Arsip Tag: IMLOW

IMLOW Minta Transpraransi Relaksasi Perizinan Bidang Kepelabuhanan

Alfijak – Pegiat dan pengamat kemaritiman dari Indonesian Maritime Logistic and Transportation Watch (IMLOW) mengingatkan agar relaksasi berupa dispensasi perizinan/persetujuan bidang kepelabuhanan, tidak tebang pilih.

Sekjen IMLOW, Achmad Ridwan Tentowi , mengatakan dalam implementasinya, dispensasi pengurusan perizinan tersebut juga mesti dapat diakses oleh pebisnis bidang kepelabuhanan secara daring/online.

“Relaksasi seperti itu bagus, namun dalam implementasinya harus bisa dipastikan bahwa penilaian/assessment-nya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu prosesnya mesti transparan melalui pelayanan digitalisasi terhadap perizinan-perizinan itu,” ujar Ridwan, dikutip dari beritakapal.com, pada Minggu (19/4/2020).

Dia mengatakan, setiap pemberian dispensasi maupun kemudahan dalam proses perizinan, harus berdasarkan teori berkeadilan bukan atas dasar like and dislike.

“Sebagai contoh, kami menerima laporan untuk proses penerbitan rekomendasi perizinan TPS (tempat penimbunan sementara) oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, karena belum berbasis digital atau online sehingga assessmentnya tidak mencerminkan rasa keadilan bagi pelaku usaha,” ungkap Ridwan.

Oleh karena itu, dia berharap, Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dapat mengawasi intensif seluruh bentuk layanan perizinan yang dilakukan di unit pelaksana tehnis dibawahnya termasuk di pelabuhan-pelabuhan.

Ridwan mengatakan, relaksasi perizinan kepelabuhanan juga seharusnya tidak hanya menyentuh soal perizinan Tersus dan TUKS saja, tetapi juga pendukung kegiatan pelabuhan lainnya seperti fasilitas TPS yang walaupun izinnya diberikan oleh instansi lain (Bea dan Cukai), namun rekomendasi awal pengurusan perizinan TPS di pelabuhan berada pada Otoritas Pelabuhan.

Sebagaimana diberitakan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan memberikan relaksasi terhadap perizinan/persetujuan bidang kepelabuhanan.

Relaksasi berupa dispensasi masa berlaku perizinan itu diberikan antara lain untuk pekerjaan pengerukan, reklamasi, terminal khusus (TERSUS), terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) dan pengoperasian pemanfaatan garis pantai serta evaluasi sarana bantu dan prasarana pemanduan kapal.

Direktur Kepelabuhanan Ditjen Hubla Kemenhub, Subagiyo mengungkapkan, langkah itu ditempuh menyusul ditetapkannya Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona (Covid-19) di Indonesia oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Subagiyo mengatakan, kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE 18 Tahun 2020 dan pelaksanaan ketentuan dispensasi diberikan selama tiga bulan sejak Surat Edaran ini ditetapkan tanggal 17 April 2020.(rd)

IMLOW : Stimulus Usaha Logistik Akibat Covid 19, Diperlukan

ALFIJAK – Pemberian keringanan pajak-pajak maupun stimulus oleh negara terhadap usaha angkutan barang dan logistik akibat imbas Corona Virus (Covid 19) di Indonesia yang telah dinyatakan pandemi oleh WHO saat ini, dinilai cukup tepat.

Sekjen Indonesian Maritime, Transportation and Logistics Watch (IMLOW), Achmad Ridwan Tentowi mengatakan, kendati begitu usaha pergudangan atau lapangan penumpukan sebagai supporting kegiatan logitik juga perlu mendapat perhatian.

“Dampak Covid 19, usaha angkutan barang maupun logistik termasuk usaha pendukungnya seperti lahan yg digunakan sebagai lapangan/gudang yang terkait dalam kegiatan logistik serta untuk pool kendaraan angkutan barang juga agar diberikan keringanan atau relaksasi hingga 75% terhadap kewajiban pembayaran pajak bumi bangunan (PBB)-nya,” ujarnya melalui keterangan pers IMLOW pada, Senin (6/4/2020).

