Arsip Bulanan: Juni 2020

Rilis Media

ALFI Apresiasi Inpres 5/2020, Dunia Usaha Siap Songsong NLE

ALFIJAK – Terbitnya Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2020 tertanggal 16 Juni 2020, mengenai Penataan Ekosistem Logistik Nasional (Ekolognas) tidak hanya sekedar membangun digitalisasi untuk logistik saja.

Apalagi, para pegiat logistik yang bernaung di ALFI selama ini telah mengusung konsep penataan ekolognas tersebut, bahkan di inisiasi semenjak program Minilab Kemenkeu pada tahun 2014.

Kala itu, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), bersama dengan Asosiasi Jalur Perusahaan Prioritas (APJP) dan Indonesia National Ship-owner (INSA) beserta sektor pemerintah duduk bersama untuk menghasilkan suatu rekomendasi terkait pelayanan otomasi terkait import barang, dimulai dari Delivery Order (DO) Online.

Dalam perkembangannya, otomasi tersebut bisa dilakukan end to end sampai dengan ke empty depo dan pergudangan, dan regulasi menyangkut DO Online masih disempurnakan oleh Kemenhub.

Kini, para pelaku logistik di tanah air mendapat angin segar dengan terbitnya Inpres 5/2020 tentang Penataan Ekolognas yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 16 Juni 2020.

Sebab, beleid itu mempertegas peran dan fungsi para Kementerian terkait dalam merealisasikan National Logistik Ecosystem (NLE), sekaligus menjadikannya Indonesia National Single Window (INSW) sebagai panglima dalam konektivitas layanan ekspor impor.

Lagi-lagi, soal NLE itupun pernah diungkapkan ALFI jauh hari sebelumnya.

ALFI menilai, sistem logistik di Indonesia mesti berbasis pada kepentingan layanan yang lebih efisien, transparan, serta terintegrasi dari end to end service.

Oleh sebab itu, dibutuhkan platform logistik nasional yang mengakomodir seluruh kepentingan bisnis dan berdaya saing global 4.0 guna mendongkrak perbaikan Logistik Performance Index Indonesia, sehingga Republik ini memang sudah saatnya mempunyai yang namanya National Logistics Ecosystem (NLE).

“Olehkarenanya, kita terus mendorong supaya NLE Indonesia itu bisa diwujudkan,” ujar Ketua Umum DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim, pada Rabu (24/6/2020).

Adil mengatakan, platform logistik yang bertumpu pada NLE itu diharapkan memperkuat para pelaku bisnis di sektor ini dalam menghadapi persaingan global termasuk memperluas jaringan/networkingnya.

Langkah seperti itu, imbuhnya, sudah ditempuh para pebisnis shipping, pelabuhan maupun logistik di sejumlah negara di dunia yang secara bersama-sama kini membangun networking  bisnisnya secara global.

Adil mengatakan bahwa Inpres 5 Tahun 2020 ini sudah cukup detail, karena dalam beleid tersebut juga dicantumkan timeline dan masing – masing Kementerian yang bertanggung jawab terhadap tupoksinya.

Sebab, kata Adil, jika kita bicara terkait juklak teknis, outputnya harus dikeluarkan oleh kementerian yang bersangkutan, di juklak teknis tersebut tentunya akan di atur lebih detil implementasinya.

Dikatakan Adil, perlu diketahui di dalam Inpres 5/2020, ini, mencakup menyederhanakan proses pemeriksaan barang, mempermudah akses layanan logistik melalui kolaborasi system ekspor dan impor dengan kementerian dan lembaga terkait (K/L),

Selain itu, penerapan system management resiko yang terintegrasi, kementerian dan lembaga terkait, peningkatan efisiensi proses logistik dengan kolaborasi system sektor transportasi, sektor pelayaran, sektor pelabuhan, sektor pergudangan, sektor depo peti kemas.

Juga meliputi penyederhanaan proses bisnis pembayaran penerimaan negara serta sinkronisasi jalur kereta api petikemas, di mana di dalamnya terlibat Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, BPOM, Kepolisian RI dan instansi penerbit ijin lainnya.

