Arsip Tag: Pelabuhan Tanjung Priok

Rilis Media

Truk Logistik di Pelabuhan Priok Akan Pakai Single TID

ALFIJAK – Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, menyatakan implementasi dokumen identitas tunggal truk atau single truck identity document (TID) di Pelabuhan Tanjung Priok dapat segera diterapkan di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

Single TID tersebut diberlakukan terhadap semua kendaraan truk pengangkut barang dan peti kemas yang melayani dari dan ke pelabuhan Tanjung Priok, baik domestik/antarpulau maupun ekspor impor.

Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Jakarta, Capt Mugen S Sartoto, mengatakan single TID itu berisi database meliputi kelayakan teknis truk dan pengemudinya yang terkoneksi dengan sistem berbasis elektronik manajemen pelabuhan dan pengelola terminal yang berisi data nomor polisi kendaraan/truk serta pemilik/perusahaan angkutannya.

“Sekarang ini TID di Priok masih berlaku dimasing-masing terminal, nantinya dengan single TID berlaku menyeluruh di kawasan pelabuhan Tanjung Priok. Karena itu, nantinya cukup dengan satu TID,” ujarnya.

Dia menyebutkan, sistem tersebut juga bisa dikembangkan dengan artificial intelligence dan bisa dibuat modifikasi pergerakan truk didalam pelabuhan yang dikontrol untuk memberikan efisiensi gerakan serta mengurangi kemacetan atau penumpukan.

Oleh karenanya, Kantor OP Tanjung Priok akan mengundang koordinasi stakeholders terkait, pada awal pekan depan untuk mengecek progress single TID di pelabuhan Tanjung Priok itu.

Capt Mugen mengatakan, proses menuju Single TID hingga kini masih terus berjalan, apalagi database perusahaan truk sudah ada di asosiasi yang mewadahinya dan tinggal ditransfer saja pada sistem untuk dilakukan penggantian chip.

“Harapan saya kalau sudah siap sistemnya tahun ini juga Single TID di Priok di launching sambil terus proses semua truk yang sudah terdaftar bisa diselesaiakan sampai awal 2021,” ucap KaOP Tanjung Priok.

20 Ribu Truk

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Provinsi DK Jakarta, H. Soedirman mengungkapkan, perusahaan truk anggota Aptrindo DKI Jakarta yang beroperasi di pelabuhan Tanjung Priok, telah siap dengan pemberlakuan single TID tersebut.

Bahkan, imbuhnya, proses validasi dan updating data trucking anggota telah hampir rampung dilakukan oleh Aptrindo DKI Jakarta.

“Untuk tahap awal ini sekitar 20 ribuan trucking sudah siap untuk upgrade single TID. Bahkan kemarin kami juga sudah melakukan rapat kordinasi tehnis untuk mematangkan sistem single TID itu dengan PT ILCS-anak usaha IPC/Pelindo II,” ujarnya.

Soedirman mengatakan, DPD Aptrindo DKI Jakarta berkomitmen mendukung program digitalisasi pelabuhan Tanjung Priok oleh Kantor OP Tanjung Priok dan IPC/Pelindo II di pelabuhan tersebut.

“Kalau mau diuji coba single TID, silahkan kami pengusaha truk anggota Aptrindo sudah siap. Untuk tahap awal 20 ribuan truk sudah siap, sisanya sekitar 10 ribuan truk lagi akan terus berproses menyesuaikan dengan sistem tersebut,” ucap Soedirman.(red)

Rilis Media

Forum Ecoport Tanjung Priok Untuk Fokus Perhatikan Lingkungan

ALFIJAK – Pemangku kepentingan atau stakeholders di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta menyelenggarakan Forum Ecoport, yang di Museum Maritim Indonesia, pada Senin (12/10/2020).

Dengan mengambil tema ‘Mewujudkkan Pelabuhan Tanjung Priok Yang Bersih, Bebas Pencemaran dan Ramah Lingkungan’, Forum Ecoport Tanjung Priok sebagai bentuk kepedulian serta dukungan terhadap mewujudkan pelabuhan terbesar di Indonesia tersebut menjadi pelabuhan berwawasan lingkungan dan memberikan nilai tersendiri.

