Arsip Tag: Pelabuhan Tanjung Priok

Rekomendasi KADIN : Kontainer Impor Limbah Agar Dikeluarkan Dari Priok

ALFIJAK– Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia menilai keberadaan
ribuan kontainer impor berisi limbah plastik yang diduga mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3) di Pelabuhan Tanjung Priok, sudah menimbulkan ketidakpastian bisnis dan mengganggu kelancaran arus barang di pelabuhan.

Oleh karenanya Kadin mendesak supaya kontainer bermasalah itu segera dikeluarkan dari kawasan pabean pelabuhan Priok atau di rilis oleh Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

“Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar segera melakukan pemeriksaan terhadap ribuan kontainer impor berisi limbah plastik yang diduga mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3) di Pelabuhan Tanjung Priok itu,” ujar Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia bidang Perdagangan, Benny Sutrisno, saat memimpin rapat pertemuan stakeholders dan asosiasi terkait dalam menyelesaikan persoalan mangkraknya ribuan kontainer bermasalah itu, di Menara Kadin pada Senin (23/12/2019).

Kadin menilai mangkraknya ribuan kontainer di pelabuhan Priok itu telah menyebabkan ketidakpastian bisnis, gangguan kelancaraan arus barang dan mencemari lingkungan pelabuhan.

“Setelah dirilis keluar pelabuhan, dalam kasus kontainer impor limbah plastik yang diduga mengandung B3 itu, Kementerian KLHK juga harus segera memilah mana kontainer yang positif mengandung B3 dan mana yang tidak,” ucap Benny.

Dia mengatakan, Kadin Indonesia akan menyurati Menko Perekonomian dan Dirjen Bea dan Cukai terhadap penyelesaian kasus ini dengan memberikan rekomendasi supaya kontainer-kontainer impor bermasalah itu bisa langsung di rilis (dilepas) dan dikeluarkan dari pelabuhan.

Terhadap kontainer limbah plastik yang diduga mengandung B3 sudah mangkrak lebih dari 150 hari di pelabuhan Priok itu, Kadin juga mengusulkan supaya kontainer-kontainer tersebut dipindahkan ke area/lahan milik importir, serta dikelompokkan.

“Intinya, Kadin Indonesia mendesak supaya tidak ada lagi kontainer-kontainer tersebut di wilayah pabean pelabuhan Tanjung Priok mengingat berpotensi mengganggu kelancaran arus barang,” kata Benny.

Laporan Surveyor

Kadin Indonesia juga mempertanyakan hasil pemeriksaan surveyor yang dilakukan di pelabuhan pemuatan kontainer-kontainer berisi limbah plastik.

“Pasalnya, apabila telah memperoleh laporan surveyor (LS) yang menyatakan kontainer tersebut tidak mengandung B3 maka tidak terjadi masalah seperti sekarang ini,” ujar Benny.

Sebelumnya, Kadin Indonesia juga telah merekomendasikan membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) untuk menyelesaikan masih menumpuknya importasi kontainer berisi plastik yang diduga mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3) itu.

Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Veri Anggriono mengatakan, instansinya telah setuju agar ribuan kontainer impor bermasalah itu dirilis keluar pelabuhan.

“Rilis saja kontainer-kontainer itu ke gudang pemiliknya dan dibuka bersama oleh instansi terkait untuk di periksa. Yang bahan baku silahkan digunakan untuk industri sedangkan yang terkontaminasi limbah B3 bisa di reekspor atau di musnahkan,”ujar Veri.

Veri mengatakan, hal ini penting dilakukan guna memberikan kepastian terhadap kontainer-kontainer impor untuk kelangsungan bahan baku menopang industri plastik yang orientasi ekspor.

Berdasarkan data Ditjen Bea dan Cukai, di Pelabuhan Tanjung Priok, masih terdapat 1.024 bok kontainer impor yang diduga berisi limbah plastik. Dari jumlah itu, sebanyak 14 kontainer memenuhi syarat, 2 kontainer telah di reekspor oleh PT PDPM, sementara 1.008 kontainer belum diajukan pemberitahuan pabeannya.