“Jika kita bicara tolak ukur, outputnya di kementerian tersebut di atas, Inpres itu hanya sebagai payung hukum agar kementerian – kementerian tersebut saling berkoordinasi untuk mendukung point – point yang disebutkan di dalam inpres tersebut,” ucap Adil.

Itulah sebabnya, mengapa ALFI sangat mengapresiasi, terbitnya Inpres 5/ 2020 ini,bahkan kini mengajak seluruh stakeholders perlu mengawal implementasi aturan itu dilapangan.

Karena itu, NLE ini sudah seyogyanya menjadi system yang memudahkan para pemangku kepentingan untuk saling berkolaborasi agar efisiensi dan transparansi di bidang logistik bisa tercapai.

Disisi lain, perusahaan pergudangan, depo dan platform-platform logistik karya anak bangsa mendapatkan kesempatan lebih untuk saling berkolaborasi dan terintegrasi dengan kementerian dan lembaga, sehingga terciptanya saling sinergi antara pemerintah dan swasta.

“Harapannya agar muncul inovasi dan pemulihan ekonomi di bidang manufaktur, logistik dan pelayaran serta jasa lainnya yang terdampak di masa pandemi ini dapat lebih terakselerasi dengan adanya simplifikasi proses melalui platform digital,” ujar Adil yang juga menjabat Ketua Komite Tetap bidang Kepabeanan dan Tata Niaga Impor KADIN DKI Jakarta.(md/sumber:beritakapal.com)

Rilis Media

Menhub : Tol Laut Jamin Kelancaran Distribusi Logistik

ALFIJAK – Kelancaran pengiriman logistik dengan mengoptimalkan layanan Tol Laut ditengah pandemi Covid 19, dioptimalkan.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, instansinya terus berupaya maksimal memastikan kelancaran pengiriman logistik, salah satunya dengan mengoptimalkan layanan Tol Laut.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub juga telah memiliki program untuk menjamin keberlangsungan logistik ke seluruh wilayah nusantara.

“Tol Laut di tengah pandemi ini diharapkan mampu menjaga berlangsungnya pasokan logistik ke seluruh wilayah Indonesia,” ujar Menhub Budi, kepada wartawan di Jakarta.

Dia menyatakan, industri pelayaran memiliki peran penting untuk mendukung program tersebut mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang dihubungkan melalui jalur laut.

“Untuk itu, pelayaran swasta nasional diharapkan bisa ikut terlibat aktif dalam program Tol Laut dengan melayani beberapa trayek yang diselenggarakan Kemenhub,” ucapnya.

Menhub Budi menjelaskan, saat ini instansinya telah berupaya semaksimal mungkin agar Tol Laut dapat lebih baik memberikan layanan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya bagi masyarakat di kawasan timur Indonesia.

Oleh karenanya, guna memaksimalkan Tol Laut butuh peran semua pihak agar benar-benar dapat memaksimalkan kapasitas angkut yang ada di dalam kapal sehingga dapat menurunkan disparitas harga.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Capt. Wisnu Handoko, menjelaskan untuk mencapai disparitas harga yang proporsional semua aspek harus diperbaiki secara simultan oleh seluruh lembaga terkait.

Menurutnya, harus digarisbawahi jika yang dijadikan parameter hanya disparitas harga, maka tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh program Tol Laut.

Capt Wisnu menegaskan, guna menyelesaikan masalah disparitas harga, hal yang harus dilakukan adalah dengan memperkuat supervisi perdagangan antar pulau.

Selain itu, menerapkan digitalisasi dengan National Logistik Ekosistem (NLE) serta melakukan pengembangan sarana prasarana infrastruktur pelabuhan secara terus menerus mengikuti kebutuhan jumlah dan jenis komoditinya.

Capt Wisnu menjelaskan program Tol Laut juga merespon cepat permintaan Pemerintah Daerah (Pemda) yang ingin wilayahnya disinggahi oleh kapal-kapal Tol Laut.

