Arsip Kategori: Acara & Kegiatan

Kegiatan dan acara yang terkait pengurus dan perusahaan anggota asosiasi

‘Importir agar taati segala regulasi yang ada’

Badan Pengurus Daerah (BPD) Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) DKI Jakarta menunjuk Capt. H Subandi sebagai Ketua Umum BPD GINSI DKI Jakarta. Mengemban tugas untuk periode 2017-2022, Subandi bertanggung jawab untuk menjadikan wadah importir nasional untuk wilayah DKI Jakarta ini sebagai organisasi yang lebih solid ke depannya.

JAKARTA (alfijak); “BPD GINSI DKI Jakarta adalah sebuah organisasi yang menjadi wadah bersatunya para importir nasional yang berlokasi di DKI Jakarta dan sekitarnya.

Keberadaannya sangat penting mengingat semua produk dari luar negeri diimpor secara resmi oleh pengusaha-pengusaha yang bergabung menjadi anggota di GINSI.

Karenanya saya dan seluruh anggota Badan Pengurus Daerah (BPD) lainnya sangat bersemangat dan ingin segera menyambut kesempatan untuk memimpin GINSI menjadi organisasi yang lebih solid dalam membangun perekonomian negara,” kata Subandi, Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) GINSI DKI Jakarta dalam keterangan yang diterima, Rabu (6/12/2017).

Untuk itu, bertempat di Grand Ballroom Magnolia Grand Mercure Jakarta, GINSI mengukuhkan jajaran kepengurusan BPD GINSI DKI Jakarta sebagai salah satu upaya untuk menunjukkan kepada semua pihak yang berhubungan dengan perdagangan dan perindustrian bahwa para pelaku usaha impor memiliki wadah dalam bentuk organisasi.

Dengan pengukuhan jajaran Badan Pengurus Daerah (BPD) DKI Jakarta yang baru,  GINSI berharap bisa lebih berperan dalam mengatur keanggotaannya.Khususnya dalam hal edukasi dan pengimplementasian peraturan peraturan yang berlaku, sekaligus menjadi mitra dan kepanjangan tangan regulator.

“BPD GINSI DKI Jakarta akan lebih aktif menyelesaikan kendala yang dihadapi para importir yang berkaitan dengan ketidaktahuan importir terhadap regulasi yang ada. Hal ini untuk mendukung kelancaran arus barang di Tanjung Priok sebagaimana yang diharapkan pemerintah termasuk Presiden Jokowi,” jelas Subandi.

Selain itu, GINSI DKI Jakarta juga mengimbau kepada para importir agar bekerja secara profesional dan mentaati segala regulasi yang ada.

Subandi mengatakan, GINSI DKI Jakarta akan lebih sering melakukan sosialisasi kepada para importir yang tergabung dalam GINSI DKI Jakarta agar para anggota dapat mengupdate dan mengupgrade pengetahuan terkait perdagangan luar negeri terutama soal importasi.

Dengan pengukuhan ini pelaku usaha dapat selalu bersinergi dengan para stakeholder baik asosiasi kepelabuhanan, asosiasi komoditi perdagangan maupun pembuat kebijakan.

Sehingga fungsi dari BPD GINSI ini dapat menjembatani para pelaku selaku usaha dalam mengimplentasikan peraturan peraturan yang berlaku dan juga sebagai mitra dan kepanjangan tangan regulator.

Dengan pengukuhan jajaran Badan Pengurus Daerah (BPD) DKI Jakarta yang baru, GINSI bisa lebih berperan mengimplementasian peraturan peraturan yang berlaku, sekaligus menjadi mitra dan kepanjangan tangan regulator.

Subandi berjanji, BPD GINSI DKI Jakarta akan lebih aktif menyelesaikan kendala yang dihadapi para importir yang berkaitan dengan ketidaktahuan importir terhadap regulasi yang ada.

“Hal ini untuk mendukung kelancaran arus barang di Tanjung Priok sebagaimana yang diharapkan pemerintah termasuk Presiden Jokowi,” jelas Capt. H Subandi.

Para pengurus BPD GINSI yang dikukuhkan Rabu malam oleh Sekjen GINSI Pusat Erwin Taufan antara lain Capt. Subandi Ketua Umum, c Wakil Ketua III Bidang Pelabuhan dan Bandara, Ius Adung Tajudin Bendahara, Hari Notosuprapto Wakil Ketua I Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Zulfahmi Sekretaris, Alamsjah Wakil Ketua III Bidang Perdagangan dan Perbankan.

