Arsip Kategori: Acara & Kegiatan

Kegiatan dan acara yang terkait pengurus dan perusahaan anggota asosiasi

Acara & Kegiatan

PANITIA AJAK PENGURUS, DEWAN PEMBINA DAN DEWAN KEHORMATAN HADIRI MUSWIL VI DPW ALFI JAKARTA

ALFIJAK – Panitia Pengarah Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-6 ALFI Jakarta mengundang seluruh jajaran Perngurus, Dewan Pembina dan Dewan Kehormatan untuk menghadiri Muswil yang akan digelar pada 11 Desember 2024 di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta, karena sesuai dengan AD ART ALFI/ILFA mereka berhak hadir sebagai peserta.

Pengurus, Dewan Pembina maupun Dewan Kehormatan adalah personal yang mewakili perusahaannya masing-masing sebagai anggota, maka dari itu Panitia Pengarah sangat berharap kehadiran mereka dalam Muswil tersebut, agar dapat dihasilkan program kerja, rekomendasi dan dewan pengurus yang akan datang yang lebih baik untuk kepengurusan ALFI Jakarta periode 2024-2029.

“Apalagi Muswil adalah forum tertinggi yang digelar lima tahun sekali juga untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban Kepengurusan DPW ALFI Jakarta periode 2019-2024, dimana dalam kepengurusan tersebut terdapat unsur Pengurus, Dewan Pembina dan Dewan Kehormatan,” kata Budi Wiyono, Sekretaris Panitia Pengarah Muswil DPW ALFI Jakarta ke-6 tahun 2024.

Sebelumnya, Ketua Steering Committee Muswil ALFI Jakarta ke 6, Herry Susanto mengemukakan untuk menyukseskan acara Muswil tersebut, pihaknya telah menetapkan sejumlah persyaratan sesuai ketentuan Anggaran Dasar (AD) ALFI/ILFA Pasal 13 ayat(1) huruf (b) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) ALFI pasal 22.

Pertama, untuk dapat menjadi Ketua Umum ALFI Provinsi Jakarta, yakni Pengurus Aktif dan memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) ALFI Jakarta (terbaru atau yang masa berlakunya hingga 31 Desember 2024).

Kedua, Calon Ketua Umum ALFI Jakarta wajib memiliki KTA Kadin DKI Jakarta lantaran ALFI Jakarta merupakan anggota luar biasa Kadin Jakarta.

Ketiga, peserta Muswil ke-6 ALFI Jakarta yang bisa mengikuti Muswil tersebut adalah anggota ALFI Jakarta yang aktif serta telah melunasi iuran keanggotaannya minimal hingga bulan Sept 2024.

Herry mengumumkan bahwa, SC Muswil ke 6 ALFI Provinsi Jakarta akan mulai secara resmi membuka pendaftaran Bakal Calon (Balon) Ketua Umum ALFI Jakarta periode 2024-2029 mulai tanggal 20 November 2024 s/d 4 Desember 2024, dan memverifikasinya terlebih dahulu sebelum ditetapkan sebagai Calon Ketua Umum ALFI Jakarta periode lima tahun mendatang.

Sedangkan untuk pendaftaran para peserta Muswil tersebut sudah dibuka saat ini hingga batas waktu (ditutup) pada 6 Desember 2024. Adapun bagi Peserta Muswil yang telah melakukan pendaftaran, akan dikirimkan link pengisian data untuk dibuatkan barcode sebagai Peserta.

Diharapkan peserta Muswil ke 6 ALFI Jakarta adalah Pimpinan Perusahaan. Namun apabila berhalangan hadir dapat diwakilkan kepada salah satu direksi perusahaan tersebut dengan melampirkan Surat Mandat. Begitu juga untuk Peninjau (1 orang), diperbolehkan hadir pada Muswil dengan menunjukkan surat mandat dari perusahaan tersebut.

“Semua persiapan hingga pelaksanaan kegiatan Muswil ALFI ke-6 ini telah terdigitalisasi dan verifikasi peserta Muswil nantinya di lokasi acara juga memakai sistem barcode,” ucap Herry, pada Rabu (13/11/2024).

Muswil ke 6 ALFI Provinsi Jakarta itu juga akan di isi rangkaian Seminar bertema ‘ALFI Jakarta Mendukung Digitalisasi Ekosistem Logistik Nasional Menuju Indonesia Emas Tahun 2024’, dengan menghadirkan berbagai Nara Sumber yang kompeten di bidangnya.

