Arsip Tag: Yukki Nugrahawan Hanafi

ALFI Siap Distribusikan Logistik Vaksin Covid-19

ALFIJAK : Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia mengusulkan pentingnya kerjasama intensif dalam kegiatan distribusi logistik Vaksin Covid-19.

Ketua Umum  DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi menilai logistik dan distribusi vaksin covid-19 sudah seharusnya menjadi pekerjaan bersama.

Pasalnya, kata dia, estimasi kapasitas distribusi vaksin nasional per tahunnya hanya sebanyak 43,9 juta dosis. Artinya, dalam keadaan normal, jumlah vaksin covid-19 selesai didistribusikan dalam 9-10 tahun.

“Oleh karenanya pemerintah harus memiliki pola disribusi yang matang dan terperinci. Distribusi vaksin tidak bisa dilakukan menggunakan jalur logistik biasa, harus ada pembenahan jika pemerintah ingin distribusi berlangsung lancar,” ujar Yukki melalui keterangan pers-nya, pada Jumat (15/1/2021).

Melihat skalanya yang raksasa dan harus dilakukan secara cepat, dia berpendapat bahwa logistik vaksin kali ini harus dilakukan bersama, bahu-membahu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta.

Jika pihaknya akan dilibatkan dalam distribusi vaksin covid-19, Yukki mengusulkan beberapa ide distribusi untuk pemerintah dari skema atau pola pengiriman, infrastruktur dan fasilitas, hingga sistem yang digunakan.

Yukki mengusulkan agar pemerintah menentukan beberapa titik atau pusat penyaluran vaksin (hub) di kota-kota besar di Indonesia. Hub-hub ini lah yang akan bertanggungjawab menyalurkan vaksin covid-19 ke kabupaten/kota tertentu.

Kemudian, dari hub vaksin ditransportasikan ke Rumah Sakit (RS) tempat calon penerima vaksin dijadwalkan menerima penyuntikan.

Dia menyarankan untuk tidak menyimpan stok vaksin di Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi masing-masing karena fasilitas dan infrastruktur di setiap Dinkes tidak merata.

Menurutnya, pemerintah harus hati-hati dalam mengkaji penyetoran vaksin. Pasalnya, salah kalkulasi dapat berakibat fatal. Contohnya, jika vaksin disimpan di tempat yang tak memiliki fasilitas cold storage atau pendingin sesuai kebutuhan, vaksin berpotensi rusak dan tak dapat digunakan.

Perlu diingat bahwa Indonesia berencana menggunakan 7 vaksin berbeda, artinya ketentuan penyimpanan suhu pun bervariasi dari minus 5 derajat hingga minus 70 derajat celcius. Ketujuhanya yaitu vaksin racikan Sinovac, Bio Farma, Sinopharm, Novavax, Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca, dan Moderna.

Selain itu, dalam mentransportasikanya dari hub ke Rumah Sakit atau Puskesmas, vaksin harus disimpan di box atau container khusus yang telah mendapat sertifikasi cara pembuatan obat yang baik (CPOB) dan izin Badan POM. Vaksin tidak bisa disimpan di container dingin penyimpan  biasa.

Cold Storage

Yukki mengatakan hingga saat ini, belum ada satu badan tunggal yang mampu mengadakan cold storage atau container dalam jumlah sebesar ini. Karena itu, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan berbagai perusahaan swasta.

Dia juga menegaskan siap jika diminta mendatangkan container minus 60 derajat, meskipun kontainer seperti itu belum ada di Indonesia.

“Dalam hal ini pemerintah tidak perlu membeli, bisa (disewa) lewat kesepakatan. Karena ini untuk kebaikan bersama, nanti prosesnya bisa secara terbuka,” ucap Yukki.

Usulan lainnya, kata Yukki, adalah pola pengiriman berbasis teknologi. Dia menyebut monitoring sama pentingnya dengan pengadaan vaksinasi.

Satu-satunya cara agar monitoring dapat dilakukan secara real time adalah dengan mengandalkan digitalisasi. Dengan pola ini, ia menyebut setiap vaksin yang akan disuntikkan telah memiliki barcode yang ditujukan oleh individu tertentu.

“Sistem monitoring ini bisa digunakan untuk mengevaluasi. Misalnya, jika terjadi efek samping atau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), pemerintah dapat mengetahui vaksin apa yang disuntikkan kepada invididu yang mengalami KIPI,” ucapnya.

Yukki juga mengatakan, apabila fasilitas di daerah tertentu tidak memadai, maka dapat menyimpan vaksin di tempat-tempat yang memiliki tingkat pengamanan maksimal, contohnya bandara atau pelabuhan yang merupakan restricted area guna memudahkan monitoring oleh pemerintah.

“Transportasi baru akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal dalam sistem, sehingga vaksin tidak lama mengendap di Dinkes atau pusat kesehatan yang mungkin sistem pengamanannya tidak terjamin,” tuturnya.

