Arsip Tag: Kemenhub

RI Butuh SDM Logistik Bertaraf Internasional

ALFIJAK : Indonesia dinilai membutuhkan sumber daya manusia (SDM) di bidang maritim, logistik, dan transportasi bertaraf internasional untuk menunjang kebutuhan industri kepelabuhanan, maritim, dan logistik di tanah air.

Direktur Utama PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (PMLI), Amri Yusuf, di Jakarta, disalin dari laman kantor berita Antara, mengatakan saat ini peningkatan kapasitas SDM di bidang maritim, logistik dan transportasi semakin menjadi tuntutan.

“Kapasitas kapal-kapal pelayaran semakin besar, dan volume barang yang diangkut juga terus meningkat. Oleh karena itu, kapasitas dan kapabilitas SDM di bidang maritim, logistik dan transportasi dituntut semakin cepat dan efisien,” kata Amri Yusuf.

Amri mengatakan, PMLI akan terus membangun kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan kapasitas SDM di bidang maritim, logistik, dan transportasi. Peningkatan kapasitas SDM ini sejalan dengan visi Indonesia Maju, yang diusung pemerintah saat ini.

Konkritnya, PMLI  menggandeng Natwide Personnel Australia untuk menandatangani kerja sama pengembangan kapasitas SDM bidang maritim, logistik dan transportasi. Kerja sama ini diharapkan bisa menunjang kebutuhan lisensi bertaraf internasional, khususnya di bidang maritim, logistik, dan transportasi.

Amri menegaskan, dengan ditandatanganinya kesepakatan kerja sama ini, PMLI siap menyelenggarakan pelatihan kompetensi SDM Logistik Indonesia yang bertaraf internasional. “Selain standar ASEAN, PMLI juga sedang dalam tahap untuk mendapatkan akreditasi sebagai penyelenggara pelatihan logistik dari sebuah organisasi pelatihan berskala global,” ujarnya.

Dia menegaskan, sebagai badan usaha yang fokus dalam Pelatihan dan Konsultan, PMLI melihat visi pemerintah lima tahun ke depan ini sebagai momentum untuk aktif ambil bagian sekaligus mewujudkan visi perusahaan menjadi mitra pembelajaran terbaik dalam peningkatan kompetensi SDM pada industri kepelabuhanan, maritim dan logistik di tanah air.

Sementara itu, Chief Executive Officer Natwide Australia, Bernard O’Hara mengatakan, Indonesia yang memiliki wilayah maritim yang sangat luas, membutuhkan SDM yang kompeten, yang ditandai dengan kepemilikan lisensi bertaraf Internasional.

“Indonesia memiliki penduduk dengan usia produktif yang besar, seharusnya bisa mendorong SDM-nya untuk bisa bersaing di tingkat internasional. Saya membayangkan suatu hari nanti SDM logistik yang kompeten dari Indonesia bisa menguasai pasar tenaga kerja dan bahkan bisa bersaing di mancanegara, dalam menyongsong kebangkitan ekonomi global,” ujar Bernie.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menargetkan pelayanan bongkar muat (throughput) petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok meningkat menjadi delapan juta TEUs pada 2019 setelah pada  2018 mencapai 7,5 juta TEUs. “Harapannya naik dari 7,5 juta jadi delapan juta dan terus naik. Tentunya kita harus menekan biaya-biaya,” tutur Budi, demikian Antara.

Menhub menjelaskan bahwa peningkatan throughput ini masih dapat terus diupayakan hingga mencapai 10-12 juta TEUs per tahun. “Kalau mau dinaikkan jadi 10-12 juta masih bisa, masih ada kapasitas tak perlu memperbesar pelabuhan. Yang perlu dilakukan bagaimana dari pelabuhan-pelabuhan di Surabaya, Makassar, Palembang terkonsolidasi ke sini. Sehingga kapal-kapal besar datang ke sini frekuensinya lebih banyak,” katanya.

Peningkatan throughput akan didukung dengan pelayanan arus bongkar muat yang di maksimalkan pada akhir pekan yaitu Sabtu dan Minggu.

Peningkatan pelayanan ini dilakukan agar arus bongkar muat tidak hanya menumpuk di hari Kamis dan Jumat. “Selama ini barang-barang itu relatif tidak maksimal di Sabtu Minggu, oleh karenanya saya minta ke tim untuk aktifkan Sabtu Minggu. Kita mesti masuk. Terima kasih pihak karantina dan bea cukai datang semua sehingga jadi ada suatu kenaikan,” kata Menhub.

