Arsip Bulanan: Februari 2020

Rilis Media

RUU Cipta Kerja Belum Akomodir Sektor Logistik

ALFIJAK – Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi menyayangkan Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja yang sedang digodok Pemerintah saat ini belum mengakomodir kebutuhan pengusaha di sektor logistik.

Padahal, kata dia, cantolan aturan yang sudah mencakupi berbagai jenis usaha di sektor logistik dapat dilihat dari peraturan menteri perhubungan (PM) No. 49/2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (PPJPT).

“PM 49 itu sudah lengkap mencerminkan kegiatan logistik nasional dan internasional, yang terdapat 21 jenis usaha. Malah aturan ini tidak masuk sebagai landasan dari RUU Cipta Kerja itu” ujar Yukki melalui keterangan pers-nya.

Menurut dia, yang dijadikan landasan dalam penyusunan RUU Cipta Kerja itu adalah justru beleid yang berkaitan dengan aktivitas angkutan multimoda.

Padahal, RUU Cipta Kerja tersebut bertujuan memudahkan investor dalam aspek perizinan usaha di dalam negeri.

“Sangat kami sayangkan karena ketika dari sisi logistik yang dijadikan landasan hukum RUU itu malah aturan yang tidak lengkap. Padahal, kebijakan yang menyangkut angkutan multimoda tersebut belum mengatur jenis usaha yang lebih holistik di bidang logistik,” tuturnya.

Yukki menilai jika cantolan utama RUU itu adalah aturan multimoda, maka sebagaimana tertuang pada PP maupun Perpres-nya menyebutkan bahwa aturan multimoda itu justru belum bisa memberikan secara lengkap logistik end to end.

Padahal, kata dia, kegiatan logistik end to end itu tidak hanya berkaitan dengan moda transportasinya. Sehingga kemudahan dengan satu izin usaha dalam RUU itu masih berpeluang terjadi pihak yang berkegiatan end to end mesti menggunakan beberapa izin.

Izin pun masih harus melalui beberapa Kementerian seperti Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Oleh karenanya, imbuh Yukki, pelaku usaha logistik, berharap RUU Cipta Kerja mengakomodir seluruh proses bisnis/jasa logistik dari awal hingga akhir atau end to end.(#).

Adapun saat ini ketika menggunakan landasan aturan angkutan multimoda baru mencakupi izin-izin yang terbatas. Padahal ruang lingkup logistik mestinya harus standar internasional.

“Kami sampaikan ini ke Kemenko Perekonomian dan Kemenhub, kalau cantolannya multimoda malah akan menghambat karena pada akhirnya tidak menyederhanakan izin. Padahal, ada permenhub baik darat laut udara kereta yang sudah standar tingkat internasional dari berbagai macam, misal liability insurance, standard trading sudah internasional,” tegasnya.

Selain itu, Ketua Asosiasi Forwarder Asean ini pun mengaku kaget karena selain omnibus law pemerintah tengah menggodok UU tentang pos dan logistik.

Dia menyayangkan hal tersebut, UU baru malah akan membuat aturan turunan baru yang berujung pada perizinan baru. Artinya, setelah RUU Cipta Kerja akan ada perizinan-perizinan baru yang mesti disesuaikan.

Pria asal Jawa Barat ini mengungkapkan kalau pemerintah ingin investasi masuk melalui omnibus law tersebut, seharusnya tidak melihat logistik dari sisi moda transportasi saja tetapi harus menyeluruh.

Selain itu, terangnya, dalam perspektif logistik RUU tersebut belum memberikan kemudahan berusaha. Padahal, pihaknya sudah turut memberikan masukan.

“Saya berharap RUU Cipta Kerja di tingkat implementasinya tidak melempem, ini sudah baik common practice mesti nasional dan internasional, kami kaget juga usulannya kami tidak sesuai dengan hasilnya,” ujarnya.(ri)

Rilis Media

Konsep Sistem Transportasi di Ibu Kota Baru

ALFIJAK- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) minta masukan Inggris dan Jepang soal sistem transportasi di Ibu Kota Negara Baru (IKN) yang berkonsep smart, terintegrasi dan berkelanjutan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mencanangkan suatu konsep konektivitas yang smart, terintegrasi dan berkelanjutan. Hal ini dinilai bukan hal yang mudah, karena satu kegiatan yang besar hendaknya dimulai dengan pemikiran dan perencanaan yang matang.

