Menko Perekonomian Darmin Nasution memastikan layanan perizinan terintegrasi yang lazim dikenal online single submission (OSS) siap diluncurkan pada pekan ini. Sistem pelayanan terpadu itu beberapa kali mengalami penundaan pelaksanaannya, lantaran masalah birokrasi di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
JAKARTA (alfijak); Darmin mengungkapkan, sebenarnya BKPM meminta agar peluncuran layanan ini dilakukan secara bertahap. Hal ini disebabkan BKPM belum siap secara struktur organisasi dan sumber daya manusia (SDM).
“BKPM mengusulkan pelaksanaannya bertahap, saya bilang kita tidak pernah merancang OSS dengan bertahap. Karena BKPM belum siap struktur organisasinya, belum siap SDM dan anggarannya. Saya mengusulkan biar kantor Menko saja yang menjalankannya, sampai BKPM selesai,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/6).
Menurut Darmin, BKPM baru bisa menyelesaikan struktur organisasi dan SDM dalam 6 bulan ke depan. Namun hal ini terlalu lama. “Lalu kan Presiden tanya, kapan BKPM selesai? Dia jawab 6 bulan. Kalau ditunda 6 bulan kan repot kita. Jadi kita akan launching minggu ini, kita akan cari waktu yang cocok dengan Presiden. Nanti kalau BKPM siap, kita pindahkan ke sana,” ujarnya.
Untuk mengatasi masalah struktur organisasi dan SDM yang belum siap, lanjut Darmin, pemerintah akan memanfaatkan SDM di Indonesia National Single Window (INSW) sembari menunggu kesiapan SDM di BKPM. “(Struktur organisasi) Enggak ada masalah. Organisasinya di bawah Menko ada INSW, saya itu ketua dewan pengarah. Kita akan pakai SDM itu, selama BKPM belum siap. Kita akan pakai SDM mereka. Presiden setuju,” tutur dia.
Darmin sempat jengkel terhadap birokrasi BKPM, karena pelaksanaan sistem perizinan investasi secara daring melalui sistem OSS yang direncanakan bisa mulai dilaksanakan Maret, ternyata tidak segera jalan. Akhirnya Darmin memutuskan untuk mengambil alih pelaksanaan sistem OSS yang seharusnya dijalankan oleh BKPM.
Pengambilalihan dilakukan karena hingga saat ini, atau setelah batas waktu mulainya pelaksanaan OSS habis, BKPM belum juga siap melaksanakan sistem tersebut baik secara anggaran maupun sumber daya manusianya.
Darmin mengaku sudah meminta izin kepada Presiden Jokowi untuk mengambil alih pelaksanaan sistem tersebut dari BKPM. “Karena kalau tetap seperti sekarang, menunggu BKPM siap bisa enam bulan lagi baru jalan,” ujarnya.
Nah, sebelum meluncurkan sistem tersebut, Kementerian Koordinator Perekonomian akan merombak rancangan peraturan pemerintah yang akan digunakan sebagai payung hukum pelaksanaan OSS. Dalam perombakan tersebut, pihaknya akan menambahkan satu pasal baru.
Pasal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan OSS oleh Kantor Menko Perekonomian dengan menugaskan INSW sebagai pelaksananya. “Jadi selama SDM dari BKPM belum siap, kami akan pakai SDM sendiri untuk menjalankan sistem itu, kalau menunggu mereka lama,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menginginkan percepatan segala izin demi mendorong kemudahan investasi, terutama yang berorientasi pada nilai ekspor. Penyederhanaan izin melalui sistem OSS dianggap ampuh.
Menurut Jokowi, pemerintah akan mengeluarkan sistem online single submission Mei 2018. Sistem itu memungkinkan penyelesaian izin rampung dalam waktu singkat.
“Saya minta urusan izin itu kalau menyampaikan ke saya harus dalam sistem yang jam. Artinya Bapak Ibu kalau ngurus izin itu (selesai dalam hitungan) jam,” tegas Jokowi di Tanjung Priok, Jakarta (25/4).
Persoalan perizinan harus dihilangkan demi menggenjot itu. Sistem online single submission diharapkan bisa membongkar faktor utama yang mengakibatkan pengurusan perizinan lama. Sistem online single submission bisa melacak kesalahan perizinan dari pusat hingga daerah.
“Dengan OSS ini adalah sebuah lompatan dalam pengurusan perizinan yang sedang kita siapkan. Sebuah perubahan besar-besaran untuk membuat perizinan dari pusat ke daerah bisa terintegrasi dalam satu kesatuan,” ujar Presiden.
Jokowi mengintruksikan jajaran Kabinet Kerja mengawal sistem tersebut. Namun, kualitas sumber daya manusia (SDM) juga harus ikut meningkat.
“Saya selalu ingatkan di belakang penerapan sistem ada manusianya, SDM ini yang menjadi faktor pengubah pelayanan izin kita. Sistemnya bagus, kalau kulturnya tidak diubah maka tidak menyelesaikan masalah yang ada,” ujarnya.
Presiden meminta pengusaha melaporkan perkembangan sistem OSS. Jokowi berjanji akan menindak oknum pejabat bila masih mencari keuntungan dalam pelayanan izin.
“Kalau masih ada yang main-main tolong saya diberi tahu, bisik-bisik kecil saja, pasti saya hajar, pasti akan saya perbaiki, saya benahi,” ujarnya.
Jokowi juga meminta jajarannya tidak melaporkan sesuatu yang bertujuan menyenangkan Presiden. Dia hanya ingin mengetahui permasalahan dan hambatan program pemerintah di lapangan.
“Jangan takut untuk melaporkan karena itu penting buat saya. Jangan laporan ke saya hanya ABS, ABS, (atau) asal bapak senang. Tapi laporan di lapangannya berbeda. Saya tidak suka hal seperti itu,” ujarnya.
Payung hukum
Menurut Darmin, pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP). Saat ini tinggal menambah satu ayat dalam PP tersebut yang menyatakan jika untuk sementara layanan ini akan dioperasikan oleh INSW.
”Nanti kita akan masukkan PP-nya, sebenarnya sudah naik. Tapi kita bilang hold dulu, kita mau masukkan satu ayat. Ternyata presiden sejutu. Ayat mengenai, sementara BKPM mempersiapkan struktur organisasi, SDM dan sebagainya. Nanti OSS dijalankan oleh Kemenko dengan menugaskan INSW,” ujarnya.
Meski pekan depan sudah masuk masa cuti bersama Lebaran, Darmin memastikan sistem online dari pelayanan ini tetap bisa diakses investor yang ingin mengajukan perizinan investasinya.
“Kita akan jalankan, sementara, dan Presiden akan menjalankan. Pekan ini diluncurkan, pekan depan libur. Bukan berarti OSS-nya libur, kalau sistem tetap berjalan,” ujarnya. (neraca.co.id/ac)