Arsip Tag: Yukki Nugrahawan Hanafi

Rilis Media

FIATA : Pendekatan Multimoda Jadi Solusi

Tinggalkan sebuah komentar

ALFIJAK: Pemerintah telah mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang solid sebesar 5,61% pada kuartal pertama 2026. Namun, di balik capaian tersebut masih terdapat ruang optimalisasi, khususnya pada sektor logistik dan rantai pasok yang berpotensi menjadi akselelator mesin pertumbuhan.

Senior Vice President International Federation of Freight Forwarders Associations(FIATA) sekaligus Ketua Dewan Pembina Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi, mengatakan pentingnya hal tersebut lantaran efisiensi sektor logistik Indonesia masih rendah berada pada peringkat ke-6 di level ASEAN.

Yukki mengungkapkan, bahwa pendekatan yang dipakai untuk meningkatkan efisiensi sektor logistik perlu mempertimbangkan posisi geografis Indonesia yang strategis dalam rantai pasok global.

Selain itu, mengarusutamakan perspektif integrasi multimoda, bukan hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur.

Sebagai negara kepulauan, imbuhnya, Indonesia perlu fokus memperhatikan posisi geografisnya yang strategis dalam jalur perdagangan dunia.

Hal ini agar menjadi fokus perhatian supaya pendekatan logistik yang diambil juga berkepentingan mengintegrasikan Indonesia dalam arus perdagangan dan rantai pasok global.

“Dengan begitu, pendekatan multimoda transportasi logistik nantinya juga mengarusutamakan integrasi transportasi laut dan udara, selain mengoptimalisasikan transportasi darat,” ujar Yukki, pada Rabu (6/5/2026).

Dia menilai dengan pendekatan multimoda yang diambil nantinya dapat mengurai komponen biaya logistik dengan lebih efisien dan optimal. Sebab, hampir 90% pergerakan logistik masih didominasi melalui transportasi darat, sedangkan transportasi laut dan udara masing-masing hanya 9% dan 1% dari total pergerakan logistik.

Menurut Yukki, terkonsentrasinya pergerakan logistik pada transportasi darat menyebabkan tekanan pada biaya logistik yang juga terus meningkat, khususnya mengingat hambatan dari sisi kualitas jalan yang belum terstandarisasi bagi angkutan darat, kemacetan dalam kota dan akses menuju pelabuhan yang menyebabkan konsumsi bahan bakar tambahan, maupun belum terkoneksinya akses pelabuhan dengan hinterland.

“Melihat kondisi itu, maka akses logistik yang terkonsentrasi ini perlu di diversifikasi,” paparnya.

Disisi lain, Indonesia masih belum mengoptimalkan posisi strategisnya yang terletak pada choke point atau jalur geografis penting perdagangan global, seperti Selat Malaka ataupun Samudera Hindia dan Pasifik.

Pasalnya, kata Yukki, pada praktiknya Indonesia masih lebih sering berperan sebagai titik transit dibandingkan pusat aktivitas logistik dan rantai pasok pada choke point ini.

Misalnya, kapal-kapal internasional dan kargo udara melintas pada jalur perdagangan strategis kita, tetapi proses konsolidasi, distribusi, hingga nilai tambah logistik justru banyak terjadi di negara lain yang lebih siap.

“Padahal dengan kesiapan sistem logistik dan rantai pasok Indonesia yang lebih efektif, value creation dari integrasi ke perdagangan global akan memperkuat perekonomian nasional. Bahkan, Indonesia berpotensi menjadi hub penting dalam rantai pasok global,” tegas Yukki.

Pendekatan Multimoda Jadi Solusi

Yukki menekankan bahwa persepsi terhadap sistem logistik dan rantai pasok nasional perlu berfokus pada pengembangan dan integrasi transportasi multimoda seiring dengan mengarusutamakan posisi geografis sebagai acuan dalam perumusuan kebijakan dan regulasi.

Dia menilai terdapat solusi jangka pendek dan panjang yang dapat dilakukan. Secara konkret dalam jangka pendek yakni, penyederhanaan perizinan antara K/L (Kementeriandan Lembaga), kemudahan customs clearance, dan percepatan inspeksi, dapat mendorong peningkatan penggunan transportasi multimoda laut dan udara.

Sementara dalam jangka panjang, Indonesia memerlukan pembangunan pelabuhan yang berfungsi menjadi port hinterland connectivity  agar pelabuhan dapat terintegrasi dan efisien dengan transportasi logistik darat, serta penambahan jalur kereta barang yang mengurai hambatan pada transportasi logistik darat.

“Pada saat bersamaan digitalisasi dan pemanfaatan Artificial Intelligence juga wajib dilakukan.” ucap Yukki.[*]

Rilis Media

Reformasi Rantai Pasok Terintegrasi, Demi Stabilkan Harga Pangan Ramadan & Idul Fitri

ALFIJAK– Stabilitas harga bahan kebutuhan pokok menjadi fokusutama pemerintah dan dunia usaha sepanjang periode Ramadan dan Idul Fitri, dimana hal ini kerap kali memicu tekanan inflasi pangan karena permintaan tinggi pada komoditas volatile food yang menjadi konsumsi utama masyarakat.