Kontainer-kontainer limbah plastik itu masuk dari berbagai negara antara lain; Australia, Belgia, Perancis, Jerman, Yunani, Belanda, Slovenia, Amerika Serikat, Selandia Baru, HongKong, dan United Kingdom.

Sekjen Indonesia Maritime, Transportation and Logistik Watch (IMLOW) Achmad Ridwan Tentowi mengatakan setuju dengan rekomendasi Kadin Indonesia untuk merilis kontainer-kontainer impor bermasalah itu segera dikeluarkan dari kawasan pabean pelabuhan Priok.

“Sebab berlarutnya penanganan kasus importasi diduga limbah itu berpotensi ancaman pencemaran lingkungan di terminal peti kemas ataupun pelabuhan Priok dan mencoreng keberadaan pelabuhan Priok dimata internasional yang sudah menerapkan ISPS code,” ujar Ridwan.

Menurut Ridwan, keberadaan kontainer-kontainer limbah plastik diduga mengandung B3 bisa menyebabkan potensi bahaya ataupun mengancam keselamatan pelabuhan dan bertentangan dengan ISPS code.

Pada Rapat di kantor Kadin Indonesia itu juga dibahas soal tehnis biaya-biaya yang muncul dalam kegiatan rilis ribuan kontainer impor bermasalah di pelabuhan Priok itu yang nantinya dapat diselesaikan secara business to business antara terminal di pelabuhan, tempat penimbunan sementara (TPS), pelayaran, dan pihak importirnya.(#)

ALFI Usul eks JICT-2 Bisa Layani Kontainer Domestik

Ketua ALFI DKI, Widijanto

JAKARTA- Alfijak : Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyatakan fasilitas eks JICT-2, dikawasan pelabuhan Tanjung Priok dijadikan sebagai terminal kontainer untuk melayani kapal peti kemas domestik/antar pulau.

“Ketimbang idle, sebaiknya eks JICT-2 dimanfaatkan untuk pelayanan kapal kontainer domestik. Karena saya dengar draft dermaganya kini hanya mampu untuk disandari kapal berkapasitas kurang dari 1.000 TEUs,”ujar Widijanto, Ketua DPW ALFI DKI Jakarta.

Dia mengatakan, kendati begitu rencana pengaktifan kembali fungsi eks JICT-2 itu mesti melalui kajian mendalam agar tidak menimbulkan masalah baru berupa kemacetan lalu lintas trucking di dalam pelabuhan Tanjung Priok sehingga berpotensi mengganggu kegiatan logistik.

Saat ini fasilitas container yard di terminal JICT-2 digunakan sebagai lahan parkir sementara trucking pengangkut peti kemas guna menghidari kemacetan dan kepadatan lalu lintas truk trailler yang hendak masuk melayani bongkar muat di Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok.

Sebagaimana diketahui, letak Terminal 3 Priok dan eks terminal JICT-2 itu berdampingan. Adapun dermaga terminal JICT-2 selama ini kerap dimanfaatkan untuk melayani kapal-kapal tamu negara maupun kapal penelitian.

“Fasilitas eks terminal JICT-2 memang sudah semestinya difungsikan lagi sebagai terminal kontainer. Tetapi perlu diperhatikan bagaimana soal kemacetan trucking yang bakal muncul nantinya,”papar Widijanto.

Dia mengatakan, Pelabuhan Tanjung Priok memerlukan terminal khusus layanan kontainer domestik dan tarifnya agar diatur ulang supaya lebih kompetitif.

Sebelumnya, manajemen Jakarta International Container Terminal (JICT) menegaskan bahwa pengelolaan eks terminal JICT-2, di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok saat ini dilakukan oleh PT.Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II/IPC.

“Terminal JICT-2 itu akan dikelola oleh Pelindo II,” ujar Wakil Dirut PT JICT, Riza Erivan.

Dia mengatakan, kini sedang di inventarisasi aset yang ada di fasilitas JICT-2 itu, termasuk soal dermaga eksisting maupun seluruh peralatan yang ada di terminal itu.

PT.Pelabuhan Indonesia II/IPC melalui Manajemen Pelabuhan Tanjung Priok, disebut-sebut telah menjajaki rencana pengaktifan kembali fungsi eks JICT-2 tersebut, dan berkonsultasi dengan para pengguna jasa di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu, salah satunya dengan operator truk trailler.

