Arsip Bulanan: Mei 2017

Acara & Kegiatan, Bisnis Terkait, Kisah Sukses, Peluang Usaha, Rilis Media, Siapa Mengapa

PTI mulai operasikan Terminal Marunda Center

PT Pelabuhan Tegar Indonesia melakukan penandatanganan perjanjian konsesi untuk Terminal Marunda Center sebagai terminal umum pada wilayah Pelabuhan Marunda dengan pihak Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Marunda, Kementerian Perhubungan.

JAKARTA (alfijakarta): Terminal Marunda Center (MCT) berlokasi di dalam Kawasan Industri Marunda Center di Bekasi, Jawa Barat dan merupakan terminal serbaguna (multi purpose terminal) untuk melayani beberapa jenis kargo yaitu antara lain kargo Curah Cair, kargo Curah Kering, Kargo Umum dan kargo RoRo.

Terminal Marunda Center terdiri dari Terminal 1A dan Terminal 1B. Terminal 1A telah di operasikan sejak Q3 tahun 2014 dengan panjang dermaga 600 meter, kedalaman kolam pelabuhan 6.5 meter LWS, dan mampu melayani sandar kapal sampai dengan ukuran 10.000 DWT.

Terminal 1B saat ini sedang dalam proses pembangunan dan akan siap dioperasikan pada awal kuartal III tahun 2017 dengan panjang dermaga 1.020 meter, kedalaman kolam pelabuhan 9.5 meter LWS, dan mampu melayani sandar kapal sampai dengan ukuran 40.000 DWT.

Selain fasilitas dermaga, juga memiliki fasilitas lainnya yaitu fasilitas Rack Pipa yang dapat digunakan untuk kargo jenis curah cair, fasilitas penyimpanan barang yang memadai sesuai dengan jenis kargo.

Terminal Marunda Center juga telah memiliki sertifikasi international yaitu International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code. Fasilitas lainnya yang tersedia adalah SMART Gate system, CCTV monitor, dan Pengawasan udara tanpa awak (Drone Surveillance).

Seluruh kegiatan operasional terminal dilakukan oleh sumber daya manusia yang professional dan bersertifikasi serta di dukung oleh sistem operasi terminal yang bernama sistem Marunda On Line.

Dengan berlokasi di bagian timur dari area JABODETABEK (greater Jakarta area), maka dapat mendukung para pengguna jasa pelabuhan yang ada di dalam Kawasan Industri Marunda Center dan juga diharapkan berfungsi sebagai salah satu pilihan akses/pintu gerbang terhadap kawasan industri di wilayah Bekasi, Cibitung, Cikarang, Karawang, dan lainnya. Dengan demikian terminal Marunda Center memiliki peranan penting untuk mendukung program Tol Laut.

Dhrubajyoti Das, Direktur Utama Pelabuhan Tegar Indonesia mengungkapkan pihaknya ingin fokus
pada keselamatan, produktivitas penanganan barang dan pendekatan berbasis pelanggan

“Kami selalu secara terus-menerus berusaha untuk menawarkan usulan yang baik kepada seluruh pelanggan agar tetap selalu memberikan dukungan dan pada akhirnya berharap dapat memberikan kontribusi positif terhadap sector logistics di Indonesia agar lebih efisien dan efektif,” kata Dhrubajyoti dalam keterangan resminya, Rabu (24/5).

PT Pelabuhan Tegar Indonesia adalah Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang memiliki dan mengoperasikan Terminal Marunda Center. BUP ini dibentuk berdasarkan hasil kerjasama antara pemilik Kawasan Industri Marunda Center dengan Jurong Port Singapore sebagai operator terminal multi purpose terbaik di Asia Pasifik selama 6 tahun berturut-turut.

Terminal Marunda Center adalah terminal umum milik swasta yang pertama kali beroperasi di Indonesia. Dengan adanya penandatanganan Perjanjian Konsesi pada hari ini maka telah menunjukkan bukti nyata keterlibatan korporasi swasta di dalam bidang kepelabuhanan di Indonesia.

Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Kantor KSOP Marunda, Anggiat Douglas Silitonga dengan Direktur Utama PT. Pelabuhan Tegar Indonesia (PTI), Dhrubajyoti Das, di Kantor KSOP Marunda, Rabu (24/05/2017), dengan disaksikan Kasubsit Pelayanan Jasa dan Usaha Kepelabuhanan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Ciptadi.

Terminal Marunda Center (TMC) merupakan terminal serba guna (multi purpose) yang melayani beberapa jenis kargo, diantaranya curah cair, kargo curah kering, kargo umum, dan RoRo.

Menurut Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, A Tonny Budiono, posisi Terminal Marunda Center (TMC) yang hanya 9 kilometer dari Pelabuhan Tanjung Priok itu, diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan dan menjadi akses pintu gerbang kawasan industri di wilayah Bekasi, Cibitung, Cikarang, Kerawang.

“TMC memiliki peran penting dalam mengurangi kepadatan yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan utama dan pendukung tol laut,” jelasnya.

Direktur Utama PTI Dhrubajyoti mengemukakan, keselamatan, produktivitas penanganan barang, dan pendekatan berbasis pelanggan menjadi fokus utama dalam melayani.