Dia mengemukakan, pemberian stimulus untuk kegiatan angkutan barang dan logistik mesti mencakup semua aspek aktivitas lainnya lantaran kegiatan tersebut saling terhubung satu sama lain.

Apalagi, imbuhnya, dengan kondisi seperti saat ini ditengah persoalan menghadapi Covid 19, banyak tagihan usaha logistik yang mundur pembayarannya dan bukan tidak mungkin juga menjadi tagihan macet.

“Oleh karena itu dengan semakin turunnya kegiatan di sektor logistik secara keseluruhan, maka sudah sewajarnya dan sudah tepat stimulus tersebut diperlukan oleh pelaku usaha di sektor angkutan barang, logistik maupun pergudangan, lapangan penumpukan serta pool kendaraan truk,” ucapnya.

Achmad Ridwan menjelaskan kinerja sektor logistik saat ini terganggu lantaran terjadi disrupsi produksi, distribusi, dan rantai pasok akibat pandemi Covid 19 di Indonesia.

“Oleh sebab itu dibutuhkan keberpihakan pemerintah guna memberikan stimulus usaha tersebut supaya tetap bisa berjalan,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Aptrindo, Gemilang Tarigan mengatakan pasca adanya kasus pandemi virus corona (Covid-19) sejak dua bulan terakhir, dampaknya terhadap sektor jasa angkutan barang maupun jasa logistik tidak dapat dielakkan.

Disrupsi produksi, distribusi, dan rantai pasok yang saat ini telah mempengaruhi kinerja sektor manufaktur dan turunannya telah berdampak langsung kepada para pelaku usaha jasa angkutan barang maupun jasa logistik menggunakan truk di Indonesia.

“Dalam dua bulan terakhir omset rata-rata usaha angkutan barang turun drastis hingga 60% dan diperkirakan dapat menurun lagi mencapai 90% selama periode mengatasi penyebaran Covid-19 kedepan,” ujar Gemilang.

Menurutnya, kondisi ini akan melemahkan para pelaku usaha angkutan barang dalam menjaga kestabilan usaha, serta apabila terdampaknya berlangsung selama enam bulan, maka waktu yang dibutuhkan untuk recovery perusahaan angkutan barang dan jasa logistik untuk dapat menjadi normal kembali memerlukan waktu sekitar 1-2 tahun.

“Oleh karenanya, pemerintah harus mengeluarkan stimulus ekonomi berupa insentif pajak untuk usaha jasa angkutan barang yang terdampak wabah virus Covid-19 supaya aktivitas sektor ini tetap berlangsung,” ucapnya.

Supaya Tol Laut Lebih Efektif, Begini Saran IMLOW

ALFIJAK – Manfaat tol laut hingga kini belum terlihat lantaran biaya logistik khususnya antar provinsi masih mahal.

Padahal salah satu program Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak periode pertama itu bertujuan untuk menekan biaya logistik nasional sekalugus mendongkrak perekonomian lokal di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3 T).

Kondisi itu mebuat Presiden Jokowi menyampaikan kegusarannya, baru-baru ini. Bahkan orang nomor satu di Indonesia itu menerima informasi bahwa biaya logistik antardaerah masih mahal.

Contohnya, ujar Preaiden, biaya pengiriman dari Jakarta ke Padang, Jakarta ke Medan, Jakarta ke Banjarmasin, Jakarta ke Makassar jauh lebih mahal dibanding pengiriman Jakarta ke Singapura, Hong Kong, Shanghai. Begitu juga Surabaya ke Makassar jauh lebih tinggi dibanding Surabaya ke Singapura.

Oleh karena itu dia ingin agar program tol laut terus diakselerasikan. Jokowi pun mengingatkan, tujuan awal program tol laut adalah mengurangi disparistas harga antar wilayah, serta memangkas biaya logistik yang mahal.

Sementara itu, Sekjen Indonesia Maritime Transportation and Logistic Watch (IMLOW), Achmad Ridwan Tentowi, mengusulkan, untuk meningkatkan perekonomian lokal di daerah 3 T, ke depan perlu dilakukan pelatihan bagi industri kecil (UKM)/rumahan untuk meningkatkan entrepreneur di daerah 3 T.

