Arsip Kategori: Acara & Kegiatan

Kegiatan dan acara yang terkait pengurus dan perusahaan anggota asosiasi

Susi & Sri tangkap kargo bahan peledak asal Malaysia

Susi & Sri tangkap kargo bahan peledak asal Malaysia
Susi & Sri tangkap kargo bahan peledak asal Malaysia

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menggelar konperensi pers di tengah teriknya matahari di New Priok Container Terminal One (NPCT1), Jakarta, Selasa (13/9/2016).

Keduanya merilis barang-barang hasil sitaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai yakni 166.475 kg amonium nitrat, 10 kontainer Frozen Pasific Mackarel dari Jepang, satu kontainer Frozen Squid dari China, dan 71.250 ekor bibit lobster.

“Ini adalah wajah bea cukai yang baik. Saya ingin wajah yang baik di segala lini. Masih banyak pelabuhan yang harus dijaga,” ujar Sri Mulyani.

Ia mengucapkan rasa terima kasih kepada Polri yang berkerja sama menggagalkan penyelundupan 166.475 kg amonium nitrat dari Malaysia.

Bahan kimia tersebut biasanya digunakan untuk pembuatan bom ikan. Hingga saat ini, penggunaan bom ikan di Indonesia masih marak.

Hal tesebut sudah mengakibatkan rusaknya 70 persen terumbu karang di perairan Indoneisa. Sebagai tindak lanjut, perempuan yang kerap disapa Ani itu berencana berbicara langsung dengan Malaysia sebab selundupan amonium nitrat banyak berasal dari Negeri Jiran tersebut.

Menteri Susi mengatakan pengunaan bom ikan disejumlah daerah di Indonesia timur masih marak. Bahkan kerusakan itu sudah mencapai ke Raja Ampat.

Selain itu, ia menyoroti upaya ekspor 71.250 bibit lobster yang berhasil digagalkan Bea Cukai. Menurut ia, nilai bibit lobster sangat berharga bagi Indonesia.

“Kalau dia besar jadi 300 gram saja berarti dikalikan saja. Kalau dikali per kilonya 30 dollar AS-40 dollar AS jadi berapa itu nilainya,” kata Susi.

Selain Sri Mulyani dan Susi, konferensi pers barang sitaan tersebut juga dihadiri Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Kapolri Tito Karnavian dan Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Heru Pambudi.

Sumber: kompas.com

BC siap sosialisasikan modul PIB yang baru

BC siap sosialisasikan modul PIB yang baru
BC siap sosialisasikan modul PIB yang baru

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menerbitkan peraturan untuk memangkas waktu bongkar muat di pelabuhan (dwelling time). Hal itu tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) BC Nomor PER-20/BC/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Perdirjen BC Nomor P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor yang ditandatangani Direktur Jenderal Heru Pambudi 13 Juni 2016.

Menurut keterangan resmi DJBC, pekan lalu, beleid ini mengatur perubahan tata laksana pelayanan impor dan format dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Hal ini berdampak pada pembaruan modul PIB dan perubahan software komunikasi data antara pengguna jasa dan sistem yang dimiliki Bea Cukai.

Dengan pembaruan ini, proses pemeriksaan fisik barang dan proses pengajuan PIB menjadi lebih cepat, serta pembayaran dalam rangka voluntary declaration pun dapat terakomodir. Selain itu, khusus untuk importasi jalur hijau, importir tidak perlu menyerahkan dokumen pelengkap pabean.

Jauh sebelum kebijakan ini diterapkan, patch modul PIB yang baru dan software komunikasi tersebut telah dipublikasikan sejak tanggal 4 Agustus 2016 di website www.beacukai.go.id dan website PT EDI.

Revisi aturan terbaru tersebut sudah disosialisasikan kepada importir dan Perusahaan Pengurus Jasa Kepabeanan (PPJK) wilayah Jabodetabek pada 22 Juni 2016 di Kantor Pusat Bea Cukai dan pada tanggal 4 Agustus 2016 di Kantor Bea Cukai Soekarno Hatta. Termasuk pelatihan update modul juga telah dilaksanakan di Kantor Bea Cukai Halim, Merak, dan Cikarang pada 28-29 Juli 2016.

Untuk lebih memantapkan pelaksanaan migrasi modul impor ini, Bea Cukai akan melaksanakan sosialisasi lagi pada tanggal 18 Agustus 2016 di Kantor Pusat Bea Cukai.

