Arsip Tag: Yukki Nugrahawan Hanafi

ALFI Mendorong Percepatan Hilirisasi Industri

ALFIJAK- Transformasi ekonomi dari industri sektor primer ke Industri berbasis nilai tambah (hilirisasi) perlu terus dilakukan guna mendorong investasi melalui sektor-sektor prioritas yang memiiki nilai tambah.

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, mengatakan upaya hilirisasi tersebut untuk meningkatkan nilai tambah suatu produk yang pada akhirmya nanti akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.

“ALFI mendukung pemerintah supaya program hilirisasi atau transformasi ekonomi dari industri sektor primer ke industri berbasis nilai tambah itu bisa berjalan sesuau harapan. Intinya kita mesti fokus pada hilirisasi industri tersebut,” ujar Yukki melalui keterangan pers-nya pada Rabu (1/12/2021).

Dia mengatakan, industri padat karya yang berorientasi ekspor termasuk industri farmasi dan alat kesehatan, elektronik maupun otomotif perlu terus dipacu. Selain itu, menyangkut energi khususnya yang berkaitan dengan energi baru dan terbarukan, infrastruktur dan pertambangan yang memiliki nilai tambah, juga harus terus menerus mendapat perhatian.

Yukki mengungkapkan, berdasarkan data Kementerian Investasi/Badan Kordinasi Penamanam Modal (BKPM) bahwa target investasi tahun 2020 s/d 2024 mencapai Rp.4.983,2 Triliun, atau tumbuh 47,3% jika dibandingkan dengan total realisasi pada tahun 2015-2019 mencapai Rp.3.381,9 Triliun.

“Target itu bisa dicapai jika kita fokus dengan program hilirisasi industri, dan ini sejalan dengan yang dicanangkan Pemerintah RI ” ucapnya.

ALFI juga mengapresiasi upaya Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia dalam memacu investasi di Indonesia sekaligus dalam rangka percepatan hilirisasi Industri.

Berdasarkan data BKPM, imbuhnya, target investasi pada tahun 2021 mencapai Rp.900 Triliun, dan realisasi sepanjang Januari-September 2021 telah mencapai Rp.659 Triliun.

Yukki mengatakan, sepanjang 2008 – 2019, gejolak ekonomi dunia bersumber sumber dari sektor keuangan, energi, maupun perdagangan. Krisis-krisis tersebut tak begitu nyata menekan sisi permintaan dan penawaran (supply and demand).

Namun, imbuhnya, sejak munculnya Covid-19 yang bersumber dari sektor kesehatan telah melumpuhkan ekonomi karena menekan kinerja sisi supply and demand.

“Kondisi tersebut semakin parah, karena perekonomian dunia belum berpengalaman menangani covid-19,” papar Yukki.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan pemerintah optimistis implementasi kebijakan hilirisasi industri akan menjaga kekuatan perekonomian nasional, sehingga tidak mudah terombang-ambing di tengah fluktuasi harga komoditas dan tidak tergantung pada sumber luar.

Menperin menilai, urgensi mempercepat hilirisasi kian terasa dengan hadirnya pandemi Covid-19 yang kini telah mendisrupsi global chain.(*)

Optimistis, Industri Logistik bakal Tumbuh di 2022

ALFIJAK- Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyatakan, industri logistik nasional masih memiliki optimisme dengan pertumbuhan bisnis sektor tersebut pada tahun 2022.

Ketua Umum DPP  ALFI Yukki Nugrahawan mengatakan, oleh sebab itu diperlukan upaya kreativitas yang dimiliki para pengusaha offline, online atau gabungan keduanya untuk menyesuaikan kebutuhan market.

“Untuk itu, logistik siap untuk terus berbenah ke depan dengan situasi yang terus berubah. Kami juga sepakat dengan positivisme yang digaungkan industri e-commerce nasional,” ujar Yukki melalui keterangannya pada Sabtu (27/11).

Dia memgemukakan berdasarkan laporan eConomy Sea tahun 2020, memprediksikan bahwa pertumbuhan digital ekonomi Indonesia akan mencapai Rp.1.736 triliun ditahun 2025. Oleh karena itu industri eCommerce akan menjadi salah satu motor penggerak perekonomian digital di Indonesia.

Sayangnya, berdasarkan laporan itu, Indonesia hingga saat ini masih kekurangan talenta-talenta digital salah satu kunci terjadinya transformasi digital. Hal tersebut mendorong Pemerintah Indonesia untuk terus menciptakan talenta-talenta tersebut.