Selain itu akan mengundang stakehodelrs, instansi dan asosiasi terkait.

Saat dihubungi via telpon selulernya, Ketua Umum ALFI Jakarta periode 2024-2029, Adil Karim menyatakan, akan maju kembali untuk memimpin ALFI Provinsi Jakarta Periode 2024-2029.

“Saya berharap kegiatan Muswil ke 6 ini bisa berjalan lancar sebagai pesta demokrasi di kalangan pelaku usaha logistik anggota ALFI Jakarta.  [*]

Acara & Kegiatan

Menhub, Membuka FIATA-RAP Meeting dan Rapimnas ALFI 2024 di Bali

ALFIJAK – Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi membuka secara langsung Meeting International Federation of Freight Forwarders Associations -Regional Asia Pasifik (FIATA-RAP) yang juga berbarengan dengan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ALFI/ILFA di Nusa Dua, Bali pada, Kamis (11/7/2024).

Meeting FIATA-RAP bertema ‘The Future of Logistics Investment: ‘Navigating Towards Sustainability’ yang diikuti sekitar 400-an pengusaha logistik lokal maupun internasional itu dihadiri oleh Ketua Umum KADIN Indonesia Arsjad Rasjid, Presiden FIATA Turgut Erkeskin, Chairman FIATA Asia Pasifik Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Umum DPP ALFI Akbar Djohan, Perwakilan dari Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Bali.

Selain itu, hadir para perwakilan asosiasi antara lain: Indonesia National Shipowners Association (INSA), Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), Indonesia Shipping Agency Association (ISAA), Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI), Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo). Juga dihadiri Manajemen Pelindo Group.

Wakil Presiden Maruf Amin dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreativ, Sandiaga Uno menyampaikan sambutannya secara daring dan menyampaikan selamat atas terselenggaranya FIATA-RAP Meeting 2024.

Dalam sambutannya, Menhub menyampaikan bahwa Indonesia tidak hanya aktif di G20 tetapi juga di organisasi lain termasuk FIAT, dan Pemerintah Indonesia sangat bangga dengan hal tersebut.

“Logistik berperan krusial dalam distribusi barang. Sebab efisiensi logistik sangat penting dalam mendukung distribusi, termasuk dalam pengadaan barang dalam mendukung berbagai aktivitas pembangunan,” ujar Menhub.

Menhub juga berharap agat ALFI maupun FIATA dapat mendukung program toll laut melalui Logistik yang efisiensi di Indonesia.

Disisi lain, ujar Menhub, Pemerintah Indonesia sudah menerapkan Inapornet untuk mendukung efisiensi logistik tersebut.

“Saya apresiasi atas penyelenggaraan acara ini termasuk panel discuassion yang akan membahas berbagai tantangan dan peluang sektor logiatik,” ucap Menhub.

Sedangkan Presiden FIATA, Turgut Erkeskin, dalam sambutannya mengatakan saat ini ada 115 asosiasi diberbagai negara dunia dan ribuan perusahaan yang bergabung di FIATA.

Dia mengatakan, pandemi Covid-19, yang kemudian terjadinya konflik bebrapa negara di timur tengah telah berimbas pada aktivitas suply chain global, namun bisnis mulai pulih dan bahkan terus berkembang.

“Tetapi, FIATA betkomitmen untuk berperan membantu anggotanya dalam berusaha dan tetap survive,” ujar Turgut.

Dia juga menegaskan, bahwa FIATA Komitmen pada agenda green logistik di aeluruh negera didunia.

“Dalan pertemuan FIATA-RAP ini, para pemimpin industri, investor, maupun stakeholders di kawasan Asia Pasifik itu akan mendiskusikan masa depan investasi sektor logistik serta  keberlanjutan rantai pasok atau supply chain global,” jelas Turgut.

Potensi Market

Chairman FIATA-RAP 2024 Yukki Nugrahawan Hanafi, menyampaikan apresiasi pada semua pihak yang hadir mensoport terselenggaranya acara tersebut.

Dia juga mengajak semua pihak untuk berkolaborasi demi mewujudkan program green logistik.

Yukki mengatakan, dukungan yang kuat dari para pemerintah di kawasan Asia Pasifik sangat membantu untuk meningkatkan konektivitas para pelaku penyedia jasa logistik antara negara satu dengan negara lainnya.