Dengan pengukuhan pengurus baru, diharapkan dapat selalu bersinergi dengan para stakeholder baik asosiasi kepelabuhanan, asosiasi komoditi perdagangan maupun pembuat kebijakan, sehingga fungsi dari BPD GINSI ini dapat menjembatani para pelaku selaku usaha dalam mengimplentasikan peraturan peraturan yang berlaku dan juga sebagai mitra dan kepanjangan tangan regulator atau pemerintah.

Pangkas biaya logistik

Perbandingan biaya logistik terhadap gross domestic product (GDP) Indonesia berpeluang bisa dikurangi rata-rata lebih dari 10% setiap tahunnya dengan cara adanya transparansi terhadap proses dan tender kegiatan jasa logistik swasta yang beroperasi di Indonesia sesuai dengan prinsip Trade Facilitation Agrement (TFA) yang telah diratifikasi sejumlah negara di dunia.

Pengamat Kemaritiman dan Logistik dari Indonesian Maritime, Logistics & Transportation Watch (IMLOW), Achmad Ridwan Tento mengatakan saat ini perbandingan biaya logistik terhadap GDP Indonesia sekitar 23% dan pada 2018 pemerintah menargetkan turun menjadi 21%.

“Penurunan biaya logistik nasional itu semesti bisa lebih besar lagi jika ada transparansi terhadap proses tender atau lelang kegiatan logistik dari seluruh perusahaan swasta khususnya yang berstatus terbuka (Tbk).

'Tindak tegas penghambat beleid relokasi peti kemas'
‘Tindak tegas penghambat beleid relokasi peti kemas’

Pemerintah Indonesia sudah semestinya membuat regulasi untuk mewujudkan transparansi logistik sebab ada peluang kita untuk memangkas biaya logistik itu lebih cepat,” ujarnya kepada Bisnis.com, Kamis (7/12/2017).

Achmad Ridwan mengatakan transparansi merupakan salah satu pilar utama dalam Trade Facilitation Agrement (TFA) yang memberikan jaminan kepada negara yang meratifikasinya bahwa biaya logistik di negara tersebut akan turun lebih dari 10% per tahun, bahkan TFA menyebutnya di kisaran 14%-17,5%.

Oleh karena itu, imbuhnya, penurunan biaya logistik sulit tercapai sesuai yang diharapkan apabila transparasi bisnis bidang ini tidak diaplikasikan.

“ Walaupun Indonesia belum meratifikasi TFA, akan tetapi sebaiknya prinsip transparansi tersebut dapat diterapkan ke dalam pengadaan jasa logistik oleh pihak swasta, karena dengan prinsip ini biaya logistik menjadi lebih efisien,” tuturnya.

Ridwan menyebutkan jasa logistik yang digunakan oleh consigne atau pemilik barang selama ini meliputi seluruh kegiatan yang dibutuhkan dari mulai pengiriman sampai dengan barang tersebut sampai ke gudang miliknya,mulai dari penanganan di pelabuhan (port handling), transportation (delivery), warehousing (pergudangan) maupun pengurusan dokumen (document clearance).

Dia mengatakan tender atau lelang pada sebuah pengadaan barang/jasa adalah bentuk transparansi didalam sebuah proses. Untuk instansi pemerintah, kementerian/lembaga maupun BUMN/BUMD saat ini sudah melaksanakan proses tender/lelang untuk setiap pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkanya, termasuk di bidang logsitik.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden No:54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang sudah dilakukan empat kali perubahan.

“Akan tetapi belum berlaku untuk sektor swasta dimana untuk pengadaan jasa logistik masih menggunakan metode tertutup berupa penunjukkan langsung,” paparnya.

Ridwan yang pernah menjabat Sekjen BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) juga menyatakan, untuk kegiatan logistik yang berhubungan dengan ekspor maupun impor di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta hingga kini didominasi oleh perusahaan dengan kategori jalur prioritas.

Dari 100% kegiatan ekspor/impor Indonesia saat ini, kata dia, sebanyak 65%-70% nya berada di pelabuhan Tanjung Priok, dan dari jumlah itu aktivitas terbesar (lebih dari 70%) dilakukan oleh perusahaan yang mendapatkan jalur prioritas yang sebagian besar adalah perusahaan terbuka (Tbk).

