Arsip Tag: Yukki Nugrahawan Hanafi

Rilis Media

Munassus ALFI : Yukki Ingatkan Pelaku Logistik Jangan Alergi dengan Tranformasi, ALFI Didorong Jadi ‘Rumah Besar’ Logistik

ALFIJAK – Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, ALFI selaku organisasi pelaku usaha logistik mesti beradaptasi terhadap perubahan, sekaligus menjadikan asosiasi tersebut sebagai ‘Rumah Besar’ di bidang logistik.

Hal itu disampaikan Yukki pada musyawarah nasional khusus (Munassus) ALFI yang dilaksanakan di Surabaya, pada Sabtu (14/10/2023).

Munassus yang dikuti para pengurus ALFI diseluruh Indonesia itu, digelar dalam rangka  melakukan penyesuaian atau perubahan terhadap ADRT, agar organisasi tersebut adaptif terhadap perubahan.

“Jika kita adaptif, maka manfaat tersebut tidak hanya dirasakan pengguna jasa logistik saja, tapi juga dirasakan oleh pihak lain yang fokus di mata rantai pasok,” ucap Yukki.

Ketua Umum DPP ALFI mengungkapkan, Munasus ALFI terakhir kalinya digelar pada 13 tahun lalu di Bali, dan dalam rentan 13 tahun itu, banyak perubahan yang teejadi. Sehingga ALFI perlu melakukan Munasus untuk melakukan transformasi juga inklusif.

Yukki menjelaskan, ada banyak perubahan dalam ADRT pada Munasus kali ini. Salah satunya mengenai keanggotaan, dimana ALFI akan memperluas keanggotaan, yakni bukan hanya teman-teman dibidang logistik saja, tapi ke rantai pasok  atau supply chain.

Kemudian, dalam anggaran dasar dan rumah tangga (ADRT) ALFI juga akan menambah kegiatan multimoda meskipun pekerjaan multimoda tersebut aktivitasnya sudah dilakukan. Termasuk perusahaan fintech di sektor logistik juga kini bisa bergabung menjadi anggota ALFI.

Ketua DPW ALFI Jawa Timur Sebastian Wibisono berharap, Munassus ALFI dapat membawa perubahan yang signifikan bagi organisasi yang bergerak di bidang pengguna jasa logistik tersebut.

“Harapan kami tentunya dengan adanya Munassus ini, perubahan ADRT kali ini bisa membawa kemajuan untuk ALFI ke depan,” ujarnya.

Wibisono menjelaskan Munassus sangat penting dilakukan, karena 10 tahun ke depan tantangan sektor logistik semakin berat. Apalagi potensi bisnis logistik di Provinsi Jatim sudah sangat prospektif dengan semakin masifnya pembangun di wilayah Gresik.

Wibisino juga  berterimakasih kepada DPP ALFI yang memberikan kepercayaan kepada DPW ALFI Jatim, untuk mengadakan kegiatan Munasus ALFI ini yang cukup bergengsi dan nasional.

Pada kesempatan itu, Sekjend DPP ALFI Akbar Johan mengatakan, Munassus menjadi ajang road to  Munas (Musyawarah Nasional) untuk mewadahi aspirasi seluruh DPW ALFI dalam mengkaji dinamika bisnis ataupun peluang logistik dan rantai pasok nasional.

Akbar mengatakan, suatu organisasi yang sangat strategis seperti ALFI harus bisa menangkap dinamika bisnis ataupun peluang sehingga bisa menjadi milestone untuk memberikan nilai tambah bagi ekosistem rantai pasok ataupun logistik nasional.[*]

Rilis Media

Kolaborasi Pemerintah & Pelaku Usaha dorong Produk Dalam Negeri

ALFIJAK- Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), bersama Kadin Indonesia menyelenggarakan acara Temu Bisnis (Business Matching) Tahap VI bertema “Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri, Wujudkan Kemandirian Bangsa”.

“Tema ini selaras dengan semangat peringatan hari Kemerdekaan Indonesia ke-78, serta mengamplifikasi semangat aksi afirmasi belanja produk dalam negeri dan mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang telah digaungkan oleh Bapak Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022.” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberi pidato di JIEXPO Kemayoran, Kamis (8/3/2023).

Giat Temu Bisnis mempertemukan Kementerian/Lembaga Negara (K/L) dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sekaligus mendorong Kementerian/Lembaga Negara menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) menjadi salah satu upaya Pemerintah untuk dapat memberikan manfaat optimal bagi kemandirian dan stabilitas perekonomian nasional.

Temu bisnis menjadi langkah nyata agar kebutuhan konsumen/pengguna dapat bertemu dengan produsen dalam negeri. Kementerian Keuangan memiliki komitmen untuk mendukung terwujudnya peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri.

Upaya konkrit dapat dilakukan Kemenkeu antara lain, pertama, untuk mendukung para produsen lokal sudah berjalan berbagai program bantuan pembiayaan termasuk subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bekerja sama dengan perbankan dan lembaga keuangan maupun bantuan dana inventasi dan modal kerja lainnya.

Kedua, untuk memudahkan pembayaran dalam transaksi pengadaan barang dan jasa, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menginisiasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di lingkungan satuan kerja pemerintah pusat dan daerah.