Selain itu, perlu disiapkan pengolahan dan pemusnahan limbah pasca vaksinasi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bersama atau oknum nakal yang memanfaatkan keadaan.(red)

Catatan Akhir Tahun Sektor Logistik : Merajut Asa di Tengah Pandemi

Selama dekade 10 tahun terakhir (2008 s/d 2019), gejolak ekonomi dunia pada umumnya bersumber dari sektor keuangan, energi maupun perdagangan. Tetapi, gejolak ataupun krisis-krisis itu tidak begitu nyata menekan sisi permintaan dan penawaran (demand and supply).

Namun, dipenghujung 2019 atau memasuki awal 2020, hampir seluruh negara di dunia tersentak karena berhadapan dengan wabah corona virus (Covid-19), dimana gejolak ini bersumber dari sektor kesehatan dan melumpuhkan perekonomian karena menekan kinerja sisi demand and supply.

“Kondisi tersebut mengkhawatirkan karena perekonomian dunia belum berpengalaman menangani Covid-19,” ujar Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki N Hanafi.

Dia mengutarakan, ditengah persoalan kedaruratan kesehatan yang disebabkan Covid-19 tersebut, sejumlah negara di dunia termasuk Indonesia kini tetap mencanangkan optimisme dengan komitmen menerapkan protokol kesehatan agar perekonomian akan kembali membaik dimasa-masa mendatang.

Bahkan, pihak dana moneter internasional (International Monetery Fund/IMF) melalui Worl Economic Outloook- nya pada medio Oktober 2020 telah merevisi pertumbuhan ekonomi dunia dari sebelumnya -5,5% menjadi -4,4% karena perjalanan perekonomian di tahun depan masih agak rumit (a long and difficult accent).

Sementara itu, kinerja ekonomi dunia pada tahun 2020, hanya Cina yang tumbuh positif sementara 5 negara Asean (Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam dan Indonesia) masih negatif.

“Oleh karenanya kita harus optimistis dan berusaha sekuat tenaga secara bersama-sama agar pertumbuhan ekonomi di Indonesia mampu kembali bangkit pada tahun 2021,” ujar Yukki.

Anatomi Resesi

Yukki yang juga menjabat Chairman Asean Federation of Forwarders Association (AFFA) itu menjabarkan, bahwa secara teori, anatomi resesi yang diakibatkan Pandemi Covod-19 sangatlah berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya karena dampak yang ditimbulkan juga berbeda terutama terhadap sektor manufaktur.

Sementara itu, dari sisi keuangan perbankan, dana pihak ketiga di perbankan (BUMN dan Swasta) meningkat tajam, sementara kredit menurun. Hal ini menunjukkan kecenderungan berinvestasi menurun.

Kendati begitu, imbuhnya, tidak semua sektor mengalami penurunan akibat Pandemi Covid-19 di tahun 2020 itu. Adapun sektor yang justru mengalami pertumbuhan seperti sektor informasi dan tehnologi (IT), komunikasi, kesehatan dan pertanian. Bahkan sejak Agustus 2020, sektor-sektor tersebut justru alami pertumbuhan signifikan meskipun pada bulan-bulan sebelumnya sempat menghadapi tekanan imbas Covid-19.

“Imbas Covid-19 juga telah memengaruhi perilaku industri logistik dimana bacward and forward linkage sektor logistik kepada industri sangat kuat. Ini artinya, jika ada penurunan atau kenaikan aktivitas industri, maka aktivitas logistik akan mengalami penurunan atau kenaikan yang lebih besar,” ucap Yukki.

Daya Saing & Isue Strategis

Pada pertengahan Oktober 2020, telah ditandatangani Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) oleh 15 negara yang terdiri dari 10 negqra Asean ditambah Cina, Jepang, Korea Selatan, Australia dan Selandia Baru.

RCEP juga menyampaikan ukuran-ukuran ekonomi dari fakta ke 15 negara tersebut, antara lain; merepresentasikan 29,6% populasi dunia, 27,4% perdagangan dunia dan 30,2% PDB dunia serta 29,8% FDI dunia.

Dikatakan Yukki, hal tersebut menunjukkan market size yang sangat besar, termasuk oppurtunity yang juga besar, sehingga isue-isue mengenai daya saing menjadi keniscayaan.

Sementara itu, memasuki kwartal terakhir di tahun 2020, pebisnis logistik dan stakeholders dikejutkan dengan persoalan international shipment yang dipicu masalah kelangkaan peti kemas/kontainer.

Padahal selama ini, imbuhnya, international shipment sangat dipengaruhi oleh perdagangan dari dan ke USA. Sementara disisi lain, angkutan intra Asia dianggap kurang menguntungkan (shallow margin) sehingga secara urutan daya tarik angkutan adalah menuju USA, Eropa, baru kemudian Intra Asia.

Kelangkaan peti kemas juga dialami sejumlah negara di Asia termasuk Indonesia yang disebabkan (salah satunya) akibat faktor menurunnya perdagangan global termasuk aktivitas ekspor USA mengakibatkan industri shipping global merasionalisasi biaya dengan melakukan pending shipment/omission.