“Kami secara terus menerus berusaha untuk menawarkan usulan kepada pelanggan agar senantiasa memberikan dukungan sebagai kontribusi positif terhadap sektor logistik menjadi lebih efisien dan efektif,” tuturnya.

Dirjen Tonny menambahkan, TMC memiliki dua terminal 1A dan 1B. Terminal 1A telah dioperasikan sejak 2014 dan memiliki panjang dermaga 600 m, kedalaman kolam pelabuhan 6,5 LWS, dan mampu melayani sandar kapal hingga berkapasitas 10.000 DWT.

Sedangkan Terminal 1B saat ini sedang dalam proses finalisasi pembangunan dan ditargetkan rampung pada kuartal 3 tahun ini. Nantinya Terminal 1B ini mampu melayani sandar kapal sampai dengan ukuran 40.000 DWT. (kontan.co.id/krjogja.com/ac)

Acara & Kegiatan, Bisnis Terkait, Legal & Regulasi, Siapa Mengapa

PPJK dukung fasilitas pendeteksi barang di Priok

Pengusaha Pengurusan Jasa transportasi & Kepabeanan (PPJK) di Pelabuhan Tanjung Priok mengapresiasi percepatan pemeriksaan barang menyusul telah dioperasikannya fasilitas laboratorium deteksi barang di kantor Bea dan Cukai Pelabuhan setempat.

JAKARTA (alfijakarta): Ketua Forum PPJK Pelabuhan Tanjung Priok, M. Qadar Jafar, mengatakan sebelumnya untuk kegiatan deteksi barang—yang berkaitan dengan penentuan jika terjadi perbedaan penyampaian nomor harmony system (HS) code—memakan waktu lama, namun kini lebih cepat.

“Dengan adanya laboratorium untuk mendeteksi barang impor itu, importir sekarang juga tak bisa main-main lagi dengan memanipulasi nomor HS,” ujarnya kepada Bisnis di Jakarta pada Selasa (30/5/2017).

Qadar berharap fasilitas laboratorium seperti itu tidak hanya disiapkan di Pelabuhan Priok, tetapi juga dapat disediakan Bea dan Cukai di pelabuhan utama lainnya yang melayani kegiatan ekspor impor seperti pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Makassar, dan Belawan Medan.

Pada akhir pekan lalu, Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok menyiapkan fasilitas Customs and Excise Laboratory (CEL), untuk kegiatan deteksi barang ekspor maupun impor.

Kepala KPU Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Fajar Doni mengatakan laboratorium ini untuk mendeteksi secara akurat item barang ekspor impor dengan dokumen yang diajukannya, sehingga mempercepat dan memudahkan dalam menetapkan HS code.

“Sebelumnya deteksi barang mesti dikirim ke kantor pusat Bea Cukai melalui balai pengujian dan identifikasi barang,” ujarnya.

Fajar mengatakan di Pelabuhan Priok terdapat 600-an item barang yang diperiksa di laboratorium Bea Cukai tersebut.

“Laboratorium itu untuk percepatan arus barang, karena pemeriksaan hanya perlu waktu singkat, hanya dalam hitungan menit,” kata Fajar.

sumber: bisnis.com

Bisnis Terkait, Legal & Regulasi, Peluang Usaha

Spekulan China pakai Vietnam serbu RI dengan kelebihan pasokan baja

Pemerintah menduga masih banyak importir baja spekulan di dalam negeri. Spekulan itu memanfaatkan kelebihan pasokan baja di China untuk terus meningkatkan volume impor baja.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Suryawirawan menyatakan, spekulan pemegang izin impor menimbun baja murah asal China untuk kemudian dilepas kembali ke pasar domestik.

Pemerintah menggandeng asosiasi baja dan surveyor independen untuk memperketat pengawasan terhadap baja impor.

“Kalau pengendalian tidak segera diperketat, Indonesia terlalu mudah dijadikan tempat spekulasi penimbunan baja murah terus menerus,” ujar Putu di Jakarta, Jumat (28/5/2017).

Asosiasi Baja Dunia (World Steel Association) menempatkan China sebagai pemasok baja terbesar di dunia dengan volume produksi sebesar 808,4 juta ton pada 2016.

Hanya saja, permintaan baja di negara itu diperkirakan hanya sebesar 681 juta ton pada 2017. Permintaan baja di Tiongkok diproyeksikan kembali turun 2% pada 2018 menjadi sebanyak 667,4 juta ton di 2018.

China mengekspor sebanyak 106,7 juta ton baja pada 2016. Negar- negara di Asean dijadikan sebagai pasar strategis penampung kelebihan pasokan baja domestik China.

Jenis baja yang paling banyak diekspor China ke Asean pada tahun lalu merupakan baja batangan dengan kenaikan volume sebesar 11,5% yoy menjadi sebanyak 13,3 juta ton.
Indonesia menjadi pasar ekspor utama produk baja batangan China dengan volume sebanyak 3,6 juta ton pada 2016. Realisasi impor baja batangan dari China pada Januari 2017mencapai 133,8 ribu ton.

Putu menduga spekulan baja pada kuartal pertama tahun ini mencoba modus baru untuk menghindari pengenaan bea masuk baja impor.