Forum Ecoport tersebut dibuka oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, R Agus H Purjomo dan diikuti secara virtual atau daring melalui zoom meeting dan live streaming youtube.

Dirjen Hubla mengemukakan, penerapan konsep Ecoport di Pelabuhan Internasional dan perubahan kebiasaan yang memerlukan adanya upaya atau sinergitas bersama serta tindaklanjut Forum Ecoport yang dibentuk tahun 2019.

Dia juga menjelaskan tentang aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam menerapkan pelabuhan berwawasan lingkungan (ecoport).

Menurutnya, penerapan konsep ecoport di pelabuhan internasional termasuk upaya perlindungan habitat satwa, penggunaan bahan ramah lingkungan, pengurangan limbah, konservasi energi dan antisipasi perubahan iklim melalui penggunaan energi baru dan terbarukan.

Penerapan konsep ecoport, imbuhnya, memerlukan perubahan kebiasaan (habit) sebagai contoh kepedulian setiap individu dalam menjaga kebersihan dan mengurangi sampah plastik dilingkungan pelabuhan. Perubahan kebiasaan (habit) memerlukan sinergi semua pihak dan memerlukan adanya upaya bersama.

Dirjen Hubla menyampaikan, dalam dunia kepelabuhanan, ecoport telah menjadi salah satu tren dunia untuk mendukung kecintaan terhadap lingkungan. Ecoport merupakan konsep pelabuhan yang memperhatikan aspek lingkungan.

Karena itu, kata Dirjen Hubla, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq. Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dalam hal ini menindaklanjuti Forum Ecoport Pelabuhan Tanjung Priok yang telah dibentuk 1 tahun yang lalu, terus berupaya untuk mendukung terciptanya pelabuhan yang ecofriendly.(red)

Rilis Media

JICT Inovasi Layanan Operasional Bongkar Muat

ALFIJAK – PT Jakarta International Container Terminal (PT JICT) melakukan inovasi layanan operasional dengan melakukan uji coba kegiatan bongkar muat peti kemas bernama Dual Cycle Operation.

Ini adalah sebuah kegiatan penggabungan pembongkaran sekaligus pemuatan petikemas dari dan keatas kapal serta pengangkutan kelapangan dengan satu rangkaian putaran truk yang sama. Dengan kata lain, kombinasi kegiatan bongkar dan muat dalam satu siklus bongkar muat pada posisi tertentu.

Dual Cylce Operation juga berdampak pada efisiensi penggunaan QC dan resources trucking. Menghemat usia pemakaian mesin dan ban dan secara tidak langsung akan mrngurangi pemakaian bahan bakar minyak (BBM) serta lebih ramah lingkungan.

“Ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh JICT yakni sebagai upaya mencari Inovasi operasional yang berdampak pada efisiensi biaya dan waktu,” ujar Dirut PT JICT, Gunta Prabawa, Jumat (5/6/2020).

Dia mengatakan, JICT merupakan salah satu perusahaan yang boleh bahkan harus beroperasi di masa Pandemi Covid 19.

Selain menjalankan serangkaian protokol kesehatan di wilayah kerja yang wajib dipatuhi oleh seluruh pekerja dan tamu, JICT juga terus berupaya meningkatkan kinerja pelayanan di seluruh bidang.

Gunta mengatakan, operasi dual cycling ini membuat kegiatan crane dermaga beroperasi dengan lebih efisien. Bukan hanya itu, uji coba ini juga mengurangi pemakaian bahan bakar truk yang mengangkat petikemas dari dermaga ke lapangan dan sebaliknya dan juga membuat ketahanan mesin menjadi lebih lama (tidak cepat aus)

“Kami sedang mencoba untuk menganalisa dampak terhadap lingkungan. Bahan bakar yang lebih hemat dan penggunaan emisi yang terukur memungkinkan inovasi ini juga berdampak sangat baik agar JICT terus menjadi terminal yang ramah lingkungan,” paparnya.

Dia juga menyampaikan dengan bangga, bahwa uji coba Operation Dual Cycling ini telah membawa angin segar.

Bahkan, pada 4 Juni 2020, Kapal Hongkong Bridge yang dilayani dengan metode ini, berhasil selesai 12 jam lebih cepat dari jadwal original plan. GCR 32,80 Gerakan per Jam (Mph) dan VOR 141.18 gerakan perjam ( mph).