Ketiga, Kementerian Keuangan akan terus menggunakan berbagai kebijakan di bidang fiskal seperti perpajakan dan kepabeanan, untuk memastikan keberpihakan kita semua kepada produk dalam negeri.

Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoli, mengatakan,  instansinya juga konsisten berupaya mendukung kemajuan perekonomian nasional, yang mana salah satunya dengan langkah meningkatkan penggunaan Produk dalam Negeri (PDN).

“Temu Bisnis Tahap VI merupakan aspek penting menyukseskan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), karena membantu memberikan kemudahan bertransaksi, serta mendorong komitmen meningkatkan Produk Dalam Negeri” ucap Yasonna.

Dalam acara Temu Bisnis Tahap VI, Kemenkumham juga menyelenggarakan coaching clinic berbagai layanan yang ada di lingkungan Kemenkumham, antara lain layanan pendaftaran katalog elektronik sektoral kemenkumham pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), layanan online pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), layanan online Ditjen Kekayaan Intelektual (DJKI), dan Layanan Advokasi dan Penilaian Risiko Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Ditjen HAM.

“Kemenkumham juga memberikan pelayanan pembuatan paspor merdeka, dan pameran produk warga binaan pemasyarakatan (WBP),” tutur Yasonna.

Selain itu, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi menuturkan LKPP bersama Govtech Procurement Telkom tengah melakukan reformasi digital dengan mengembangkan platform Katalog Elektronik versi terbaru.

“Kami LKPP sangat membuka diri, ada pasar yang luas untuk pelaku UMK-Koperasi dari transaksi APBN/APBD, maka hari ini kita dorong transaksinya lewat Katalog Elektronik. Terlebih saat ini kami sedang membangun platform baru dari Katalog Elektronik. Apa manfaatnya? Anda bisa bertransaksi dengan K/L/PD, transaksi yang transparan, efektif, dan bisa meningkatkan kualitas dan pembelian PDN.” tutur Hendrar Prihadi yang akrab disapa Hendi.

Dengan platform terbaru ini, pengadaan barang dan jasa melalui Katalog elektronik akan semakin transparan.

Dengan begitu, Masyarakat diberikan akses untuk memantau data kebutuhan, harga serta penyedia barang dan jasa. Agar pengadaan barang dan jasa pemerintah semakin terbuka, tercatat dan terintegrasi.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi, mengemukakan, Kadin Indonesia sebagai asosiasi pelaku usaha mendukung segala upaya yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Dia mengatakan, g<span;>elaran ICEF 2023 merupakan langkah konkret Kadin Indonesia dalam mendukung penguatan ekonomi Indonesia yang lebih efisien, transparan, dan inklusif.

“Melalui sistem e-katalog, Kadin Indonesia terus berpartisipasi dan berkolaborasi untuk mencapai target transaksi Rp 500 triliun pada 5 juta produk pada tahun 2023, yang melibatkan 10.000 pengguna E-Katalog, 546 Pemerintah Daerah, dan 34 Kementerian” ucap Yukki(*)

Rilis Media

Implementasi NLE di Pelabuhan & Bandara, Perkuat Supply Chain

ALFIJAK – Pemerintah RI melalui Kementerian Keuangan terus memacu peningkatan performance logistik nasional melalui implementasi National Logistics Ecosystem (NLE). Bahkan bukan hanya di Pelabuhan Laut, NLE juga bakal diterapkan di Bandar Udara (Bandara) yang layani internasional maupun domestik.

Pelaku bisnis logistik yang tergabung dalam Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) terus mendorong langkah konkret yang telah dilakukan Pemerintah RI dalam rangka memberikan kemudahan berusaha melalui sistem NLE guna mendongkrak kinerja dan performance logistik nasional.

ALFI juga mendorong NLE sebagai program action yang inclusive, collaboratif dan progressive di Indonesia.

“Bahkan sejak tahun 2017, asosiasi kami (ALFI) telah ikut terlibat aktif dalam komitmen dan terus mendorong implementasi NLE di Pelabuhan dan Bandara tersebut,” ujar Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi.

Yukki mengemukakan, pentingnya peran aktif pelaku usaha dan stakeholders dalam menyukseskan NLE karena pemerintah tidak bisa sendiri dalam mewujudkan penataan ekosistem logistik nasional tersebut.

Oleh karenanya, ALFI terus mendorong pelaku usaha/ perusahan-perusahan logistik nasional dan anggotanya untuk dapat memanfaatkan layanan NLE tersebut.

“Sejauh ini kami rasakan bahwa persepsi pengguna jasa menilai adanya efisiensi layanan logistik melalui program NLE itu. Terobosannya cukup signifikan dan menciptakan integrasi yang pada gilirannya menghasilkan efisiensi. Harapannya kedepan lebih masif lagi, termasuk pemanfaatan fasilitas di NLE oleh stakeholders di sektor privat juga perlu didorong,” ucap Yukki.

Menurutnya, secara umum implementasi NLE bertujuan untuk meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, serta meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Aktivitas logistik merupakan salah satu roda penggerak perekonomian Indonesia.

