (on-ramp payment).  (kompas.com/sindonews.com/ac)

Legal & Regulasi

OSS siap diluncurkan via INSW pekan ini

Menko Perekonomian Darmin Nasution memastikan layanan perizinan terintegrasi yang lazim dikenal online single submission (OSS) siap diluncurkan pada pekan ini. Sistem pelayanan terpadu itu beberapa kali mengalami penundaan pelaksanaannya, lantaran masalah birokrasi di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

JAKARTA (alfijak); Darmin mengungkapkan, sebenarnya BKPM meminta agar peluncuran layanan ini dilakukan secara bertahap. Hal ini disebabkan BKPM belum siap secara struktur organisasi dan sumber daya manusia (SDM).

“BKPM mengusulkan pelaksanaannya bertahap, saya bilang kita tidak pernah merancang OSS dengan bertahap. Karena BKPM belum siap struktur organisasinya, belum siap SDM dan anggarannya. Saya mengusulkan biar kantor Menko saja yang menjalankannya, sampai BKPM selesai,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/6).

Menurut Darmin, BKPM baru bisa menyelesaikan struktur organisasi dan SDM dalam 6 bulan ke depan. Namun hal ini terlalu lama. “Lalu kan Presiden tanya, kapan BKPM selesai? Dia jawab 6 bulan. Kalau ditunda 6 bulan kan repot kita. Jadi kita akan launching minggu ini, kita akan cari waktu yang cocok dengan Presiden. Nanti kalau BKPM siap, kita pindahkan ke sana,” ujarnya.

Untuk mengatasi masalah struktur organisasi dan SDM yang belum siap, lanjut Darmin, pemerintah akan memanfaatkan SDM di Indonesia National Single Window (INSW) sembari menunggu kesiapan SDM di BKPM. “(Struktur organisasi) Enggak ada masalah. Organisasinya di bawah Menko ada INSW, saya itu ketua dewan pengarah. Kita akan pakai SDM itu, selama BKPM belum siap. Kita akan pakai SDM mereka. Presiden setuju,” tutur dia.

Darmin sempat jengkel terhadap birokrasi BKPM, karena pelaksanaan sistem perizinan investasi secara daring melalui sistem OSS yang direncanakan bisa mulai dilaksanakan Maret, ternyata tidak segera jalan. Akhirnya Darmin memutuskan untuk mengambil alih pelaksanaan sistem OSS yang seharusnya dijalankan oleh BKPM.

Pengambilalihan dilakukan karena hingga saat ini, atau setelah batas waktu mulainya pelaksanaan OSS habis, BKPM belum juga siap melaksanakan sistem tersebut baik secara anggaran maupun sumber daya manusianya.

Darmin mengaku sudah meminta izin kepada Presiden Jokowi untuk mengambil alih pelaksanaan sistem tersebut dari BKPM. “Karena kalau tetap seperti sekarang, menunggu BKPM siap bisa enam bulan lagi baru jalan,” ujarnya.

Nah, sebelum meluncurkan sistem tersebut, Kementerian Koordinator Perekonomian akan merombak rancangan peraturan pemerintah yang akan digunakan sebagai payung hukum pelaksanaan OSS. Dalam perombakan tersebut, pihaknya akan menambahkan satu pasal baru.

Pasal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan OSS oleh Kantor Menko Perekonomian dengan menugaskan INSW sebagai pelaksananya. “Jadi selama SDM dari BKPM belum siap, kami akan pakai SDM sendiri untuk menjalankan sistem itu, kalau menunggu mereka lama,” ujarnya.

BC: relokasi barang longstay tekan dwelling time Priok
Priok jajal sistem online, Karantina luncurkan PriokQ

Sebelumnya, Presiden Jokowi menginginkan percepatan segala izin demi mendorong kemudahan investasi, terutama yang berorientasi pada nilai ekspor. Penyederhanaan izin melalui sistem OSS dianggap ampuh.

