Arsip Kategori: Kisah Sukses

lika-liku & kisah sukses berbisnis logistik

Tol Laut kunci turunkan disparitas harga

Memasuki tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK program yang disampaikan pada masa kampaye Pemilihan Presiden (Pilpres) mulai direalisasikan. 

JAKARTA (alfijak): Satu diantaranya pembangunan Tol Laut yang mengangkut aneka barang kebutuhan pokok menuju wilayah Indonesia Timur untuk mewujudkan pemerataan harga antara Indonesia Barat dan Timur.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan sudah saatnya bangsa Indonesia harus kembali melihat laut sebagai potensi besar untuk membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

“Bertahun-tahun kita suka lupa, Indonesia ini terdiri dari lebih 75 persen laut. Sudah berpuluh-puluh tahun kita membelakangi laut,” ujarnya.

Potensi tersebut, akan dikembangkan lebih luas lagi oleh Pemerintah dan saat ini itu akan diwujudkan melalui program Tol Laut.

“Kita lihat kebijakan Tol Laut Presiden Joko Widodo sudah mulai membuahkan hasil-hasil, misalnya perubahan harga di Indonesia timur itu sekarang sudah bisa terkoreksi, membaik 15-20 persen,” jelas Luhut.

Selain membuat jalur pelayaran bebas hambatan untuk mengangkut bahan kebutuhan pokok,  pemerintah juga telah membangun lebih dari 30 logistic base di daerah terpencil  untuk bisa membuat keseimbangan harga.

Hingga bulan Desember ini, pemerintah sedikitnya telah merencanakan 15 trayek Tol Laut.

“Tol Laut kan sekarang 13 trayek, itu rencananya menjadi 15 trayek,” ungkap Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Budi Sutrisno.

Sekjen Kementerian Perhubungan (Kemhub) Sugihardjo menyatakan, pihaknya tengah mengevaluasi rute tol laut yang ada saat ini. Evaluasi tersebut diharapkan bisa meningkatkan frekuensi angkutan barang.

Pemerintah juga mengevaluasi subsidi di Tol Laut. Menurut hitungan, biaya transportasi semestinya bisa lebih murah dalam mengangkut logistik.

“Kami sedang lihat karena dari 13 rute itu, 11 rute berangkat ke timur dari Pelabuhan Tanjung Perak. Nah apakah semua harus berangkat dari sana lagi, itu kita evaluasi,” ujar Sugihardjo.

Dua rute tambahan itu akan menuju ke Pulau Natuna dan Enggano.

“Sasaran Tol Laut menurunkan disparitas harga bisa lebih terjangkau,” kata Sugihardjo. (tribunnews.com/ac)

GINSI siapkan action plan untuk bersinergi dengan Bea Cukai

Gabungan importir nasional seluruh Indonesia (GINSI) DKI Jakarta menyiapkan action plan untuk melakukan sinergi lebih konkret dengan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok dalam rangka sosialisasi kebijakan pemerintah terkait importasi untuk mendukung kelancaran arus barang.

JAKARTA (alfijak): Ketua BPD GINSI DKI Jakarta, Subandi mengatakan, pelayanan custom di pelabuhan Tanjung Priok yang kini dipimpin Dwi Teguh Wibowo dinilainya saat ini cukup humanis dan responsif agar terus ditingkatkan untuk menyukseskan program pemerintah menekan dwelling time dan menurunkan biaya logistik nasional.

Dia mengatakan faktor kelancaran arus barang dan efisiensi logistik di pelabuhan Priok sangat berdampak pada biaya logistik nasional mengingat lebih dari 65% arus barang ekspor impor saat ini dilayani melalui pelabuhan Priok.

“GiNSI akan lebih aktif menyelesaikan kendala yang dihadapi para importir yang berkaitan dengan ketidaktahuan importir terhadap regulasi yang ada. Hal ini untuk mendukung kelancaran arus barang di Tanjung Priok sebagaimana yang diharapkan pemerintah termasuk Presiden Jokowi,” ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (25/11/2017).