Implementasi National Logistic Ecosystem (NLE), juga diyakini mampu memperbaiki manajemen Supply Chain atau rantai pasokan, sehingga proses logistik bisa menghasilkan biaya yang lebih efisien dan siklus produksi yang semakin cepat. Pada prinsipnya pelaku usaha logistik nasional mendukung program NLE  guna merangkai semua kegiatan Supply Chain secara nasional.

Yukki menyebutkan, NLE adalah suatu ekosistem logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan sarana pengangkut hingga barang tiba di gudang.  NLE juga mengenalkan suatu konsep kolaborasi digital yang memungkinkan entitas logistik terhubung dengan pemerintah serta platform logistik lainnya. Selain itu, NLE memperkaya peran Indonesia national single window (INSW).

“Makanya ALFI sangat mengapresiasi dan terus mendorong NLE dapat dilaksanakan selain di Pelabuhan juga di Bandara (airport).Bahkan dari awal kami mendorong NLE Ini di implementasikan di semua Bandara dan pelabuhan secara bertahap sampai dengan 2024 sesuai dengan Kepres dan masuk kepada ekosistem logistik,” jelas Yukki.

Dukungan ALFI DKI 

Ketua DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim juga mendukung sepenuhnya implementasi NLE di Pelabuhan maupun Bandar Udara.

“Kami akan terus menyosialisasikan implementasi NLE kepada perusahaan anggotanya yang berkegiatan di pelabuhan Tanjung Priok maupun di Bandara Soekarno Hatta,” ujar Adil.

Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai yang sekaligus Ketua Pelaksana Harian Tim Teknis Pengembangan NLE Rudy Rahmaddi mengatakan hngga kini, NLE telah diimplementasikan pada 14 pelabuhan.

“Kedepan, implementasi NLE akan diperluas ke pelabuhan laut dan pelabuhan udara baik domestik maupun internasional,” ujarnya.

Pada 2022, NLE bekerja sama dengan tim survei independen dari Prospera untuk mendapatkan gambaran awal efektivitas NLE.

Secara umum, persepsi pengguna jasa menilai adanya efisiensi program NLE, khususnya layanan SSm Perizinan, SSm QC, Delivery Order, Surat Penyerahan Petikemas Online, Autogate, dan Trucking. Efisiensi waktu dan biaya yang berdasarkan laporan survei Prospera berkisar 24,6 persen sampai 49,5 persen.

Berdasarkan data Lembaga National Single Window (LNSW), estimasi penurunan biaya timbun dan biaya penarikan untuk behandle atau pemeriksaan mulai dari awal implementasi SSm Pabean Karantina pada bulan Juni 2020 sampai dengan Desember 2022 sebesar 191,32 miliar atau 33,48 persen. Selain itu, rata-rata efisiensi waktunya sebesar 22,37 persen.

Pada kurun waktu 2023-2024, NLE akan fokus pada tiga aspek, yakni akselerasi penyelesaian target rencana aksi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 2020, room for improvement, dan perluasan target pelabuhan implementasi NLE.

Guna mendukung kelancaran implementasi NLE, pemerintah terus menjaring masukan dari semua elemen terkait, baik dari pemerintahan, swasta, maupun pelaku logistik.

Dengan NLE juga diyakini bisa mendongkrak performance logistik nasional sekaligus menargetkan efisiensi biaya logistik di kisaran 60-80%. Target tersebut karena efisiensi NLE saat ini baru di kisaran 50 persen, sehingga belum cukup untuk Indonesia yang secara geografis menantang karena merupakan negara kepulauan.[*]

Rilis Media

Kerjasama KADIN & Pasar Indonesia AG, Indonesia Trading House di Swiss Diresmikan

ALFIJAK – Duta Besar RI untuk Swiss dan Liechtenstein, Muliaman Hadad, bersama dengan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, menyaksikan peresmian pendirian Indonesia Trading House (ITH) bertempat di toko Pasar Indonesia, Aargau, Swiss, pada 21 Januari 2022.

Peresmian dihadiri juga oleh, Yukki Nugrahawan Hanafi (Wakil Ketua Umum Koordinator I KADIN Indonesia) yang mewakili KADIN Indonesia dan Atase Perdagangan RI Jenewa. Pemilik Pasar Indonesia AG, Catharina Oehler, merupakan diaspora Indonesia di Swiss yang berusaha sejak tahun 1999.

Sementara itu dari pihak Kadin Indonesia hadir pula ketua Komite Bilateral Swiss KADIN Indonesia, Francis Wanandi dan Ronald Bonia dari Kadinda Papua.

“ITH diharapkan dapat menjadi pintu masuknya produk-produk Indonesia, baik produk makanan dan non-makanan, ke pasar Swiss dan pasar Eropa. Indonesia harus memanfaatkan Swiss sebagai Hub untuk pintu produk Indonesia ke pasar Eropa, sebagai implementasi dari  perjanjian Indonesia-EFTA CEPA”, ujar Dubes Muliaman.

Sementara itu, Waketum Kordinator 1 KADIN Indonesia Yukki N Hanafi mengatakan bahwa  ITH Swiss ini merupakan kerja sama KADIN dengan diaspora yang pertama di Eropa dan akan di replikasikan ke berbagai negara.

