Kemendag  Efisiensikan Sistem Logistik Guna pacu E-Commerce

Kementerian Perdagangan (Kemendag) berkomitmen untuk terus meningkatkan efisiensi sistem logistik yang telah dimandatkan pemerintah sesuai UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Antara lain dalam rangka mendukung melesatnya kinerja e-commerce  nasional.

“Guna menjaga pertumbuhan e-commerce, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus berupaya meningkatkan efisiensi sistem logistik di Indonesia,” kata Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, dilansir dari Antara, Selasa, 30 November 2021.

Wamendag mengingatkan, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus sebanyak USD30,81 miliar per Januari-Oktober 2021, yang merupakan rekor kenaikan tertinggi dari Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Satu faktor neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus karena perkembangan ekonomi digital dan e-commerce  di Indonesia.

Menurut Jerry, nilai e-commerce Indonesia meningkat cepat, dengan perkiraan pertumbuhan tahunan 2021 mencapai Rp337 triliun. Semua kaitannya erat dengan fenomena digital yang dialami dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam aktivitas maupun rutinitas.

“Juga dalam program-program baik juga yang dilakukan oleh pemerintah dan juga oleh pelaku atau stakeholder (pemangku kepentingan),” katanya.

Jerry menjelaskan, Kemendag mendukung kinerja logistik nasional Indonesia sesuai regulasi yang telah ditetapkan. Antara lain, UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang memandatkan pemerintah mengatur kegiatan perdagangan antar pulau untuk integrasi pasar dalam negeri, serta juga Permendag Nomor 92 Tahun 2020 tentang Perdagangan Antar Pulau.

“Jadi yang namanya distribusi, logistik dan pemerataan adalah bagian dari sebuah proses yang dilakukan saya pikir tidak hanya di Kementerian Perdagangan, tapi dari lintas K/L, pemerintah kabupaten provinsi, dan juga kotamadya, untuk sama-sama membuat ekosistem yang sehat, yang didasari oleh pembangunan infrastruktur,” pungkas Jerry.

Optimistis, Industri Logistik bakal Tumbuh di 2022

ALFIJAK- Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyatakan, industri logistik nasional masih memiliki optimisme dengan pertumbuhan bisnis sektor tersebut pada tahun 2022.

Ketua Umum DPP  ALFI Yukki Nugrahawan mengatakan, oleh sebab itu diperlukan upaya kreativitas yang dimiliki para pengusaha offline, online atau gabungan keduanya untuk menyesuaikan kebutuhan market.

“Untuk itu, logistik siap untuk terus berbenah ke depan dengan situasi yang terus berubah. Kami juga sepakat dengan positivisme yang digaungkan industri e-commerce nasional,” ujar Yukki melalui keterangannya pada Sabtu (27/11).

Dia memgemukakan berdasarkan laporan eConomy Sea tahun 2020, memprediksikan bahwa pertumbuhan digital ekonomi Indonesia akan mencapai Rp.1.736 triliun ditahun 2025. Oleh karena itu industri eCommerce akan menjadi salah satu motor penggerak perekonomian digital di Indonesia.

Sayangnya, berdasarkan laporan itu, Indonesia hingga saat ini masih kekurangan talenta-talenta digital salah satu kunci terjadinya transformasi digital. Hal tersebut mendorong Pemerintah Indonesia untuk terus menciptakan talenta-talenta tersebut.

“Semua pihak menginginkan yang lebih baik dan lebih efisien. Saya yakin, industri logistik di 2022 akan mengalami pertumbuhan,” tutur Yukki.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menyebutkan bahwa n<span;>ilai ekonomi digital Indonesia menjadi yang terbesar di ASEAN tahun 2020. Bahkan Menko Perekonomian Tahun ini jumlahnya diprediksi naik 49 persen dari USD 47 miliar menjadi USD 70 miliar.

“Pertumbuhan ini didukung oleh jumlah usia produktif di Indonesia dan penetrasi internet yang mencapai 202,6 juta atau 76,8 persen. Pandemi Covid-19 juga telah mendorong akselerasi adaptasi teknologi digital pada berbagai lini,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat membuka Webbinar Indonesia Digital Conference (IDC) Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) 2021.(*)

Kadin Bentuk Badan Logistik dan Rantai Pasok

ALFIJAK – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia membentuk Badan Logistik dan Rantai Pasok untuk membantu pemerintah menekan inefisiensi di sistem logistik dan rantai pasok nasional.