“Kalau ada pelayanan maka ini bisa beroperasi tidak hanya sekali seminggu tapi bisa 2-3 kali, kemacetan juga berkurang. Bayangkan kalau berkumpul di Kamis dan Jumat maka keluar masuk dari sini jadi mengantre,” tambahnya.(ri)

Kuota Muatan Tol Laut di Evaluasi

SURABAYA – ALFIJAK : Pemerintah bersama dengan seluruh stakeholder dan shipper/consignee melaksanakan evaluasi kuota muatan dan pengawasan disparitas harga barang dalam trayek Tol Laut.

Hal itu dilakukan menyusul adanya pernyataan Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu terkait dugaan adanya monopoli di penyelenggaraan tol laut.

Pelabuhan Tanjung Perak merupakan pelabuhan pangkal atau muat sebagian besar trayek tol laut.

“Kita mengidentifikasi pola potensi monopoli terjadi itu di titik mana, hasil identifikasi kami dugaan praktik monopoli tersebut terjadi di daerah timur, seperti Maluku dan Papua. Kami menindaklanjuti sesuai arahan Presiden melalui Menteri Perhubungan agar kita lebih menyoroti Maluku dan Papua, dimana Papua kita akan masuk lebih mendalam,” ujar Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt. Wisnu Handoko saat memimpin Rapat Evaluasi Kuota Muatan dan Disparitas Harga Barang di Kantor PT Pelni Surabaya (2/11).

Capt. Wisnu mengatakan rapat evaluasi ini bertujuan untuk mencari suatu keseimbangan sehingga iklim dari ekosistem tol laut ini bisa sehat ke depannya.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan dari Kementerian Perdagangan, Hamida, yang juga turut hadir dalam rapat tersebut mencoba menggarisbawahi bahwa salah satu tugas dari Kemendag adalah memonitor kuota muatan.

Ia menilai bahwa setiap daerah minimal harus ada 3 (tiga) pelaku usaha yang melakukan pengiriman barang. “Kalau ada 1 atau 2 itu diduga akan ada monopoli, tetapi jika sudah mendekati closing time maka ketika tidak ada mengajukan permintaan booking lagi maka kita akan tetap memberikan kepada yang order,” kata Hamida.

Ia menyimpulkan dari pengamatannya, tol laut ini baru mampu menurunkan harga sekitar 10-20% dari harga normal hanya beberapa saat ketika kapal datang. “Makanya itu kita pengennya kontinuitas dari kapal ini harus ditingkatkan, jangan hanya 3 minggu atau 2 minggu sekali kalau bisa setiap minggu datang kesitu,” pungkas Hamida.

Ia juga menilai bahwa selama ini tol laut berhasil menjaga kestabilan harga. “Harga itu tidak sampai melonjak di hari-hari HBKN (Hari Besar Keagamaan Nasional) atau terjadi cuaca buruk, jadi dia tidak sampai terjadi lonjakan harga tetap stabil,” katanya.

Selain itu, Ia menambahkan bahwa kewajiban _consignee_ itu memiliki pakta integritas yang didalamnya dicantumkan bahwa kewajibannya menurunkan harga barang di bawah harga pasar.

“Ketika teman-teman di Dinas Perdagangan memantau/memonitoring harga itu salah satu tindakan pencegahan, ketika ditemukan mereka tetap menjual dengan harga tinggi dilakukan pembatalan pakta integritas yang artinya dicabut tidak bisa menggunakan angkutan tol laut lagi,” kata Hamida.

Sedangkan Kepala Seksi Transportasi Laut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Farida Sijabat memberikan pandangannya terhadap permasalahan ini.

“Harapan dari kami keterlibatan dari Pemda perlu sekali karena (kewenangan) lokasi ini kan Pemda yang sangat tau terjadi itu Pemda, tolong dilibatkan juga Pemda, Bupati, Dinas Perdagangan Daerah,” tuturnya.

“Kami mohon kita bersama-sama kembali mengingat bahwa ini adalah subsidi, bukan kepentingan pihak lain. Kembali lagi bahwa ini barang subsidi, tolong pergunakan dengan sebaik-baiknya dan tujuannya hanya satu untuk masyarakat miskin,” ujar Farida.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Jawa Timur, Dendy, mengatakan bahwa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat definisi Monopoli yaitu yang berbahaya dan wajib diawasi KPPU adalah praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

“Artinya sebenarnya Undang-Undang dimaksud justru mendorong pelaku usaha itu silahkan ekspansi semakin besar dan yang kecil dikasih kesempatan dengan kesempatan berusaha yang sama. Masalahnya adalah ketika sudah berada pada posisi dominan kita mulai cari-cari cara yang tidak benar, (seperti) menghambat pesaingnya, dekati birokrasinya, ada pemain baru dihambat, kapalnya dilamain, ini yang bahaya,” jelasnya.

