Arsip Tag: Kemenhub

Kemenhub Fokus Jaga Kelancaran Logistik Ditengah Pandemi

ALFIJAK : Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus berupaya menjaga angkutan barang logistik berjalan lancar di tengah pandemi Covid-19 yang melanda wilayah di Indonesia.

Hal itu untuk menjaga ketersediaan logistik nasional khususnya kebutuhan dasar masyarakat, sehingga perekonomian dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.

Adapun Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa masa pandemi jangan sampai menghambat distribusi logistik seperti bahan-bahan pokok, barang-barang penting untuk kegiatan ekonomi, obat-obatan, dan alat-alat kesehatan.

Upaya tersebut sebagai langkah agar tidak terjadi kelangkaan barang yang mengakibatkan harga-harga naik dan akhirnya dapat menyebabkan inflasi.

Oleh karena itu Kemenhub berupaya memastikan angkutan logistik tidak boleh stop beroperasi, seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Aturan berikutnya juga dituangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H.

Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa angkutan barang logistik termasuk yang dikecualikan dari larangan sementara beroperasinya transportasi di masa pandemi Covid-19.

Sementara itu Kemenhub tetap konsisten bahwa yang dilarang yakni kegiatan bertransportasi untuk mudik.

Sedangkan kegiatan lain seperti angkutan barang/logistik dan kegiatan yang kriteria dan syaratnya memenuhi Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tetap diizinkan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Untuk memastikan distribusi logistik tidak terganggu, upaya lain yang dilakukan Kemenhub yakni membuka operasional prasarana transportasi seperti pelabuhan selama 24 jam.

Selain itu mendorong penerapan insentif atau stimulus bagi pelaku usaha, dengan cara memberikan stimulus bagi pelaku usaha pelayaran dengan memberikan potongan tarif, maupun lama waktu penumpukan kontainer atau muatan di pelabuhan selama terjadinya pandemi Covid-19.

Dalam pelaksanaannya Kemenhub juga terus berkoordinasi dengan asosiasi di sektor transportasi, Indonesian National Shipowners Association (INSA) misalnya.

Hal tersebut untuk memastikan agar jadwal baik kapal komersial maupun subsidi Public Service Obligation (PSO) tetap berjalan lancar.

Hasil pantauan di lapangan menunjukkan, sampai saat ini distribusi logistik baik melalui moda transportasi darat, laut, udara, dan kereta api berjalan dengan baik. Sehingga pasokan ketersediaan logistik tetap terjamin dan harga-harga barang pun tetap terkendali.

Pada moda transportasi darat sebanyak 258 ribu lebih kendaraan barang logistik telah melewati posko pemantauan di Gerbang Tol Cikarang Barat mulai sejak diterapkannya Permenhub 25/2020.

Kendaraan barang logistik mendominasi jumlah kendaraan yang diperbolehkan untuk melintas yaitu 57,04 persen dibandingkan dengan kendaraan lain seperti kendaraan dinas Pemerintah (42,74 persen) dan kendaraan darurat (0,23 persen).

Sementara moda transportasi laut yang diandalkan untuk mengangkut barang logistik hingga ke pelosok-pelosok daerah beroperasi penuh di seluruh pelabuhan selama masa darurat Covid-19, dari wilayah Barat sampai Timur Indonesia.

Penyelenggaraan angkutan tol laut tahun ini pun dipastikan tetap berjalan dengan total 26 trayek.

Keberadaan kapal-kapal tol laut masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia khsususnya di wilayah timur Indonesia, sehingga harga-harga barang kebutuhan pokok dan barang penting tetap terjangkau.

Hingga 17 April 2020 tercatat sebanyak 74 voyage dengan realisasi muatan berangkat sebesar 2.841 Teus dan muatan balik 665 Teus.

Selain kapal tol laut, pelayaran perintis juga tetap berjalan khususnya yang mengangkut kebutuhan logistik masyarakat di wilayah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan.

Adapun total trayek tersebut yaitu 113 trayek di Tahun Anggaran 2020. Kapal subsidi Pemerintah lain seperti Kapal Ternak juga tetap beroperasi mengangkut hewan ternak dengan total 6 trayek di Tahun Anggaran 2020.

Tercatat, hingga 17 April 2020, ada sebanyak 18 voyage dengan muatan hewan ternak sebanyak 7.251 ekor sapi, kambing dan kuda.