Ini menunjukkan semangat yang tetap terjaga dalam bekerja dan pencarian inovasi invovasi yang terus di tumbuhkan di JICT untuk dapat terus memenuhi kebutuhkan pelanggan di masa pandemi ini.

“Pelayaran yang telah menggunakan layanan ini di JICT antara lain adalah CMA, SITC, Yanming dan Sinokor,” tutur Gunta.

Selain Operation Dual Cycling, imbuhnya, JICT juga sedang melakukan review terhadap serangkaian rencana Kelanjutan bisnis.

“Ini akan kami paparkan nanti. Tapi saat ini yang terpenting bagi kami adalah tetap menjaga perusahaan ini, agar insan yang bekerja di dalamnya, dan stakeholder yang berhubungan dengan kami, dapat tetap kuat dan selamat tanpa terpapar Virus Covid 19,” ujarnya.

Untuk itu, pada bulan Mei lalu JICT telah membentuk Gugus Tugas Covid 19 baru yang menguatkan Satgas Covid yang dibentuk pada bulan Maret, memperbaharui SOP dan Protokol yang semakin dikembangkan dan disesuaikan. ucap Gunta.(mad)

Rilis Media

ALFI Gelar Aksi Peduli di Kawasan Pelabuhan Priok

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) melaksanakan program aksi peduli terhadap pencegahan dan penyebaran virus Corona (Covid-19) di Indonesia yang telah dinyatakan sebagai pandemi oleh word health organization (WHO).

Aksi peduli ALFI itu digelar di gate 9 kawasan pelabuhan Tanjung Priok, pada Senin (13/4/2020) dengan menyalurkan sebanyak 2 ribu masker, 650 botol hand sanitazer dan 380 bok nasi kotak kepada para Sopir truk logistik, buruh bongkar muat, maupun masyarakat pengguna jasa yang beraktivitas di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

“Kegiatan ini sebagai bagian dari program kepedulian ALFI untuk berpartisipasi membantu pemerintah provinsi DKI Jakarta maupun Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi dan mencegah penyebaran pandemi Covid-19,” ujar Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi.

Turut hadir pada kesempatan itu, Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Jece Julita Piris, Direktur Komersial IPC/Pelindo II Rima Novianti, Ketua DPW ALFI DKI Jakarta Adil Karim, serta pengurus lainnya, maupun sejumlah perwakilan instansi terkait di pelabuhan Priok.

Yukki mengatakan, pelabuhan Tanjung Priok merupakan pintu gerbang perekonomian nasional lantaran lebih dari 65% kegiatan perdagangan ekspor impor maupun antarpulau (domestik) dilakukan melalui pelabuhan tersebut.

Oleh karena itu, aktivitas logistik dan bongkar muat barang melalui pelabuhan Priok harus tetap berjalan lancar, aman serta memerhatikan aspek keselamatan maupun protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah ditengah kondisi pandemi Covid-19.

“Alhamdulillah aktivitas pelabuhan Priok masih berjalan normal, layanan logistik juga berjalan seperti biasanya meskipun saat ini Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan status PSBB di Ibukota,” papar Yukki.

Sebagaimana diketahui, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta mulai diberlakukan sejak Jumat (10 April 2020) hingga Kamis (23 April 2020).

Hal itu berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Bawsedan Nomor 380 Tahun 2020 tentang Pemberlakukan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19) di Provinsi DKI Jakarta.

Ketua DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, program aksi peduli ALFI dilaksanakan atas dukungan perusahaan anggota guna upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Dengan bersama-sama kita optimistis bisa terbebas dari Pandemi Covid-19, mudah-mudahan kita semua dapat melalui semua cobaan ini agar seluruh elemen masyarakat bisa segera kembali beraktivitas seperti biasanya,” ucap Adil.

Dia mengatakan, kepedulian ALFI dalam menangani Covid-19 di Indonesia juga sudah dilakukan oleh sejumlah perusahaan anggota asosiasi itu dengan cara membebaskan biaya jasa handling import terhadap barang-barang yang berkaitan dengan Covid 19 untuk pengiriman atas nama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Langkah ini dilakukan di Bandara Soekarno Hatta (oleh dua perusahaan) yakni PT PrimaPro Logistics dan PT Green Air Pacific, serta PT Halim Trans Cargo dan PT Transaka di Bandara Halim Perdanakusumah.

