Arsip Tag: Kemenhub

CBL Inland Waterway Bisa Kurangi Beban Logistik di Darat

JAKARTA- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) optimistis serta menaruh harapan besar pada proyek Cikarang Bekasi Laut (CBL) Inland Waterway.

Dengan implementasi proyek CBL maka Pemerintah telah berhasil menyediakan moda transportasi alternatif lain selain jalan raya. Proyek CBL akan menjadi pilot project yang mengimplementasikan transportasi multimoda dalam aktivitas logistik nasional.

Cikarang Bekasi Laut -Inland Waterway- adalah proyek strategis nasional yang memanfaatkan kanal banjir sebagai sarana untuk melakukan aktivitas logistik (pendistribusian barang menuju ke tempat tujuan akhir).

“Dengan pemanfaatan kanal tersebut, sebagian kargo yang biasanya ditransportasikan melalui jalan raya menggunakan angkutan darat seperti truk, trailer dan yang lainnya dapat dikirimkan ke kawasan Cikarang dan sekitarnya melalui kanal CBL ini,” ujar Staf Ahli Menteri Bidang Logistik, Multimoda dan Keselamatan Perhubungan Kementerian Perhubungan Cris Kuntadi di Jakarta, Sabtu (13/4/2019).

Mantan Inspektur Jenderal Kemenhub ini juga mengatakan secara makro, keuntungan dari CBL adalah mengurangi porsi angkutan darat melalui jalan raya dimana beban jalan akibat angkutan logistik ini sudah dalam tahap memprihatinkan.

“Tingginya tingkat penggunaan jalan raya yang diakibatkan tingginya tingkat penggunaan angkutan darat menyebabkan kepadatan jalan raya yang semakin meningkat setiap harinya. Di samping itu, angkutan darat juga merupakan moda transportasi dengan tingkat kecelakaan paling tinggi dan dapat dinilai sebagai moda transportasi yang paling rentan terhadap risiko,” katanya.

Dirinya mengatakan, dengan adanya implementasi CBL Inland Waterway ini diharapkan dapat mengurangi porsi angkutan darat. Dengan begitu, maka tingkat kepadatan di jalan raya dapat dikurangi dan kerusakan jalan akibat angkutan barang dapat diminimalisir.

Selain itu, manfaat lain yang diharapkan bisa didapat dari implementasi CBL ini adalah berkurangnya polusi udara yang diakibatkan angkutan darat, berkurangnya penggunaan bahan bakar minyak, dan berkurangnya tingkat kecelakaan di jalan raya.

Perlu diketahui, CBL merupakan proyek strategis nasional yang sudah dituangkan dalam Peraturan Presiden (PP) No.3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan PP No.58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Pada kesempatan yang sama, Cris mengatakan bahwa CBL diharapkan dapat beroperasi pada tahun 2020. Namun demikian, sampai dengan saat ini CBL belum dilaksanakan karena menunggu proses persetujuan perizinan dan rekomendasi dari beberapa Kementerian terkait seperti Kementerian ATR / BPN, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, serta beberapa stakeholder lain yang terlibat. (ri)

PNBP Perhubungan Ditarget Capai Rp.1 Triliun

JAKARTA (Alfijak): Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp 1 triliun pada tahun ini.

Target tersebut meningkat Rp 100 miliar dibanding perolehan tahun lalu, yang sebesar Rp 900 miliar. Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal memaksimalkan aset barang milik negara (BMN) di terminal penumpang tipe A.

“Saya harus meningkatkan target setiap tahun,” ujarnya di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (31/3).

Menhub menyampaikan, saat ini instansinya memiliki objek BMN berupa ratusan kios di terminal penumpang tipe A dengan luas yang beragam. Kios-kios ini nantinya akan disewakan. “Itu kan pasti, seperti Alfamart butuh kios yang luas,” kata dia.

Yang teranyar, Kemenhub mengambil alih 40 objek BMN di Terminal Penumpang Tipe A Harjamukti Cirebon.  Dari 40 objek BMN tersebut, sebanyak 38 di antaranya adalah kios, satu unit area khusus perusahaan otobus (PO) Bhinneka dan satu unit pencucian bus.

Pelaksanaan kerja sama dengan sistem sewa ini dilakukan terhadap BMN yang sudah jelas status kepemilikan asetnya. Hal ini berpedoman Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (BMN).

Budi pun memperkirakan, instansinya bisa memeroleh PNBP hingga Rp 200 juta untuk satu terminal. Selanjutnya, untuk nilai perolehan di bawah Rp 5 miliar maka pengusulan sewa dan pelaksanaannya akan dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IX Provinsi Jawa Barat.

Namun, hal ini harus dikoordinasikan dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat.

Sementara itu, kewenangan dengan nilai perolehan di atas Rp 5 Milyar akan dilaksanakan oleh Kemenhub. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor (PM) 71 tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan.(ri)

RI Tuan Rumah Trasport Safety Forum 2019

Sejumlah topik sub sektor transportasi laut menjadi pembahasan pada penyelenggaraan Indonesia-Australia Transport Safety Forum (TSF) 2019 yang digelar di Nusa Dua, Bali pada Kamis (28/3/2019).