“Pelatihan bagi industri kecil atau industri rumahan dimaksudkan agar barang-barang lokal yang mereka hasilkan sesuai dengan standar untuk diperdagangkan baik domestik mau pun ekspor,” ujar Ridwan kepada wartawan,dilansir dari beritakapal.com, pada Senin (9/3/2020),

IMLOW berpendapat, selain meningkatkan ekonomi lokal dampak positip dari pelatihan tadi sekaligus akan mengisi ruang kapal tol laut pada saat kembali dari daerah 3T

Dia mengatakan kinerja Tol Laut pada beberapa tahun terakhir khusus dalam meningkatkan konektivitas antar daerah sudah cukup baik dalam pendistribusian barang maupun penumpang

Achmad Ridwan Tentowi,Sekjen IMLOW

Namun MLOW menyadari, kendati Tol Laut telah meningkatkan konektivitas antar daerah dalam pendistribusian barang dan orang , tetapi belum berdampak pada penurunan disparitas harga barang pokok dan penting secara signifikan.

Ridwan melihat perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tol laut selama beberapa tahun terakhir ini, khusuanya menyangkut transparansi schedule , ketersedian ruang muat dan uang tambang ( freight ).

Selain itu dibutuhkan lembaga / badan otoritas yang bertugas mengawasi pelaksanaan program Tol Laut,” ucapnya.

Ridwan juga melihat keberadaan tol laut harus diikuti dengan peningkatan infrastruktur transportasi darat di daerah 3 T , serta fasilitas pergudangannya .

Dia juga mengusulkan, untuk meningkatkan kinerja logistik dan kemaritiman, saat ini diperlukan adanya UU Logistik sebagai payung hukum.(red)

Kelaikan Peti Kemas Tanggung Jawab Pemiknya

ALFIJAK – Indonesian Maritime Transportation and Logistic Watch (IMLOW) menyatakan, pemilik peti kemas merupakan pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kelaikan maupun pemenuhan kewajiban alat angkut tersebut.

Sekjen IMLOW, Achmad Ridwan Tento mengatakan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 51/2002 tentang Perkapalan maka pemilik peti kemas yang bertanggung jawab atas kelaikannya, dan tidak ada perbedaan hukum antara peti kemas domestik dengan peti kemas internasional.

Pihak yang bertanggungjawab atas prasyarat kelaikan peti kemas juga telah diatur melalui Keputusan Presiden (Keppres) 33/1989 tentang Pengesahan International Convention For Safe Containers (CSC) maupun UU 17/2008 tentang Pelayaran.

“Jadi segala biaya yang muncul atas kelaikan peti kemas merupakan tanggung jawab pemiliknya,” ujar Ridwan melalui keterangan pers-nya, pada Senin (3/2/2020).

IMLOW menyampaikan hal tersebut merespon akan dilakukannya revisi terhadap pengaturan mengenai kelaikan peti kemas dan verified gross mass of container (VGM) yang tertuang melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 tahun 2018 tentang Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi.

Ridwan menegaskan, revisi beleid itu juga mesti memperjelas sekaligus mempertegas siapa yang menanggung biaya untuk menjalankan pemenuhan kelaikan peti kemas sesuai aturan tersebut.

Dia mengatakan, dalam dunia kemaritiman, ada istilah kepemilikan peti kemas oleh pelayaran atau Carrier Owned Container (COC), dan ada pula kepemilikan peti kemas oleh pemilik barang atau Shipper Owned Container (SOC).

Olehkarena itu, imbuhnya, IMLOW akan terus mengawasi revisi dari PM 53/2018 tersebut , apalagi Indonesia sebagai negara yang telah ikut meratifikasi Convention for Safe Containers (CSC).

“Merujuk aturan-aturan yang ada, sudah terang benderang siapa yang bertanggung jawab atas kelaikan peti kemas,” ucap Ridwan.

