Arsip Bulanan: Oktober 2021

Rilis Media

Usaha Logistik Nasional Didorong Masuki Era New Oppurtunity

ALFIJAK- Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) memacu seluruh perusahaan logistik nasional  dapat meningkatkan kompetensi SDM dan kinerja usahanya sehingga mampu bersaing di dalam negeri maupun ditingkat global.

Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, di era new opportunity saat ini, usaha logistik nasional mesti bisa menangkap peluang bisnis yang ada.

“Oleh karenanya ALFI akan terus memberikan edukasi bagaimana menangkap peluang-peluang tersebut serta mendorong usaha logistik nasional mampu berkiprah di mancanegara,” ujar Yukki, Minggu (24/10/2021).

Bahkan, imbuhnya, dalam rapat kerja nasional (Rakernas) ALFI/ILFA 2021 yang akan dilaksanakan pada Rabu (27 Oktober 2021), ALFI telah mencanangkan tema Rakernas “Menangkap Peluang Bisnis di Asia Pasifik di Era New Opportunity”.

Dengan tema tersebut, ujar Yukki, ALFI akan terus mendorong para pelaku jasa logistik nasional untuk siap meningkatkan new opportunity melalui adaptasi, inovasi, kolaborasi dan peningkatan sumber daya manusia (SDM)-nya.

Rencananya Rakernas akan diikuti DPW dan DPC seluruh Indonesia maupun undangan pada saat pembukaan tersebut, akan menghadirkan tiga pembicara kunci (keynote spech) yakni Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dan Menteri Investasi/Kepala Badan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadala.

Dalam pembukaan acara Rakernas secara virtual itu juga akan menghadirkan pembicara Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid dan Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi. Kemudian menampilkan pembahas yakni Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Indonesia, Akbar Djohan serta Dirut PT Berdikari Logistik Indonesia, Iman Gandi.

Yukki menegaskan kinerja layanan logistik yang semakin efisien saat ini turut mendongkrak tumbuhnya aktivitas ekspor impor RI. Pertumbuhan tersebut juga ditopang kian efisiennya layanan ekspor impor di pelabuhan-pelabuhan utama maupun bandar udara (Bandara) di Indonesia.

Dia berharap kondisi seperti ini bisa terus berlangsung sehingga target pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai Pemerintah pada tahun ini bisa terwujud.

Yukki juga menegaskan bahwa kinerja logistik nasional akan semakin meningkat dimasa mendatang dengan adanya Implementasi National Logistic Ecosystem (NLE) yang akan juga membuat proses delivery order atau DO kegiatan ekspor impor akan semakin cepat.

Yukki mengatakan ALFI berkomitmen terus mendukung sepenuhnya implementasi NLE karena dengan platform logistik terpadu seperti itu semua layanan proses bisnis logistik ekspor impor dapat terintegrasi dengan semua pihak terkait.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada periode Januari-September 2021, nilai ekspor total Indonesia sebesar US$164,29 miliar yang disumbang ekspor nonmigas sebanyak 94,63 persen dengan kontribusi terbesar dari industri pengolahan (77,73 persen), diikuti pertambangan (15,08 persen) serta pertanian, kehutanan, dan perikanan (1,82 persen).

Pada periode itu, nilai impor total sebesar US$139,22 miliar dengan sumbangan terbesar dari bahan baku/penolong (75,50 persen) diikuti barang modal (14,37 persen) dan konsumsi (10,13 persen).

“Pertumbuhan pada ekspor impor tersebut juga otomatis mendorong kinerja sektor logistik nasional,” ujar Yukki.(*)

Rilis Media

Kolaborasi GL Terminal & Clickargo, Layani Logistik Digital

ALFIJAK – PT. Good Logistics Terminal (GL Terminal) dan Clickcargo melakukan kemitraan strategis di Indonesia yang akan berkolaborasi untuk memberikan solusi logistik digital kepada berbagai pemangku kepentingan yang berbeda.

Layanan kolaborasi perusahaan tersebut juga mencakup konektivitas penuh dengan otoritas pabean, pelabuhan dan terminal, bank dan lembaga keuangan, perusahaan asuransi, penyedia manajemen transportasi, operator laut/maskapai penerbangan, maupun pengirim barang.

Selain itu, solusi manajemen truk dan peti kemas serta pembayaran elektronik. Layanan ini akan ditujukan untuk pelanggan lama dan baru, dengan pengembangan bersama produk dan layanan baru juga direncanakan untuk membantu digitalisasi di pasar lokal.