Peresmian ITH ini, imbuh Yukki, merupakan bukti keberhasilan dari kolaborasi KADIN dengan mitra di Swiss (Pasar Indonesia AG).

“Kami mengapresiasi dukungan dari KBRI Bern dan Kementerian Perdagangan RI. Pada prinsipnya, kami akan terus mendukung upaya kemajuan dan peningkatan perdagangan Indonesia untuk tembus pasar Eropa. Kami juga memahami perhatian utama para diaspora Indonesia akan tingginya biaya logistik, semoga kita bisa cari solusi bersama terkait isu logistik dimaksud”, ucap  Yukki.

Dalam peresmian ITH, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki memberikan apresiasi tinggi atas upaya pendirian ITH di Swiss, terutama untuk peluang masuknya produk-produk UMKM Indonesia ke pasar luar negeri, khususnya Eropa.

“Saya kira sekarang dengan dukungan teknologi akan cukup mudah membantu penjualan produk-produk Indonesia lewat jaringan diaspora, asal ada partner yang menyediakan warehousenya”, ujar Teten.

Kementerian Koperasi dan UKM juga memberikan perhatian terhadap pemanfaatan market platform atau marketplace untuk pemasaran produk-produk UMKM Indonesia serta keterhubungannya dengan jejaring ITH, diaspora Indonesia, dan para pelaku pasar di Luar Negeri.

“Jadi sekali lagi saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Catherina dan juga dukungan Pak Dubes yang luar biasa dan KADIN. Mudah-mudahan ini bisa direplikasi di berbagai tempat karena sekarang ini produk UMKM juga sudah berkualitas untuk dapat memenuhi standar internasional”, pungkas Menteri Teten saat memberi sambutan dalam peresmian ITH itu.

Peresmian pendirian ITH adalah tindak lanjut dari penandatanganan pendirian Indonesia Trading House atau ITH oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsyad Rasyid di sela perhelatan WEF bertempat di Indonesia Pavilion pada 24 Mei 2022.[*]

Rilis Media

ALFI Dorong Kolaborasi Ekosistem Logistik Nasional Terkoneksi Global

ALFIJAK – Tahun  2023 akan menghadirkan serangkaian tantangan dan peluang  dengan keunikan sendiri setelah hampir tiga tahun disrupsi pandemi yang belum pernah terjadi sebelumnya menghantam Supply Chain Dunia.

Oleh karenanya, ekosistem logistik Nasional  perlu terhubung secara global dengan kolaborasi aktif pelaku dalam memberikan solusi yang cerdas dan inklusif.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, saat membuka Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) dan Musyawarah Nasional Khusus (MUNASUS) ALFI 2022 yang dilaksanakan di Jakarta pada Rabu (14/12/2022).

Yukki mengemukakan, diantara efek dari pandemi COVID-19 adalah meningkatnya biaya hidup, dan gejolak geopolitik yang diperkirakan akan berlanjut hingga tahun 2023.

“Bagian tantangan terberat yang melanda industri logistik telah berkurang, tetapi masalah baru muncul seiring dengan kemungkinan pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.

Yukki menyampaikan bahwa 2023 akan menjadi tahun yang tidak seperti tahun lainnya untuk industri logistik, yakni sebuah tahun yang harus siap dihadapi apapun tantangannya.

Hikmah pandemi, imbuhnya, dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukan bahwa persiapan adalah kunci untuk bertahan dan berkembang, apapun keadaannya.

Disisi lain, Supply Chain akan tetap berhadapan pada tantangan dan masalah yang bervariasi dan tidak dapat diprediksi.

“Karenanya, pada tahun 2023 membutuhkan profesionalisme perusahaan forwarder domestik dan internasional yang tangguh dan siap untuk apa pun. Agility, fleksibilitas, visibilitas dan digitalisasi, adalah kunci untuk mengatasi tantangan kedepan,” paparnya.

Yukki mengungkapkan, McKinsey dalam laporannya menyatakan bahwa 90% pemimpin bidang rantai pasok dunia melaporkan telah berinvestasi dalam teknologi manajemen rantai pasokan digital sejak tahun 2021, dengan 80% mengharapkan untuk terus berinvestasi pada tahun 2023 dan seterusnya guna mencapai keberlanjutan.

Ketua Organizing Committee, Harry Sutanto, menyampaikan bahwa  ALFI sebagai asosiasi perusahaan logistik forwarder nasional melihat berbagai tantangan itu sebagai hal penting dan kritis.

“Hal itu  juga yang mendasari diselenggarakannya RAPIMNAS dan MUNASUS ALFI 2022 kali ini,” ucap Harry.

Rapimnas dan Munasus ALFI dengan mengusung tema “Mengoptimalkan Peran ALFI Guna Meningkatkan Kinerja Logistik Nasional” , itu juga guna membahas hal-hal penting terkait logistik nasional dari seluruh indonesia dan dihadiri DPW dari 30 Provinsi seluruh Indonesia.

Acara yang berlangsung dinamis dan interaktif telah merumuskan beberapa hal penting bagi industri Logistik Nasional dan ALFI khususnya.