“Dari data yang kami dapat, perusahaan yang mendapat fasilitas jalur prioritas dari Ditjen Bea dan Cukai ada sekitar 100 perusahaan. Sehingga tentunya perusaahaan jalur prioritas tersebutl yang mendominasi kontribusi dalam perhitungan biaya logistik di Indonesia.

Namun, disayangkan, dari sekian banyak perusahaan tersebut tidak melakukan tender/lelang terbuka yang transparan didalam mendapatkan sub kontraktor jasa logistik yang dibutuhkan,” ujarnya.

Berdasarkan kajian Imlow, imbuhnya, pentingnya transparansi dalam kegiatan jasa logistik supaya segala perhitungan menjadi akuntable dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan transparansi maka segala sesuatunya menjadi terpercaya, dan hal ini penting terutama bagi perusahaan yang bersatus terbuka karena kepercayaan investor di bursa saham dapat terjaga. (tribunnews.com/poskotanews.com/bisnis.com/ac)

DKI jadi sampel studi logistik perkotaan ALFI-UGM

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) dan Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada (Pustral-UGM) bekerja sama untuk meninjau penerapan konsep logistik perkotaan di Indonesia.

JAKARTA (alfijak): Ketua DPP ALFI/ILFA Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan ada lima kota terpilih sebagai objek penelitiannya yaitu Medan, Jakarta, Yogyakarta, Denpasar, dan Makassar. Lokasi dipilih berdasarkan kompleksitas logistik dan geografis.

“Melalui kemitraan ini, kami berharap dapat mensinergikan peran industri, perguruan tinggi dan pemerintah dalam membangun logistik perkotaan yang tidak hanya efektif dan efisien, tapi juga ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sementara kami fokus di lima kota,” kata Yukki di Jakarta, Senin (13/11) seperti dikutip dari Beritasatu.com.

Yukki mengatakan bahwa industri logistik dalam negeri saat ini menghadapi berbagai masalah mendesak untuk dipecahkan. Seperti, daerah perkotaan terbatas sebagai daerah aktivitas, kemacetan, persaingan ruang antara transportasi penumpang dan barang, dan fasilitas terbatas untuk konsolidasi dan dekonsolidasi barang.

“Tantangan masa depan logistik perkotaan adalah bagaimana kerjasama pemerintah, akademisi dan industri bekerja sama dalam merancang dan mengelola pengiriman dan penerimaan barang dari kota-kota yang mampu menyesuaikan permintaan konsumen,” tambah Yukki yang kini juga Ketua Federasi ASEAN Asosiasi Forwarder (AFFA).

Hadir pada kesempatan yang sama, Direktur Institut ALFI Iman Gandi menjelaskan beberapa tantangan yang dihadapi oleh industri logistik saat ini karena masalah kemacetan dimana truk transportasi logistik menyumbang kemacetan 25-30%.

Selain itu, zona parkir dan bongkar muat akan memotong bodi jalan sehingga bisa menimbulkan kemacetan yang berlebihan.

Tantangan selanjutnya, lanjut Iman, ada kenaikan kelas menengah ke bawah ke kelas menengah ke atas hampir 60%.

“Dengan meningkatnya kelas menengah di Indonesia dan meningkatnya popularitas perangkat mobile, menjadikan Indonesia sebagai pasar tercepat dan terbesar di ASEAN. Peringkat Pasar EC Indonesia mencapai 1.682 USD dengan rating CAGR mencapai 44,4% yang meningkat menjadi 37,0% pada tahun 2016,” dia menambahkan. (infologistic.id/ac)

Harga barang impor mahal karena ongkos logistik tinggi

Biaya logistik yang sangat mahal untuk impor melalui kapal laut tetap menjadi sorotan para pengurus Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (Ginsi).

JAKARTA (infolog): Karena sampai kini, ongkos logistik di Indonesia jauh lebih mahal dibandingkan negara lain seperti Singapura dan Malaysia.

Di Indonesia, importir harus mengeluarkan ongkos logistik antara 30 persen hingga 36 persen dari total nilai barang, sedangkan di Singapura hanya 16 persen dan Malaysia 17 persen.