Selain itu, pada transportasi udara dilaporkan bahwa penerbangan beroperasi secara penuh untuk mengangkut logistik seperti kebutuhan pangan, sample infectious substance, dan medical supplies.

Selain menggunakan penerbangan khusus Kargo, pengangkutan kargo juga dapat dilakukan dengan pesawat konfigurasi penumpang yang telah memiliki izin terbang dan wajib untuk mematuhi protokol kesehatan.

Dalam catatatannya, pergerakan kargo udara domestik rata-rata mengangkut 1000 sampai 2000 ton, sementara untuk kargo udara internasional rata-rata mengangkut 200 sampai 750 ton.

Terakhir, moda transportasi kereta api sebagai ngkutan logistik juga pantang berhenti melayani di tengah pandemi Covid-19.

Salah satu pilihan untuk mengakomodasi barang dengan jumlah besar adalah dengan menggunakan kereta api.

Melalui kereta api waktu pengiriman barang lebih dapat diprediksi terlebih dalam masa pandemi ini.

Sebagai regulator bidang transportasi, Kemenhub terus fokus pada penyediaan transportasi khususnya untuk angkutan barang logistik dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Hal tersebut merupakan komitmen Kemenhub dalam upaya memastikan ketersediaan barang logistik yang penting tetap terjaga demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.(sumber: kompas.com)

Supaya Tol Laut Lebih Efektif, Begini Saran IMLOW

ALFIJAK – Manfaat tol laut hingga kini belum terlihat lantaran biaya logistik khususnya antar provinsi masih mahal.

Padahal salah satu program Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak periode pertama itu bertujuan untuk menekan biaya logistik nasional sekalugus mendongkrak perekonomian lokal di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3 T).

Kondisi itu mebuat Presiden Jokowi menyampaikan kegusarannya, baru-baru ini. Bahkan orang nomor satu di Indonesia itu menerima informasi bahwa biaya logistik antardaerah masih mahal.

Contohnya, ujar Preaiden, biaya pengiriman dari Jakarta ke Padang, Jakarta ke Medan, Jakarta ke Banjarmasin, Jakarta ke Makassar jauh lebih mahal dibanding pengiriman Jakarta ke Singapura, Hong Kong, Shanghai. Begitu juga Surabaya ke Makassar jauh lebih tinggi dibanding Surabaya ke Singapura.

Oleh karena itu dia ingin agar program tol laut terus diakselerasikan. Jokowi pun mengingatkan, tujuan awal program tol laut adalah mengurangi disparistas harga antar wilayah, serta memangkas biaya logistik yang mahal.

Sementara itu, Sekjen Indonesia Maritime Transportation and Logistic Watch (IMLOW), Achmad Ridwan Tentowi, mengusulkan, untuk meningkatkan perekonomian lokal di daerah 3 T, ke depan perlu dilakukan pelatihan bagi industri kecil (UKM)/rumahan untuk meningkatkan entrepreneur di daerah 3 T.

“Pelatihan bagi industri kecil atau industri rumahan dimaksudkan agar barang-barang lokal yang mereka hasilkan sesuai dengan standar untuk diperdagangkan baik domestik mau pun ekspor,” ujar Ridwan kepada wartawan,dilansir dari beritakapal.com, pada Senin (9/3/2020),

IMLOW berpendapat, selain meningkatkan ekonomi lokal dampak positip dari pelatihan tadi sekaligus akan mengisi ruang kapal tol laut pada saat kembali dari daerah 3T

Dia mengatakan kinerja Tol Laut pada beberapa tahun terakhir khusus dalam meningkatkan konektivitas antar daerah sudah cukup baik dalam pendistribusian barang maupun penumpang

Achmad Ridwan Tentowi,Sekjen IMLOW

Namun MLOW menyadari, kendati Tol Laut telah meningkatkan konektivitas antar daerah dalam pendistribusian barang dan orang , tetapi belum berdampak pada penurunan disparitas harga barang pokok dan penting secara signifikan.

Ridwan melihat perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tol laut selama beberapa tahun terakhir ini, khusuanya menyangkut transparansi schedule , ketersedian ruang muat dan uang tambang ( freight ).

Selain itu dibutuhkan lembaga / badan otoritas yang bertugas mengawasi pelaksanaan program Tol Laut,” ucapnya.

Ridwan juga melihat keberadaan tol laut harus diikuti dengan peningkatan infrastruktur transportasi darat di daerah 3 T , serta fasilitas pergudangannya .