Gemilang Tarigan, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) mengatakan, asosiasinya sudah diajak bicara oleh manajemen Pelindo II cabang Tanjung Priok mengenai memfungsikan kembali fasilitas JICT-2 sebagai terminal peti kemas.(ri)

Jelang Nataru, ALFI Ingatkan Antisipasi Lonjakan Arus Barang

Widijanto Ketua DPW ALFI DKI Jakarta

ALFIJAK- Pelaku usaha logistik mengharapkan instansi terkait maupun pengelola dan operator pelabuhan di Tanjung Priok mengantisipasi sejak dini kemungkinan adanya lonjakan arus barang dan peti kemas menghadapi Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2020 (Nataru).

Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Widijanto mengatakan, seperti tahun-tahun sebelumnya, penanganan arus barang dan logistik di pelabuhan Priok mengalami lonjakan saat Natal dan Tahun Baru tersebut.

“Hal ini perlu di antisipasi sejak dini supaya tidak menimbulkan kepadatan atau stagnasi di pelabuhan Priok,” ujar Widijanto.

Dia mengatakan, adanya hari libur dan cuti bersama pada saat hari Raya Natal dan Tahun Baru, biasanya diikuti banyaknya pabrik dan industri yang juga libur.

Makanya, imbuh dia, ALFI mengimbau kepada industri maupun pabrik yang menjadi hinterland pelabuhan Priok tetap beroperasi supaya tidak terjadi penumpukan barang di pelabuhan akibat tidak bisa delivery keluar pelabuhan yang ujung-ujungnya berpotensi biaya tinggi.

Sedangkan dari pihak pelabuhan, kata Widijanto, sesuai aturan yang ada bahwa apabila terjadi libur hari-hari besar nasional maka supaya tidak mengenakan tarif progresif penumpukan peti kemas di pelabuhan.

“Oleh sebab itu, instansi terkait dan operator pelabuhan di Priok perlu mengajak kordinasi para pelaku usaha dalam upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya lonjakan arus barang tersebut,” ucapnya.

Disisi lain, Widijanto juga mengapresiasi layanan kegiatan pemeriksaan fisik peti kemas kategori jalur merah di lokasi TPFT Graha Segara pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, yang saat ini semakin membaik.

“Kalau volume peti kemas jalur merah meningkat harus di imbangi dengan kesiapan SDM pemeriksanya dari Bea dan Cukai,”paparnya.

Berdasarkan data yang diperoleh, arus barang dan peti kemas internasional di sejumlah fasilitas terminal kontainer pelabuhan Priok sepanjang tahun 2019 masih relatif stabil.

Saat ini, di pelabuhan Tanjung Priok terdapat lima fasilitas terminal peti kemas internasional yakni; Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja, New Priok Container Terminal-One (NPCT-1), Terminal Mustika Alam Lestari (MAL) dan Terminal 3 Pelabuhan Priok.

Di Jakarta International Container Terminal (JICT) misalnya, selama Januari-September 2019, volume arus peti kemas melalui terminal itu telah mencapai 1.540.205 twenty foot equivalent units (TEUs), sedangkan di TPK Koja mencapai 662.003 TEUs.(ri)

Ini Alasan IPC Sulit Kelola CFS Centre di Priok

Pemilik barang harus berani tolak kutipan jaminan kontainer

JAKARTA-Alfijak :PT Pelabuhan Indonesia II/IPC dinilai tidak akan mampu mengelola fasilitas Container Freight Station (CFS) di Pelabuhan Tanjung Priok.

“Hingga kini fasilitas CFS di dalam pelabuhan kosong, sehingga aset negara menjadi mubazir,” ujar Widijanto, Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia (ALFI), Rabu (11/9/2019).

Menurut dia, sebaiknya IPC menyerahkan pengelolaan CFS kepada swasta yang punya pasar. “IPC dan anak perusahaannya tidak akan mampu merebut jaringan pasar barang impor berstatus less than container load (LCL) untuk dipindahkan ke CFS yang berlokasi di dalam pelabuhan,” tuturnya.