“Semua pihak menginginkan yang lebih baik dan lebih efisien. Saya yakin, industri logistik di 2022 akan mengalami pertumbuhan,” tutur Yukki.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menyebutkan bahwa n<span;>ilai ekonomi digital Indonesia menjadi yang terbesar di ASEAN tahun 2020. Bahkan Menko Perekonomian Tahun ini jumlahnya diprediksi naik 49 persen dari USD 47 miliar menjadi USD 70 miliar.

“Pertumbuhan ini didukung oleh jumlah usia produktif di Indonesia dan penetrasi internet yang mencapai 202,6 juta atau 76,8 persen. Pandemi Covid-19 juga telah mendorong akselerasi adaptasi teknologi digital pada berbagai lini,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat membuka Webbinar Indonesia Digital Conference (IDC) Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) 2021.(*)

Membidik Peluang Bisnis Logistik di Asia Pasifik & Fokus Digitalisasi

JAKARTA– Peluang bisnis logistik di kawasan Asia Pasifik saat ini  mesti dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pelaku logistik nasional.

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, upaya tersebut d<span;>apat dilakukan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang bukan saja lewat program pemerintahan antarpulau, melainkan sektor ekspor dan impor..

“Alasan pemilihan kawasan Asia Pasifik dikarenakan kawasan tersebut merupakan salah satu yang cepat pulih dari krisis akibat pandemi Covid-19. Asia pasifik adalah kawasan dengan pertumbuhan ekonomi tercepat secara global. Pasar logistik di Asia Pasifik diperkirakan mencapai US$130,18 miliar per tahun dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 6 persen,” katanya saat Rakernas ALFI yang digelar secara hybrid, pada Rabu (27/10/2021).

Rakernas ALFI itu dibuka Menhub Budi Karya Sumadi dengan mengangkat tema Menangkap Peluang Bisnis di Asia Pasifik di Era New Opportunity.

Yukki mengatakan akan memacu seluruh perusahaan logistik nasional dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan kinerja usahanya.

Dengan begitu, para pelaku bisnis tersebut diharapkan mampu bersaing di dalam negeri maupun ditingkat global. Pada era kesempatan baru ini, lanjutnya, usaha logistik nasional harus bisa menangkap peluang bisnis yang ada.

“ALFI akan terus mendorong para pelaku jasa logistik nasional untuk siap meningkatkan new opportunity melalui adaptasi, inovasi, kolaborasi dan peningkatan SDM-nya,” ucapnya.

Yukki juga mengungkapkan kinerja logistik nasional akan semakin meningkat dimasa mendatang dengan adanya implementasi National Logistic Ecosystem [NLE] yang akan juga membuat proses delivery order atau DO kegiatan ekspor impor akan semakin cepat.

Dia bahkan menyebutkan saat ini biaya logistik nasional telah mengalami penurunan. Dalam perhitungan yang dibuat ALFI, imbuhnya, biaya logistik sudah turun ke angka 21,3% dari produk domestik bruto (PDB). Sebelumnya, disebutkan biaya logistik nasional di kisaran 23-24% dari PDB.

“Kalau kita bicara mengenai biaya logistik, saya yakin Indonesia sudah jauh lebih baik. Menurut perhitungan kami adalah 21,3%,” ucap Yukki.

Pesan Menhub

Pada keaempatan itu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengajak para pelaku logistik dan forwarder untuk menangkap peluang baru guna mendorong pertumbuhan logistik nasional di tengah pandemi Covid-19.

Menhub mengatakan, mencermati kondisi global saat ini, investasi sektor logistik dan industri di Asia Pasifik berpeluang besar untuk terus berkembang.

“Terlebih lagi dengan adanya perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Kondisi ini menjadi momentum yang dapat dimanfaatkan para pelaku bisnis untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke wilayah Asia Pasifik. Salah satu peluang baru yang mengemuka adalah distribusi produk kesehatan. Selain menjadi kebutuhan, juga menjadi pemicu dalam kegiatan ekonomi,” kata Menhub.

Menhub mengungkapkan, pemulihan ekonomi nasional terus membaik dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif hingga kuartal ketiga tahun 2021. Jadi meski masa pandemi ini berdampak pada semua sektor, namun industri jasa logistik yang berkaitan dengan transaksi bisnis to customer, customer to customer masih dapat bertahan.

“Distribusi komoditas justru mengalami peningkatan di masa pandemi hingga 70 persen dengan posisi angkutan barang sebanyak 35,8 juta,” ungkap Menhub.

Lebih lanjut Menhub menjelaskan, upaya pemerintah terhadap perbaikan kinerja logistik nasional telah membuahkan hasil. Indeks kinerja logistik Indonesia meningkat dari peringkat 63 pada tahun 2016 menjadi peringkat 46 pada tahun 2018, dengan indeks LPI mencapai 3,15, atau menjadi yang tertinggi selama 10 tahun terakhir.