Respon seperti itu, imbuhnya, sebagaimana yang sudah dilakukan atas permintaan dari Bupati Pulau Morotai, Benny Laos yang meminta tambahan rute untuk menjual hasil laut mereka ke Pulau Jawa.

“Beberapa waktu lalu Bupati Pulau Morotai meminta tambahan singgah rute kapal Tol Laut ke daerahnya dan ini langsung kita respon. Dari yang sebelum satu rute menjadi dua rute. Kami berharap tambahan rute ini dapat meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat, sebab kita ketahui kalau Pulau Morotai sangat bagus hasil lautnya,” katanya.

Capt Wisnu mengatakan, layanan Tol Laut terus diperbaiki antara lain dengan mengupdate platform Logistic Communication System (LCS) untuk mengakomodir Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 53 tahun 2020.

Dalam peraturan tersebut ada jenis muatan/barang yang boleh diangkut. Untuk mempermudah pengguna jasa maka pada layanan LCS itupun pihaknya melengkapi dengan pilihan jenis barang yang ingin diangkut.

Dia mengungkapkan, program Tol laut sejak awal tahun ini juga bekerjasama dengan Satgas Pangan yang melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan penimbunan, monopoli dan menjual harga barang secara tidak wajar.

Performa kapal kapal tol laut terus ditingkatkan ketepatan waktu roundturn voyage-nya dengan dipantau melalui tracking system LCS. Proses stuffing kontainer di pelabuhan muat Tanjung Perak dan Tanjung Priok juga diawasi oleh petugas dari otoritas pelabuhan.

“Sampai dengan bulan Mei 2020 load factor muatan berangkat sudah cukup bagus rata rata di atas 70% bahkan ada trayek yang mencapai 95%,” jelas Capt. Wisnu.

Dia menegaskan, perbaikan, peningkatan dan optimalisasi pelayanan Tol Laut ini menjadi komitmen Kemenhub agar pengiriman logistik menjadi mudah dan lancar.

Rilis Media

ALFI Apresiasi Beleid Penataan Sislognas

ALFIJAK- Pemerintah Indonesia kian serius membangun ketertinggalan di bidang infrastruktur dan konektivitas di seluruh Indonesia.

Hal itu ditandai dengan terbitnya Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2020 tertanggal 16 Juni 2020, mengenai Penataan Ekosistem Logistik Nasional, menunjukkan Pemerintah Republik Indonesia sangat serius membenahi system logistik nasional.

Inpres ini mencakup menyederhanakan proses pemeriksaan barang, mempermudah akses layanan logistik melalui kolaborasi system ekspor dan impor dengan kementerian dan lembaga terkait, penerapan system management resiko yang terintegrasi, kementerian dan lembaga terkait.

Beleid itu juga mengakomodir peningkatan efisiensi proses logistik dengan kolaborasi system sektor transportasi, sektor pelayaran, sektor pelabuhan, sektor pergudangan, sektor depo peti kemas dan menyederhanakan proses bisnis pembayaran penerimaan negara serta sinkronisasi jalur kereta api petikemas.

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik san Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, sangat mengapresiasi terbitnya Inpres tersebut.

Menurutnya, National Logistic Ecosystem (NLE) ini sudah saatnya di luncurkan dan di gunakan oleh para pemangku kepentingan terlebih di masa pandemi ini digitalisasi telah menjadi suatu keharusan.

“Dengan NLE ini akan tercipta efisiensi dan transparansi dan harapannya akan mengurangi biaya logistik yang saat ini terbilang tinggi,” ujar Yukki, kepada wartawan pada Kamis (18/6/2020).

Dia menegaskan, National Logistc Ecosystem (NLE) ini adalah mempertemukan pelaku usaha logistik baik ekspor maupun impor di dalam satu platform untuk saling bertukar informasi dengan konsep API (Application Programming Interface).

Yukki mengatakan, diperlukan inovasi dan transformasi bisnis di masa pandemi sekarang ini, lantaran digitalisasi sangat membantu dan memudahkan para pelaku bisnis untuk melakukan kegiatannya.