Selama ini, lanjut Widijanto, yang menguasai pasar LCL adalah perusahaan konsolidasi atau forwarding anggota ALFI.

Dia mengatakan, saat ini perusahaan tersebut lebih banyak menggunakan CFS di luar pelabuhan. Apalagi, kehadiran PLB (Pusat Logistik Berikat) bisa membuat CFS dan depo peti kemas di dalam pelabuhan gulung tikar.

Saat ini untuk menampung uverbrengen atau Pindah Lokasi Penimbunan (PLP) terhadap peti kemas impor, lebih cepat dan lebih mudah menggunakan fasilitas PLB yang lokasinya berdekatan dengan kawasan industri.

“Jadi proses pemindahan barang ke PLB lebih mudah dan cepat, ketimbang overbrengen atau PLP ke depo,” katanya.

Sementara itu, layanan kargo impor berstatus LCL pada fasilitas CFS Center Tanjung Priok hingga kini tidak berjalan optimal alias mangkrak lantaran tidak mendapat dukungan maksimal dari pelaku usaha forwarder dan logistik di pelabuhan itu.

Berdasarkan pantauan Translogtoday, fasilitas CFS Centre yang berlokasi di gate 9 Pelabuhan Tanjung Priok hingga kini tidak ada aktivitas pemasukan dan pengeluaran kargo.

Hanya terpampang loket layanan billing CFS Centre pada fasilitas yang sudah dinyatakan beroperasi sejak akhir 2017 itu.

Lokasi Keliru

Adil Karim, Sekretaris Umum ALFI DKI Jakarta, mengungkapkan sejak awal pihaknya sudah mengingatkan bahwa lokasi CFS Centre di Tanjung Priok keliru.

Seharusnya, menurut dia, apabila mau menyiapkan fasilitas semacam itu jangan di dalam pelabuhan karena akan menyebabkan kemacetan, tetapi siapkan di luar pelabuhan.

“Kalau di dalam pelabuhan tidak efisien karena sekarang saja kondisinya macet apalagi kalau ada CFS Centre. Jadi kami rasa para pelaku usaha logistik di Priok juga mempertimbangkan faktor efisiensi itu sehingga tidak menggunakan fasilitas tersebut,” ujarnya.

Adil mengatakan, layanan kargo impor bestatus LCL saat ini sudah dilayani di sejumlah fasilitas pergudangan di luar pelabuhan yang masih masuk wilayah pabean dan cukai Pelabuhan Tanjung Priok.

“Pada praktiknya, layanan kargo impor LCL yang ada di luar pelabuhan tidak ada masalah mengingat layanan ini kan sifatnya business to business antara forwarder, pemilik gudang dan pemilik barang. Jadi kalau mau dipusatkan hanya di satu tempat saja cukup sulit,” kata Adil.

Sejak November 2017, IPC membuka CFS Centre di Tanjung Priok yang merupakan bagian program penataan pelabuhan guna mempercepat arus barang impor berstatus LCL dari dan ke pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

CFS Center Tanjung Priok merupakan area pusat konsolidasi kargo untuk barang impor berstatus LCL yang dilayani melalui pelabuhan tersebut setelah kontainer dibongkar dari kapal di terminal peti kemas.(ri)

ALFI : Kontainer Limbah Impor di Priok, Ganggu Logistik & Picu Long Stay

JAKARTA- Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyatakan, menumpuknya ratusan kontainer impor yang diduga berisi sampah atau limbah plastik di Pelabuhan Tanjung Priok, berpotensi mengganggu kelancaran arus barang di pelabuhan itu.

Sektretaris Wilayah DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, berlarutnya penanganan masalah tersebut akan manambah semakin banyak kontainer long stay yang dibiarkan menumpuk di lini satu pelabuhan, sehingga kondisi pelabuhan atau yard occupancy ratio (YOR) lebih padat.

“Importitnya yang masukin limbah itu mesti di tinjau ulang oleh Pemerintah. Disisi lain Kementetian Linggkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) juga mesti turun tangan. Segera KLH bersikap tegas, lakukan inspeksi kontainer itu dan putuskan mau di rilis keluar pelabuhan atau di reekspor,”ujarnya, pada Rabu (11/9/2019).