Dia menyebutkan, dalam PP 51/2002 tentang Perkapalan, dijelaskan bahwa pemilik peti kemas bertanggungjawab dan menjamin peti kemas yang dimuat dikapal telah memenuhi persyaratan pemuatan untuk terwujudnya kelaiklautan kapal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kemudian pada pasal 102 beleid itu ditegaskan, pemilik peti kemas bertanggung jawab dan menjamin bahwa peti kemasnya dalam keadaan laik, baik pada saat penyimpanan maupun penggunaan.

Sebagaimana diketahui, Ditjen Hubla Kemenhub menginisiasi untuk melakukan revisi terhadap aturan mengenai kelaikan peti kemas dan ketentuan berat kotor peti kemas terverifikasi atau verified gross mass of container (VGM) yang tertuang melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 tahun 2018.

Revisi itu guna memberikan keseragaman pemahaman dalam pelaksanaan beleid tersebut.

Kemenhub mengklaim, revisi PM 53/2018 ini dimaksudkan agar seluruh pasal-pasal yang terdapat di dalam aturan yang baru dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkompeten yang selama ini berkecimpung dalam bidang survey peti kemas.(#)

IMLOW Minta Importir Limbah Ditindak

ALFIJAK – Pemerintah perlu mengambil tindakan tegas terkait mangkraknya importasi ribuan kontainer berisi limbah plastik yang diduga mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3) di pelabuhan Tanjung Priok.

Indonesia Maritime Transportation and Logistic Watch (IMLOW) menyatakan perusahaan importir yang melakukan importasi itu harus bertanggung jawab, supaya jangan sampai kontainer-kontainer bermasalah tersebut di abandon (terlantarkan) oleh pemiliknya.

Sekjen IMLOW, Achmad Ridwan Tento mengatakan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar mengirimkan surat ke Kemenkumham dalam hal ini Dirjen Imigrasi, supaya para direksi Perusahaan Importir yang terlibat importasi limbah plastik itu dicekal untuk bepergian keluar negeri.

“Untuk menghindari terjadinya abandon, Importirnya harus segera dicekal utk pergi keluar negeri. Sebab bila peti kemas limbah plastik ini di abandon maka siapa yang bertanggung jawab untuk mereekspornya,” ujar Ridwan melalui keterangan persnya pada Jumat (24/1/2020).

Hingga saat ini, importasi ribuan kontainer limbah plastik diduga mengandung B3 masih mangkrak di wilayah pabean pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.

Berdasarkan data Ditjen Bea dan Cukai, di Pelabuhan Tanjung Priok, masih terdapat 1.024 bok kontainer impor yang diduga berisi limbah plastik tersebut. Dari jumlah itu, sebanyak 14 kontainer memenuhi syarat, 2 kontainer telah di reekspor oleh PT PDPM, sementara 1.008 kontainer belum diajukan pemberitahuan pabeannya.

Kontainer-kontainer limbah plastik itu masuk dari berbagai negara antara lain; Australia, Belgia, Perancis, Jerman, Yunani, Belanda, Slovenia, Amerika Serikat, Selandia Baru, HongKong, dan United Kingdom.

Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, juga telah menginstruksikan kepada tiga importirnya untuk menyelesaikan pengurusan dokumen kepabeanan dan kewajibannya terhadap ribuan kontainer impor berisi limbah plastik diduga mengandung B3 yang hingga kini masih menumpuk di pelabuhan Priok.

Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Jece Julita Piris mengatakan, instansinya telah memanggil tiga perusahaan importir pemilik kontainer bermasalah tersebut.

Ketiga importir itu yakni; PT New Harvestindo International, PT Harvestindo International, dan PT Advance Recycle Tecnology.

Sidak DPR

Sementara itu, pada Kamis (23/1/2020), pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai melakukan sidak di lokasi kontainer berisi limbah sampah impor itu.

Sempat terjadi perdebatan antara rombongan dan perwakilan pemilik kontainer impor itu lantaran perwakilan menyebutkan barang tersebut bukanlah sampah melainkan bahan baku yang akan didaur ulang menjadi plastik.