Yukki memaparkan, persoalan tersebut semakin rumit, tatkala importasi oleh USA yang tidak diimbangi dengan kegiatan ekspornya, sehingga mengakibatkan peti kemas eks-impor tertahan di negara itu dan terjadi kelangkaan peti kemas secara global, termasul di Indonesia.

Disisi lain, wacana intervensi pemerintah untuk mengatasi masalah kelangkaan peti kemas tersebut kurang efektif apabila menggunakan insentif karena memerlukan biaya besar.

“Pasalnya, kondisi semacam ini secara alami akan normal lagi pada saat perdagangan duna sudah pulih kembali sesuai mekanisme pasar,” kata Yukki.

Dia juga mengungkapkan, mahalnya angkutan untuk international shipment atau incompetitiveness angkutan dari dan ke Indonesia, cenderung dipengaruhi perilaku industri dan perdagangan Indonesia, dimana importasinya adalah heavy cargo yang menggunakan peti kemas berukuran 20 feet, sementara untuk ekspor umumnya menggunakan peti kemas 40 feet seperti pada pengapalan komoditi alas kaki, elektronik dan furniture.

Sehingga setiap kali kegiatan impor harua merepo peti kemas 20 feet dan untuk keperluan ekspor harus mendatangkan peti kemas kosong 40 feet yang semuanya diperhitungkan dalam tatif angkut atau freight.

“Namun, dibalik semua tantangan dan persoalan yang telah sama-sama kita hadapi di sepanjang tahun 2020, dapat diambil hikmahnya sebagai modal motivasi pelaku usaha khususnya disektor logistik dalam melangkah pada tahun depan,” ucapnya.(red)

ALFI Gelar Survey Imbas Pandemi Terhadap Usaha Logistik

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) melaksanakan survey dampak Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini terhadap usaha logistik di Indonesia.

Survey tersebut ditargetkan melibatkan seluruh perusahaan forwarder dan logistik anggota ALFI di seluruh wilayah Indonesia.

Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, maksud dan tujuan dilakukannya survey itu guna mendata lebih detail dampak Pandemi saat ini sebagai bahan analisis yang akan disampaikan ALFI kepada Pemerintah dan instansi terkait dalam penyiapan kebijakan yang lebih komprehensif di sektor logistik saat ini maupun pasca Pandemi.

Selain itu, kegiatan survey tersebut juga dapat dijadikan bahan rujukan internal anggota dan asosiasi memgenai sejauh mana dampak Pandemi itu, seberapa banyak perusahaan yang kemungkinan berhenti operasional atau berapa banyak perusahaan yang justru alami pertumbuhan.

“Hasil Survey tersebut akan kami rekapitulasi terlebih dahulu sebelum kami sampaikan sebagai masuka ke Pemerintah. Survey ini telah kami lakukan sejak awal bulan Agustus ini dan rencananya berlangsung selama satu bulan. Kami berharap dan mengimbau perusahaan anggota ALFI turut aktif berpartisipasi dalam kegiatan survey tersebut,” ujar Yukki.

Yukki yang menjabat Chairman Asean Federation of Forwarders Associations (AFFA) itu menambahkan, kegiatan logistik sudah dipastikan akan berkontraksi paling dalam secara persentase akibat Pandemi Covid-19, lantaran aktivitaa logistik berkaitan erat dengan hampir semua kegiatan ekonomi.

Kendati begitu, imbuhnya, kegiatan logistik tetap harus jalan dalam kondisi apapu dan idealnya tidak ada pembatasan, namun dengan tetap mengikuti protokol kesehatan

“Kami bisa lihat di bidang pariwisata saja logistik yang mendukung kegiatan ini bisa dilihat sangat tajam penurunannya, bahkan kedua terbesar setelah bidang transportasi dan pergudangan,”ujarnya.

Dia mengatakan, sektor transportasi menjadi penekan laju pertumbuhan ekonomi kuartal II/2020, kegiatan transportasi berkontraksi karena menjadi akumulasi dari penurunan seluruh sektor yang menurun.

Disisi lain, moda transportasi angkutan udara yang terbesar diikuti kereta api, angkutan laut, dan darat. Khusus angkutan darat secara persentase mengalami penurunan 35 persen.

Yukki menegaskan bahwa kesehatan memang yang terpenting, tetapi menjaga perekonomian masih tetap berjalan juga penting. Pasalnya, tidak ada jalan lain bahwa pertumbuhan ekonomi didorong oleh konsumsi.

Disisi lain, kata dia, daya beli masyarakat menjadi kunci yang harus dijaga pertumbuhannya. Dengan begitu, efek domino akan terjadi dan seluruh sektor lapangan usaha kembali meningkat.

“Selain itu kemudahan dalam berinvestasi bagi pengusaha nasional perlu dikedepankan,” ucap Yukki.(red)

Aktivitas Logistik Ini Justru Tumbuh Saat Pandemi

ALFIJAK – Pandemi Covid-19 berdampak besar pada dunia usaha. Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) terbaru Bank Indonesia memperlihatkan bahwa kegiatan usaha pada triwulan I tahun ini mengalami penurunan.