Managing Director GL Terminal, Nanang Faruq mengatakan, kemitraan dan kolaborasi itu diharapkan dapat berperan aktif dalam mewujudkan rantai pasokan digital yang lebih baik dalam hal pengelolaan layanan peti kemas, yang saat ini banyak dilakukan melalui proses manual.

Dengan gigitalisasi tersebut akan memberikan kemudahan bagi pelanggan dengan menyederhanakan proses dan menjadikannya lebih transparan, akuntabel, dan terdokumentasi.

Hal ini, imbuhnya, tidak hanya untuk mempermudah berbisnis, tetapi juga sejalan dengan program Pemerintah Indonesia untuk menghilangkan biaya tambahan yang berkontribusi pada biaya tingginya biaya logistik.

“Karenanya sangat penting bagi penyedia layanan (seperti depo peti kemas) untuk berperan dalam mendorong efisiensi dan fokus pada kualitas layanan,” ucap Faruq seperti dikutip media (24/10).

Product Director Clickargo, Benny Syamrizal, menambahkan, tujuan kolaborasi adalah untuk menggabungkan semua proses dan pemangku kepentingan pada satu platform logistik yang mengintegrasikan semua proses hulu dan hilir.

“Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan mitra yang akan membantu mendorong digitalisasi, untuk memberikan manfaat bagi semua pihak. Kami menantikan hubungan yang bermanfaat dan sukses bersama,” ujarnya.

Sejak hadir di pasar logistik Indonesia, GL Terminal telah fokus menawarkan kepada pelanggannya solusi transportasi mutakhir. Kemitraan dengan Clickargo adalah bagian dari misinya untuk menyediakan layanan dengan tingkat inovasi teknologi yang mumpuni.(*)

Rilis Media

AKKMI Edukasi KKN53 FH UNSIKA tentang Problematika Pelayaran Nasional

ALFIJAK – Perkumpulan Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI) dan Kasubdit Gakum Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Kemenhub memberikan pemaparan dan edukasi terhadap kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 53 Mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA).

Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (21/10/2021) itu dilaksanakan dengan tetap memerhatikan protokol kesehatan Covid-19 yang sangat ketat.

Edukasi kepada mahasiswa/i tersebut diberikan berkaitan dengan Upaya Pengawasan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Nasional, mengingat aspek Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Nasional merupakan tanggung Jawab Pemerintah yang harus dipatuhi oleh semua pihak.

Jika hal tersebut diabaikan maka tentunya akan berdampak bagi keselamatan awak kapal dan penumpang yang pada akhirnya akan berproses pada penegakan hukum baik proses profesi maupun peradilan.

“Sebuah kapal dengan ukuran tertetu memiliki beberapa sertifikasi kompetensi baik dari kapal itu sendiri, kelengkapan kapal, nahkoda kapal, sarana keselamatan dan keamanan kapal, register Kapal, peruntukan kapal jika hal tersebut tidak diindahkan tentunya ada konsekwensi hukum yang siap dihadapi,” ujar Sekjen AKKMI Dr.Drs,H. A.Ridwan Tentowi,SH.,MH.

Selain itu, para mahasiswa/i juga diberikan pemahaman mengenai peran syahbandar turut menentukan kelayakan sebuah kapal dapat berlayar selain memeriksa dokumen-dokumen kelengkapan kapal juga melakukan pengawasan terhadap kelaiklautan kapal,

Kegiatan KKN para Mahasiswa/i itu di dampingi Dosen Pendamping Lapangan dan Penerima HIPKA 2021 Dr. Indra Yudha Koswara,SH.,MH dan Hanna,SH,.MH. Keduanya selama ini  memfokuskan kepada dunia pelayaran sebagai upaya untuk lebih mencintai dunia Maritim.

Hal ini sebagai pengingat bahwa Sriwijaya dan Majapahit maju karena tatakelola bidang maritim pada saat itu sudah maju, hal ini luluh lantah saat Kolonial Belanda menjajah Indonesia dimana kemajuan bidang maritim dibumihanguskan karena adanya keinginan menguasai dunia pelayaran Nusantara saat itu demi perdagangan rempah-rempah yang laris manis dijual di eropa.