“Orang juga sudah tahu ini bukan bahan baku, tapi sampah. Ini masih tampak luar, bagaimana kalau di bagian dalam ada limbah medis atau berbahaya lainnya,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi yang juga kepala rombongan, Kamis (23/1).

Komisi IV DPR juga meminta agar kontainer-kontainer impor diduga bermasalah itu segera di reekspor, serta memperbaiki aturan perdagangannya (Permendag) serta evaluasi kerja lembaga surveyor yang terlibat.(sumber: beritakapal.com)

Kontainer Limbah Impor, Berpotensi Hambat Logistik & Cemari Lingkungan Priok.

 

JAKARTA- Pegiat logistik dan kemaritiman dari Indonesia Maritime Logistic Transportation Watch (IMLOW), mengingatkan lingkungan maritim di pelabuhan Tanjung Priok berpotensi tercemar akibat masih mengendapnya ratusan bok peti kemas berisi limbah plastik impor mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3) di pelabuhan itu.

Achmad Ridwan Tento, Sekjen IMLOW mengatakan, oleh karenanya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Kantor Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok selaku regulator tertinggi di pelabuhan itu agar dapat bertindak.

Caranya, dengan segera memanggil seluruh pihak terkait untuk mencari solusi dari permasalahan yang berhubungan dengan perlindungan lingkungan maritim dan kelancaran arus barang di pelabuhan.

“Mengingat ribuan peti kemas berisi limbah plastik yg diduga mengandung B3 tersebut kini masih berada di pelabuhan Priok, yang dalam jangka waktu tertentu berpotensi mencemari lingkungan pelabuhan, maka diharapkan OP selaku gubernur di pelabuhan harus mencari solusi dengan memanggil semua pihak terkait dengan permasalahan limbah B3 tersebut,” ujarnya, pada Minggu (6/10/2019).

Dia mengatakan, Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sesuai Undang-Undang No: 17 tahun 2008 tentang Pelayaran mempunyai tugas untuk menjamin kelancaran arus barang di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

Sesuai beleid itu, maka sudah sewajarnya OP memanggil dan mengundang para perusahaan importir sampah plastik impor beserta seluruh stake holder terkait untuk mencari solusi mengatasi pencemaran lingkungan maritim khususnya di pelabuhan.

Dalam kaitan ini, kata Ridwan, Otoritas Pelabuhan bisa juga melibatkan Bea dan Cukai setempat, Kementerian Lingkungan Hidup san Kehutanan (KLHK), Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian maupun Operator Terminal Peti Kemas serta Pengelola Tempat Peninbunan Sementata (TPS) wilayah pabean Pelabuhan Priok guna mencari solusi dari permasalahan importasi limbah plastik mengandung B3 itu.

“Mesti dilakukan gerakan kepedulian secara bersama lintas sektoral untuk menghalau permasalahan limbah itu. Mengingat hal ini terjadi di pelabuhan maka menjadi kewenangan Otoritas Pelabuhan untuk lebih reaktif dalam mengkordinasikan dengan stakeholders terkait,”ucapnya.

Sekretaris Umum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan pembiaran dan berlarutnya penanganan kontainer limbah plastik B3 berpotensi mengganggu kelancaran arus logistik dari dan ke pelabuhan Priok.

“Jika kontainer-kontainer limbah B3 itu menjadi long stay akan memengaruhi yard occupancy ratio di pelabuhan yang berdampak pada kelancaran logistik,”ujarnya.

Hambat Logistik

Anwar Sata, Ketua Komite Tetap Percepatan Arus Barang Ekspor/Impor dan Antar Pulau- Kadin Indonesia, mengatakan pihaknya menerima sejumlah laporan berupa keluhan para pebisnis di pelabuhan Tanjung Priok mengenai mengendapnya kontainer limbah impor itu.

Dia mengatakan, kondisi kontainer limbah impor tersebut dianggap telah mengganggu kelancaran arus barang dan harus segera dilakukan reekspor.