“Pertemuan ini juga untuk mengeksplorasi potensi bisnis baru, baik melalui kemitraan strategis, investasi, pengelolaan aset, konsultasi pajak, maupun adopsi teknologi yang meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing,” jelas Yukki, dalam sambutannya.

Sedangkan, Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Akbar Djohan, mengemukakan potensi market logistik global (darat, laut dan udara) yang terus mengalami pertumbuhan, yakni rerata 4,4% pertahun.

“Bahkan pada tahun 2026, nilainya diperkirakan mencapai USD18,69 miliar,” ujar Akbar.

Ketum ALFI juga menyebutkan, di Asia Pasifik, Mordor Intelligence menyebut ukuran nilai pasar logistik dan forwarder mencapai USD3,55 triliun pada 2024, dan diperkirakan akan tumbuh mencapai USD 4,56 triliun pada 2029.

Dengan jumlah sekitar USD3,9 triliun, pasar logistik di kawasan Asia Pasifik menjadi yang terbesar secara global.

“Hal ini didorong meningkatnya permintaan dari sektor manufaktur dan perkiraan kembalinya penggunaan ruang dari sektor e-commerce,” jelasnya.

Akbar menyebutkan, sektor logistik di Indonesia, juga terus menunjukkan pertumbuhan yang positif, meskipun dihadapkan pada tantangan global.

Pada tahun 2023, kata dia, kontribusi sektor logistik terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai sekitar 5,5 persen, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 7 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan volume perdagangan, ekspansi infrastruktur, dan adopsi teknologi baru dalam manajemen rantai pasok.[*]

Acara & Kegiatan

Muswil ALFI DKI Digelar 5 Des 2019

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, siap menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) ke V, pada 5 Desember 2019 dengan mengambil tema Meningkatkan Peran ALFI/ILFA Dalam Mewujudkan Ekosistem di DKI Jakarta Guna Mengantisipasi Era Industri 4.0.

Muswil dalam rangka melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) itu merupakan perhelatan tertinggi seluruh anggota di organisasi tersebut untuk memilih Pengurus/Ketua DPW ALFI periode 2019-2024.

Seluruh perusahaan anggota DPW ALFI DKI dihimbau untuk menghadiri Muswil ke V tersebut, mengingat undangan ke masing-masing perusahaan anggota sudah disampaikan oleh sekretariat ALFI DKI.(redaksi)

Acara & Kegiatan

MTO Kawasan Asean & Peran ALFI

JAKARTA (Alfijak) Pemerintah RI perlu serius dan bersinergi dengan semua pihak agar implementasi Multimodal Transport Operator (MTO) di kawasan ASEAN, bisa lebih optimal dilaksanakan.

Wakil Ketua Umum DPP ALFI Bidang Udara, I Gusti Nyoman Rai, menyatakan ALFI siap mendukung fasilitasi dan implementasi MTO di Indonesia.

“Kesiapan itu termasuk menyusun percepatan rencana kerja implementasi dan memberikan masukan tekait revisi regulasi jika diperlukan,” ujarnya melalui keterangan pers DPP ALFI, Jumat (22/2/2018).

Dia mengatakan hal tersebut usai mengikuti Kegiatan Capacity Building Workshop in Multimodal Transport & ASEAN Facilitation Agreement on Multimodal Transport (AFAMT) Meeting, di Ho Chi Minh pada 18-22 Februari 2019.

ALFI merupakan anggota FIATA, yakni suatu organisasi dunia yang sudah menggunakan dokumen pengangkutan FIATA Multimodal Transport Bill of Lading yang disertai Syarat dan Ketentuan Pengangkutan (STC) yang telah berlaku global. FIATA adalah mitra badan PBB dalam pengembangan konvensi internasional terkait logistik dan transportasi.

Kegiatan Capacity Building Workshop in Multimodal Transport & ASEAN Facilitation Agreement on Multimodal Transport (AFAMT) Meeting ini adalah sebuah kegiatan lokakarya dan rapat AFAMT yang difasilitasi oleh Sekretariat ASEAN dan disponsori oleh ARISE+ yang ditujukan kepada perwakilan pemerintah anggota ASEAN dan industri Multimoda Transport yang diwakili oleh anggota AFFA.