”Modusnya, baja impor itu tidak langsung masuk Indonesia dulu, tapi masuk ke Vietnam dulu, baru diteruskan ke Indonesia.”

Seperti diketahui, pemerintah sudah mengenakan bea masuk terhadap baja asal China sebesar 5-15% untuk menahan laju kenaikan impor baja. Tapi, pengenaan bea masuk belum juga efektif menahan baja China. Sebab, baja yang dikirimkan ke Indonesia terlebih dulu dicampurkan dengan material boron.

Akibatnya, baja impor yang masuk teridentifikasi sebagai baja paduan (alloy steel) yang malah terbebas pengenaan bea masuk.

China memberi insentif fiskal berupa tax rebate sebesar 9-13% kepada produsen baja untuk membuang kelebihan pasokan bajanya di pasar ekspor. Dengan menghindari pengenaan bea masuk sebesar 15%, selisih harga baja lokal dengan baja China mencapai 28%.

Sebagai gambaran, harga baja long product di pasar internasional di atas US$ 500 per ton. Hanya saja, harga jual baja paduan asal China bisa hanya dijual sekitar US$350 per ton.

“Kalau bedanya segitu sulit untuk bisa compete,” kta Putu.

Menurutnya, spekulan telah menunggangi berbagai free trade agreement di ASEAN sebagai alat untuk melanggengkan praktek dumping baja.

“Masih banyak celah regulasi yang justru dipakai untuk melakukan unfair trade. Pengendalian baja impor perlu semakin diperketat, supaya industri baja domestik tidak collapse.”

Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia Hidayat Triseputro menyatakan hasil pertemuan asosiasi baja Asean di Singapura awal pekan lalu mengumpulkan fakta seluruh negara mengalami lonjakan impor baja dari Vietnam.

Hidayat menyatakan, sekarang Vietnam menjadi nett exporter baja kedua terbesar Indonesia setelah China . Menurutnya, kenaikan volume impor dari Vietnam tersebut merupakan suatu tren yang patut diwaspadai.

“Saya juga kaget, impor dari Vietnam ke negara negara anggota Asean lainnya itu jadi kuat sekali. Kapasitas produksi mereka kan tidak terlalu besar juga sebenarnya, pertanyaannya ya baja itu dari mana?”

Belum publish

“Saat ini belum bisa di-publish untuk volume impor Vietnam secara pastinya karena mau mencocokan dulu dengan data dari BPS,” ujarnya saat konferensi pers pada Jumat (26/5/2017).

Saat ini impor baja paling tinggi ke Indonesia berasal dari China, Vietnam, dan Jepang. Khusus untuk Vietnam, angka produksinya mencapai dua kali lipat dari kebutuhan nasionalnya.

Saat ini volume baja Vietnam sampai pada 2,5 juta ton per tahun sedangkan nilai produksinya mencapai 5 juta ton per tahun.

“Over supply ini yang mesti diwaspadai oleh Indonesia, karena Vietnam termasuk dalam anggota Asean, sehingga bisa lebih leluasa untuk sampai ke pasar domestik,” katanya.

Dijelaskan, saat ini akan dipersiapkan khusus regulasi anti-dumping dan safeguard demi mencegah berbagai impor baja. Namun, jangka waktu yang dibutuhkan terlalu lama yakni dua tahun untuk merampungkan regulasi ini.

“Jika harus menunggu dua tahun industri baja keburu masuk ke ICU. Dengan begitu harus ada monitoring impor secara ketat mulai dari saat ini,” sebutnya.

Pertumbuhan kelompok industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Ilmate) pada 2016 hanya sebesar 3,8%.

“Untuk pertumbuhan Ilmate tahun ini targetnya 4%-an,” imbuhnya.

Pertumbuhan logam dan baja mesti digenjot, jangan sampai turun dikarenakan akan berpengaruh terhadap sektor lain pada Ilmate lainnya.

Putu menyebut, impor baja memang boleh, hanya saja jumlahnya tidak boleh terlalu banyak dan ikut dalam regulasi pajak yang sudah diterapkan.

Pada 2016, Indonesia masih mengimpor 6 juta ton baja dari kebutuhan sebesar 14 juta ton baja mentah.

Salah satu cara untuk menahan gempuran dari Vietnam dan China adalah melakukan pembangunan klater baja 10 juta ton di Cilegon yang akan tercapai pada 2025.

sumber: bisnis.com

Acara & Kegiatan, Bisnis Terkait

Bank Mandiri dukung modul G2 dari Bea Cukai

Upaya percepatan arus logistik barang di Indonesia telah dilakukan oleh pemerintah, salah satunya oleh Bea Cukai dan inovasi diciptakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, salah satunya adalah dengan penerapan Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G2).

MPN G2 merupakan sistem penerimaan negara yang menggunakan surat setoran elektronik di mana para pengguna jasa dapat membayar/menyetor penerimaan negara di bidang Kepabeanan dan Cukai secara fleksibel dan kapanpun dengan menggunakan mini Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau EDC (Electronic Data Capture), teller bank atau bahkan internet banking.