Penurunan terjadi pada sejumlah sektor ekonomi seperti sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor pertambangan, sektor pengangkutan dan komunikasi, serta sektor konstruksi.

“Namun bersamaan dengan sejumlah kegiatan usaha logistik yang terpuruk selama masa pandemi itu, justru ada beberapa kegiatan logistik yang masih mampu bertahan, bahkan cenderung tumbuh,” ujar Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, kepada beritakapal.com, pada Jumat (5/6/2020).

Dia mengungkapkan, kegiatan logistik yang masih bisa bertahan bahkan menghalami pertumbuhan positif hingga masa New Normal dan Next Normal antara lain;
Jasa Logistik e-Commerce, Jasa Angkutan Barang Kiriman (Courier Service), Jasa Pergudangan Bahan Pokok dan Barang Retail, serta Jasa Layanan Logistik berkaitan dengan Transaksi B to C (Business to Consumer) dan C to C (Consumer to Consumer).

Selain itu, imbuhnya, perusahaan yang menyediakan layanan end-to-end yang dilakukan mulai dari menyiapkan sekaligus mengoperasikan akun official store di berbagai situs e-commerce, merancang dan mengeksekusi pemasaran digital, menyediakan tim CS, hingga layanan warehouse dan fulfillment.

“Selain itu para pemain logistik baik dari startup maupun konvensional /dailysocial,” ujar Yukki yang juga menjabat Chairman Asean Federation of Forwarders Association (AFFA).

Kontraksi Industri

Sementara itu, Bank Indonesia melaporkan adanya penurunan kinerja industri pengolahan domestik pada kuartal I-2020 yang berada di fase kontraksi dengan indeks sebesar 45,64%, turun daripada triwulan IV-2019 sebesar 51,50%.

Penurunan terjadi pada seluruh komponen pembentuk prompt manufacturing index (PMI) Bank Indonesia, dengan penurunan terdalam pada komponen volume produksi. Penyebabnya, yaitu penurunan permintaan dan gangguan pasokan akibat covid-19.

Menurut Yukki, disaat lebih banyak negara memberlakukan tindakan lockdown, sebagian besar perusahaan manufaktur terpuruk. Beberapa terpaksa ditutup sementara, sementara yang tetap terbuka menghadapi pembatasan dalam mendapatkan pasokan barang dan bahan setengah jadi.

“Pandemi Covid-19 terhadap kegiatan ekonomi telah menyebabkan banyak lembaga memangkas perkiraan pertumbuhannya,” ucapnya.

Yukki mengemukakan, jika menarik kesimpulan berlandaskan data-data yang diperoleh selama kwartal pertama tahun 2020, menjadi titik terpuruk seluruh kegiatan ekonomi global sehingga memberikan dampak bagi kondisi kegiatan usaha dan perekonomian nasional yang akan berlangsung hingga kwartal ketiga tahun ini. Sementara di kwartal keempat, sebagian pelaku usaha diharapkan mulai melakukan penyesuaian dan bangkit memperbaiki keterpurukan.

“Makanya, skenario New Normal kegiatan usaha pada fase pertumbuhan ekonomi global yang negatif saat ini juga bakal berimbas langsung terhadap aktivitas logistik secara umum,” ujar Yukki.(rd)

Efek Coronavirus Terhadap Ekonomi RI, Ini Pandangan ALFI

ALFIJAK – Pemerintah RI telah merilis asumsi dasar makro perekonomian nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Pemerintah mematok angka pertumbuhan ekonomi (rata-rata) hingga 2024 mendatang berada di rentang 5,6 peraen hingga 6,2 persen per tahun. Adapun, khusus tahun 2020, pemerintah mematok target pertumbuhan di angka 5,3 persen.

Adapun, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memprediksi ekonomi Indonesia hanya tumbuh 5% tahun ini akibat mewabahnya Virus Corona yang kini telah menjadi persoalan global termasuk di Indonesia.

Lalu, bagaimana pendapat pegiat dan pebisnis logistik dalam menyikapi asumsi pertumbuhan ekonomi RI tahun ini tersebut ?.

Menurut Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwader Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, langkah dan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan perekonomian yang realistis dan penuh kehati-hatian sepanjang tahun 2019 lalu masih akan berlanjut hingga tahun ini.

“Apalagi, di awal tahun ini dunia global dihebohkan dengan mewabahnya virus Corona, yang berimbas pada aktivitas perdagangan internasional termasuk Indonesia,” ujar Yukki, pada Minggu (1/3/2020), dikutip dari beritakapal.com.

Dia mengungkapkan, pada awal tahun 2020, seluruh elemen pebisnis bersama-sama dengan pemerintah, masuk dalam optimisme dan sangat dikagetkan dengan kehadiran virus yang mewabah tersebut.