AFFA diakui oleh sekretariat ASEAN dan ARISE+ sebagai Multimodal Transport Operator(MTO) di kawasan, sekaligus mitra ahli dari industri di dalam AFAMT.
Adapun Tujuan keseluruhan Lokakarya ini adalah untuk meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan, termasuk pejabat Pemerintah dan asosiasi industri, untuk secara efektif mengintegrasikan AFAMT dan transportasi multimoda yang lebih luas ke dalam perencanaan pembangunan nasional setiap negara anggota ASEAN, dengan harapan bisa mempecepat implementasinya.

Dalam kegiatan itu, teridentifikasi bahwa mayoritas negara di ASEAN menemukan permasalahan dalam implementasi AFAMT, antara lain; peraturan/Perundangan belum ada atau tidak disosialisasikan dengan baik kepada seluruh pemangku kepentingan, dan perlunya Capacity Building pemangku kepentingan, baik (pelaku industri) maupun regulator(pemerintah).

Minimnya Infrastruktur pendukung multimodal transport, dikarenakan investasi tinggi utk lokasi transit, sinkronisasi alat angkut antar negara (misal type dan ukuran trailer, standar emisi, berat per axle), maupun kongesti pelabuhan yang disebabkan rendahnya produktifitas operator juga disoroti dalam kegiatan tersebut.

Selain itu, persoalan lainnya yakni; tidak ada badan pemerintah yang kuat dalam memimpin proses implementasi, dan beragamnya “Liabilities Risk” MTO sehingga besaran limit dan cakupan resiko yang ditanggung oleh asuransi di setiap negara tidak sama.

Disamping itu, diperlukan, IT System untuk mengkontrol, monitor dan melakukan proses kepabeanan., dan menghindari ketergantungan terhadap satu jenis moda angkut (misal angkutan darat saja).

Hal lainnya, Pengakuan MTO oleh pemerintah (custom dan instansi lainnya) juga masih dipertanyakan. Kemudian, yang berkaitan dengan oengenaan pajak untuk “cargo in transit”, dimana ada negara yang memberlakukan pengenaan pajak bagi barang yg masuk kawasan pabean meskipun hanya transit.

Persoalan yang juga disoroti dalam kegiatan itu adalah tidak ada fasilitasi dari bea cukai untuk implementasi MTO, serta sikap Pemerintah yang melihat MTO antar negara lebih sebagai ancamandan bukan peluang untuk menciptakan daya saing kawasan ASEAN.

GANDENG ALFI

Paparan perwakilan pemerintah Indonesia dalam pertemuan ini telah mengusulkan rencana kerangka kerja guna mempercepat implementasi dari AFAMT di Indonesia. Dimana pemerintah indonesia akan menggandeng ALFI di dalam enam subyek yang tercakup dalam kerangka kerja hingga tahun 2023 tersebut.
Dalam rapat ini ARISE+ menyampaikan bahwa kondisi Indonesia cukup memprihatinkan, dimana Indonesia dilaporkan memiliki Sea Port charges & Airport charges tertinggi di kawasan.

Dalam kesempatan yang sama Wakil Ketua Umum DPP ALFI Bidang Hubungan Internasional & Capacity Development, Iman Gandi, menyampaikan bahwa dari 3.412 anggota ALFI di 34 provinsi, 60% masih tergolong usaha kecil (UKM) dengan aset kurang dari Rp 10 miliar.

Dengan komposisi anggota PMA 9 %, PMDN bergerak menangani multimoda transport logistik internasional 35 – 40 %, dan sisanya sekitar 60% menangani barang domestik dan umumnya tergolong UKM.

ALFI melihat perlunya sinkronisasi legislasi terkait Multimoda Trasport, dikarenakan Peraturan Pemerintah PP Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda tumpang tindih dengan Keputusan Menteri Perhubungan KM No. 10 Tahun 1988 tentang Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) yang terbit lebih dulu. Multimoda Transport hanya merupakan salah satu jenis jasa dari perusahaan JPT.

“Malah dengan adanya Peraturan Menteri Perhubungan PM No.49 Tahun 2017, menegaskan eksistensi anggota ALFI sebagai MTO,” ucap Iman (ri)

Acara & Kegiatan

ALFI DKI Tempati Gedung Baru

JAKARTA: Para pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta,meresmikan penempatan gedung baru, mulai hari ini, Kamis (21/2/2019) di wilayah Tanjung Priok Jakarta Utara.

Sebelumnya kantor asosiasi itu bertempat di perkantoran Yos Sudarso Megah No:A8 Tanjung Priok, kini berpindah ke Jalan Ende No 46 Tanjung Priok Jakarta Utara.