“Oleh karenanya, hari ini kita mengundang negara-negara  sahabat, hari ini dari Inggris dan Jepang. Kita akan menggali dari beberapa negara, apa saja sebenarnya yang menjadi penting bagi suatu ibu kota Negara,” tuturnya, Rabu (26/2/2020).

Jepang dinilai memiliki pengalaman mengembangkan smart technology, sementara Inggris mempunya kota yang berkonsep forest city.

Selain mengundang negara sahabat, Kemenhub juga telah membentuk Satuan Tugas Pengembangan Sistem Transportasi Ibu Kota Negara bekerja sama dengan beberapa universitas untuk mendapatkan gagasan dan inovasi terkait bidang transportasi.

“Keterlibatan dunia pendidikan sangat dibutuhkan dengan memikirkan suatu konsep yang baik, yang out of the box, yang memang merupakan suatu inovasi,” ungkapnya.

Terkait perencanaan sistem Transportasi IKN, sambil menunggu pengesahan RUU IKN, Kemenhub menjadi bagian dari Kelompok Kerja (Pokja) Infrastruktur yang dikoordinir oleh Menteri PUPR untuk merencanakan infrastruktur di Ibu Kota Negara, khususnya di sektor transportasi.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritimian dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan bahwa sistem transportasi di IKN baru akan dikembangkan dengan sistem transportasi yang terintegrasi, smart, dan berkelanjutan. Nantinya, kendaraan yang diperbolehkan di IKN hanya kendaraan berbasis autonomus atau Autonomus Vehicle (AV).

“Jadi desain jalan semua kita sesuaikan dengan itu. Bagaimana nanti kendaraan masuk dari Samarinda, Balikpapan kalau dia tidak AV dia tidak boleh masuk ke kota ini. Nanti akan ada parkir khusus mobil non AV, selanjutnya masuk ke dalam harus menggunakan AV atau menggunakan transportasi publik yang juga AV,” tutur Menko Luhut.

Kemenhub akan mengutamakan penggunaan kendaraan listrik di IKN baik untuk transportasi massalnya maupun kendaraan pribadi. (sumber: bisnis.com)

Rilis Media

MENHUB BERKOMITMEN SEDERHANAKAN PROSES PERIZINAN USAHA KEPELABUHANAN

ALFIJAK – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan komitmennya untuk menyederhanakan proses perizinan agar lebih cepat guna memudahkan para pengusaha pelabuhan. Hal tersebut disampaikan Menhub saat menghadiri acara perayaan 5 tahun berdirinya Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) di Ballroom Hotel J.W. Marriott, Jumat malam (21/2).

“Saya janjikan adalah kecepatan. Karena dengan adanya kecepatan dari pengurus perijinan, maka para pemilik pelabuhan juga akan cepat mendapatkan hak-haknya yaitu ijin usaha dan sertifikat dan itu bisa dijaminkan,” tegas Menhub.

Selain itu, Menhub juga akan berusaha mempermudah dan mempersingkat proses konsesi yang akan dilakukan pada pelabuhan-pelabuhan dengan menurunkan tim khusus.

“Kalau tadi dikeluhkan bahwa proses konsesi itu memakan waktu lama, mungkin kita bisa buat satu tim kecil, mengurus proses itu berapa lama, kemana saja, dan siapa saja yang harus ditemui. Kami akan coba membuat suatu format yang lebih sederhana,” jelas Menhub Budi lebih lanjut.

Kementerian Perhubungan menerapkan Kebijakan Pelabuhan Nasional, dalam upaya mendorong investasi swasta dan iklim persaingan yang sehat dalam penyelenggaraan pelabuhan, serta agar dapat mewujudkan sistem operasi pelabuhan yang aman dan meningkatkan perlindungan lingkungan maritim.