Untuk semakin meningkatkan pelayanan dalam pembayaran dan penyetoran penerimaan negara di bidang Kepabeanan dan Cukai, kali ini Bea Cukai melakukan penandatanganan kerja sama pemanfaatan layanan mini ATM dengan PT Bank Mandiri.

Dengan dilakukannya penandatanganan kerja sama ini akan menciptakan payung hukum serta kesepakatan yang mengikat antara Bea Cukai dengan PT Bank Mandiri selaku Bank Penyedia Mini ATM.

Dalam konferensi pers di Kantor Pusat Bea Cukai pada Jumat (26/5/2017), Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi memaparkan bahwa kerja sama ini dilakukan lantaran masih ditemui beberapa tantangan di lapangan dalam meningkatkan pelayanan pembayaran dan penyetoran penerimaan negara.

Jauhnya lokasi bank mengakibatkan kegiatan pembayaran dan penyetoran penerimaan negara menjadi tidak real time. Selain itu penerimaan negara akan ditampung di rekening bendahara penerimaan apabila lokasi pembayaran jauh.

“Hal ini berpotensi mengakibatkan moral hazard, jika pengelolaannya tidak sesuai dengan undang-undang,” papar Heru.

Heru turut menambahkan bahwa dengan adanya perjanjian kerja sama ini, PT Bank Mandiri akan menyediakan mini ATM sebagai sarana pembayaran dan penyetoran penerimaan negara.

Penerimaan negara akan masuk ke kas negara secara real time tanpa melalui rekening penampung bendahara penerimaan, sehingga mengurangi risiko pada bendahara dalam melaporkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

Hal ini tentunya akan meningkatkan kredibilitas dan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) karena setoran penerimaan negara langsung masuk ke kas negara.

Manfaat lainnya akan dirasakan oleh pengguna jasa di mana pembayaran akan dapat dilakukan di tempat-tempat di remote area, bandara internasional, dan pelintas batas.

Jika sebelumnya para pengguna jasa tidak bisa melakukan pembayaran di tempat dengan alasan lokasi yang jauh dari bank, dengan adanya mini ATM dari PT Bank Mandiri pembayaran dapat dilakukan di tempat dan akan langsung masuk ke kas negara, hal ini juga akan mengurangi biaya administrasi yang harus dibayar oleh pengguna jasa.

Manfaat lain yang dapat dirasakan adalah pelayanan kepabeanan dapat seketika dilakukan karena pembayaran kewajiban dilakukan saat itu juga.

Berada di tempat yang sama, Direktur Utama PT Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan bahwa pada tahap pada tahap awal, Bank Mandiri akan menempatkan 56 mini ATM dan mesin EDC di kantor-kantor Bea Cukai, Pos Lintas Batas Negara, kantor pos, serta di bandara dan pelabuhan yang telah ditunjuk Bea Cukai.

Di samping itu, Bank Mandiri telah menambahkan fitur pembayaran di bidang kepabeanan, cukai, serta pajak ekspor dan impor pada alat pembayaran non tunai Mandiri.

“Layanan ini merupakan implementasi komitmen perseroan untuk semakin memudahkan masyarakat dalam melakukan di bidang kepabeanan, cukai, serta pajak ekspor dan impor sehingga dapat mendukung upaya pemerintah menggenjot penerimaan negara,” jelas Kartika.

Untuk semakin meningkatkan pemahaman masyarakat atas inovasi layanan ini, Bea Cukai bersama PT Bank Mandiri akan melakukan sosialisasi kepada para pengguna jasa dan melakukan pengawasan operasional sistem yang sudah berjalan agar tidak ada gangguan terhadap penerimaan negara.

sumber: bisnis.com

Acara & Kegiatan

Pengusaha logistik sesuaikan jadwal Lebaran

Pengusaha angkutan logistik atau paket pengiriman turut menyesuaikan aktivitas operasionalnya menjelang Lebaran nanti. Adanya aturan pembatasan operasional angkutan logistik mulai H-4 hingga H+4 Lebaran 2017 ini adalah penyebabnya.

Para pengusaha paket pengiriman ini mengharapkan adanya sosialisasi lebih lanjut di daerah serta penyesuaian cuti bersama dengan aturan tersebut.

Sosialisasi tersebut termaktub dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2017.

Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan mengatakan, permenhub itu baru berupa master atau panduan yang hanya mencakup aturan umum dan berlaku panjang, tetapi detailnya diperlukan peraturan dirjen.

“Dalam permenhub itu, H-7 hingga H+7 jembatan timbang ditutup. Lalu kemarin, Pak Menteri mempresentasikan larangan yang akan muncul dalam perdirjen bahwa yang akan dibatasi H-7 untuk truk mining dan galian. Terus, pembatasan kendaraan lebih dari sumbu tiga atau berat muatan dan kendaraan lebih dari 14 ton,” kata Tarigan kepada “PR”, Kamis 25 Mei 2017.

Sementara pembatasan operasional angkutan logistik atau pengiriman paket dilakukan sejak H-4 hingga H+3 Idulfitri.

Tarigan menilai, tahun ini pemerintah lebih baik melakukan sosialisasi dengan mengundang para pemangku kepentingan sehingga pengusaha pun dapat menyesuaikan dengan jadwal pengiriman barang.