“Namun capaian ini masih harus terus ditingkatkan dengan memanfaatkan peluang-peluang baru, percepatan dan pemerataan konektivitas infrastruktur transportasi, serta peningkatan kualitas SDM transportasi, yang dapat mendorong upaya alih teknologi dan lahirnya ekonomi kreatif, serta perbaikan dan penataan ekosistem. Untuk mewujudkan ini, tentunya membutuhkan sinergi bersama,” jelas Menhub.

Menhub menyampaikan bahwa ALFI/ILFA selaku organisasi yang menaungi pelaku usaha logistik dan forwarder Indonesia, memiliki peran penting untuk menjembatani kepentingan para anggotanya dan juga menjadi mitra pemerintah dalam rangka mewujudkan logistik nasional yang kompetitif dan berdaya saing.

Keberadaan ALFI/ILFA diharapkan mampu berperan, berkolaborasi, dan bersinergi dengan pemerintah, dalam membuka peluang-peluang baru, menciptakan iklim usaha yang kompetitif, dan melakukan sejumlah perbaikan pada sektor pergudangan dan manufaktur, yang dapat meningkatkan kepercayaan para pengguna jasa layanan logistik,” tutur Menhub.(*)

Usaha Logistik Nasional Didorong Masuki Era New Oppurtunity

ALFIJAK- Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) memacu seluruh perusahaan logistik nasional  dapat meningkatkan kompetensi SDM dan kinerja usahanya sehingga mampu bersaing di dalam negeri maupun ditingkat global.

Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, di era new opportunity saat ini, usaha logistik nasional mesti bisa menangkap peluang bisnis yang ada.

“Oleh karenanya ALFI akan terus memberikan edukasi bagaimana menangkap peluang-peluang tersebut serta mendorong usaha logistik nasional mampu berkiprah di mancanegara,” ujar Yukki, Minggu (24/10/2021).

Bahkan, imbuhnya, dalam rapat kerja nasional (Rakernas) ALFI/ILFA 2021 yang akan dilaksanakan pada Rabu (27 Oktober 2021), ALFI telah mencanangkan tema Rakernas “Menangkap Peluang Bisnis di Asia Pasifik di Era New Opportunity”.

Dengan tema tersebut, ujar Yukki, ALFI akan terus mendorong para pelaku jasa logistik nasional untuk siap meningkatkan new opportunity melalui adaptasi, inovasi, kolaborasi dan peningkatan sumber daya manusia (SDM)-nya.

Rencananya Rakernas akan diikuti DPW dan DPC seluruh Indonesia maupun undangan pada saat pembukaan tersebut, akan menghadirkan tiga pembicara kunci (keynote spech) yakni Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dan Menteri Investasi/Kepala Badan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadala.

Dalam pembukaan acara Rakernas secara virtual itu juga akan menghadirkan pembicara Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid dan Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi. Kemudian menampilkan pembahas yakni Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Indonesia, Akbar Djohan serta Dirut PT Berdikari Logistik Indonesia, Iman Gandi.

Yukki menegaskan kinerja layanan logistik yang semakin efisien saat ini turut mendongkrak tumbuhnya aktivitas ekspor impor RI. Pertumbuhan tersebut juga ditopang kian efisiennya layanan ekspor impor di pelabuhan-pelabuhan utama maupun bandar udara (Bandara) di Indonesia.

Dia berharap kondisi seperti ini bisa terus berlangsung sehingga target pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai Pemerintah pada tahun ini bisa terwujud.

Yukki juga menegaskan bahwa kinerja logistik nasional akan semakin meningkat dimasa mendatang dengan adanya Implementasi National Logistic Ecosystem (NLE) yang akan juga membuat proses delivery order atau DO kegiatan ekspor impor akan semakin cepat.

Yukki mengatakan ALFI berkomitmen terus mendukung sepenuhnya implementasi NLE karena dengan platform logistik terpadu seperti itu semua layanan proses bisnis logistik ekspor impor dapat terintegrasi dengan semua pihak terkait.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada periode Januari-September 2021, nilai ekspor total Indonesia sebesar US$164,29 miliar yang disumbang ekspor nonmigas sebanyak 94,63 persen dengan kontribusi terbesar dari industri pengolahan (77,73 persen), diikuti pertambangan (15,08 persen) serta pertanian, kehutanan, dan perikanan (1,82 persen).

Pada periode itu, nilai impor total sebesar US$139,22 miliar dengan sumbangan terbesar dari bahan baku/penolong (75,50 persen) diikuti barang modal (14,37 persen) dan konsumsi (10,13 persen).

“Pertumbuhan pada ekspor impor tersebut juga otomatis mendorong kinerja sektor logistik nasional,” ujar Yukki.(*)

ALFI : Merger Pelindo dan Kolaborasi Swasta bisa Perkuat Supply Chain & Logistik di RI

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengharapkan, merger PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I s/d IV mampu mendorong penguatan manajemen supply chain (rantai pasok) dan logistik di Indonesia secara jangka panjang.

Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi, mengemukakan, pasalnya dengan merger tersebut maka aset, SDM dan keuangan Pelindo semakin besar dan kuat.

Merger BUMN kepelabuhanan itu secara resmi telah dimulai sejak 1 Oktober 2021, dengan nama PT Pelabuhan Indonesia. Berbagai juga berharap multiplier efek dari merger tersebut bukan sekedar demi efisiensi pelayanan logistik di tanah air namun mendorong Pelindo menjadi global player dengan melakukan ekspansi bisni jasa kepelabuhan ke luar negeri.

Yukki menilai operator global yang saat ini berada di peringkat teratas mampu mencapainya karena mengakuisisi pelabuhan di luar negeri dan sekaligus meningkatkan kapasitasnya di dalam negeri.

“Kalau bicara pelabuhan ada batasannya tapi kalau logistik nggak ada batasaanya. Jadi jangan berheti di aksi korporasi tapi jangka panjang, misalnya dengan Kementerian BUMN memperkuat ketahanan pangan dan energi juga kesehatan. Itu kan harus diperkuat supply chain di Indoensia dan dunia. Berani mengambil aksi yang lebih besar terhadap aktivitas ratai pasok,” ujar Yukki melalui keterangan tertulisnya.

Yukki juga menghendaki adanya kolaborasi bersama dengan swasta dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam membangun ekosistem. Jangan sampai justru bersaing dengan perusahaan kecil.

“Kuncinya berkolaborasi besar dengan swasta. Ibaratnya akan besar kalau bisa dilakukan kolaborasi. Jadi merger ini lebih down to earth. Mengajak ekosistem bersama. Banyak Pelindo harus fokus tertentu tapi UKM juga harus jadi perhatian. Mendukung usaha kecil di lingkungan masing-masing. Perusahaan BUMN memberikan dampak positif terhadap keseluruhan ekosistem,” ucapya.

Yukki yang juga menjabat Chairman Asean Freight Forwarder Association (AFFA) itu mengatakan, dengan merger Pelindo juga bisa diharapkan mampu meneraik investasi disektor transportasi, logistik dan kepelabuhan di Indonesia guna mendongkrak pertumbuhan Ekonomi (GDP) nasional bisa diatas 7%, sebagaimana yang dicanangkan Pemerintah RI.

“Dengan merger dan integrasi sistem pelayanannya, Pelindo telah duduk sebagai operator pelabuhan terbesar secara global di posisi 8 besar dari total throughput-nya. Tetapi, ambisi tersebut jangan berhenti di situ saja.  Dengan demikian pascamerger, dampak operasional Pelindo harus lebih dirasakan oleh semua rantai pasok di Indonesia. Pelindo diharapkan mampu mengelola lebih banyak pelabuhan tak hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri,” tuturnya.

Yukki menjabarkan, penyatuan BUMN Pelindo itu mendapat reaksi positif dari market, baik di dalam maupun di luar. Namun saat ini market juga menanti general corporation action selanjutnya pasca merger, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang dalam merealisasikan target-targetnya.

Oleh karenanya, dia berharap merger tersebut tak sebatas aksi korporasi, tetapi juga memudahkan pengguna jasa dengan mengedepankan penyederhanaan birokrasi layanan kepelabuhanan di Indonesia.

“Memang butuh waktu untuk mencapai targer-target itu semua. Namun secara prinsip bagi kami (Pelaku Usaha), bahwa merger tersebut merupakan langkah positif dan progresif yang sepatutnya perlu terus di dukung oleh semua stakeholders terkait,” ujar Yukki.(*)

ALFI Mendukung Pengembangan Pelabuhan Logistik Anggrek Gorontalo

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mendukung percepatan proyek pengembangan Pelabuhan Anggrek di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo Sulut.

Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi mengemukakan, hal itu sebagai upaya mendorong terwujudnya konektivitas logistik RI dengan berbagai negara seperti Jepang, Korea, China, dan Hong Kong.

“Sebagai pelaku usaha logistik, ALFI mendukung pengembangan pelabuhan itu sebagai logistic port,” ujar Yukki, Kamis (23/9/2021).

Menurutnya, pengembangan pelabuhan Anggrek perlu dilakukan karena kapasitas operasional dermaga saat ini sudah melampaui standar kinerja pelabuhan, di mana ukuran kapal kapal-kapal yang bersandar (peti kemas dan kargo) lebih besar dari kapasitas dermaga eksisting sehingga kurang optimal.