Dalam Forum ini ALFI kembali menunjukan komitmennya sebagai elemen penting logistik nasional dengan menetapkan misi organisasi, dimana ALFI sebagai Asosiasi kunci dalam rantai pasok dan logistik nasional, mendorong kapasitas anggota dalam ekosistem logistik yang mengakar secara nasional dan terhubung secara global menuju kolaborasi aktif dalam memberikan solusi yang cerdas dan inklusif.

Pernyataan misi ini bukan tanpa sebab, karena ALFI menetapkan visi organisasi kedepan bahwa Logistik dan supply chain harus terhubung secara digital melalui ekosistem yang berkelanjutan. Dengan tetap memperhatikan Nilai-nilai  penting yaitu Kearifan Nasional yang keberlanjutan, integritas dan keterbukaan.

Kompetensi SDM

Sementara itu, Pelaku usaha logistik di DKI Jakarta mendukung penuh upaya DPP ALFI untuk mendorong Kolaborasi Ekosistem Logistik Nasional Terkoneksi Global.

Ketua DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, untuk menyelaraskan hal itu tentunya ALFI DKI Jakarta mendorong perusahaan anggotanya guna meningkatkan kompetensi SDM-nya supaya tidak terjadi disrupsi atau tertinggal dalam tehnologi untuk menghadapi koneksi logistik global.

“Kita mesti mempersiapkan SDM-SDM yang handal melalui pendidikan dan pelatihan. Apalagi ALFI juga sudah memiliki ALFI Institute yang berstandar vokasi taraf internasional baik UNSCAP maupun FIATA,” ujar Adil Karim.

Memasuki tahun 2023 mendatang, imbuh Adil, perusahaan logistik nasional maupun global bakal menghadapi tantangan yang tidak mudah ditengah isue krisis ekonomi global berkaitan dengan energi dan pangan.

“Karenanya perlu persiapan yang matang, dengan salah satunya cara yakni penguatan network di dalam negeri atau sesama anggota ALFI diseluruh Indonesia untuk saling berkolaborasi lantaran pasar dalam negeri masih potensial,” ujar Adil Karim.(*)

Rilis Media

Yukki jadi Ketua Dewan Penasehat AFFA

ALFIJAK – ASEAN Federation of Forwarders Association (AFFA) telah berhasil menyelenggarakan Konferensi AFFA dan RUPST AFFA ke-32 pada tanggal 9 – 11 Desember 2022 di Vientiane, Lao PDR.

Acara penting tersebut dihadiri oleh seluruh 10 anggota AFFA, BRUFA, CLA, ILFA, FMFF, LITFA, MIFFA, PMTLAI, SLA, TIFFA, dan VLA. LITFA dari Lao PDR telah menyambut semua delegasi dengan baik dan mensukseskan acara tersebut. Mengambil tema “Boosting Economics and Logistics Industry within ASEAN and ASIA Region in post Pandemic Era Through Transformation”, AFFA berkomitmen untuk memainkan peran penting dalam industri logistik di kawasan ASEAN dan sekitarnya.

Acara yang paling penting dalam industri logistik dan transportasi di negara-negara ASEAN ini secara resmi didukung oleh Sekretariat ASEAN dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Transportasi Laos PDR.

Lebih dari 150 delegasi menghadiri acara tersebut dan seluruh Duta Besar dari seluruh negara ASEAN hadir untuk mendukung acara penting tersebut.

Mr Satvinder Singh, wakil Sekretaris Jenderal ASEAN untuk Masyarakat Ekonomi ASEAN, dalam pidatonya, memberikan apresiasi yang tinggi atas kontribusi yang sangat baik dari AFFA dalam mendukung pembangunan ekonomi ASEAN.

Menurutnya, industri Logistik dan Forwarder memainkan peran besar dalam memastikan pergerakan barang yang sangat baik di dalam dan di luar kawasan dan memperlancar proses lintas batas di bawah inisiatif ASEAN.

Mr. Viengsavath Siphandone, Menteri Pekerjaan Umum dan Transportasi Lao PDR, juga memberikan dukungan yang cukup bagi ASEAN di bidang transportasi dan membuat Lao PDR dari negara yang terkunci daratan menjadi “Land Link” dan memastikan konektivitas ASEAN bekerja untuk terhubung dengan daerah lain terutama Cina.

Kolaborasi

Ketua AFFA, Yukki Nugrahawan Hanafi (dari Indonesia), dalam sambutannya sangat senang menjadi bagian dari perkembangan Kawasan ASEAN dalam melayani sektor logistik untuk memastikan pergerakan barang yang cepat di dalam kawasan.

Konferensi AFFA dan RUPST AFFA ke-32 diadakan dengan mengacu pada konstitusi AFFA setahun sekali. Karena itu, pertemuan itu sama pentingnya bagi seluruh anggota AFFA.

Melalui konferensi dan pertemuan tahunan, seluruh anggota AFFA dapat melanjutkan rencana untuk lebih banyak bekerja sama dan mempercepat pengembangan bisnis dengan mengambil tindakan yang lebih nyata terutama dalam menciptakan kerangka kerjasama yang sesuai antara industri Freight Forwarding dan Logistik.

Ada alasan tertentu untuk memilih Vientiane, Lao PDR sebagai tuan rumah. Lao PDR sudah mulai menjadi pionir dalam menghubungkan dengan wilayah yang lebih luas, khususnya China melalui Thanalaeng Dry Port.