Selain itu , dirinya juga setuju ke depan akan dilakukan perbaikan terkait integrasi logistik, help desk serta monitoring dan evaluasi. “Saya yakin di setiap daerah pasti ada permasalahan yang mungkin tidak sama, saya minta ditangani secara arif,” ujarnya.

Perwakilan dari KPPU Makassar, Hilman, yang hadir juga mengatakan lokasi dan tujuan dari tol laut ini banyak di sekitarnya.

“Jadi kami siap untuk kolaborasi untuk proses pengawasan sambil kita lihat apakah ada indikasi-indikasi yang tadi disebutkan, tidak hanya praktik monopoli tetapi apakah ada persaingan usaha tidak sehat juga di dalam proses logistik ini,” katanya.

Pada kesempatan terakhir, Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Perak M. Dahri meminta agar fungsi pengawasan perlu diperkuat baik di pusat maupun di UPT Daerah.(ri)

Revolusi Industri 4.0, Butuh Keterbukaan Informasi Publik

YOGYAKARTA–Alfijak : Memasuki era revolusi industri 4.0, perkembangan teknologi informasi begitu cepat yang berdampak pada kemudahan masyarakat dalam mendapatkan informasi. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang cepat, tepat dan benar pun menjadi sangat diperlukan dimana saat ini informasi dan komunikasi tidak mengenal batas ruang dan waktu.

Humas Pemerintah juga dituntut untuk merubah pola pikir (mindset),yaitu dari Humas Pemerintah yang sebelumnya bersifat konvensional menjadi Humas Pemerintah Era Revolusi Industri 4.0 dimana semua kegiatan khususnya dalam pengelolaan informasi dan komunikasi akan dialihkan dengan teknologi informasi yang serba digital.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Distrik Navigasi Kelas I Dumai Raymond Ivan H.A. Sianturi pada saat membuka kegiatan Workshop Keterbukaan Informasi Publik di Yogyakarta, Rabu (30/10).

Raymond menegaskan, saat ini memang peran kehumasan Pemerintah sangat strategis di tengah-tengah perkembangan teknologi informasi yang terus berubah begitu cepat. Ia juga mengungkapkan pemilihan tema workshop ‘Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Era Industri 4.0 oleh Humas Pemerintah’ dirasa sangat sesuai dengan perkembangan zaman.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta Peraturan Pelaksananya, Raymond menjelaskan tujuan dari penyelenggaraan workshop ini merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan informasi dan komunikasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Di samping itu, Raymond juga menjelaskan bahwa setiap badan publik seperti Ditjen Perhubungan Laut termasuk seluruh Unit Pelaksana Tugas (UPT) di daerah dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta mampu memproses dan menampung permohonan informasi dengan cepat dan tepat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, dalam rangka mempercepat implementasi peraturan Menteri Perhubungan Nomor. PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang telah diberlakukan sejak tanggal 17 Mei 2018 lalu, Raymond meminta kepada setiap UPT untuk menindaklanjutinya dengan membuat SK PPID Pelaksana di lingkungan UPT masing-masing.

Selanjutnya, Dirinya juga mengingatkan, “Sebagai PPID pelaksana, tugas kita tidak berhenti pada pelayanan informasi saja, tetapi ada hal yang tak kalah penting yaitu penanganan dokumentasi atas informasi yang harus disediakan sewaktu-waktu,” katanya.

Sebagai penutup, Raymond berharap seluruh peserta yang juga para PPID Pelaksana di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut dapat mengikuti acara ini dengan sungguh-sungguh serta dapat menerapkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik dengan baik di wilayah kerja masing-masing.

“Saya juga berharap ke depan, seluruh jajaran Ditjen Perhubungan Laut mampu meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Informasi dan dokumentasi untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas, yang pada akhirnya dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, objektif, prima, efektif dan efisien,” imbaunya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Organisasi dan Humas Ditjen Perhubungan Laut Yan Prastomo Ardi dalam laporannya mengatakan, “Pada kegiatan kali ini kami mengundang seluruh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebanyak 296 UPT Ditjen Perhubungan Laut,” ungkapnya.

Selanjutnya, “Tak lupa izinkan kami selaku panitia pelaksana menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para nara sumber, peserta seminar serta semua pihak yang telah berkontribusi sehingga pelaksanaan kegiatan Workshop Keterbukaan Informasi Publik ini dapat berjalan dengan baik dan lancar,” tambahnya.