Dunia usaha dan pelaku logisik rantai pasok menilai bahwa stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok perlu ditopang dengan reformasi rantai pasok yang terintegrasi.

Ketua Dewan Pembina DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) yang juga Senior Vice President FIATA, Yukki Nugrahawan Hanafi, menilai stabilitas harga bahan pangan pada periode musiman Ramadan dan Idul Fitri terus menjadi isu tahunan dan memerlukan pendekatan struktural yang strategis, khususnya dari sisi logistik rantai pasok.

“Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan langkah penting yang sudah dilakukan sebagai bagian intervensi jangka pendek dalam meredam volatilitas harga bahan pokok. Namun secara struktural secara jangka panjang, stabilitas harga juga merupakan hasil dari sistem rantai pasok yang efisien, terintegrasi, dan transparan,” ujar Yukki, pada Senin (23/2/2026).

Diapun melihat pada perspektif makro harga yang stabil menciptakan kepastian usaha, visibilitas permintaan, kepercayaan investor, serta perlindungan daya beli masyarakat.

Sementara pada perspektif logistik rantai pasok, volatilitas harga sering dipicu disrupsi arus perdagangan, ketidakseimbangan supply-demand antarwilayah, bottleneck transportasi dan pelabuhan, serta keterbatasan visibilitas data rantai pasok.

“Pengendalian inflasi pangan tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan trade flows,freight cost, port performance, dan governance. Ke depan, penguatan tata kelola rantai pasok harus menjadi agenda bersama pemerintah melalui penguatan kolaborasi dengan dunia usaha dan berbagai stakeholders relevan pelaku usaha logistik,” ucap Yukki.

Untuk mendorong reformasi struktural agar menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok dalam jangka panjang, Yukki menjabarkan tiga rekomendasi kebijakan pada tata kelola reformasi sektor logistik dan rantai pasok nasional, antaralain: Pertama, penguatan konektivitas domestik dan efisiensi pelabuhan. Hal ini penting sehingga pergerakan barang antar pulau harus cepat, terjangkau, dan terprediksi.

“Pelabuhan dan multimoda menjadi tulang punggung stabilitas distribusi,” ujarnya.

Kedua, integrasi data real-time dan early warning system. Hal ini mencakup integrasi data produksi, stok, arus barang, dan harga untuk mencegah kelangkaan serta spekulasi.

Ketiga, penguatan koordinasi pemerintah dan dunia usaha. Kolaborasi menjadi kunci yang menggerakan kebijaakan dalam menjaga keseimbangan pasar, khususnya dari sisi pemerintah dengan pelaku usaha, freight forwarders, operator pelabuhan, dan distributor bahan pokok.

“Sebagai negara kepulauan, Indonesia memerlukan tiga pendekatan logistik rantai pasok ini untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok dalam jangka panjang, sehingga tahan terhadap lonjakan musiman seperti tingginya permintaan dalam periode Ramadan-Idul Fitri. Sebab, sistem logistik yang kuat bukan hanya menggerakkan barang tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi nasional.” jelas Yukki.[*]

Rilis Media

AI Jadi ‘Game Changer’ Daya Saing Logistik Indonesia

ALFIJAK- Kehadiran Artificial Intelligence (AI) sudah bersifat keniscayaan bagi dunia usaha, tanpa terkecuali sektor logistik dan rantai pasoknasional.

Untuk itu, FIATA (International Federation of Freight Forwarders Associations) melihat adopsi dan implementasi penggunaan AI pada sektor logistik rantai pasok wajib didukung dengan kolaborasi bersama antara pemerintah dan pelaku usaha logistik rantai pasok nasional.

Chairperson FIATA Region Asia-Pacific sekaligus Ketua Dewan Pembina ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi, menyebut bahwa saat ini sektor logistik rantai pasok dunia dipertemukan dengan kehadiran AI yang mengakselerasi dan mentransformasi operasional sektor ini.

“Para pelaku usaha sektor logistik kelas global sudah mengintegrasikan penggunaan AI dalam operasi usaha mereka, khususnya menjadikan proses bisnis mereka yang lebih cepat dan efisien. Hal ini menjadi indikasi bahwa peranan AI tidak terhindarkan bagi dunia usaha, dimana para pelaku usaha sektor logistik rantai pasok nasional juga harus mulai dengan serius membangun kapasitas operasionalnya,” ucap Yukki, pada Selasa (23/9/2025).

Sebagai informasi, laporan lembaga pemasaran dan riset global Gitnux tahun 2025ini menemukan bahwa berbagai perusahaan global memanfaatkan AI untuk operasional usaha mereka, termasuk dalam meningkatkan efisiensi waktu dan menekan biaya logistik, demand forecasting dan perencanaan strategi pada data dan tren pasar, manajemen perjalanan dan pemeliharaan armada, hingga otomasi layanan pelanggan.

