Arsip Kategori: Kisah Sukses

lika-liku & kisah sukses berbisnis logistik

IPC TPK ambil alih 2 terminal di Priok, DO online dijalankan

Pengelolaan dan operasional bongkar muat peti kemas di terminal 2 dan terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok, beralih ke PT IPC Terminal Peti Kemas (TPK)—anak usaha PT Pelindo II mulai 15 Juli 2018.

JAKARTA (lafijak) Mulyadi , General Manager PT.Pelindo II cabang Tanjung Priok, menyatakan langkah itu dalam rangka memberikan peningkatan pelayanan kepada para pengguna jasa di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

Selama ini, pengelolaan dan operasional terminal 2 dan terminal 3 Pelabuhan Priok dikendalikan oleh PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) yang juga merupakan anak usaha Pelindo II.

Terminal 3 Priok didominasi melayani bongkar muat peti kemas internasional dan sebagian kecil peti kemas domestik. Sedangkan di terminal 2 khusus melayani bongkar muat peti kemas domestik.

Namun, imbuhnya, mulai 15 Juli 2018 pengelolaan dan pengoperasian kedua terminal petikemas itu akan dilakukan oleh PT IPC Terminal Petikemas / IPC TPK) yang secara fokus mengoperasikan beberapa Terminal Petikemas dilingkungan Pelindo II.

“Ini merupakan pemisahan/spinoff terminal petikemas dari PTP ke IPCTPK,” ujarnya kepada Bisnis.com Sabtu (14/7/2018).

Mulyadi menambah pihaknya telah memberitahukan perubahaan pengelola Terminal 2 dan Terminal 2 tersebut kepada pengguna jasa melalui surat edaran urat nomor: Ps-02.01/13/tpk, tanggal 13 Juli 2018.

“Terima kasih atas dukungan dan kerjasama dari seluruh pihak yang selama ini telah terjalin dengan baik kiranya dapat dilanjutkan dan ditingkatkan pada masa mendatang,”ujarnya.

DO Online

Ada sepuluh terminal internasional pelabuhan yang sudah siapkan fasilifas layanan delivery order (DO) online sehingga baik shipping line maupun pemilik barang dapat memanfaatkan sistem DO Online yang dimiliki oleh terminal tersebut.

“Terhitung sejak diluncurkan Juni 2018 lalu, hingga saat ini data yang diterima untuk 10 terminal yang telah melakukan pelayanan menggunakan DO online sudah ada sebanyak 43,662 DO container release yang sudah diproses dan dilaporkan dari terminal ke Inaportnet,” kata Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Chandra Irawan di Jakarta, Sabtu (14/7/2018).

Seperti diketahui, DO Online pada Inaportnet 2.0 merupakan aplikasi dari pemerintah untuk memonitor setiap DO Online yang telah diterbitkan dan pergerakan barang di setiap pelabuhan yang sudah masuk dalam sistem.

Aplikasi DO online dapat digunakan baik untuk ekspor maupun impor.

Oleh karena itu, Chandra menuturkan, pemerintah mengharapkan agar peran serta pemangku kepentingan dan asosiasi untuk ikut mendorong anggotanya agar memanfaatkan dan mengimplementasikan DO Online ini.

Chandra mencontohkan, saat ini seperti yang telah dijalankan  di Pelabuhan Tanjung Priok terkait DO Online telah dimanfaatkan untuk melayani ekspor – impor.

Ada di lima terminal yaitu JICT, TPK Koja, NPCT1, PT MAL dan TO3 yang sistemnya sudah terkoneksi dengan shipping line (perusahaan pelayaran) dan cargo owner (pemilik barang) yang menjadi costumernya.

Dari data yang diterima, dari lima terminal di pelabuhan Tanjung Priok yang sudah melakukan pelayanan dengan DO Online. Sejak dari 24 Juni 2018 sampai 3 Juli 2018 tercatat sudah ada 23.767 DO kontainer rilis yang sudah diproses dan sudah dilaporkan datanya dari terminal ke inaportnet.

“Sejauh ini, pelaksanaan DO Online berjalan cukup baik karena sudah terkoneksi dan terintegrasi dengan baik ke sistem terminal operator  maupun ke inaportnet,”  kata Chandra.