Adapun Kebijakan Kepelabuhanan Nasional yaitu menghapus monopoli, menciptakan kesempatan yang lebih luas untuk investasi di sektor pelabuhan, menciptakan kompetisi yang sehat dalam pelabuhan dan antar pelabuhan, pemisahan yang jelas antara regulator dan operator dengan pembentukan otorias pelabuhan, dan yang terakhir adalah mengakomodasi otonomi daerah.

“Ada upaya-upaya yang kita lakukan sebagai suatu arahan presiden. Bahwa kita tidak boleh lagi monopoli, jadi kita berikan swasta dan Pemda peluang yang seluas-luasnya,” ungkap Menhub.

Pada kesempatan ini Menhub Budi juga menyampaikan apresiasinya terhadap ABUPI sebagai asosiasi yang mengayomi pengusaha-pengusaha pelabuhan secara baik. Beliau juga berharap agar pihak swasta semakin termotivasi untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam membangun Indonesia.

“Kita memang mendorong agar swasta bersemangat untuk membangun indonesia. Pemerintah membutuhkan partner swasta, dengan adanya ABUPI ini pasti anggotanya mendapatkan suatu pengayoman yang lebih baik. Saya yakin kalau ada semangat-semangat yang bagus dari swasta maka semua pelabuhan akan dikelola secara profesional. Kalau profesional maka dipastikan memberikan kemudahan, kemurahan, kecepatan,” tutup Menhub.

Dalam kegiatan ini Menteri Perhubungan turut didampingi oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Bahlil Lahadalia, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Agus H. Purnomo, Ketua Umum ABUPI Aulia Febrial Fatwa, serta Ketua Dewan Pembina ABUPI Carmelia Hartoto.(ri)

Rilis Media

ALFI DKI Gelar Pelatihan SDM Forwarding & Logistik Berstandard Unescap

ALFIJAK- Kompetensi sumber daya manusia (SDM) bidang freight forwarding & logistik di DKI Jakarta, terus ditingkatkan.

Peningkatan kompetensi itu tidak terlepas dari peran DPW Asosiasi Logistik dan Forwaerder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta yang secara berkesinambungan berupaya meningkatkan peran SDM para anggota perusahaan asosiasi tersebut.

“Hal itu agar para anggota ALFI DKI Jakarta, bisa memiliki nilai tambah, dan menjadikan SDM yang profesional dan mampu bersaing global sehingga diharapkan mampu perperan lebih jauh didalam perkembangan kegiatan Freight forwarding dan logistik yang semakin hari kian berkembang,” ujar Ketua DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim saat acara pembukaan Basic Logistics & Freight Forwarding Course (UNESCAP Standard), di Jakarta pada Kamis (20/2/2020).

Dia mengatakan, guna mencapai perkembangan kompetensi SDM Logistik itu tentunya harus diikuti dan didukung oleh para Anggota ALFI DKI Jakarta agar standarisasi dalam SDM Freight Forwarding & Logistik sebagai penyedia jasa pergerakan barang end to end mampu meningkatkan layanan kepada para pihak pemangku kepentingan dan pemilik barang.

Sehingga, imbuhnya, peran penyedia jasa mampu sebagai pelaku dan konsultan para pihak yang memberikan nilai tambah dan menjadikan biaya logistik nasional semakin efisien serta kesetaraan standarisasi SDM dengan pemain didunia melalui pendidikan berbasis FIATA, AFFA dan UNESCAP Standard.

Pada kesempatan itu, Adil mengatakan standarisasi SDM dalam bidang Freight Forwarding & Logistik mutlak diperlukan.

ALFI, imbuhnya, melalui ALFI Institute juga sudah memperoleh standarisasi pendidikan FIATA (Payung Forwarder & Logistik Global), UNESCAP Standard untuk regional Asia pasifik dan AFFA (Asean Federation Freight Forwaders Association), sehingga Pembinaan SDM ALFI DKI Jakarta sudah standard Global.