Hal ini bahkan lebih jauh terbukti mendorong daya saing perusahaan yang lebih kompetitif, dimana 60% perusahaan yang mengadopsi AImengaku telah meningkatkan efisiensi operasional jasa pengiriman barang.

Yukki melanjutkan bahwa dengan disrupsi dan tantangan perdagangan global pascacovid, intensitas geopolitik pada rute pelayaran strategis, dan perang tarif, sektor logistik rantai pasok global sangat rentan terhadap ketidakpastian.

Dalam konteks inilah AI membantu para pelaku usaha dalam membaca lanskap saat ini demi keputusan bisnis yang lebih akurat.

“AI menjadi keniscayaan dalam membantu pelaku usaha sektor logistik dalam menganalisa situasi rantai pasok global, mengumpulkan data yang akurat terhadap landskap jalur perdagangan yang terdisrupsi, dan mengintegrasikannya dalam operasional kegiatan bisnis yang lebih efisien,” jelas Yukki.

Oleh karena itu, imbuhnya, perusahaan di Indonesia perlu segera adaptif terhadap AI, termasuk mempersiapkan kapasitas SDMnya.

“Sebab, AI dapat menjadi ‘game changer’ untuk mengakselerasi daya saing sektor logistik rantai pasok nasional” kata Yukki.

Senada dengan Yukki, Ekonom INDEF, Ariyo DP Irhamna, menggarisbawahi bahwa peran pemerintah dalam membangun infrastruktur logistik dan digital sangat krusial demi meningkatkan daya saing sektor logistik rantai pasok nasional.

“Pembagunan infrastruktur logistik yang terintegrasi memang tetap menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing nasional, namun pemerintah juga perlu melihat kehadiran AI yang memiliki potensi untuk mengakselerasi upaya tersebut,”paparnya.

Ariyo juga menekankan bahwa jika saat ini pemerintah sedang mempersiapkan Perpres Penguatan Sektor Logistik, maka perlu memperhatikan tidak hanya pada pembangunan infrastruktur logistik yang mampu mengungkit aktivitas ekonomi nantinya, namun juga implementasi AI pada proyek infrastruktur tersebut.

“Jika faktor AI di ikutsertakan dalam Perpres tersebut, nantinya para pelaku industri juga mulai memberi perhatian untuk mulai dengan serius mengadopsi AI dalam operasional bisnis,” kata Ariyo.

“Saat ini merupakan momentum penting adopsi AI di sektor logistik rantai pasokagar terintegrasi pada tatanan perdagangan global pasca perang tarif. Yang terpenting, akselerasi AI nantinya membantu sektor ini berkontribusi lebih tinggi pada target pertumbuhan ekonomi 8% presiden Prabowo”, ucap Yukki dan Ariyo.[*]

Rilis Media

Dorong Pengembangan Energi Terbarukan, Begini Usul ALFI 

ALFIJAK- Pengembangan infrastruktur yang mendukung energi terbarukan di Indonesia adalah langkah kunci dalam transisi energi menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Pasalnya, banyak sumber energi terbarukan di Indonesia berada di daerah yang relative kurang terjangkau, khususnya di wilayah Indonesia Timur yang jaringan infrastrukturnya belum maksimal dibandingkan dengan di Indonesia bagian barat.

Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pembina Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) Yukki Nugrahawan Hanafi dalam keterangan pers-nya, pada Selasa (11/2/2025).

Menurutnya, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan. Karenanya, sejak awal ALFI sangat mendukung program Pemeintah melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk bertransformasi mengembangkan enegri terbarukan.

“Namun, dalam kaitan ini tentu diperlukan investasi yang tudak sedikit guna pengembangan infrastruktur, khususnya infrastrutur transportasi dan konektivitas logistiknya dalam menunjang industri energi terbarukan,” jelas Yukki.

Menurut Yukki, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan. Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, seperti matahari, angin, air, dan geotermal, Indonesia berada dalam posisi strategis untuk meningkatkan ketahanan energi serta mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Indonesia memiliki beberapa sumber energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan secara maksimal. “Kita bisa kembangkan energi surya, energi angin, energi air, dan energi panas bumi,” katanya.

Dia mengilustrasikan, di wilayah seperti Nusa Tengggara Timur (NTT) dengan curah hujan yang lebih sedikit dibanding dengan daerah lainnya sangat cocok untuk pengembangan solar energi melalui pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Sedangkan di wilayah Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat, memiliki potensi angin yang cukup besar untuk dikembangkan menjadi energi angin.

“Indonesia memiliki banyak sungai dan wilayah dengan ketinggian yang cocok untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Dan hal yang paling potensial adalah pengembangan geotermal atau energi panas bumi mengingat Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan potensi geotermal terbesar di dunia, yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik,” tegas Yukki.

Namun, menurutnya, potensi tersebut belum sepenuhnya dimaksimalkan dan dalah satu tantangan utama yang dihadapi adalah infrastruktur transportasi dan logistik yang belum optimal di daerah-daerah tersebut.