Namun demikian Chandra juga menjelaskan implementasi aplikasi Inaportnet dan DO Online ini masih terus berjalan walaupun belum sepenuhnya sempurna tetapi pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan terus berusaha menyempurnakan serta pengembangan sistem yang lebih baik lagi.

“Kami menyadari bahwa implementasi aplikasi pada tahap awal ini, belum bisa langsung sempurna namun kedepan aplikasi tersebut pasti kita terus lakukan penyempurnaan, agar diperoleh hasil yang lebih baik lagi. Kementerian Perhubungan juga selalu terbuka dan siap menerima masukan dan kritikan dari masyarakat demi kemajuan dan perbaikan bersama,” ujar Chandra.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meluncurkan aplikasi Inaportnet 2.0 dan layanan Delivery Order (DO) Online pada  29 Juni 2018 .

Sejak peluncuran, aplikasi diterapkan di lima pelabuhan yakni Pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar dan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. (bisnis.com/liputan6.com/ac)

Priok berbenah dengan Inaportnet, sistem Inatrade kacau

Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok terus memantau perkembangan Pelabuhan Tanjung Priok menuju pelabuhan kelas dunia. Saat ini pelayanan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan terbesar di Indonesia terus ditingkatkan demi memberikan pelayanan kepelabuhanan mudah, cepat, transparan dan murah kepada para pengguna jasa transportasi laut.

JAKARTA (alfijak); “Sesuai arahan Menhub, Pelabuhan Tanjung Priok akan terus memacu peningkatan layanan di Pelabuhan Tanjung Priok dan memastikan layanan Inaportnet diimplementasikan secara konsisten serta peningkatan pengawasan juga menyediakan layanan pengaduan,” ungkap Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Priok Arif Toha di Jakarta, kemarin.

Dia juga memastikan layanan Inaportnet di Pelabuhan Tanjung Priok akan diterapkan secara konsisten dengan meningkatkan pengawasan dan menyediakan layanan pengaduan. Pada peninjauan Pelabuhan Tanjung Priok pada Minggu 4 Maret 2018, Menhub Budi Karya telah meminta Pelabuhan ini terus berbenah dalam memberikan pelayanan.

 Arif menjelaskan perubahan signifikan yang terjadi setelah penerapan Inaportnet dilakukan secara konsisten di Pelabuhan Tanjung Priok.

Menurutnya, penerapan aplikasi Inaportnet yang sudah berjalan sangat mendukung terwujudnya pelayanan kepelabuhanan yang mudah, cepat, transparan dan murah.

“Pelayanan yang cepat terlihat dari adanya perubahan pada proses kapal tiba/berangkat yang sebelumnya dilakukan manual yang membutuhkan bisa memakan waktu enam jam untuk datang menemui petugas. Kini dengan Inaportnet, proses kapal tiba/berangkat hanya memakan waktu 30 menit,” jelas Arif.

Lebih lanjut, dia menerangkan bahwa sebelumnya pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) labuh harus datang ke loket dan pengurusan Delivery Order (DO) online harus datang ke kantor pelayaran, Bank dan terminal yang membutuhkan waktu satu sampai dengan tiga hari.

“Namun dengan adanya Inaportnet, pembayaran PNBP labuh terintegrasi dengan Simponi sehingga tidak perlu datang ke loket. Begitu juga dengan pelayanan DO online hanya memakan waktu 10 menit tanpa perlu antri dan datang,” paparnya.

Sementara itu, sistem Inaportnet juga memberikan kemudahan dalam pelayanan kepelabuhanan.

Sebelumnya, dalam proses laporan kedatangan atau keberangkatan kapal tiba/berangkat harus melaporkan datang ke Kantor Syahbandar dan Kantor Otoritas Pelabuhan (OP) dengan membawa dokumen berkas kedatangan/keberangkatan kapal.

Ditambah mendatangi langsung petugas termasuk pengurusan DO yang tentunya mengakibatkan kesulitan dalam mengetahui posisi kapal dan kontainer terkini prosesnya.

“Dengan adanya Inaportnet V.2, melaporkan kapal tiba/berangkat bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Semua prosedur DO online dilakukan dengan aplikasi DO online. Tracking dan Tracing posisi kapal dan barang dengan mudah dapat dilakukan dengan inaportnet V.2,” ungkap dia.

Kacau

Sistem layanan perizinan ekspor pada Kementerian Perdagangan yang berbasis elektronik melalui portal Inatrade mengalami gangguan sejak 28 Februari 2018.