Ketua Pelaksana Peresmian Gedung Baru DPW ALFI DKI Jakarta, Fauzan mengatakan pihaknya mengajak semua anggota ALFI DKI mengapresiasi gedung baru ALFI DKI di jalan Ende 46 itu yang merupakan kerja nyata kepengurusan dan seluruh anggota ALFI.

Peresmian Gedung DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, di jalan Ende 46 pada Kamis (21/2) itu juga dihadiri Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Capt Hermanta, jajaran Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Kodim Jakut, Manajemen PT.Pelabuhan Indonesia II, Manajemen Pelabuhan Tanjung Priok.

Selain itu manajemen Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja, Terminal Mustika Alam Lestari MAL, dan manajemen PT.Graha Segara.

Juga dihadiri, Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), Indonesia National Shipowners Association (INSA) Jaya, Asosiasi Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara Indonesia (Aptesindo), Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (Asdeki), Asosiaso Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), serta pengurus dan perusahaan anggota ALFI dari sejumlah daerah.

Ketua DPW ALFI DKI Jakarta, Widijanto mengatakan, seluruh biaya pembangunan gedung ALFI DKI Jakarta di jalan Ende 46 itu berasal dari internal dan anggota asosiasi tersebut.

“Jadi ini gedung kita bersama, semua anggota ALFI DKI Jakarta. Kita harapkan dengan adanya gedung baru ini kinerja asosiasi terus bisa ditingkatkan,”ujar Widijanto.

Pada kesempatan itu juga dilakukan pemotongan nasi tumpeng yang dilakukan oleh pengurus DPW ALFI Jakarta yang diserahkan kepada Kepala Kantot OP Tanjung Priok Capt Hermanta.(ri)

Acara & Kegiatan, Legal & Regulasi

500 Eksportir belum manfaatkan fasilitas fiskal

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai melakukan pertemuan dengan para eksportir Indonesia. Tujuan pertemuan tersebut untuk mensosialisasikan fasilitas kepabeanan untuk meningkatkan ekspor dan investasi.

JAKARTA (alfijak): Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kushari Suprianto mengatakan, berdasarkan catatan Bea Cukai masih ada sekitar 500 eksportir yang melakukan aktivitas ekspor rutin belum menggunakan fasilitas kepabeanan.

“Berdasarkan catatan kami bapak dan ibu bagian dari 500 eksportir yang menurut kepabeanan ekspor rutin namun belum menggunakan fasilitas pemerintah dalam mendorong kegiatan ekspor,” ujar Kushari di Kantornya, Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Padahal, fasilitas ini diberikan oleh pemerintahan Jokowi-JK untuk meningkatkan nilai ekspor. Mengingat selama ini kegiatan perdagangan internasional banyak berperan memberikan nilai lebih terhadap transaksi perdagangan.

“Atas perintah Presiden bagaimana kita berikan sesuatu yang lebih kepada eksportir kita. Kita diminta juga mendata eksportir mana yang melakukan kegiatan ekspor impor dan memberikan devisa negara namun belum menggunakan fasilitas fiskal,” jelasnya.

Dalam kesempatan kali ini, pemerintah akan kembali menjelaskan fasilitas apa saja yang diperoleh pengusaha ketika melakukan ekspor.

Acara ini akan menghadirkan Direktur Perdagangan Luar Negeri Kementerian Keuangan Oke Nurwanto, Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai pembicara kunci.

“Tentu acara pagi ini adalah suatu acara yang beliau beliau banyak beriskusi. Jadi paling banyak menerima masukan kenapa bapak ibu belum menggunakan fasilitas ini maupun kendala di lapangan. Kebetulan pimpinan kita akan kumpul disini dan nantinya Bu Menteri Keuangan akan segera merapat,” tandasnya. (liputan6.com/ac)

Acara & Kegiatan, Legal & Regulasi, Peluang Usaha, Siapa Mengapa

RI masih butuh fasilitas GSP, Kadin tekankan win-win solution

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita melakukan terus melobi pemerintah Amerika Serikat (AS) supaya Indonesia tetap bisa menikmati fasilitas tarif yang lebih murah lewat skema generalized system of preferences (GSP).

JAKARTA (alfijak): Lewat keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (29/7/2018), Mendag bertemu dengan Perwakilan Dagang AS, Robert Lighthizer di kantornya di Washington DC, AS. Pertemuan itu merupakan agenda utama kunjungan kerja Mendag sejak awal pekan ini.

