Arsip Tag: TOL LAUT

Ini 4 Sasaran Utama Tol Laut

ALFIJAK – Tol Laut merupakan konektifitas laut yang efektif, berupa angkutan laut yang berlayar secara rutin dan terjadwal, dari wilayah Barat sampai ke Timur Indonesia, dan sebaliknya.

Program ini menjadi bukti nyata upaya Pemerintah dalam meningkatkan pelayaran ke daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Perbatasan (3TP), sehingga pemerintah dapat memastikan terpenuhinya logistik baik distribusi kebutuhan pokok maupun barang penting lainya secara terjadwal dan pasti.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam pernyataan tertulisnya di acara pemberian penghargaan kegiatan Pelayanan Angkutan Barang Tol Laut, Angkutan Kapal Ternak dan Perawatan Kapal Perintis, pada Kamis (16/7/2020), menegaskan dampak yang disasar dari program Tol Laut adalah pengurangan disparitas harga, yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan mayarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sejak diluncurkan pada tahun 2015, program Tol Laut terus mengalami peningkatan dan perkembangan, baik dari segi trayek, jumlah muatan, maupun kapasitas.

Menhub menyampaikan, Pemerintah Indonesia melalui Kemenhub, bersinergi dengan seluruh Stakeholder perhubungan, menyatakan pemikiran dan langkah dalam pelaksanaan program Tol Laut, termasuk dengan para operator, agar implementasi program tersebut mencapai hasil dan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia sesuai dengan empat tujuan utamanya yaitu:

Pertama, untuk menjangkau dan mendistribusikan logistik ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan.

Kedua, menjamin ketersediaan barang dan mengurangi disparitas harga guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, untuk pentingnya konektivitas tentang pengiriman bahan pokok dan bahan penting (Bapokting) yang tidak boleh monopoli.

Keempat, muatan balik hasil industri daerah agar terjadi keseimbangan perdagangan.

Dalam hal inilah Pemerintah pusat melalui Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait saling bekerja bersama bahu membahu, bekerja dengan lebih cepat dalam mensinergikan tahapan pada Sistem Perencanaan Nasional/Sistranas dan Sistem Logistik Nasional/Sislognas dengan melakukan inovasi perubahan secara terus menerus.

Hal itu, kata Menhub, agar yang sudah dicapai saat ini tidak membuat puas karena pada kenyataannya masih terdapat banyak kelemahan yang harus segera diperbaiki untuk mewujudkan sasaran akhir yaitu konektivias dan ketersediaan barang serta mengurangi disparitas harga.

“Melalui program Tol Laut ini kita juga ingin agar terjadi kesimbangan perdagangan antara wilayah barat dan timur, adalah pekerjaan besar membuat hasil industri daerah dapat dijual melalui perdagangan antar pulau, bahkan diekspor ke negara lain melalui perdagangan luar negeri,” ucapnya.

Menhub Budi menyampaikan, untuk mewujudkannya diperlukan jaringan kapal-rute pelayaran, fasilitas Pelabuhan yang memadai, konektivitas antar moda yang baik dan transparansi biaya logistik di setiap lini kegiatan pergerakan barang.

“Itulah sesungguhnya pekerjaan rumah yang harus kontinu diselesaikan dan dicari solusinya bersama,” paparnya.

Menhub Budi menekankan agar tetap memperhatikan elemen-elemen sebagai komponen dari penyelenggaraan Tol Laut baik sebagai komponen utama dan pendukung.

Komponen itu seperti : Pelabuhan, Kapal, Sistem Logistik dan Hubungan antar Lembaga, Pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan selaku regulator sektor transportasi dalam merumuskan norma, standar, peraturan dan ketentuan selalu terus bersinergi juga dengan Badan Usaha Pelabuhan (BUP).

Selain itu, perusahaan pelayaran, pengurusan transportasi, ekspedisi muatan, jasa bongkar muat, dan usaha jasa terkait lainnya dan asosiasi pelaku usaha terkait untuk terus bersama memperbaiki proses bisnis dan budaya kerja dengan memberikan solusi secara sinergi dan harmoni di setiap permasalahan yang timbul secara praktis.(sumber: beritakapal.com)

Menhub : Tol Laut Jamin Kelancaran Distribusi Logistik

ALFIJAK – Kelancaran pengiriman logistik dengan mengoptimalkan layanan Tol Laut ditengah pandemi Covid 19, dioptimalkan.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, instansinya terus berupaya maksimal memastikan kelancaran pengiriman logistik, salah satunya dengan mengoptimalkan layanan Tol Laut.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub juga telah memiliki program untuk menjamin keberlangsungan logistik ke seluruh wilayah nusantara.