Bahkan, pada Jumat, 28 Februari 2020 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah memperingatkan bahwa penyebaran virus semakin besar lantaran lebih dari 85.000 orang telah terinfeksi di seluruh dunia.

Yukki mengatakan, berbagai analisa akhir tahun 2019 telah menyampaikan pertumbuhan ekonomi RI di 2020 diasumsikan dikisaran 4,9 persen sampai 5,3 persen dikarenakan perang dagang yang belum berakhir, ditambah juga seluruh bursa saham di dunia mengalami pelemahan termasuk indonesia.

Disatu sisi, imbuhnya, meskipun sektor rill mengalami situasi yang memberikan dampak positif seperti parawisata, UKM maupun ritel, nyatanya juga tidak mampu terlepas dari pengaruh virus Corona tersebut.

Bahkan, pada akhir pekan ini, bursa saham Amerika jatuh lebih dari 4.5% dan Eropa jatuh >3%. Kondisi ini sekaligus menggambarkan bahwa selama 5 hari terakhir pekan ini bursa saham seluruh dunia sudah jatuh lebih dari 12%. Ini adalah salah satu penurunan terbesar dalam 3 tahun terakhir.

“Bursa saham adalah salah satu indikator ekonomi dunia dan sudah ada tanda akan terjadi kejatuhan ekonomi global akibat virus Corona,” ujarnya.

Ketidakpastian

Di Indonesia, kata Yukki, industri penerbangan, perhotelan, restoran, shopping mall dan lainnya sudah mulai terdampak. Dia bahkan memperkirakan jika wabah virus Corona ini terus menyebar, maka dalam jangka waktu 9 hingga 12 bulan kedepan adalah masa yang sangat sulit dan ketidakpastian usaha.

“Oleh karena itu, yang memiliki usaha juga perlu mulai mengantisipasinya, industri transportasi juga berdampak seperti yang dialami pelabuhan, shipping , maupun logistik termasuk dimoda laut, udara dan darat,” tutur Yukki.

Mengutip data Bapenas, terdapat 6 point dampak wabah CoronaVirus terhadap perekonomian Indonesia.

Pertama, mengingat keterkaitan China terhadap ekonomi Indonesia besar. China merupakan peringkat 2 asal PMA, peringkat 1 tujuan ekspor non migas, peringkat 2 asal impor, dan peringkat 2 asal wisman.

Kedua, akan berdampak pada turunnya ekspor Indonesia melalui dua jalur, jalur penurunan pertumbuhan ekonomi China dan dunia, serta jalur penurunan harga komoditas.

Ketiga, industri pengolahan berpotensi kembali mengalami perlambatan. Lebih dari 25 persen input produk manufaktur berasal dari China.

Keempat, kunjungan wisman dari China akan turun (2,1 juta pada 2019), berpotensi mengurangisumbangan devisa yang tercatat mencapai USD2,4 miliar pada 2019. Dengan menggunakan basis perhitungan dari Oxford Economics, jumlah wisman dari China ke Indonesia diperkirakan turun sebesar 127–456 ribu pada 2020 dengan potensi hilangnya devisa sebesar USD150–538 juta.

Kelima, dampak terhadap pasar keuangan Indonesia relatifterbatas. Meski pasar saham mengalami koreksi, tetapi nilai tukar dan yield obligasi pemerintah relatiftidak terganggu.

Keenam, perhitungan Bappenas memperkirakan dampak coronavirus terhadap pertumbuhan ekonomisebesar -0,3 persentase poin pada 2020. Namun dampak ini akan lebih kecil jika pemerintah China mengeluarkan stimulus untuk mengurangi dampak negatif wabah coronavirus terhadap pertumbuhan ekonomi China.

Yukki mengatakan, pada dasarnya sumber kekuatan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini adalah konsumsi domestik yang sumbangsihnya mencapai rata-rata 56 persen pertahun.

Kekuatan usaha kecil dan menengah (UMKM), imbuhnya, juga menjadi penting dalam kekuatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang total pelakunya sudah mencapai 60 juta dimana mereka sangat kreatif dan mampu menyerap tenaga kerja secara jumlah besar.

“Namun, wabah virus Corona juga kini dilaporkan telah mencemaskan para pelaku UKM khususnya yang berorientasi ekspor, karena aktivitas logistiknya terkena imbas,” paparnya.

Disisi lain, pihaknya juga melihat adanya kecenderungan di China, beberapa usaha yang justru mengalami peningkatan seperti e commerce , on line video dan game , produk makanan jadi dan kesehatan karena tidak bisa ke mana-mana.(ri)

Yukki: penyempurnaan PDE manifes akan perbaiki LPI Indonesia

Sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) manifes (dokumen muatan barang) yang kini masih terus disempurnakan Ditjen Bea Cukai melalui Peraturan Menteri Keuangan No.158/2017 akan dapat memperbaiki kinerja logistik Indonesia, kata Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) kemarin.