“Memang sudah ada yang di reekspor namun itu masih sebagian kecil.Hingga saat ini ratusan kontainer limbah plastik mengandung B3 itu masih tersebar mengendap dilini satu pelabuhan Priok. Bagaimana kelanjutan reekspornya?,” tanya Anwar.

Berdasarkan data Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu, total impor sampah plastik yang masuk ke RI mencapai 2.041 kontainer yang tersebar di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Batam, Tanjung Priok dan Tanggerang. Adapun khusus di pelabuhan Tanjung Priok terdapat 1.024 kontainer.

Di Pelabuhan Tanjung Priok, dari 1.024 kontainer impor limbah plastik itu, sebanyak 14 kontainer memenuhi syarat, 2 kontainer telah di reekspor oleh PT PDPM, sementara 1.008 kontainer belum diajukan pemberitahuan pabeannya.

Kontainer-kontainer limbah plastik itu masuk dari berbagai negara antara lain; Australia, Belgia, Perancis, Jerman, Yunani, Belanda, Slovenia, Amerika Serikat, Selandia Baru, HongKong, dan United Kingdom.

IMLOW Usul Reformasi Aturan Kepelabuhanan

Achmad Ridwan Tentowi,Sekjen IMLOW

JAKARTA- Konsep pembangunan hukum kemaritiman Indonesia masa depan memerlukan adanya Undang-Undang (UU) Kepelabuhanan tersendiri, yang tepisah dengan UU Pelayaran.

Achmad Ridwan Tento, Sekjen Asosiasi Masyarakat Maritim, Logistik dan Transportasi / Indonesia Maritime Logistic Transportation Watch (IMLOW), mengatakan, UU Kepelabuhanan diperlukan guna memberikan kepastian politik hukum berkaitan dengan investasi, tenaga kerja, perdagangan maupun kelancaran arus barang dan logistik di pelabuhan.

Dia mengusulkan, UU Kepelabuhan tersebut mencakupi adanya Badan Otoritas Pelabuhan (OP) yang independen serta bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Artinya peran dan fungsi OP perlu dilakukan penguatan.

“Kami usulkan OP harus berada dalam satu badan setingkat kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.Kemudian dengan menjadikannya Badan Otoritas Pelabuhan (BOP), diharapkan bisa sebagai lembaga independen untuk mengawal dan mengawasi seluruh regulasi berkaitan dengan kepelabuhanan dan angkutan laut di Indonesia,”ujarnya di Jakarta, pada Senin (9/9/2019).

Menurutnya, dalam substansi UU No.17/2008 tentang Pelayaran, Otoritas Pelabuhan yang diamanatkan untuk bisa menjamin kelancaran arus barang di pelabuhan, sekarang ini sama sekali tidak diberikan kewenangan tertinggi meskipun pelabuhan merupakan pintu masuk dan jantung perekonomian.

Ridwan mengatakan, IMLOW juga telah menyampailan usulan tersebut menindak lanjuti Surat No.B–816 M/Sesneg/D-1/HK.00.02/09/2019, untuk memberikan masukan regulasi prihal hukum kepelabuhanan kepada pemerintah dalam rangka regulasi yang perlu direvisi guna mendukung penciptaan dan pengembangan usaha khususnya terkait tenaga kerja, investasi maupun perdagangan.

UU Kepelabuhanan,kata dia, bertutujuan memberikan arah yang pasti secara politik dan hukum dalam pengembangan pelabuhan sebagai upaya meningkatkan daya saing secara global.

Terkait regulasi hukum kepelabuhanan, imbuhnya, negara mesti bersikap tegas guna membuat kebijakan baru, yakni memisahkan antara UU Kepelabuhanan dengan UU Pelayaran, mengingat peraturan hukum kepelabuhanan saat ini masih menggunakan pola lama, sehingga tidak lagi sesuai dengan perkembangan jaman di era revolusi industri 4.0 sebagaimana harapan Presiden Joko Widodo.

IMLOW menilai, perlunya pemisahan regulasi kepelabuhanan dengan regulasi pelayaran, adalah suatu keharusan yang mendesak lantaran turunan PP No.61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan,hanya sekedar copy paste dari UU No.17/2008 tentang Pelayaran.

