Arsip Tag: Yukki Nugrahawan Hanafi

Aktivitas Logistik Ini Justru Tumbuh Saat Pandemi

ALFIJAK – Pandemi Covid-19 berdampak besar pada dunia usaha. Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) terbaru Bank Indonesia memperlihatkan bahwa kegiatan usaha pada triwulan I tahun ini mengalami penurunan.

Penurunan terjadi pada sejumlah sektor ekonomi seperti sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor pertambangan, sektor pengangkutan dan komunikasi, serta sektor konstruksi.

“Namun bersamaan dengan sejumlah kegiatan usaha logistik yang terpuruk selama masa pandemi itu, justru ada beberapa kegiatan logistik yang masih mampu bertahan, bahkan cenderung tumbuh,” ujar Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, kepada beritakapal.com, pada Jumat (5/6/2020).

Dia mengungkapkan, kegiatan logistik yang masih bisa bertahan bahkan menghalami pertumbuhan positif hingga masa New Normal dan Next Normal antara lain;
Jasa Logistik e-Commerce, Jasa Angkutan Barang Kiriman (Courier Service), Jasa Pergudangan Bahan Pokok dan Barang Retail, serta Jasa Layanan Logistik berkaitan dengan Transaksi B to C (Business to Consumer) dan C to C (Consumer to Consumer).

Selain itu, imbuhnya, perusahaan yang menyediakan layanan end-to-end yang dilakukan mulai dari menyiapkan sekaligus mengoperasikan akun official store di berbagai situs e-commerce, merancang dan mengeksekusi pemasaran digital, menyediakan tim CS, hingga layanan warehouse dan fulfillment.

“Selain itu para pemain logistik baik dari startup maupun konvensional /dailysocial,” ujar Yukki yang juga menjabat Chairman Asean Federation of Forwarders Association (AFFA).

Kontraksi Industri

Sementara itu, Bank Indonesia melaporkan adanya penurunan kinerja industri pengolahan domestik pada kuartal I-2020 yang berada di fase kontraksi dengan indeks sebesar 45,64%, turun daripada triwulan IV-2019 sebesar 51,50%.

Penurunan terjadi pada seluruh komponen pembentuk prompt manufacturing index (PMI) Bank Indonesia, dengan penurunan terdalam pada komponen volume produksi. Penyebabnya, yaitu penurunan permintaan dan gangguan pasokan akibat covid-19.

Menurut Yukki, disaat lebih banyak negara memberlakukan tindakan lockdown, sebagian besar perusahaan manufaktur terpuruk. Beberapa terpaksa ditutup sementara, sementara yang tetap terbuka menghadapi pembatasan dalam mendapatkan pasokan barang dan bahan setengah jadi.

“Pandemi Covid-19 terhadap kegiatan ekonomi telah menyebabkan banyak lembaga memangkas perkiraan pertumbuhannya,” ucapnya.

Yukki mengemukakan, jika menarik kesimpulan berlandaskan data-data yang diperoleh selama kwartal pertama tahun 2020, menjadi titik terpuruk seluruh kegiatan ekonomi global sehingga memberikan dampak bagi kondisi kegiatan usaha dan perekonomian nasional yang akan berlangsung hingga kwartal ketiga tahun ini. Sementara di kwartal keempat, sebagian pelaku usaha diharapkan mulai melakukan penyesuaian dan bangkit memperbaiki keterpurukan.

“Makanya, skenario New Normal kegiatan usaha pada fase pertumbuhan ekonomi global yang negatif saat ini juga bakal berimbas langsung terhadap aktivitas logistik secara umum,” ujar Yukki.(rd)

Efek Coronavirus Terhadap Ekonomi RI, Ini Pandangan ALFI

ALFIJAK – Pemerintah RI telah merilis asumsi dasar makro perekonomian nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Pemerintah mematok angka pertumbuhan ekonomi (rata-rata) hingga 2024 mendatang berada di rentang 5,6 peraen hingga 6,2 persen per tahun. Adapun, khusus tahun 2020, pemerintah mematok target pertumbuhan di angka 5,3 persen.

Adapun, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memprediksi ekonomi Indonesia hanya tumbuh 5% tahun ini akibat mewabahnya Virus Corona yang kini telah menjadi persoalan global termasuk di Indonesia.

Lalu, bagaimana pendapat pegiat dan pebisnis logistik dalam menyikapi asumsi pertumbuhan ekonomi RI tahun ini tersebut ?.

Menurut Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwader Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, langkah dan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan perekonomian yang realistis dan penuh kehati-hatian sepanjang tahun 2019 lalu masih akan berlanjut hingga tahun ini.

“Apalagi, di awal tahun ini dunia global dihebohkan dengan mewabahnya virus Corona, yang berimbas pada aktivitas perdagangan internasional termasuk Indonesia,” ujar Yukki, pada Minggu (1/3/2020), dikutip dari beritakapal.com.

Dia mengungkapkan, pada awal tahun 2020, seluruh elemen pebisnis bersama-sama dengan pemerintah, masuk dalam optimisme dan sangat dikagetkan dengan kehadiran virus yang mewabah tersebut.

Bahkan, pada Jumat, 28 Februari 2020 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah memperingatkan bahwa penyebaran virus semakin besar lantaran lebih dari 85.000 orang telah terinfeksi di seluruh dunia.