JAKARTA (alfijak): Menurut dia, Logistics Performance Index (LPI) Indonesia tahun 2018 sudah membaik naik 17 tingkat dalam dua tahun, peringkat ke-46 dari 160 negara. Peringkat LPI Indonesia yang dirilis Bank Dunia 2016 lalu sempat melorot dari posisi 53 dengan skor 3,08 menjadi peringkat 63 dengan skor 2,98.

Dari semua indikator LPI ini, Indonesia, skor tertinggi Indonesia adalah indikator ketepatan waktu dengan 3,67 poin di posisi ke-41. Sedangkan indikator pabean mendapat nilai terendah dengan 2,67 poin, berada di posisi ke-62 dari semua negara yang disurvei.

“Dengan kebijakan baru PMK 158/2017, saya yakin indikator pabean akan lebih baik, sehingga LPI Indonesia pada tahun akhir 2019 akan setara dengan negara tetangga dan bahkan bisa lebih baik lagi,” kata Yukki kepada pers di sini kemarin.

Yukki mengatakan hal itu menanggapi evaluasi PMK 158/2017 yang dibahas antar asosiasi seperti ALFI dan INSA dengan pihak Ditjen Bea dan Cukai di Jakarta Senin (06/08) untuk sektor angkutan laut. Sedangkan di sektor angkutan udara dijadwalkan dibahas pada Selasa (07/08) besama INACA, IATA, ALFI dan PT. Angkasa Pura II, dll.

Yukki: penyempurnaan PDE manifes akan perbaiki LPI Indonesia
Yukki: penyempurnaan PDE manifes akan perbaiki LPI Indonesia

Sistem PDE manifest yang baru tersebut, lanjut dia, memungkinkan perusahaan jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) sebagai NVOCC (Non Vessel Operating Common Carrier) dapat mengakses langsung ke sistem di Bea Cukai dan INSW dalam memasukkan data barang impor/ekspor secara elektronik.

Sebelumnya, freight forwarding untuk melakukan perubahan maupun perbaikan dokumen impor dan ekspor secara elektronik harus melalui perusahaan pelayaran dan maskapai penerbangan.

“Kebijakan ini sudah sesuai dengan kesepakatan ASEAN di bidang logistik,” kata Yukki yang juga Ketua AFFA (The ASEAN Federation of Forwarders Association).

ALFI, kata Yukki, menyambut baik evaluasi kebijakan tersebut sebelum diberlakukan secara penuh, sehingga bila diberlakukan secara penuh nantinya tidak mengganggu proses ekspor impor.

“Selain itu sistem PDE manifest ini juga harus dapat diintegrasikan dengan ASEAN Single Window (ASW),” katanya.

Yukki: penyempurnaan PDE manifes akan perbaiki LPI Indonesia
Yukki: penyempurnaan PDE manifes akan perbaiki LPI Indonesia

Dia menambahkan upaya Ditjen Bea dan Cukai tersebut perlu diikuti kementerian dan lembaga pemerintah terkait, yang terlibat dalam proses perdagangan internasional (ekspor dan impor). Sebab, lanjutnya, untuk kegiatan ekspor dan impor melibatkan 15 kementerian dan tiga (3) lembaga negara.

Kebijakan Bea Cukai yang mengarah kepada trade facilitation sudah tepat, sehingga dengan kebijakan tersebut akan dapat mempercepat proses impor dan ekspor. “Perdagangan internasional akan terakselerasi dengan baik.”

Namun Bea Cukai saja tidaklah cukup, lanjut Yukki, karena kementerian lainnya terutama Perhubungan, Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Kesehatan, Kemenhankam, Bapeten, Kominfo, Kemen LH, Polri, Bank Indonesia, Badan Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Badan Pengawas Obat dan Makanan. (ac/bw)

DO Online perlu maksimal & terintegrasi

Sistem aplikasi inaportnet barang v.2.0 dan layanan Delivery Order (DO) online yang baru diluncurkan Kementerian Perhubungan dinilai belum memberikan pengaruh signifikan bagi pemain yang berkutat di lini bisnis ini.

JAKARTA (alfijak): Sekretaris Umum DPW Asosisasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Adil Karim mengatakan dalam pelaksanaan DO online semestinya perusahaan pelayaran, terminal, dan pengguna jasa (pemilik barang/kuasanya), serta bank pendukung harus terintegrasi dalam satu sistem virtual dan otomasi.

“Kami nilai implementasi DO online saat ini hanya pergerakan data barang dari pelayaran ke terminal operator yang sebenarnya sudah lama dilakukan,” katanya dalam keterangannya, Senin (16/7/2018).

Adil mengharapkan agar DO online dari pengguna jasa (pemilik barang/kuasanya) dan pelayaran bisa berjalan maksimal dan terintegrasi.

Saat ini, menurutnya, penebusan DO Online ke perusahaan pelayaran berjalan di sebagian kecil perusahaan besar pelayaran dan belum terintegrasi dalam satu sistem.

“Kedepannya kami berharap agar DO online ini bisa berjalan optimal dan bisa dirasakan kalangan pebisnis,” jelasnya.