Adapula di Pelabuhan Tanjung Priok yakni oleh PT Jasa Mandiri Utama, serta di Depo kontainer Marunda Cilincing Jakarta Utara oleh PT Fourway Logistik.

Selain itu, juga oleh PT DFI Logistik dan PT DNK untuk pengiriman logistik moda laut dan udara.

Kendati membebaskan biaya handling, namun untuk biaya sewa gudang/penumpukan di pelabuhan atau bandara dan biaya lainnya yang ditagih oleh pihak ketiga tetap berbayar.

“Untuk itu semua kelengkapan dokumen dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Disarankan agar di dokumen impornya pengiriman mencantumkaan BNPB sebagai penerima, supaya juga ada pembebasan pajak dan bea masuk impornya,” ujar Adil Karim.

Selama ini, imbuhnya, ALFI telah aktif membantu BNPB dalam penanggulangan bencana termasuk saat kondisi pandemi Covid-19 dengan membantu BNPB membuka posko di Bandara Halim Perdanakusumah untuk penyimpanan dan penyaluran bantuan.(#)

Rilis Media

COVID-19 Mewabah, Ekspor Hasil Perikanan Meningkat

ALFIJAK – Di tengah meningkatnya wabah Covid-19 di Indonesia, namun kegiatan ekspor ikan tetap berjalan bahkan mengalami peningkatan volume. Hal itu dipastikan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Edhy Prabowo saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak), pada Rabu (1/4/2020), di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Selain ingin mengetahui perkembangan ekspor hasil perikanan di tengah pandemi Covid-19, Menteri Edhy juga sekaligus melepas ekspor hasil perikanan ke beberapa negara. Tidak hanya itu, Menteri Edhy pun ingin mengetahui langsung kendala yang dihadapi eksportir sejak Covid-19 mewabah.

“Di tengah situasi merebaknya kasus Covid-19 saat ini, KKP terus berupaya untuk menggeliatkan ekonomi melalui kinerja ekspor hasil perikanan. Diantara banyaknya pintu ekspor seperti  Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Panjang Lampung, serta Pelabuhan Belawan Medan, Alhamdulillah, kita masih dapat melakukan ekspor hasil perikanan dari 1 titik pemberangkatan di Tanjung Priok ini,” terang Edhy.

Menteri Edhy yang didampingi Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Jakarta II-Tanjung Priok menerangkan, jumlah produk perikanan yang diekspor melalui Pelabuhan Tanjung Priok pada periode yang sama (Januari-Maret) pada tahun 2019 dan 2020 mengalami kenaikan volume sebesar 40,42%.

“Kinerja ekspor dapat berjalan dengan sangat baik apabila semua instansi bersama Kementerian/Lembaga saling koordinasi dan bersinergi. Saya akan jamin bahwa perijinan di sektor kelautan dan perikanan mudah dan kondusif,” ujar Edhy.

Menteri Edhy menyampaikan, KKP akan terus melakukan terobosan dan menyederhanakan prosedur ekspor, sesuai kebijakan fiskal, dengan menyederhanakan prosedur dan persyaratan ekspor.

“Bila persyaratan tidak diperlukan oleh negara tujuan, untuk apa kita persyaratkan. Saya minta kepada jajaran saya untuk memangkas prosedur yang panjang serta mengubah proses perijinan terkait ekspor menjadi online sehingga lebih murah dan cepat,” himbau Edhy.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Edhy juga menyerahkan Surat Kesehatan Ikan/ Health Certificate (HC) kepada eksportir hasil perikanan serta menyaksikan pemuatan (loading) komoditas ekspor ke atas kapal.

Sementara itu, Kepala BKIPM Jakarta II-Tanjung Priok Nandang Koswara mengatakan, volume hasil perikanan yang diekspor sebesar 3.200 ton atau senilai Rp 194,6 miliar yang dikemas di dalam 115 unit kontainer.

“Hasil perikanan dari 36 perusahaan Indonesia tersebut dikirim ke 13 negara tujuan yakni Perancis, Jerman, Italy, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Mauritus, Reunion, Taiwan, Thailand, USA, Vietnam dan Lithuania,” ungkap Nandang.