Turut hadir dalam workshop keterbukaan informasi publik ini Staf Khusus Presiden RI Tahun 2018-2019 Adita Irawati, Ketua Umum DPP Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (PERHUMAS) yang dalam hal ini diwakili Pamungkas Trishadiatmoko dan Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat Tya Tirta Sari.(ri)

RI Tawarkan Pengusaha Belanda Untuk Investasi Sektor Maritim & Infrastruktur

ROTTERDAM – Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Belanda terus meningkatkan kerjasama antar kedua negara melalui peluang perdagangan dan investasi dalam sektor maritim guna mendukung peningkatan perekonomian Indonesia.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha mengatakan, Indonesia menawarkan peluang berbisnis dan berinvestasi ditengah iklim politik yang stabil, serta keamanan negara yang semakin baik.

“Untuk itu, para pengusaha di Belanda didorong untuk berinvestasi di Indonesia khususnya di bidang Infrastruktur dan maritim,”ujarnya saat memenuhi undangan Kamar Dagang dan Industri Indonesia di acara Indonesia – The Netherlands Business And Investment Forum On Infrastructure And Maritime hari ini, Senin (23/9/2019) di Rotterdam, Belanda.

Hadir pada acara tersebut, Duta Besar Indonesia untuk Belanda, I Gusti Agung Wesaka Puja, wakil Ketua Kadin Indonesia untuk transportasi, Carmelita Hartoto, Kasubdit Untuk Sumatra dan Kalimantan BKPM, Saribua Siahaan, Direktur Teknik PT. Pelindo II, Dani Rusli Utama dan Director of Port of Rotterdam International, Mr. René van der Plas.

Indonesia sebagai negara maritim dengan 95.000 km garis pantai, dimana 5,9 Juta km2 area yuridis laut, 16.056 pulau dan didukung oleh 267 Juta orang jumlah penduduk serta terletak diantara 2 rim Pasifik dan Hindia sehingga Indonesia menjadi lokasi strategis dalam rute perdagangan dunia mengingat 90% perdagangan internasional melalui jalur laut dan sebagian besar melewati wilayah perairan Indonesia.

Saat ini pelayanan transportasi laut domestik masih terpusat pada wilayah yang memiliki aktifitas ekonomi tinggi yaitu di wilayah barat Indonesia.

Arif Toha mengatakan, diperlukan upaya pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi di wilayah timur indonesia dengan didukung pelayanan transportasi laut sebagai tulang punggung distribusi logistik yang menghubungkan wilayah barat dan timur Indonesia sehingga mampu menurunkan biaya logistik guna mempercepat pemerataan perekonomian.

Pada tahun 2018, Indeks Performa Logistik atau Logistics Performance Index (LPI) Indonesia menempati posisi 46 dengan skor 3,15. Posisi ini naik dari peringkat sebelumnya pada tahun 2016, yaitu posisi ke-63 dengan skor 2,98.

“Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan kualitas infrastruktur Indonesia yang juga mengalami kenaikan. Dengan kata lain, pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan selama kurun waktu empat tahun terakhir, terbukti memberikan dampak yang positif. Karena dengan dibangunnya infrastruktur yang handal, merupakan kunci utama dalam meningkatkan daya saing Indonesia, yang diyakini mampu mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB),” ujar Arif.

Namun di sisi lain, imbuhnya, sebagai negara maritim terbesar yang 2/3 luas wilayahnya terdiri dari laut, kontribusi sektor maritim terhadap perekonomian Indonesia masih perlu terus ditingkatkan. Menurut data BPS 2018, kontribusi sektor kelautan terhadap PDB nasional masih berada di bawah 15 %, atau hanya sekitar 13,32 persen.

“Kecilnya kontribusi maritim mengindikasikan bahwa Indonesia masih dapat mengeksplorasi lebih jauh potensi maritimnya,”tuturnya.

Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai langkah konkrit, untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui transportasi laut.

Hal ini dapat terlihat dengan adanya peningkatan volume ekspor dan impor barang dalam kurun waktu empat tahun terakhir yang melalui empat Pelabuhan Utama, yaitu Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Makassar.

Hal itu juga dengan dukungan kebijakan yang menunjang kemudahan dalam berinvestasi, antara lain deregulasi perizinan dan implementasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS).(#)

Kemenhub Pacu kompetensi SDM Bidang Kenavigasian

SEMARANG- Tanggungjawab kenavigasian kedepan akan semakin besar dalam menjamin tersedianya serta terselenggaranya prasarana keselamatan pelayaran, mulai dari penyediaan alur pelayaran dan sistem perlintasan yang aman dan ekonomis, penyediaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran yang cukup dan andal, penyelenggaraan Telekomunikasi Pelayaran Dan Telekomunikasi Marabahaya Pelayaran (GMDSS), Sistem Lalulintas Pelayaran (VTS), hingga penyelenggaraan Long Range Identification And Tracking System (LRIT) sesuai tuntutan regulasi internasional di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.