“Lighthizer sangat menghargai dan menyambut baik pendekatan pemerintah Indonesia untuk bekerja sama meningkatkan hubungan bilateral kedua negara sebagai mitra strategis. Kerja sama Indonesia AS diharapkan dapat meningkatkan nilai perdagangan kedua negara yang menurut kami masih sangat rendah dibanding potensi yang ada,” kata Mendag.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan total perdagangan Indonesia dan AS pada tahun lalu mencapai 25,91 miliar. Dari jumlah tersebut, ekspor Indonesia mencapai 17,79 miliar dolar AS dan impor Indonesia sebesar 8,12 miliar dolar AS.

Dengan demikian, Indonesia mengalami surplus terhadap Amerika 9,67 miliar dolar AS.

Dalam pertemuan itu, pria kelahiran Cirebon, Jawa Barat itu menyatakan, Indonesia akan meningkatkan ekspor produk-produk Indonesia yang potensial di pasar AS.

Selain itu, Indonesia juga siap membeli bahan baku dan barang modal AS yang tidak diproduksi di Indonesia

“Di dalam ketidakpastian ekonomi dunia saat ini, justru Indonesia proaktif memanfaatkan setiap peluang yang ada. Misalnya dengan mengadakan perundingan perdagangan maupun kerja sama bilateral yang lebih erat antara bisnis dan pemerintah seperti yang kita adakan di Washington DC ini,” ujar Mendag.

Mendag juga mengutarakan, berbagai isu hambatan perdagangan yang menjadi perhatian Indonesia seperti proses peninjauan ulang terhadap Indonesia sebagai negara penerima skema GSP dan pengecualian bagi Indonesia atas pengenaan kenaikan tarif impor produk besi baja dan aluminium AS.

“Permintaan mempertahankan GSP untuk Indonesia tersebut tidak hanya untuk kepentingan industri di Indonesia, tetapi juga juga untuk kepentingan industri di AS karena terkait proses produksi domestik mereka, jadi sebetulnya ini kerja sama win-win,” ujar Mantan Ketua DPP Partai Nasdem itu.

Indonesia masih memerlukan GSP untuk meningkatkan daya saing produk di pasar AS.

Produk-produk Indonesia yang selamaini menggunakan skema GSP AS antara lain karet, ban mobil,perlengkapan perkabelan kendaraan, emas, asam lemak, perhiasan logam, aluminium, sarung tangan, alat musik, pengeras suara, keyboard, dan baterai.

Di tahun 2017, produk Indonesia yang menggunakan skema GSP bernilai 1,9 miliar dolar AS.

Angka ini masih jauh di bawah negara-negara penerima GSP lainnya seperti India sebesar 5,6 miliar dolar AS, Thailand 4,2 miliar dolar AS, dan Brasil 2,5 miliar dolar AS.

“Proses peninjauan ulang saat ini tengah berlangsung, oleh karena itu kunjungan kali ini sangat tepat waktunya dan strategis dalam menegaskan kembali arti penting perdagangan kedua negara,” kata Mendag.

Dalam kunjungan kerja ke AS tersebut, Mendag juga menggalang dukungan berbagai kalangan bagi keterbukaan akses pasar Indonesia, seperti menemui asosiasi importir AS, asosiasi tekstil, AS, hingga anggota kongres AS.

Win-win

Pemerintah Amerika Serikat (AS) tunjukkan sinyal positif pasca melakukan pertemuan dengan Indonesia. Pertemuan tersebut terkait dengan pemberian klarifikasi dari Indonesia mengenai peninjauan generalized system of preferences (GSP).

Pertemuan dengan United States Trade Representative (USTR) hanya dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam ini dilakukan oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita. Sementara pengusaha yang ikut kunjungan lebih berfokus pada hubungan antar bisnis (Business to Business/B2B).

“Rombongan yang bertemu GSP hanya pemerintah, kalau pemerintah bilang pertemuan berlangsung positif,” ujar Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani kepada Kontan.co.id, Minggu (29/7).

Pihak swasta diungkapkan Shinta juga ikut membantu perundingan. Penguatan hubungan bisnis dengan pihak importir AS dilakukan mengingat fasilitas GSP juga akan menguntungkan importir.