Menurut Jokowi, pemerintah akan mengeluarkan sistem online single submission Mei 2018. Sistem itu memungkinkan penyelesaian izin rampung dalam waktu singkat.

“Saya minta urusan izin itu kalau menyampaikan ke saya harus dalam sistem yang jam. Artinya Bapak Ibu kalau ngurus izin itu (selesai dalam hitungan) jam,” tegas Jokowi di Tanjung Priok, Jakarta (25/4).

Persoalan perizinan harus dihilangkan demi menggenjot itu. Sistem online single submission diharapkan bisa membongkar faktor utama yang mengakibatkan pengurusan perizinan lama. Sistem online single submission bisa melacak kesalahan perizinan dari pusat hingga daerah.

“Dengan OSS ini adalah sebuah lompatan dalam pengurusan perizinan yang sedang kita siapkan. Sebuah perubahan besar-besaran untuk membuat perizinan dari pusat ke daerah bisa terintegrasi dalam satu kesatuan,” ujar Presiden.

Jokowi mengintruksikan jajaran Kabinet Kerja mengawal sistem tersebut. Namun, kualitas sumber daya manusia (SDM) juga harus ikut meningkat.

“Saya selalu ingatkan di belakang penerapan sistem ada manusianya, SDM ini yang menjadi faktor pengubah pelayanan izin kita. Sistemnya bagus, kalau kulturnya tidak diubah maka tidak menyelesaikan masalah yang ada,” ujarnya.

INSW percepat ijin eksim perbaiki dwelling time
INSW percepat ijin eksim perbaiki dwelling time

Presiden meminta pengusaha melaporkan perkembangan sistem OSS. Jokowi berjanji akan menindak oknum pejabat bila masih mencari keuntungan dalam pelayanan izin.

“Kalau masih ada yang main-main tolong saya diberi tahu, bisik-bisik kecil saja, pasti saya hajar, pasti akan saya perbaiki, saya benahi,” ujarnya.

Jokowi juga meminta jajarannya tidak melaporkan sesuatu yang bertujuan menyenangkan Presiden. Dia hanya ingin mengetahui permasalahan dan hambatan program pemerintah di lapangan.

“Jangan takut untuk melaporkan karena itu penting buat saya. Jangan laporan ke saya hanya ABS, ABS, (atau) asal bapak senang. Tapi laporan di lapangannya berbeda. Saya tidak suka hal seperti itu,” ujarnya.

Payung hukum

Menurut Darmin, pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP). Saat ini tinggal menambah satu ayat dalam PP tersebut yang menyatakan jika untuk sementara layanan ini akan dioperasikan oleh INSW.

‎”Nanti kita akan masukkan PP-nya, sebenarnya sudah naik. Tapi kita bilang hold dulu, kita mau masukkan satu ayat. Ternyata presiden sejutu. Ayat mengenai, sementara BKPM mempersiapkan struktur organisasi, SDM dan sebagainya. Nanti OSS dijalankan oleh Kemenko dengan menugaskan INSW,” ujarnya.

Meski pekan depan sudah masuk masa cuti bersama Lebaran, Darmin memastikan sistem online dari pelayanan ini tetap bisa diakses investor yang ingin mengajukan perizinan investasinya.

“Kita akan jalankan, sementara, dan Presiden akan menjalankan. Pekan ini diluncurkan, pekan depan libur. Bukan berarti OSS-nya libur, kalau sistem tetap berjalan,” ujarnya. (neraca.co.id/ac)