“Tol Laut di tengah pandemi ini diharapkan mampu menjaga berlangsungnya pasokan logistik ke seluruh wilayah Indonesia,” ujar Menhub Budi, kepada wartawan di Jakarta.

Dia menyatakan, industri pelayaran memiliki peran penting untuk mendukung program tersebut mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang dihubungkan melalui jalur laut.

“Untuk itu, pelayaran swasta nasional diharapkan bisa ikut terlibat aktif dalam program Tol Laut dengan melayani beberapa trayek yang diselenggarakan Kemenhub,” ucapnya.

Menhub Budi menjelaskan, saat ini instansinya telah berupaya semaksimal mungkin agar Tol Laut dapat lebih baik memberikan layanan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya bagi masyarakat di kawasan timur Indonesia.

Oleh karenanya, guna memaksimalkan Tol Laut butuh peran semua pihak agar benar-benar dapat memaksimalkan kapasitas angkut yang ada di dalam kapal sehingga dapat menurunkan disparitas harga.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Capt. Wisnu Handoko, menjelaskan untuk mencapai disparitas harga yang proporsional semua aspek harus diperbaiki secara simultan oleh seluruh lembaga terkait.

Menurutnya, harus digarisbawahi jika yang dijadikan parameter hanya disparitas harga, maka tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh program Tol Laut.

Capt Wisnu menegaskan, guna menyelesaikan masalah disparitas harga, hal yang harus dilakukan adalah dengan memperkuat supervisi perdagangan antar pulau.

Selain itu, menerapkan digitalisasi dengan National Logistik Ekosistem (NLE) serta melakukan pengembangan sarana prasarana infrastruktur pelabuhan secara terus menerus mengikuti kebutuhan jumlah dan jenis komoditinya.

Capt Wisnu menjelaskan program Tol Laut juga merespon cepat permintaan Pemerintah Daerah (Pemda) yang ingin wilayahnya disinggahi oleh kapal-kapal Tol Laut.

Respon seperti itu, imbuhnya, sebagaimana yang sudah dilakukan atas permintaan dari Bupati Pulau Morotai, Benny Laos yang meminta tambahan rute untuk menjual hasil laut mereka ke Pulau Jawa.

“Beberapa waktu lalu Bupati Pulau Morotai meminta tambahan singgah rute kapal Tol Laut ke daerahnya dan ini langsung kita respon. Dari yang sebelum satu rute menjadi dua rute. Kami berharap tambahan rute ini dapat meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat, sebab kita ketahui kalau Pulau Morotai sangat bagus hasil lautnya,” katanya.

Capt Wisnu mengatakan, layanan Tol Laut terus diperbaiki antara lain dengan mengupdate platform Logistic Communication System (LCS) untuk mengakomodir Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 53 tahun 2020.

Dalam peraturan tersebut ada jenis muatan/barang yang boleh diangkut. Untuk mempermudah pengguna jasa maka pada layanan LCS itupun pihaknya melengkapi dengan pilihan jenis barang yang ingin diangkut.

Dia mengungkapkan, program Tol laut sejak awal tahun ini juga bekerjasama dengan Satgas Pangan yang melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan penimbunan, monopoli dan menjual harga barang secara tidak wajar.

Performa kapal kapal tol laut terus ditingkatkan ketepatan waktu roundturn voyage-nya dengan dipantau melalui tracking system LCS. Proses stuffing kontainer di pelabuhan muat Tanjung Perak dan Tanjung Priok juga diawasi oleh petugas dari otoritas pelabuhan.

“Sampai dengan bulan Mei 2020 load factor muatan berangkat sudah cukup bagus rata rata di atas 70% bahkan ada trayek yang mencapai 95%,” jelas Capt. Wisnu.

Dia menegaskan, perbaikan, peningkatan dan optimalisasi pelayanan Tol Laut ini menjadi komitmen Kemenhub agar pengiriman logistik menjadi mudah dan lancar.