Selain itu, Shinta juga mengungkapkan rencana pemerintah untuk membuka akses pasar Indonesia bagi AS. Meski begitu pasar di Indonesia dinilai tidak akan terganggu meski masuk barang dari AS.

“Kita mau kerja sama yang win-win, seperti tekstil kalau kita ekspor maka kita impor kapas dari AS karena kita tidak produksi kapas,” terang Shinta.

Meski telah adasinyal positif, keputusan terkait GSP masih menunggu. Pasalnya saat ini masih terus dilakukan proses peninjuan.

Fasilitas GSP merupakan hak veto dari pemerintah AS. Keputusan terkait GSP nantinya akan diputuskan oleh Presiden AS.

“Hasil pertemuan masih menunggu pastinya karena keputusan diambil oleh Presiden Trump,” ujar Direktur Pengamanan Perdagangan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Ditjen Daglu) Kementerian Perdagangan (Kemdag), Pradnyawati. (inews.id/kontan.co.id/ac)

 

Acara & Kegiatan

Importir agar segera cari alternatif dari dalam negeri

Penguatan dollar AS terhadap rupiah yang terus terjadi dinilai akan sangat berdampak pada pengusaha yang punya cost dollar AS namun pendapatannya dalam mata uang rupiah.

JAKARTA (alfijak): Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Rhenald Kasali mengatakan, pengusaha yang senang impor sedang dalam posisi yang kurang menguntungkan.

Oleh karena itu, mereka harus segera mencari alternatif dari dalam negeri.

“Mereka yang senang impor ini yang sedang celaka. Harus segera cari alternatif dari dalam negeri,” kata Rhenald saat peluncuran buku The Great Shifting di Rumah Perubahan, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (21/7/2018).

Rhenald memberi contoh dalam hal jasa inspeksi barang yang sejak lama dilakukan oleh perusahaan asal Perancis bernama SGS.

Perusahaan tersebut dinilai paling banyak menikmati hasil dari jasa inspeksi dan sertifikasi barang, di mana pembayarannya dilakukan dalam dollar AS.

Dari kondisi tersebut, Rhenald menilai pelaku usaha bisa mulai memanfaatkan jasa dari perusahaan serupa yang berasal dari dalam negeri.

Dengan begitu, pengeluaran atau cost perusahaan dilakukan dalam mata uang rupiah dan tidak membengkak akibat tren pelemahan rupiah.

“Kita punya dua BUMN yang besar dan sejumlah perusahaan swasta yang bagus. Ada Surveyor Indonesia dan Sucofindo, bayarannya itu rupiah. Total nilai market-nya itu bisa 2 sampai 3 miliar dollar AS itu,” kata Rhenald.

Dari satu contoh tersebut, terlihat bahwa pelaku usaha telah bergantung pada perusahaan asing karena untuk jasa pun harus impor.

Maka dari itu, Rhenald menyebut sekarang saatnya bagi perusahaan dengan cost dollar AS untuk mencari alternatif kegiatan usaha yang mengandalkan dari dalam negeri.

Rhenald sekaligus mendorong para pengusaha untuk melihat kesempatan dari momentum pelemahan rupiah. Jika bisa memanfaatkan kesempatan tersebut, bukan tidak mungkin usahanya akan berbalik dari yang terancam rugi menjadi untung.

“(Perusahaan) yang cost-nya dollar AS mulai berpikir untuk mencari alternatif dari dalam negeri, karena dari dalam negeri ada. Ada opportunity-nya lah, ancaman itu bagi pengusaha ada opportunity-nya,” ujar Rhenald. (kompas.com/ac)

Acara & Kegiatan, Bisnis Terkait, Kisah Sukses, Peluang Usaha, Rilis Media, Siapa Mengapa

IPC TPK ambil alih 2 terminal di Priok, DO online dijalankan

Pengelolaan dan operasional bongkar muat peti kemas di terminal 2 dan terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok, beralih ke PT IPC Terminal Peti Kemas (TPK)—anak usaha PT Pelindo II mulai 15 Juli 2018.

JAKARTA (lafijak) Mulyadi , General Manager PT.Pelindo II cabang Tanjung Priok, menyatakan langkah itu dalam rangka memberikan peningkatan pelayanan kepada para pengguna jasa di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

Selama ini, pengelolaan dan operasional terminal 2 dan terminal 3 Pelabuhan Priok dikendalikan oleh PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) yang juga merupakan anak usaha Pelindo II.