Adanya gangguan sistem Inatrade Kemendag tersebut mengakibatkan pengajuan perizinan ekspor barang (PEB) yang disampaikan perusahaan eksportir maupun melalui kuasanya di Pelabuhan Tanjung Priok tidak bisa terlayani.

“Saya menerima infonya gangguan sudah terjadi sejak 28 Februari 2018. Kebetulan hari ini kami ada pengurusan pengajuan dokumen PEB, tetapi ternyata benar dan kami alami sendiri layanan online izin ekspor untuk barang kategori larangan pembatasan [lartas] di Kemendag lewat Inatrade tak bisa merespons,” ujar A. Tjetjep Zahrudin, Direktur Utama PT Tenders Marine Indonesia (TMI), salah satu perusahaan logistik dan pengurusan ekspor di Pelabuhan Priok, pada Selasa (6/3/2018).

Dia mengemukakan gangguan pada sistem Inatrade itu menyebabkan kegiatan ekspor tertunda sehingga merugikan eksportir dan pabrik.

“Kami sudah berkali-kali sejak pagi hingga sore ini coba memghubungi caal centre layanan Inatrade di Kemendag, tetapi tidak ada respons dan hanya dijawab suara mesin otomatis dari sambungan telepon,” paparnya.

Tjetjep berharap instansi terkait dalam hal ini Kemendag tidak tutup mata dan segera mencarikan solusi mengatasi gangguan pada layanan online Inatrade yang terkoneksi dengan Indonesia National Single Window (INSW) tersebut.

Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Arif Toha Tjahjagama mengutarakan sistem Inatrade merupakan domain Kemendag.

“Kalau Inaportnet ada domain Kemenhub dan saat ini tak ada masalah. Masing-masing instnasi punya tanggung jawab,” ujarnya dikonfirmasi Bisnis.com (6/3/2018).

Sementara itu, Pengurus Indonesia National Shipowners Association  Jakarta Raya (INSA Jaya) Sunano mengungkapkan sistem Inaportnet di Tanjung Priok masih belum 100% sempurna karena banyak keluhan dari anggota INSA Jaya di lapangan lantaran sering trouble.

“Inaportnet juga menyangkut pelayanan dukomen keluar masuk kegiatan kapal, tapi kalau mengalami gangguan, bisa dilaksanakan manual,” ujarnya. (okezone.com/bisnis.com/ac)

Smart Port tingkatkan LPI & kemudahan berbisnis RI

Asosiasi Logitik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengungkapkan guna meningkatkan logistic performance index (LPI) dan ease of doing business Indonesia, inovasi dan pengembangan terhadap sistem smart port perlu diperkuat.

JAKARTA (alfijak): Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan ALFI berharap agar sistem smart port ini dapat digunakan oleh para anggotanya yang tentunya akan membawa kemudahan di era digitilasasi saat ini.

Dia menjelaskan pengembangan konektifitas sistem smart port akan memberikan akses kepada lebih dari 53 pelayaran ocean going, terupdate dengan jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal unlimited dari 130 negara, serta terhubung dengan manifest Jepang, Amerika Serikat, dan Kanada, track and trace container.

“Selain itu juga pengguna bisa mem-booking slot kapal yang dituju beserta pengajuan pembuatan dokumen pengapalannya. Sistem ini akan bisa diakses melalui website ALFI yang sedang dikembangkan menjadi lebih komunikatif,” ujar Yukki kepada Bisnis pada Selasa (5/3/2018).

Dia mengutarakan sistem tersebut direncanakan di prelaunch pada akhir Maret atau paling lambat awal April 2018.

“Saat ini serangkaian uji coba sedang dilaksanakan sebelum sistem tersebut bisa diluncurkan pada akhir Maret 2018,” paparnya.

Yukki yang juga menjabat Chairman Asean  Federation of Forwarders Association (AFFA) optimistis sistem ini membawa kemudahan bagi pelaku logistik.

Dia juga mengkritisi kurang tegasnya koordinasi pemerintah terkait dengan pelaksanaan Permnehub No: 120/2017 terhadap pihak-pihak yang menjalankan sistem secara parsial.