“Tentunya pengetahuan dan standarisasi ini mutlak diperlukan sesuai Izin SIUJPT yang mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan No. 49 Tahun 2017, yang disyaratkan tenaga ahli guna memenuhi izin tersebut,” ucapnya.

Pendidikan Logistik & Freight Forwarding Course yang bekerjamasa dengan ALFI Institute terhadap anggota DPW ALFI DKI Jakarta sudah sampai angkatan 120.

“Ini membuktikan peran pembinaan kepada Anggota DPW ALFI Jakarta secara konsisten dan terus menerus memenuhi kompetensi melalui pendidikan berbasis nasional dan internasional,” ujarnya.(ri)

Rilis Media

IBM & Bea Cukai Kolaborasi Manfaatkan Tehnologi Blockchain

ALFIJAK – Efisiensi dan daya saing sektor logistik domestik maupun internasional diyakini bisa ditingkatkan melalui pemanfaatan platform digital berbasis teknologi blockchain.

Untuk itulah, IBM Indonesia dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu berkolaborasi dalam rangka penggunaan platform TradeLens, sebuah platform digital berbasis teknologi blockchain.

Presiden Direktur IBM Indonesia Tan Wijaya mengemukakan, TradeLens merupakan platform digital perdagangan global yang bisa melacak dan membagikan informasi posisi kontainer secara lebih efisien dan akurat.

TradeLens yang dikembangkan oleh A.P. Moller-Maersk dan IBM diklaim memungkinkan transformasi digital dari proses pengiriman yang berbasis kertas untuk menghasilkan data end-to-end secara instan, serta bersifat permanen dan tidak dapat diubah.

Menurutnya, TradeLens memiliki alat pelacak otomatis dan permanen, sehingga membuat alur kerja lebih terjaga keamanannya, transparan, efisien, dan sederhana. Selain itu, TradeLens diklaim memungkinkan pembagian informasi mendekati real time dari berbagai jaringan milik anggota ekosistemnya.

“Kami percaya bahwa TradeLens dan penerapan teknologi blockchain dalam berbagai bentuk akan menguntungkan semua pemangku kepentingan di seluruh ekosistem logistik dan mendorong modernisasi perdagangan secara menyeluruh di berbagai tingkatan,” ujarnya, dikutip dari CNN Indonesia, pada Selasa (18/2).

Terkait dengan hal itu, Tan berharap industri lain menyadari pentingnya mengadopsi teknologi blockchain yang bisa membantu pelaku bisnis dalam mendefinisikan kembali keterkaitan mereka di pasar melalui peningkatan kepercayaan, transparansi, dan kolaborasi baru.

Dia menambahkan nilai pengiriman barang lintas perbatasan internasional mencapai lebih dari US$16 triliun per tahun. Sekitar 80 persen diri nilai itu, dia berkata dikirim melalui laut.

Akan tetapi, pengiriman berbasis dokumen kertas membuat informasi tidak konsisten, gangguan, dan keterlambatan karena pengecekan dilakukan manual dan input data.

Berbagai kendala lainnya adalah ketidakmampuan untuk memberikan penilaian risiko yang menyeluruh, promosi yang kompleks, komunikasi antar pemangku kepentingan yang tidak efisien dan mahal, serta kurangnya transparansi.

Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai Agus Sudarmadi menyampaikan alasan pihkanya menggunakan TradeLens adalah untuk menyederhanakan proses perdagangan.

Selain itu, platform tersebut dinilai bisa membuat proses dokumentasi menjadi lebih otomatis, serta meningkatkan kerjasama dan komunikasi antar pihak.

“Dengan konsep Collaboration Application Programing Interface (API), semua kegiatan logistik termasuk pengiriman barang menggunakan angkutan truk hingga pengiriman barang melalui laut baik skala kecil maupun besar di tingkat domestik dan global bisa dilakukan sekaligus melalui platform IBM TradeLens,” ujar Agus.