Kendati begitu, kata dia, GINSI DKI juga mengimbau kepada para importir agar bekerja secara profesional dan mentaati segala regulasi yang ada.

Subandi mengatakan, Ginsi DKI akan lebih sering melakukan sosialisasi kepada perusahaan importir agar para anggota dapat mengupdate dan mengupgrade terkait pengetahuan perdagangan luar negeri terutama soal importasi.

“Tentunya, Ginsi DKI juga berharap hubungan kemitraan dengan custom dapat terus ditingkatkan agar tercipta susana kondusif dan tidak ada kegaduhan di pelabuhan,” ujar dia.

Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Dwi Teguh Wibowo mengatakan, saat ini terdapat tiga kategori karakteristik importasi melalui pelabuhan Priok.

Untuk kategori importasi jalur merah mencapai 7%, jalur kuning 8% dan jalur hijau 85%.

“Dengan karakteristik itu, sentuhan Bea Cukai terhadap kegiatan importasi tidak terlalu banyak sebab yang 85% tersebut tidak perlu dilakukan pemeriksaan dokumen maupun fisik barangnya,” ujar Dwi Teguh. (bisnis.com/ac)


BPTJ: pembatasan truk di jalan tol berdampak positif

Uji coba pembatasan angkutan golongan IV dan V masuk di tol Cikampek-Jakarta pada pukul 06.00-09.00 yang diinisiasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ)  mampu mengurangi waktu tempuh perjalanan dan meningkatkan kecepatan perjalanan hingga 15 persen bahkan lebih.

JAKARTA (alfijak): “Ya, kalau sebelum uji coba kecepatan rata-rata hanya 30 km/ jam dengan pembatasan selama tiga jam ini berhasil meningkatkan kecepatan rata-rata menjadi 48 km/ jam,” jelas Kepala BPTJ Bambang Prihartono di Jakarta, Rabu (8/11/2017).

Saat dimulai pelaksanaan uji coba ruas tol Jakarta-Cikampek, kata Bambang Pri, juga terjadi kenaikan kecepatan yang signifikan, meski baru dilaksanakan satu pekan.

Kecepatan rata-rata meningkat dari uji coba minggu 1 ke uji coba minggu 2 yaitu 30-41 km/jam menjadi 48 km/jam dengan speed gun pada km 23. Sedangkan kecepatan rata-rata meningkat dari 56 menjadi 68 km/jam menggunakan RTMS Jasa Marga pada km 26 ruas tol Jakarta- Cikampek.

Namun BPTJ tak cepat puas. Bambang Pri menegaskan pihaknya saat ini tengah mengkaji pembatasan pada jam sama terhadap angkutan barang golongan II dan III.

Cara lainnya adalah melalui dari satu kawasan ke kawasan lainnya tanpa melalui jalan tol, tetapi melalu jalan non tol.

“Sekarang ini dilaporkan, jalan antarkawasan kebanyakan masih ditutup menggunakan portal dan dilarang dilalui. Kami bersepakat jalan tersebut nantinya bisa dilewati,” ungkapnya.

Bila sudah bisa dilalui, ditambahkan Bambang Pri, maka pengurangan jumlah truk dalam ruas tol akan berkurang sangat signifikan, sehingga peningkatan kecepatan juga bisa meningkat.

Untu itu, pihaknya juga meminta kepada pihak kawasan untuk mendukung melalui sosialisasi dengan media spanduk, penyebaran brosur, dan melalui media sosial, terkait rencana pengalihan truk angkutan golongan II dan III ke jalan non tol.

“Nantinya untuk bus premium transjabodebek dan semua bus lainnya juga dapat lebih lancar, dengan menggunakan lajur khusus selama di ruas tol,” kata Bambang Pri.

Dalam keberhasilan ini, Bambang juga mengapresiasi bantuan dari Korlantas, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Jasamarga, Aptrindo, Himpunan Kawasan, Asosiasi Logistics dan Forwarder Indonesia (ALFI) dan Organda yang telah bekerja bersama dalam mengurai kemacetan Jabodetabek. (harianterbit.com/ac)

Untuk bisa berkembang dry port perlu dukungan pemilik barang

Dry port diyakini bisa menjadi solusi kemacetan di jalan sekaligus mempercepat proses pengeluaran atau masuknya petikemas ke kapal atau sebaliknya pemindahan petikemas keluar area pelabuhan dan dilakukan pemeriksaan kepabeanan di area dry port.