Terminal 3 Priok didominasi melayani bongkar muat peti kemas internasional dan sebagian kecil peti kemas domestik. Sedangkan di terminal 2 khusus melayani bongkar muat peti kemas domestik.

Namun, imbuhnya, mulai 15 Juli 2018 pengelolaan dan pengoperasian kedua terminal petikemas itu akan dilakukan oleh PT IPC Terminal Petikemas / IPC TPK) yang secara fokus mengoperasikan beberapa Terminal Petikemas dilingkungan Pelindo II.

“Ini merupakan pemisahan/spinoff terminal petikemas dari PTP ke IPCTPK,” ujarnya kepada Bisnis.com Sabtu (14/7/2018).

Mulyadi menambah pihaknya telah memberitahukan perubahaan pengelola Terminal 2 dan Terminal 2 tersebut kepada pengguna jasa melalui surat edaran urat nomor: Ps-02.01/13/tpk, tanggal 13 Juli 2018.

“Terima kasih atas dukungan dan kerjasama dari seluruh pihak yang selama ini telah terjalin dengan baik kiranya dapat dilanjutkan dan ditingkatkan pada masa mendatang,”ujarnya.

DO Online

Ada sepuluh terminal internasional pelabuhan yang sudah siapkan fasilifas layanan delivery order (DO) online sehingga baik shipping line maupun pemilik barang dapat memanfaatkan sistem DO Online yang dimiliki oleh terminal tersebut.

“Terhitung sejak diluncurkan Juni 2018 lalu, hingga saat ini data yang diterima untuk 10 terminal yang telah melakukan pelayanan menggunakan DO online sudah ada sebanyak 43,662 DO container release yang sudah diproses dan dilaporkan dari terminal ke Inaportnet,” kata Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Chandra Irawan di Jakarta, Sabtu (14/7/2018).

Seperti diketahui, DO Online pada Inaportnet 2.0 merupakan aplikasi dari pemerintah untuk memonitor setiap DO Online yang telah diterbitkan dan pergerakan barang di setiap pelabuhan yang sudah masuk dalam sistem.

Aplikasi DO online dapat digunakan baik untuk ekspor maupun impor.

Oleh karena itu, Chandra menuturkan, pemerintah mengharapkan agar peran serta pemangku kepentingan dan asosiasi untuk ikut mendorong anggotanya agar memanfaatkan dan mengimplementasikan DO Online ini.

Chandra mencontohkan, saat ini seperti yang telah dijalankan  di Pelabuhan Tanjung Priok terkait DO Online telah dimanfaatkan untuk melayani ekspor – impor.

Ada di lima terminal yaitu JICT, TPK Koja, NPCT1, PT MAL dan TO3 yang sistemnya sudah terkoneksi dengan shipping line (perusahaan pelayaran) dan cargo owner (pemilik barang) yang menjadi costumernya.

Dari data yang diterima, dari lima terminal di pelabuhan Tanjung Priok yang sudah melakukan pelayanan dengan DO Online. Sejak dari 24 Juni 2018 sampai 3 Juli 2018 tercatat sudah ada 23.767 DO kontainer rilis yang sudah diproses dan sudah dilaporkan datanya dari terminal ke inaportnet.

“Sejauh ini, pelaksanaan DO Online berjalan cukup baik karena sudah terkoneksi dan terintegrasi dengan baik ke sistem terminal operator  maupun ke inaportnet,”  kata Chandra.

Namun demikian Chandra juga menjelaskan implementasi aplikasi Inaportnet dan DO Online ini masih terus berjalan walaupun belum sepenuhnya sempurna tetapi pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan terus berusaha menyempurnakan serta pengembangan sistem yang lebih baik lagi.

“Kami menyadari bahwa implementasi aplikasi pada tahap awal ini, belum bisa langsung sempurna namun kedepan aplikasi tersebut pasti kita terus lakukan penyempurnaan, agar diperoleh hasil yang lebih baik lagi. Kementerian Perhubungan juga selalu terbuka dan siap menerima masukan dan kritikan dari masyarakat demi kemajuan dan perbaikan bersama,” ujar Chandra.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meluncurkan aplikasi Inaportnet 2.0 dan layanan Delivery Order (DO) Online pada  29 Juni 2018 .

Sejak peluncuran, aplikasi diterapkan di lima pelabuhan yakni Pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar dan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. (bisnis.com/liputan6.com/ac)