Dia menuturkan rantai pasokan adalah faktor penting dalam mengelola biaya logistik di Indonesia yang selama ini relatif lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara. Dia berkata TradeLens akan membantu memberikan visibilitas, prediktibilitas, dan keamanan kepada DJBC.(ri)

Rilis Media

Kebijakan ‘Zero ODOL’ Akan Untungkan Emiten Logistik

ALFIJAK- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merencanakan implementasi zero over dimension dan over load (ODOL) truk logistik pada 2021 sementara Kemenperin ingin penundaan hingga 2023-2025.

Kendati begitu, Kememhub memutuskan untuk menindak truk dengan muatan lebih atau ODOL pada 2022.

Persiapan pun telah dilakukan pada 2019 melalui Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengawasan terhadap Mobil Barang atas Pelanggaran Muatan Lebih (Over Loading) atau Pelanggaran Ukuran Lebih (Over Dimension). Kemenhub pun memutuskan untuk menolak permintaan Kementerian Perindustrian yang ingin penerapan zero ODOL diundur hingga 2023 atau 2025.

Namun, aturan ini berpotensi merugikan emiten yang bertopang pada armada truk sebagai moda pengangkutan/distribusi, salah satunya yakni emiten semen.

Dikutip dari kontan.co.id, Sekretaris Perusahaan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) Antonius Marcos mengatakan, aturan zero ODOL berpotensi menaikkan beban distribusi/logistik. Sebab, wahana distribusi utama industri semen adalah moda transportasi truk.

Setali tiga uang, Basthony Santri, Sekretaris Perusahaan PT Semen Baturaja Tbk (SMBR) mengatakan pemberlakuan aturan zero ODOL tentu akan sangat mempengaruhi biaya logistik SMBR.

Akan tetapi, bak dua sisi mata uang, kebijakan zero ODOL ini membawa berkah tersendiri bagi emiten logistik.

Emiten bidang logistik yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia, Putra Rajawali Kencana Tbk (PURA) mendukung penuh kebijakan ODOL.

Direktur Utama Putra Rajawali Kencana, Ariel Wibisono menilai, penerapan aturan ini dapat menjadi peluang bagi PURA untuk mengembangkan bisnisnya.

Sebab,imbuhnya, volume kendaraan akan meningkat karena tonase (muatan) yang dibatasi. Selain itu, dengan adanya aturan zero ODOL maka biaya logistik nasional bisa secepatnya terukur.(ri)

Rilis Media

ALFI Ingin eks-Terminal 2 JICT Difungsikan Sebagai Layanan Domestik

ALFIJAK- Pebisnis logistik di pelabuhan Tanjung Priok mengusulkan agar fasilitas eks-Terminal 2 JICT dapat di manfaatkan untuk layanan peti kemas antarpulau (domestik).

Hal itu dikemukakan Adil Karim, Ketua Umum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta kepada wartawan, di Jakarta, pada Kamis (13/2/2020).

Menurut Adil, Pelabuhan Tanjung Priok memerlukan fasilitas terminal peti kemas domestik yang bersifat dedicated atau tidak bercampur dengan pelayanan ocean going dan lainnya.

“Priok perlu juga lebih fokus dan memerhatikan pelayanan peti kemas domestiknya. Karena itu ketimbang idle, sebaiknya eks-Terminal 2 JICT untuk domestik,” ucapnya.

Kendati begitu, Adil mengingatkan agar disiapkan mekanisme manajemen trafic lalu lintas yang lebih baik terhadap peti kemas antarpulau yang juga sebagai feeder (pengumpan) untuk kegiatan ocean going di pelabuhan Priok.

Sementara itu, Pengurus DPP Aptrindo Gagan Gartika, justru mengusulkan supaya fasilitas eks terminal 2-JICT difungsikan sebagai buffer area trucking.

Alasannya, imbuhnya, masih cukup banyak trucking yang ‘wara-wiri’ didalam pelabuhan karena menunggu selesaiknya kartu ekapor dari terminal sehingga belum bisa masuk ke gate terminal peti kemas.