Dengan ongkos logistik yang masih tinggi itu, membuat harga barang impor di Indonesia sangat mahal.

Karena, importir memasukkan seluruh biaya logistik itu termasuk pengeluaran yang dibebankan kepada harga jual.

“Sekecil apapun pengeluaran logistik akan kami catat sebagai pengeluaran. Jelas, itu akan membuat harga barang akan menjadi mahal,” ujar Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Ginsi, Anton Sihombing di Surabaya, Senin(13/11).

Kedatangan Anton Sihombing dan pengurus BPP Ginsi untuk melantik Ketua BPD Ginsi Jatim, Romzi Abdullah Abdat yang akan digelar hari ini, Selasa (14/11) di Hotel Shangri-la Surabaya.

Dikatakannya, masalah ongkos logistik di pelabuhan terutama sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan di mana, pengelola pelabuhan dalam menentukan tarif harus melibatkan asosiasi importir, karena yang terlibat itu di antara mereka.

Namun kedua belah pihak tidak boleh saling ngotot untuk mempertahankan ego, namun saling berkoordinasi agar keduanya sama-sama diuntungkan.

Ditambahkan Ketua BPD Ginsi DKI Jakarta, Subandi, sebenarnya ongkos logistik di Indonesia untuk impor itu bukan hanya yang resmi ditetapkan pemerintah dan pengelola jasa kepelabuhanan.

Namun ada ongkos-ongkos lain di luar itu yang terkadang memberatkan importir. Bahkan, ada perusahaan pelayaran yang menerapkan sistem adanya uang jaminan.

Uang jaminan ini terkadang dikembalikan dengan tidak utuh kepada importir dengan alasan harus menanggung biaya kerusakan kontainer yang sudah disewa importir.

“Bahkan terkadang kita harus nambah uang lagi karena uang jaminan itu habis untuk membayar kerugian ini itu. Dan apapun pengeluaran itu, jelas akan kami masukkan pada pengeluaran ongkos logistik. Dan jelas ini akan berpengaruh pada harga jual nantinya karena jatuhnya harga produk impor sangat mahal akibat ongkos logistik yang mahal,” jelas Subandi.

Sehingga ke depan, Ginsi akan menghadap pemerintah untuk mengkritisi masalah ini.

Para pakar-pakar yang ada di Ginsi nantinya akan memberikan solusi bagaimana seharusnya ongkos logistik ini bisa ditekan namun tetap menguntungkan pengelola pelabuhan dan importir.

“Karena akibat hal ini, banyak importir yang gulung tikar. Bahkan importir produsen banyak yang tiarap dulu, mereka berhenti impor bahan baku misalnya karena mahalnya logistik. Tidak mengherankan banyak importir produsen yang beralih menjadi importir umum, mengimpor bahan jadi,” jelas Subandi.

Ketua BPD Ginsi Jatim, Romzi Abdullah Abdat pun nantinya akan meminta para anggota Ginsi di Jatim yang berjumlah 3 ribu orang itu agar bisa menekan ongkos logistik yang cukup mahal itu.

Salah satunya adalah melengkapi dokumen-dokumen impor ketika hendak mendatangkan barang dari luar negeri.

Sehingga, ketika barang itu tiba di pelabuhan, dokumen bisa langsung diserahkan dan barang bisa keluar dengan cepat tanpa harus menginap lama di pelabuhan.

“Karena menginap lama di pelabuhan bisa menambah beban biaya logistik,” tukasnya. (duta.co/id)

Untuk bisa berkembang dry port perlu dukungan pemilik barang

Dry port diyakini bisa menjadi solusi kemacetan di jalan sekaligus mempercepat proses pengeluaran atau masuknya petikemas ke kapal atau sebaliknya pemindahan petikemas keluar area pelabuhan dan dilakukan pemeriksaan kepabeanan di area dry port.

JAKARTA (alfijak); c, pengurus DPP Organda dalam diskusi “Evaluasi Kebijakan Pengembangan Dry Port” di Jakarta, Selasa (7/11/2017) mengatakan, pengembangan dry port di Indonesia perlu didukung dan dikembangkan khususnya sebagai solusi mengatasi kepadatan lalu lintas di Jabodetabek dan Pelabuhan Tanjung Priok saat ini.