“Banyak sumber geotermal di kawasan Indonesia Timur yang belum dikelola karena letaknya yang dirasa sulit terjangkau akses transportasi sehingga dibutuhkan pengembangan infrastruktur tersebut,” ucap Yukki.

Pengembangan infrastruktur transportasi, ujar Yukki, sangat krusial karena sangat diperlukan mulai dari ekplorasi hingga pengembangan dan distribusi hasilnya memerlukan infrastruktur transportasi yang memadai.

“Padahal, banyak lokasi dengan potensi energi terbarukan berada di daerah terpencil, sehingga pembangunan akses jalan dan infrastruktur transportasi lainnya sangat penting untuk mempermudah pembangunan pembangkit listrik dan distribusinya,” jelasnya.

Yukki juga menggarisbawahi bahwa kebutuhan infrastruktur transportasi tidak hanya untuk eksplorasi, tetapi juga untuk medukung proses distribusi nantinya guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sesuai harapan Pemerintahan Prabowo-Gibran yang menargetkan ekonomi Indonesia bisa tumbuh 8% dalam beberapa tahun kedepan.

“Yang terpenting dari semua itu, salah satu aspek utama dalam pengembangan energi terbarukan adalah memastikan bahwa energi yang dihasilkan dapat didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia demi kepentingan seluruh masyarakat,” papar Yukki.

Peran Sektor Swasta

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan sejumlah kebijakan untuk mendukung pengembangan energi terbarukan, seperti Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan target penurunan emisi gas rumah kaca.

Untuk mencapai tujuan ini, menurut Yukki, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting. Yukki merekomendasikan tiga Langkah strategis untuk mencapai hal tersebut.

Pertama, pemberian insentif. Pemerintah dapat menawarkan insentif untuk menarik investasi di sektor energi terbarukan, seperti pemberian insentif pajak, subsidi pembelian teknologi, atau kemudahan dalam perizinan proyek.

Kedua, kemitraan pemerintah-swasta. Pengembangan infrastruktur energi terbarukan memerlukan modal besar, oleh karena itu diperlukan kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta melalui skema kemitraan agar dapat membantu mempercepat pembangunan infrastruktur.

Ketiga, peningkatan sumber daya manusia. Pengembangan SDM yang memiliki keahlian dalam teknologi energi terbarukan juga sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan pengelolaan infrastruktur yang dibangun.[*]

Rilis Media

Munassus ALFI : Yukki Ingatkan Pelaku Logistik Jangan Alergi dengan Tranformasi, ALFI Didorong Jadi ‘Rumah Besar’ Logistik

ALFIJAK – Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, ALFI selaku organisasi pelaku usaha logistik mesti beradaptasi terhadap perubahan, sekaligus menjadikan asosiasi tersebut sebagai ‘Rumah Besar’ di bidang logistik.

Hal itu disampaikan Yukki pada musyawarah nasional khusus (Munassus) ALFI yang dilaksanakan di Surabaya, pada Sabtu (14/10/2023).

Munassus yang dikuti para pengurus ALFI diseluruh Indonesia itu, digelar dalam rangka  melakukan penyesuaian atau perubahan terhadap ADRT, agar organisasi tersebut adaptif terhadap perubahan.

“Jika kita adaptif, maka manfaat tersebut tidak hanya dirasakan pengguna jasa logistik saja, tapi juga dirasakan oleh pihak lain yang fokus di mata rantai pasok,” ucap Yukki.

Ketua Umum DPP ALFI mengungkapkan, Munasus ALFI terakhir kalinya digelar pada 13 tahun lalu di Bali, dan dalam rentan 13 tahun itu, banyak perubahan yang teejadi. Sehingga ALFI perlu melakukan Munasus untuk melakukan transformasi juga inklusif.

Yukki menjelaskan, ada banyak perubahan dalam ADRT pada Munasus kali ini. Salah satunya mengenai keanggotaan, dimana ALFI akan memperluas keanggotaan, yakni bukan hanya teman-teman dibidang logistik saja, tapi ke rantai pasok  atau supply chain.

Kemudian, dalam anggaran dasar dan rumah tangga (ADRT) ALFI juga akan menambah kegiatan multimoda meskipun pekerjaan multimoda tersebut aktivitasnya sudah dilakukan. Termasuk perusahaan fintech di sektor logistik juga kini bisa bergabung menjadi anggota ALFI.

Ketua DPW ALFI Jawa Timur Sebastian Wibisono berharap, Munassus ALFI dapat membawa perubahan yang signifikan bagi organisasi yang bergerak di bidang pengguna jasa logistik tersebut.

“Harapan kami tentunya dengan adanya Munassus ini, perubahan ADRT kali ini bisa membawa kemajuan untuk ALFI ke depan,” ujarnya.

Wibisono menjelaskan Munassus sangat penting dilakukan, karena 10 tahun ke depan tantangan sektor logistik semakin berat. Apalagi potensi bisnis logistik di Provinsi Jatim sudah sangat prospektif dengan semakin masifnya pembangun di wilayah Gresik.