Perlu diketahui, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah meluncurkan Inaportnet barang versi 2.0 dan layanan delivery order online untuk empat pelabuhan utama.

Yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Makassar, serta satu pelabuhan kelas I yaitu Tanjung Emas Semarang.

Belum efisien

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi menilai sistem aplikasi inaportnet barang v.2.0 dan layanan Delivery Order (DO) online yang di-launching oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada akhir Juni 2018 lalu tidak membawa dampak dalam efisiensi logistik dan pemangkasan dwelling time di pelabuhan.

“Pasca launching sistem aplikasi inaportnet barang v.2.0 dan layanan DO online kami tidak merasakan adanya pengaruh signifikan bagi anggota ALFI. Karena secara esensial yang paling penting adalah bagaimana penebusan DO secara otomasi dari pelayaran dan pemilik barang atau yang dikuasakan (anggota dari member ALFI),” ungkap Yukki di Jakarta, Senin (16/7).

Sedangkan, lanjut Yukki DO online yang baru di-launching tersebut masih belum menggunakan sistem virtualisasi sebagaimana yang dicanangkan sejak awal. Sehingga pengambilan DO masih menggunakan cara manual melalui email atau cara scan sehingga tetap memakan waktu cukup lama.

“Poin dari perkembangan teknologi yang ada saat ini adalah bagaimana semua stakeholders dapat merasakan manfaat teknologi tersebut hal ini pernah kita bahas sebelumnya ketika ALFI berkomitmen mensukseskan program DO Online yang terintegrasi sesuai dengan PM120 tahun 2017, ” kata Yukki.

Lebih lanjut, Yukki mengatakan AFLI mendukung sistem hub terintegrasi dari pengguna jasa, pelayaran, terminal operator di pelabuhan PT. Pelabuhan Indonesia I-IV dan bermuara ke INSW (Indonesia National Single Window) sebagai satu kesatuan sistem.

“Tentunya hal ini akan membawa benefit bagi pemerintah, dan stake holder pelabuhan dan logistik,” papar Yukki.

Dongkrak eksim

Sepuluh terminal internasional sudah menyiapkan fasilitas delivery order (DO) online guna memperlancar kegiatan ekspor dan impor.

Dengan demikian, shipping line dan pemilik barang bisa memanfaatkan sistem DO online dengan maksimal.

Aplikasi Inaportnet 2.0 dan layanan DO Online telah diluncurkan pada 29 Juni 2018 lalu.

Aplikasi telah diterapkan pada lima pelabuhan yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, dan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang.

”Hingga saat ini data diterima untuk sepuluh terminal telah melakukan pelayanan menggunakan DO online. Sudah ada 43.662 DO container release diproses dan dilaporkan dari terminal ke Inaportnet,” tutur Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Chandra Irawan akhir pekan kemarin.

Aplikasi DO online dapat digunakan untuk ekspor maupun impor.

Karena itu, pemerintah berharap stakeholder dan asosiasi mendorong anggota untuk memanfaatkan dan mengimplementasikan aplikasi tersebut (bisnis.com/beritasatu.com/jpnn.com/ac)

Permenkeu 229 dibuat sepihak tak libatkan pelaku usaha

Pelaku usaha merasa tidak pernah sekalipun dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan 229 tahun 2017.

JAKARTA (alfijak): Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan selain dibuat tanpa pemberitahuan, peraturan ini juga tidak ada sekalipun sosialisasi sejak pertama kali disahkan bahkan di Tanjung Priok yang merupakan pintu gerbang ekonomi Indonesia.

“Permenkeu tersebut menimbulkan rasa ketidakadilan dan menyebabkan biaya ekonomi tinggi dalam proses importasi barang,” katanya kepada Bisnis hari ini Rabu (23/5/2018).

Permenkeu 229/2017 mengatur tentang tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.

Masalah yang dihadapi saat ini adalah waktu yang diberikan. Peraturan tersebut mengatur batas waktu penyerahan SKA (Surat Keterangan Asal) untuk barang yang masuk jalur merah atau kuning hanya diberikan waktu satu hari atau sampai pukul 12.00 WIB hari berikutnya sejak pemberitahuan impor barang (PIB) mendapatkan penetapan jalur.

Akibat penerarapan SKA yang terlalu singkat, Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dikenakan denda atau nota pembetulan (notul) dan membayar bea masuk yang sangat tinggi hingga miliaran rupiah. Akibatnya lebih dari 2.000 PPJK anggota ALFI yang merupakan UKM terancam gulung tikar.

Oleh karena itu Yukki meminta presiden mengubah denda keterlambatan penyerahan SKA tidak dalam notul melainkan dengan sanksi pemblokiran sementara dengan batas waktu lima hari kerja.

Lalu juga agar PMK 229/2017 direvisi yang salah satunya mengatur mekanisme keberatan terhadap pengenaan notul dan dituliskan alasan kenapa denda itu bisa keluar. Karena selama ini dua hal tersebut tidak ada.