“Hal ini selaras dengan Keinginan Presiden RI Joko Widodo yang menginginkan Indonesia sebagai poros maritim yang maju Negaranya karena memanfaatkan kekayaan Maritim demi kesejahteraan rakyat,” ucap Ridwan melalui siaran pers-nya pada Sabtu (23/10).

Saat AKKMI menerima kegiatan KKN 53 Mahasiswa/i UNSIKA yang beralamat di Jalan Enggano No.94 Tj Priok Jakarta Utara, diterima langsung oleh Ketua Umum AKKMI , Capt. Sato Bisri , SH , MM, Sekjen AKKMI Dr.Drs,H. A.Ridwan Tentowi,SH.,MH, Wakil Sekjen Capt Toga Asman Panjaitan M.Mar.MM, dan Bendahara Capt Marcellus Hakeng Jayawibawa,M.Mar.

Pertemuan tersebut membawa para peserta KKN53 seolah-olah berada di sebuah kapal dan menghadapai beberapa situasi baik situasi kebakaran kapal, situasi kecelakaan kapal, penyelamatan kru kapal, kegiatan Medis, keadaan menghadapai cuaca buruk, bahkan jika terjadi tindak pidana diatas kapal.

Selain itu AKKMI memberikan pemahaman bahwa dengan berlakunya UU No. 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran Nasional berlaku bagi kapal-kapal Indonesia dan kapal asing yang berlayar diwilayah Indonesia.

Ridwan menambahkan, UU tersebut juga mengadopsi beberapa aturan-aturan dalam SOLAS (Safety of Life At Sea).

“Peserta KKN53 mendapatkan sesuatu yang berbeda dengan peserta KKN lainya di Fakultas Hukum UNSIKA karena dunia Pelayaran begitu banyak yang harus diketahui dan dipahamai agar keselamatan dan keamanan Pelayaran Nasional merupakan tanggungjawab bersama dalam upaya menekan kecelakaan kapal yang masih sering terjadi di Negeri ini,” ujar Ridwan Tentowi.(*)

Rilis Media

ATASI PERSOALAN BIAYA LOGISTIK, Ini Upaya Kemenhub

ALFIJAK – Biaya logistik yang tinggi khususnya di moda transportasi laut menjadi sebuah tantangan yang dihadapi Indonesia, terutama di wilayah Indonesia Timur yang terkenal dengan disparitas harga yang cukup tinggi dikarenakan tingginya biaya distribusi logistik dari daerah produsen ke daerah tersebut apalagi dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan terus mengoptimalkan transportasi laut untuk menjadi sebuah pilihan yang tepat untuk angkutan laut penumpang dan barang serta peningkatan konektivitas.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan, Dr. Capt Mugen Sartoto, M.SC dalam Kegiatan FGD Pentarifan Muatan Penumpang Dan Barang Angkutan Laut dengan tema “Mewujudkan Sistem Logistik Nasional Yang Berdaya Saing Dan Profesional”, di Jakarta, Selasa (19/10/2021).

Melihat latar belakang tersebut, Capt Mugen menjelaskan strategi penetapan tarif (pricing strategy) menjadi isu penting dalam sistem transportasi dan logistik.

“Tarif merupakan salah satu pertimbangan penting bagi konsumen dalam memutuskan pembelian jasa transportasi, selain pertimbangan kinerja operasi transportasi dan kualitas pelayanan,” ujarnya.

Adapun tujuan diadakan FGD ini adalah untuk menyamakan pemahaman tentang kendala, hambatan dan tantangan Angkutan Multimoda di bidang transportasi laut.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, umumnya strategi penetapan tarif transportasi didasarkan pada biaya yang menjadi faktor penting dalam pembentuk tarif transportasi yang dibebankan ke konsumen atau pengguna jasa.

“Tarif transportasi ditentukan oleh berbagai faktor. Faktor utama yang memengaruhi tarif transportasi adalah jarak (distance), berat (weight), dan densitas (density),” ungkapnya.

Dia menjelaskan bahwa penetapan tarif transportasi juga ditetapkan berdasarkan dua pentahapan. Pertama, pengelompokkan kategori jenis produk atau barang yang diangkut. Kedua, penetapan tarif berdasarkan jenis kelompok produk atau barang, berat, densitas, dan jarak.