“Kita saat ini juga sudah melakukan meeting online, tanpa tatap muka secara langsung, harusnya sudah tidak ada masalah untuk pengembangan smart logistics di masa sekarang ini, di mana Pemerintah telah memiliki konsep National Logistics Ecosystem untuk arus lalu lintas barang (flow of goods) dan arus dokumen (flow of documents)”, ucapnya.

Saat ini pengembangan digitalisasi selain modul impor, track and trace, rantai pasok sampai dengan ke last mile delivery, IoT (Internet of Things), pergudangan, depo dan data exchange (pertukaran data) cross border tak lupa sektor Perbankan serta asuransi untuk menunjang Trade Financing untuk kemudahan anggota ALFI.

“Tentunya semua itu tidak melupakan aspek keamanan digital,” ujar Yukki Nugrahawan Hanafi yang juga elaku Ketua Umum DPP ALFI dan juga Chairman AFFA (ASEAN Federation for Forwarder Association).

Mengingat pentingnya kolaborasi digital platform sehingga menjadi satu ecosystem, ALFI terus mendorong digitalisasi akan membuat seamless synergy di antara para pemangku kepentingan baik pemerintah maupun swasta.(md)

Rilis Media

Perdagangan Domestik Agar Ditingkatkan

ALFIJAK – Penguatan perdagangan domestik atau antar pulau mesti terus ditingkatkan untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia ditengah pandemi Covid-19.

Achmad Ridwan Tento, Sekjen Indonesia Maritime Logistic and Transportation Watch (IMLOW) mengatakan, ditengah melesunya perdagangan ekspor impor akibat pandemi sekarang ini, maka pergerakan perdagangan domestik tidak boleh terhambat dan harus tetap lancar.

Dengan populasi penduduk lebih dari 270 juta jiwa, imbuhnya, konsumsi pasar domestik Indonesia menjadi sangat potensial, dan oleh karenanya mesti terjaga agar tetap stabil.

“Caranya dengan memacu para pelaku usaha kecil menengah (UKM) maupun pelaku industri guna memenuhi kebutuhan dasar/pokok masyarakat dalam negeri di tengah pandemi Covid 19 saat ini,” ujar Ridwan, kepada wartawan pada Kamis (18/6/2020).

Dia mengungkapkan, kegiatan aktivitas ekspor impor yang cenderung lesu akibat pandemi Covid saat ini, dapat dilihat dari sepinya kegiatan di pelabuhan-pelabuhan utama, termasuk di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta meskipun kini telah memasuki New Normal.

Sementara kegiatan pengangkutan domestik atau antar pulau memasuki adaptasi kebiasaan baru (New Normal) justru mulai ada pergerakan kearah yang lebih baik dari sebelumnya.

“Terhadap kelancaran penanganan kargo domestik di pelabuhan ini harus menjadi perhatian serius operator pelabuhan. Jangan di anak tirikan layanan antar pulau itu dan kita jangan hanya fokus pada layanan internasional saja,” ucap Ridwan.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melaporkan, capaian ekspor pada bulan Mei 2020 merupakan yang terendah sejak 2016, sementara posisi impor terburuk sejak tahun 2009.

BPS mencatat, ekspor pada Mei 2020 mengalami penurunan 13,4% dibanding pencapaian bulan sebelumnya, sedangkan jika dibandingkan dengan tahun lalu atau year on year (yoy) merosot 28,9%.

Sementara impor turun lagi lebih dalam dengan kisaran 32,65% dibanding bulan lalu, dan jika dibandingkan tahun lalu turun 42,20%.

Menurut BPS, ekspor pada bulan Januari 2020 tercatat 13,63 miliar dolar AS. Sempat naik pada Februari-Maret 2020 menjadi 14 miliar dolar AS, lalu turun lagi di April menjadi 12,16 miliar dolar AS dan turun lagi pada Mei 2020 menjadi 10,53 miliar dolar AS.

Sementara impor Januari 2020 tercatat 14,27 miliar dolar AS. Angka ini turun tipis pada Maret 2020 menjadi 13,35 miliar dolar AS. Pada April 2020 angkanya terus menurun menjadi 12,54 miliar dolar AS dan 8,44 miliar dolar AS pada Mei 2020.