Yukki mengatakan, berbagai analisa akhir tahun 2019 telah menyampaikan pertumbuhan ekonomi RI di 2020 diasumsikan dikisaran 4,9 persen sampai 5,3 persen dikarenakan perang dagang yang belum berakhir, ditambah juga seluruh bursa saham di dunia mengalami pelemahan termasuk indonesia.

Disatu sisi, imbuhnya, meskipun sektor rill mengalami situasi yang memberikan dampak positif seperti parawisata, UKM maupun ritel, nyatanya juga tidak mampu terlepas dari pengaruh virus Corona tersebut.

Bahkan, pada akhir pekan ini, bursa saham Amerika jatuh lebih dari 4.5% dan Eropa jatuh >3%. Kondisi ini sekaligus menggambarkan bahwa selama 5 hari terakhir pekan ini bursa saham seluruh dunia sudah jatuh lebih dari 12%. Ini adalah salah satu penurunan terbesar dalam 3 tahun terakhir.

“Bursa saham adalah salah satu indikator ekonomi dunia dan sudah ada tanda akan terjadi kejatuhan ekonomi global akibat virus Corona,” ujarnya.

Ketidakpastian

Di Indonesia, kata Yukki, industri penerbangan, perhotelan, restoran, shopping mall dan lainnya sudah mulai terdampak. Dia bahkan memperkirakan jika wabah virus Corona ini terus menyebar, maka dalam jangka waktu 9 hingga 12 bulan kedepan adalah masa yang sangat sulit dan ketidakpastian usaha.

“Oleh karena itu, yang memiliki usaha juga perlu mulai mengantisipasinya, industri transportasi juga berdampak seperti yang dialami pelabuhan, shipping , maupun logistik termasuk dimoda laut, udara dan darat,” tutur Yukki.

Mengutip data Bapenas, terdapat 6 point dampak wabah CoronaVirus terhadap perekonomian Indonesia.

Pertama, mengingat keterkaitan China terhadap ekonomi Indonesia besar. China merupakan peringkat 2 asal PMA, peringkat 1 tujuan ekspor non migas, peringkat 2 asal impor, dan peringkat 2 asal wisman.

Kedua, akan berdampak pada turunnya ekspor Indonesia melalui dua jalur, jalur penurunan pertumbuhan ekonomi China dan dunia, serta jalur penurunan harga komoditas.

Ketiga, industri pengolahan berpotensi kembali mengalami perlambatan. Lebih dari 25 persen input produk manufaktur berasal dari China.

Keempat, kunjungan wisman dari China akan turun (2,1 juta pada 2019), berpotensi mengurangisumbangan devisa yang tercatat mencapai USD2,4 miliar pada 2019. Dengan menggunakan basis perhitungan dari Oxford Economics, jumlah wisman dari China ke Indonesia diperkirakan turun sebesar 127–456 ribu pada 2020 dengan potensi hilangnya devisa sebesar USD150–538 juta.

Kelima, dampak terhadap pasar keuangan Indonesia relatifterbatas. Meski pasar saham mengalami koreksi, tetapi nilai tukar dan yield obligasi pemerintah relatiftidak terganggu.

Keenam, perhitungan Bappenas memperkirakan dampak coronavirus terhadap pertumbuhan ekonomisebesar -0,3 persentase poin pada 2020. Namun dampak ini akan lebih kecil jika pemerintah China mengeluarkan stimulus untuk mengurangi dampak negatif wabah coronavirus terhadap pertumbuhan ekonomi China.

Yukki mengatakan, pada dasarnya sumber kekuatan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini adalah konsumsi domestik yang sumbangsihnya mencapai rata-rata 56 persen pertahun.

Kekuatan usaha kecil dan menengah (UMKM), imbuhnya, juga menjadi penting dalam kekuatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang total pelakunya sudah mencapai 60 juta dimana mereka sangat kreatif dan mampu menyerap tenaga kerja secara jumlah besar.

“Namun, wabah virus Corona juga kini dilaporkan telah mencemaskan para pelaku UKM khususnya yang berorientasi ekspor, karena aktivitas logistiknya terkena imbas,” paparnya.

Disisi lain, pihaknya juga melihat adanya kecenderungan di China, beberapa usaha yang justru mengalami peningkatan seperti e commerce , on line video dan game , produk makanan jadi dan kesehatan karena tidak bisa ke mana-mana.(ri)

Yukki: penyempurnaan PDE manifes akan perbaiki LPI Indonesia

Sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) manifes (dokumen muatan barang) yang kini masih terus disempurnakan Ditjen Bea Cukai melalui Peraturan Menteri Keuangan No.158/2017 akan dapat memperbaiki kinerja logistik Indonesia, kata Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) kemarin.

JAKARTA (alfijak): Menurut dia, Logistics Performance Index (LPI) Indonesia tahun 2018 sudah membaik naik 17 tingkat dalam dua tahun, peringkat ke-46 dari 160 negara. Peringkat LPI Indonesia yang dirilis Bank Dunia 2016 lalu sempat melorot dari posisi 53 dengan skor 3,08 menjadi peringkat 63 dengan skor 2,98.

