Arsip Tag: logistik

CBL Inland Waterway Bisa Kurangi Beban Logistik di Darat

JAKARTA- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) optimistis serta menaruh harapan besar pada proyek Cikarang Bekasi Laut (CBL) Inland Waterway.

Dengan implementasi proyek CBL maka Pemerintah telah berhasil menyediakan moda transportasi alternatif lain selain jalan raya. Proyek CBL akan menjadi pilot project yang mengimplementasikan transportasi multimoda dalam aktivitas logistik nasional.

Cikarang Bekasi Laut -Inland Waterway- adalah proyek strategis nasional yang memanfaatkan kanal banjir sebagai sarana untuk melakukan aktivitas logistik (pendistribusian barang menuju ke tempat tujuan akhir).

“Dengan pemanfaatan kanal tersebut, sebagian kargo yang biasanya ditransportasikan melalui jalan raya menggunakan angkutan darat seperti truk, trailer dan yang lainnya dapat dikirimkan ke kawasan Cikarang dan sekitarnya melalui kanal CBL ini,” ujar Staf Ahli Menteri Bidang Logistik, Multimoda dan Keselamatan Perhubungan Kementerian Perhubungan Cris Kuntadi di Jakarta, Sabtu (13/4/2019).

Mantan Inspektur Jenderal Kemenhub ini juga mengatakan secara makro, keuntungan dari CBL adalah mengurangi porsi angkutan darat melalui jalan raya dimana beban jalan akibat angkutan logistik ini sudah dalam tahap memprihatinkan.

“Tingginya tingkat penggunaan jalan raya yang diakibatkan tingginya tingkat penggunaan angkutan darat menyebabkan kepadatan jalan raya yang semakin meningkat setiap harinya. Di samping itu, angkutan darat juga merupakan moda transportasi dengan tingkat kecelakaan paling tinggi dan dapat dinilai sebagai moda transportasi yang paling rentan terhadap risiko,” katanya.

Dirinya mengatakan, dengan adanya implementasi CBL Inland Waterway ini diharapkan dapat mengurangi porsi angkutan darat. Dengan begitu, maka tingkat kepadatan di jalan raya dapat dikurangi dan kerusakan jalan akibat angkutan barang dapat diminimalisir.

Selain itu, manfaat lain yang diharapkan bisa didapat dari implementasi CBL ini adalah berkurangnya polusi udara yang diakibatkan angkutan darat, berkurangnya penggunaan bahan bakar minyak, dan berkurangnya tingkat kecelakaan di jalan raya.

Perlu diketahui, CBL merupakan proyek strategis nasional yang sudah dituangkan dalam Peraturan Presiden (PP) No.3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan PP No.58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Pada kesempatan yang sama, Cris mengatakan bahwa CBL diharapkan dapat beroperasi pada tahun 2020. Namun demikian, sampai dengan saat ini CBL belum dilaksanakan karena menunggu proses persetujuan perizinan dan rekomendasi dari beberapa Kementerian terkait seperti Kementerian ATR / BPN, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, serta beberapa stakeholder lain yang terlibat. (ri)

Menhub: Logistik Ujung Tombak Ekonomi

JAKARTA- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menggelar pertemuan dengan pengusaha truk dan pengemudi truk yang tergabung dalam Asosisasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo).

Dalam kesempatan itu, Budi Karya mengungkapkan pentingnya peran mereka dalam memacu pertumbuhan ekonomi.

Mereka yang berprofesi sebagai sopir truk punya peran di sektor logistik. Untuk itu, mereka adalah ujung tombak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor logistik.

“Pengemudi baik secara individu maupun kelompok adalah satu kegiatan yang sangat mendukung logistik. Kita tahu bahwa logistik menjadi ujung tombak kemajuan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Budi karya di Kantor PT IPC, Tanjung Priok, Jakarta, Minggu (7/4/2019).

Dia menilai, profesi pengemudi truk adalah pekerjaan mulia. Banyak kegiatan yang bergantung pada mereka.

“Kan kita bayangin kenapa mulia, bagaimana mungkin keseharian kita ditentukan dengan kegiatan-kegiatan mereka. Kita makan nasi di piring pun mereka bawa dari tempat yang jauh ke tempat mereka, atau minum teh secangkir dengan manis, gulanya dibawa dari satu tempat oleh pengemudi,” jelasnya.

Untuk itu, perhatian pemerintah harus diberikan ke para pengemudi truk ini, misalnya dari sisi keselamatan.

“Oleh karenanya layak kita sampaikan sebagai profesi mulia dan sebagai upaya kita memuliakan mereka kita perhatikan keselamatan. Keselamatan tidak berdiri sendiri,” sebutnya.(ri)

ALFI Tampung Keluhan Pengusaha Logistik di Bandara Soetta

Widijanto, Ketua DPW ALFI DKI JAKARTA

JAKARTA: Sejumlah Freight Forwarding  yang menangani barang impor/ ekspor   via Bandara  Soekarno-Hatta atau sering  disebut Air Freight Forwarding melaporkan keluhannya ke DPW Asosiasi  Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta.

Pasalnya, mereka  sering menjerit akibat  terkena denda  sebagai dampak dari penerapan Peraturan Menteri Keuangan   No 158/PMK.04/2017, kata Ketua DPW ALFI DKI  Widijanto kemarin.