Yukki mengatakan, Pandemi Covid-19 belum berakhir, dan AFFA memang perlu bahu-membahu mengatasi dampaknya.

“Permintaan barang internasional yang rendah, masalah peti kemas, dan gejolak tarif dari tarif angkutan yang sangat tinggi selama pandemi hingga harga yang sangat rendah sekarang ini, perlu diselesaikan bersama oleh AFFA sebagai satu-satunya entitas yang terdaftar di Sekretariat ASEAN dalam bidang logistik dan transportasi. bidang,” ucapnya.

Selama enam tahun terakhir memimpin AFFA, Yukki berpesan pentingnya melanjutkan kerjasama dan kolaborasi dalam aksi-aksi yang lebih nyata.

Dia berharap AFFA kedepan dapat bersama-sama membangun kemitraan bisnis yang kuat, melakukan transformasi yang diperbarui serta memiliki kolaborasi bisnis yang bermanfaat di masa depan.

Selama Konferensi dan AGM AFFA ke-32, anggota AFFA telah menyetujui Mr. Alvin Chua Seng Wah dari Malaysia untuk menjadi Ketua AFFA yang baru untuk periode berikutnya. Sementara Yukki kini dipercaya sebagai Ketua Dewan Penasehat AFFA.[*]

Rilis Media

Logistik Urat Nadi Pembangunan Ekonomi

ALFIJAK – International Federation of Freight Forwarders Association Regional Asia Pacific (FIATA RAP) terus mendorong perluasan jaringan kerja sama antara pelaku usaha logistik dengan menyelenggarakan berbagai event untuk memperkenalkan consep pertemuan B2B (B2B meeting concept) dan mendorong anggotanya untuk menerapkan konsep tersebut.

Hal ini, menurut Yukki Nugrahawan Hanafi, Chairman FIATA RAP, penting dilakukan untuk merespons arus perdagangan peti kemas yang terus mengalami peningkatan.

Pandemi Covid 19, menurutnya, telah mempengaruhi semua aspek kehidupan. Perubahan permintaan, misalnya, menciptakan adanya alternatif baru dalam pemenuhan kebutuhan. Bahkan, cara orang dalam membeli barang-barang yang mereka perlukan juga telah mengubahan cara memproduksi barang pada sisi lainnya.

“FIATA RAP telah mendorong semua anggota untuk mencoba merespons isu-isu tersebut dan mendorong adanya langkah-langkah adaptif dalam bisnis logistik,” kata Yukki kepada warawan, Selasa (8/11/2022).

Diapun mengamini hampir semua sektor, termasuk sektor logistik, telah beradaptasi untuk menyesuaikan diri dengan kondisi pandemi.

Adaptasi cepat yang dilakukan perusahaan logistik juga didorong oleh peningkatan volume produksi barang yang didorong oleh terus meningkatnya tingkat konsumsi di regional Asia Pasifik.

Bahkan peningkatan produksi dan volume tersebut telah menjadi faktor kunci percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Penignkatan produksi dan tingkat konsumsi juga telah berpengaruh terhadap aktivitas logistik.

Menurut Yukki, logistik merupakan urat nadi dalam pembangunan ekonomi. Karena itu, seyogyanya layanan logistik untuk selalu beradaptasi mengikuti perkembangan-perkembangan terbaru.

Yukki menggarisbawahi sejumlah isu yang berdampak signifikan terhadap layanan logistk, termasuk perkembangan perdaganagn e-commerce. cold chain distribution, isu lingkungan, digitalisasi, dll.

“Inilah yang menjadi dasar mengapa FIATA RAP terus melakukan berbagai event agar berbagai pelaku usaha logistik bisa bersama-sama berkembang dalam tantangan-tantangan tersebut,” kata Yukki.

Dia mengungkapkan, FIATA RAP sedang dalam proses untuk meningkatkan network  antara pelaku logistik dengan menyelenggarkan consep pertemuan B2B (B2B meeting concept). Hal ini akan mendorong peningkatan cakupan layanan logistik dan juga untuk meningkatkan penerapan aplikasi teknologi oleh para logistics providers. Dengan melakukan hal tersebut, proses recovery usaha bidang logistik pasca pandemi bisa berlangsung lebih cepat.

FIATA RAP, menurut Yukki, juga berupaya mendorong setiap perusahaan logistik untuk selalu meningkatkan level of service mereka. “Jika level of service sektor logistk semakin baik, hal tersebut akan berdampak signifikan terhadap percepatan pembangunan ekonomi,” ucap Yukki.

Perkembangan IT terkini dalam sektor logistic dan supply chain, turunnya ongkos angkut (freight rate), membaiknya masalah kelangkaan kontainer, keberimbangan volume perdagangan antara kawasan merupakan kabar-kabar baik yang bisa mempercepat pemulihan sektor logistik.

Yukki juga menggarisbawahi, kerja sama B2B antara anggota FIATA akan mendorong peningkatan kinerja sektor logistik.