Dia juga mengusulkan, untuk meningkatkan kinerja logistik dan kemaritiman, saat ini diperlukan adanya UU Logistik sebagai payung hukum.(red)

Konsep Sistem Transportasi di Ibu Kota Baru

ALFIJAK- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) minta masukan Inggris dan Jepang soal sistem transportasi di Ibu Kota Negara Baru (IKN) yang berkonsep smart, terintegrasi dan berkelanjutan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mencanangkan suatu konsep konektivitas yang smart, terintegrasi dan berkelanjutan. Hal ini dinilai bukan hal yang mudah, karena satu kegiatan yang besar hendaknya dimulai dengan pemikiran dan perencanaan yang matang.

“Oleh karenanya, hari ini kita mengundang negara-negara  sahabat, hari ini dari Inggris dan Jepang. Kita akan menggali dari beberapa negara, apa saja sebenarnya yang menjadi penting bagi suatu ibu kota Negara,” tuturnya, Rabu (26/2/2020).

Jepang dinilai memiliki pengalaman mengembangkan smart technology, sementara Inggris mempunya kota yang berkonsep forest city.

Selain mengundang negara sahabat, Kemenhub juga telah membentuk Satuan Tugas Pengembangan Sistem Transportasi Ibu Kota Negara bekerja sama dengan beberapa universitas untuk mendapatkan gagasan dan inovasi terkait bidang transportasi.

“Keterlibatan dunia pendidikan sangat dibutuhkan dengan memikirkan suatu konsep yang baik, yang out of the box, yang memang merupakan suatu inovasi,” ungkapnya.

Terkait perencanaan sistem Transportasi IKN, sambil menunggu pengesahan RUU IKN, Kemenhub menjadi bagian dari Kelompok Kerja (Pokja) Infrastruktur yang dikoordinir oleh Menteri PUPR untuk merencanakan infrastruktur di Ibu Kota Negara, khususnya di sektor transportasi.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritimian dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan bahwa sistem transportasi di IKN baru akan dikembangkan dengan sistem transportasi yang terintegrasi, smart, dan berkelanjutan. Nantinya, kendaraan yang diperbolehkan di IKN hanya kendaraan berbasis autonomus atau Autonomus Vehicle (AV).

“Jadi desain jalan semua kita sesuaikan dengan itu. Bagaimana nanti kendaraan masuk dari Samarinda, Balikpapan kalau dia tidak AV dia tidak boleh masuk ke kota ini. Nanti akan ada parkir khusus mobil non AV, selanjutnya masuk ke dalam harus menggunakan AV atau menggunakan transportasi publik yang juga AV,” tutur Menko Luhut.

Kemenhub akan mengutamakan penggunaan kendaraan listrik di IKN baik untuk transportasi massalnya maupun kendaraan pribadi. (sumber: bisnis.com)

‘Zero ODOL’ Truk Logistik Tak Sinkron

ALFIJAK- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendukung penuh rencana Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam mengimplementasikan kebijakan zero over dimensi dan over load (ODOL) terhadap truk logistik mulai 2021.

Kendati begitu, Kemenperin meminta agar Kemenhub mempertimbangkan kembali penerapan regulasinya hingga pada 2023-2025 dengan memperhatikan jenis dan karakteristik pada industri nasional.

Hal itu terungkap dalam surat Kemenperin No:872/M-IND/12/2019 tanggal 31 Desember 2019 yang ditandatangani Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Dalam suratnya itu, Kemenperin dan industri nasional pada prinsipnya menyatakan mendukung kebijakan Zero ODOL sebagai penegakkan hukum terhadap peraturan perundangan yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan barang yang bertujuan untuk meminimalisir dampak buruk dari over dimension dan over load.

Kemenperin juga menyadari bahwa logistik dan distribusi bahan baku maupun produk industri nasional sangat bergantung pada moda transportasi darat yaitu truk, mengingat moda transportasi laut maupun perkeretaapian hingga kini belum mampu mengurangi beban dari transportasi darat tersebut.

Dalam suratnya itu, Kemenperin menyampaikan bahwa dampak implementasi Zero ODOL secara penuh pada 2021 cenderung akan mengurangi daya saing industri nasional lantaran penambahan jumlah angkutan akan memerlukan waktu dan investasi, menambah kemacetan, menambah kebutuhan bahan bakar minyak (BBM), serta meningkatkan emisi CO2.