Dari semua indikator LPI ini, Indonesia, skor tertinggi Indonesia adalah indikator ketepatan waktu dengan 3,67 poin di posisi ke-41. Sedangkan indikator pabean mendapat nilai terendah dengan 2,67 poin, berada di posisi ke-62 dari semua negara yang disurvei.

“Dengan kebijakan baru PMK 158/2017, saya yakin indikator pabean akan lebih baik, sehingga LPI Indonesia pada tahun akhir 2019 akan setara dengan negara tetangga dan bahkan bisa lebih baik lagi,” kata Yukki kepada pers di sini kemarin.

Yukki mengatakan hal itu menanggapi evaluasi PMK 158/2017 yang dibahas antar asosiasi seperti ALFI dan INSA dengan pihak Ditjen Bea dan Cukai di Jakarta Senin (06/08) untuk sektor angkutan laut. Sedangkan di sektor angkutan udara dijadwalkan dibahas pada Selasa (07/08) besama INACA, IATA, ALFI dan PT. Angkasa Pura II, dll.

Yukki: penyempurnaan PDE manifes akan perbaiki LPI Indonesia
Yukki: penyempurnaan PDE manifes akan perbaiki LPI Indonesia

Sistem PDE manifest yang baru tersebut, lanjut dia, memungkinkan perusahaan jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) sebagai NVOCC (Non Vessel Operating Common Carrier) dapat mengakses langsung ke sistem di Bea Cukai dan INSW dalam memasukkan data barang impor/ekspor secara elektronik.

Sebelumnya, freight forwarding untuk melakukan perubahan maupun perbaikan dokumen impor dan ekspor secara elektronik harus melalui perusahaan pelayaran dan maskapai penerbangan.

“Kebijakan ini sudah sesuai dengan kesepakatan ASEAN di bidang logistik,” kata Yukki yang juga Ketua AFFA (The ASEAN Federation of Forwarders Association).

ALFI, kata Yukki, menyambut baik evaluasi kebijakan tersebut sebelum diberlakukan secara penuh, sehingga bila diberlakukan secara penuh nantinya tidak mengganggu proses ekspor impor.

“Selain itu sistem PDE manifest ini juga harus dapat diintegrasikan dengan ASEAN Single Window (ASW),” katanya.

Yukki: penyempurnaan PDE manifes akan perbaiki LPI Indonesia
Yukki: penyempurnaan PDE manifes akan perbaiki LPI Indonesia

Dia menambahkan upaya Ditjen Bea dan Cukai tersebut perlu diikuti kementerian dan lembaga pemerintah terkait, yang terlibat dalam proses perdagangan internasional (ekspor dan impor). Sebab, lanjutnya, untuk kegiatan ekspor dan impor melibatkan 15 kementerian dan tiga (3) lembaga negara.

Kebijakan Bea Cukai yang mengarah kepada trade facilitation sudah tepat, sehingga dengan kebijakan tersebut akan dapat mempercepat proses impor dan ekspor. “Perdagangan internasional akan terakselerasi dengan baik.”

Namun Bea Cukai saja tidaklah cukup, lanjut Yukki, karena kementerian lainnya terutama Perhubungan, Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Kesehatan, Kemenhankam, Bapeten, Kominfo, Kemen LH, Polri, Bank Indonesia, Badan Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Badan Pengawas Obat dan Makanan. (ac/bw)

DO Online perlu maksimal & terintegrasi

Sistem aplikasi inaportnet barang v.2.0 dan layanan Delivery Order (DO) online yang baru diluncurkan Kementerian Perhubungan dinilai belum memberikan pengaruh signifikan bagi pemain yang berkutat di lini bisnis ini.

JAKARTA (alfijak): Sekretaris Umum DPW Asosisasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Adil Karim mengatakan dalam pelaksanaan DO online semestinya perusahaan pelayaran, terminal, dan pengguna jasa (pemilik barang/kuasanya), serta bank pendukung harus terintegrasi dalam satu sistem virtual dan otomasi.

“Kami nilai implementasi DO online saat ini hanya pergerakan data barang dari pelayaran ke terminal operator yang sebenarnya sudah lama dilakukan,” katanya dalam keterangannya, Senin (16/7/2018).

Adil mengharapkan agar DO online dari pengguna jasa (pemilik barang/kuasanya) dan pelayaran bisa berjalan maksimal dan terintegrasi.

Saat ini, menurutnya, penebusan DO Online ke perusahaan pelayaran berjalan di sebagian kecil perusahaan besar pelayaran dan belum terintegrasi dalam satu sistem.

“Kedepannya kami berharap agar DO online ini bisa berjalan optimal dan bisa dirasakan kalangan pebisnis,” jelasnya.

Perlu diketahui, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah meluncurkan Inaportnet barang versi 2.0 dan layanan delivery order online untuk empat pelabuhan utama.

Yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Makassar, serta satu pelabuhan kelas I yaitu Tanjung Emas Semarang.

Belum efisien

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi menilai sistem aplikasi inaportnet barang v.2.0 dan layanan Delivery Order (DO) online yang di-launching oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada akhir Juni 2018 lalu tidak membawa dampak dalam efisiensi logistik dan pemangkasan dwelling time di pelabuhan.