Konekting Industri

Yukki juga menegaskan bahwa FIATA RAP perlu connect dan menyatu dengan industri agar bisa memberikan nilai tambah pada produk-produk yang ditawarkan ke konsumen. Layanan satu pintu (one stop service) dengan memberikan layanan multimoda dipastikan akan memberikan nilai tambah kepada customer.

FIATA RAP siap untuk membantu dan menfasilitasi semua anggota dalam dalam memanfaatkan moment kembali bergairahnya bisnis logistik pasca pandemi.

“Selama kongres FIATA (FIATA World Congress), kami merekomendasikan perlu adanya Langkah-langkah cepat dan akurat dalam layanan logistic sehingga bisa mendukung pembangunan ekonomi pasca pandemic. Bersama dengan seluruh anggota FIATA di seluruh dunia , kami kerap membangun partnership dan kolaborasi sehingga bisa memberikan benefit bagi semua anggota,” jelas Yukki.

Banyak yang mempertanyakan bagaimana kinerja bisnis logistik pasca pandemi. Namun, perlu diningat bahwa kebisaaan manusia tidak akan berubah dengan cepat. Setiap orang masih melakukan aktivitas konsumsi, melakukan perjalanan, keluar rumah dan ketemu teman, yang mana semua aktivitas ini memerlukan layanan logistik. Bahklan selama pandemi, aktivitas logistik untuk mendistribusikan vaksinasi sangat diperlukam.

Karena itu, Yukki mendorong setiap anggota untuk memanfaatkan setiap momentum yang ada, baik selama pandemi maupun pasca pandemi. Yukki juga mengapresiasi kepada semua asoasiasi di Asia atas semua upaya, masukan, dan kerja sama dengan FIATA.

Ekonomi Global

Yukki yang juga Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), juga mengingatkan apa yang menjadi perhatian Pmerintah RI dalam menghadapi kondisi perekonomian global pada 2023.

Pasalnya, jika dilihat proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia terus dikoreksi menurun, untuk tahun 2022 proyeksi dari World Economic Outlook dari IMF hanya 3,2 persen, dan tahun depan akan semakin melemah.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, situasi dan kondisi ekonomi global diprediksi masih akan tertekan sampai 2023. Hal itu disebabkan, inflasi di berbagai negara masih cenderung tinggi.

Sri Mulyani menjelaskan, seiring dengan gejolak harga dan pengetatan moneter maupun fiskal di berbagai negara, maka  outlook perekonomian global menjadi melemah dan menjadi korban karena gejolak dan respons kebijakan.[*]

Rilis Media

ALFI Pacu Optimisme Kinerja Logistik Nasional

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyikapi prediksi ancaman resesi global pada 2023. Pemerintah RI juga telah memberikan sinyal soal ancaman ketidakpastian perekonomian dunia pada tahun depan tersebut.

Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengemukakan, sekarang ini kalangan pelaku usaha termasuk disektor logistik sedang mencermati fenomena ancaman krisis global tersebut.

Bahkan, pelaku logistik di Indonesia juga mulai merasakan sinyal itu lantaran kegiatan perdagangan dunia yang mulai lesu dan biaya kontainer yang kembali pada titik semula. Apalagi, penurunan aktivitas ekspor-impor sudah mulai dirasakan sejak dua bulan lalu.

Oleh sebab itu, kata dia, guna mempertahankan kinerja sektor logistik perlu strategi yang jitu dengan memperhatikan indikator-indikator perekonomian global akibat ancaman resesi itu.

“Apalagi, peringatan Pemerintah RI soal ancaman resesi global juga cukup beralasan, yang mengingatkan bahwa resesi global ditandai dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia, melandainya permintaan dari negara maju, melemahnya harga komoditas, dan terjadinya arus pembalikan modal atau capital reserval,” ujar Yukki.

Untuk itu, imbuhnya, ALFI tidak bosan-bosan mengingatkan kepada teman-teman pelaku logistik agar lebih bijak menyikapinya supaya bisa lebih siap dalam mengantisipasi jika kondisi ketidakpastian ekonomi akibat resesi global itu terjadi. Sebab semua negara termasuk Indonesia pastinya terimbas jika resesi sudah melanda dunia.

Karenanya, ujar Yukki, perlu menciptakan optimisme para pelaku logistik dengan harapan kondisi akan berangsur membaik dimasa-masa mendatang.

“Sama halnya saat Pandemi Covid-19 berlangsung, sektor logistik menjadi salah satu sektor yang optimis mampu bertahan, bahkan sebagian diantaranya malah tumbuh,” ucapnya.

Yukki mengingatkan perlunya menjaga optimisme tersebut. Sebab dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 5,3%, maka konsumsi masyarakat juga perlu di jaga. Sementara investasi didorong tetap tumbuh yang pada akhirnya mampu meningkatkan lapangan pekerjaan.

“Selain itu jika dibandingkan banyak negara lainnya, kondisi realisasi investasi dan inflasi Indonesia masih jauh lebih baik (5,8%), dan dasar Inilah yang membuat kita tetap optimistis walau perlu kehatian-hatian menghadapi ekonomi tahun depan. Makanya, kita perlu kerja keras dengan seluruh potensi yang ada saat ini agar bisa meminimalisir imbas ancaman krisis global. Dan ingat, jangan panik,” jelas Yukki.