Untuk dapat memenuhi tanggungjawab tersebut dan tantangan besar di bidang kenavigasian kedepannya, maka diperlukan SDM Kenavigasian yang unggul dan memiliki dedikasi yang tinggi baik di kantor pusat maupun di daerah, khususnya di lingkungan Instalasi Kenavigasian yang tersebar di seluruh Indonesia hingga ke wilayah-wilayah terpencil.

Demikian yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang diwakili oleh Direktur Kenavigasian,
Basar Antonius saat membuka acara Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kenavigasian pada hari ini, Rabu (28/8) di Semarang.

Menurutnya, penyelenggaraan Instalasi Kenavigasian harus dapat membentuk sinergi yang utuh bagi terciptanya keselamatan pelayaran di seluruh wilayah Perairan Indonesia.

Oleh karena itu peningkatan kemampuan dan pembinaan di bidang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, Sarana Telekomunikasi Pelayaran, armada dan pangkalan Kenavigasian, serta di bidang survey hidrografi dan penataan alur dan perlintasan, mempunyai makna yang sama pentingnya dalam peningkatan keselamatan pelayaran di indonesia.

Peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang andal juga tidak dapat dikesampingkan dalam mewujudkan peningkatan keselamatan pelayaran. Untuk itu perlu dilaksanakan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia perhubungan melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan-pelatihan.

Sejalan dengan hal tersebut peningkatan kesejahteraan dan peluang untuk berkarir juga harus mendapatkan perhatian yang serius sehingga semangat mendedikasikan segala kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawanya sebagai insan perhubungan khususnya pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dapat dilaksanakan dengan baik.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Rakornis Kenavigasian, Dian Nurdiana mengatakan bahwa tujuan diadakannya Rakonis tersebut adalah untuk memberikan pembekalan sekaligus pencerahan kepada para peserta rakornis dalam rangka meningkatkan kompetensi, pelayanan dan kinerja sumber daya manusia (SDM) Kenavigasian seiring dengan perkembangan teknologi global.

Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan transportasi laut sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pelayaran, tidak mungkin dapat terwujud tanpa memiliki SDM Kenavigasian yang unggul untuk menjamin terwujudnya keselamatan pelayaran di seluruh wilayah Perairan Indonesia.

“Dengan Rakornis ini diharapkan agar terbentuk SDM Kenavigasian yang unggul yang bersinergi dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi kenavigasian guna menunjang keselamatan pelayaran di seluruh perairan wilayah Indonesia,” tutup Dian.

Sebagai informasi, Rapat Koordinasi Teknis Kenavigasian Tahun 2019 akan dimulai pelaksanaannya pada hari ini (28/8) hingga tiga hari kedepan, dengan mengambil tema “Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Guna Memperkuat Fungsi Instalasi Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Kenavigasian Di Era Digitaliasasi”.

Hadir sebagai narasumber pada Rakornis tersebut antara lain adalah perwakilan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP), Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Rakornis dihadiri oleh para perwakilan peserta dari Kantor Distrik Navigasi Kelas I, Kantor Distrik Navigasi Kelas II, Kantor Distrik Navigasi Kelas III, serta undangan dari instansi terkait lainnya dengan total jumlah peserta sebanyak 130 orang.

Pada Rakornis 2019 ini juga dilaksanakan pembahasan komisi dengan materi Komisi A: kebutuhan formasi SDM kenavigasian, Komisi B : finalisasi naskah akademis KM. 30 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi sebagai syarat pengusulan 6 Distrik Navigasi menjadi PK-BLU dan persiapan tindak lanjut BLU dan Komisi C : peningkatan kesejahteraan dan pengembangan kompetensi SDM kenavigasian.(ri)

ALFI Dukung Implementasi Secara Penuh DO Online

Ketua Umum DPP ALFI Yukki N.Hanafi

JAKARTA-Pelaku usaha logistik yang tergabung dalam Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mendukung penuh penerapan delivery order (DO) online kegiatan importasi barang di pelabuhan mulai Oktober 2019.

Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, aplikasi DO Online merupakan amanat PM 120 tahun 2017 tentang Pelayanan Pengiriman Pesanan Secara Elektronik (Delivery Order Online), untuk barang impor di pelabuhan.

“ALFI mendukung penuh implementasi DO online yang akan dimandatorikan di bulan Oktober mendatang,”ujar Yukki melalui keterangan pers DPP ALFI, Kamis (11/7/2019).