Kestabilan dan keberlanjutan rantai pasok menjadi sangat penting dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi sehingga pihak kadin akan membangun ekosistem rantai pasoknya.

“Badan Logistik dan Rantai Pasok nasional akan senantiasa mengadaptasi dan membangun ekosistem rantai pasok yang efektif, memperkuat fungsi distribusi, revitalisasi jalur komoditas penting dan esential, serta efisiensi dalam menguatkan rantai pasok berbasis negara kepulauan seperti Indonesia ini,” ungkap Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok KADIN Indonesia, Akbar Djohan melalui webinar Virtual Kadin, dikutip, Kamis (25/11/2021).

Akbar Djohan menyebutkan, saat ini KADIN mendukung upaya transformasi digital dalam sistem logistik dan rantai pasok, termasuk penyiapan menuju ekonomi digital dan e-commerce.

“Yang perlu dipersiapkan adalah kerangka transformasi digital untuk perdagangan dan konektivitasnya termasuk juga digitalisasi UKM dan bisnis loka. Demikian juga dengan kesiapan pelaku usaha dalam era perdagangan dunia yang semakin kompleks dan terdigitalisasi,” paparnya.

Akbar pun merinci, beberapa program strategis Badan Logistik dan Rantai Pasok KADIN yang siap digelar pada kepengurusan KADIN 2021-2026.

“Adapun diantaranya adalah Penguatan Daya Saing Logistik dan Rantai Pasok, Peningkatan Kompetensi SDM dan Pelaku Usaha Logistik dan Rantai Pasok Nasional termasuk penyiapan digitaly supply chain literacy melalui serangkaian pelatihan yang berkolaborasi dengan lembaga di dalam dan luar negeri,” pungkasnya.(**)

ALFI DKI Jakarta & BPJS Ketenagakerjaan, Sosialisasikan Jamsostek untuk Tunjang Operasional di Pelabuhan

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menggandeng Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, menggelar sosialisasi kepada seluruh perusahaan logistik dan forwarder di DKI Jakarta agar SDM-nya diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Sosialisasi itu sebagai implementasi Instruksi Presiden (Inpres) No:2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) di Lingkungan ALFI/ILFA sebagai Penunjang Operasional di Pelabuhan.

Kegiatan yang digelar di Jakarta, pada Kamis (18/11/2021) secara Hybrid tersebut terselenggara berkat kerjasama DPW ALFI DKI Jakarta dengan BPJS Ketenagakerjaan cabang Kelapa Gading Jakarta Utara. Kegiatan sosialisasi itu juga dihadiri Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Capt Wisnu Handoko.

Dalam sambutannya, Capt Wisnu menyampaikan apresiasi kepada ALFI DKI Jakarta yang memprakarsai agar seluruh karyawan dan SDM  perusahaan anggota asosiasi tersebut untuk ikut program BPJS Ketenagakerjaan.

“Saya apresiasi apa yang sudah dilakukan ALFI DKI ini sebagai role model, dan OP berharap kedepannya dapat juga diikuti oleh asosiasi-asosiasi lainnya di pelabuhan Priok terhadap perusahaan anggota-nya,” ujar Capt Wisnu.

Ka OP Tanjung Priok mengingatkan bahwa, geliat aktifitas di pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan tersibuk di Indonesia perlu menjadi perhatian semua pihak dalam menjaga aspek keselamatan SDM yang bekerja di pelabuhan tersebut.

“Dengan di ikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan diharapkan ada kepastian jaminan sosial ketenagakerjaan maupun hari tua para SDM atau pekerja di pelabuhan dan demi menunjang kelancaran arus barang dan logistik. SDM itu aset kita,” ujarnya.

Dia juga mengungkapkan, monitoring terhadap aktivitas jasa pengurusan transportasi di pelabuhan Priok terus dilakukan dan termasuk optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai penunjang operasional khususnya terhadap para petugas di lapangan.

Komitmen 

Ketua Umum DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, sosialisasi ini dilaksanakan mengingat komitmen pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi perusahaan anggota ALFI.

Apalagi, imbuhnya, terhadap perusahaan yang bergerak di sektor logistik, SDM merupakan kunci penting dalam meningkatkan performa dan layanan sektor logistik di tanah air.