Klasifikasi produk atau barang yang diangkut berdasarkan karakteristik produk atau barang yang memengaruhi biaya handling atau biaya transport. Produk atau barang dengan kesamaan dalam densitas, stowbility, handling, packaging, liabilitas, dan nilai produk dikelompokkan dalam satu kelas kelompok produk atau barang.

“Tujuan dari klasifikasi produk atau barang ini agar diperoleh basis pentarifan yang sederhana, sehingga perusahaan operator transportasi tidak perlu menetapkan tarif per jenis produk atau barang yang diangkut,” jelasnya.

“Maka untuk mendukung kebijakan pemerintah, penetapan tinggi rendahnya tarif muatan penumpang dan barang angkutan laut merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan yang mempengaruhi maju mundurnya usaha pelayaran,” lanjutnya.

Penetapan tinggi rendahnya tarif merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan subsidi pengoperasian angkutan laut karena dapat mempengaruhi besaran subsidi yang diberikan pemerintah. Penentuan tarif yang terlalu kecil dapat mengakibatkan kerugian bagi negara karena biaya subsidi yang terlalu besar, namun tarif yang terlalu tinggi membuat masyarakat tidak dapat menggunakan jasa transportasi karena tingkat penghasilan yang masih rendah yang kemudian dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di daerah yang disinggahi menjadi melambat karena mobilisasi penumpang dan barang menjadi turun.

“Tarif yang ideal sangat diperlukan disesuaikan dengan keterjangkauan masyarakat terhadap tarif saat ini, untuk itu perlu dibuatkan formulasi yang tepat dapat menentukan besaran tarif sehingga pergerakan system logistic nasional dapat maksimal dengan tidak selalu melakukan perubahan pada aturan yang baku,” tutupnya.

Sebagai informasi, FGD ini menghadirkan narasumber Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Perhubungan – Kementerian Perhubungan; Kepala Biro Perencanaan   – Kemenhub; Direktur PNBP – kementerian Keuangan. Diikuti oleh peserta yang hadir secara langsung maupun online terdiri dari Pejabat Kementerian Perhubungan; Kementerian dan Lembaga Pemerintah terkait; UPT Ditjen Hubla; Pemerintah Daerah; dan Pemangku kepentingan terkait.

Dalam FGD ini akan diperoleh masukan dan informasi dari pemerintah terkait jenis dan golongan tarif angkutan di perairan. Memperoleh informasi terkait kendala, hambatan dan tantangan jenis dan golongan tarif angkutan di perairan. Serta memperoleh formulasi perhitungan tarif sesuai dengan jenis dan golongan tarif angkutan di perairan.

Rilis Media

Terminal Multipurpose Wae Kelambu untuk Topang Layanan Logistik

ALFIJAK – Presiden RI Joko Widodo hari ini, Kamis (14/10) bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meresmikan Terminal Multipurpose Wae Kelambu Pelabuhan Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Kita memang ingin Pelabuhan Labuan Bajo yang lama bersih. Karena di sana adalah kawasan wisata. Sehingga kita geser ke sini untuk terminal (khusus logistik). Saya apresiasi Terminal ini bisa dikerjakan dengan cepat yang dimulai pada Agustus 2020, dan hari ini sudah diresmikan,” jelas Presiden.

Presiden mengatakan, Terminal Multipurpose Wae Kelambu menjadi pelabuhan logistik yang besar, sehingga dalam jangka 10 s.d 15 tahun kedepan masih dapat digunakan mendistribusikan barang-barang logistik di NTT dan sekitarnya.

“Biaya logistik kita dibanding negara tetangga masih jauh tertinggal. Biaya logsitik mereka hanya 12 persen, tetapi kita masih 23 persen lebih. Artinya ada yang tidak efisien. Maka itu dibangunlah infrastruktur seperti pelabuhan, jalan, bandara dan lain-lain, karena kita ingin barang-barang kita bisa bersaing dengan negara lain,” ungkap Presiden.

Selain meresmikan Terminal khusus logistik di Wae Kelambu, Presiden juga sekaligus meresmikan penggabungan PT Pelindo I s.d IV menjadi satu yaitu PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Presiden mengapresiasi, setelah menunggu selama 7 (tujuh) tahun, akhirnya penggabungan Pelindo dapat direalisasikan hari ini. Presiden berharap, biaya logistik Indonesia bisa bersaing dengan negara lain, memiliki jaringan yang luas dan terkoneksi dengan negara-negara lain, serta bisa masuk ke dalam Supply Chain Global.