“Barang-barang eskpor sudah diperiksa Bea Cukai Cikarang Dry Port dan dikirim ke Pelabuhan Tanjung Priok sudah beres. Petikemas bisa langsung masuk kapal dan dikapalkan ke negara tujuan. Sebaliknya, untuk komoditas impor, barang langsung dikeluarkan dari pelabuhan dan diperiksa di area dry port,” kata Gani.

Menurutnya, dry port juga bisa mengintegrasikan kawasan industri bahkan yang bisa dilalui jalur kereta api (KA), truk atau moda angkutan lainnya.

Untuk meningkatkan efisiensi logistik nasional, maka sektor transportasi serta pemeriksaan kepabeanan di Indonesia harus cepat, tepat dan akurat.

“Dengan begitu, akan memudahkan proses masuknya bahan baku ke industri serta proses ekspor produk industri seperti di Bekasi atau Tangerang. Dengan layanan yang cepat dan tepat, maka proses ekspor-impor nasional lebih cepat, biaya bisa ditekan dan akhirnya meningkatkan daya saing nasional,” jelas Gani.

Pendapat sama juga disampikan Robby Toni, wakil dari Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dalam diskusi tersebut.

“Pengembangan dry port di Indonesia akan lebih baik jika mampu mengintegrasikan berbagai moda transportasi, seperti KA, truk, bila perlu angkutan sungai. Selain itu, dry port harus dekat dengan kawasan industri serta area penumpukan petikemas,” kata Tonny serius, kepada awak media.

Dry port itu bagus, papar Tonny. Tapi kalau saat ini hanya ada beberapa dry port yang eksis, salah satunya Cikarang Dry Port.

Dia juga dinilai mempunyai peluang untuk berkembang lagi. Oleh karena itu, masalah itu yang harus dicarikan penyebabnya.

“Apa sebabnya dry port kurang berkembang? Kalah bersaing atau memang tidak didukung komoditas barang yang ditangani,” tanya pejabat Bea Cukai itu lagi. (industry.co.id/ac)

Kebutuhan truk logistik di Priok semakin besar

UD Trucks melakukan seremoni menyerahkan unit Quester GWE 280 sebanyak 55 unit kepada PT Kaluku Maritima Utama di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (26/10) lalu.

JAKARTA (alfijak): Valery Muyard, Presiden Direktur UD Trucks Indonesia menuturkan pihaknya melihat kebutuhan logistik melalui pelabuhan ini sangat besar, terlebih dengan desain New Priok yang dibangun membuat potensi pasar logistik semakin ramai.

“Sudah jelas bahwa kebutuhan sarana angkutan akan semakin meningkat, dan potensi inilah yang diambil oleh partner kami, PT Kaluku Maritima Utama,” jelas Valery, dalam keterangan resminya, Sabtu (28/10) lalu.

Sebagai informasi, dibangunnya pelabuhan-pelabuhan besar akan menjadi salah satu magnet singgahnya kapal-kapal raksasa di Indonesia.

Salah satunya Pelabuhan Kalibaru atau yang lebih dikenal dengan New Priok yang diperuntukkan untuk jalur pelayaran dengan kedalaman 20 meter, sehingga bisa menampung kapal bermuatan hingga 18.000 TEUs.

Pelabuhan tersebut sudah lama digadang-gadang sebagai pesaing Singapura.

PT Kaluku Maritima Utama sebagai perusahaan bongkar muat yang telah berdiri sejak 1997, dengan nama brand pertama adalah PT Kaluku, telah mempercayakan lini produk UD Trucks sebagai armadanya, dan UD Trucks Legacy CWA 260HT menjadi unit pertama yang dibelinya.

Lewat unit inilah maka berdirilah PT Kaluku Transport Utama yang menjadi sarana transportasi guna mendukung kegiatan bongkar muat PT Kaluku Maritima Utama di Pelabuhan Tanjung Priok dermaga 201, 202, serta 203, dan membuat mereka yakin untuk menekuni bisnis tersebut dengan lebih serius lagi.

PT Kaluku Transport Utama berupaya menjawab permasalahan biaya logistik yang cukup tinggi dan waktu tunggu (dwelling time) yang cukup lama, dengan memberikan pelayanan ‘One Stop Logistic Service’ kepada semua pelanggan.