Yukki menjelaskan integrasi merupakan keniscayaan yang akan membawa kemudahan bagi pemerintah ataupun para pelaku usaha logistik dan tentunya akan menjadi referensi sumber data bagi pihak pemerintah untuk tujuan yang lebih besar yaitu efisiensi pelabuhan dan logistik di Indonesia.

“Smart port akan berjalan terus dan dengan konektivitas yang telah terhubung ke 130 negara, tergantung pada pemerintah apakah ingin memaksimalkan sistem ini atau hanya berkutat di birokrasi dan regulasi,” ujarnya.  (bisnis.com/tribunnews.com/ac)

Tol Laut kunci turunkan disparitas harga

Memasuki tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK program yang disampaikan pada masa kampaye Pemilihan Presiden (Pilpres) mulai direalisasikan. 

JAKARTA (alfijak): Satu diantaranya pembangunan Tol Laut yang mengangkut aneka barang kebutuhan pokok menuju wilayah Indonesia Timur untuk mewujudkan pemerataan harga antara Indonesia Barat dan Timur.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan sudah saatnya bangsa Indonesia harus kembali melihat laut sebagai potensi besar untuk membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

“Bertahun-tahun kita suka lupa, Indonesia ini terdiri dari lebih 75 persen laut. Sudah berpuluh-puluh tahun kita membelakangi laut,” ujarnya.

Potensi tersebut, akan dikembangkan lebih luas lagi oleh Pemerintah dan saat ini itu akan diwujudkan melalui program Tol Laut.

“Kita lihat kebijakan Tol Laut Presiden Joko Widodo sudah mulai membuahkan hasil-hasil, misalnya perubahan harga di Indonesia timur itu sekarang sudah bisa terkoreksi, membaik 15-20 persen,” jelas Luhut.

Selain membuat jalur pelayaran bebas hambatan untuk mengangkut bahan kebutuhan pokok,  pemerintah juga telah membangun lebih dari 30 logistic base di daerah terpencil  untuk bisa membuat keseimbangan harga.

Hingga bulan Desember ini, pemerintah sedikitnya telah merencanakan 15 trayek Tol Laut.

“Tol Laut kan sekarang 13 trayek, itu rencananya menjadi 15 trayek,” ungkap Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Budi Sutrisno.

Sekjen Kementerian Perhubungan (Kemhub) Sugihardjo menyatakan, pihaknya tengah mengevaluasi rute tol laut yang ada saat ini. Evaluasi tersebut diharapkan bisa meningkatkan frekuensi angkutan barang.

Pemerintah juga mengevaluasi subsidi di Tol Laut. Menurut hitungan, biaya transportasi semestinya bisa lebih murah dalam mengangkut logistik.

“Kami sedang lihat karena dari 13 rute itu, 11 rute berangkat ke timur dari Pelabuhan Tanjung Perak. Nah apakah semua harus berangkat dari sana lagi, itu kita evaluasi,” ujar Sugihardjo.

Dua rute tambahan itu akan menuju ke Pulau Natuna dan Enggano.

“Sasaran Tol Laut menurunkan disparitas harga bisa lebih terjangkau,” kata Sugihardjo. (tribunnews.com/ac)

GINSI siapkan action plan untuk bersinergi dengan Bea Cukai

Gabungan importir nasional seluruh Indonesia (GINSI) DKI Jakarta menyiapkan action plan untuk melakukan sinergi lebih konkret dengan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok dalam rangka sosialisasi kebijakan pemerintah terkait importasi untuk mendukung kelancaran arus barang.

JAKARTA (alfijak): Ketua BPD GINSI DKI Jakarta, Subandi mengatakan, pelayanan custom di pelabuhan Tanjung Priok yang kini dipimpin Dwi Teguh Wibowo dinilainya saat ini cukup humanis dan responsif agar terus ditingkatkan untuk menyukseskan program pemerintah menekan dwelling time dan menurunkan biaya logistik nasional.

Dia mengatakan faktor kelancaran arus barang dan efisiensi logistik di pelabuhan Priok sangat berdampak pada biaya logistik nasional mengingat lebih dari 65% arus barang ekspor impor saat ini dilayani melalui pelabuhan Priok.

“GiNSI akan lebih aktif menyelesaikan kendala yang dihadapi para importir yang berkaitan dengan ketidaktahuan importir terhadap regulasi yang ada. Hal ini untuk mendukung kelancaran arus barang di Tanjung Priok sebagaimana yang diharapkan pemerintah termasuk Presiden Jokowi,” ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (25/11/2017).