Adil mengatakan, seharusnya nama importirnya sudah ada di data bc 1.1 yang dikeluarkan Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok, selai itu bisa dilihat dari manifest importasinya.

Menumpuknya ratusan kontainer yang terlalu lama di pelabuhan, kata Adil, sangat berpotensi memengaruhi kelancaran arus barang dan logistik dari dan ke pelabuhan Priok akibat kepadatan pada yard occupancy ratio (YOR) di terminal peti kemas maupun di TPS.

Saat ini, di Pelabuhan Tanjung Priok terdapat lima fasilitas terminal peti kemas yang layani ekspor impor yakni: Jakarta International Container Terminal (JICT), Terminal Peti Kemas Koja, New Priok Container Terminal One (NPCT-1), Terminal Mustika Alam Lestari (MAL), dan Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok

“Masalah barang longstay termasuk ratusan importasi limbah melalui Priok ini memang harus ada penanganan segera.Jangan sampai pelabuhan stagnasi,”ucap Adil.

Sebelumnya, Wakil Direktur Utama PT Jakarta International Container Terminal (JICT) Riza Erivan mengatakan, pihaknya belum mengetahui berapa jumlah kontainer yang diduga berisi limbah impor itu lantaran pihaknya masih menunggu detail dari Bea dan Cukai Tanjung Priok.

“Karena secara teknis kami tidak tahu isi atau manifest dari kontener tersebut, apakah limbah atau bukan,”ucapnya.

Sementara itu, Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok, menyatakan ratusan kontainer impor diduga berisi sampah/limbah plastik yang sampai saat ini masih tertahan di pelabuhan Tanjung Priok, lantaran pengurusan perizinan importasi tersebut belum selesai.

“Itu barang belum di urus dan tujuan ke perusahaan di Tanggerang di bawah pengawasan kanwil Bea dan Cukai Provinsi Banten,” ujar Dwi Teguh Wibowo, Kepala KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok, dikonfirmasi pada Selasa (10/9/2019).

Dia juga mengatakan, posisi kontainer impor tersebut bukan hanya berada di lapangan penumpukan kontainer di satu terminal peti kemas saja, tetapi juga telah menyebar di beberapa tempat penimbunan sementara atau TPS wilayah pabean Tanjung Priok.(ri)

60% Kapal Asing  Setop Jaminan Kontainer, Ini Kata ALFI

Widijanto Ketua DPW ALFI DKI Jakarta

JAKARTA- Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta mengungkapkan, sebanyak 15 pelayaran asing atau 60% dari sekitar 25 pelayaran asing yang melayani pengangkutan ekspor impor di Prlabuhan Tanjung Priok, kini sudah tidak lagi mengutip uang jaminan kontainer impor.

“Sedangkan sisanya atau 40%-nya masih mengutip jaminan kontainer. Berdasarkan data yang kami peroleh di Priok ada sekitar 25 perusahaan pelayaran asing yang secara reguler layani ekspor impor,”ujar Ketua DPW ALFI DKI Jakarta, Widijanto, dikutip pada Senin (2/9/2019).

ALFI, imbuhnya, mengapresiasi pelayaran asing yang sudah tidak mengutip jaminan kontainer tersebut. Kendati begitu, dia berharap kedepan semua pelayaran asing (100%) tidak mengutip uang jaminan tersebut.

Widijanto mengungkapkan, 15 pelayaran asing yang menyetop pungutan uang jaminan kontainer impor tersebut antara lain; Ocean Network Express (ONE) gabungan 3 shipping line Jepang (NYK, Mitsui dan KLine).

Selain itu, Orient Overseas Container Line (OOCL), Mediterranean Shipping Company (MSC), Maersk Line, Safe Marine, Happag Lloyd, STIC, APL, CMA, MCC, CNC, Arpeni, Sinokor, KMTC Line, dan Yang Ming.