“Kolaborasi berbagai pihak termasuk oleh swasta dalam pengembangan pelabuhan tersebut dan wilayah hinterland-nya diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi wilayah setempat maupun nasional,” ucap Yukki.

Sebagaimana diketahui, nilai investasi <span;>pengembangan Pelabuhan Anggrek menjadi pelabuhan logistik (logistics port) mencapai Rp 1,4 triliun.

Kemenhub lewat Direktur Jenderal Perhubungan Laut selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) pada 18 juni 2021 telah menetapkan Konsorsium Anggrek Gorontalo International Terminal sebagai pemenang. Konsorsium ini terdiri dari PT Gotrans Logistics International, PT Anugerah Jelajah Indonesia Logistic, PT Titian Labuan Anugrah, dan PT Hutama Karya (Persero).

Targetnya, keberadaan pelabuhan ini dapat mendukung konektivitas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gopandang di Gorontalo, yang berfungsi sebagai penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan serta simpul distribusi, produksi, dan konsolidasi yang mendukung dengan Pelabuhan Gorontalo sehingga dapat menciptakan efisiensi dan tidak menimbulkan masalah seperti kemacetan.

Menurut Rachmat Gobel anggota DPR RI asal Gorontalo, pengembangan Pelabuhan Anggrek tersebut akan dilakukan dalam dua tahap yang didukung penuh dari pemerintah, BUMN dan investor swasta.

“Pengembangan Pelabuhan Anggrek tersebut menggunakan skema kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan ini merupakan skema pembiayaann yang inovatif, sehingga tidak menggunakan dana APBN, tapi melalui pendanaan kreatif non-APBN,” katanya, melalui keterangan pers yang dikutip Kamis (23/9/2021).

Pengusaha asal Gorontalo tersebut menjelaskan bahwa penyerahan proyek pengembangan Pelabuhan Anggrek dari Kantor Unit Penyelenggara Kelas II Pelabuhan Anggrek, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan kepada PT. AGIT dijadwalkan akan dilaksanakan pada 28 September 2021 di Pelabuhan Anggrek, Gorontalo.(*)

Memperbaiki Supply Chain Melalui Implementasi NLE

ALFIJAK – Implementasi National Logistic Ecosystem (NLE) diyakini mampu memperbaiki ma<span;>najemen supply chain atau rantai pasokan, sehingga proses logistik bisa menghasilkan biaya yang lebih efisien dan siklus produksi yang semakin cepat.

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi mengemukakan, pada prinsipnya pelaku usaha logistik nasionak mendukung program NLE  guna merangkai semua kegiatan Supply Chain secara nasional.

Dia menyebutkan, NLE adalah suatu ekosistem logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan sarana pengangkut hingga barang tiba di gudang. NLE juga mengenalkan suatu konsep kolaborasi digital yang memungkinkan entitas logistik terhubung dengan pemerintah serta platform logistik lainnya. Selain itu, NLE memperkaya peran Indonesia national single window (INSW).

“Kami mendorong NLE dapat segera dilaksanakan di Pelabuhan maupun Bandara. Tetapi implementasi NLE itu sendiri juga masih perlu terus dikawal agar bisa terealisasi seperti yang diharapkan. ALFI melihat  NLE ini seharusnya juga meliputi Bandara (airport ), pelaku logistik , eksportir importir serta semua stake holders. NLE sebagai platform besar-nya,” ujar Yukki, pada Sabtu (28/8/2021).

Dia mengatakan, ALFI bersama stakeholders terkait siap memberikan masukan konstruktif termasuk timetable-nya terkait penerapan NLE. Apalagi, imbuhnya, sejak awal ALFI telah terlibat dalam program implementasi NLE tersebut.

Supply chain adalah jaringan antara perusahaan dan pemasoknya untuk memproduksi dan mendistribusikan produk tertentu ke pembeli akhir. Jaringan ini mencakup berbagai aktivitas, orang, entitas, informasi, dan sumber daya.

Dengan mangement supply chain, imbuhnya, bisa diketahui bagaimana langkah perusahaan mengembangkan rantai pasokan sehingga mereka dapat mengurangi biaya dan tetap kompetitif dalam lanskap bisnis.

“Olehkarenanya untuk mendorong Supply Chain yang lebih baik itu, ALFI usulkan agar NLE tidak hanya di Pelabuhan tetapi juga di Bandara yang berkegiatan melayani kargo ekspor impor,” ucapnya.

Menurut Yukki, NLE  juga idealnya diikuti dengan kesiapan pembangunan infrastrukturnya yang terintegrasi melalui kolaborasi dan sinergi antar pihak, seperti Pemda/Pemprov, Kementerian PUPR, Kemenhub, serta perusahaan BUMN dan Swasta.