Menurut Epyardi Asda, Komisaris PT Kaluku Maritima Utama, keperluan dalam pengadaan transportasi yang prima guna menghadapi tantangan yang cukup berat agar dapat tumbuh dan berkembang sebagai perusahaan logistik, menjadikan UD Trucks Quester diklaim sebagai pilihan yang tepat bagi perusahaannya.

“Ini terlihat dari ketangguhan, keunggulan serta daya tahan produk yang jauh lebih baik, teknisi yang cepat mengatasi kebutuhan spare parts, dan customer service UD Trucks yang ramah dan sangat membantu komunikasi dengan perusahaan kami,” cetus Epyardi.

Disisi lain, Winarto Martono, Chief Operating Officer Astra UD Trucks Sales Operations, mengatakan selain didukung produk yang baik, tentunya tenaga ahli yang profesional seperti pelayanan dari mitra UD Trucks yakni Astra International UD Trucks pun menjadi solusi yang sangat efektif dalam membantu mereka.

“Kami percaya melalui UD Trucks Quester ini, upaya untuk menjangkau para pelaku bisnis dan memperluas kebutuhan akan pasar logistik di Indonesia merupakan solusi yang sangat tepat,” pungkas Winarto. (gatra.com/ac)

ALFI & EDII sepakat kembangkan edukasi & kompetensi logistik

Berbagai macam pilihan karir membutuhkan tenaga terampil di masing-masing bidang. Salah satunya dunia industri, penting bagi Sumber Daya Manusia (SDM) di dalamnya untuk memahami ilmu logistik. Logistik merupakan ilmu seni dan ilmu barang serta jasa kepada manusia di dalam dunia industri dan manufaktur.

JAKARTA (infolog): Perkembangan ekonomi digital dan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) menuntut setiap anak muda memahami bidangnya.

Pendidikan di dalam dunia logistik dinilai sangat penting, khususnya bagi para pelaku usaha yang bergerak di bidang ini.

PT Electronic Data Interchange Indonesia (EDII) dan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengembangkan pendidikan di bidang logistik untuk meningkatkan kompetensi para pelaku usaha.

Logistik merupakan proses pengelolaan yang strategis terhadap pemindahan dan penyimpanan barang, suku cadang dan barang jadi dari para supplier diantara fasilitas-fasilitas organisasi dan kepada para pelanggan.

Tujuan logistik sendiri adalah untuk menyampaikan barang jadi dan bermacam-macam material dalam jumlah tepat pada waktu dibutuhkan.

Selain itu juga mendistribusikan barang atau jasa dalam keadaan yang dapat dipakai, ke lokasi yang dibutuhkan dan dengan total biaya yang terendah

“Kerja sama ini untuk meningkatkan efektivitas dan kompetensi dari para pelaku usaha untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) khususnya dalam bidang logistik,” kata Direktur Utama EDII, E. Helmi Wantono, Sabtu (28/10).

Pengembangan kompetensi sumber daya manusia dilakukan di bidang freight forwarder, logistik dan supply chain management, dan e-commerce logistik. Kesepakatn itu tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU).

“Dengan paham dunia logistik drngan baik, maka bisa meningkatkan efektivitas organisasi dan kompetensi pekerja dalam upaya mendukung kemajuan Indonesia di dalam persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA),” paparnya.

Kemajuan di bidang logistik, memiliki peran strategis di tengah semangat pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur.

Sebab keberhasilan pembangunan tidak lepas dari peran serta aktif sektor infrastruktur dan transportasi sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik pertahanan, dan keamanan.

Sebelumnya, dalam Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi  menegaskan SDM logistik Indonesia termasuk agak tertinggal di Asia Tenggara sementara pertumbuhan industri logistiknya termasuk yang tertinggi.

“Kita sangat kekurangan SDM yang berkualitas untuk bidang logistik, karena itu kami (ALFI) gencar menyuarakan perlunya edukasi dan kompetensi bidang logistik ke masyarakat,” tutur Yukki. (jawapos.com/ac)

 

PIBT terbukti berdampak positif bagi industri

Tiga bulan sudah sejak program Penertiban Impor Berisiko Tinggi (PIBT) dideklarasikan oleh Bea Cukai, Polri, TNI, Menko Perekonomian, PPATK, Kejaksanaan, KPK, KSP, dan Ditjen Pajak.

JAKARTA (alfijak); Berbagai hasil positif telah nampak, mulai dari peningkatan kepatuhan importir hingga peningkatan pertumbuhan industri lokal.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi mengapresiasi seluruh instansi yang berperan aktif dalam program tersebut.