“Pasca launching sistem aplikasi inaportnet barang v.2.0 dan layanan DO online kami tidak merasakan adanya pengaruh signifikan bagi anggota ALFI. Karena secara esensial yang paling penting adalah bagaimana penebusan DO secara otomasi dari pelayaran dan pemilik barang atau yang dikuasakan (anggota dari member ALFI),” ungkap Yukki di Jakarta, Senin (16/7).

Sedangkan, lanjut Yukki DO online yang baru di-launching tersebut masih belum menggunakan sistem virtualisasi sebagaimana yang dicanangkan sejak awal. Sehingga pengambilan DO masih menggunakan cara manual melalui email atau cara scan sehingga tetap memakan waktu cukup lama.

“Poin dari perkembangan teknologi yang ada saat ini adalah bagaimana semua stakeholders dapat merasakan manfaat teknologi tersebut hal ini pernah kita bahas sebelumnya ketika ALFI berkomitmen mensukseskan program DO Online yang terintegrasi sesuai dengan PM120 tahun 2017, ” kata Yukki.

Lebih lanjut, Yukki mengatakan AFLI mendukung sistem hub terintegrasi dari pengguna jasa, pelayaran, terminal operator di pelabuhan PT. Pelabuhan Indonesia I-IV dan bermuara ke INSW (Indonesia National Single Window) sebagai satu kesatuan sistem.

“Tentunya hal ini akan membawa benefit bagi pemerintah, dan stake holder pelabuhan dan logistik,” papar Yukki.

Dongkrak eksim

Sepuluh terminal internasional sudah menyiapkan fasilitas delivery order (DO) online guna memperlancar kegiatan ekspor dan impor.

Dengan demikian, shipping line dan pemilik barang bisa memanfaatkan sistem DO online dengan maksimal.

Aplikasi Inaportnet 2.0 dan layanan DO Online telah diluncurkan pada 29 Juni 2018 lalu.

Aplikasi telah diterapkan pada lima pelabuhan yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, dan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang.

”Hingga saat ini data diterima untuk sepuluh terminal telah melakukan pelayanan menggunakan DO online. Sudah ada 43.662 DO container release diproses dan dilaporkan dari terminal ke Inaportnet,” tutur Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Chandra Irawan akhir pekan kemarin.

Aplikasi DO online dapat digunakan untuk ekspor maupun impor.

Karena itu, pemerintah berharap stakeholder dan asosiasi mendorong anggota untuk memanfaatkan dan mengimplementasikan aplikasi tersebut (bisnis.com/beritasatu.com/jpnn.com/ac)

Permenkeu 229 dibuat sepihak tak libatkan pelaku usaha

Pelaku usaha merasa tidak pernah sekalipun dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan 229 tahun 2017.

JAKARTA (alfijak): Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan selain dibuat tanpa pemberitahuan, peraturan ini juga tidak ada sekalipun sosialisasi sejak pertama kali disahkan bahkan di Tanjung Priok yang merupakan pintu gerbang ekonomi Indonesia.

“Permenkeu tersebut menimbulkan rasa ketidakadilan dan menyebabkan biaya ekonomi tinggi dalam proses importasi barang,” katanya kepada Bisnis hari ini Rabu (23/5/2018).

Permenkeu 229/2017 mengatur tentang tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.

Masalah yang dihadapi saat ini adalah waktu yang diberikan. Peraturan tersebut mengatur batas waktu penyerahan SKA (Surat Keterangan Asal) untuk barang yang masuk jalur merah atau kuning hanya diberikan waktu satu hari atau sampai pukul 12.00 WIB hari berikutnya sejak pemberitahuan impor barang (PIB) mendapatkan penetapan jalur.

Akibat penerarapan SKA yang terlalu singkat, Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dikenakan denda atau nota pembetulan (notul) dan membayar bea masuk yang sangat tinggi hingga miliaran rupiah. Akibatnya lebih dari 2.000 PPJK anggota ALFI yang merupakan UKM terancam gulung tikar.

Oleh karena itu Yukki meminta presiden mengubah denda keterlambatan penyerahan SKA tidak dalam notul melainkan dengan sanksi pemblokiran sementara dengan batas waktu lima hari kerja.

Lalu juga agar PMK 229/2017 direvisi yang salah satunya mengatur mekanisme keberatan terhadap pengenaan notul dan dituliskan alasan kenapa denda itu bisa keluar. Karena selama ini dua hal tersebut tidak ada.

“Kami juga meminta submit dokumen impor serta SKA dilakukan melalui INSW [Indonesia National Single Window] sehingga tidak perlu lagi tatap muka dengan petugas,” jelas Yukki.

Undangan Kemenperin

Kementerian Perindustrian akan mengundang dunia usaha untuk menindaklanjuti keluhan mereka mengenai pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan No. 229/2017.

Beleid itu mengatur mengenai Tata Cara Pengenaan Tarif Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.

Direktur Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Suryawirawan menuturkan keluhan dunia usaha itu juga sudah diterima pihak Kementerian Perindustrian. Meski begitu pihaknya masih perlu membahas hambatan yang dialami oleh industri lebih dalam.

“Besok akan kami bahas bersama industri,” kata Putu, Rabu (23/5/2018).

Dia mengatakan pihaknya akan mengumpulkan informasi lebih banyak terlebih dahulu untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi industri.

“Setelah itu baru ada pendapat [penyelesaian],” katanya.

Implementasi regulasi tentang pengenaan tarif bea masuk barang impor ternyata menuai reaksi dari pelaku usaha, termasuk Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI).