Adil mengatakan, selain sebagai hak setiap pekerja, jaminan sosial tenaga kerja dapat meningkatkan produktifitas karyawan di perusahaan.

“Kami berharap seluruh perusahaan ALFI DKI turut aktif dalam mengikutsertakan semua SDM nya dalam BPJS Ketenagakerjaan. Menurut kami, meningkatkan SDM Perusahaan jasa logistik tidak cukup hanya meningkatkan keterampilannya saja, tetapi justru perlu jaminan keselamatan dan jaminan hari tua agar kinerja usaha kita lebih produktif,” ujar Adil Karim, dalam sambutannya.

Adil Karim juga menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya sosialisasi implementasi Inpres No:2/2021 tersebut.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaaan cabang Kelapa Gading, Erfan Kurniawan, menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini adalah percepatan implementasi Inpres No:2/2021 serta mendukung Surat Edaran (SE) Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan No: 12/2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Sektor Angkutan Laut.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi, dalam arahannya menghimbau agar program tersebut dapat di optimalisasikan.

“Saya juga ingin mengapresiasi kepada DPW ALFI DKI yang terus menerus menyosialisasikan kepada anggotanya mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk soal Inpres No:2/2021,” ucap Yukki.

Pada kesempatan sosialiasi itu juga diserahkan bukti Sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada DPP ALFI dan DPW ALFI DKI Jakarta, dan sejumlah perusahaan antara lain: PT Sieba Arta Mandiri, PT Tiga Bintang Ekspres, PT Pusaka Golden Utama.(*)

Demi Efisiensikan Logistik, Performa Pelabuhan Mesti di Tingkatkan

ALFIJAK – Performa pelabuhan-pelabuhan di Indonesia terus ditingkatkan guna mencapai level efektivitas, efisiensi dan transparansi pelayanan kapal dan barang di pelabuhan.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha mengungkapkan, ada beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan performa pelabuhan. Mulai dari perbaikan infrastruktur hingga inovasi-inovasi yang terus dikembangkan.

“Ada beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan performa Pelabuhan. Pertama,  adalah hard infrastructure, seperti optimalisasi asset, pengembangan Pelabuhan/terminal baru yang terintegrasi dengan kawasan industry, pembangunan green port atau Pelabuhan ramah lingkungan. Kedua,  soft infrastructure, yaitu peningkatan SDM terkait kompetensi para pegawai, digitalisasi operasi di terminal seperti improvement TOS dan autogate system, esrta  optimalisasi proses bisnis seperti I-Hub dan logistic marketplace yang semuanya tergabung dalam Inaportnet”, kata Arif, di Jakarta, Kamis (11/11/2021).

Arif menyebutkan, guna menciptakan pelayanan di pelabuhan yang efektif, efisien dan transparan salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan Inaportnet, yaitu sebuah sistem informasi layanan secara elektronik berbasis internet yang terpusat dan mengkolaborasikan standar pelayanan operasional pelabuhan untuk melayani kegiatan kapal dan barang di pelabuhan.

Sistem ini telah diterapkan sejak tahun 2016 dan dengan Inaportnet diharapkan terjadi peningkatan pelayanan kapal dan barang di pelabuhan agar dapat berjalan lebih cepat, valid,  transparan dan terstandar.

“Penerapan Inaportnet ini merupakan bentuk nyata dan komitmen bersama dari stakeholder di bidang pelayaran guna menciptakan transparansi pelayanan operasional kapal dan barang di pelabuhan. Inaportnet sebagai bentuk digitalisasi Pelabuhan, diharapkan juga dapat  menurunkan biaya logistik dengan memangkas biaya operasional sehingga dapat menciptakan biaya yang optimal,” ujar Arif.

Manfaat lainnya adalah dapat memperlancar arus barang di pelabuhan karena Inaportnet menjadikan pelayanan di pelabuhan lebih efektif dengan pelayanan kapal dan barang di pelabuhan yang dilaksanakan dalam waktu 24/7 (dua puluh empat jam sehari serta tujuh hari dalam seminggu).

Inaportnet ini juga didukung oleh Sistem Internal Kemenhub dan Sistem yang ada pada Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Adapun Sistem Internal Kemenhub antara lain meliputi Sistem Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Laut (SIMLALA), Sistem Kapal Online, Aplikasi Sertifikasi Pelaut, Sistem Informasi Kepelabuhanan dan Sistem Elektronik Hubla Terintegrasi (SEHATI).