Widijanto mengatakan saat Surat Edaran (SE) Dirjen Hubla No: Um 003/40 /II /DJPL -17 tanggal 19/5/2017 tentang penghapusan uang jaminan kontainer dikeluarkan dan dimasukkan dalam Paket Kebijakan Ekonomi Penerintah tahap XV, 15 Juni 2017 , tercatat baru enam dari 25 pelayaran asing yang menghentikan pungutan uang jaminan kontainer impor.

Namun, ujar Widijanto selain informasi menggembirakan soal pelayaran asing yang menghentikan pungutan uang jaminan kontainer bertambah, ada info yang mengkhawatirkan para pebisnis, yakni ada kutipan baru dengan istilah lain.

Sebelumnya, Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) DKI Jakarta, merilis sejumlah pungutan tak jelas atau kategori liar yang masih terjadi dilakukan oleh perusahaan agen pelayaran asing pengangkut ekspor impor pada aktivitas importasi di pelabuhan Priok.

Pungutan liar itu antara lain; biaya EHS (equipment handling surcharges) , biaya EHC (equipment handling cost), uang jaminan kontainer impor, biaya surveyor, administrasi impor, dokumen fee, dan lain sebagainya.(ri)

ALFI : Uang Jaminan Kontainer Impor Masih Hantui Pebisnis di Priok

Widijanto Ketua DPW ALFI DKI Jakarta

JAKARTA- Kutipan uang jaminan kontainer untuk kegiatan importasi oleh agen pelayaran asing di pelabuhan Tanjung Priok masih terus terjadi.

Kondisi ini dinilai pebisnis sangat membebani cost logistik sehingga menghambat daya saing komoditi nasional yang dikapalkan melalui pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Widijanto mengatakan, adanya kutipan uang jaminan kontener secara langsung (cash) itu masih dialami perusahaan forwarder dan logistik maupun pengurusan jasa kepabeanan (PPJK) yang mewakili pemilik barang di pelabuhan Priok.

Padahal, imbuhnya, uang jaminan kontainer impor dapat di-cover melalui asuransi, dan olehkarenanya Kementerian Perhubungan melalui Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok harus tegas menegakkan aturan sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Perhubungan Laut, Kemenhub No: Um 003/40 /II /DJPL -17 tentang penghapusan uang jaminan kontainer.

Widijanto mengatakan, agen pelayaran asing yang menolak mematuhi ketentuan beleid itu semestinya dikenai sanksi tegas oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Priok.

“Bila perlu kapal asing jangan boleh sandar kalau gak mau ikutin aturan yang telah ditetapkan Kemenhub.Ini kan negara hukum siapapun mesti memetuhinya termasuk kapal-kapal asing yang masuk ke pelabuhan Priok,”ujarnya kepada beritakapal.com, pada Rabu (14/8/2019).

Selain harus tegas terhadap pelayaran asing, kata Widijanto, semua stake holder terlibat dengan pengambilan dokumen delivery DO Online antara lain, Perbankan, Bea Cukai , Pelayaran , Terminal, Tempat Penimbunan Sementara (TPS), maupun Depo harus melaksanakan kerja 24 jam sehari/ 7 hari seminggu (24/7).

“Semua aturan yang sudah dibuat seperti penghapusan uang jaminan kontainer cuma jadi macan ompong kalau gak ada tindaklanjut pengawasan dan sanksi tegas dilapangan,”paparnya.

Sebelumnya, Gabungan importir nasional Indonesia (GINSI) menyatakan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) perlu mengambil langkah tegas terhadap pihak agen kapal asing yang hingga kini masih mengutip uang jaminan kontainer dalam kegiatan importasi di pelabuhan secara tunai.

“Ginsi sudah melaporkan dan menyampaikan datanya kepada Kemenhub, kita minta dibedah saya, pihak mana yang mengkontribusi biaya tinggi logistik selama ini,”ujar Sekjen BPP GINSI, Erwin Taufan.

Menurut Taufan, sesuai dengan SK Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, uang jaminan kontainer tidak lagi berbentuk uang tunai yang disetorkan kepada pelayaran asing pengangkut impor melalui agennya di Indonesia.

Tetapi, uang jaminan kontainer itu bisa berupa surat pernyataan dari pemilik barang maupun perwakilan yang mengurus barang itu, atau melalui insurance guaranty.(ri)