Dijelaskannya, komoditi yang diekspor terdiri dari 28 jenis yaitu Udang, Cumi, Paha Kodok, Sotong, Cunang, Cakalang, Yellow fins Tuna, Kakap Merah, Kerupuk Ikan, Bawal Putih, Kepiting Kaleng, Udang Asin, Tepung Ikan, Minyak Ikan, Keong Kaleng, Tempura Udang, Loin Tuna, Ikan Kakak Tua, Ikan Layaran, Ikan Kerapu, Marlin, Kepiting Salju, Ikan Gulama, Ikan Barakuda, Ikan Cobia, Ikan Sebelah dan Tepung Udang.

Usai sidak di pelabuhan, selanjutnya Menteri Edhy berkunjung ke Kantor BKIPM Jakarta II untuk meninjau Pelayanan Perizinan Perkarantinaan terkait ekspor hasil perikanan. Menteri Edhy berharap agar ke depan makin banyak hasil perikanan yang diekspor ditengah situasi wabah Covid-19 ini.

“Pesan saya untuk anda semua, tetap jaga kesehatan agar kita dapat berjuang untuk menjalankan roda perekonomian kita melalui ekspor hasil perikanan,” tutup Edhy.(ri)

Rilis Media

Rekomendasi KADIN : Kontainer Impor Limbah Agar Dikeluarkan Dari Priok

ALFIJAK– Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia menilai keberadaan
ribuan kontainer impor berisi limbah plastik yang diduga mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3) di Pelabuhan Tanjung Priok, sudah menimbulkan ketidakpastian bisnis dan mengganggu kelancaran arus barang di pelabuhan.

Oleh karenanya Kadin mendesak supaya kontainer bermasalah itu segera dikeluarkan dari kawasan pabean pelabuhan Priok atau di rilis oleh Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

“Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar segera melakukan pemeriksaan terhadap ribuan kontainer impor berisi limbah plastik yang diduga mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3) di Pelabuhan Tanjung Priok itu,” ujar Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia bidang Perdagangan, Benny Sutrisno, saat memimpin rapat pertemuan stakeholders dan asosiasi terkait dalam menyelesaikan persoalan mangkraknya ribuan kontainer bermasalah itu, di Menara Kadin pada Senin (23/12/2019).

Kadin menilai mangkraknya ribuan kontainer di pelabuhan Priok itu telah menyebabkan ketidakpastian bisnis, gangguan kelancaraan arus barang dan mencemari lingkungan pelabuhan.

“Setelah dirilis keluar pelabuhan, dalam kasus kontainer impor limbah plastik yang diduga mengandung B3 itu, Kementerian KLHK juga harus segera memilah mana kontainer yang positif mengandung B3 dan mana yang tidak,” ucap Benny.

Dia mengatakan, Kadin Indonesia akan menyurati Menko Perekonomian dan Dirjen Bea dan Cukai terhadap penyelesaian kasus ini dengan memberikan rekomendasi supaya kontainer-kontainer impor bermasalah itu bisa langsung di rilis (dilepas) dan dikeluarkan dari pelabuhan.

Terhadap kontainer limbah plastik yang diduga mengandung B3 sudah mangkrak lebih dari 150 hari di pelabuhan Priok itu, Kadin juga mengusulkan supaya kontainer-kontainer tersebut dipindahkan ke area/lahan milik importir, serta dikelompokkan.

“Intinya, Kadin Indonesia mendesak supaya tidak ada lagi kontainer-kontainer tersebut di wilayah pabean pelabuhan Tanjung Priok mengingat berpotensi mengganggu kelancaran arus barang,” kata Benny.

Laporan Surveyor

Kadin Indonesia juga mempertanyakan hasil pemeriksaan surveyor yang dilakukan di pelabuhan pemuatan kontainer-kontainer berisi limbah plastik.

“Pasalnya, apabila telah memperoleh laporan surveyor (LS) yang menyatakan kontainer tersebut tidak mengandung B3 maka tidak terjadi masalah seperti sekarang ini,” ujar Benny.

Sebelumnya, Kadin Indonesia juga telah merekomendasikan membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) untuk menyelesaikan masih menumpuknya importasi kontainer berisi plastik yang diduga mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3) itu.

Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Veri Anggriono mengatakan, instansinya telah setuju agar ribuan kontainer impor bermasalah itu dirilis keluar pelabuhan.

“Rilis saja kontainer-kontainer itu ke gudang pemiliknya dan dibuka bersama oleh instansi terkait untuk di periksa. Yang bahan baku silahkan digunakan untuk industri sedangkan yang terkontaminasi limbah B3 bisa di reekspor atau di musnahkan,”ujar Veri.

Veri mengatakan, hal ini penting dilakukan guna memberikan kepastian terhadap kontainer-kontainer impor untuk kelangsungan bahan baku menopang industri plastik yang orientasi ekspor.

Berdasarkan data Ditjen Bea dan Cukai, di Pelabuhan Tanjung Priok, masih terdapat 1.024 bok kontainer impor yang diduga berisi limbah plastik. Dari jumlah itu, sebanyak 14 kontainer memenuhi syarat, 2 kontainer telah di reekspor oleh PT PDPM, sementara 1.008 kontainer belum diajukan pemberitahuan pabeannya.

Kontainer-kontainer limbah plastik itu masuk dari berbagai negara antara lain; Australia, Belgia, Perancis, Jerman, Yunani, Belanda, Slovenia, Amerika Serikat, Selandia Baru, HongKong, dan United Kingdom.

Sekjen Indonesia Maritime, Transportation and Logistik Watch (IMLOW) Achmad Ridwan Tentowi mengatakan setuju dengan rekomendasi Kadin Indonesia untuk merilis kontainer-kontainer impor bermasalah itu segera dikeluarkan dari kawasan pabean pelabuhan Priok.

“Sebab berlarutnya penanganan kasus importasi diduga limbah itu berpotensi ancaman pencemaran lingkungan di terminal peti kemas ataupun pelabuhan Priok dan mencoreng keberadaan pelabuhan Priok dimata internasional yang sudah menerapkan ISPS code,” ujar Ridwan.

Menurut Ridwan, keberadaan kontainer-kontainer limbah plastik diduga mengandung B3 bisa menyebabkan potensi bahaya ataupun mengancam keselamatan pelabuhan dan bertentangan dengan ISPS code.

Pada Rapat di kantor Kadin Indonesia itu juga dibahas soal tehnis biaya-biaya yang muncul dalam kegiatan rilis ribuan kontainer impor bermasalah di pelabuhan Priok itu yang nantinya dapat diselesaikan secara business to business antara terminal di pelabuhan, tempat penimbunan sementara (TPS), pelayaran, dan pihak importirnya.(#)

Rilis Media

ALFI Usul eks JICT-2 Bisa Layani Kontainer Domestik

Ketua ALFI DKI, Widijanto

JAKARTA- Alfijak : Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyatakan fasilitas eks JICT-2, dikawasan pelabuhan Tanjung Priok dijadikan sebagai terminal kontainer untuk melayani kapal peti kemas domestik/antar pulau.

“Ketimbang idle, sebaiknya eks JICT-2 dimanfaatkan untuk pelayanan kapal kontainer domestik. Karena saya dengar draft dermaganya kini hanya mampu untuk disandari kapal berkapasitas kurang dari 1.000 TEUs,”ujar Widijanto, Ketua DPW ALFI DKI Jakarta.

Dia mengatakan, kendati begitu rencana pengaktifan kembali fungsi eks JICT-2 itu mesti melalui kajian mendalam agar tidak menimbulkan masalah baru berupa kemacetan lalu lintas trucking di dalam pelabuhan Tanjung Priok sehingga berpotensi mengganggu kegiatan logistik.

Saat ini fasilitas container yard di terminal JICT-2 digunakan sebagai lahan parkir sementara trucking pengangkut peti kemas guna menghidari kemacetan dan kepadatan lalu lintas truk trailler yang hendak masuk melayani bongkar muat di Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok.

Sebagaimana diketahui, letak Terminal 3 Priok dan eks terminal JICT-2 itu berdampingan. Adapun dermaga terminal JICT-2 selama ini kerap dimanfaatkan untuk melayani kapal-kapal tamu negara maupun kapal penelitian.