Adapun yang berkaitan dengan komoditas perlu melibatkan instansi Kementerian atau Lembaga seperti Kementerian ESDM, Kemendag, Kemenperin, Kementan, dan KKP.

“Kolaborasi semua pihak menjadi syarat utama agar implementasi NLE bisa berjalan baik sehingga daya saing produk/komoditas nasional bisa terwujud dan pertumbuhan ekonomi wilayah dan nasional juga tercapai,” paparnya.

Yukki menilai, target Pemerintah untuk menekan biaya logistik nasional ke angka 17 persen sebelum 2024 melalui sejumlah upaya, salah satunya yakni NLE, cukup realistis jika kolaborasi dengan semua pihak tersebut bisa berjalan.

Sebab, imbuh Yukki, pergerakan nilai ekonomi suatu negara sangat didukung oleh logistik yang baik. Digitalisasi logistik telah menjadi keharusan di dalam ekonomi digital.

“Logistik dalam industry 4.0 tidak semata-mata memindahkan barang dari satu pihak kepada pihak lain, melainkan lebih menekankan kepada pentingnya perpindahan data dari satu entitas kepada entitas lain,” ungkapnya.

Yukki yang menjabat Chairman Asean Freight Forwarders Association (AFFA) itu juga mengatakan, bahwa sekarang ini kecepatan data bergerak jauh melebihi pergerakan barang, sehingga konektivitas masyarakat logistik menjadi keharusan. Seamless logistic merupakan satu dari lima pilar di dalam ASEAN Connectivity 2025.

“Oleh sebab itu, perlunya interaksi antar berbagai platform perdagangan dan logistik untuk menjadi suatu ekosistem yang kuat guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah RI menargetkan dapat menerapkan National Logistic Ecosystem (NLE) di 10 pelabuhan lainnya di Indonesia, setelah Batam.

Guna mempercepat implementasi Instruksi Presiden No. 5/2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional, Menteri Koordinator Luhut Binsar Pandjaitan, telah membahas perkembangan National Logistic Ecosystem (NLE) atau Ekosistem Logistik Nasional bersama berbagai Kementerian/Lembaga terkait perkembangannya.(*)

Usulan ALFI untuk Mengatasi Kelangkaan Peti Kemas & Kelancaran Logistik Ekspor Impor

ALFIJAK– Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyampaikan beberapa usulan kepada  Pemerintah untuk  mengatasi persoalan kelangkaan peti kemas guna  mendorong kelancaran arus barang ekspor impor.

Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi, mengatakan kelangkaan petikemas   ini harus dicarikan solusi karena telah  mendorong kenaikan harga  freight yang sangat ekstrim pada sejumlah rute pengiriman internasional dan  mengakibatkan  kenaikan harga logistik.

Usul ALFI itu yakni: Pertama, mengoptimalkan utilisasi perputaran peti kemas dengan mengupayakan pengeluaran atau pemanfaatan peti kemas dengan status un-clearence (belum ada clearance) di setiap terminal Pelabuhan.  Kemudian, pihak pelayaran juga secara transparan menyampaikan laporan lebih awal kepada eksportir dan instansi terkait jika memang kapasitas muat mereka bermasalah atau sudah penuh booking oleh eksportir.  Kapasitas muat kapal utamakan peti kemas isi barang bukan peti kemas kosong (reposition).

Kedua, diberikan relaksasi / kemudahan untuk pengalihan barang ekspor / finished goods dari pabrik ke gudang logistik, jika pabrik ada fasilitas pabean (KB atau  KITE) maka telah di dukung pihak BC untuk memberikan kemudahan proses ijin relokasi sementara ini dari KB / KITE ke lokasi gudang PLB, TPS atau TLDDP (gudang umum dengan jaminan). Selain itu, pengendalian teknis sarana muat peti kemas dan ketersediaan peti kemas  dapat diawasi dan dimonitor oleh instansi terkait maupun pengguna jasa.

Ketiga, optimalisasi keterlibatan pelaku logistik swasta nasional untuk mendukung proyek infrastruktur pemerintah. Dalam kaitan ini, percepatan dan kemudahan perijinan kegiatan berusaha segera dapat dirasakan pelaku usaha tanpa mengabaikan kepentingan negara yang lebih besar (praktik monopoli, larangan / pembatasan ekspor / impor dan sebagainya).

Keempat, pemberian subsidi kepada eksportir, khususnya komoditas yang memiliki daya saing tinggi (RCA >1) sehingga mampu mengubah cara pembayaran ekspor dari FOB menjadi CIF dan memiliki bargaining terhadap buyer di luar negeri.

Kelima, memberikan subsidi kepada operator pelayaran sehingga mau melakukan repositioning (repo) kontainer kosong yang masih tertahan di beberapa tempat.