“Tahun ini cukup baik. Enggak main patok-patok aja. Pemerintah dari dulu selalu siap, tapi tidak melibatkan stakeholder. Tahun ini, jauh-jauh hari sudah didiskusikan sehingga kami bisa planning, sudah jelas untuk jadwalkan libur,” ucapnya.

Hal senada disampaikan Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi.

Ia mengatakan, sosialisasi pemerintah mengenai pembatasan angkutan logistik tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya.

Pemerintah telah mengajak berkomunikasi berbagai pemangku kepentingan sejak tiga bulan lalu.

Dari hasil rapat dengan pemerintah pusat, pembatasan operasional terbagi atas H-7 hingga H+7 yang berkaitan dengan konstruksi dan lain-lain. Sementara pembatasan waktu mulai H-4 hingga H+3 itu mencakup keseluruhannya.

“Untuk sembako tidak ada larangan. Kami berharap ada pembicaraan lagi untuk beberapa komoditas. Larangan juga mencakup ekspor impor, kecuali barang-barang yang sudah ada di pelabuhan,” tuturnya.

Namun, kata Yukki, para pengusaha menunggu pengumuman resmi pemerintah mengenai jadwal cuti bersama.

Pihaknya berharap, jadwal cuti bersama menyesuaikan aturan pembatasan operasional angkutan logistik.

“Ini juga penting. Kami lagi tunggu cuti bersama. Kami harap cuti bersama ini mengikuti rencana transportasi mudik. Jangan keluar dari konteks ini agar tidak berantakan pulangnya. Nanti bisa ada larangan baru lagi,” ujarnya.
Belum berkoordinasi

Sekretaris DPD Aptrindo Jawa Barat, R. Budi Setiawan, mengaku sudah mendapatkan informasi dari pengurus pusat terkait dengan aturan pembatasan operasional tersebut.

Namun, sosialisasi lebih lanjut dari Dishub Jabar belum ada sehingga pihaknya akan berkoordinasi jika ada informasi yang belum jelas ataupun ketika menemui kendala di lapangan.

“Paling kita komunikasi ke Dishub. Koordinasi itu biasanya kita yang menanyakan. Ini gimana ketika ada kendala. Kalau kayak waktu Natal dan Tahun Baru, seluruhnya dipanggil Kadishub,” kata Budi.

Acara & Kegiatan, Peluang Usaha, Rilis Media

Terminal Marunda Center mulai dioperasikan, PT Tegar teken konsesi

Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Marunda, Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan pada kemarin (24/5/2017) melakukan penandatanganan Perjanjian Konsesi pengelolaan Terminal Marunda Center, di Kawasan Industri Marunda Center, Bekasi, menjadi Terminal Umum dengan PT Pelabuhan Tegar Indonesia (PTI) yang merupakan Badan Usaha Pelabuhan (BUP).

JAKARTA (alfijakarta): Tanda tangan dilakukan oleh Kepala Kantor KSOP Marunda, Anggit Douglas Silitonga, M.Mtr dengan Direktur Utama PT. Pelabuhan Tegar Indonesia (PT. PTI) Dhrubajyoti dengan disaksikan para Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Terminal Marunda Center (TMC) merupakan terminal serba guna yang melayani beberapa jenis kargo diantaranya curah cair, kargo curah kering, kargo umum, dan RoRo.

Menurut Dirjen Perhubungan Laut, A Tonny Budiono, posisi Terminal Marunda Center (TMC) yang hanya sembilan kilometer dari Pelabuhan Tanjung Priok itu, diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan dan menjadi akses pintu gerbang kawasan industri di wilayah Bekasi, Cibitung, Cikarang, Kerawang.

“TMC memiliki peran penting dalam mengurangi kepadatan yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan utama dan pendukung tol laut,” ujar Dirjen Tonny dalam rilis pers yang diterima AlfiJakarta di sini kemarin.

Direktur Utama PTI Dhrubajyoti mengemukakan, keselamatan, produktifitas penanganan barang, dan pendekatan berbasis pelanggan menjadi fokus utama dalam melayani.

“Kami secara terus menerus berusaha untuk menawarkan usulan kepada pelanggan agar senantiasa memberikan dukungan sebagai kontribusi positif terhadap sektor logistik menjadi lebih efisien dan efektif,” tuturnya.

Dirjen Tonny menambahkan, TMC memiliki dua terminal 1A dan 1B. Terminal 1A telah dioperasikan sejak 2014. Memiliki panjang dermaga 600 m, kedalaman kolam pelabuhan 6,5 LWS, dan mampu melayani sandar kapal hingga berkapasitas 10.000 DWT.

“Terminal 1B saat ini sedang dalam proses finalisasi pembangunan dan ditargetkan rampung pada kuartal 3 tahun ini. Nantinya Terminal 1B ini mampu melayani sandar kapal sampai dengan ukuran 40.000 DWT,” kata Dirjen Tonny. (ac)

Acara & Kegiatan, Bisnis Terkait, Peluang Usaha, Rilis Media

Lazada perkuat fasilitas pergudangan, pilih Depok sebagai pusat logistik

Portal eCommerce Lazada terus memperkuat layanan logistik dengan memperkenalkan warehouse Lazada terbaru, yaitu 4 th Generation Lazada Warehouse.