Legal & Regulasi

Kementan blacklist 5 importir bawang putih

Kementerian Pertanian (Kementan) kembali memasukkan 5 importir bawang putih ke dalam daftar hitam perusahaan  terlarang  melakukan bisnis pertanian. Kelima importir tersebut terbukti melakukan pelanggaran dan sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. 
Demikianlah disampaikan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman kepada politikindonesia.com usai menjadi Inspektur Upacara dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Kantor Kementan, Jakarta, Jumat (01/06).
“Terhitung mulai saat ini PT.PTI, PT. TSR, PT. CGM, PT. FMT dan PT. ASJ dan grupnya kami langsung cabut izin impornya. Hal itu kami lakukan karena sudah habis kesabaran kami untuk menghadapi mafia pangan yang selalu ingin merusak kerja keras kami dalam mewujudukan kedualatan pangan dan kesejahteraan petani, khususnya bawang putih,” ujarnya.
Dia memaparkan, pihanya terus berupaya membenahi tata niaga bawang putih karena banyak ditemukan anomali dalam tata niaga pangan. Terbukti, ada beberapa pihak yang mempermainkan harga sehingga merugikan petani dan konsumen.
Misalnya, tingginya marjin pelaku usaha yang membeli bawang putih dari China Rp5.600 per kilogram (kg). Maka, seharusnya harga bersih masuk Indonesia berkisar Rp8.000 hingga Rp10.000 per kg ke tangan konsumen.
“Namun apa yang terjadi, mereka mempermainkan harga di konsumen lebih mahal berlipat-lipat. Harganya bisa mencapai Rp50.000 per kg. Karena importir bisa meraih keuntungan hingga Rp19 triliun dalam setahun. Keuntungan itu semokin fantastik dinikmati oleh segelintir orang sehingga menyengsarakan masyarakat Indonesia,” terangnya.
Amran menjelaskan, pihaknya saat ini memang gencar menggalakam program swasembada bawang putih pada tahun 2021. Mengacu pada roadmap, untuk swasembada membutuhkan produksi bawang putih 550 ribu ton dengan areal tanam 80 ribu hektar (ha). Sehingga program ini harus dikejar dan segera diwujudkan.
“Kami harus mampu membalikkan dari kondisi saat ini 96 persen konsumsi bawang putih dipenuhi dari impor dan pada 2021 menjadi swasembada bahkan ekspor. Bila luas tanam 2017 hanya 2 ribu ha, maka tahun 2021 harus dikejar mencapai 80 ribu ha. Karena membangun pertanian tidak hanya menata aspek teknik saja tapi juga membenahi tata kelolanya,” ungkapnya.
Menurutnya, untuk mencapai target swasembada telah dilakukan identifikasi potensi lahan sesuai agroekosistem luas 600 ribu ha. Selain itu, disediakan benih unggul sehingga mampu menggenjot luas tanam dan pengendalian importasi. Pengembangan luas tanam diperoleh dari dukungan APBN, swadaya petani, investor maupun wajib tanam importir.
“Setiap importir dikenakan wajib tanam dan berproduksi 5 persen dari volume permohonan rekomendasi impor. Wajib tanam dilakukan agar tidak mencari keuntungan seenaknya. Bahkan, kami juga melakukan pembinaan kepada petani yang mengelola lahan importir,” imbuhnya.
Namun, lanjutnya, ada saja aka para importir untuk mengelabuhi pemerintah. Indikasi permainan diduga juga terjadi pada pelaksanaan wajib tanam. Ini terkonfirmasi dari laporan stafnya yang berada di lapangan, disuap agar lolos tidak melakukan wajib tanam. Uang gratifikasi dari importir yang disogok ke staf langsung disetor dan dilaporkan ke KPK.
“Kami harus bersih dan sikat habis mafia pangan. Bagi 26 importir yang sudah mendapat ijin impor 2018 akan terus kami evaluasi. Apabila, importir itu terbukti tidak melakukan wajib tanam, langsung di blacklist perusahaannya. Blacklist diberlakukan bagi perusahaan yang bermasalah dengan hukum, impor tidak sesuai peruntukan, mempermainkan harga sehingga dispasritas tinggi 500 hingga 1000 persen, manipulasi wajib tanam dan lainnya. Kini lebih dari 497 kasus pangan diproses hukum,” katanya.

Diakuinya, Indonesia, memang menjadi pelanggan impor bawang putih, lebih dari 96 persen, kebutuhan bawang putih dalam negeri bersumber dari negeri China , Taiwan dan India.