Sementara itu, Menhub mengatakan, pembangunan Terminal Multipurpose ini  mulai dibangun Kemenhub pada Agustus 2020, sebagai tindak lanjut arahan Bapak Presiden untuk menjadikan Pelabuhan Labuan Bajo di pusat kota sebagai area pariwisata utama. Sedangkan Pelabuhan bongkar muat dipindahkan ke Wae Kelambu.

“Pembangunan terminal ini menggunakan dana APBN dan BUMN, dimana pembangunan sisi laut dilaksanakan oleh PT Brantas Abipraya. Sedangkan pembangunan infrastruktur dari sisi darat dikoordinasikan oleh PT. Pelindo 3 (yang sekarang menjadi PT. Pelabuhan Indonesia) dan dilaksanakan oleh PT. Wijaya Karya,” jelas Menhub.

Pelabuhan ini fokus melayani lalu lintas logistik dan kegiatan bongkar muat komoditas seperti peti kemas, general cargo dan curah cair, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Induk Pelabuhan Labuan Bajo yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 117 Tahun 2021.

Adapun fasilitas utama dari infrastruktur sisi laut yang telah dibangun antara lain : Dermaga (120×20) meter persegi, Trestle (60×12) meter persegi, Causeway (690×20) meter persegi dengan lebar jalan 10,5 meter. Selain itu Container Yard (3 Hektar), Gedung KSOP Kelas III Labuan Bajo 378 meter persegi, dan kolam pelabuhan   yang dapat disandari kapal hingga berukuran 25.000 DWT.

Selain itu fasilitas Pelabuhan pada sisi darat Terminal Multipurpose Wae Kelambu juga dilengkapi dengan fasilitas seperti Power House, Workshop, Gate Utama dan Gate in/out, Kantor Operasional, Signage, Base Transceiver Station (BTS), Sea Water Reverse Osmosis (SWRO), Gudang, Masjid, Terminal BBM dan fasilitas pendukung lainnya.

“Pembangunan terminal ini tidak akan terlaksana tanpa adanya dukungan semua pihak. Saya ucapkan terima kasih kepada Menteri PUPR yang telah menyediakan akses jalan, Menteri BUMN yang telah menggerakkan BUMN, dan Gubernur NTT yang mendukung penuh terlaksananya pembangunan terminal ini. Semoga kehadirannya dapat menumbuhkan perekonomian Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas yang tengah dikembangkan, dan juga menjadikan biaya logistik kita lebih bersaing dengan negara lain,” ujar Menhub.

Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Tohir, Wakil Menteri I & II BUMN, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia Persero Arif Suhartono, Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi.

Rilis Media

ALFI : Merger Pelindo dan Kolaborasi Swasta bisa Perkuat Supply Chain & Logistik di RI

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengharapkan, merger PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I s/d IV mampu mendorong penguatan manajemen supply chain (rantai pasok) dan logistik di Indonesia secara jangka panjang.

Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi, mengemukakan, pasalnya dengan merger tersebut maka aset, SDM dan keuangan Pelindo semakin besar dan kuat.

Merger BUMN kepelabuhanan itu secara resmi telah dimulai sejak 1 Oktober 2021, dengan nama PT Pelabuhan Indonesia. Berbagai juga berharap multiplier efek dari merger tersebut bukan sekedar demi efisiensi pelayanan logistik di tanah air namun mendorong Pelindo menjadi global player dengan melakukan ekspansi bisni jasa kepelabuhan ke luar negeri.

Yukki menilai operator global yang saat ini berada di peringkat teratas mampu mencapainya karena mengakuisisi pelabuhan di luar negeri dan sekaligus meningkatkan kapasitasnya di dalam negeri.

“Kalau bicara pelabuhan ada batasannya tapi kalau logistik nggak ada batasaanya. Jadi jangan berheti di aksi korporasi tapi jangka panjang, misalnya dengan Kementerian BUMN memperkuat ketahanan pangan dan energi juga kesehatan. Itu kan harus diperkuat supply chain di Indoensia dan dunia. Berani mengambil aksi yang lebih besar terhadap aktivitas ratai pasok,” ujar Yukki melalui keterangan tertulisnya.

Yukki juga menghendaki adanya kolaborasi bersama dengan swasta dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam membangun ekosistem. Jangan sampai justru bersaing dengan perusahaan kecil.