JAKARTA (persbiro): “Sebagai pionir eCommerce marketplace yang memiliki manajemen logistik dan warehouse terbesar dan termodern di Indonesia, kami terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan memperbaharui teknologi dari warehouse kami. Pembangunan 4 th Generation Lazada Warehouse ini merupakan salah satu prioritas kami untuk mengimbangi perkembangan kebutuhan pasar belanja online di Indonesia dan memberikan yang terbaik bagi konsumen kami,” kata CO CEO Lazada Florian Holm, kemarin.

Fasilitas 4 th Generation Lazada Warehouse yang terletak di kota Depok, Jawa Barat dengan luas 30.000 m2 dengan kapasitas tiga kali lebih besar dari warehouse Lazada yang sebelumnya serta teknologi manajemen logistik yang tercanggih dibandingkan dengan warehouse lainnya.

Kedepannya Lazada akan membangun lebih banyak warehouse dan fulfillment center untuk melayani seluruh konsumen dan seller Lazada yang tersebar di seluruh Indonesia. Warehouse di Cimanggis ini diperkirakan akan siap beroperasi penuh mendukung kampanye Ramadhan Lazada tahun ini.

Tak hanya memperkuat bisnis melalui pembangunan warehouse yang terbaru, Lazada terus meningkatkan kepeduliannya terkait isu pendidikan.

Sebagai bentuk dari apresiasi Lazada terhadap konsumen dan juga komitmen Lazada untuk berkontribusi di bidang pendidikan, selama bulan Ramadhan Lazada akan menyelenggarakan program donasi #LazadaBerbagi untuk membantu proses belajar anak-anak dalam binaan Yayasan Sahabat Anak.

Program #LazadaBerbagi yang akan dimulai pada 27 Mei ditujukan untuk mengajak para konsumen di seluruh Indonesia untuk turut berbagi kebahagian dengan memberikan donasi setiap pembelian di Lazada selama bulan Ramadan.

“Sejalan dengan komitmen kepedulian Lazada di bidang pendidikan, kali ini bersama Sahabat Anak, kami ingin mengajak sebanyak mungkin konsumen kami untuk turut berpartisipasi membantu adik-adik kita yang kurang beruntung. Yang paling penting sebenarnya bukan hanya jumlah donasi yang kita berikan, namun juga bagaimana kita bisa berkontribusi untuk masa depan yang lebih baik bagi mereka, dan bagaimana kita bisa membawa dampak yang positif bagi lingkungan sekitarnya,” lanjutnya.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini perayaan Ramadhan di Lazada akan dilakukan sebulan penuh, mulai dari tanggal 19 Mei hingga tanggal 25 Juni 2017. Selain untuk memberikan kesempatan partisipasi konsumen lebih panjang untuk berdonasi, sementara disisi lain kamu juga untuk memberikan lebih banyak lagi pilihan penawaran, diskon, voucher dan hadiah menarik berupa perjalanan umrah gratis bagi yang beruntung.

Lazada juga menghadirkan fitur terbaru untuk mengisi pulsa secara online dengan potongan harga hingga 15%, halaman khusus produk Halal, flash sales harian dan diskon hingga 70% untuk semua kategori. Tidak ketinggalan berbagai interaksi baru dengan konsumen melalui video tips Ramadhan harian. Berbagai seller dan brand kenamaan juga turut berpartisipasi, antara lain: Unilever, P&G, Nestle, Samsung, Nivea, L’Oréal Paris dan lain-lain.

Melalui berbagai inisiatif dan inovasi guna pengembangan bisnis dan memperkuat kepercayaan masyarakat dalam berbelanja online di Lazada, Lazada berharap terus dapat menjadi online marketplace yang terkuat dan terbesar dan memprioritaskan pengalaman belanja online yang terbaik kepada setiap pelanggan di Indonesia.

Holm mengemukakan gudang Lazada di Cimanggis, Depok akan menjadi lokasi penyimpanan seluruh produk di wilayah Jakarta. Saat ini, Lazada Indonesia telah memiliki tiga gudang penyimpanan yang berlokasi di Jakarta, Surabaya dan Medan.

“‎Investasi untuk ini semua ya sekitar double digit milion dollar ya. Kami mau fokuskan agar gudang produk kami yang ada di seluruh Jakarta, agar fokus di Cimanggis ini,” tuturnya di Depok, Selasa (23/5).

Dia menjelaskan perkembangan kebutuhan pasar belanja online dewasa ini semakin meningkat dan tumbuh pesat sejalan dengan penetrasi Internet dan smartphone di Indonesia.‎

Menurutnya, Lazada Indonesia ke depan akan lebih banyak membangun gudang dan fulfillment center di seluruh wilayah Indonesia, untuk memperkuat posisinya di industri e-commerce.

“Warehouse yang ada di Cimanggis [Depok] ini sudah siap beroperasi penuh untuk mendukung kampanye Ramadan Lazada tahun ini. Kami berharap akan terus‎ membangun warehouse besar di wilayah lain,” katanya.