Dia mengatakan, ALFI pada prinsipnya mengedepankan adanya integrasi di implementasi DO Online, dan harusnya dibebaskan ke pasar, agar pasar bisa memilih dan terjadi kompetisi yang sehat, sehingga tidak terjadi monopoli dalam pelaksanaan DO Online.

“Sebab pada akhirnya pasar akan memilih aplikasi yang terus terupdate dan penuh inovasi dan pengembangan,” ucap Yukki yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asean Freight Forwarder Association (AFFA).

Terpenting dalam implementasi DO online itu, imbuhnya, aplikasi tersebut harus tersambung dengan portal Indonesia National Single Window (INSW) sebagai gateway dokumen DO online.

Yukki mengungkapkan, sudah sejak lama asosiasinya menginginkan agar DO online bisa dilaksanakan secara mandatori dalam kegiatan importasi barang.

“Bahkan kami telah sering memberikan masukan dan usulan kepada Kemenhub maupun kementerian tehnis terkait mengenai penerapan DO online mengingat dengan itu layanan logistik bisa lebih efisien,”paparnya.

Mulai Oktober 2019, aplikasi DO online importasi barang diimplementasikan secara penuh pada empat pelabuhan utama di Indonesia, yakni; Belawan Medan, Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Perak Surabaya, Tanjung Emas Semarang, dan pelabuhan Makassar.

Operator terminal di empat pelabuhan utama itu, perusahaan pelayaran, maupun perusahaan jasa pengurusan transportasi/forwarding, wajib memanfaatkan aplikasi delivery order (DO) secara online tersebut.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Hubla Kemenhub, Capt. Wisnu Handoko mengatakan, setelah implementasi secara penuh pada Oktober mendatang akan diterapkan law enforcement seperti pemberian peringatan hingga sanksi bagi yang tidak mematuhinya.

Dia mengatakan, Indonesia Nasional Single Window (INSW) juga menyampaikan jika di bulan Oktober nanti setiap shipping line sudah menyediakan sistem DO Onlinenya maka diharapkan ketika INSW sudah siap dengan gatewaynya maka data yang dibutuhkan untuk good release Delivery Order online akan dipayungi oleh INSW.

Menurutnya, sejak diberlakukannya PM 120/2017, pelaksanaan DO online dari shipping Line ke Terminal Operator sudah berjalan dan setelah dievaluasi pelaksanaannya cukup baik meskipun beberapa terminal masih perlu ditingkatkan.

“Namun untuk sisi shipping line ke cargo owner/freight forwarder setelah dua tahun hasil evaluasi belum berjalan dengan baik,”ucap Wisnu.(ri)

Sidang IMO Tetapkan Pemisahan Alur Laut Selat Sunda & Selat Lombok Berlaku Juni 2020

LONDON – Bagan pemisahan alur laut atau Traffic Seperation Scheme (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok resmi diberlakukan secara penuh di bulan Juni 2020 menyusul hasil sidang International Maritime Organization (IMO) Maritime Safety Committee (MSC) ke 101 yang berlangsung di Markas Besar IMO, London Inggris, Senin (10/6/2019).

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo selaku Head of Delegation (HoD) Indonesia dalam sidang IMO MSC ke 101 tersebut mengungkapkan rasa bersyukurnya atas diadopsinya proposal TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok oleh IMO setelah sebelumnya selama dua tahun lebih Indonesia memperjuangkan proposal tersebut.

“Alhamdulillah, pada agenda 11 sidang IMO MSC ke 101 ini, secara resmi IMO mengadopsi proposal TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok yang akan diberlakukan 1 tahun kedepan, tepatnya di bulan Juni 2020,” ujar Dirjen Agus di London, Inggris (10/6).

Dengan demikian, Indonesia menjadi negara kepulauan (archipelagic state) pertama di dunia yang memiliki bagan pemisahan alur laut atau Traffic Separation Scheme (TSS) di alur laut kepulauan Indonesia.

Dirjen Agus mengatakan bahwa perjuangan Indonesia dari sejak persiapan, pengusulan proposal TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok hingga akhirnya diadopsi dalam Sidang IMO MSC ke 101 tentunya bukan hal yang mudah dicapai karena perjalanan Indonesia dalam mengawal dari mengusulkan proposal TSS kepada IMO hingga diimplementasikan sangat panjang.

Perjalanan panjang selama lebih dua tahun untuk melakukan persiapan melalui tahapan-tahapan yang tidak mudah dan menyita perhatian serta waktu yang lama untuk pengajuan proposal TSS Selat Sunda dan Selat Lombok ke IMO merupakan bukti keseriusan Indonesia untuk berperan aktif di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran dunia serta perlindungan lingkungan maritim khususnya di wilayah perairan Indonesia.