Sebelumnya, Direktur Operasional PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk (Temas Line) Teddy Arief Setiawan, mengungkapkan, memasuki New Normal volume muatan kontainer domestik untuk rute ke barat sudah berangsur normal, sedangkan yang ke arah timur masih drop akibat pandemi virus Corona/Covid-19.(sumber: beritakapal.com)

Rilis Media

Ekosistem Logistik Perlu Kolaborasi & Konektivitas

ALFIJAK – Pemerintah, sejak lima tahun terakhir, mengejar ketertinggalan di bidang infrastruktur dengan memberikan perhatian lebih pada pembangunan infrastruktur di seluruh negeri.

Selain itu, pemerintah juga memperluas konektivititas digital berupa perluasan jaringan internet atau layanan daring, melalui jaringan palapa ring yang sekarang sudah tersambung seluruh wilayah Indonesia.

“Konektivitas fisik dan konektivitas digital ini hanyalah modal awal dan perlu diikuti oleh kebijakan-kebijakan lanjutan lainnya,” ujar Ketua Umum DPP Asosiasi Forwarder dan Logistik Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi.

Berkenaan dengan itu, imbuhnya, beberapa kebijakan telah dibuat Ditjen Bea & Cukai Kemenkeu untuk memperlancar proses logistik dan perdagangan internasional.

Kebijakan-kebijakan itu antara lain advance manifest system, export simplification for CBU Vehicles, web-based import and export system, export simplification for CPO and drivatives, D/O Online System, elektronik SKA, TPS Online System, serta autogate system.

Walaupun demikian, peringkat LPI (Logistics Performance Index) Indonesia pada tahun 2018 masih berada di bawah Malaysa (41), Vietnam (39), Thailand (17) dan Singapura (7), di mana Indonesia menempati urutan ke 46.

Hal ini disebabkan belum adanya platform digital yang mempertemukan pelaku usaha sektor logistik dari sisi permintaan dan persediaan, sehingga timbul informasi asimetris.

Sejalan dengan hal tersebut di atas pemerintah melalui Kementerian Keuangan sedangan mengembangkan National Logistc Ecosystem (NLE) di CEISA, fungsi dari NLE di CEISA ini adalah mempertemukan pelaku usaha logistik baik ekspor maupun impor di dalam satu platform untuk saling bertukar informasi dengan konsep API (Application Programming Interface).

Yukki mengatakan, ALFI telah siap untuk mendukung program tersebut di mana ALFI saat ini telah membangun ecosystem collaboration melalui pengembangan digitalisasi Smart Logistics, kolaborasi platform yang dibangun dalam Website ALFI (ilfa.or.id) dan terkoneksi dengan platform digital yang disebut Digico (digico.id).

Bahkan, ujarnya, pengembangan tersebut telah dilakukan secara bertahap, dan saat ini modul yang siap adalah modul impor, ekspor, track and trace, yang telah mencakup lebih dari 150 negara, selanjutnya pengembangan rantai pasok sampai dengan ke last mile delivery.

Tahap awal Track and Trace yang saat ini dikembangkan tentunya meliputi transport laut, darat dan udara, selanjutnya ALFI kembangkan di IoT, pergudangan, depo dan data exchange (pertukaran data) cross border tak lupa sektor Perbankan dan Asuransi untuk menunjang Trade Financing.

“Selain itu, ALFI juga melakukan kerjasama dengan Peruri Digital Security untuk aspek keamanan digital,” ucap Yukki Nugrahawan Hanafi yang juga Chairman ASEAN Federation for Forwarder Association (AFFA).

Dia mengatakan, inovasi dan transformasi bisnis di masa pandemi Covid-19 ini seyogyanya dipercepat, bagaimana digitalisasi sangat membantu dan memudahkan para pelaku bisnis untuk melakukan kegiatannya. Apalagi, saat ini mayoritas pertemuan ataupun komunikasi bisnis juga sudah dilkukan melalui meeting online ataupun virtual, tanpa tatap muka secara langsung.