Dia memperkirakan, gudang ke-2 Lazada Indonesia tersebut mampu menangani sekitar 400.000 paket dalam satu hari. Menurutnya, sebagai pemain layanan e-commerce dibutuhkan kecepatan dalam pengiriman barang, karena itu Lazada juga sudah melakukan kerja sama dengan sebanyak 80 perusahaan logistik untuk mendukung layanan tersebut.

“Sebagai pemain yang memiliki manajemen logistik dan warehouse terbesar dan termodern, kami akan terus melakukan berbagai upaya untuk menambah kapasitas dan memperbaharui teknologi gudang kami ini,” ujarnya.

Selama bulan Ramadhan nanti, Lazada mengatakan pihaknya ‎juga akan berkontribusi pada pendidikan seperti salah satunya adalah membuat program #LazadaBerbagi untuk membantu proses belajar anak-anak dalam binaan Yayasan Sahabat Anak.

“Program ini akan dimulai pada 27 Mei nanti dan ditujukan untuk mengajak para konsumen di seluruh Indonesia berbagai kebahagiaan melalui donasi setiap pembelian di Lazada,” tuturnya.

‎Dia optimistis melalui berbagai inisiasi dan inovasi tersebut, Lazada Indonesia dapat mengembangkan bisnis dan memperkuat layanannya, terutama untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat.

“Lazada berharap dapat tarus menjadi online marketplace yang terkuat dan terbesar serta memprioritaskan pengalaman belanja online yang terbaik kepada setiap pelanggan di Indonesia,” ‎katanya.

Seperti diketahui, Lazada hadir di Indonesia sejak 2012. Saat itu, penetrasi bank di Indonesia relatif rendah yaitu dibawah 50% dengan penetrasi kartu kredit tidak lebih dari dari 3%.

Lazada kemudian menggagas platform Cash On Delivery (COD) untuk seluruh Indonesia sebagai solusi penetrasi alat pembayaran non-tunai yang rendah tersebut. Fasilitas penyimpanan untuk pedagang dimulai pada 2014.

sumber: bisnis.com/indotelko.com

Acara & Kegiatan, Bisnis Terkait, Legal & Regulasi

BC & Pelindo II komit percepat arus logistik dukung kemudahan bisnis

Bea Cukai kedatangan tim Doing Business World Bank yang melakukan audiensi dan kunjungan lapangan ke Pelabuhan Tanjung Priok hari ini. Kunjungan kali ini berkaitan dengan survey Ease of Doing Business (EoDB) 2018.

Dalam rangka meningkatkan EoDB, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bea Cukai berkerja sama dengan para operator pelabuhan di antaranya dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Indonesia Port Corporation, dan Pelindo II untuk menciptakan perubahan dan inovasi guna mempercepat arus logistik yang berimbas meningkatkan angka EODB Indonesia.

Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi yang hadir dalam kunjungan di Tanjung Priok memaparkan bahwa beberapa upaya telah dilakukan Bea Cukai yaitu dengan mereformasi beberapa bidang pelayanan di antaranya dengan melakukan otomasi pemeriksaan fisik barang impor jika sebelumnya memakan waktu mencapai tiga hari di jalur merah, saat ini pemeriksaan fisik dilakukan maksimal satu hari di jalur merah.

Selain itu, seluruh dokumen perizinan impor saat ini telah diproses melalui Indonesia National Single Window (INSW) yang akan mempercepat proses perizinan impor. Otomasi sistem pembayaran juga dicanangkan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan waktu.

“Selain itu Bea Cukai juga telah menerapkan laporan hasil pemeriksaan secara elektronik. Di mana, para pemeriksa dapat menyampaikan laporan melalui aplikasi secara mobile,” ujarnya.

Selain otomasi di bidang impor, Bea Cukai juga telah menerapkan otomasi pada bidang ekspor. Saat ini pemeriksaan fisik barang ekspor dilakukan berdasarkan manajemen risiko.

Selain itu, pemeriksaan fisik yang dilakukan Bea Cukai dan surveyor dilakukan di tempat yang sama sehingga dapat mempercepat waktu pemeriksaan.

Selain itu, Bea Cukai juga telah menyediakan fasilitas pembayaran secara online. Tak hanya Bea Cukai, pemaparan juga dilakukan pihak Kementerian Perhubungan, Indonesia Port Corporation, Pelindo II, dan INSW.

Kemenhub juga telah mengimplementasikan Inaportnet, selain itu IPC telah mengimplementasikan iCargo yang semuanya untuk memperlancar arus logistik di pelabuhan.

“Upaya otomasi ini diharapkan dapat semakin memperlancar arus logistik yang diharapkan dapat berimbas pada perbaikan EODB Indonesia di 2018,” kata Heru.

sumber: sindonews.com

Legal & Regulasi

Kemenhub siapkan sanksi bagi pelanggar beleid

Kementerian Perhubungan bakal menyiapkan aturan berupa sanksi bagi perusahaan pelayaran maupun penerima barang (consigne) yang tidak mematuhi aturan penerapan jaminan peti kemas.