Wibisino juga  berterimakasih kepada DPP ALFI yang memberikan kepercayaan kepada DPW ALFI Jatim, untuk mengadakan kegiatan Munasus ALFI ini yang cukup bergengsi dan nasional.

Pada kesempatan itu, Sekjend DPP ALFI Akbar Johan mengatakan, Munassus menjadi ajang road to  Munas (Musyawarah Nasional) untuk mewadahi aspirasi seluruh DPW ALFI dalam mengkaji dinamika bisnis ataupun peluang logistik dan rantai pasok nasional.

Akbar mengatakan, suatu organisasi yang sangat strategis seperti ALFI harus bisa menangkap dinamika bisnis ataupun peluang sehingga bisa menjadi milestone untuk memberikan nilai tambah bagi ekosistem rantai pasok ataupun logistik nasional.[*]

Rilis Media

Kolaborasi Pemerintah & Pelaku Usaha dorong Produk Dalam Negeri

ALFIJAK- Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), bersama Kadin Indonesia menyelenggarakan acara Temu Bisnis (Business Matching) Tahap VI bertema “Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri, Wujudkan Kemandirian Bangsa”.

“Tema ini selaras dengan semangat peringatan hari Kemerdekaan Indonesia ke-78, serta mengamplifikasi semangat aksi afirmasi belanja produk dalam negeri dan mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang telah digaungkan oleh Bapak Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022.” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberi pidato di JIEXPO Kemayoran, Kamis (8/3/2023).

Giat Temu Bisnis mempertemukan Kementerian/Lembaga Negara (K/L) dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sekaligus mendorong Kementerian/Lembaga Negara menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) menjadi salah satu upaya Pemerintah untuk dapat memberikan manfaat optimal bagi kemandirian dan stabilitas perekonomian nasional.

Temu bisnis menjadi langkah nyata agar kebutuhan konsumen/pengguna dapat bertemu dengan produsen dalam negeri. Kementerian Keuangan memiliki komitmen untuk mendukung terwujudnya peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri.

Upaya konkrit dapat dilakukan Kemenkeu antara lain, pertama, untuk mendukung para produsen lokal sudah berjalan berbagai program bantuan pembiayaan termasuk subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bekerja sama dengan perbankan dan lembaga keuangan maupun bantuan dana inventasi dan modal kerja lainnya.

Kedua, untuk memudahkan pembayaran dalam transaksi pengadaan barang dan jasa, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menginisiasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di lingkungan satuan kerja pemerintah pusat dan daerah.

Ketiga, Kementerian Keuangan akan terus menggunakan berbagai kebijakan di bidang fiskal seperti perpajakan dan kepabeanan, untuk memastikan keberpihakan kita semua kepada produk dalam negeri.

Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoli, mengatakan,  instansinya juga konsisten berupaya mendukung kemajuan perekonomian nasional, yang mana salah satunya dengan langkah meningkatkan penggunaan Produk dalam Negeri (PDN).

“Temu Bisnis Tahap VI merupakan aspek penting menyukseskan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), karena membantu memberikan kemudahan bertransaksi, serta mendorong komitmen meningkatkan Produk Dalam Negeri” ucap Yasonna.

Dalam acara Temu Bisnis Tahap VI, Kemenkumham juga menyelenggarakan coaching clinic berbagai layanan yang ada di lingkungan Kemenkumham, antara lain layanan pendaftaran katalog elektronik sektoral kemenkumham pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), layanan online pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), layanan online Ditjen Kekayaan Intelektual (DJKI), dan Layanan Advokasi dan Penilaian Risiko Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Ditjen HAM.

“Kemenkumham juga memberikan pelayanan pembuatan paspor merdeka, dan pameran produk warga binaan pemasyarakatan (WBP),” tutur Yasonna.

Selain itu, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi menuturkan LKPP bersama Govtech Procurement Telkom tengah melakukan reformasi digital dengan mengembangkan platform Katalog Elektronik versi terbaru.

“Kami LKPP sangat membuka diri, ada pasar yang luas untuk pelaku UMK-Koperasi dari transaksi APBN/APBD, maka hari ini kita dorong transaksinya lewat Katalog Elektronik. Terlebih saat ini kami sedang membangun platform baru dari Katalog Elektronik. Apa manfaatnya? Anda bisa bertransaksi dengan K/L/PD, transaksi yang transparan, efektif, dan bisa meningkatkan kualitas dan pembelian PDN.” tutur Hendrar Prihadi yang akrab disapa Hendi.

Dengan platform terbaru ini, pengadaan barang dan jasa melalui Katalog elektronik akan semakin transparan.

Dengan begitu, Masyarakat diberikan akses untuk memantau data kebutuhan, harga serta penyedia barang dan jasa. Agar pengadaan barang dan jasa pemerintah semakin terbuka, tercatat dan terintegrasi.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi, mengemukakan, Kadin Indonesia sebagai asosiasi pelaku usaha mendukung segala upaya yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Dia mengatakan, g<span;>elaran ICEF 2023 merupakan langkah konkret Kadin Indonesia dalam mendukung penguatan ekonomi Indonesia yang lebih efisien, transparan, dan inklusif.