Regulasi Peraturan Menteri Keuangan No. 229/2017 ini mengatur batas waktu penyerahan surat keterangan asal (SKA) untuk barang yang masuk jalur merah atau kuning hanya diberikan waktu sehari atau sampai pukul 12.00 WIB hari berikutnya sejak pemberitahuan impor barang (PIB) mendapatkan penetapan jalur.

Apabila melewati batas waktu tersebut, SKA dianggap tidak berlaku lagi. Padahal, SKA berlaku setahun berdasarkan kesepakatan perdagangan internasional.

ALFI pun telah mengirim surat langsung ke Presiden Joko Widodo tertanggal 2 Mei 2018. Menurut ALFI, dalam surat yang diterima Bisnis pada Rabu (23/5/2018), regulasi tersebut menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Dalam surat yang ditandatangani Ketua Umum ALFI Yukki Nugrahawan dan Sekretaris Jenderal ALFI Akbar Djohan itu, ekonomi biaya tinggi disebabkan adanya perbedaan batas waktu penyerahan dokumen SKA barang impor.

Bagi importir yang masuk jalur merah dan kuning, hanya dibatasi jam dan waktu pukul 12.00 WIB dalam menyerahkan SKA. Jika SKA terlambat, maka dianggap tidak berlaku serta terkena nota pembetulan (notul) dan importir tidak bisa mendapatkan fasilitas tarif preferensi.

Sementara itu, yang masuk jalur hijau batas penyerahannya 3 hari dan bagi mitra utama 5 hari. ALFI menyatakan ekonomi biaya tinggi timbul karena importir terkena surat penetapan tarif dan nilai pabean (SPTNP)/notul dan harus membayar tarif normal (bisnis.com/ac)

ALFI: infrastruktur baru pangkas 2,5% biaya logistik

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyebut jika seluruh proyek infrastruktur yang dicanangkan pemerintah bisa usai, maka biaya logistik yang bisa dipangkas baru sebesar 2,5%.  Riset ALFI menyebut tahun lalu biaya logistik memakan 23,5% dari total gross domestic product (GDP).

JAKARTA (alfijak): Ketua Umum ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi menyebut angka 23,5% dari GDP menjadikan biaya logistik di Indonesia jika dibandingkan dengan negara tetangga masih terlampau mahal.

Kendati demikian, Yukki menyebut potensi pengurangan biaya logistik jika infrastruktur selesai hanya 2%.

“Maksimal kalau infrastruktur selesai itu mentok di 21%,” kata Ketua Umum ALFI Yukki Nugrahawan pada Senin (14/5).

Yukki mengatakan biaya logistik itu bisa ditekan lebih maksimal lagi menjadi 18%-19% dari total GDP. Syaratnya, seluruh proses tracking dan positioning saat pengiriman harus sudah tuntas dengan sistem digital.

Tantangan di Indonesia sendiri untuk pengiriman domestik saja masih memiliki berbagai tantangan. Misalnya kondisi geografis, disebut Yukki membuat Indonesia sulit bersaing jika harus dibandingkan dengan biaya logistik negara Malaysia atau Thailand.

“Memang tidak apple to apple jika dibandingkan mereka. Tetapi untuk semangat kita saja, biaya logistik mereka hanya 13% dari total GDP,” jelas Yukki.

Oleh karenanya, Yukki mengatakan memang industri jasa logistik harus melakukan pembenahan pada sistem khusunya pada sistem informasi dan teknologi.

“Untuk mengurangi harga dan meningkatkan kecepatan (pengiriman),” tambah Yukki.

Ia yakin, jika biaya logistik bisa ditekan 5% dari 23,5% menjadi 18% dari total GDP bakal berkontribusi 0,8% bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Di tambah, jika komoditas utama seperti beras dan minyak goreng bisa melakukan penetrasi melalui e-commerce, maka potensinya semakin baik ke depan. (konta.n.co.id/ac)

Yukki: ALFI tak pernah diajak bahas ratifikasi liberalisasi logistik ASEAN

Pelaku usaha tidak pernah diajak bicara dan dimintai tanggapan soal ratifikasi liberalisasi logistik Asean.

JAKARTA (alfijak): Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan pihaknya tidak pernah sekalipun diminta bertemu untuk membahas pengesahan kesepakatan Cross Border Transport of Passangers by Road Vehicle (CBTP).

“Ini kan kepentingan dua sisi. Pemerintah ingin proteksi negara tapi ada komitmen yang ditandatangani dan bagaimana industri bisa memanfaatkan turut serta di tingkat regional,” katanya kepada Bisnis.com hari ini, Senin (16/4/2018).

Yukki: KA barang masih lebih mahal dari truk

Yukki menjelaskan pemerintah malah lebih senang berkonsultasi dengan pihak lain dibandingkan dengan yang ada di negeri sendiri. Padahal pengusaha lokal yang mengalami langsung di lapangan dan keahliannya tidak kalah dengan asing.

Meski begitu dia tidak mengatakan ALFI anti perusahaan asing, tapi hanya ingin meningkatkan daya saing industri dalam negeri dengan sumber daya yang ada.