Kemenhub juga meminta Otoritas Pelabuhan maupun Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) mengawasi implemtasi aturan jaminan peti kemas impor sebagaimana diatur melalui Surat Edaran Dirjen Hubla Kemenhub No. UM.003/40/II/DJPL-17 tentang Penerapan Jaminan Peti Kemas.

Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Kemenhub Bay M. Hasani mengatakan meskipun dalam SE itu tidak ada sanksi atas pelanggaran aturan tersebut, OP ataupun KSOP bisa berperan aktif ikut mengawasi terkait dengan jaminan peti kemas impor yang dinilai membebani biaya logistik.

“Kita lihat (semoga) efektif SE Dirjen itu, namun bisa saja untuk mempertegas implementasinya nanti, kalau tidak efektif SE itu kita akan buat SK Dirjen dan bila perlu diatur soal sanksinya,” ujarnya kepada Bisnispada Senin (22/5/2017).

Dia mengatakan seharusnya meskipun hanya berupa SE, dapat dipatuhi oleh semua pihak termasuk consigne dan perusahaan pelayaran/agent-nya di Indonesia.

Bay mengatakan bisa saja nantinya dipertegas bagi yang melanggar beleid itu dikenakan sanski administrasi, teguran tertulis sampai tidak diberi pelayanan di pelabuhan, meskipun aktivitas impor itu menganut hubungan business to business antara shipping line dan pemilik barang.

“Kami intruksikan OP maupun KSOP mengawasi dulu implementasi SE Dirjen Hubla itu, sekaligus menampung dan menyelesaikan persoalan yang terjadi di lapangan,” tutur Bay.

Sekjen BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Erwin Taufan mengatakan agar Kemenhub menindak tegas praktik pelanggaran terhadap aturan jaminan peti kemas impor menyusul terbitnya SE Dirjen Hubla itu.

Dia mengatakan peran wakil pemerintah/Kemenhub di pelabuhan dalam hal ini Kantor Otoritas Pelabuhan ataupun KSOP di seluruh pelabuhan Indonesia yang terdapat kegiatan ekspor impor perlu melakukan pengawasan terhadap beleid tersebut.

“Otoritas pelabuhan maupun KSOP mesti netral menyelesaikan persoalan yang terjadi, jika ada persengketaan menyangkut aturan jaminan peti kemas impor di pelabuhan yang merujuk pada surat edaran Dirjen Hubla tersebut,” ujar Taufan kepada Bisnis pada Minggu (21/5/2017).

GINSI, imbuhnya, juga mengapresiasi langkah Kemenhub itu sebagai kepedulian dalam menurunkan biaya logistik nasional termasuk bagi importir.

Taufan juga mengatakan importir berharap biaya terminal handling charges (THC) di pelabuhan Indonesia yang melayani ekspor impor dapat menggunakan mata uang rupiah, yang saat ini masih menggunakan mata uang dolar AS.

“Kami minta THC juga pakai rupiah sebab kalau pakai kurs dollar menjadi tidak menentu yang mesti dibayarkan pemilik barang. Di samping itu consigne juga menunggu konfirmasi besaran kurs-nya memakan waktu lama,” tuturnya.

Ketika dikonfirmasi Bisnis, Ketua Forum Pengusaha Jasa Transportasi dan Kepabeanan (PPJK) Pelabuhan Tanjung Priok M. Qadar Jafar mengatakan shipping line harus mematuhi beleid jaminan peti kemas tersebut.

Dia mengatakan selama ini perusahaan PPJK selaku kuasa pemilik barang menalangi terlebih dahulu biaya-biaya yang muncul dari kegiatan logistik angkutan laut termasuk biaya jaminan peti kemas impor keagenan pelayaran asing di Indonesia.

“Pengembalian uang jaminan itu juga memakan waktu lama bisa sampai tiga bulan. Kalau sekarang enggak perlu pakai uang jaminan cukup pernyataan diatas materai. Ini akan sangat membantu mengurangi beban biaya logistik dan menggairahkan perdagangan melalui angkutan laut,” ujarnya kepada Bisnis (21/5/2017).

Pada 19 Mei 2017, Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Tonny Budiono menandatangani SE tentang Penerapan Jaminan Peti Kemas.

Selama ini pengenaan uang jaminan peti kemas impor oleh perusahaan pelayaran asing/general agen-nya di Indonesia kepada penerima barang (consigne) atau yang mewakilinya dalam hal ini perusahaan forwarder berdampak pada tingginya biaya logistik.

Dengan adanya aturan tersebut, jaminan peti kemas tidak perlu lagi berbentuk uang sebagaimana yang disetorkan consigne atau kuasanya kepada perusahaan pelayaran maupun agennya di Indonesia. Namun hanya cukup dengan surat pernyataan diatas materai cukup.

Dalam beleid itu di tegaskan terkait jaminan peti kemas impor, consigne hanya wajib membuat pernyataan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan peti kemas dengan bermaterai cukup yang disampaikan kepada perusahaan pelayaran.

Surat edaran Dirjen Hubla itu juga di tembuskan kepada sejumlah instansi terkait al; Kemenko Kemaritiman, dan Menko Perekonomian, serta asosiasi pelaku usaha yakni GINSI, Indonesia National Shipowners Association (INSA), serta Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI).

Sumber: bisnis.com