Selain itu, berpotensi meningkatkan kecelakaan di jalan raya mengingat banyak infrastruktur jalan yang belum sesuai, dan terutama meningkatkan biaya logistik yang cukup besar.

Kemenperin juga meminta Kemenhub agar dalam implementasi secara penuh kebijakan Zero ODOL pada 2021 tidak meresahkan industri nasional. Oleh karenanya, Kemenperin meminta Kemenhub mempertimbangkan kembali kebijakan itu pada 2023-2025 dengan memperhatikan jenis dan karakteristik pada industri dalam negeri.(ri)

SERTIJAB KEPALA KANTOR OTORITAS PELABUHAN TANJUNG PRIOK

ALFIJAK- Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok (OP) mengadakan acara Serah Terima Jabatan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok. Dengan terselenggaranya acara tersebut, menandai berakhirnya masa bakti Capt Hermanta, SH, MM, M.Mar sebagai Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok yang digantikan oleh Ibu Jece Julita Piris yang sebelumnya menjadi Kepala OP Belawan Medan.

Acara serah terima jabatan tersebut juga dibarengi dengan acara syukuran penganugerahan penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang diperoleh Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok pada Selasa (10/12/2019).

Dalam sambutannya Capt Hermanta mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai OP Tanjung Priok yang selama ini telah mendukung program kerja dan bersama-sama berjuang sampai akhirnya bisa meraih predikat WBBM.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pejabat struktural, pegawai, dan pihak-pihak yang selama ini telah mendukung program kerja saya dan berjuang bersama-sama dalam meraih predikat WBBM”, ujar Capt Hermanta.

Sebagai Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok yang baru, Ibu Jece Julita Piris menyampaikan apresiasinya kepada Capt Hermanta serta seluruh pegawai yang telah mendapatkan predikat WBBM. Beliau juga menyampaikan kepada seluruh pegawai untuk mendukung program kerja yang akan dicanangkan nantinya.

“Saya sangat mengapresiasi Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok yang telah memperoleh predikat WBBM. Saya berharap seluruh pegawai dapat bersama-sama mempertahankan predikat WBBM ini. Saya juga memohon dukungan dan kerja sama seluruh pegawai dalam mendukung serta menjalankan program kerja yang telah direncanakan” ujar mantan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan.

Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Ir Djoko Sasono MSc, para Kepala Biro, diantaranya Karo Kepegawaian, Karo Keuangan, Karo Umum, Karo Perencanaan, Karo Hukum, Karo KIP, Kapustikom, Ketua Mahkamah Pelayaran, Ketua STIP Marunda, Staf Ahli Menteri bidang Ekonomi Kawasan dan Kemitraah, Sesditjen Darat, Sesditjen Laut, pejabat struktural di lingkungan Kementerian Perhubungan serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) sekitar wilayah Pelabuhan Tanjung Priok.

Dalam sambutannya, Sekjen Djoko Sasono menyampaikan terima kasih kepada Capt Hermanta serta mengucapkan selamat datang kepada Ibu Jece Julita Piris.

“Kami mengucapkan apresiasi kepada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok yang telah memperoleh predikat WBBM. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Capt Hermanta atas dedikasi dan pengabdiannya selama memimpin OP Tanjung Priok, serta kami juga mengucapkan apresiasi yang sebelumnya berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan, kami juga mengucapkan selamat datang di Pelabuhan Tanjung Priok kepada Ibu Jece Julita Piris. Kami berharap di kepemimpinan Beliau dapat mempertahankan predikat WBBM di OP Tanjung Priok” Pungkas
Sekjen Kemenhub.

Sedangkan Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Kawasan dan Kemitraan, Gede Pasek Suardika mengatakan bahwa Menteri Perhubungan memberikan himbauan agar dengan raihan predikat WBBM ini, OP dapat terus meningkatkan pelayanan sehingga dapat menurunkan biaya logistik.

“Saya dihubungi oleh Pak Menteri untuk menyampaikan himbauan kepada OP Tanjung Priok bahwa pencapaian WBBM ini sebagai pemicu dan penyemangat untuk terus meningkatkan pelayanan di Pelabuhan Tanjung Priok sehingga dapat menurunkan biaya logistik nasional” tutup Staf Ahli.

RI Butuh SDM Logistik Bertaraf Internasional

ALFIJAK : Indonesia dinilai membutuhkan sumber daya manusia (SDM) di bidang maritim, logistik, dan transportasi bertaraf internasional untuk menunjang kebutuhan industri kepelabuhanan, maritim, dan logistik di tanah air.