ALFI: penurunan tarif tol logistik agar fokus pada rute padat truk

CBTP merupakan kebijakan industri dunia logistik yang mendorong Asean saling tersambung pada 2025. Sepuluh negara yang ada di dalamnya akan bebas mengirimkan logistik ke mana saja tanpa harus pemeriksaan di perbatasan.

Kendala yang dihadapi saat ini jelas Iman adalah menyatukan pemahaman semua negara karena masing-masing memiliki kepentingan. (bisnis.com/ac)

ALFI: penurunan tarif tol logistik agar fokus pada rute padat truk

Asosiasi logistik dan forwarder Indonesia (ALFI) menyatakan, penurunan tarif tol khusus angkutan logistik bisa mengefisiensikan moda angkutan darat, jika diberlakukan pada ruas tol yang ramai dilintasi truk barang.

JAKARTA (alfijak): Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, pelaku logistik berharap pemangkasan tarif tol diberlakukan pada ruas tol yang ramai atau sibuk digunakan oleh angkutan logistik sehingga memberikan manfaat ekonomis logistik.

Dia mengatakan, mengenai rencana penurunan tarif tol logistik ini, pelaku usaha masih menunggu seperti apa kebijakannya karena selama ini setiap ada penetapan tarif tol baru maupun penyesuaian tentunya melalui proses di pemerintah bahkan di DPR.

“ALFI berfikir positif saja dalam hal ini dan apakah ini juga termasuk tarif tol lama seperti Jagorawi,Cikampek maupun Merak yang merupakan tol terpadat, atau hanya tol baru saja yang memang jumlah kendaraannya masih tidak sesuai dengan target,” ujar Yukki melalui siaran pers DPP ALFI, yang diterima Bisnis, hari ini Sabtu (24/3/2018).

Dia mencontohkan, kalau jalan non tol sepi maka mobil barang gol 3 & 4 akan melalui jalan non tol dan pada saat ada kemacetan baru melalui tol karena memang tidak ada pengaturan dalam hal ini.

Namun, imbuhnya, saat ini sudah banyak perusahaan logistik yang mewajibkan unit truk nya melalui jalan tol dengan pengawan yang ketat lantaran melalui jalan toll dinilai lebih aman dan nyaman.

“Kami melihat nya pada ruas jalan tol yang saya sebutkan diatas pada saat kemacetan terjadi menjadikan biaya logistik semakin meningkat karena rasio kendaraan menjadi rendah dan tentunya membuat tidak nyaman dan pelayanan menjadi sangat rendah,”paparnya.

Yukki mengungkapkan, kondisi saat ini perusahaan logistik sulit memperoleh kepastian waktu pengiriman barang akibat tingkat kemacetan yang krodit di jalur distribusi serta cost melonjak lantaran terjadi pemborosan bahan bakar minyak (BBM).

Dia juga mengatakan, dengan selesai nya jalan tol trans Jawa dan Sumatera adalah hal baik meskipun pada akhirnya angkutan laut maupun kereta api akan semakin tidak efisien karena angkutan logistik melalui darat akan tetap lebih efisien dibanding moda lainnya.

Mendengar keluhan supir

Presiden Joko Widodo mengatakan upaya penurunan tarif tol untuk logistik itu berawal dari keluhan para supir truk.

“Saya ini kan sering turun ke bawah, sering ke daerah, itu suara-suara seperti itu yang saya dengar. Ini (keluhan) dari supir, saya apa adanya. Kalau hanya satu supir tidak apa-apa tapi ini  sudah masuk dua supir, tiga supir, oh ini mesti harus dievaluasi,” ucap Jokowi di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jumat (23/3).

Sebelumnya Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kyatmaja Lookman juga mengaku biaya untuk transportasi logistik terbilang  mahal.

Asosiasi menghitung dengan tarif yang sekarang, untuk kendaraan golongan IV dan V ini sekitar Rp 2.000 per km. Maka, tarif yang diperlukan dari Jakarta-Surabaya biasanya bisa lebih dari Rp 1 juta. Padahal, di daerah-daerah kehadiran truk-truk itu sangat diharapkan.

Maka dari itu, Jokowi memerintah kepada menterinya untuk mengevaluasi kembali tarif tol untuk logistik.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bilang, setidaknya ada tiga hal yang bisa dilakukan agar tarif tol logistik saat turun. Yakni, memperpanjang konsesi, menggabungkan golongan kendaraan, dan memberikan insentif tax holiday.

Menurut Jokowi, pemberian insentif tax holiday terhadap proyek prioner itu bisa menekan biaya tarif tol.

Dengan ketiga opsi itu, pemerintah menghitung setidaknya tarif tol untuk logistik bisa turun kisaran 15-30%.

Basuki mengaku saat ini pengkajian itu dilakukan satu per satu ruas tol di Indonesia.

Sambut baik

Kalangan pebisnis logistik mengapresiasi rencana pemerintah untuk menurunkan tarif tol khusus angkutan logistik.

“Kalau tarif tol-nya bagi angkutan turun, ya otomatis ongkos angkutan logistik juga bisa kita turunkan,meskipun tidak terlalu signifikan,” ujar Ketua Umum DPP Aptrindo Gemilang Tarigan, kepada Bisnis pada Jumat (23/3/2018).

Meski begitu, Gemilang belum bersedia memerinci berapa persen penurunan biaya angkutan jika tarif tol untuk logistik diturunkan.