Dirjen Agus menjelaskan bahwa sebelumnya Indonesia bersama Malaysia dan Singapura telah memiliki TSS di Selat Malaka dan Selat Singapura.

Namun TSS di Selat Malaka dan Selat Singapura tersebut berbeda pengaturannya mengingat dimiliki oleh tiga negara sedangkan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok hanya Indonesia yang memiliki wewenang untuk pengaturannya.

Negara Kepulauan

Hal ini yang menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan pertama di dunia yang memiliki TSS melalui pengesahan oleh IMO dan berada di dalam ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) I dan ALKI II.

“Indonesia bersama Fiji, Papua Nugini, Bahama, dan Filipina merupakan lima negara berdaulat yang tertuang dalam UNCLOS 1982 sebagai negara yang memenuhi syarat sebagai negara kepulauan,” jelas Dirjen Agus.

Terkait dengan ALKI, Dirjen Agus mengatakan bahwa ALKI merupakan alur laut di wilayah perairan Indonesia yang bebas dilayari oleh kapal – kapal internasional (freedom to passage) sebagaimana yang tertuang dalam UNCLOS 1982.

“Sehingga dengan dipercayainya Indonesia oleh IMO untuk mengatur TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok yang juga merupakan ALKI tersebut menunjukan peran aktif Indonesia dalam bidang keselamatan dan keamanan pelayaran internasional serta memperkuat jati diri Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia,” ujarnya.

Dirjen Agus mengatakan bahwa dengan hasil Sidang IMO MSC ke-101 memutuskan untuk mengadopsi TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok tentunya akan menjadi bekal dan prestasi Indonesia dalam upaya pencalonan kembali Indonesia sebagai negara anggota Dewan Council IMO kategori C untuk periode 2019 s/d 2020 melalui sidang Majelis / Assembly IMO Assembly pada bulan November-Desember 2019.

Dia juga mengingatkan agar setelah nanti TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok tersebut resmi diadopsi dalam sidang IMO MSC ke-101, tugas berat telah menanti untuk diselesaikan Indonesia mengingat IMO terus memonitor pelaksanaan dan implementasi TSS di kedua selat tersebut.

“Pemerintah Indonesia masih memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, antara lain melakukan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang keselamatan pelayaran di area TSS yang telah ditetapkan, meliputi Vessel Traffic Services (VTS), Stasiun Radio Pantai (SROP),dan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP).

Selain itu, SDM Pengelola Stasiun VTS, serta peta elektronik yang terkini dan menjamin operasional dari perangkat-perangkat penunjang keselamatan pelayaran tersebut selama 24 jam 7 hari.

Dirjen Agus menambahkan bahwa Pemerintah Indonesia juga wajib mempersiapkan regulasi, baik lokal maupun nasional terkait dengan operasional maupun urusan teknis dalam rangka menunjang keselamatan pelayaran di TSS yang telah ditetapkan, serta melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan para instansi dan stakeholder terkait dengan penetapan TSS tersebut.

Pada kesempatan ini, Dirjen Agus menyampaikan terima kasih atas dukungan instansi dan stakeholder terkait sehingga proposal TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok diadopsi dalam sidang IMO MSC ke-101.

“Perjuangan Indonesia belum berakhir. Persiapkan segala sesuatunya dengan baik agar pelaksanaan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok berjalan dengan baik,” ucapnya.

Hadir sebagai anggota delegasi Indonesia pada sidang IMO MSC ke 101 adalah perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Maritim, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, TNI AL, Badan Keamanan Laut, PT. Pelindo II, PT. Pelni, PT.BKI, INSA dan KBRI di London serta Atase Perhubungan di London.(ri)

Dirjen Hubla : Layanan Publik Mesti Efisien & Akuntable

JAKARTA – Pemerintah terus memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, termasuk yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan.

“Saat ini seluruh pelayanan publik dan perizinan di lingkungan Ditjen Hubla sudah dilakukan secara transparan dengan memanfaatkan penerapan sistem teknologi informasi untuk mempercepat waktu pelayanan,” ujar Dirjen Perhubungan Laut, Agus H Purnomo, (6/5/2019) di Jakarta.

Menurutnya, salah satu optimalisasi pelayanan yang tengah dilakukan adalah melalui pemanfaatan Online Single Submission (OSS) yang berada di bawah koordinasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Dirjen Agus mengatakan, pelayanan publik dan perizinan di lingkungan Ditjen Hubla harus diinformasikan secara transparan terkait persyaratan, pembiayaan dan waktu penyelesaian pelayanan publik.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh pelayanan publik dan perizinan di lingkungan Ditjen Hubla tidak dikenakan biaya apapun kecuali pungutan/biaya yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.