Peraturan Menkeu No 158/PMK.04/2017 mengatur tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan  Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifest Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut.

Widijanto mengatakan sesuai ketentuan PMK No 158/PMK . 04/2017 forwarding yang menangani impor /ekspor  melalui udara harus submit inward manifest ( impor ) dan outward manifest (ekspor) paling lambat saat pesawat landing menyentuh landasan untuk barang impor dan  pesawat lepas landas untuk barang ekspor.

“Kalau terlambat, tidak ada ampun forwarding dikenakan sanksi denda minimum Rp 10 juta dan maksimum Rp 100 juta. Selain itu kalau terjadi kesalahan  dalam hal jumlah kemasan juga didenda minimum Rp 25 juta dan maksimum Rp 250 juta, ” tegas Widijanto, dikutip dari indocargotimes.com (25/3)

Menindaklanjuti keluhan anggota, kata Widijanto, DPW ALFI DKI, 13 Maret 2019 menyurati Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi. “Kami antara lain  minta agar  forwarding  yang beroperasi di bandara (air freight forwardinng)  diberikan perlakuan khusus, mengingat cepatnya waktu lalulintas  (landing/take off) pesawat terbang”.

ALFI DKI  minta  batas waktu penyampaian inward manifest/outward manifest dapat diperlonggar  maksumum 1×24 jam agar forwarding punya waktu untuk berkoordinasi  dengan pihak Air Lines/ground handling di Bandara.

“Kita juga minta agar besaran denda kepada forwarding sebagai pengangkut kontraktual atau Non-Vessel Operating Common Carrier (NVOCC) tidak disamakan dengan Air Lines sebagai Real Carrier karena sebagian besar forwarding tergolong UKM.

Widijanto mengatakan keterlambatan forwarding menyampaikan inward manifest sering terjadi bukan akibat dari kesalahan mereka.

Misalnya forwarding di Singapura sudah beritahukan via email kepada agennya di Indonesia akan kirim barang melalui penerbangan SQ no X dengan perkiraan berangkat atau estimated time departure (ETD) pk17.00.

Forwarding di Indonesia tentu melakukan hitungan dengan jarak tempuh Singapura -Jakarta sekitar 2 jam, berarti  estimated time arrival (ETA) pk 19.00 WIB. Saat itulah paling lambat dia harus submit inward manifest.

Tapi di luar dugaan sebelum pesawat SQ X berangkat ada pesawat SQ no… lain ke Jakarta ETD pk 14.00. Karena  tempat kargo kosong barang tadi dibawa  dan tiba di Jakarta sekitar pk 16.00. Akibatnya Forwarding di Jakarta terlambat sampaikan inward manifest dan kena denda.

Widijanto mengatakan dulu sebelum Forwarding diakui sebagai NVOCC, beban denda –sesuai UU Pabean– menjadi tanggungjawab real perusahaan  pengangkut.

Namun sejak forwarding diakui sebagai pengangkut kontraktual (NVOCC), tambahnya, beban denda dialihkan ke forwarding. Ini sangat memberatkan bagi forwarding khusuanya yang beroperasi di bandara, tuturnya.(ri)

BC bebaskan BM impor alat pertahanan

 

tmp_11461-081134200_1455780195-20160218-kereta-logistik-jakarta-ff3-233172407

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan siap mengawal regulasi Peraturan Menteri Keuangan No. 191/PMK.04/2016 tentang pembebasan bea masuk untuk berbagai perlengkapan pertahanan.

“Begitu PMK-nya terbit, kami sudah siap melaksanakan aturan itu. Teknisnya tidak jauh berbeda, nanti untuk impor berbagai perlengkapan pertahanan, nanti akan menggunakan form khusus,” ujar Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi, Jumat (26/12/2016).

Dalam regulasi yang terbit Desember ini, khususnya Pasal 2, berbagai perlengkapan untuk keperluan militer maupun kepolisian yang dibebaskan dari bea masuk berupa persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang, dan barang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.

Pembebasan bea masuk juga diberikan barang dan bahan yang menghasilkan barang lain dan diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.

Barang-barang impor tersebut merupakan barang yang dipergunakan oleh berbagai lembaga seperti Lembaga Kepresidenan, Mabes TNI, Mabes Polri, dan beberapa lembaga lainnya semisal Badan Narkotika Nasional (BNN).

Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk, para pihak yang melaksanakan impor harus mengajukan surat permohonan kepada kepala pabean tempat pemasukan barang dengan mencantumkan uraian barang beserta dokumen pendukungnya.

Untuk lembaga-lembaga seperti BNN, dan Badan Intelijen Negara (BIN) maupun Lembaga Sandi Negara (LSN), permohonan pembebasan bea masuk ditandatangani oleh pejabat setingkat Sekretaris Utama. Sementara untuk Lembaga Kepresidenan ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara atau sekurang-kurangnya pejabat eselon II.

Sementara bagi TNI surat permohonan ditandatangani oleh Asisten Logistik atau Wakil Asisten Logistik. Untuk kepolisian, surat tersebut ditandatangani oleh Deputi Kapolri Bidang Logistik.

Jika permohonan itu telah disetujui, maka Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan memuat rincian jumlah, jenis, dan nilai pabean dari barang yang diberikan pembebasan bea masuk, serta penunjukan pelabuhan tempat pembongkaran.

sumber: bisnis.com