“Kami nilai pemerintah saat ini cukup responsif pada rakyat kecil maupun dunia usaha. Jika dilakukan penurunan tarif tol logistik, ini salah satu upaya nyata yang selama ini hanya jargon,” tuturnya.

Sementara itu, kalangan pemerhati logistik dan kemaritiman dari Indonesia Maritime, Logistic & Transportation Watch (IMLOW), menyatakan rencana pemerintah menurunkan tarif jalan tol untuk angkutan logistik akan sangat membantu menggairahkan iklim usaha logistik di Indonesia.

Achmad Ridwan Tento, Sekjen IMLOW mengungkapkan usaha transportasi dan angkutan logistik nasional memerlukan stimulus konkret ditengah ketatnya persaingan bisnis sejenis pada tataran lokal maupun global.

“Tentu ini merupakan angin segar bagi pelaku usaha logistik karena sudah ada pernyataan Presiden Joko Widodo yang akan menurunkan tarif tol khusus transportasi logistik,” ujarnya.

Ridwan, yang pernah menjabat Sekjen BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), mengatakan pebisnis tentu mengapresiasi upaya pemerintah yang terus berkomitmen menurunkan beban biaya logistik untuk mendongkrak logistic performance indeks (LPI) Indonesia.

Namun, tuturnya, di sisi lain pengusaha angkutan logistik perlu patuh terhadap regulasi yang dikeluarkan pemerintah menyangkut larangan kelebihan muatan yang diangkut atau over tonase truk di jalan.

“Instansi terkait mesti tegas terhadap larangan over dimensi dan over tonase itu, supaya tercipta layanan logistik yang aman, nyaman dan memerhatikan faktor keselamatan,” paparnya.

Tak melulu naik

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Rosan P Roeslani menyambut baik rencana pemerintah untuk menurunkan tarif di sejumlah ruas tol.

“Tarif tol seharusnya tidak melulu dinaikkan. Namun, seharusnya makin turun,” ujar Rosan di Jakarta, Jumat (23/3/2018).

Menurutnya, di negara lain, tarif tol bukan semakin mahal tapi justri makin murah.

“Mungkin para pengusaha jalan tol akan protes karena mereka ada planning-nya. Tapi mestinya tarifnya main lama makin turun, karena di negara lain makin lama makin turun,” terangnya.

Kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil sejumlah menteri dan operator jalan tol ke Istana kemarin. Pemanggilan tersebut salah satunya bertujuan untuk membahas tarif tol yang berlaku saat ini.

Pemerintah berencana menurunkan tarif 16 ruas jalan tol yang ada di Indonesia.

Peraturan Presiden (Perpres) akan dikeluarkan sebagai payung hukum kebijakan tersebut.

Kebijakan tersebut berawal dari keluhan sejumlah sopir pengangkut logistik, terutama yang beroperasi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Menurut mereka, tarif tol di kedua pulau itu terlalu tinggi.(kontan.co.id/bisnis.com/industry.co.id/ac)

Pelaku usaha logistik banyak menjerit, Permenkeu 229 perlu direvisi

Pelaku usaha logistik di lima pelabuhan utama di Indonesia menjerit dan resah menyusul penerapan Permenkeu No. 229/2017 yang ditandatangani Menkeu Sri Mulyani pada Desember 2017 tentang tata cara penghitungan pengenaan bea masuk impor barang.

JAKARTA (alfijak): Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan saat ini perusahaan anggota ALFI yang ada di lima pelabuhan utama yang menangani ekspor impor merasakan bahwa beleid itu sangat merugikan pelaku usaha logistik dan perusahaan pengurusan jasa transportasi dan kepabeanan (PPJK) dalam pengurusan kegiatan importasi di pelabuhan.

“Ini Permenkeu 229 harus direvisi, sebab banyak keluhan importasi yang ditangani perusahaan anggota kami dikenakan tambah bayar atau notul [nota pembetulan] bea masuk hanya karena keterlambatan input data surat keterangan asal [SKA] barang. Padahal mayoritas kesalahan bukan pada kami, tapi di sistem penerimaan dokumen pabean yang lambat update-nya,” ujarnya kepada Bisnis di Jakarta pada Rabu (21/3/2018).

Pelaku usaha logistik banyak menjerit, Permenkeu 229 perlu direvisi
Pelaku usaha logistik banyak menjerit, Permenkeu 229 perlu direvisi

Yukki yang juga Chairman Asean Federation of Forwarders Association (AFFA) mengatakan keluhan terhadap implementasi Permenkeu 229 itu terjadi dan dialami pengusaha logistik dan PPJK anggota yang beroperasi di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Perak Surabaya, Tanjung Emas Semarang, Belawan Medan, dan Pelabuhan Makassar.

“Pemerintah harus bergerak cepat. Jangan biarkan kondisi meresahkan pelaku usaha logistik nasional ini berlarut-larut. Segera revisi aturan itu,” papar Yukki.

ALFI kebanjiran keluhan

Sementara itu, sejumlah PPJK, hingga Rabu ini masih terus mendatangi kantor DPW ALFI DKI Jakarta untuk menyampaikan keluhan terkait penerapan beleid itu.

Para PPJK menyampaikan keluhan tersebut lantaran beleid itu merugikan pelaku bisnis bahkan cenderung berpotensi membunuh PPJK yang pada umumnya tergolong usaha kecil dan menengah atau UKM.