JAKARTA (alfijak); c, pengurus DPP Organda dalam diskusi “Evaluasi Kebijakan Pengembangan Dry Port” di Jakarta, Selasa (7/11/2017) mengatakan, pengembangan dry port di Indonesia perlu didukung dan dikembangkan khususnya sebagai solusi mengatasi kepadatan lalu lintas di Jabodetabek dan Pelabuhan Tanjung Priok saat ini.

“Barang-barang eskpor sudah diperiksa Bea Cukai Cikarang Dry Port dan dikirim ke Pelabuhan Tanjung Priok sudah beres. Petikemas bisa langsung masuk kapal dan dikapalkan ke negara tujuan. Sebaliknya, untuk komoditas impor, barang langsung dikeluarkan dari pelabuhan dan diperiksa di area dry port,” kata Gani.

Menurutnya, dry port juga bisa mengintegrasikan kawasan industri bahkan yang bisa dilalui jalur kereta api (KA), truk atau moda angkutan lainnya.

Untuk meningkatkan efisiensi logistik nasional, maka sektor transportasi serta pemeriksaan kepabeanan di Indonesia harus cepat, tepat dan akurat.

“Dengan begitu, akan memudahkan proses masuknya bahan baku ke industri serta proses ekspor produk industri seperti di Bekasi atau Tangerang. Dengan layanan yang cepat dan tepat, maka proses ekspor-impor nasional lebih cepat, biaya bisa ditekan dan akhirnya meningkatkan daya saing nasional,” jelas Gani.

Pendapat sama juga disampikan Robby Toni, wakil dari Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dalam diskusi tersebut.

“Pengembangan dry port di Indonesia akan lebih baik jika mampu mengintegrasikan berbagai moda transportasi, seperti KA, truk, bila perlu angkutan sungai. Selain itu, dry port harus dekat dengan kawasan industri serta area penumpukan petikemas,” kata Tonny serius, kepada awak media.

Dry port itu bagus, papar Tonny. Tapi kalau saat ini hanya ada beberapa dry port yang eksis, salah satunya Cikarang Dry Port.

Dia juga dinilai mempunyai peluang untuk berkembang lagi. Oleh karena itu, masalah itu yang harus dicarikan penyebabnya.

“Apa sebabnya dry port kurang berkembang? Kalah bersaing atau memang tidak didukung komoditas barang yang ditangani,” tanya pejabat Bea Cukai itu lagi. (industry.co.id/ac)

Elvyn: truk CFS keluar buffer area dengan sistem IT

Hingga September 2017, PT Pelindo II (Persero) mencatatkan kinerja yang membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun, perseroan memiliki visi untuk menjadi digital port pertama di Indonesia.

JAKARTA (alfijak): Elvyn G. Masassya, Direktur Utama PT Pelindo II (persero) mengatakan, dalam mewujudkan visi tersebut, pihaknya sudah mempersiapkan infrastruktur di sepanjang tahun 2017 ini, di antaranya dengan menggagas konsep integrated port network.

Melalui integrasi itu, kata Elvyn, pihaknya ingin melakukan standarisasi seluruh pelabuhan yang ada di Indonesia.

“Mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, kami propose untuk bisa memiliki standar yang sama, baik dalam konteks infrastruktur maupun operasional,” ujar Elvyn di Bandung, Selasa (24/10).

Dalam hal ini, Pelindo II telah membuka jejaring dengan pelabuhan dunia, seperti Guangzhou Port Authority, Port of Azerbaijan, Port of Ning Bo, Port of Shenzen, dan Port of Qatar. Melalui integrasi antarpelabuhan tersebut, kata Elvyn, Pelindo II bisa bertukar informasi, kemampuan dan saling mengirim karyawan, aktivitas komersial sekaligus standarisasi pelabuhan.