“Fasilitas eks terminal JICT-2 memang sudah semestinya difungsikan lagi sebagai terminal kontainer. Tetapi perlu diperhatikan bagaimana soal kemacetan trucking yang bakal muncul nantinya,”papar Widijanto.

Dia mengatakan, Pelabuhan Tanjung Priok memerlukan terminal khusus layanan kontainer domestik dan tarifnya agar diatur ulang supaya lebih kompetitif.

Sebelumnya, manajemen Jakarta International Container Terminal (JICT) menegaskan bahwa pengelolaan eks terminal JICT-2, di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok saat ini dilakukan oleh PT.Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II/IPC.

“Terminal JICT-2 itu akan dikelola oleh Pelindo II,” ujar Wakil Dirut PT JICT, Riza Erivan.

Dia mengatakan, kini sedang di inventarisasi aset yang ada di fasilitas JICT-2 itu, termasuk soal dermaga eksisting maupun seluruh peralatan yang ada di terminal itu.

PT.Pelabuhan Indonesia II/IPC melalui Manajemen Pelabuhan Tanjung Priok, disebut-sebut telah menjajaki rencana pengaktifan kembali fungsi eks JICT-2 tersebut, dan berkonsultasi dengan para pengguna jasa di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu, salah satunya dengan operator truk trailler.

Gemilang Tarigan, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) mengatakan, asosiasinya sudah diajak bicara oleh manajemen Pelindo II cabang Tanjung Priok mengenai memfungsikan kembali fasilitas JICT-2 sebagai terminal peti kemas.(ri)

Rilis Media

Jelang Nataru, ALFI Ingatkan Antisipasi Lonjakan Arus Barang

Widijanto Ketua DPW ALFI DKI Jakarta

ALFIJAK- Pelaku usaha logistik mengharapkan instansi terkait maupun pengelola dan operator pelabuhan di Tanjung Priok mengantisipasi sejak dini kemungkinan adanya lonjakan arus barang dan peti kemas menghadapi Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2020 (Nataru).

Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Widijanto mengatakan, seperti tahun-tahun sebelumnya, penanganan arus barang dan logistik di pelabuhan Priok mengalami lonjakan saat Natal dan Tahun Baru tersebut.

“Hal ini perlu di antisipasi sejak dini supaya tidak menimbulkan kepadatan atau stagnasi di pelabuhan Priok,” ujar Widijanto.

Dia mengatakan, adanya hari libur dan cuti bersama pada saat hari Raya Natal dan Tahun Baru, biasanya diikuti banyaknya pabrik dan industri yang juga libur.

Makanya, imbuh dia, ALFI mengimbau kepada industri maupun pabrik yang menjadi hinterland pelabuhan Priok tetap beroperasi supaya tidak terjadi penumpukan barang di pelabuhan akibat tidak bisa delivery keluar pelabuhan yang ujung-ujungnya berpotensi biaya tinggi.

Sedangkan dari pihak pelabuhan, kata Widijanto, sesuai aturan yang ada bahwa apabila terjadi libur hari-hari besar nasional maka supaya tidak mengenakan tarif progresif penumpukan peti kemas di pelabuhan.

“Oleh sebab itu, instansi terkait dan operator pelabuhan di Priok perlu mengajak kordinasi para pelaku usaha dalam upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya lonjakan arus barang tersebut,” ucapnya.

Disisi lain, Widijanto juga mengapresiasi layanan kegiatan pemeriksaan fisik peti kemas kategori jalur merah di lokasi TPFT Graha Segara pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, yang saat ini semakin membaik.

“Kalau volume peti kemas jalur merah meningkat harus di imbangi dengan kesiapan SDM pemeriksanya dari Bea dan Cukai,”paparnya.

Berdasarkan data yang diperoleh, arus barang dan peti kemas internasional di sejumlah fasilitas terminal kontainer pelabuhan Priok sepanjang tahun 2019 masih relatif stabil.

Saat ini, di pelabuhan Tanjung Priok terdapat lima fasilitas terminal peti kemas internasional yakni; Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja, New Priok Container Terminal-One (NPCT-1), Terminal Mustika Alam Lestari (MAL) dan Terminal 3 Pelabuhan Priok.