Ke depan, untuk mempermudah proses update modul PIB tersebut, importir/ PPJK dapat melakukannya secara mandiri berdasarkan petunjuk instalasi yang ada di website Bea Cukai www.beacukai.go.id atau di website PT EDI. Namun, dalam pelaksanaannya ternyata masih banyak importir dan PPJK yang memilih untuk melakukan instalasi langsung ke PT EDI ketimbang melakukannya secara mandiri.

“Dari hasil pendampingan implementasi yang kita lakukan pada 11 Agustus 2016 di Tanjung Priok dapat disimpulkan bahwa ketidaklancaran proses migrasi ini karena importir/ PPJK belum bisa submit dokumen atau mengambil respon yang disebabkan komputer mereka dalam antrean untuk di-install langsung di PT EDI,” tutur Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga DJBC Robert Leonard Marbun dalam keterangan resmi seperti dikutip laman cnnindonesia.com, Jumat (12/8).

Dia menyarankan sebaiknya importir/ PPJK meng-update modul PIB secara mandiri saja, sehingga proses menjadi lebih cepat.

Sistem terbaru ini sudah diimplementasikan dan berjalan lancar di Kantor Bea Cukai Merak, Jakarta, dan Cikarang sejak 1 Agustus 2016. Hingga saat ini dokumen PIB yang sudah diproses di tiga kantor tersebut sebanyak 1.086 dokumen. Sementara implementasi di Kantor Bea Cukai Tanjung Priok sendiri, mulai 11 Agustus 2016 sampai dengan saat ini telah memproses sebanyak 520 PIB.

Demi lancarnya kebijakan ini, Bea Cukai telah menyiapkan petugas khusus yang dapat ditanya sewaktu-waktu di Kantor Bea Cukai Tanjung Priok atau importir/ PPJK dapat menghubungi layanan contact center Bravo Bea Cukai 1500225.

sumber: neraca.co.id

Tulus: ada mafia impor bahan baku obat

Tulus: ada mafia impor bahan baku obat
Tulus: ada mafia impor bahan baku obat

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi menyarankan pemerintah tak berpaku pada produk obat dan vaksin impor yang cenderung mahal.

Alasannya, masyarakat belum sepenuhnya menjangkau obat-obat bermerek. Bahkan, kata dia, ada sebagian masyarakat yang masih memilih berobat melalui jasa dukun.

Menurut Tulus, kondisi masyarakat Indonesia yang seperti itu membutuhkan pendekatan lain dari pemerintah. Keterjangkauan masyarakat Indonesia terhadap obat dikatakan paling rendah di banding negara lain se-ASEAN.

Sehingga, Tulus beranggapan, pemerintah, melalui Biofarma selaku Badan Usaha Milik Negara yang memproduksi vaksin, perlu memberikan ruang bagi produk lokal dan global.

“Biofarma juga harus meningkatkan kualitasnya,” ujar Tulus.

Peredaran vaksin palsu di sejumlah rumah sakit swasta, menurut Tulus, harus menjadi catatan serius pemerintah maupun industri farmasi.

Ia meminta pemerintah melarang impor vaksin, karena barang yang dipalsukan dalam kasus vaksin belakangan produk impor dan mahal.

“Sebenarnya ada mafia impor bahan baku obat,” kata dia dalam Diskusi publik “Darurat Farmasi: Melawan Pemalsuan Vaksin dan Obat” di Restoran Piring Jahit, Plaza Festival, Jakarta Selatan, Ahad, 24 Juli 2016.

Berangus ke akarnya

Meskipun aparat kepolisian dan pemerintah telah berani menjamin tidak akan ada lagi peredaran vaksin palsu di Rumah Sakit maupun Bidan terdaftar, masyarakat masih tetap merasa khawatir ketika berniat mengimunisasi anak mereka.

Untuk itu, Legislator Komisi III DPR RI, Arsul Sani meminta pemerintah dan aparat hukum membuktikan ucapannya dengan memberangus peredaran vaksin palsu hingga ke akarnya.

“Ini kan ada sebabnya. Apa sebabnya? Kelangkaan? Kenapa bisa langka padahal Biofarma bisa mengekspor ke luar negeri vaksinnya? Karna yang diminati vaksin impor? Cari cara supaya masyarakat percaya dengan vaksin dalam negeri,” ujar Arsul kepada Kriminalitas.com saat dihubungi Kriminalitas.com, Minggu (24/7).

Untuk itu pemerintah dapat betul-betul mencari akar masalahnya dan segera menyelesaikan seluruh permasalahan itu.