“Jadi seharusnya sudah tidak ada masalah untuk pengembangan smart logistics di masa sekarang ini, di mana Pemerintah telah memiliki konsep National Logistics Ecosystem untuk arus lalu lintas barang (flow of goods) dan arus dokumen (flow of documents),” papar Yukki.

Menurutnya, kata kunci intinya saat ini adalah collaboration, di mana konektivitas digital ini bisa dilakukan secara seamless dan end to end tanpa ada proses intervensi manual. Karena dalam era keterbukaan saat ini tidak ada yang bisa bergerak sendiri dan dibutuhkan kolaborasi baik dari dalam maupun luar negeri.

“Pentingnya kolaborasi digital platform sehingga menjadi satu ecosystem akan membuat seamless synergy di antara para pemangku kepentingan baik pemerintah maupun swasta,” kata Yukki.(md)

Rilis Media

Waspadai Covid, Petugas Layanan Kantor ALFI DKI Pakai Face Shield

ALFIJAK – Kantor Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, menerapkan standar pelayanan protokol pencegahan dan pengendalian pandemi Covid-19, kepada perusahaan anggota asosiasi itu dimasa PSBB di Jakarta.

Hingga akhir Desember 2019, DPW ALFI DKI Jakarta menaungi anggota sebanyak 1.418 perusahaan yang berkegiatan di Ibukota.

Kantor DPW ALFI DKI Jakarta saat ini terletak di Jalan Ende No.46 Tanjung Priok Jakarta Utara.

Adapun, penetapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi di wilayah DKI Jakarta telah diberlakukan sejak 4 Juni hingga 18 Juni 2020.

“Kami tetap menjaga dan mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19. Pada ruangan pelayanan juga sudah tersedia sanitizer, masker, pencuci tangan, bahkan menyediakan face shield (pelindung wajah) bagi petugas pelayanan karena mereka yang berinteraksi langsung dengan anggota,” ujar Ketua DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim, di kantornya pada Jumat (12/6/20120).

Adil mengatakan asosiasinya juga sudah menyosialisasikan sekaligus mengimbau kepada seluruh perusahaan anggota sesuai dengan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No 1363/2020 tentang Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Perkantoran/Tempat Kerja pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.

SK bernomor 1363/2020 itu ditandatangani Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Andri Yansyah pada 5 Juni 2020 itu mengimbau supaya melaksanakan ceklis protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19 di perkantoran/tempat kerja pada masa transisi.

Kemudian, agar pimpinan perusahaan membuat pakta integritas bermaterai Rp.6.000 dengan menyatakan janji dan komitmen mematuhi kebijakan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No: 1363/2020.

“Ini kita lalukan agar perusahaan anggota ALFI menerapkan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat saat PSBB transisi saat ini ketika hendak menyambut New Normal,” ucap Adil Karim.(md)

Rilis Media

ALFI Sosialisasikan Protokol Pengendalian Covid Saat PSBB Transisi Jakarta

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta mensosialisasikan protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19 di perkantoran dan tempat kerja pada masa pembatasan sosial berskala besar PSBB Transisi di Ibukota.

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, telah menerbitkan Surat Keputusan tentang Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Perkantoran/Tempat Kerja pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.

SK bernomor 1363 tahun 2020 itu ditandatangani Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Andri Yansyah pada 5 Juni 2020.

Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah (DPW) ALFI DKI Jakarta, Adil Karim, mengatakan asosiasinya sudah menyosialisasikan sekaligus mengimbau kepada seluruh perusahaan anggota sesuai dengan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta itu.

Merespon SK bernomor 1363 tahun 2020 itu, DPW ALFI juga telah menerbitkan surat bernomor :079/DPW/DKI/VI/20 pada 8 Juni 2020 yang ditandangani Ketua Umum Adil Karim dan Sekretaris Umum Fauzan Azim Musa yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan Anggota asosiasi itu untuk melakukan dua hal;

Pertama, melaksanakan ceklis protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19 di perkantoran/tempat kerja pada masa transisi.