Menurutnya, langkah tersebut juga menjadi salah satu strategi yang dilakukan perseroan untuk menekan biaya logistik.

“Jadi kami memberikan solusi yang bersifat komprehensif untuk menurunkan biaya antarpelabuhan dengan kawasan industri. Dengan jarak yang dekat, biaya akan lebih murah,” imbuhnya.

Elvyn menargetkan, melalui integrated chain port itu, pihaknya bisa menekan biaya logistik hingga 20%.

Adapun pada pekan depan, di awal November, Pelindo II akan meluncurkan container freight station (CFS) atau semacam tempat penampungan sementara dan buffer area.

Nantinya, buffer area tersebut akan menjadi titik kumpul truk yang dalam operasionalnya akan menggunakan sistem IT.

“Selama ini truk yang kemana-mana di Priok, nantinya akan berkumpul di buffer area baru. Ketika sudah dipanggil, akan keluar menggunakan sistem IT,” imbuhnya.

Rp1 triliun

PT Pelindo II (Persero) menganggarkan sekitar Rp 1 triliun untuk pembangunan digital port (digitalisasi port) selama lima tahun ke depan. Anggarannya sudah dialokasikan sejak 2016 lalu.

“Kami prediksikan lima tahun ke depan, sampai 2020, spending kurang lebih Rp 1 triliun,” ujar Direktur Operasional dan Sistem Informasi Pelindo II, Prasetyadi di Bandung, Selasa (24/10).

Nantinya, pembangunan digital port tersebut memiliki tiga sisi, yakni sisi laut, terminal, dan supporting.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha, Saptono R Irianto menambahkan, sistem digitalisasi ini akan memberikan keuntungan kepada setiap pelanggan karena layanan yang diberikan akan lebih mudah.

“Sistem operasinya sudah diatur, tidak ada yang direkayasa mulai dari planning sampai end user, semuanya sudah direncanakan dari awal, jadi lebih efektif, murah, dan lebih aman,” ungkapnya.  (kontan.co.id/ac)

6 Perusahaan logistik bentuk konsorsium hadapi MEA

Sebanyak enam perusahaan logistik anggota ALFI sepakat membentuk satu konsorsium bernama Transco Logistik guna menghadapi pasar bebas Asia Tenggara atau MEA.

JAKARTA (alfijakarta): Keenam perusahaan itu adalah PT Seacon Logistik, PT Monang Sianipar Abadi (MSA Kargo), PT Jasa Sarana Panji Perkasa (JSPP), PT Jakarta Maju Pusaka (JMP), PT Ganindo Marine Transport, dan PT Utama Kerkecana.

Transco Logistik diluncurkan di sini, Jumat (29/9), dihadiri Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi dan Ketua DPW ALFI Jakarta, Widijanto.

Turut hadir para eksekutif puncak keenam perusahaan itu yakni Janni Wijaya (JSPP), Ida Helida Darnis (JMP), Stanley Lee (Seacon), Sahat Sianipar (MSA), Aiman (Kerkecana) dan Stephen Kanjono (Ganindo) (lihat gambar utama).

Menurut Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi, konsorsium itu merupakan langkah strategis untuk menghadapi tekanan persaingan yang semakin ketat pada pasar bebas.

Dengan hadirnya Transco Logistik, jasa logistik Indonesia siap “meningkatkan efisiensi dan produktivitas layanan karena masing-masing perusahaan memiliki kekuatan yang berbeda-beda,” tutur Yukki.

Hal senada juga diungkapkan Ketua DPW ALFI Jakarta, Widijanto yang menyarankan perusahaan-perusahaan lain mengikuti langkah serupa untuk bisa bersinergi membangun jaringan.

“Ini penting agar logistik Indonesia bisa menjadi tuan di rumah sendiri, bahkan jika perlu berekspansi ke luar negeri,” kata Widijanto.

Ketua Umum DPW ALFI Jakarta, Widijanto, bersama Sahat Sianipar (MSA Cargo), Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi (empat kiri) dan anggota Dewan Pembina ALFI Jakarta, Syukri Siregar (dua kanan) berfoto bersama saat peluncuran Transco Logistik di Jakarta, Jumat 29/9.