Direktur Utama PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (PMLI), Amri Yusuf, di Jakarta, disalin dari laman kantor berita Antara, mengatakan saat ini peningkatan kapasitas SDM di bidang maritim, logistik dan transportasi semakin menjadi tuntutan.

“Kapasitas kapal-kapal pelayaran semakin besar, dan volume barang yang diangkut juga terus meningkat. Oleh karena itu, kapasitas dan kapabilitas SDM di bidang maritim, logistik dan transportasi dituntut semakin cepat dan efisien,” kata Amri Yusuf.

Amri mengatakan, PMLI akan terus membangun kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan kapasitas SDM di bidang maritim, logistik, dan transportasi. Peningkatan kapasitas SDM ini sejalan dengan visi Indonesia Maju, yang diusung pemerintah saat ini.

Konkritnya, PMLI  menggandeng Natwide Personnel Australia untuk menandatangani kerja sama pengembangan kapasitas SDM bidang maritim, logistik dan transportasi. Kerja sama ini diharapkan bisa menunjang kebutuhan lisensi bertaraf internasional, khususnya di bidang maritim, logistik, dan transportasi.

Amri menegaskan, dengan ditandatanganinya kesepakatan kerja sama ini, PMLI siap menyelenggarakan pelatihan kompetensi SDM Logistik Indonesia yang bertaraf internasional. “Selain standar ASEAN, PMLI juga sedang dalam tahap untuk mendapatkan akreditasi sebagai penyelenggara pelatihan logistik dari sebuah organisasi pelatihan berskala global,” ujarnya.

Dia menegaskan, sebagai badan usaha yang fokus dalam Pelatihan dan Konsultan, PMLI melihat visi pemerintah lima tahun ke depan ini sebagai momentum untuk aktif ambil bagian sekaligus mewujudkan visi perusahaan menjadi mitra pembelajaran terbaik dalam peningkatan kompetensi SDM pada industri kepelabuhanan, maritim dan logistik di tanah air.

Sementara itu, Chief Executive Officer Natwide Australia, Bernard O’Hara mengatakan, Indonesia yang memiliki wilayah maritim yang sangat luas, membutuhkan SDM yang kompeten, yang ditandai dengan kepemilikan lisensi bertaraf Internasional.

“Indonesia memiliki penduduk dengan usia produktif yang besar, seharusnya bisa mendorong SDM-nya untuk bisa bersaing di tingkat internasional. Saya membayangkan suatu hari nanti SDM logistik yang kompeten dari Indonesia bisa menguasai pasar tenaga kerja dan bahkan bisa bersaing di mancanegara, dalam menyongsong kebangkitan ekonomi global,” ujar Bernie.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menargetkan pelayanan bongkar muat (throughput) petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok meningkat menjadi delapan juta TEUs pada 2019 setelah pada  2018 mencapai 7,5 juta TEUs. “Harapannya naik dari 7,5 juta jadi delapan juta dan terus naik. Tentunya kita harus menekan biaya-biaya,” tutur Budi, demikian Antara.

Menhub menjelaskan bahwa peningkatan throughput ini masih dapat terus diupayakan hingga mencapai 10-12 juta TEUs per tahun. “Kalau mau dinaikkan jadi 10-12 juta masih bisa, masih ada kapasitas tak perlu memperbesar pelabuhan. Yang perlu dilakukan bagaimana dari pelabuhan-pelabuhan di Surabaya, Makassar, Palembang terkonsolidasi ke sini. Sehingga kapal-kapal besar datang ke sini frekuensinya lebih banyak,” katanya.

Peningkatan throughput akan didukung dengan pelayanan arus bongkar muat yang di maksimalkan pada akhir pekan yaitu Sabtu dan Minggu.

Peningkatan pelayanan ini dilakukan agar arus bongkar muat tidak hanya menumpuk di hari Kamis dan Jumat. “Selama ini barang-barang itu relatif tidak maksimal di Sabtu Minggu, oleh karenanya saya minta ke tim untuk aktifkan Sabtu Minggu. Kita mesti masuk. Terima kasih pihak karantina dan bea cukai datang semua sehingga jadi ada suatu kenaikan,” kata Menhub.