BALI- Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Ahmad yang merupakan Ketua delegasi Indonesia dalam Working Group Transportasi Laut di sidang TSF itu, mengungkapkan terdapat beberapa topik yang menjadi pembahasan pada sub sektor transportasi laut, antara lain; terkait dengan pemilihan anggota Dewan IMO dan IMO council reform,serta keselamatan maritim (maritime safety).

Kemudian, berkaitan dengan perlindungan lingkungan laut (Marine Environment Protection).

Kementerian Perhubungan kembali menjadi tuan rumah penyelenggaraan Indonesia-Australia TSF 2019 yang merupakan forum tertinggi di bidang transportasi antara Indonesia dan Australia.

Penyelenggaraan forum TSF ini dipimpin secara bersamaan atau co-chair oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Djoko Sasono dan Secretary of Department of Infrastructure, Regional Development and Cities Australia, Pip Spence yang membawa sebanyak 22 orang delegasi.

Adapun delegasi Indonesia terdiri dari perwakilan Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Udara, Basarnas, BPTJ dan KNKT.

Sebelumnya, masing-masing ketua delegasi telah melakukan Executive Morning Meeting yang dilaksanakan secara paralel dengan Pertemuan Working Group yang dibagi menjadi tiga, yaitu Working Group Transportasi Darat, Working Group Transportasi Udara, dan Working Group Transportasi Laut.

Setelah itu, hasil pembahasan pada masing-masing Working Group dibahas pada sesi selanjutnya dalam Sidang Plenary TSF.

Indonesia juga menyampaikan tanggapannya mengenai Permohonan Pengaturan Saling Dukung dari Pemerintah Australia dalam pencalonan sebagai anggota dewan IMO yang pemilihannya akan dilaksanakan pada Sidang Assembly IMO ke-31 bulan November 2019 mendatang.

Adapun terkait dengan Maritime Safety, dia menyampaikan bahwa Indonesia mengajukan proyek kerjasama di bidang capacity building atau pengingkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bentuk Training Course and Benchmarking of Inspection for Safe Container Certification and Implementation of Verified Gross Mass.

“Kami mengajukan kerjasama untuk menyelenggarakan Pelatihan dan juga Benchmarking terkait pemeriksaan peti kemas yang aman dan penerapan berat kotor yang terverifikasi,” ujar Ahmad.

Berkaitan dengan Maritime Safety, Indonesia juga menyampaikan tentang penetapan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok dan juga pentingnya peran Vessel Traffic Services (VTS), dalam hal ini VTS Benoa, bagi TSS di kedua Selat tersebut.

“Untuk itu, kami juga mengajukan kerjasama peningkatan kapasitas SDM dalam bentuk Pelatihan bagi Operator dan Supervisor VTS,” ungkap Ahmad.

Emisi Sulfur

Pada topik bahasan Perlindungan Lingkungan Laut atau Marine Environment Protection, Indonesia menyampaikan posisinya terkait Aturan IMO mengenai batas kandungan sulfur pada bahan bakar kapal dan juga pengurangan emisi gas rumah kaca dari kapal.

Sebelumnya, IMO telah mengeluarkan aturan melalui MARPOL Annex VI untuk mengurangi emisi sulfur oxida dari kapal. Aturan tersebut menetapkan bahwa mulai tanggal 1 Januari 2020, semua kapal yang berlayar internasional wajib menggunakan bahan bakar dengan kandungan sulfur tidak boleh melebihi 0,5% m/m. Sedangkan bagi kapal yang dioperasikan di Emission Control Area tidak boleh melebihi 0,1% m/m.

“Persyaratan ini nantinya akan menjadi objek pemeriksaan bagi Port State Control Officer di luar negeri, dan bagi kapal yang tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut per 1 Januari 2020 tentunya akan menjadi objek penahanan,” jelas Ahmad.

Menurutnya, Kementerian Perhubungan telah mengatur hal tersebut melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 Pasal 36.

Selain itu, Ahmad mengaku bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi, sosialisasi, serta menyelenggarakan workshop terkait hal tersebut dengan mengundang dan melibatkan Kementerian/Lembaga, Institusi, serta Stakeholder terkait.

“Adapun bagi kapal yang berlayar internasional namun belum dapat memperoleh bahan bakar dengan kandungan sulfur maksimal 0,5% tersebut dapat menggunakan sistem pembersihan emisi gas buang kapal, seperti misalnya sistem open loop scrubber atau lainnya, yang telah disetujui oleh Ditjen Perhubungan Laut selaku Administrator,” ujarnya

Namun demikian, imbuhnya tidak semua negara mengizinkan penggunaan open loop scrubber tersebut.

Kandungan maksimal sulfur dalam bahan bakar kapal ini berkaitan erat dengan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca dari kapal.

“Terkait hal ini, kami bersama beberapa negara lain, masih terus berupaya agar IMO memberikan kelonggaran terhadap pemberlakuan pembatasan 0,5% sulfur pada tahun 2020,” katanya.

Pada pertemuan ini, Indonesia juga menyampaikan progress terkini proyek kerjasama di bawah kerangka ITSAP yang sedang berjalan, yaitu Solid Bulk Cargoes Testing and Training Facility dan Project ITSAP Ship Safety Inspection – Centre of Excellence.(ri)