Program Tol Laut Optimalkan LCS

ALFIJAK – Kementerian Perhubungan mengungkapkan, program Tol Laut telah berjalan selama hampir lima tahun dan menjadi moda transportasi yang diandalkan untuk membuka isolasi dan menekan disparitas harga.

Pelaksanaanya tetap berjalan meski di tengah kondisi Pandemi Covid-19, begitupun di masa new normal atau kenormalan baru yang tak lama lagi akan kita hadapi.

Kementerian Perhubungan memastikan arus pengiriman barang dalam program Tol Laut tetap berjalan dengan protokol new normal. Dalam protokol new normal telah dipersiapkan sejumlah mekanisme yang diharapkan dapat memperlancar proses pengiriman barang melalui jalur laut dengan mengoptimalkan Tol Laut.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Capt. Wisnu Handoko menegaskan, di masa new normal ini pihaknya tetap mendistribusikan logistik dan mencoba menggerakkan perekonomian rakyat dengan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penyebaran Covid-19.

“Roda ekonomi harus bergerak dan perusahaan tetap bisa menjalankan bisnisnya sehingga pemerintah harus hadir untuk memfasilitasi hal tersebut,” ujar Capt. Wisnu di Jakarta, Sabtu (6/6/2020).

Menurutnya, salah satu strategi yang akan diterapkan adalah dengan mengoptimalkan Logistic Communication System (LCS). Selain itu, data muatan dengan LCS akan lebih diperketat sehingga akan menghilangkan penyimpangan SOP penyelenggaraan program Tol Laut.

“Oleh karena itu, implementasi pelaksanaan SOP pengiriman barang akan diperketat dengan meregistrasi sesuai KTP dan NPWP,” katanya.

LCS yang dikembangkan BUMN Telkom akan terus diupdate agar kedepan mampu membantu dan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi jadwal kapal, posisi tracking kapal, ketersediaan kontainer, shipping order, manifest dan biaya pengiriman, data statistik pengiriman muatan berangkat dan balik, sampai dengan harga jual barang kebutuhan pokok dan penting (bapokting).

Capt. Wisnu menjelaskan pada informasi muatan dan ruang kapal ini, pihaknya akan memfasilitasi proses bisnis pemesanan, pengiriman kontainer, transparansi standarisasi biaya logistik dan disparitas harga bapokting.

“Nantinya, tidak hanya menghilangkan kontak fisik, tetapi juga bisa merangsang persaingan sehat karena pelaku usaha bakal saling memantau harga yang diterapkan masing-masing. Para pelaku bisnis wajib mengunggah biaya jasa mereka masing-masing,” ucapnya.

Kemenhub berharap agar Tol Laut Logistik di masa new normal bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha perdagangan bapokting antar pulau untuk semakin meningkatkan volume pengiriman barang dalam memenuhi kebutuhan daerah.

“Kami sangat apresiasi beberapa kepala daerah sudah membuktikan komitmennya untuk mengirim muatan balik produksi daerah seperti Morotai, Bitung, Tahuna, Saumlaki, bahkan ada yang sampai mengirimkan muatan baliknya hingga 54 Teus, di mana mayoritas muatan berisi ikan, kayu, kopra, dan lainnya,” papar Capt. Wisnu.

Seiring komitmen Bulog dan Kementerian Perdagangan untuk memanfaatkan kapal-kapal Tol Laut guna menjaga pasokan logistik nasional, Bulog maupun Kemendag memastikan akan melakukan pengiriman beras, gula, minyak goreng, tepung dan bapokting lainnya ke berbagai pelosok nusantara dengan memanfaatkan kapal-kapal Tol Laut.

“Adapun selama masa Pandemi Covid-19, kapal barang dan kapal angkutan laut khusus tetap diizinkan beroperasi dengan melaksanakan ketentuan protokol kesehatan penanganan Covid-19 dan kriteria pembatasan perjalanan orang yang pelaksanaanya akan diawasi secara lebih ketat,” ucapnya.(md)

Supaya Tol Laut Lebih Efektif, Begini Saran IMLOW

ALFIJAK – Manfaat tol laut hingga kini belum terlihat lantaran biaya logistik khususnya antar provinsi masih mahal.

Padahal salah satu program Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak periode pertama itu bertujuan untuk menekan biaya logistik nasional sekalugus mendongkrak perekonomian lokal di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3 T).