“Melalui sistem e-katalog, Kadin Indonesia terus berpartisipasi dan berkolaborasi untuk mencapai target transaksi Rp 500 triliun pada 5 juta produk pada tahun 2023, yang melibatkan 10.000 pengguna E-Katalog, 546 Pemerintah Daerah, dan 34 Kementerian” ucap Yukki(*)

Rilis Media

Implementasi NLE di Pelabuhan & Bandara, Perkuat Supply Chain

ALFIJAK – Pemerintah RI melalui Kementerian Keuangan terus memacu peningkatan performance logistik nasional melalui implementasi National Logistics Ecosystem (NLE). Bahkan bukan hanya di Pelabuhan Laut, NLE juga bakal diterapkan di Bandar Udara (Bandara) yang layani internasional maupun domestik.

Pelaku bisnis logistik yang tergabung dalam Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) terus mendorong langkah konkret yang telah dilakukan Pemerintah RI dalam rangka memberikan kemudahan berusaha melalui sistem NLE guna mendongkrak kinerja dan performance logistik nasional.

ALFI juga mendorong NLE sebagai program action yang inclusive, collaboratif dan progressive di Indonesia.

“Bahkan sejak tahun 2017, asosiasi kami (ALFI) telah ikut terlibat aktif dalam komitmen dan terus mendorong implementasi NLE di Pelabuhan dan Bandara tersebut,” ujar Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi.

Yukki mengemukakan, pentingnya peran aktif pelaku usaha dan stakeholders dalam menyukseskan NLE karena pemerintah tidak bisa sendiri dalam mewujudkan penataan ekosistem logistik nasional tersebut.

Oleh karenanya, ALFI terus mendorong pelaku usaha/ perusahan-perusahan logistik nasional dan anggotanya untuk dapat memanfaatkan layanan NLE tersebut.

“Sejauh ini kami rasakan bahwa persepsi pengguna jasa menilai adanya efisiensi layanan logistik melalui program NLE itu. Terobosannya cukup signifikan dan menciptakan integrasi yang pada gilirannya menghasilkan efisiensi. Harapannya kedepan lebih masif lagi, termasuk pemanfaatan fasilitas di NLE oleh stakeholders di sektor privat juga perlu didorong,” ucap Yukki.

Menurutnya, secara umum implementasi NLE bertujuan untuk meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, serta meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Aktivitas logistik merupakan salah satu roda penggerak perekonomian Indonesia.

Implementasi National Logistic Ecosystem (NLE), juga diyakini mampu memperbaiki manajemen Supply Chain atau rantai pasokan, sehingga proses logistik bisa menghasilkan biaya yang lebih efisien dan siklus produksi yang semakin cepat. Pada prinsipnya pelaku usaha logistik nasional mendukung program NLE  guna merangkai semua kegiatan Supply Chain secara nasional.

Yukki menyebutkan, NLE adalah suatu ekosistem logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan sarana pengangkut hingga barang tiba di gudang.  NLE juga mengenalkan suatu konsep kolaborasi digital yang memungkinkan entitas logistik terhubung dengan pemerintah serta platform logistik lainnya. Selain itu, NLE memperkaya peran Indonesia national single window (INSW).

“Makanya ALFI sangat mengapresiasi dan terus mendorong NLE dapat dilaksanakan selain di Pelabuhan juga di Bandara (airport).Bahkan dari awal kami mendorong NLE Ini di implementasikan di semua Bandara dan pelabuhan secara bertahap sampai dengan 2024 sesuai dengan Kepres dan masuk kepada ekosistem logistik,” jelas Yukki.

Dukungan ALFI DKI 

Ketua DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim juga mendukung sepenuhnya implementasi NLE di Pelabuhan maupun Bandar Udara.

“Kami akan terus menyosialisasikan implementasi NLE kepada perusahaan anggotanya yang berkegiatan di pelabuhan Tanjung Priok maupun di Bandara Soekarno Hatta,” ujar Adil.

Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai yang sekaligus Ketua Pelaksana Harian Tim Teknis Pengembangan NLE Rudy Rahmaddi mengatakan hngga kini, NLE telah diimplementasikan pada 14 pelabuhan.

“Kedepan, implementasi NLE akan diperluas ke pelabuhan laut dan pelabuhan udara baik domestik maupun internasional,” ujarnya.

Pada 2022, NLE bekerja sama dengan tim survei independen dari Prospera untuk mendapatkan gambaran awal efektivitas NLE.

Secara umum, persepsi pengguna jasa menilai adanya efisiensi program NLE, khususnya layanan SSm Perizinan, SSm QC, Delivery Order, Surat Penyerahan Petikemas Online, Autogate, dan Trucking. Efisiensi waktu dan biaya yang berdasarkan laporan survei Prospera berkisar 24,6 persen sampai 49,5 persen.