“Kalau ada pelayanan maka ini bisa beroperasi tidak hanya sekali seminggu tapi bisa 2-3 kali, kemacetan juga berkurang. Bayangkan kalau berkumpul di Kamis dan Jumat maka keluar masuk dari sini jadi mengantre,” tambahnya.(ri)

Kuota Muatan Tol Laut di Evaluasi

SURABAYA – ALFIJAK : Pemerintah bersama dengan seluruh stakeholder dan shipper/consignee melaksanakan evaluasi kuota muatan dan pengawasan disparitas harga barang dalam trayek Tol Laut.

Hal itu dilakukan menyusul adanya pernyataan Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu terkait dugaan adanya monopoli di penyelenggaraan tol laut.

Pelabuhan Tanjung Perak merupakan pelabuhan pangkal atau muat sebagian besar trayek tol laut.

“Kita mengidentifikasi pola potensi monopoli terjadi itu di titik mana, hasil identifikasi kami dugaan praktik monopoli tersebut terjadi di daerah timur, seperti Maluku dan Papua. Kami menindaklanjuti sesuai arahan Presiden melalui Menteri Perhubungan agar kita lebih menyoroti Maluku dan Papua, dimana Papua kita akan masuk lebih mendalam,” ujar Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt. Wisnu Handoko saat memimpin Rapat Evaluasi Kuota Muatan dan Disparitas Harga Barang di Kantor PT Pelni Surabaya (2/11).

Capt. Wisnu mengatakan rapat evaluasi ini bertujuan untuk mencari suatu keseimbangan sehingga iklim dari ekosistem tol laut ini bisa sehat ke depannya.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan dari Kementerian Perdagangan, Hamida, yang juga turut hadir dalam rapat tersebut mencoba menggarisbawahi bahwa salah satu tugas dari Kemendag adalah memonitor kuota muatan.

Ia menilai bahwa setiap daerah minimal harus ada 3 (tiga) pelaku usaha yang melakukan pengiriman barang. “Kalau ada 1 atau 2 itu diduga akan ada monopoli, tetapi jika sudah mendekati closing time maka ketika tidak ada mengajukan permintaan booking lagi maka kita akan tetap memberikan kepada yang order,” kata Hamida.

Ia menyimpulkan dari pengamatannya, tol laut ini baru mampu menurunkan harga sekitar 10-20% dari harga normal hanya beberapa saat ketika kapal datang. “Makanya itu kita pengennya kontinuitas dari kapal ini harus ditingkatkan, jangan hanya 3 minggu atau 2 minggu sekali kalau bisa setiap minggu datang kesitu,” pungkas Hamida.

Ia juga menilai bahwa selama ini tol laut berhasil menjaga kestabilan harga. “Harga itu tidak sampai melonjak di hari-hari HBKN (Hari Besar Keagamaan Nasional) atau terjadi cuaca buruk, jadi dia tidak sampai terjadi lonjakan harga tetap stabil,” katanya.

Selain itu, Ia menambahkan bahwa kewajiban _consignee_ itu memiliki pakta integritas yang didalamnya dicantumkan bahwa kewajibannya menurunkan harga barang di bawah harga pasar.

“Ketika teman-teman di Dinas Perdagangan memantau/memonitoring harga itu salah satu tindakan pencegahan, ketika ditemukan mereka tetap menjual dengan harga tinggi dilakukan pembatalan pakta integritas yang artinya dicabut tidak bisa menggunakan angkutan tol laut lagi,” kata Hamida.

Sedangkan Kepala Seksi Transportasi Laut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Farida Sijabat memberikan pandangannya terhadap permasalahan ini.

“Harapan dari kami keterlibatan dari Pemda perlu sekali karena (kewenangan) lokasi ini kan Pemda yang sangat tau terjadi itu Pemda, tolong dilibatkan juga Pemda, Bupati, Dinas Perdagangan Daerah,” tuturnya.

“Kami mohon kita bersama-sama kembali mengingat bahwa ini adalah subsidi, bukan kepentingan pihak lain. Kembali lagi bahwa ini barang subsidi, tolong pergunakan dengan sebaik-baiknya dan tujuannya hanya satu untuk masyarakat miskin,” ujar Farida.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Jawa Timur, Dendy, mengatakan bahwa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat definisi Monopoli yaitu yang berbahaya dan wajib diawasi KPPU adalah praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

“Artinya sebenarnya Undang-Undang dimaksud justru mendorong pelaku usaha itu silahkan ekspansi semakin besar dan yang kecil dikasih kesempatan dengan kesempatan berusaha yang sama. Masalahnya adalah ketika sudah berada pada posisi dominan kita mulai cari-cari cara yang tidak benar, (seperti) menghambat pesaingnya, dekati birokrasinya, ada pemain baru dihambat, kapalnya dilamain, ini yang bahaya,” jelasnya.