“Jangan dibiarkan berlarut-larut. Orang-orang di Rumah Sakit yang terlibat harus ditindak tegas. Jangan sampai gaduh terus korban vaksin dengan pihak rumah sakit kelahi terus menerus. Biar pemberantasan, aparat hukum yang bereskan. Biar ditangkap-tangkapi. Pemerintah fokus cari sumber masalah dan solusinya,” terang Arsul.

RS swasta tak selektif

Sekjen Asosiasi Rumah Sakit Indonesia (ARSI), Iing Ichsan Hanafi, mengakui jika rumah sakit umumnya tidak dapat menyeleksi keaslian vaksin yang masuk. ARSI menegaskan jika rumah sakit bertindak sebagai pengguna vaksin.

“Kami hanya bertindak sebagai pengguna. RS tidak memiliki kemampuan memastikan apakah vaksin yang masuk itu asli atau tidak,” ujar Iing di Jakarta, Ahad (24/7).

Meski demikian, lanjut Iing, masing-masing RS memiliki ketentuan standar untuk menyeleksi vaksin yang masuk. Sebelum vaksin diterima RS, ada pengajuan pengadaan vaksin yang mesti dibuat.

Pengajuan itu ditujukan kepada para distributor vaksin. Setelah disetujui dan vaksin akan dikirim ke rumah sakit, ada standar kefarmasian yang harus dipenuhi para distributor.

Terkait masuknya vaksin palsu ke 14 RS, Iing menduga ketiadaan stok menjadi salah satu faktor pendorong utama.

“Stok di pasar tidak ada, sementara kebutuhan vaksin impor tinggi. Saat itu mungkin ada RS yang ditawari beberapa distributor. Sayangnya, RS tidak jeli ketika ada distributor yang tidak resmi,” ucap dia.

Ketidakjelian tersebut, lanjut Iing, diduga disebabkan sistem peredaran vaksin palsu yang seolah dibuat memenuhi standar kefarmasian yang ada. Standar yang dimaksud antara lain, distributor yang telah  berbadan hukum dan sistem pendataan vaksin yang sesuai persyaratan RS.

Pada 14 Juli lalu,  Kemenkes membuka identitas 14 fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) penerima vaksin palsu. Mayoritas fasyankes berada di Bekasi.

Adapun 14 fasyankes yang dimaksud adalah RS DR Sander (Bekasi), RS Bhakti Husada (Cikarang, Bekasi), Sentral Medika (Gombong), RSIA Puspa Husada, Karya Medika (Tambun, Bekasi), Kartika Husada (Bekasi), Sayang Bunda (Bekasi)  , Multazam (Bekasi), Permata (Bekasi), RSIA Gizar (Cikarang, Bekasi), Harapan Bunda (Kramat Jati, Jakarta Timur), Elizabeth (Bekasi), Hosana (Cikarang) dan Hosana (Bekasi).

Menteri Kesehatan (Menkes), Nila Djuwita F Moeloek, mengatakan pihaknya belum dapat memastikan adanya rumah sakit (RS) swasta lain yang menerima vaksin palsu. Menurut Menkes, dugaan keterlibatan RS lain masih  menanti hasil pendalaman dari Bareskrim Mabes Polri.

sumber: tempo.co/republika.co.id/kriminalitas.com

Angkutan barang dilarang beroperasi selama Lebaran

Angkutan barang dilarang beroperasi selama Lebaran
Angkutan barang dilarang beroperasi selama Lebaran

Guna meningkatkan pelayanan dan kelancaran arus lalu lintas serta keselamatan pengguna jalan, sebagian kendaraan angkutan umum barang dilarang beroperasi mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 10 Juli 2016.

Kepala Subdirektorat Pembinaan dan Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto mengatakan, pelarangan angkutan umum barang itu berdasarkan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 22 tahun 2016 tanggal 8 Juni 2016, tentang pengaturan lalu lintas larangan pengoperasian kendaraan angkutan barang dan penutupan jembatan timbang pada masa angkutan lebaran tahun 2016/1437 Hijriah.

“Dalam rangka peningkatan pelayanan dan kelancaran arus lalu lintas serta peningkatan keselamatan pada masa angkutan lebaran, mulai tanggal 1 Juli (H-5) pukul 00.00 WIB sampai dengan 10 Juli 2016 (H+3) pukul 00.00 WIB, kendaraan angkutan umum barang dilarang beroperasi,” ujar Budiyanto kepada Beritasatu.com, Senin (27/6).