Menurut Direktur Eksekutif ALFI, Budi Wiyono, anggota-anggota ALFI bisa saling mempelajari kekuatan masing-masing untuk bekerja sama dan disinergikan menjadi satu konsorsium.

Ia mencontohkan PT Persero Batam sebagai salah satu acuan dimana selain sebagai PPJK, ujung tombak bisnis dari BP Batam itu juga memiliki divisi yang mengurusi khusus masalah pergudangan, bandara hingga ke kawasan-kawasan industri. (ac)

 

 

 

ALFI: langkah kontingensi jamin kelancaran lonjakan ekspor akhir tahun

Langkah kontigensi Kementerian Perhubungan dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok pada aksi demonstrasi pekerja PT JICT beberapa waktu lalu mendapat apresiasi para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia atau ALFI.

JAKARTA (alfijakarta): Langkah cepat yang dilakukan pemangku kepentingan di pelabuhan Tanjung Priok tersebut ternyata terbukti memperlancar arus layanan petikemas, sehingga tidak terganggu mogok kerja yang dilakukan serikat pekerja JICT.

Ketua Umum ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi, mengatakan berdasarkan evaluasi yang dilakukan asosiasi, pengalihan pelayanan terminal petikemas dari JITC ke terminal petikemas Koja, NPCT 1 dan Pelabuhan Jakarta cukup baik.

“Berdasarkan evaluasi dari kami, pengalihan layanan terminal tersebut berjalan lancar, tanpa terkendala. Kami mengapresiasi upaya kontigensi dari semua pihak terutama Kemenhub,” ujar Yukki, dalam siaran persnya yang diterima VIVA.co.id, Kamis 14 September 2017.

Menurut dia, para pengusaha logistik dan forwarder hingga saat ini terus memperhatikan dampak mogok, karena bisa mengganggu kelancaran layanan petikemas. Sehingga, kejadian kemarin perlu mendapat apresiasi.

“Berdasarkan evaluasi kami, sekitar 20 shipping lines (ocean going) beralih dari JICT ke Terminal Petikemas (TPK) Koja, NPCT 1, dan Pelabuhan Jakarta. Dan sekarang jika ada shipping lines yang tidak kembali ke JICT, itu pilihan mereka terkait pelayanan dan kepastian tidak adanya konflik,” katanya.

Yukki mengungkapkan, atas kejadian ini diharapkan pelayanan pelabuhan Tanjung Priok bisa tetap dipertahankan. Sebab, jika kejadian seperti ini terjadi lagi akan sangat memengaruhi arus ekspor-impor.

Terlebih, lanjut dia, traffic arus bongkar muat di terminal petikemas akan meningkat menjelang akhir tahun. Peningkatan traffic itu seiring kenaikan permintaan ekspor terutama di akhir tahun.

“Sebagai ilustrasi, pada akhir tahun biasanya terjadi kenaikan ekspor ke Eropa dan Amerika terutama untuk baju hangat dan produk lainnya. Ini siklus tahunan, biasanya akhir tahun justru terjadi kenaikan arus barang ekspor,” jelasnya.

Perlu diketahui, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memerintahkan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dan Kantor Syahbandar Pelabuhan Utama Tanjung Priok menyelesaikan kemelut JICT, serta menyiapkan tiga opsi antisipasi terkait aksi mogok para pekerja JICT pada 3-10 Agustus 2017 lalu.

“Layanan di pelabuhan tidak boleh terganggu, karena itu mesti ada langkah konkret untuk menjaminnya (contigency plan),” kata Budi, beberapa waktu lalu.

Berdasarkan instruksi tersebut, Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok menunjuk sejumlah terminal petikemas untuk pengalihan layanan dari JICT, antara lain TPK Koja, NPCT 1, dan Pelabuhan Jakarta.