“Kuncinya berkolaborasi besar dengan swasta. Ibaratnya akan besar kalau bisa dilakukan kolaborasi. Jadi merger ini lebih down to earth. Mengajak ekosistem bersama. Banyak Pelindo harus fokus tertentu tapi UKM juga harus jadi perhatian. Mendukung usaha kecil di lingkungan masing-masing. Perusahaan BUMN memberikan dampak positif terhadap keseluruhan ekosistem,” ucapya.

Yukki yang juga menjabat Chairman Asean Freight Forwarder Association (AFFA) itu mengatakan, dengan merger Pelindo juga bisa diharapkan mampu meneraik investasi disektor transportasi, logistik dan kepelabuhan di Indonesia guna mendongkrak pertumbuhan Ekonomi (GDP) nasional bisa diatas 7%, sebagaimana yang dicanangkan Pemerintah RI.

“Dengan merger dan integrasi sistem pelayanannya, Pelindo telah duduk sebagai operator pelabuhan terbesar secara global di posisi 8 besar dari total throughput-nya. Tetapi, ambisi tersebut jangan berhenti di situ saja.  Dengan demikian pascamerger, dampak operasional Pelindo harus lebih dirasakan oleh semua rantai pasok di Indonesia. Pelindo diharapkan mampu mengelola lebih banyak pelabuhan tak hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri,” tuturnya.

Yukki menjabarkan, penyatuan BUMN Pelindo itu mendapat reaksi positif dari market, baik di dalam maupun di luar. Namun saat ini market juga menanti general corporation action selanjutnya pasca merger, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang dalam merealisasikan target-targetnya.

Oleh karenanya, dia berharap merger tersebut tak sebatas aksi korporasi, tetapi juga memudahkan pengguna jasa dengan mengedepankan penyederhanaan birokrasi layanan kepelabuhanan di Indonesia.

“Memang butuh waktu untuk mencapai targer-target itu semua. Namun secara prinsip bagi kami (Pelaku Usaha), bahwa merger tersebut merupakan langkah positif dan progresif yang sepatutnya perlu terus di dukung oleh semua stakeholders terkait,” ujar Yukki.(*)

Rilis Media

Ini Harapan ALFI DKI, Menjelang Merger Pelindo

ALFIJAK – Pelaku bisnis di pelabuhan Tanjung Priok berharap, program digitalisasi layanan kepelabuhan serta komitmen operator pelabuhan terhadap service level agrement dan service level guarante (SLA/SLG) semakin ditingkatkan pasca dilakukannya merger PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I,II, III dan IV.

Hal tersebut dikemukakan Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim dan Ketua DPW Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) DKI Jakarta, Juswandi Kristanto.

“Komitmen operator pelabuhan terhadap SLA dan SLG yang telah disepakati dengan pengguna jasa dan asosiasi terkait di pelabuhan mesti dijalankan. Manajemen pelabuhan juga mesti memperbaiki kinerja layanannya termasuk integrasi dan digitalisasi sistem yang lebih mumpuni untuk menciptakan efisiensi logistik nasional,” ujar Adil Karim.

Sedangkan Juswandi, Ketua DPW APBMI DKI Jakarta berharap merger Pelindo bisa mempererat hubungan kerjasama antara Perusahaan Bongkar Muat (PBM) yang melakukan pekerja bongkar muat di pelabuhan dengan Pelindo sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP).

“Harapanya kami akan ada standarisasi model kerjasama yang seragam antara PBM dan Pelindo dari semua pelabuhan yang dikelola Pelindo,” ucapnya.

Juswandi juga berharap, model kerjasama antara PBM dan PT Pelindo di Tanjung Priok yang telah berjalan selama ini bisa semakin harmonis demi kepentingan kedua belah pihak serta mendukung kelancaran arus barang dan logistik melalui pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

Sebagaimana diketahui, rencana merger empat BUMN Pelabuhan, yaitu PT Pelabuhan Indonesia I-IV (Persero) menjadi satu Pelindo semakin dekat.

Sosialisasi tentang rencana tersebut kepada berbagai asosiasi dan instansi terkait pelabuhan terus dilakukan.