Di Jakarta International Container Terminal (JICT) misalnya, selama Januari-September 2019, volume arus peti kemas melalui terminal itu telah mencapai 1.540.205 twenty foot equivalent units (TEUs), sedangkan di TPK Koja mencapai 662.003 TEUs.(ri)

Rilis Media

Ini Alasan IPC Sulit Kelola CFS Centre di Priok

Pemilik barang harus berani tolak kutipan jaminan kontainer

JAKARTA-Alfijak :PT Pelabuhan Indonesia II/IPC dinilai tidak akan mampu mengelola fasilitas Container Freight Station (CFS) di Pelabuhan Tanjung Priok.

“Hingga kini fasilitas CFS di dalam pelabuhan kosong, sehingga aset negara menjadi mubazir,” ujar Widijanto, Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia (ALFI), Rabu (11/9/2019).

Menurut dia, sebaiknya IPC menyerahkan pengelolaan CFS kepada swasta yang punya pasar. “IPC dan anak perusahaannya tidak akan mampu merebut jaringan pasar barang impor berstatus less than container load (LCL) untuk dipindahkan ke CFS yang berlokasi di dalam pelabuhan,” tuturnya.

Selama ini, lanjut Widijanto, yang menguasai pasar LCL adalah perusahaan konsolidasi atau forwarding anggota ALFI.

Dia mengatakan, saat ini perusahaan tersebut lebih banyak menggunakan CFS di luar pelabuhan. Apalagi, kehadiran PLB (Pusat Logistik Berikat) bisa membuat CFS dan depo peti kemas di dalam pelabuhan gulung tikar.

Saat ini untuk menampung uverbrengen atau Pindah Lokasi Penimbunan (PLP) terhadap peti kemas impor, lebih cepat dan lebih mudah menggunakan fasilitas PLB yang lokasinya berdekatan dengan kawasan industri.

“Jadi proses pemindahan barang ke PLB lebih mudah dan cepat, ketimbang overbrengen atau PLP ke depo,” katanya.

Sementara itu, layanan kargo impor berstatus LCL pada fasilitas CFS Center Tanjung Priok hingga kini tidak berjalan optimal alias mangkrak lantaran tidak mendapat dukungan maksimal dari pelaku usaha forwarder dan logistik di pelabuhan itu.

Berdasarkan pantauan Translogtoday, fasilitas CFS Centre yang berlokasi di gate 9 Pelabuhan Tanjung Priok hingga kini tidak ada aktivitas pemasukan dan pengeluaran kargo.

Hanya terpampang loket layanan billing CFS Centre pada fasilitas yang sudah dinyatakan beroperasi sejak akhir 2017 itu.

Lokasi Keliru

Adil Karim, Sekretaris Umum ALFI DKI Jakarta, mengungkapkan sejak awal pihaknya sudah mengingatkan bahwa lokasi CFS Centre di Tanjung Priok keliru.

Seharusnya, menurut dia, apabila mau menyiapkan fasilitas semacam itu jangan di dalam pelabuhan karena akan menyebabkan kemacetan, tetapi siapkan di luar pelabuhan.

“Kalau di dalam pelabuhan tidak efisien karena sekarang saja kondisinya macet apalagi kalau ada CFS Centre. Jadi kami rasa para pelaku usaha logistik di Priok juga mempertimbangkan faktor efisiensi itu sehingga tidak menggunakan fasilitas tersebut,” ujarnya.

Adil mengatakan, layanan kargo impor bestatus LCL saat ini sudah dilayani di sejumlah fasilitas pergudangan di luar pelabuhan yang masih masuk wilayah pabean dan cukai Pelabuhan Tanjung Priok.

“Pada praktiknya, layanan kargo impor LCL yang ada di luar pelabuhan tidak ada masalah mengingat layanan ini kan sifatnya business to business antara forwarder, pemilik gudang dan pemilik barang. Jadi kalau mau dipusatkan hanya di satu tempat saja cukup sulit,” kata Adil.

Sejak November 2017, IPC membuka CFS Centre di Tanjung Priok yang merupakan bagian program penataan pelabuhan guna mempercepat arus barang impor berstatus LCL dari dan ke pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

CFS Center Tanjung Priok merupakan area pusat konsolidasi kargo untuk barang impor berstatus LCL yang dilayani melalui pelabuhan tersebut setelah kontainer dibongkar dari kapal di terminal peti kemas.(ri)