Kendati begitu, kata dia, GINSI DKI juga mengimbau kepada para importir agar bekerja secara profesional dan mentaati segala regulasi yang ada.

Subandi mengatakan, Ginsi DKI akan lebih sering melakukan sosialisasi kepada perusahaan importir agar para anggota dapat mengupdate dan mengupgrade terkait pengetahuan perdagangan luar negeri terutama soal importasi.

“Tentunya, Ginsi DKI juga berharap hubungan kemitraan dengan custom dapat terus ditingkatkan agar tercipta susana kondusif dan tidak ada kegaduhan di pelabuhan,” ujar dia.

Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Dwi Teguh Wibowo mengatakan, saat ini terdapat tiga kategori karakteristik importasi melalui pelabuhan Priok.

Untuk kategori importasi jalur merah mencapai 7%, jalur kuning 8% dan jalur hijau 85%.

“Dengan karakteristik itu, sentuhan Bea Cukai terhadap kegiatan importasi tidak terlalu banyak sebab yang 85% tersebut tidak perlu dilakukan pemeriksaan dokumen maupun fisik barangnya,” ujar Dwi Teguh. (bisnis.com/ac)


BPTJ: pembatasan truk di jalan tol berdampak positif

Uji coba pembatasan angkutan golongan IV dan V masuk di tol Cikampek-Jakarta pada pukul 06.00-09.00 yang diinisiasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ)  mampu mengurangi waktu tempuh perjalanan dan meningkatkan kecepatan perjalanan hingga 15 persen bahkan lebih.

JAKARTA (alfijak): “Ya, kalau sebelum uji coba kecepatan rata-rata hanya 30 km/ jam dengan pembatasan selama tiga jam ini berhasil meningkatkan kecepatan rata-rata menjadi 48 km/ jam,” jelas Kepala BPTJ Bambang Prihartono di Jakarta, Rabu (8/11/2017).

Saat dimulai pelaksanaan uji coba ruas tol Jakarta-Cikampek, kata Bambang Pri, juga terjadi kenaikan kecepatan yang signifikan, meski baru dilaksanakan satu pekan.

Kecepatan rata-rata meningkat dari uji coba minggu 1 ke uji coba minggu 2 yaitu 30-41 km/jam menjadi 48 km/jam dengan speed gun pada km 23. Sedangkan kecepatan rata-rata meningkat dari 56 menjadi 68 km/jam menggunakan RTMS Jasa Marga pada km 26 ruas tol Jakarta- Cikampek.

Namun BPTJ tak cepat puas. Bambang Pri menegaskan pihaknya saat ini tengah mengkaji pembatasan pada jam sama terhadap angkutan barang golongan II dan III.

Cara lainnya adalah melalui dari satu kawasan ke kawasan lainnya tanpa melalui jalan tol, tetapi melalu jalan non tol.

“Sekarang ini dilaporkan, jalan antarkawasan kebanyakan masih ditutup menggunakan portal dan dilarang dilalui. Kami bersepakat jalan tersebut nantinya bisa dilewati,” ungkapnya.

Bila sudah bisa dilalui, ditambahkan Bambang Pri, maka pengurangan jumlah truk dalam ruas tol akan berkurang sangat signifikan, sehingga peningkatan kecepatan juga bisa meningkat.

Untu itu, pihaknya juga meminta kepada pihak kawasan untuk mendukung melalui sosialisasi dengan media spanduk, penyebaran brosur, dan melalui media sosial, terkait rencana pengalihan truk angkutan golongan II dan III ke jalan non tol.

“Nantinya untuk bus premium transjabodebek dan semua bus lainnya juga dapat lebih lancar, dengan menggunakan lajur khusus selama di ruas tol,” kata Bambang Pri.

Dalam keberhasilan ini, Bambang juga mengapresiasi bantuan dari Korlantas, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Jasamarga, Aptrindo, Himpunan Kawasan, Asosiasi Logistics dan Forwarder Indonesia (ALFI) dan Organda yang telah bekerja bersama dalam mengurai kemacetan Jabodetabek. (harianterbit.com/ac)

Untuk bisa berkembang dry port perlu dukungan pemilik barang

Dry port diyakini bisa menjadi solusi kemacetan di jalan sekaligus mempercepat proses pengeluaran atau masuknya petikemas ke kapal atau sebaliknya pemindahan petikemas keluar area pelabuhan dan dilakukan pemeriksaan kepabeanan di area dry port.