Berdasarkan data Lembaga National Single Window (LNSW), estimasi penurunan biaya timbun dan biaya penarikan untuk behandle atau pemeriksaan mulai dari awal implementasi SSm Pabean Karantina pada bulan Juni 2020 sampai dengan Desember 2022 sebesar 191,32 miliar atau 33,48 persen. Selain itu, rata-rata efisiensi waktunya sebesar 22,37 persen.

Pada kurun waktu 2023-2024, NLE akan fokus pada tiga aspek, yakni akselerasi penyelesaian target rencana aksi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 2020, room for improvement, dan perluasan target pelabuhan implementasi NLE.

Guna mendukung kelancaran implementasi NLE, pemerintah terus menjaring masukan dari semua elemen terkait, baik dari pemerintahan, swasta, maupun pelaku logistik.

Dengan NLE juga diyakini bisa mendongkrak performance logistik nasional sekaligus menargetkan efisiensi biaya logistik di kisaran 60-80%. Target tersebut karena efisiensi NLE saat ini baru di kisaran 50 persen, sehingga belum cukup untuk Indonesia yang secara geografis menantang karena merupakan negara kepulauan.[*]

Rilis Media

Kerjasama KADIN & Pasar Indonesia AG, Indonesia Trading House di Swiss Diresmikan

ALFIJAK – Duta Besar RI untuk Swiss dan Liechtenstein, Muliaman Hadad, bersama dengan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, menyaksikan peresmian pendirian Indonesia Trading House (ITH) bertempat di toko Pasar Indonesia, Aargau, Swiss, pada 21 Januari 2022.

Peresmian dihadiri juga oleh, Yukki Nugrahawan Hanafi (Wakil Ketua Umum Koordinator I KADIN Indonesia) yang mewakili KADIN Indonesia dan Atase Perdagangan RI Jenewa. Pemilik Pasar Indonesia AG, Catharina Oehler, merupakan diaspora Indonesia di Swiss yang berusaha sejak tahun 1999.

Sementara itu dari pihak Kadin Indonesia hadir pula ketua Komite Bilateral Swiss KADIN Indonesia, Francis Wanandi dan Ronald Bonia dari Kadinda Papua.

“ITH diharapkan dapat menjadi pintu masuknya produk-produk Indonesia, baik produk makanan dan non-makanan, ke pasar Swiss dan pasar Eropa. Indonesia harus memanfaatkan Swiss sebagai Hub untuk pintu produk Indonesia ke pasar Eropa, sebagai implementasi dari  perjanjian Indonesia-EFTA CEPA”, ujar Dubes Muliaman.

Sementara itu, Waketum Kordinator 1 KADIN Indonesia Yukki N Hanafi mengatakan bahwa  ITH Swiss ini merupakan kerja sama KADIN dengan diaspora yang pertama di Eropa dan akan di replikasikan ke berbagai negara.

Peresmian ITH ini, imbuh Yukki, merupakan bukti keberhasilan dari kolaborasi KADIN dengan mitra di Swiss (Pasar Indonesia AG).

“Kami mengapresiasi dukungan dari KBRI Bern dan Kementerian Perdagangan RI. Pada prinsipnya, kami akan terus mendukung upaya kemajuan dan peningkatan perdagangan Indonesia untuk tembus pasar Eropa. Kami juga memahami perhatian utama para diaspora Indonesia akan tingginya biaya logistik, semoga kita bisa cari solusi bersama terkait isu logistik dimaksud”, ucap  Yukki.

Dalam peresmian ITH, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki memberikan apresiasi tinggi atas upaya pendirian ITH di Swiss, terutama untuk peluang masuknya produk-produk UMKM Indonesia ke pasar luar negeri, khususnya Eropa.

“Saya kira sekarang dengan dukungan teknologi akan cukup mudah membantu penjualan produk-produk Indonesia lewat jaringan diaspora, asal ada partner yang menyediakan warehousenya”, ujar Teten.

Kementerian Koperasi dan UKM juga memberikan perhatian terhadap pemanfaatan market platform atau marketplace untuk pemasaran produk-produk UMKM Indonesia serta keterhubungannya dengan jejaring ITH, diaspora Indonesia, dan para pelaku pasar di Luar Negeri.

“Jadi sekali lagi saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Catherina dan juga dukungan Pak Dubes yang luar biasa dan KADIN. Mudah-mudahan ini bisa direplikasi di berbagai tempat karena sekarang ini produk UMKM juga sudah berkualitas untuk dapat memenuhi standar internasional”, pungkas Menteri Teten saat memberi sambutan dalam peresmian ITH itu.

Peresmian pendirian ITH adalah tindak lanjut dari penandatanganan pendirian Indonesia Trading House atau ITH oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsyad Rasyid di sela perhelatan WEF bertempat di Indonesia Pavilion pada 24 Mei 2022.[*]

Rilis Media

ALFI Dorong Kolaborasi Ekosistem Logistik Nasional Terkoneksi Global

ALFIJAK – Tahun  2023 akan menghadirkan serangkaian tantangan dan peluang  dengan keunikan sendiri setelah hampir tiga tahun disrupsi pandemi yang belum pernah terjadi sebelumnya menghantam Supply Chain Dunia.