Gagan mengatakan, buffer area trucking yang disiapkan IPC/PT.Pelindo II di lahan eks Pacific Paint di Jl. Martadinata Ancol, belum bisa dimanfaatkan secara maksimal lantaran posisinya berada di bagian barat.

“Padahal mayoritas trucking yang melayani Priok berasal dari wilayah timur seperti bekasi, Karawang dan Jawa Barat,” ujar Gagan.

Sejak tahun 2012, fasilitas eks Terminal 2 Jakarta International Container Terminal (JICT) di kawasan pelabuhan Tanjung Priok, yang memiliki kapasitas lapangan penumpukan 9 hektare itu tidak digunakan lagi untuk aktivitas komersial.

Akibatnya, fasilitas itu sudah hampir 8 tahun masih idle lantaran tidak termanfaatkan untuk kegiatan layanan sandar kapal dan bongkar muat peti kemas.

Kondisi eksisting fasilitas terminal 2-JICT di Pelabuhan Tanjung Priok, saat ini memiliki kedalam kolam dermaga -7 s/d -8 Low Water Spring (LWs).

Terminal peti kemas itu juga sudah dilengkapi peralatan bongkar muat a.l.; 12 unit Rubber Tired Gantry Cranes (RTGc) dan empat unit Container Cranes (CC), serta terkoneksi dengan sistem pelayanan peti kemas berbasis tehnologi terkini/Next-Generation atau N-Gen.

Wakil Dirut PT JICT, Riza Erivan menyatakan bahwa saat ini pengelolaan fasilitas eks terminal 2 JICT tersebut tidak lagi dilaksanakan oleh JICT.

Adapun JICT merupakan perusahaan patungan antara PT Pelabuhan Indonesia II/IPC dan Hutchison Port Indonesia.(#)

Rilis Media

Perlu Konektivitas Logistik Untuk  Daya Saing Industri Jawa Barat

KARAWANG- Propinsi Jawa Barat merupakan wilayah penopang Ibu Kota NKRI Jakarta lantaran merupakan pemberi kontribusi terbesar terhadap kegiatan peningkatan pertumbuhan ekonomi negara melalui industri manufaktur, pergerakan manusia, dan pertanian maupun perkebunan.

Yukki Nugrahawan Hanafi selaku Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), mengatakan oleh sebab itu penataan dan pengembangan wilayah maupun konektivitas logistik menjadi sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi dimana khususnya menjadi tujuan investasi.

Dia berharap Pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan dukungan Pemerintah Pusat dapat mengambil peran penting untuk menindaklanjuti secara nyata perbaikan pertumbuhan ekonomi maupun konektivitas logistik yang terintegrasi.

“Sehingga dapat menciptakan Ekosistem Industri yang kondusif, sustain serta berdaya saing global,” ujar Yukki dalam rangkaian Seminar & Rapat Pimpinan Wilayah ALFI DPW Jawa Barat di Kawasan Industri Suryacipta, Karawang Timur, pada Selasa (11/2/2020).

Menurutnya, Direktorat Jendral Bea dan Cukai dalam hal ini melalui Kantor Wilayah DJBC Propinsi Jawa Barat perlu mengimbangi program yang dikembangkan Pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan memberikan layanan kemudahan kepabeanan maupun cukai serta fasilitas yang akan mendorong komoditas ekspor menjadi berdaya saing baik nasional maupun Global.

Disisi lain, imbuhnya, diperlukan perhatian Gubernur Pemerintah Propinsi Jawa Barat terhadap pembangunan pelabuhan Laut Patimban maupun bandara Kertajati yang dapat dijadikan kekuatan utama dalam pembangunan ekonomi daerah Jawa Barat melalui kegiatan logistik yang menunjang industri secara aktif dalam berdaya saing global.

Kolaborasi

Dalam agenda Seminar dan Rapimwil DPW ALFI Jawa Barat tahun 2020 ini sengaja menggandeng Kawasan Industri Suryacipta City Of Industry dengan tujuan untuk mulai melakukan kolaborasi dengan industri manufaktur dan bagaimana menciptakan ekosistem logitik yang efektif dan efisien.