Kondisi itu mebuat Presiden Jokowi menyampaikan kegusarannya, baru-baru ini. Bahkan orang nomor satu di Indonesia itu menerima informasi bahwa biaya logistik antardaerah masih mahal.

Contohnya, ujar Preaiden, biaya pengiriman dari Jakarta ke Padang, Jakarta ke Medan, Jakarta ke Banjarmasin, Jakarta ke Makassar jauh lebih mahal dibanding pengiriman Jakarta ke Singapura, Hong Kong, Shanghai. Begitu juga Surabaya ke Makassar jauh lebih tinggi dibanding Surabaya ke Singapura.

Oleh karena itu dia ingin agar program tol laut terus diakselerasikan. Jokowi pun mengingatkan, tujuan awal program tol laut adalah mengurangi disparistas harga antar wilayah, serta memangkas biaya logistik yang mahal.

Sementara itu, Sekjen Indonesia Maritime Transportation and Logistic Watch (IMLOW), Achmad Ridwan Tentowi, mengusulkan, untuk meningkatkan perekonomian lokal di daerah 3 T, ke depan perlu dilakukan pelatihan bagi industri kecil (UKM)/rumahan untuk meningkatkan entrepreneur di daerah 3 T.

“Pelatihan bagi industri kecil atau industri rumahan dimaksudkan agar barang-barang lokal yang mereka hasilkan sesuai dengan standar untuk diperdagangkan baik domestik mau pun ekspor,” ujar Ridwan kepada wartawan,dilansir dari beritakapal.com, pada Senin (9/3/2020),

IMLOW berpendapat, selain meningkatkan ekonomi lokal dampak positip dari pelatihan tadi sekaligus akan mengisi ruang kapal tol laut pada saat kembali dari daerah 3T

Dia mengatakan kinerja Tol Laut pada beberapa tahun terakhir khusus dalam meningkatkan konektivitas antar daerah sudah cukup baik dalam pendistribusian barang maupun penumpang

Achmad Ridwan Tentowi,Sekjen IMLOW

Namun MLOW menyadari, kendati Tol Laut telah meningkatkan konektivitas antar daerah dalam pendistribusian barang dan orang , tetapi belum berdampak pada penurunan disparitas harga barang pokok dan penting secara signifikan.

Ridwan melihat perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tol laut selama beberapa tahun terakhir ini, khusuanya menyangkut transparansi schedule , ketersedian ruang muat dan uang tambang ( freight ).

Selain itu dibutuhkan lembaga / badan otoritas yang bertugas mengawasi pelaksanaan program Tol Laut,” ucapnya.

Ridwan juga melihat keberadaan tol laut harus diikuti dengan peningkatan infrastruktur transportasi darat di daerah 3 T , serta fasilitas pergudangannya .

Dia juga mengusulkan, untuk meningkatkan kinerja logistik dan kemaritiman, saat ini diperlukan adanya UU Logistik sebagai payung hukum.(red)

Kuota Muatan Tol Laut di Evaluasi

SURABAYA – ALFIJAK : Pemerintah bersama dengan seluruh stakeholder dan shipper/consignee melaksanakan evaluasi kuota muatan dan pengawasan disparitas harga barang dalam trayek Tol Laut.

Hal itu dilakukan menyusul adanya pernyataan Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu terkait dugaan adanya monopoli di penyelenggaraan tol laut.

Pelabuhan Tanjung Perak merupakan pelabuhan pangkal atau muat sebagian besar trayek tol laut.

“Kita mengidentifikasi pola potensi monopoli terjadi itu di titik mana, hasil identifikasi kami dugaan praktik monopoli tersebut terjadi di daerah timur, seperti Maluku dan Papua. Kami menindaklanjuti sesuai arahan Presiden melalui Menteri Perhubungan agar kita lebih menyoroti Maluku dan Papua, dimana Papua kita akan masuk lebih mendalam,” ujar Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt. Wisnu Handoko saat memimpin Rapat Evaluasi Kuota Muatan dan Disparitas Harga Barang di Kantor PT Pelni Surabaya (2/11).

Capt. Wisnu mengatakan rapat evaluasi ini bertujuan untuk mencari suatu keseimbangan sehingga iklim dari ekosistem tol laut ini bisa sehat ke depannya.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan dari Kementerian Perdagangan, Hamida, yang juga turut hadir dalam rapat tersebut mencoba menggarisbawahi bahwa salah satu tugas dari Kemendag adalah memonitor kuota muatan.