TPK Koja diminta untuk menangani dan memastikan atas kegiataan arus barang berjalan dengan lancar di Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Surat OP no: UM.002/17/18/OP.TPK/17. (viva.co.id/ac)

Hutchison: proses perpanjangan kontrak JICT transparan & sesuai ketentuan

Hutchison Ports dan PT Pelindo II mengumumkan selama 18 tahun bermitra sejak 1999 telah melakukan investasi lebih dari 330 juta dolar AS atau sekitar Rp4,4 triliun dalam bentuk peralatan baru, teknologi dan infrastruktur pendukung lainnya di PT Jakarta International Container Terminal (JICT).

“Berkat investasi tersebut, JICT berubah menjadi terminal petikemas terbaik di Indonesia maupun di Asia,” kata Chief Executive Officer PT Hutchison Port Indonesia (HPI), Rianti Ang dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (11/8).

Rianti Ang juga menyampaikan pihaknya kecewa terhadap aksi industrial yang dilakukan oleh Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal (JICT) baru-baru ini. “Akibat mogok kerja selama lima hari, pengoperasian terminal petikemas JICT terhenti, ” katanya.

Padahal, lanjutnya, sebagai mitra PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II pihaknya berhasil mengubah JICT menjadi terminal petikemas kelas dunia. JICT juga telah memberikan peningkatan yang sangat signifikan dalam hal kesejahteraan karyawannya.

“Karena itu, kami sangat percaya kepada manajemen JICT untuk menyelesaikan insiden yang sangat disayangkan ini melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan ketenagakerjaan,” katanya.

Meski begitu, dia menilai kejadian industrial itu terjadi tidak sampai mengganggu kegiatan operasi dan pelayanan pelanggan JICT di Pelabuhan Tanjung Priok.

Mengenai perpanjangan kerja sama antara JICT, Hutchison Ports and PT Pelindo II, Hutchison Ports berpendapat bahwa proses tersebut telah dilaksanakan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.

“Perpanjangan kontrak dilakukan untuk meningkatkan kapasitas JICT dan mendukung visi pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur pelabuhan di Indonesia,” ujarnya.

Tetap berkomitmen

Sebagai investor yang telah lama di Indonesia, ke depan Hutchison Ports, menegaskan tetap berkomitmen untuk terus melanjutkan keterlibatannya di Indonesia.

Hutchison Ports menilai bahwa apa yang terjadi di JICT tidak dapat disamaratakan atau digeneralisasi sebagai suatu kondisi yang mencerminkan keadaan di Indonesia.

Hutchison Ports tetap yakin bahwa Pemerintah Indonesia akan secara serius menyelesaikan persoalan yang merusak citra Indonesia di dunia internasional.

“Kami juga ingin menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia, Pelindo II dan direksi JICT atas dukungan dan kerja sama selama berlangsungnya aksi industrial yang dilakukan oleh pekerja JICT,” katanya.

PT JICT merupakan perusahaan afiliasi perseroan yang didirikan pada tahun 1999. Sahamnya mayoritas dimiliki Hutchison Port Holding Group (HPH Group) sebesar 51 persen, sisanya 48,9 persen PT Pelindo II dan 0,1 persen dimiliki Koperasi Pegawai Maritim.

Bidang usaha PT JICT adalah pelayanan bongkar muat petikemas baik ekspor maupun impor di Pelabuhan Tanjung Priok.

Pada awal berdirinya, PT JICT mampu menangani 1,8 juta TEUs dan meningkat hingga 2,4 juta TEUs pada akhir 2007.

Dengan lingkup operasional dan kapasitas yang ada, PT JICT merupakan terminal petikemas terbesar dan tersibuk di Indonesia.

Dengan penambahan dermaga sepanjang 552 m dan lapangan penumpukan seluas 3,5 Ha, kini PT JICT mampu melayani arus petikemas melalui Pelabuhan Tanjung Priok hingga tiga juta TEUs per tahun.

sumber: republika/antara

Direct call dari Priok terus meningkat, transhipment via Singapura anjlok 15%

Tren perdagangan ekspor Indonesia via transit di Singapura (transhipment) terus mengalami penurunan dan hal tersebut diakui Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan Kasan Muhri sebagai hal baik.