Pelaku usaha logistik banyak menjerit, Permenkeu 229 perlu direvisi
Pelaku usaha logistik banyak menjerit, Permenkeu 229 perlu direvisi

“Saya kena notul dan harus tambah bayar bea masuk hingga ratusan juta rupiah karena alasan terlambat menyerahkan SKA barang impor sehingga SKA dianggap tak berlaku.Padahal sesuai aturan seharusnya tidak ada tambah bayar atau notul itu.Ini baru hari ini kejadiaanya,” ujar salah satu di antara PPJK yang melaporkan keluhan itu di kantor ALFI.

Ketua DPW ALFI DKI Jakarta Widijanto mengatakan akibat pemberlakuan beleid tersebut, banyak PPJK anggota ALFI DKI Jakarta harus menanggung bea masuk barang, padahal semestinya sesuai dengan aturan, tidak dikenakan bea masuk sebagaimana kesepakatan perdagangan bebas Asean.

Widijanto menegaskan, sesuai beleid itu, bahwa batas waktu penyerahan SKA untuk barang yang masuk jalur merah atau kuning hanya diberikan batas waktu satu hari atau sampai pukul 12.00 hari berikutnya sejak pemberitahuan impor barang (PIB) mendapatkan penetapan jalur kuning (PJK) atau penetapan jalur merah (PJM) di kantor pelayanan pabean yang sudah menerapkan jam kerja 24/7.

Sedangkan yang belum menerapkan pola 24/7 paling lambat 2 hari terhitung hingga pukul 12.00 pada hari berikutnya.

Dia mengatakan batas waktu tersebut terlalu singkat bagi barang yang melalui jalur merah dan harus diperiksa fisik oleh petugas pabean serta apabila melewati batas waktu tersebut maka SKA dianggap tidak berlaku lagi.

Padahal, kata Widijanto, dalam kesepakatan perdagangan internasional SKA berlaku satu tahun. Akibat penerarapan SKA yang terlalu singkat dalam beleid itu, importir dikenakan notul dan membayar bea masuk yang sangat tinggi hingga ratusan juta rupiah.

“Sudah ada ratusan PPJK yang lapor ke ALFI masalah ini, baik langsung maupun melalui email. Saya juga sudah komunikasi dengan Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi kemarin malam dan meminta supaya ada solusi masalah ini segera,” tuturnya.

Widijanto menegaskan, sesuai beleid itu, batas waktu penyerahan surat keterangan asal (SKA) untuk barang yang masuk jalur merah atau kuning hanya diberikan satu hari atau sampai pukul 12.00 hari berikutnya.

Terhitung  sejak pemberirahuan impor barang (PIB) mendapatkan penetapan jalur kuning (PJK) atau penetapan jalur merah (PJM) dikantor pelayanan pabean yang sudah menerapkan jam kerja 24/7.

Sedangkan yang belum menerapkan pola 24/7 paling lambat dua hari terhitung hingga pukul 12.00 pada hari berikutnya.

Dia mengatakan, batas waktu tersebut terlalu singkat bagi barang yang melalui jalur merah dan harus diperiksa fisik oleh petugas pabean serta apabila melewati batas waktu tersebut maka SKA dianggap tidak berlaku lagi.

Padahal, kata Widijanto, dalam kesepakatan perdagangan internasional SKA berlaku satu tahun.

Akibat penerarapan SKA yang terlalu singkat dalam beleid itu, importir dikenakan nota pembetulan (notul) dan membayar bea masuk yang sangat tinggi hingga ratusan juta rupiah.

“Padahal tarif preferensi adalah kesepakatan internasional untuk memperlancar proses perdagangan di dunia, bukan justru menghambat dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi dalam proses importasi,” tuturnya.

Anehnya, ungkap Widijanto, dalam beleid itu disebutkan justru terhadap barang yang notabene tidak perlu pemeriksaan atau melalui jalur hijau penyerahan SKA paling lambat tiga hari bagi kantor pelayanan pabean yang menerapkan pola 24/7 dan tiga hari kerja bagi kantor pabean yang belum menerapkan 24/7.

Bahkan,kata dia, bagi importir yang menjadi mitra utama atau prioritas, batas waktu penyerahan SKA lebih longgar hingga lima hari kerja sejak PIB mendapatkan surat persetujuan prngeluaran barang (SPPB).

Sementara itu untuk penyelenggara/pengusaha tempat penimbunan berikat (TPB) paling lama tiga hari kerja sejak PIB mendapatkan SPPB.

Widijanto menjelaskan, ALFI DKI memahami beleid itu berdasarkan manajemen risiko yang diterapkan Ditjen Bea dan Cukai.

Akan tetapi, kebijakan ini justru menimbulkan rasa ketidakadilan bagi pelaku usaha dan dapat membunuh anggota ALFI yang notabebe UKM lantaran PPJK harus menanggung semua beban biaya bea masuk akibat keterlambatan penyerahan SKA karena importir menolak untuk membayar bea masuk yang disebabkan keterlambatan tersebut.

“Kami menilai kebijakan ini adalah yang berkasta memuliakan pelaku usaha global/asing  dan meminggirkan usaha nasional,” tuturnya. (bisnis.com/ac)