JAKARTA (alfijak); c, pengurus DPP Organda dalam diskusi “Evaluasi Kebijakan Pengembangan Dry Port” di Jakarta, Selasa (7/11/2017) mengatakan, pengembangan dry port di Indonesia perlu didukung dan dikembangkan khususnya sebagai solusi mengatasi kepadatan lalu lintas di Jabodetabek dan Pelabuhan Tanjung Priok saat ini.

“Barang-barang eskpor sudah diperiksa Bea Cukai Cikarang Dry Port dan dikirim ke Pelabuhan Tanjung Priok sudah beres. Petikemas bisa langsung masuk kapal dan dikapalkan ke negara tujuan. Sebaliknya, untuk komoditas impor, barang langsung dikeluarkan dari pelabuhan dan diperiksa di area dry port,” kata Gani.

Menurutnya, dry port juga bisa mengintegrasikan kawasan industri bahkan yang bisa dilalui jalur kereta api (KA), truk atau moda angkutan lainnya.

Untuk meningkatkan efisiensi logistik nasional, maka sektor transportasi serta pemeriksaan kepabeanan di Indonesia harus cepat, tepat dan akurat.

“Dengan begitu, akan memudahkan proses masuknya bahan baku ke industri serta proses ekspor produk industri seperti di Bekasi atau Tangerang. Dengan layanan yang cepat dan tepat, maka proses ekspor-impor nasional lebih cepat, biaya bisa ditekan dan akhirnya meningkatkan daya saing nasional,” jelas Gani.

Pendapat sama juga disampikan Robby Toni, wakil dari Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dalam diskusi tersebut.

“Pengembangan dry port di Indonesia akan lebih baik jika mampu mengintegrasikan berbagai moda transportasi, seperti KA, truk, bila perlu angkutan sungai. Selain itu, dry port harus dekat dengan kawasan industri serta area penumpukan petikemas,” kata Tonny serius, kepada awak media.

Dry port itu bagus, papar Tonny. Tapi kalau saat ini hanya ada beberapa dry port yang eksis, salah satunya Cikarang Dry Port.

Dia juga dinilai mempunyai peluang untuk berkembang lagi. Oleh karena itu, masalah itu yang harus dicarikan penyebabnya.

“Apa sebabnya dry port kurang berkembang? Kalah bersaing atau memang tidak didukung komoditas barang yang ditangani,” tanya pejabat Bea Cukai itu lagi. (industry.co.id/ac)

Elvyn: truk CFS keluar buffer area dengan sistem IT

Hingga September 2017, PT Pelindo II (Persero) mencatatkan kinerja yang membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun, perseroan memiliki visi untuk menjadi digital port pertama di Indonesia.

JAKARTA (alfijak): Elvyn G. Masassya, Direktur Utama PT Pelindo II (persero) mengatakan, dalam mewujudkan visi tersebut, pihaknya sudah mempersiapkan infrastruktur di sepanjang tahun 2017 ini, di antaranya dengan menggagas konsep integrated port network.

Melalui integrasi itu, kata Elvyn, pihaknya ingin melakukan standarisasi seluruh pelabuhan yang ada di Indonesia.

“Mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, kami propose untuk bisa memiliki standar yang sama, baik dalam konteks infrastruktur maupun operasional,” ujar Elvyn di Bandung, Selasa (24/10).

Dalam hal ini, Pelindo II telah membuka jejaring dengan pelabuhan dunia, seperti Guangzhou Port Authority, Port of Azerbaijan, Port of Ning Bo, Port of Shenzen, dan Port of Qatar. Melalui integrasi antarpelabuhan tersebut, kata Elvyn, Pelindo II bisa bertukar informasi, kemampuan dan saling mengirim karyawan, aktivitas komersial sekaligus standarisasi pelabuhan.

Menurutnya, langkah tersebut juga menjadi salah satu strategi yang dilakukan perseroan untuk menekan biaya logistik.

“Jadi kami memberikan solusi yang bersifat komprehensif untuk menurunkan biaya antarpelabuhan dengan kawasan industri. Dengan jarak yang dekat, biaya akan lebih murah,” imbuhnya.