Freight Normal

Yukki mengungkapkan, saat pandemi Covid 19, kontainer sempat langka, dan dimasa itu memang dirasakan ketersediaan space kapal dan kontainer cukup sulit. Namun, pasca pandemi ketersediaan kontainer dan space kapal berangsur membaik, bahkan freight saat ini hampir mencapai level sebelum pandemi.

Akan tetapi, ujarnya, perlu dicurigai bahwa kondisi harga freight sekarang ini akibat faktor makro di level dunia yang disebabkan pertumbuhan ekonomi global akibat geopolitik di Europe yang ternyata berdampak dan mempengaruhi secara masif trend ekonomi di semester ke 2 tahun 2022 dan proyeksi tahun 2023.

Yukki yang juga menjabat Chairman Asean Federation of Forwarders Association (AFFA),menjabarkan bahwa kondisi ekonomi akan sangat mempengaruhi pergerakan barang dan pada akhirnya berimbas pada freight dan keseimbangan ketersediaan kontainer. Apalagi berdasarkan info terakhir, beberapa shipping line besar sudah mulai mengurangi kapal mereka di Asia akibat turunnya volume pergerakan barang dan harga freight.

“Namun saat ini harga freight sudah kembali normal dan hal itu sesuai perkiraan dari sejak enam bulan lalu dan penurunan sudah dirasakan sejak dua bulan terakhir ini. Tetapi perlu dicatat bahwa penurunan freight itu bukan saja di sea freight tetapi juga di air freight,” jelas Yukki.(*)

Rilis Media

Kompetensi SDM, Kunci Utama Layanan Logistik & Rantai Pasok untuk Kemajuan Industri

ALFIJAK – Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kunci utama dalam mendorong kemajuan logistik dan rantai pasok nasional.

“Kami sangat meyakini bahwa SDM menjadi kunci logistik dan rantai pasok, Oleh karenanya ALFI akan terus fokus untuk hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap kemajuan Industri,” ujar Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, pada Selasa (4/10/2022).

Dia juga menegaskan, selain pengembangan kompetensi SDM, adaptasi terhadap perubahan atau tranformasi bidang logistik dan rantai pasok dibutuhkan kreatifitas berfikir dan membuat inovasi/terebosan baru jika ingin mewujudkan efisiensi serta efektifitas layanan logistik dan rantai pasok.

Yukki mengingatkan, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas), SDM yang kompeten dan profesional, mulai dari tingkat operasional sampai manajerial, menjadi salah satu kunci penggerak perbaikan logistik nasional.

Selain itu, imbuhnya, pengembangan SDM  juga selaras dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 83 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang jasa, harus memiliki tenaga teknis kompeten yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.

Yukki menjelaskan, kompetensi SDM yang mumpuni berperan vital lantaran terdapat banyak kegiatan dalam proses logistik dan rantai pasok, yakni mulai dari asal barang (hulu) sampai ke konsumen akhir (hilir),

“Makanya dalam hal ini, sudah sejak lama kami (ALFI) terus mendorong peningkatan kualitas SDM logistik dan rantai pasok di tanah air melalui ALFI Institute yang telah berkolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari perguruan tinggi negeri dan swasta, lembaga pendidikan ataupun politeknik, perusahaan swasta maupun BUMN hingga masyarakat pelaku usaha logistik nasional dalam mengakomodir peningkatan kualitas SDM logistik dan rantai pasok tersebut,” ucapnya.

Yukki menambahkan, ALFI juga berkolaborasi dengan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) dan Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (Asdeki) membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Logistik Insan Prima/LIP sebagai lembaga sertifikasi yang independen.

Sebelumnya, Kemenko Perekonomian, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kadin Indonesia sepakat untuk mengesahkan Peta Okupasi Nasional Bidang Logistik dan Supply Chain yang disaksikan wakil dari asosiasi di bidang logistik maupun perwakilan pelaku logistik dari industri manufaktur.

Peta okupasi tersebut diharapkan menjadi referensi nasional bagi Kementerian/lembaga teknis dalam penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang logistik, maupun dunia usaha dalam pengembangan karier profesional SDM logistik dan supply chain  serta proses perencanaan/rekrutmen SDM berbasis kompetensi.

Selain itu ditujukan untuk Lembaga pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran agar menghasilkan output sesuai kebutuhan industri, maupun  Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dalam mengembangkan skema sertifikasi yang akan digunakan sebagai rujukan untuk menyusun materi uji kompetensi, menyediakan tenaga penguji (assessor), dan melakukan asesmen.

Peta okupasi nasional ini disusun dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang terdiri atas perusahaan manufaktur, asosiasi usaha, penyedia jasa logistik, akademisi, lembaga pelatihan dan sertifikasi.

Peta okupasi nasional diharapkan sebagai informasi jabatan-jabatan pekerjaan di bidang logistik dan rantai pasok, dapat menjadi instrumen dan sumber informasi untuk mendukung berjalannya proses link and match antara kurikulum pendidikan dan pelatihan vokasi dengan skill yang dibutuhkan industri.

Hal ini kemudian dituangkan dalam bentuk Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Logistik, serta dapat menjadi dasar dalam perumusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang logistik.[*]