“Merger Pelindo I-IV merupakan milestone perjalanan pelabuhan di Indonesia dan rencana strategis dari pemerintah selaku pemegang saham untuk membuat layanan pelabuhan menjadi lebih baik. Sehingga rencana ini akan berperan besar dalam pengembangan kepelabuhan nasional untuk kita lebih bisa bersaing dengan kompetitor dari mancanegara,” kata Presetyo, Direktur Utama Pelindo I, dalam kegiatan sosialisasi, baru-baru ini.

Saat ini pengelolaan pelabuhan di Indonesia dilakukan oleh 4 entitas BUMN, yakni Pelindo I-IV. “Kapabilitas dari masing-masing BUMN ini bisa berbeda, baik dari sisi finansial, sumber daya manusia, maupun pengalaman yang mana hal ini berdampak pada perbedaan output pelayanan yang diberikan,” jelas Arif Suhartono, Direktur Utama Pelindo II.

Sehingga, menurut Arif, Integrasi keempat BUMN di masing-masing wilayah operasional menjadi satu BUMN Layanan Kepelabuhan ini, adalah untuk meningkatkan konektivitas nasional dan standarisasi pelayanan Pelabuhan dan layanan logistik yang terintegrasi.

Kegiatan sosialisasi yang berlangsung secara daring ini dihadiri oleh berbagai perwakilan asosiasi kepelabuhan, di antaranya Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Indonesia (GAFEKSI), Asosasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA), dan Indonesia National Shipowner Association (INSA).

Selain itu, Indonesia Shipping Agencies Association, Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Indonesia (GPEI), Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia, Koperasi Tenaga Kerja Bongkat Muat, dan lainnya.

Beberapa perwakilan instansi pemerintah di wilayah Pelabuhan juga turut hadir, yakni Kantor Syahbandar, Kantor Otoritas Pelabuhan, Kantor Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai, Kantor Bea Cukai, Kantor Imigrasi, Navigasi, KKP dan Karantina serta pihak Kepolisian.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, Pelindo I-IV ingin memberikan informasi terbaru sekaligus meminta dukungan agar proses merger Pelindo bisa berjalan lancar.

“Kami tentunya berharap dan memerlukan dukungan dari teman-teman asosiasi sekalian. Karena dengan dukungan teman-teman asosiasi dan stakeholders, proses integrasi ini akan berjalan lebih lancar,” jelas Direktur Utama Pelindo III Boy Robyanto.

Seiring dengan penggabungan itu, visi Pelindo ke depan adalah “Menjadi Pemimpin Ekosistem Maritim Terintegrasi dan Berkelas Dunia”, dengan misi Pelindo adalah “Mewujudkan jaringan ekosistem maritim nasional melalui peningkatan konektivitas jaringan dan integrasi pelayanan guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.”

Dalam proses merger ini, nantinya PT Pelindo II (Persero) akan bertindak sebagai surviving entity atau perusahaan penerima penggabungan. Setelah merger, nama perusahaan hasil penggabungan menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo.

Direktur Utama Pelindo IV, Prasetyadi mengatakan, rencana proses merger Pelindo memang sudah didiskusikan sejak lama, namun baru dapat terealisasi sekarang dikarenakan dalam proses menggabungkan empat kekuatan besar operator bisnis pelabuhan di Indonesia. “Pemerintah selaku pemegang saham memerlukan waktu, pertimbangan, kajian yang cermat dan hati-hati untuk merealisasikan integrasi ini.”

Melalui proses merger ini, Pelindo terus berkomitmen untuk bisa menjadi lebih baik dalam setiap aspek. Putut Sri Muljanto, Direktur Operasi dan Komersial Pelindo III dalam paparan menjelaskan, ada atau tidak ada merger, sistem itu pasti akan berubah untuk bisa lebih baik.

“Misal beberapa pelabuhan saat ini belum beroperasi 24 jam, nah perubahan kedepannya adalah bisa melayani 24 jam dan tentunya ini rencana perubahan di pelabuhan Indonesia,” jelasnya.

“Jadi tentunya akan ada perubahan teknologi, perubahan sistem, perubahan alat-alat, dan lainnya yang tentunya baik bagi kita semua dan logistic cost di Indonesia,” lanjut Putut.

Pasca merger, Pelindo akan membentuk empat klaster bisnis atau subholding untuk anak perusahaan-anak perusahaan yang dimiliki oleh Pelindo I-IV. Subholding dibentuk berdasarkan kategori bisnis, yakni (1) peti kemas, (2) non peti kemas, (3) logistik & hinterland development, dan (4) marine, equipment, & port services.(*)