Dikatakan Budiyanto, larangan pengoperasian angkutan umum barang meliputi, kendaraan pengangkut bahan bangunan, kereta tempelan (truk tempelan), kereta gandengan (truk gandeng), kendaraan kontainer, dan kendaraan pengangkut barang dengan sumbu lebih dari dua.

Ia menyampaikan, larangan pengoperasian kendaraan angkutan barang dikecualikan bagi pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bahan Bakar Gas (BBG); pengangkut bahan pokok (beras, gula pasir, terigu, minyak goreng, cabai, bawang, kacang tanah, kedelai, daging, ayam, ikan segar, serta telur); pengangkut pupuk; susu murni; barang antaran pos; barang ekspor-impor dari dan ke pelabuhan seperti Pelabuhan Tanjung Priok; serta pengangkut motor mudik gratis.

“Pengangkutan bahan pokok yang tidak tahan lama dan cepat rusak, melalui moda darat diberikan prioritas,” ungkapnya.

Budiyanto menambahkan, pengakutan air minum dalam kemasan dilakukan pada waktu sebelum pelaksanaan pelarangan. “Atau tetap dapat dilakukan pengangkutan dengan menggunakan kendaraan angkutan barang yang bersumbu tidak lebih dari dua sumbu,” katanya.

Ia menegaskan, diharapkan perusahaan atau pengusaha, dan pengguna jasa angkutan mentaati aturan itu.

“Diharapkan supaya mempedomi, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mengoperasionalkan kendaraannya dan tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tandasnya.

sumber: beritasatu.com

Tanjung Priok tak beri ijin, apel Prancis masuk lewat Tanjung Perak

Tanjung Priok tak beri ijin, apel Prancis masuk lewat Tanjung Perak
Tanjung Priok tak beri ijin, apel Prancis masuk lewat Tanjung Perak

Duta Besar Perancis untuk Indonesia dan Timor Leste, Corinne Breuze, mengunjungi sejumlah tempat di Surabaya.

Kunjungan ini guna mempererat hubungan bilateral antara Perancis dan Surabaya, Jawa Timur, yang sudah terjalin sekian lama.

Corrine mengawali menemui Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, guna membicarakan kerja sama antara Perancis dengan PemkotSurabaya terkait kerja sama perusahaan Gosang yang bergerak di bidang perdagangan buah-buahan.

Perancis juga akan melalukan hubungan kerja sama dengan Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya.

”Jangan kaget, apel yang kalian makan asalnya dari Perancis,” ujar Corinne kepada media dalam acara gathering kolega dan alumni IFI (Institute Francais d’Indonesia) di Consulate Resto, Surabaya.

Perancis sengaja melakukan ekspor ke Surabaya, karena pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta tidak memberikan izin.

Perancis juga akan mengadakan kerjasama di bidang makanan di mana ada sebuah perusahaan Perancis bernama Invivo berproduksi di Surabaya.

Selain perdagangan, Perancis juga melakukan kunjungan dan kerja sama dengan beberapa kampus di antaranya ITS dan UK Petra. Kerja sama tersebut dalam bentuk kurikulum dan pertukaran mahasiswa.

Dalam gathering ini, Corinne memperkenalkan Han Jayanata, General Manager PT Jayanata Kosmetika Prima. Alasan dipilihnya Han karena mempunyai dedikasi dan paham budaya Perancis.

Han merupakan Konsulat Kehormatan Perancis pertama untukSurabaya. Ia mempunyai banyak kesempatan dan akan bekerja keras mempererat hubungan Perancis untuk meningkatkan kunjungan turis Perancis ke Surabaya, pendidikan, serta kebudayaan.

”Saya sering melakukan kerja sama di bidang kecantikan dan fashion show di Perancis. Karena saya yang pertama, maka masih sama-sama belajar. Nantinya yang saya dahulukan adalah mengenai edukasi dan bisnis, utamanya memperbanyak pertukaran pelajar, dan juga pada fashion,” jelas Han.

Han berkeinginan mengerahkan anak muda Surabaya untuk melakukan bisnis berjejaring, karena peluang di sektor ini membuka banyak kesempatan.

“Semakin lama berkembangnya Surabaya dan Indonesia, saya merasa ini sudah saatnya bekerjasama lebih dalam. Apalagi Surabaya adalah kota kedua di Indobnesia,” jelas dia.

Pada 2 Juni 2016 mendatang, grup musik ensemble ‘Trielen’ dan pianis Jean dan Louis Haguenauer, akan tampil dalam acara festival musim semi Perancis di Sheraton Hotel Surabaya.

sumber: tribunnews.com