“Kami menyampaikan terima kasih atas komitmen dan dukungan pimpinan dan seluruh jajaran K/L dalam pelaksanaan program PIBT ini. Sinergi yang melibatkan K/L dan instansi penegak hukum ini merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam melakukan pembenahan di sektor perdagangan internasional yang sangat vital bagi perekonomian nasional,” ujar Heru, belum lama ini.

Heru menjelaskan, sinergi antara Bea Cukai dengan instansi penegak hukum di level pusat telah ditindaklanjuti pada level operasional di daerah, dengan koordinasi secara intensif, khususnya dengan jajaran POLRI, TNI, dan Kejaksaan untuk melaksanakan sinergi pengawasan dalam rangka program PIBT.

“Kami juga melibatkan KPK untuk melakukan asistensi dan supervisi pelaksanaan program ini, yang difokuskan pada pembenahan tata kelola pelabuhan dan penguatan integritas. Di pelabuhan Tanjung Emas, Tanjung Perak, Batam, dan beberapa tempat lainnya, KPK telah melihat adanya tren positif yang perlu dijaga keberlanjutannya,” kata Heru.

Kementerian Keuangan, khususnya Pajak dan Bea Cukai, juga bersinergi dengan PPATK sehingga pengawasan tidak hanya terbatas pada fisik barang dan dokumen impor, namun juga menyentuh arus uang (follow the money), sehingga pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi lebih efektif.

Tak hanya itu, koordinasi dengan K/L terkait, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta Kementerian Perindustrian, diakui Heru dilakukan secara intensif untuk mengatasi permasalahan perizinan impor.

“Atas upaya tersebut, kami berterima kasih kepada K/L di bawah koordinasi Kemenko Bidang Perekonomian atas pembenahan (simplifikasi) perizinan impor, melalui penetapan peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63/MDAG/PER/8/2017 dan Nomor 64/M-DAG/PER/8/2017 yang memberikan kemudahan bagi importasi produk besi baja dan produk tekstil khususnya bagi IKM,” tuturnya.

Terakhir, Heru juga mengungkapkan Bea Cukai melakukan engagement dengan pelaku usaha (asosiasi) untuk mengkomunikasikan dan mencarikan solusi atas permasalahan (excess) yang timbul terkait program PIBT.

“Pelaku usaha secara umum mendukung penuh program ini meskipun terdapat sejumlah kendala pada masa transisi, khususnya terkait dengan penyelesaian barang impor yang terkena ijin larangan dan pembatasan.

Kami juga melakukan pemantauan media massa (termasuk media sosial) terkait dengan respon dari perusahaan ekspedisi/forwarder yang secara umum telah menyesuaikan diri dengan ketentuan impor yang berlaku,” kata dia. (republika.co.id/ac)

ALFI dorong anggota garap e-commerce

Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan pesatnya perkembangan bisnis perdagangan online (e-commerce) menjadi tantangan berat bagi pebisnis logistik dan forwarding di Tanah Air.

Kerena itu, ALFI akan terus mendorong semua anggotanya terutama yang di daerah agar menyiapkan diri dan terus berbenah untuk segera masuk ke sistem perdagangan online.

“Kalau tidak secepatnya masuk bisnis digital, mereka hanya akan menjadi jago kandang. Sementara kandangnya saja sekarang sebagian sudah diambil orang,” kata Yukki di sela seminar bertema Peran dan Fungsi e-Commerce sebagai Media yang Mampu Menopang & Mendorong Bisnis Forwarding/Logistic Indonesia di Surabaya, Rabu (18/10).

Dijelaskan Yukki, dari 3.812 angggota ALFI di Indonesia baru sekitar 10% yang sudah masuk bisnis digital.

Ke depan akan terus didorong agar jumlah anggota yang masuk bisnis digital bertambah.

“Tahun depan kami harap bertambah jumlahnya menjadi 30-34%. Itu pun yang dari lokal juga bertambah, setidaknya 20%,” jelas dia.

Ketua DPW ALFI Jatim Henky Pratoko menyatakan, perubahan yang diakibatkan oleh era digital sudah tak terelakkan.

Dan sebetulnya digitalisasi di ranah perdagangan internasional ini bukan barang baru.