“Kami juga meminta submit dokumen impor serta SKA dilakukan melalui INSW [Indonesia National Single Window] sehingga tidak perlu lagi tatap muka dengan petugas,” jelas Yukki.

Undangan Kemenperin

Kementerian Perindustrian akan mengundang dunia usaha untuk menindaklanjuti keluhan mereka mengenai pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan No. 229/2017.

Beleid itu mengatur mengenai Tata Cara Pengenaan Tarif Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.

Direktur Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Suryawirawan menuturkan keluhan dunia usaha itu juga sudah diterima pihak Kementerian Perindustrian. Meski begitu pihaknya masih perlu membahas hambatan yang dialami oleh industri lebih dalam.

“Besok akan kami bahas bersama industri,” kata Putu, Rabu (23/5/2018).

Dia mengatakan pihaknya akan mengumpulkan informasi lebih banyak terlebih dahulu untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi industri.

“Setelah itu baru ada pendapat [penyelesaian],” katanya.

Implementasi regulasi tentang pengenaan tarif bea masuk barang impor ternyata menuai reaksi dari pelaku usaha, termasuk Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI).

Regulasi Peraturan Menteri Keuangan No. 229/2017 ini mengatur batas waktu penyerahan surat keterangan asal (SKA) untuk barang yang masuk jalur merah atau kuning hanya diberikan waktu sehari atau sampai pukul 12.00 WIB hari berikutnya sejak pemberitahuan impor barang (PIB) mendapatkan penetapan jalur.

Apabila melewati batas waktu tersebut, SKA dianggap tidak berlaku lagi. Padahal, SKA berlaku setahun berdasarkan kesepakatan perdagangan internasional.

ALFI pun telah mengirim surat langsung ke Presiden Joko Widodo tertanggal 2 Mei 2018. Menurut ALFI, dalam surat yang diterima Bisnis pada Rabu (23/5/2018), regulasi tersebut menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Dalam surat yang ditandatangani Ketua Umum ALFI Yukki Nugrahawan dan Sekretaris Jenderal ALFI Akbar Djohan itu, ekonomi biaya tinggi disebabkan adanya perbedaan batas waktu penyerahan dokumen SKA barang impor.

Bagi importir yang masuk jalur merah dan kuning, hanya dibatasi jam dan waktu pukul 12.00 WIB dalam menyerahkan SKA. Jika SKA terlambat, maka dianggap tidak berlaku serta terkena nota pembetulan (notul) dan importir tidak bisa mendapatkan fasilitas tarif preferensi.

Sementara itu, yang masuk jalur hijau batas penyerahannya 3 hari dan bagi mitra utama 5 hari. ALFI menyatakan ekonomi biaya tinggi timbul karena importir terkena surat penetapan tarif dan nilai pabean (SPTNP)/notul dan harus membayar tarif normal (bisnis.com/ac)

ALFI: infrastruktur baru pangkas 2,5% biaya logistik

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyebut jika seluruh proyek infrastruktur yang dicanangkan pemerintah bisa usai, maka biaya logistik yang bisa dipangkas baru sebesar 2,5%.  Riset ALFI menyebut tahun lalu biaya logistik memakan 23,5% dari total gross domestic product (GDP).

JAKARTA (alfijak): Ketua Umum ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi menyebut angka 23,5% dari GDP menjadikan biaya logistik di Indonesia jika dibandingkan dengan negara tetangga masih terlampau mahal.

Kendati demikian, Yukki menyebut potensi pengurangan biaya logistik jika infrastruktur selesai hanya 2%.

“Maksimal kalau infrastruktur selesai itu mentok di 21%,” kata Ketua Umum ALFI Yukki Nugrahawan pada Senin (14/5).

Yukki mengatakan biaya logistik itu bisa ditekan lebih maksimal lagi menjadi 18%-19% dari total GDP. Syaratnya, seluruh proses tracking dan positioning saat pengiriman harus sudah tuntas dengan sistem digital.

Tantangan di Indonesia sendiri untuk pengiriman domestik saja masih memiliki berbagai tantangan. Misalnya kondisi geografis, disebut Yukki membuat Indonesia sulit bersaing jika harus dibandingkan dengan biaya logistik negara Malaysia atau Thailand.

“Memang tidak apple to apple jika dibandingkan mereka. Tetapi untuk semangat kita saja, biaya logistik mereka hanya 13% dari total GDP,” jelas Yukki.

Oleh karenanya, Yukki mengatakan memang industri jasa logistik harus melakukan pembenahan pada sistem khusunya pada sistem informasi dan teknologi.

“Untuk mengurangi harga dan meningkatkan kecepatan (pengiriman),” tambah Yukki.

Ia yakin, jika biaya logistik bisa ditekan 5% dari 23,5% menjadi 18% dari total GDP bakal berkontribusi 0,8% bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Di tambah, jika komoditas utama seperti beras dan minyak goreng bisa melakukan penetrasi melalui e-commerce, maka potensinya semakin baik ke depan. (konta.n.co.id/ac)