“Semua perizinan dan pelayan publik di lingkungan Ditjen Hubla hanya dikenai biaya sesuai dengan tarif PNBP yang ditetapkan dalam Paraturan Pemerintah, di luar itu tidak ada biaya tambahan lain,” tegas Dirjen Agus.

Pihaknya juga secara tegas melarang para petugas yang memberikan pelayanan publik dan perizinan menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun dan dari siapapun.

“Begitu juga kami mengimbau kepada para pengguna jasa, stakeholder dan juga masyarakat untuk turut mendukung upaya pencegahan korupsi dan gratifikasi yang sedang dilaksanakan oleh Ditjen Perhubungan Laut dengan cara tidak memberikan imbalan atau menawari sesuatu atas penyelesaian suatu pekerjaan yang terkait pelayanan publik dan perizinan ,” tegas Dirjen Agus.

Selanjutnya, jika terbukti ada petugas yang menerima hadiah atau pemberian maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Informasi lebih lanjut terkait pelayanan publik dan perizinan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau menemukan oknum yang meminta atau menerima hadiah maupun pemberian dalam bentuk apapun dan dari siapapun yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelayanan publik dan perizinan yang menjadi kewenangannya, silakan laporkan ke Nomor Telepon/Fax (021) 3506669, 081299098474/ (021) 3857085.

“Saya juga minta agar setiap Kepala Kantor UPT di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut dapat memantau upaya pencegahan dan pemberantasan pungutan liar, KKN dan gratifikasi para pegawainya,” tutup Dirjen Agus.(ri)

Kelembagaan Sea and Coast Guard Disusun

Ditjen Hubla Kemenhub berkomitmen untuk mengawal keselamatan dan keamanan pelayaran, salah satunya dengan menyusun kelembagaan penjagaan laut dan pantai atau sea and coast guard.

Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Ahmad mengatakann, kelembagaan sea and coast guard merupakan salah satu rekomendasi hasil rapat kerja Ditjen Perhubungan Laut tahun 2019.

“Kita akan bersama-sama membahas usulan revisi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai,” ujarnya pada pembukaan kegiatan Penyusunan Kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai di Tangerang, Selasa (23/4/2019).

Sebelumnya, di bulan Maret 2018 lalu, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai telah menginisasi pelaksanaan Penyusunan Materi Muatan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai yang telah menghasilkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penjagaan Laut dan Pantai yang memuat mengenai kewenangan, identitas serta organisasi dan tata kerja Penjagaan Laut dan Pantai.

“Salah satu hasil rekomendasi kegiatan tersebut adalah percepatan pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penjagaan Laut dan Pantai dan penyusunan Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja Penjagaan Laut dan Pantai,” ujar Ahmad.

Menurut Ahmad, guna menindaklanjuti rekomendasi penyusunan Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja Penjagaan Laut dan Pantai, Direktorat KPLP menginisasi kegiatan Penyusunan Kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai yang akan membahas kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai dalam dua perspektif.

“Satu, penyusunan kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan kedua, penata kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai dengan mengusulkan revisi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai,” ujar Ahmad.

Dia menjelaskan bahwa Kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai sesuai amanat UU Pelayaran secara legalitas masih harus menunggu penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah yang secara yuridis dan politik masih memerlukan banyak pembahasan dan pertimbangan.

Pada kegiatan penyusunan kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai tersebut dihadirkan pula para peserta yang terdiri atas expert dan alumni pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Japan Coast Guard dan US Coast Guard serta perwakilan dari lima Pangkalan PLP yang diharapkan dapat memberikan pandangan dan perbandingan kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai dalam melaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan hukum sesuai dengan hukum nasional dan pergaulan internasional.

“Ada lima pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai yang tersebar di wilayah Indonesia untuk bertugas mengawal keselamatan dan keamanan pelayaran yaitu di Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Uban, Tanjung Perak Surabaya, Bitung dan Tual,” jelas Ahmad.

Untuk itu, dia meminta peran aktif dari semua peserta untuk dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk bersama-sama memformulasikan kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai yang disesuaikan dengan kebutuhan nasional yang secara yuridis, politis dan sosiologis.

Hadir pada kesempatan tersebut, praktisi senior di bidang pelayaran yaitu Capt. Albert Lapian, Capt. Djonni Algamar, Capt. Jonggung Sitorus dan mantan Kepala BAIS periode 2011 – 2013, Laksda TNI (Purn) Soleman B Pontoh.(ri)