Di sisi lain,  menurut kajian ALFI , sedikitnya  terdapat tujuh sumber masalah penyebab  kelangkaan peti kemas yakni;

Pertama, shipping dengan kontainer / peti kemas diperlukan untuk aktivitas ekspor impor komoditas yang berupa produk jadi. Aktivitas ekspor komoditas SDA Indonesia seperti Batubara dan CPO tidak menggunakan kontainer, namun menggunakan Bulk Dry Cargo atau Bulk Liquid Cargo.

Kedua, ketersediaan kontainer di suatu negara salah satunya bergantung pada frekuensi impornya. Kontainer cenderung banyak bergerak ke Amerika seiring dengan impornya yang tinggi, sementara di Indonesia lebih sedikit.

Ketiga, selama pandemi COVID-19, terjadi penurunan impor Indonesia yang berakibat lebih sedikitnya kontainer yang masuk ke Indonesia. Dengan keterbatasan kontainer, pelaku usaha eksportir dan importir di Indonesia merasa kelangkaan kontainer, terutama ukuran 40 feet/ 40 feet highcube. Lebih lanjut, tekanan kenaikan biaya angkut tidak dapat mengkompensasi nilai tambah komoditas yang di ekspor.

Keempat, operator shipping line memberi klien free time window atau waktu ekstra secara gratis untuk menyimpan kargo mereka di dalam peti kemas di pelabuhan untuk mempertahankan hubungan bisnis.

Kelima, operator shipping line di Amerika Serikat mengurangi free time window  tersebut dan membebankan biaya tambahan  pembongkaran kontainer untuk mendorong kontainer kembali ke Asia secepat mungkin untuk pengiriman berikutnya.

“Namun, importir AS tidak dapat menemukan kapasitas truk yang cukup untuk mengosongkan kontainer,” ucap Yukki.

Keenam, para pelaku eksportir Asia menekan harga dengan memesan kontainer di muka, memesan ruang di kapal, dan menegosiasikan tarif dengan menggunakan kontrak kontainer yang terhubung dengan indeks dan alat manajemen risiko.

Ketujuh, pemerintah Tiongkok melakukan intervensi harga dan meminta Costco (perusahaan container milik Tiongkok dengan market share dunia 35%) untuk menahan harganya yang diharapkan dapat menahan kenaikan harga kontainer.

Menurut Yukki, hal ini semakin diperparah karena selama masa Pandemi terjadi aktivitas penurunan impor Indonesia yang menyebabkan kelangkaan kontainer terutama 40 feet untuk ekspor.

“Impor Indonesia yang lebih kecil tersebut menyebabkan rendahnya jumlah kontainer yang masuk ke Indonesia, selain itu terjadinya ketidakseimbangan arus kontainer ekspor dan impor Amerika Asia menaikkan harga container,” tuturnya.

Dia mengatakan, berdasarkan kondisi-kondisi tersebut kelancaran arus barang ekspor dan Impor di Indonesia dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 saat ini masih harus berhadapan dengan isu-isu dilapangan, yaitu: soal kelangkaan peti kemas (shortage container), tidak tersedianya space di kapal (full book).

Disamping itu, isu penumpukan barang ekspor dilokasi pabrik yang bisa mengakibatkan stop produksi, serta lemahnya ekosistem data/komunikasi antar pelaku moda transport, pemilik barang, forwarder, dan Instansi/Lembaga Pemerintah terkait.

Yukki mengatakan, meskipun begitu, situasi kelangkaan kontainer yang juga dialami  negara-negara di dunia diperkirakan akan mulai berkurang hingga akhir 2022. Apalagi, Indonesia termasuk negara yang dinilai paling siap menghadapi persoalan tersebut. Karena tidak mengalami lockdown dalam mengatasi Pandemi.

Selain masalah kelangkaan kontainer,  ALFI  telah menerima sejumlah  laporan berupa  kendala terkait  masalah di sektor logistik seperti tidak tersedia space di kapal karena full book, bahkan sempat ada penumpukan barang ekspor di lokasi pabrik yang bisa mengakibatkan stop produksi, hingga masih lemahnya ekosistem data di antara pelaku moda transportasi, pemilik barang, forwarder, dan instansi terkait.

“Di sisi lain, kelancaran arus barang ekspor dan impor serta pembiayaannya dalam situasi pandemi yang dialami dunia saat ini menjadi kunci meningkatkan kinerja ekspor nasional,” ujar Yukki. (*)

ALFI Siap Distribusikan Logistik Vaksin Covid-19

ALFIJAK : Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia mengusulkan pentingnya kerjasama intensif dalam kegiatan distribusi logistik Vaksin Covid-19.

Ketua Umum  DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi menilai logistik dan distribusi vaksin covid-19 sudah seharusnya menjadi pekerjaan bersama.