Sehingga, kata dia, dengan kolaborasi tersebut kawasan industri manufaktur mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan kawasan industri di daerah lain yang tidak didukung oleh logistik secara optimal.

Yukki menyatakan, dengan dukungan penuh pelaku logistik pastinya ratio biaya logistik terhadap nilai produk di Propinsi Jawa Barat akan sangat kompetitif dibandingkan dengan Thailand sesuai yang dideklarasikan oleh World Bank.

“Sehingga wilayah Jawa Barat tetap menjadi daya tarik tujuan investasi asing. Serta perlu dimanfaatkan situasi ini untuk lebih mendorong peningkatan ekspor produk-produk unggulan Jawa Barat yang berdaya saing global,” ucap Yukki.(ri)

Rilis Media

Aktivitas Logistik RI – Tiongkok, Normal

ALFIJAK – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menindaklanjuti himbauan International Maritime Organization (IMO) untuk secara aktif melakukan upaya pencegahan penularan virus corona atau atau novel voronavirus (2019-cCOV).

Pemerintah RI juga memastikan tak akan membatasi kegiatan kargo logistik melalui laut dan udara dari maupun ke Tiongkok. Namun, pengiriman kargo ditangani secara khusus guna mencegah penyebaran virus corona.

Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Ahmad mengatakan Ditjen Hubla Kemenhub telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SE. 5 Tahun 2020, yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Agus H Purnono, yang menginstruksikan seluruh Penyelenggara Pelabuhan di Indonesia untuk melakukan identifikasi yang dibutuhkan terhadap kedatangan semua kapal yang melayani pelayaran luar negeri, baik langsung maupun transit, khususnya dari negara-negara yang terinfeksi virus corona.

SE Dirjen Hubla Kemenhub itu sekaligus menindaklanjuti imbauan IMO yang disampaikan melalui Surat Edaran IMO atau IMO Circular Letter Nomor 4204 tentang Tindakan Pencegahan dan Penularan Virus Corona.

Ahmad menjelaskan, SE Dirjen Hubla merupakan penegasan bahwa Kementerian Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, memandang serius dan berkomitmen penuh dalam mengantisipasi penyebaran virus corona yang telah menelan sejumlah korban tersebut, khususnya melalui jalur laut.

“Telah diinstruksikan kepada seluruh Penyelenggara Pelabuhan untuk melakukan pengawasan lebih terhadap kapal yang mengangkut penumpang dan barang yang melayani pelayaran, khususnya dari Tiongkok dan Hongkong,” ujar Ahmad.

Dia menyampaikan, bahwa seluruh Penyelenggara Pelabuhan juga diinstruksikan untuk membuat dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap penanganan dampak penyebaran virus penyakit pneumonia berat bersama dengan operator Pelabuhan.

Ekspor Impor

Sementara itu, Kepala Staf Presiden Moeldoko menjelaskan perdagangan luar negeri antara Indonesia dan Tiongkok berjalan dengan normal. Tak terjadi penurunan ekspor maupun impor.

“Tidak ada penurunan impor dan ekspor.  Semua masih berjalan dengan baik,” ujarnya.

Barang-barang yang diimpor dari Tiongkok selain hewan hidup dipastikan aman lantaran virus corona hanya dapat menular melalui kontak langsung. Virus corona juga diperkirakan hanya mampu bertahan hidup di media terbuka selama 12 – 24 jam sehingga risiko penyebaran melalui benda mati sangat sedikit.

“Jadi yang dilarang dalam rapat terbatas kemarin adalah live animal, binatang hidup tidak boleh masuk sini untuk barang mesin makanan dan lain-lain boleh,” kata dia.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan kargo logistik melalui jalur udara dan laut tetap berjalan normal. Namun, terdapat perlakuan berbeda dalam proses bongkar muat logistik pada pesawat, di mana petugas yang datang dari Tiongkok tidak turun.

“Bongkar muat kargo pesawat tetap jalan, orangnya tidak turun. Kargo dari udara dan laut jalan terus,” ucap Menhub.(ri)