Ia menilai bahwa setiap daerah minimal harus ada 3 (tiga) pelaku usaha yang melakukan pengiriman barang. “Kalau ada 1 atau 2 itu diduga akan ada monopoli, tetapi jika sudah mendekati closing time maka ketika tidak ada mengajukan permintaan booking lagi maka kita akan tetap memberikan kepada yang order,” kata Hamida.

Ia menyimpulkan dari pengamatannya, tol laut ini baru mampu menurunkan harga sekitar 10-20% dari harga normal hanya beberapa saat ketika kapal datang. “Makanya itu kita pengennya kontinuitas dari kapal ini harus ditingkatkan, jangan hanya 3 minggu atau 2 minggu sekali kalau bisa setiap minggu datang kesitu,” pungkas Hamida.

Ia juga menilai bahwa selama ini tol laut berhasil menjaga kestabilan harga. “Harga itu tidak sampai melonjak di hari-hari HBKN (Hari Besar Keagamaan Nasional) atau terjadi cuaca buruk, jadi dia tidak sampai terjadi lonjakan harga tetap stabil,” katanya.

Selain itu, Ia menambahkan bahwa kewajiban _consignee_ itu memiliki pakta integritas yang didalamnya dicantumkan bahwa kewajibannya menurunkan harga barang di bawah harga pasar.

“Ketika teman-teman di Dinas Perdagangan memantau/memonitoring harga itu salah satu tindakan pencegahan, ketika ditemukan mereka tetap menjual dengan harga tinggi dilakukan pembatalan pakta integritas yang artinya dicabut tidak bisa menggunakan angkutan tol laut lagi,” kata Hamida.

Sedangkan Kepala Seksi Transportasi Laut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Farida Sijabat memberikan pandangannya terhadap permasalahan ini.

“Harapan dari kami keterlibatan dari Pemda perlu sekali karena (kewenangan) lokasi ini kan Pemda yang sangat tau terjadi itu Pemda, tolong dilibatkan juga Pemda, Bupati, Dinas Perdagangan Daerah,” tuturnya.

“Kami mohon kita bersama-sama kembali mengingat bahwa ini adalah subsidi, bukan kepentingan pihak lain. Kembali lagi bahwa ini barang subsidi, tolong pergunakan dengan sebaik-baiknya dan tujuannya hanya satu untuk masyarakat miskin,” ujar Farida.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Jawa Timur, Dendy, mengatakan bahwa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat definisi Monopoli yaitu yang berbahaya dan wajib diawasi KPPU adalah praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

“Artinya sebenarnya Undang-Undang dimaksud justru mendorong pelaku usaha itu silahkan ekspansi semakin besar dan yang kecil dikasih kesempatan dengan kesempatan berusaha yang sama. Masalahnya adalah ketika sudah berada pada posisi dominan kita mulai cari-cari cara yang tidak benar, (seperti) menghambat pesaingnya, dekati birokrasinya, ada pemain baru dihambat, kapalnya dilamain, ini yang bahaya,” jelasnya.

Selain itu , dirinya juga setuju ke depan akan dilakukan perbaikan terkait integrasi logistik, help desk serta monitoring dan evaluasi. “Saya yakin di setiap daerah pasti ada permasalahan yang mungkin tidak sama, saya minta ditangani secara arif,” ujarnya.

Perwakilan dari KPPU Makassar, Hilman, yang hadir juga mengatakan lokasi dan tujuan dari tol laut ini banyak di sekitarnya.

“Jadi kami siap untuk kolaborasi untuk proses pengawasan sambil kita lihat apakah ada indikasi-indikasi yang tadi disebutkan, tidak hanya praktik monopoli tetapi apakah ada persaingan usaha tidak sehat juga di dalam proses logistik ini,” katanya.

Pada kesempatan terakhir, Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Perak M. Dahri meminta agar fungsi pengawasan perlu diperkuat baik di pusat maupun di UPT Daerah.(ri)

Dukung Tol Laut, ALFI Siapkan Aplikasi Smart Logistik di Daerah

YOGYAKARTA- Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi menekankan perlunya konsolidasi pengiriman hingga end user dengan menggunakan moda transport yang lain jika sesampainya muatan di pelabuhan tujuan menggunakan moda darat trucking, moda penyeberangan maupun perintis.