Pasalnya, kata dia, estimasi kapasitas distribusi vaksin nasional per tahunnya hanya sebanyak 43,9 juta dosis. Artinya, dalam keadaan normal, jumlah vaksin covid-19 selesai didistribusikan dalam 9-10 tahun.

“Oleh karenanya pemerintah harus memiliki pola disribusi yang matang dan terperinci. Distribusi vaksin tidak bisa dilakukan menggunakan jalur logistik biasa, harus ada pembenahan jika pemerintah ingin distribusi berlangsung lancar,” ujar Yukki melalui keterangan pers-nya, pada Jumat (15/1/2021).

Melihat skalanya yang raksasa dan harus dilakukan secara cepat, dia berpendapat bahwa logistik vaksin kali ini harus dilakukan bersama, bahu-membahu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta.

Jika pihaknya akan dilibatkan dalam distribusi vaksin covid-19, Yukki mengusulkan beberapa ide distribusi untuk pemerintah dari skema atau pola pengiriman, infrastruktur dan fasilitas, hingga sistem yang digunakan.

Yukki mengusulkan agar pemerintah menentukan beberapa titik atau pusat penyaluran vaksin (hub) di kota-kota besar di Indonesia. Hub-hub ini lah yang akan bertanggungjawab menyalurkan vaksin covid-19 ke kabupaten/kota tertentu.

Kemudian, dari hub vaksin ditransportasikan ke Rumah Sakit (RS) tempat calon penerima vaksin dijadwalkan menerima penyuntikan.

Dia menyarankan untuk tidak menyimpan stok vaksin di Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi masing-masing karena fasilitas dan infrastruktur di setiap Dinkes tidak merata.

Menurutnya, pemerintah harus hati-hati dalam mengkaji penyetoran vaksin. Pasalnya, salah kalkulasi dapat berakibat fatal. Contohnya, jika vaksin disimpan di tempat yang tak memiliki fasilitas cold storage atau pendingin sesuai kebutuhan, vaksin berpotensi rusak dan tak dapat digunakan.

Perlu diingat bahwa Indonesia berencana menggunakan 7 vaksin berbeda, artinya ketentuan penyimpanan suhu pun bervariasi dari minus 5 derajat hingga minus 70 derajat celcius. Ketujuhanya yaitu vaksin racikan Sinovac, Bio Farma, Sinopharm, Novavax, Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca, dan Moderna.

Selain itu, dalam mentransportasikanya dari hub ke Rumah Sakit atau Puskesmas, vaksin harus disimpan di box atau container khusus yang telah mendapat sertifikasi cara pembuatan obat yang baik (CPOB) dan izin Badan POM. Vaksin tidak bisa disimpan di container dingin penyimpan  biasa.

Cold Storage

Yukki mengatakan hingga saat ini, belum ada satu badan tunggal yang mampu mengadakan cold storage atau container dalam jumlah sebesar ini. Karena itu, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan berbagai perusahaan swasta.

Dia juga menegaskan siap jika diminta mendatangkan container minus 60 derajat, meskipun kontainer seperti itu belum ada di Indonesia.

“Dalam hal ini pemerintah tidak perlu membeli, bisa (disewa) lewat kesepakatan. Karena ini untuk kebaikan bersama, nanti prosesnya bisa secara terbuka,” ucap Yukki.

Usulan lainnya, kata Yukki, adalah pola pengiriman berbasis teknologi. Dia menyebut monitoring sama pentingnya dengan pengadaan vaksinasi.

Satu-satunya cara agar monitoring dapat dilakukan secara real time adalah dengan mengandalkan digitalisasi. Dengan pola ini, ia menyebut setiap vaksin yang akan disuntikkan telah memiliki barcode yang ditujukan oleh individu tertentu.

“Sistem monitoring ini bisa digunakan untuk mengevaluasi. Misalnya, jika terjadi efek samping atau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), pemerintah dapat mengetahui vaksin apa yang disuntikkan kepada invididu yang mengalami KIPI,” ucapnya.

Yukki juga mengatakan, apabila fasilitas di daerah tertentu tidak memadai, maka dapat menyimpan vaksin di tempat-tempat yang memiliki tingkat pengamanan maksimal, contohnya bandara atau pelabuhan yang merupakan restricted area guna memudahkan monitoring oleh pemerintah.

“Transportasi baru akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal dalam sistem, sehingga vaksin tidak lama mengendap di Dinkes atau pusat kesehatan yang mungkin sistem pengamanannya tidak terjamin,” tuturnya.

Selain itu, perlu disiapkan pengolahan dan pemusnahan limbah pasca vaksinasi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bersama atau oknum nakal yang memanfaatkan keadaan.(red)