“Penerapan Inaportnet yang konsisten dan termonitor dengan baik ,  pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing pelabuhan di Indonesia,” ujar Arif.

Digitalisasi

Arif mengemukakan, digitalisasi melalui  layanan Inaportnet antara lain mencakup digitalisasi persetujuan kedatangan kapal,  persetujuan kapal masuk pelabuhan, persetujuan rencana kerja bongkar muat, persetujuan bongkar dan muat barang berbahaya penetapan pelayanan kapal.

Kemudian,  surat persetujuan olah gerak kapal, persetujuan daftar awak kapal, laporan keberangkatan kapal, laporan kedatangan kapal, laporan kedatangan dan keberangatan kapal serta laporan angkutan barang perusahaan pelayaran dan lain lain.

Menurutnya, dengan system Inaportnet yang terintegrasi, dan melalui QR Code, pengguna dapat mencetak secara mandiri surat-surat persetujuan tadi dan   keabsahan atas hasil layanan kapal dan barang di Pelabuhan.

“Dengan demikian, seluruh proses pelayanan di pelabuhan menjadi lebih terintegrasi dan transparan sehingga dapat terpercaya keabsahannya,”  tegas Arif.

Dalam implementasi Inaportnet ini, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) mendapat mandat untuk memberikan pendampingan kepada para pengguna jasa. Pendampingan dilakukan bekerjasama dengan PT. Pelabuhan Indonesia pada masing-masing Kantor Cabang dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) lainnya.

Selanjutnya, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) juga harus selalu melakukan evaluasi pelayanan kapal dan barang dengan menggunakan Inaportnet secara berkala dan menyampaikan hasil evaluasinya kepada Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut guna bahan perbaikan dan pengembangan aplikasi, perbaikan proses bisnis dan perbaikan regulasinya.

“Inaportnet sangat diperlukan untuk mendorong peningkatan pelayanan dan daya saing pelabuhan yang lebih baik. Inaportnet juga menjadi pintu gerbang utama dalam lingkungan Ekosistem Logistik Nasional atau National Logistic Ecosystem (NLE),” ucap Arif.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki N Hanafi, mengatakan untuk mendorong terciptanya layanan logistik yang efisien dan transparan di bandar udara (bandara) maupun di pelabuhan, pelaku logistik termasuk eksportir dan importir,  sejak awal ALFI telah mendorong implementasi program atau sistem National Logistic Ecosystem (NLE).

Sistem NLE ini, imbuhnya, dinilai mampu memperbaiki manajemen supply chain atau rantai pasokan, sehingga proses logistik sehingga biaya yang dikeluarkan lebih efisien. Meski begitu, penerapannya pun harus bisa diawasi secara penuh agar semua program bisa berjalan sesuai dengan perencanaan, dan diperlukan kolaborasi semua stakeholders.

“NLE sebagai platform besar-nya,sebagai suatu konsep kolaborasi digital yang memungkinkan entitas logistik terhubung dengan pemerintah serta platform logistik lainnya. Selain itu, NLE memperkaya peran Indonesia national single window (INSW). Untuk itu diperlukan kolaborasi semua pihak terkait,” ucap Yukki.(**)

Membidik Peluang Bisnis Logistik di Asia Pasifik & Fokus Digitalisasi

JAKARTA– Peluang bisnis logistik di kawasan Asia Pasifik saat ini  mesti dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pelaku logistik nasional.

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, upaya tersebut d<span;>apat dilakukan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang bukan saja lewat program pemerintahan antarpulau, melainkan sektor ekspor dan impor..

“Alasan pemilihan kawasan Asia Pasifik dikarenakan kawasan tersebut merupakan salah satu yang cepat pulih dari krisis akibat pandemi Covid-19. Asia pasifik adalah kawasan dengan pertumbuhan ekonomi tercepat secara global. Pasar logistik di Asia Pasifik diperkirakan mencapai US$130,18 miliar per tahun dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 6 persen,” katanya saat Rakernas ALFI yang digelar secara hybrid, pada Rabu (27/10/2021).

Rakernas ALFI itu dibuka Menhub Budi Karya Sumadi dengan mengangkat tema Menangkap Peluang Bisnis di Asia Pasifik di Era New Opportunity.