Oleh karenanya, ekosistem logistik Nasional  perlu terhubung secara global dengan kolaborasi aktif pelaku dalam memberikan solusi yang cerdas dan inklusif.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, saat membuka Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) dan Musyawarah Nasional Khusus (MUNASUS) ALFI 2022 yang dilaksanakan di Jakarta pada Rabu (14/12/2022).

Yukki mengemukakan, diantara efek dari pandemi COVID-19 adalah meningkatnya biaya hidup, dan gejolak geopolitik yang diperkirakan akan berlanjut hingga tahun 2023.

“Bagian tantangan terberat yang melanda industri logistik telah berkurang, tetapi masalah baru muncul seiring dengan kemungkinan pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.

Yukki menyampaikan bahwa 2023 akan menjadi tahun yang tidak seperti tahun lainnya untuk industri logistik, yakni sebuah tahun yang harus siap dihadapi apapun tantangannya.

Hikmah pandemi, imbuhnya, dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukan bahwa persiapan adalah kunci untuk bertahan dan berkembang, apapun keadaannya.

Disisi lain, Supply Chain akan tetap berhadapan pada tantangan dan masalah yang bervariasi dan tidak dapat diprediksi.

“Karenanya, pada tahun 2023 membutuhkan profesionalisme perusahaan forwarder domestik dan internasional yang tangguh dan siap untuk apa pun. Agility, fleksibilitas, visibilitas dan digitalisasi, adalah kunci untuk mengatasi tantangan kedepan,” paparnya.

Yukki mengungkapkan, McKinsey dalam laporannya menyatakan bahwa 90% pemimpin bidang rantai pasok dunia melaporkan telah berinvestasi dalam teknologi manajemen rantai pasokan digital sejak tahun 2021, dengan 80% mengharapkan untuk terus berinvestasi pada tahun 2023 dan seterusnya guna mencapai keberlanjutan.

Ketua Organizing Committee, Harry Sutanto, menyampaikan bahwa  ALFI sebagai asosiasi perusahaan logistik forwarder nasional melihat berbagai tantangan itu sebagai hal penting dan kritis.

“Hal itu  juga yang mendasari diselenggarakannya RAPIMNAS dan MUNASUS ALFI 2022 kali ini,” ucap Harry.

Rapimnas dan Munasus ALFI dengan mengusung tema “Mengoptimalkan Peran ALFI Guna Meningkatkan Kinerja Logistik Nasional” , itu juga guna membahas hal-hal penting terkait logistik nasional dari seluruh indonesia dan dihadiri DPW dari 30 Provinsi seluruh Indonesia.

Acara yang berlangsung dinamis dan interaktif telah merumuskan beberapa hal penting bagi industri Logistik Nasional dan ALFI khususnya.

Dalam Forum ini ALFI kembali menunjukan komitmennya sebagai elemen penting logistik nasional dengan menetapkan misi organisasi, dimana ALFI sebagai Asosiasi kunci dalam rantai pasok dan logistik nasional, mendorong kapasitas anggota dalam ekosistem logistik yang mengakar secara nasional dan terhubung secara global menuju kolaborasi aktif dalam memberikan solusi yang cerdas dan inklusif.

Pernyataan misi ini bukan tanpa sebab, karena ALFI menetapkan visi organisasi kedepan bahwa Logistik dan supply chain harus terhubung secara digital melalui ekosistem yang berkelanjutan. Dengan tetap memperhatikan Nilai-nilai  penting yaitu Kearifan Nasional yang keberlanjutan, integritas dan keterbukaan.

Kompetensi SDM

Sementara itu, Pelaku usaha logistik di DKI Jakarta mendukung penuh upaya DPP ALFI untuk mendorong Kolaborasi Ekosistem Logistik Nasional Terkoneksi Global.

Ketua DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, untuk menyelaraskan hal itu tentunya ALFI DKI Jakarta mendorong perusahaan anggotanya guna meningkatkan kompetensi SDM-nya supaya tidak terjadi disrupsi atau tertinggal dalam tehnologi untuk menghadapi koneksi logistik global.

“Kita mesti mempersiapkan SDM-SDM yang handal melalui pendidikan dan pelatihan. Apalagi ALFI juga sudah memiliki ALFI Institute yang berstandar vokasi taraf internasional baik UNSCAP maupun FIATA,” ujar Adil Karim.

Memasuki tahun 2023 mendatang, imbuh Adil, perusahaan logistik nasional maupun global bakal menghadapi tantangan yang tidak mudah ditengah isue krisis ekonomi global berkaitan dengan energi dan pangan.

“Karenanya perlu persiapan yang matang, dengan salah satunya cara yakni penguatan network di dalam negeri atau sesama anggota ALFI diseluruh Indonesia untuk saling berkolaborasi lantaran pasar dalam negeri masih potensial,” ujar Adil Karim.(*)