“Lingkup ini, adalah bagian besar dari politik hukum pembentukan hukum kemaritiman, yang merupakan alat, merespon bagaimana hukum yang dicita-citakan mampu mengatur kepelabuhanan masa depan,”ucapnya.

Dia menyatakan, untuk meningkatkan dan menunjang perekonomian, salah satunya adalah faktor kepelabuhanan yang diperlukan sebagai sarana arus keluar masuk barang penunjang perdagangan nasional maupun internasional.

Sesuai dengan pasal 33 ayat (4) UUD1945, bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan maupun kesatuan ekonomi nasional.

Olehkarenanya, kata Ridwan, pelabuhan berperan strategis pada proses menciptakan efisiensi usaha melalui kontribusi pelabuhan dalam melakukan penekanan terhadap distribution cost yang akan berdampak pada daya beli, hingga berimplikasi daya saing, multiplier effect terhadap pertumbuhan dan pendapatan nasional.

Pelabuhan merupakan sarana penghubung utama antara pusat distribusi, produksi dan pasar baik untuk skala global maupun regional. “Maka, pemisahan yang tegas antara fungsi produksi dengan distribusi dan transportasi yang mengarah pada spesialisasi akan dapat meningkatkan daya saing produk,”paparnya.

Ridwan,peraih gelar doktor ilmu hukum dengan disertasi Hukum Kepelabuhanan itu menegaskan, konsentrasi masing-masing bidang sesuai dengan kompetensi keahlian akan menjadikan sistem produksi, distribusi dan transportasi menjadi lebih efisien, cepat, terkoordinir serta efektif, sehingga barang dapat diterima tepat.

LEGALITAS

IMLOW juga mempertanyakan mengapa kewenangan tertinggi pada Otoritas Pelabuhan tidak dibekali dengan legalitas pada UU itu sendiri. Konsekuensi hal ini dalam praktiknya, mengakibatkan penguatan peran dan fungsi lembaga itu sebagai regulator selama ini terabaikan.

“Kami melihat di lapangan, selama ini OP sebagai regulator di pelabuhan masih kalah wibawa dibandingkan Badan Usaha Pelabuhan sebagai operator di pelabuhan,”ucapnya.

Dia mengatakan, mengingat pelabuhan sebagai pintu gerbang untuk menunjang perekonomian Indonesia, maka negara harus memiliki sikap untuk menentukan kebijakan mendatang.

Sebab, imbuhnya, inti dari kinerja kepelabuhanan adalah kelancaran arus barang dan kalau hal ini tidak didukung melalui aturan hukum yang baru, maka praktik yang terjadi selanjutnya adalah masih tetap merupakan bagian dari pola-pola lama, yang beberapa puluh tahun tidak dirubah.

IMLOW menginginkan, kedepan hukum dalam kelancaran arus barang, yang dikemas dalam hukum kepelabuhanan, haruslah responsif yang merupakan tujuan dari realisme hukum (Legal Realism). Adapun Hukum Responsif merupakan hukum yang bisa memenuhi kebutuhan sosial, mengakomodir berbagai kepentingan terutama masyarakat pelabuhan.

“Perspektif hukum yang responsif artinya pelabuhan memiliki fungsi sosial dan ekonomi,”paparnya.

Ridwan menambahkan, pelabuhan juga penting dari sisi politis. Artinya, dengan peran strategisnya sebagai pusat interaksi yang mempunyai nilai ekonomi dan urat nadi dinamika sosial-budaya suatu bangsa, pelabuhan bernilai politis strategis untuk dijaga dan dipertahankan eksistensi serta kedaulatannya.

Aturan-aturan pengelolaan pelabuhan yang berdaulat, transparan, aman, dan tidak diskriminatif terhadap perusahaan asing serta dilakukan secara efektif dan efisien akan meningkatkan sisi politis positif bagi suatu negara tempat pelabuhan itu berada.

“Karenanya, politik hukum kedepannya dalam hal pembentukan atau reformasi hukum kemaritiman bidang kepelabuhanan harus akomodatif dan progresif,” ujar Ridwan.(#)