Selain itu , dirinya juga setuju ke depan akan dilakukan perbaikan terkait integrasi logistik, help desk serta monitoring dan evaluasi. “Saya yakin di setiap daerah pasti ada permasalahan yang mungkin tidak sama, saya minta ditangani secara arif,” ujarnya.

Perwakilan dari KPPU Makassar, Hilman, yang hadir juga mengatakan lokasi dan tujuan dari tol laut ini banyak di sekitarnya.

“Jadi kami siap untuk kolaborasi untuk proses pengawasan sambil kita lihat apakah ada indikasi-indikasi yang tadi disebutkan, tidak hanya praktik monopoli tetapi apakah ada persaingan usaha tidak sehat juga di dalam proses logistik ini,” katanya.

Pada kesempatan terakhir, Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Perak M. Dahri meminta agar fungsi pengawasan perlu diperkuat baik di pusat maupun di UPT Daerah.(ri)

Revolusi Industri 4.0, Butuh Keterbukaan Informasi Publik

YOGYAKARTA–Alfijak : Memasuki era revolusi industri 4.0, perkembangan teknologi informasi begitu cepat yang berdampak pada kemudahan masyarakat dalam mendapatkan informasi. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang cepat, tepat dan benar pun menjadi sangat diperlukan dimana saat ini informasi dan komunikasi tidak mengenal batas ruang dan waktu.

Humas Pemerintah juga dituntut untuk merubah pola pikir (mindset),yaitu dari Humas Pemerintah yang sebelumnya bersifat konvensional menjadi Humas Pemerintah Era Revolusi Industri 4.0 dimana semua kegiatan khususnya dalam pengelolaan informasi dan komunikasi akan dialihkan dengan teknologi informasi yang serba digital.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Distrik Navigasi Kelas I Dumai Raymond Ivan H.A. Sianturi pada saat membuka kegiatan Workshop Keterbukaan Informasi Publik di Yogyakarta, Rabu (30/10).

Raymond menegaskan, saat ini memang peran kehumasan Pemerintah sangat strategis di tengah-tengah perkembangan teknologi informasi yang terus berubah begitu cepat. Ia juga mengungkapkan pemilihan tema workshop ‘Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Era Industri 4.0 oleh Humas Pemerintah’ dirasa sangat sesuai dengan perkembangan zaman.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta Peraturan Pelaksananya, Raymond menjelaskan tujuan dari penyelenggaraan workshop ini merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan informasi dan komunikasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Di samping itu, Raymond juga menjelaskan bahwa setiap badan publik seperti Ditjen Perhubungan Laut termasuk seluruh Unit Pelaksana Tugas (UPT) di daerah dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta mampu memproses dan menampung permohonan informasi dengan cepat dan tepat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, dalam rangka mempercepat implementasi peraturan Menteri Perhubungan Nomor. PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang telah diberlakukan sejak tanggal 17 Mei 2018 lalu, Raymond meminta kepada setiap UPT untuk menindaklanjutinya dengan membuat SK PPID Pelaksana di lingkungan UPT masing-masing.

Selanjutnya, Dirinya juga mengingatkan, “Sebagai PPID pelaksana, tugas kita tidak berhenti pada pelayanan informasi saja, tetapi ada hal yang tak kalah penting yaitu penanganan dokumentasi atas informasi yang harus disediakan sewaktu-waktu,” katanya.

Sebagai penutup, Raymond berharap seluruh peserta yang juga para PPID Pelaksana di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut dapat mengikuti acara ini dengan sungguh-sungguh serta dapat menerapkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik dengan baik di wilayah kerja masing-masing.

“Saya juga berharap ke depan, seluruh jajaran Ditjen Perhubungan Laut mampu meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Informasi dan dokumentasi untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas, yang pada akhirnya dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, objektif, prima, efektif dan efisien,” imbaunya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Organisasi dan Humas Ditjen Perhubungan Laut Yan Prastomo Ardi dalam laporannya mengatakan, “Pada kegiatan kali ini kami mengundang seluruh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebanyak 296 UPT Ditjen Perhubungan Laut,” ungkapnya.