Yukki mengatakan akan memacu seluruh perusahaan logistik nasional dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan kinerja usahanya.

Dengan begitu, para pelaku bisnis tersebut diharapkan mampu bersaing di dalam negeri maupun ditingkat global. Pada era kesempatan baru ini, lanjutnya, usaha logistik nasional harus bisa menangkap peluang bisnis yang ada.

“ALFI akan terus mendorong para pelaku jasa logistik nasional untuk siap meningkatkan new opportunity melalui adaptasi, inovasi, kolaborasi dan peningkatan SDM-nya,” ucapnya.

Yukki juga mengungkapkan kinerja logistik nasional akan semakin meningkat dimasa mendatang dengan adanya implementasi National Logistic Ecosystem [NLE] yang akan juga membuat proses delivery order atau DO kegiatan ekspor impor akan semakin cepat.

Dia bahkan menyebutkan saat ini biaya logistik nasional telah mengalami penurunan. Dalam perhitungan yang dibuat ALFI, imbuhnya, biaya logistik sudah turun ke angka 21,3% dari produk domestik bruto (PDB). Sebelumnya, disebutkan biaya logistik nasional di kisaran 23-24% dari PDB.

“Kalau kita bicara mengenai biaya logistik, saya yakin Indonesia sudah jauh lebih baik. Menurut perhitungan kami adalah 21,3%,” ucap Yukki.

Pesan Menhub

Pada keaempatan itu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengajak para pelaku logistik dan forwarder untuk menangkap peluang baru guna mendorong pertumbuhan logistik nasional di tengah pandemi Covid-19.

Menhub mengatakan, mencermati kondisi global saat ini, investasi sektor logistik dan industri di Asia Pasifik berpeluang besar untuk terus berkembang.

“Terlebih lagi dengan adanya perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Kondisi ini menjadi momentum yang dapat dimanfaatkan para pelaku bisnis untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke wilayah Asia Pasifik. Salah satu peluang baru yang mengemuka adalah distribusi produk kesehatan. Selain menjadi kebutuhan, juga menjadi pemicu dalam kegiatan ekonomi,” kata Menhub.

Menhub mengungkapkan, pemulihan ekonomi nasional terus membaik dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif hingga kuartal ketiga tahun 2021. Jadi meski masa pandemi ini berdampak pada semua sektor, namun industri jasa logistik yang berkaitan dengan transaksi bisnis to customer, customer to customer masih dapat bertahan.

“Distribusi komoditas justru mengalami peningkatan di masa pandemi hingga 70 persen dengan posisi angkutan barang sebanyak 35,8 juta,” ungkap Menhub.

Lebih lanjut Menhub menjelaskan, upaya pemerintah terhadap perbaikan kinerja logistik nasional telah membuahkan hasil. Indeks kinerja logistik Indonesia meningkat dari peringkat 63 pada tahun 2016 menjadi peringkat 46 pada tahun 2018, dengan indeks LPI mencapai 3,15, atau menjadi yang tertinggi selama 10 tahun terakhir.

“Namun capaian ini masih harus terus ditingkatkan dengan memanfaatkan peluang-peluang baru, percepatan dan pemerataan konektivitas infrastruktur transportasi, serta peningkatan kualitas SDM transportasi, yang dapat mendorong upaya alih teknologi dan lahirnya ekonomi kreatif, serta perbaikan dan penataan ekosistem. Untuk mewujudkan ini, tentunya membutuhkan sinergi bersama,” jelas Menhub.

Menhub menyampaikan bahwa ALFI/ILFA selaku organisasi yang menaungi pelaku usaha logistik dan forwarder Indonesia, memiliki peran penting untuk menjembatani kepentingan para anggotanya dan juga menjadi mitra pemerintah dalam rangka mewujudkan logistik nasional yang kompetitif dan berdaya saing.

Keberadaan ALFI/ILFA diharapkan mampu berperan, berkolaborasi, dan bersinergi dengan pemerintah, dalam membuka peluang-peluang baru, menciptakan iklim usaha yang kompetitif, dan melakukan sejumlah perbaikan pada sektor pergudangan dan manufaktur, yang dapat meningkatkan kepercayaan para pengguna jasa layanan logistik,” tutur Menhub.(*)