Kedua, pimpinan perusahaan membuat pakta integritas bermaterai Rp.6.000 dengan menyatakan janji dan komitmen mematuhi kebijakan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No: 1363/2020.

“Ini kita lalukan agar perusahaan anggota ALFI menerapkan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat saat PSBB transisi saat ini ketika hendak menyambut New Normal,” ujarnya kepada wartawan, pada Selasa (9/6/2020).

Adapun penetapan PSBB transisi di wilayah DKI Jakarta telah diberlakukan sejak 4 Juni hingga 18 Juni 2020.

Adil mengatakan, sampai akhir Desember 2019, DPW ALFI DKI Jakarta menaungi anggota sebanyak 1.418 perusahaan yang berkegiatan di Ibukota.(sumber: beritakapal.com)

Rilis Media

JICT Inovasi Layanan Operasional Bongkar Muat

ALFIJAK – PT Jakarta International Container Terminal (PT JICT) melakukan inovasi layanan operasional dengan melakukan uji coba kegiatan bongkar muat peti kemas bernama Dual Cycle Operation.

Ini adalah sebuah kegiatan penggabungan pembongkaran sekaligus pemuatan petikemas dari dan keatas kapal serta pengangkutan kelapangan dengan satu rangkaian putaran truk yang sama. Dengan kata lain, kombinasi kegiatan bongkar dan muat dalam satu siklus bongkar muat pada posisi tertentu.

Dual Cylce Operation juga berdampak pada efisiensi penggunaan QC dan resources trucking. Menghemat usia pemakaian mesin dan ban dan secara tidak langsung akan mrngurangi pemakaian bahan bakar minyak (BBM) serta lebih ramah lingkungan.

“Ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh JICT yakni sebagai upaya mencari Inovasi operasional yang berdampak pada efisiensi biaya dan waktu,” ujar Dirut PT JICT, Gunta Prabawa, Jumat (5/6/2020).

Dia mengatakan, JICT merupakan salah satu perusahaan yang boleh bahkan harus beroperasi di masa Pandemi Covid 19.

Selain menjalankan serangkaian protokol kesehatan di wilayah kerja yang wajib dipatuhi oleh seluruh pekerja dan tamu, JICT juga terus berupaya meningkatkan kinerja pelayanan di seluruh bidang.

Gunta mengatakan, operasi dual cycling ini membuat kegiatan crane dermaga beroperasi dengan lebih efisien. Bukan hanya itu, uji coba ini juga mengurangi pemakaian bahan bakar truk yang mengangkat petikemas dari dermaga ke lapangan dan sebaliknya dan juga membuat ketahanan mesin menjadi lebih lama (tidak cepat aus)

“Kami sedang mencoba untuk menganalisa dampak terhadap lingkungan. Bahan bakar yang lebih hemat dan penggunaan emisi yang terukur memungkinkan inovasi ini juga berdampak sangat baik agar JICT terus menjadi terminal yang ramah lingkungan,” paparnya.

Dia juga menyampaikan dengan bangga, bahwa uji coba Operation Dual Cycling ini telah membawa angin segar.

Bahkan, pada 4 Juni 2020, Kapal Hongkong Bridge yang dilayani dengan metode ini, berhasil selesai 12 jam lebih cepat dari jadwal original plan. GCR 32,80 Gerakan per Jam (Mph) dan VOR 141.18 gerakan perjam ( mph).

Ini menunjukkan semangat yang tetap terjaga dalam bekerja dan pencarian inovasi invovasi yang terus di tumbuhkan di JICT untuk dapat terus memenuhi kebutuhkan pelanggan di masa pandemi ini.

“Pelayaran yang telah menggunakan layanan ini di JICT antara lain adalah CMA, SITC, Yanming dan Sinokor,” tutur Gunta.

Selain Operation Dual Cycling, imbuhnya, JICT juga sedang melakukan review terhadap serangkaian rencana Kelanjutan bisnis.