Yukki mengatakan, ALFI dan perusahaan-perusahaan jasa pengurusan transportasi (JPT) siap mendukung program Tol Laut from end to end dan siap membangun aplikasi berbasis smart logistik di daerah-daerah 3TP (tertinggal, terdepan, terpencil dan pedalaman).

Hal itu dikemukakan Yukki saat kegiatan Rakornas Perintis dan Tol Laut 2019 yang dilaksanakan dari tanggal 21-23 Maret 2019,di Yogyakarta yang mengangkat tema ‘Penerapan Ship Management pada Kapal Milik Negara untuk Menjaga Pelayanan Publik Angkutan Penumpang dan Barang (Angkutan Perintis dan Tol Laut) di Indonesia’.

Sementara itu, Kapus Litbang Antar Moda Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenhub Yugihartiman mengingatkan perlunya penerapan kebijakan program Tol Laut kedepan berbasis riset.

Pihaknya sudah dan sedang menyiapkan berbagai evaluasi dan kajian yang nantinya bermanfaat bagi perbaikan dan pengembangan konektivitas program Tol Laut dengan moda yang lain.

Masih dalam rangkaian Dialog Strategis, Ditjen Perhubungan Laut dan Badan Pengembangan SDM Kemenhub menandatangani Komitmen bersama penempatan Taruna Praktek Laut (Prala) di kapal-kapal armada Tol Laut dan Kapal-kapal Asing yang mengajukan Izin Penggunaan Kapal Asing (IPKA).

Capt. Wisnu menjelaskan bahwa komitmen kerjasama ini kedepan perlu dikelola dengan lebih baik mengingat Kapal Negara yang digunakan dalam program Tol Laut dan Keperintisan berjumlah 156 kapal dan tidak kurang 15 kapal IPKA dalam tanggung jawab pengawasannya oleh Ditjen Perhubungan Laut melalui Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut.

“Jika satu kapal bisa menerima 2 orang Taruna Prala, berapa banyak Taruna yang bisa kita fasilitasi untuk praktek di kapal nantinya,” tutup Capt. Wisnu.

Acara Dialog Strategis ditutup oleh Prof. Wihana yang mewakili Menteri Perhubungan yang dalam sambutan penutupannya memberikan arahan bahwa Program Tol Laut ini bukan hanya milik Kementerian Perhubungan.

Kementerian Perhubungan sebagai Leading Sektornya sementara peran setiap Pemerintah Daerah untuk memastikan ada barang yang dikirim masuk keluar dari dan ke daerahnya sangatlah penting, dan tentunya jika ada masalah harus segera dikoordinasikan dengan Kementerian Lembaga terkait agar pemanfaatan ruang muat tol laut ini dapat lebih optimal.

Adapun peserta Rakornas berasal dari perwakilan Kementerian/Lembaga terkait, UPT Ditjen Perhubungan Laut, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, perusahaan BUMN, asosiasi, operator kapal, akademisi dan stakeholder terkait.

Kapal Pelni & Kapal Tol Laut Terkoneksi

JAKARTA (Alfijak): PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni meningkatkan pelayanan dalam muatan balik kapal tol laut dengan mengkonektivitaskan kapal tol laut dengan kapal penumpang dari Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara, sejak kemarin, Minggu (10/3/2019).

Plh Kepala Kesekretariatan Perusahaan Pelni, Yahya Kuncoro mengatakan, upaya konektivitas kapal tol laut dengan kapal penumpang merupakan terobosan perseroan untuk mempersingkat waktu pelayanan tol laut.

“Dengan konektivitas kapal penumpang dan kapal tol laut feeder Kandhaga Nusantara I yang dioperasikan Pelni, pemilik barang bisa menikmati waktu lebih cepat tiba di tujuan,” terang Yahya Kuncoro, Senin (11/3/2019).

Pelni saat ini melayani rute H1+T-10 dari Tanjung Perak-Makassar-Bitung-Tidore-Morotai-Buli-Maba-Gebe-Tidore-Tanjung Perak dengan KM Logistik Nusantara 2 dan KM Logistik Nusantara 3 untuk mengangkut barang-barang kebutuhan pokok dan barang penting.