JAKARTA (alfijakarta): “Karena ketergantungan ekspor kita transit melalui Singapura turun,” ujar Kasan kepada wartawan saat ditemui di gedung Kementerian Perdagangan, Rabu (26/7).

Ia mengatakan, penurunan ekspor yang terjadi ke Singapura hampir 15 persen pada semester satu tahun 2017 ini. Hal tersebut dikarenakan membaiknya infrastruktur pelabuhan di tanah air.

Upaya pemerintah memperluas pelabuhan di tanah air seperti di Sumatera, Tanjung Priok di Jakarta dan pelabuhan lainnya diakui Kasan akan membuat Indonesia mampu melakukan ekspor langsung ke negara tujuan, tanpa menjadikan Singapura sebagai negara transit.

Hal tersebut tentunya akan membuat Indonesia memperoleh nilai ekspor yang lebih berkualitas. “Maka infrastruktur punya dampak lebih baik kepada ekspor,” katanya.

Ia menambahkan, pada 2005 ekspor non migas Indonesia ke Singapura sebesar 11 persen dengan nilai 7,1 miliar dolar AS. Sementara ekspor non migas pada semester satu 2017 ini sebesar 4,2 persen.

Diperkirakan, tren ini akan terus menurun dan bahkan menggeser posisi Singapura yang saat ini masuk di jajaran lima besar tujuan ekspor.

“Singapura turun sekali, tapi justru kita tidak risau. Dari tahun 2005 sampai tahun 2017 ketergantungan ekspor non migas kita ke Singapura terus berkurang,” kata Kasan.

Menurut Kasan, Singapura memegang porsi sekitar 15% pada 2005 dari total ekspor non migas Indonesia. Namun pada 2016 dan semester I-2017, persentasenya melorot hanya sekitar 6% dari total ekspor non migas Indonesia.

Lebih jauh kata Kasan, penurunan ekspor ke Singapura tersebut sebenarnya justru kabar baik bagi Indonesia. Turunnya ekspor ke negara tetangga tersebut terjadi karena ekspor langsung Indonesia (direct call) tanpa lewat Singapura (transit) semakin bertambah.

“Ini bagus, kaitannya dengan fungsi infrastruktur pelabuhan kita yang semakin diperbaharui,” ujarnya.

Seperti Tanjung Priok diperluas sehingga kapal-kapal besar bisa masuk, mengurangi transit feeder Jakarta-Singapura, atau direct export jauh lebih besar, ini sesuatu yang positif.

Dia menuturkan, ekspor Indonesia pada tahun 2005 ke Singapura memegang porsi 15% dari seluruh ekspor Indonesia dengan nilai US$ 7,1 miliar.

Rata-rata barang yang diekspor ke Singapura dikirimkan kembali ke negara tujuan akhir. Seperti Tanjung Priok diperluas sehingga kapal-kapal besar bisa masuk, mengurangi transit feeder Jakarta-Singapura, atau direct export jauh lebih besar, ini sesuatu yang positif.

Sementara untuk ekspor Indonesia ke Singapura tahun 2016 yakni sebesar US$ 9,34 miliar dengan porsi 7% dari keseluruhan ekspor non migas Indonesia.

Kemudian di periode Januari-Mei 2017 nilai ekspor Indonesia ke negara itu sebesar US$ 3,72 miliar dengan porsi 6% dari keseluruhan ekspor non migas.

Diungkapkannya, ekspor ke Singapura akan semakin turun jika pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia sudah terbangun, sehingga bisa langsung melakukan ekspor tanpa melewati negara tersebut.

“Kalau di ujung Sumatera sudah ada pelabuhan baru yang dibesarkan, kita bisa melupakan Singapura. Maksudnya kita bisa semakin banyak direct export,” ujar Kasan.

Pada tahun 2016 lalu, negara tujuan eskpor non migas Indonesia terbesar yakni China sebesar US$ 15,11 miliar, diikuti Amerika Serikat US$ 15,3 miliar, Jepang US$ 13,2 miliar, India US$ 9,93 miliar, dan Singapura US$ 9,34 miliar.

sumber: republika.co.id/beritamoneter.com