“Ini akan kami paparkan nanti. Tapi saat ini yang terpenting bagi kami adalah tetap menjaga perusahaan ini, agar insan yang bekerja di dalamnya, dan stakeholder yang berhubungan dengan kami, dapat tetap kuat dan selamat tanpa terpapar Virus Covid 19,” ujarnya.

Untuk itu, pada bulan Mei lalu JICT telah membentuk Gugus Tugas Covid 19 baru yang menguatkan Satgas Covid yang dibentuk pada bulan Maret, memperbaharui SOP dan Protokol yang semakin dikembangkan dan disesuaikan. ucap Gunta.(mad)

Rilis Media

Aktivitas Logistik Ini Justru Tumbuh Saat Pandemi

ALFIJAK – Pandemi Covid-19 berdampak besar pada dunia usaha. Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) terbaru Bank Indonesia memperlihatkan bahwa kegiatan usaha pada triwulan I tahun ini mengalami penurunan.

Penurunan terjadi pada sejumlah sektor ekonomi seperti sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor pertambangan, sektor pengangkutan dan komunikasi, serta sektor konstruksi.

“Namun bersamaan dengan sejumlah kegiatan usaha logistik yang terpuruk selama masa pandemi itu, justru ada beberapa kegiatan logistik yang masih mampu bertahan, bahkan cenderung tumbuh,” ujar Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, kepada beritakapal.com, pada Jumat (5/6/2020).

Dia mengungkapkan, kegiatan logistik yang masih bisa bertahan bahkan menghalami pertumbuhan positif hingga masa New Normal dan Next Normal antara lain;
Jasa Logistik e-Commerce, Jasa Angkutan Barang Kiriman (Courier Service), Jasa Pergudangan Bahan Pokok dan Barang Retail, serta Jasa Layanan Logistik berkaitan dengan Transaksi B to C (Business to Consumer) dan C to C (Consumer to Consumer).

Selain itu, imbuhnya, perusahaan yang menyediakan layanan end-to-end yang dilakukan mulai dari menyiapkan sekaligus mengoperasikan akun official store di berbagai situs e-commerce, merancang dan mengeksekusi pemasaran digital, menyediakan tim CS, hingga layanan warehouse dan fulfillment.

“Selain itu para pemain logistik baik dari startup maupun konvensional /dailysocial,” ujar Yukki yang juga menjabat Chairman Asean Federation of Forwarders Association (AFFA).

Kontraksi Industri

Sementara itu, Bank Indonesia melaporkan adanya penurunan kinerja industri pengolahan domestik pada kuartal I-2020 yang berada di fase kontraksi dengan indeks sebesar 45,64%, turun daripada triwulan IV-2019 sebesar 51,50%.

Penurunan terjadi pada seluruh komponen pembentuk prompt manufacturing index (PMI) Bank Indonesia, dengan penurunan terdalam pada komponen volume produksi. Penyebabnya, yaitu penurunan permintaan dan gangguan pasokan akibat covid-19.

Menurut Yukki, disaat lebih banyak negara memberlakukan tindakan lockdown, sebagian besar perusahaan manufaktur terpuruk. Beberapa terpaksa ditutup sementara, sementara yang tetap terbuka menghadapi pembatasan dalam mendapatkan pasokan barang dan bahan setengah jadi.

“Pandemi Covid-19 terhadap kegiatan ekonomi telah menyebabkan banyak lembaga memangkas perkiraan pertumbuhannya,” ucapnya.

Yukki mengemukakan, jika menarik kesimpulan berlandaskan data-data yang diperoleh selama kwartal pertama tahun 2020, menjadi titik terpuruk seluruh kegiatan ekonomi global sehingga memberikan dampak bagi kondisi kegiatan usaha dan perekonomian nasional yang akan berlangsung hingga kwartal ketiga tahun ini. Sementara di kwartal keempat, sebagian pelaku usaha diharapkan mulai melakukan penyesuaian dan bangkit memperbaiki keterpurukan.

“Makanya, skenario New Normal kegiatan usaha pada fase pertumbuhan ekonomi global yang negatif saat ini juga bakal berimbas langsung terhadap aktivitas logistik secara umum,” ujar Yukki.(rd)