“Kapal tol laut tidak langsung ke Tahuna. Bitung menjadi penguhubung untuk selanjutnya barang dipindahkan dengan KM Kandhaga Nusantara I dengan rute Bitung-Tagulandang-Tahuna-Melanguane-Miangas-Bitung,” lanjut Yahya Kuncoro.

Muatan balik dari Tahuna dan pulau-pulau sekitarnya diangkut dengan Kandhaga Nusantara I, setiba di Bitung Pelni dapat mengalihkan muatan ke KM Labobar, Dorolonda, Sinabung, KM Logistik Nusantara 2 atau  KM Logistik Nusantara 3.

“Mana yang lebih dulu, Logistik Nusantara atau Labobar tiba di Bitung, muatan akan diangkut sesuai kedatangan kapal. Ini menjadi nilai tambah bagi pemilik barang,” tegas Yahya.

Konektivitas perdana Kandhaga Nusantara I dengan KM Labobar dilakukan mulai Minggu (10/3/2019). Sebanyak 25 teus kontainer berisi batang pohon kelapa dari Tahuna yang diangkut KM Kandhaga Nusantara I dimuat ke KM Labobar dari Bitung, Sulawesi Utara menuju Surabaya.(ri)

Program Tol Laut Diklaim Perkuat Jalur Pelayaran & Logistik

SURABAYA (Alfijak): Program tol laut yang menjadi salah satu program pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla diyakini dapat memperlancar dan mengefisienkan angkutan barang secara rutin, terjadwal, dari Barat sampai ke Timur Indonesia.

Pemerintah mengklaim program ini juga untuk memperkuat jalur pelayaran dan logistik.

“Kendati dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kendala, namun secara bertahap nantinya bisa terselesaikan,” ungkap Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt. Wisnu Handoko , saat jadi pembicara kunci pada Focus Group Discussion (FGD) Tol Laut dengan tema “Melanjutkan Konektivitas, Membuka Jalur Logistik dan Menekan Disparitas Harga di Hotel Garden Palace Surabaya, Kamis (17/1/2019).

Menurutnya, sejak program tol laut dicanangkan pada 2015, pelaksanaan program itu masih harus terus dioptimalkan agar dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung, yakni mampu menurunkan biaya logistik dan menekan angka disparitas harga barang.

“Dari tahun ke tahun penyelenggaraan angkutan barang di laut (tol laut) terus ditingkatkan. Ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah trayek, yang pada 2018 dan 2019 mencapai 18 trayek dilayani oleh 19 kapal,” kata dia.

Dari total 18 trayek pada 2019, sebanyak lima (5) trayek diopersikan oleh PT. Pelni, dua (2) trayek PT. ASDP dan empat (4) trayek oleh Djakarta Lloyd melalui penugasan. Sedangkan tujuh (7) trayek lainnya dioperasikan oleh perusahan pelayaran swasta melalui mekanisme pelelangan umum.

Kapal-kapal tol laut tersebut akan menyinggahi empat (4) pelabuhan pangkal, enam (6) pelabuhan transshipment dan 66 pelabuhan singgah.

Pada tahun 2019, subsidi angkutan tol laut mengalami penurunan sekitar 50 persen, dari 2018 sebesar Rp. 447,6 miliar jadi Rp. 222 miliar tahun 2019.

Kendala lain dalam program tol laut yakni masih minimnya fasilitas bongkar muat di beberapa pelabuhan singgah dan belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dalam tata kelola operasional tol laut.

“Ke depan Pemerintah bersama pihak terkait berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kapal dan barang yang profesional serta transparan melalui digitalisasi sistem pelayanan pelabuhan,” ujar Wisnu.

Hal lain yang harus dilakukan, imbuhnya, yakni dengan meningkatkan ketersediaan fasilitas dan peralatan dalam mendukung pelayanan serta mengoptimalkan pelabuhan sebagai lokasi transhipment petikemas, baik domestik maupun internasional.

Dari data realisasi muatan berangkat tahun 2018 tercatat mengalami peningkatan menjadi sebesar 229.565 ton dengan 239 voyage. Sedangkan untuk realisasi muatan balik tercatat sebesar 5.502 ton sehingga harus terus ditingkatkan.

“Kurang optimalnya muatan balik juga menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus dicari solusinya,”jelasnya.(ri)