Selanjutnya, “Tak lupa izinkan kami selaku panitia pelaksana menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para nara sumber, peserta seminar serta semua pihak yang telah berkontribusi sehingga pelaksanaan kegiatan Workshop Keterbukaan Informasi Publik ini dapat berjalan dengan baik dan lancar,” tambahnya.

Turut hadir dalam workshop keterbukaan informasi publik ini Staf Khusus Presiden RI Tahun 2018-2019 Adita Irawati, Ketua Umum DPP Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (PERHUMAS) yang dalam hal ini diwakili Pamungkas Trishadiatmoko dan Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat Tya Tirta Sari.(ri)

RI Tawarkan Pengusaha Belanda Untuk Investasi Sektor Maritim & Infrastruktur

ROTTERDAM – Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Belanda terus meningkatkan kerjasama antar kedua negara melalui peluang perdagangan dan investasi dalam sektor maritim guna mendukung peningkatan perekonomian Indonesia.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha mengatakan, Indonesia menawarkan peluang berbisnis dan berinvestasi ditengah iklim politik yang stabil, serta keamanan negara yang semakin baik.

“Untuk itu, para pengusaha di Belanda didorong untuk berinvestasi di Indonesia khususnya di bidang Infrastruktur dan maritim,”ujarnya saat memenuhi undangan Kamar Dagang dan Industri Indonesia di acara Indonesia – The Netherlands Business And Investment Forum On Infrastructure And Maritime hari ini, Senin (23/9/2019) di Rotterdam, Belanda.

Hadir pada acara tersebut, Duta Besar Indonesia untuk Belanda, I Gusti Agung Wesaka Puja, wakil Ketua Kadin Indonesia untuk transportasi, Carmelita Hartoto, Kasubdit Untuk Sumatra dan Kalimantan BKPM, Saribua Siahaan, Direktur Teknik PT. Pelindo II, Dani Rusli Utama dan Director of Port of Rotterdam International, Mr. René van der Plas.

Indonesia sebagai negara maritim dengan 95.000 km garis pantai, dimana 5,9 Juta km2 area yuridis laut, 16.056 pulau dan didukung oleh 267 Juta orang jumlah penduduk serta terletak diantara 2 rim Pasifik dan Hindia sehingga Indonesia menjadi lokasi strategis dalam rute perdagangan dunia mengingat 90% perdagangan internasional melalui jalur laut dan sebagian besar melewati wilayah perairan Indonesia.

Saat ini pelayanan transportasi laut domestik masih terpusat pada wilayah yang memiliki aktifitas ekonomi tinggi yaitu di wilayah barat Indonesia.

Arif Toha mengatakan, diperlukan upaya pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi di wilayah timur indonesia dengan didukung pelayanan transportasi laut sebagai tulang punggung distribusi logistik yang menghubungkan wilayah barat dan timur Indonesia sehingga mampu menurunkan biaya logistik guna mempercepat pemerataan perekonomian.

Pada tahun 2018, Indeks Performa Logistik atau Logistics Performance Index (LPI) Indonesia menempati posisi 46 dengan skor 3,15. Posisi ini naik dari peringkat sebelumnya pada tahun 2016, yaitu posisi ke-63 dengan skor 2,98.

“Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan kualitas infrastruktur Indonesia yang juga mengalami kenaikan. Dengan kata lain, pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan selama kurun waktu empat tahun terakhir, terbukti memberikan dampak yang positif. Karena dengan dibangunnya infrastruktur yang handal, merupakan kunci utama dalam meningkatkan daya saing Indonesia, yang diyakini mampu mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB),” ujar Arif.

Namun di sisi lain, imbuhnya, sebagai negara maritim terbesar yang 2/3 luas wilayahnya terdiri dari laut, kontribusi sektor maritim terhadap perekonomian Indonesia masih perlu terus ditingkatkan. Menurut data BPS 2018, kontribusi sektor kelautan terhadap PDB nasional masih berada di bawah 15 %, atau hanya sekitar 13,32 persen.

“Kecilnya kontribusi maritim mengindikasikan bahwa Indonesia masih dapat mengeksplorasi lebih jauh potensi maritimnya,”tuturnya.

Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai langkah konkrit, untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui transportasi laut.

Hal ini dapat terlihat dengan adanya peningkatan volume ekspor dan impor barang dalam kurun waktu empat tahun terakhir yang melalui empat Pelabuhan Utama, yaitu Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Makassar.

Hal itu juga dengan dukungan kebijakan yang menunjang kemudahan dalam berinvestasi, antara lain deregulasi perizinan dan implementasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS).(#)