Sebagian anggota ALFI Jatim pun sudah mulai mengalihkan dari perdagangan konvensional ke digital sejak beberapa tahun terakhir.

Namun demikian, dia berharap, era digital ini benar-benar bisa dimanfaatkan anggotanya.

“Kami ingin dengan 100 anggota ALFI Jatim bisa memanfaatkan perdagangan online yang terus tumbuh seperti sekarang,” kata dia. (beritasatu.com/ac)

BC ingatkan perlunya sertifikat AEO

Authorized Economic Operator (AEO) merupakan operator ekonomi yang mendapat pengakuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sehingga mendapatkan perlakuan kepabeanan tertentu.

JAKARTA (alfijakarta): Saat ini, sertifikat AEO dinilai sangat perlu dimiliki setiap perusahaan logistik yang ingin berstandar internasional.

Pasalnya, kemudahan terintegrasi yang ditawarkan sistem AEO, selain memudahkan pelayanan transaksi ekspor dan impor, juga telah beradaptasi dengan teknologi yang terus berkembang, hingga jaminan supply chain ke konsumen.

Hal ini dibahas dalam forum “Sertifikasi Authorised Economic Operator dan Mitra Utama Kepabeanan (MITA)”, pada hari kedua pelaksanaan Jakarta International Logistic and Supply Expo (JILSE) Forum 2017.

Diungkapkan Direktur Teknis Kepabeanan Bea Cukai Fadjar Donny Tjahyadi, sebagai salah satu inisiatif dalam Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC), dengan pengembangan program kepatuhan pengguna jasa yang terintegrasi, Bea Cukai merencanakan menambah jumlah anggota AEO, yang saat ini terdiri dari 66 perusahaan menjadi 75 perusahaan, mengingat besarnya peran AEO dalam melancarkan arus barang dan mengurangi biaya logistik.

Fadjar Donny juga menjelaskan keuntungan yang didapatkan perusahaan anggota AEO. Selain intangible benefit, perusahaan AEO akan diakui di seluruh dunia sebagai perusahaan yang safe dan secure, serta sebagai mitra bisnis yang patuh dan taat dalam perdagangan internasional. Perusahaan AEO juga akan mendapatkan sepuluh tangible benefits.

Tangible benefits berupa penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan fisik yang minimal, penyederhanaan prosedur kepabeanan, pelayanan khusus dalam hal terjadi gangguan terhadap pergerakan pasokan logistik, pemberitahuan pendahuluan (prenotification), jaminan perusahaan, kemudahan pembayaran atas penyelesaian kewajiban kepabeanan dalam bentuk berkala, kemudahan pembongkaran dan/atau pemuatan, prioritas untuk diikutsertakan dalam program-program baru yang dirintis Bea Cukai, tersedianya client manager, serta layanan penyelesaian kepabeanan di luar jam kerja kantor pabean,” ujarnya.

Manajer AEO PT Scandinavian Tobacco Group Indonesia Dedi mengatakan perusahaan yang memproduksi cerutu, tembakau pipa, dan fine cut, yang mendapat sertifikasi AEO pada Oktober 2016, menjelaskan manfaat AEO.

Menurut dia, secara internal setelah menjadi AEO pihaknya merasa hubungan dengan Bea Cukai menjadi semakin harmonis, akses informasi dan komunikasi pun semakin mudah.

“Di perdagangan internasional, sebelum AEO kontainer ekspor kami dari Indonesia ke Eropa, selalu diinspeksi Bea Cukai setempat, hingga kami sering mengalami keterlambatan penerimaan dan terjadi penambahan biaya. Setelah AEO, masih dilakukan pemeriksaan, karena produk tembakau termasuk produk sensitif di Eropa, tapi hanya secara acak. Di tempat tujuan akhir pun semua kontainer ekspor dari Indonesia ke Eropa tidak diperiksa lagi karena sudah dapat sertifikat AEO,” katanya.

Untuk ke depannya, Dedi mengharapkan Bea Cukai Indonesia bisa menjalin kerja sama dengan Bea Cukai di negara lain, sehingga perusahaan dapat kepastian kemudahan operasional di negara mana pun.

Juga, kerja sama dengan kementerian atau lembaga lainnya, sehingga perusahaan dapat pengakuan, bukan hanya di Bea Cukai saja. (tempo.co/ac)