Elvyn menargetkan, melalui integrated chain port itu, pihaknya bisa menekan biaya logistik hingga 20%.

Adapun pada pekan depan, di awal November, Pelindo II akan meluncurkan container freight station (CFS) atau semacam tempat penampungan sementara dan buffer area.

Nantinya, buffer area tersebut akan menjadi titik kumpul truk yang dalam operasionalnya akan menggunakan sistem IT.

“Selama ini truk yang kemana-mana di Priok, nantinya akan berkumpul di buffer area baru. Ketika sudah dipanggil, akan keluar menggunakan sistem IT,” imbuhnya.

Rp1 triliun

PT Pelindo II (Persero) menganggarkan sekitar Rp 1 triliun untuk pembangunan digital port (digitalisasi port) selama lima tahun ke depan. Anggarannya sudah dialokasikan sejak 2016 lalu.

“Kami prediksikan lima tahun ke depan, sampai 2020, spending kurang lebih Rp 1 triliun,” ujar Direktur Operasional dan Sistem Informasi Pelindo II, Prasetyadi di Bandung, Selasa (24/10).

Nantinya, pembangunan digital port tersebut memiliki tiga sisi, yakni sisi laut, terminal, dan supporting.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha, Saptono R Irianto menambahkan, sistem digitalisasi ini akan memberikan keuntungan kepada setiap pelanggan karena layanan yang diberikan akan lebih mudah.

“Sistem operasinya sudah diatur, tidak ada yang direkayasa mulai dari planning sampai end user, semuanya sudah direncanakan dari awal, jadi lebih efektif, murah, dan lebih aman,” ungkapnya.  (kontan.co.id/ac)

6 Perusahaan logistik bentuk konsorsium hadapi MEA

Sebanyak enam perusahaan logistik anggota ALFI sepakat membentuk satu konsorsium bernama Transco Logistik guna menghadapi pasar bebas Asia Tenggara atau MEA.

JAKARTA (alfijakarta): Keenam perusahaan itu adalah PT Seacon Logistik, PT Monang Sianipar Abadi (MSA Kargo), PT Jasa Sarana Panji Perkasa (JSPP), PT Jakarta Maju Pusaka (JMP), PT Ganindo Marine Transport, dan PT Utama Kerkecana.

Transco Logistik diluncurkan di sini, Jumat (29/9), dihadiri Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi dan Ketua DPW ALFI Jakarta, Widijanto.

Turut hadir para eksekutif puncak keenam perusahaan itu yakni Janni Wijaya (JSPP), Ida Helida Darnis (JMP), Stanley Lee (Seacon), Sahat Sianipar (MSA), Aiman (Kerkecana) dan Stephen Kanjono (Ganindo) (lihat gambar utama).

Menurut Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi, konsorsium itu merupakan langkah strategis untuk menghadapi tekanan persaingan yang semakin ketat pada pasar bebas.

Dengan hadirnya Transco Logistik, jasa logistik Indonesia siap “meningkatkan efisiensi dan produktivitas layanan karena masing-masing perusahaan memiliki kekuatan yang berbeda-beda,” tutur Yukki.

Hal senada juga diungkapkan Ketua DPW ALFI Jakarta, Widijanto yang menyarankan perusahaan-perusahaan lain mengikuti langkah serupa untuk bisa bersinergi membangun jaringan.

“Ini penting agar logistik Indonesia bisa menjadi tuan di rumah sendiri, bahkan jika perlu berekspansi ke luar negeri,” kata Widijanto.

Ketua Umum DPW ALFI Jakarta, Widijanto, bersama Sahat Sianipar (MSA Cargo), Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi (empat kiri) dan anggota Dewan Pembina ALFI Jakarta, Syukri Siregar (dua kanan) berfoto bersama saat peluncuran Transco Logistik di Jakarta, Jumat 29/9.

Menurut Direktur Eksekutif ALFI, Budi Wiyono, anggota-anggota ALFI bisa saling mempelajari kekuatan masing-masing untuk bekerja sama dan disinergikan menjadi satu konsorsium.

Ia mencontohkan PT Persero Batam sebagai salah satu acuan dimana selain sebagai PPJK, ujung tombak bisnis dari BP Batam itu juga memiliki divisi yang mengurusi khusus masalah pergudangan, bandara hingga ke kawasan-kawasan industri. (ac)