Namun, sejak kepemimpinan dirinya, impor bawang putih dibatasi dengan menggalakkan budidaya bawang putih di beberapa daerah dengan memberikan bantuan benih dan pupuk kepada petani. Upaya itu pun membuahkan hasil dan Indonesia dapat menekan impor bawang putih.

“Meski kenaikan harga tetap terjadi, terutama pada hari rata keagamaan, tapi kami tidak tinggal diam. Kami pun mencari penyebabnya. Karena dari hukum ekonomi, kalau ketersediaan cukup dan tingkat permintaan masih stabil, tapi harga meroket pasti ada yang tidak beres. Ada mafia pangan yang bermain dan harus segera disingkirkan,” tegasnya. (politikindonesia.com/ac)
Legal & Regulasi, Peluang Usaha

FTA Center untuk dorong ekspor di zona bebas

Kementerian Perdagangan membentuk kantor pusat informasi perjanjian perdagangan bebas di lima kota di Indonesia atau Free Trade Agreement (FTA) Center. Lokasi fasilitas iitu di antaranya ada di Jakarta, Bandung, Medan, Makassar dan Surabaya. 

JAKARTA (alfijak): Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Iman Pambagyo menuturkan, target utama dari adanya FTA Center adalah meningkatkan pemanfaatan atau utilisasi dari berbagai perjanjian FTA yang sudah dijalin untuk dapat dimaksimalkan oleh eksportir dalam negeri.

“Itu Immediate target yang ingin kami lihat supaya semakin banyak pelaku usaha baik besar, kecil, dan menengah memanfaatkan scheme-scheme seperti ini,” kata Iman di kantor Kemendag, Jakarta, Kamis 31 Mei 2018.

Sebab, perjanjian perdagangan bebas yang telah dijalin Indonesia dengan berbagai negara menurutnya tidak selalu diketahui dana dipahami secara baik oleh pengusaha dalam negeri.

“Sebagian masalahnya memang ada informasi yang datang tapi kita enggak tahu. kadang-kadang informasi itu malah datang dari importirnya. Jadi eksportirnya di Indonesia dihubungi oleh importirnya,” katanya.

 Bahkan, sambung dia, kerap kali eksportir dalam negeri disuruh melengkapi dokumen agar tidak dikenakan tarif. Importir barang yang dipasok dari Indonesia disebut lebih paham preferensi tarif ketimbang pengusaha Indonesia sebagai eksportir.

“Jadi sekarang kita balik, jangan importirnya yang lebih banyak tahu. sebaiknya kita yang lebih banyak tahu, sehingga kita punya posisi tawar lebih baik. FTA Center ini lebih mengajak untuk melihat bahwa pasar luar negeri ini sebagai pasar kita,” ujarnya.

Dia menerangkan, kelima FTA Center Kemendag tersebut akan mulai beroperasi secara penuh di akhir Mei 2018.

FTA Center Kemendag ini dijalankan melalui kerja sama swakelola antara Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag dan beberapa universitas negeri, baik di Jakarta maupun di daerah. FTA Center ini juga melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan tingkat provinsi.

Tiap FTA Center Kemendag akan memiliki tiga orang Tenaga Ahli atau Konsultan yang memiliki keahlian di bidang implementasi hasil perjanjian perdagangan internasional, akses pembiayaan dan prosedur ekspor, serta strategi promosi dan pemasaran.

Selain mendorong pemanfaatan skema kerja sama perdagangan internasional, FTA Center ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemudahan ekspor dan fasilitasi perdagangan, serta mendorong para pengusaha untuk melakukan ekspor dan mencetak para eksportir baru.

“Kami akan melakukan kegiatan edukasi atau sosialisasi, konsultasi dan advokasi pemanfaatan hasil perundingan perdagangan Internasional kepada para pelaku usaha,” ujarnya. (viva.co.id/ac)