Arsip Kategori: Acara & Kegiatan

Kegiatan dan acara yang terkait pengurus dan perusahaan anggota asosiasi

BC priok perpanjang waktu relokasi, e-seal diterapkan

BC priok perpanjang waktu relokasi, e-seal diterapkan
BC priok perpanjang waktu relokasi, e-seal diterapkan

Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, memperpanjang waktu pelaksanaan kegiatan relokasi peti kemas impor dari terminal peti kemas lini satu pelabuhan ke tempat penimbunan sementara (TPS) di wilayah pabean Priok dari sebelumnya dibatasi hanya hingga pukul 17.00 Wib setiap harinya kini menjadi hingga pukul 24.00 Wib dan mendukung layanan 24/7.

Kepala KPU Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok, Fajar Doni mengatakan langkah itu ditempuh untuk mempercepat pengeluaran barang dari lini satu pelabuhan ke kawasan buffer sehingga dwelling time di pelabuhan Priok bisa terus ditekan seperti yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo agar dwelling time Priok kurang dari tiga hari.

“Namun saat ini baru dua TPS buffer di Priok yang diizinkan untuk bisa melayani relokasi peti kemas impor tersebut hingga pukul 24.00 Wib setiap harinya yakni TPS Agung Raya dan TPS Wira Mitra Prima.Yang lainnya akan menyusul setelah kita lakukan monitoring dan evaluasi,” ujarnya saat peresmian pengoperasian custom control room (CCR) Bea dan Cukai Tanjung Priok, Rabu (02-11-2016).

Berdasarkan data Asosiasi Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara Indonesia (Aptesindo) saat ini terdapat 10 fasilitas TPS yang berada di wilayah Pabean Priok sebagai buffer terminal peti kemas ekapor impor dari Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja, Terminal Mustika Alam Lestari (MAL) dan Terminal 3 Pelabuhan Priok.

Kegiatan relokasi petikemas impor dari lini satu ke TPS buffer dilaksanakan dan diatur melalui Permenhub No:116/2016 tentang perpindahan barang yang melewati batas waktu penumpukan/longstay untuk mengurangi dwelling time di empat pelabuhan utama yakni Tanjung Priok, Tanjung Perak Surabaya, Belawan Medan dan Pelabuhan Makassar.

Fajar mengemukakan, dengan beroperasinya custom control room (CCR) itu, kegiatan pemasukan, pengeluaran dan penimbunan barang di fasilitas tempat penimbunan sementara (TPS) yang berada diwilayah pabean Priok bisa terdeteksi secara akurat.

Selain itu, ujar dia, CCR tersebut juga untuk mengawasi proses bisnis di TPS, serta memantau pergerakan barang impor yang selama ini sudah dapat di deteksi menggunakan elektronil seal (e-seal) kontainer.

“E-seal disiapkan atas kerjasama pengusaha TPS dengan Bea dan Cukai Priok. Karena pergerakan/perpindahan kontener dari lini satu ke lini 2 wajib menggunakan alat berbasis IT tersebut,” tuturnya.

Dia mengatakan, menyiapkan fasilitas CCR KPU Bea dan Cukai Priok itu sesuai amanat Perdirjen Bea dan Cukai No:6/BC/ 2015 tentang tata cara penetapan kawasan pabean dan TPS.

Peresmian dan pengoperasian CCR KPU Bea dan Cukai Priom itu juga dihadiri kalangan pengusaha dan pengguna jasa pelabuhan Priok yang diwakili asosiasi antara lain; Asosiasi Pengusaha Tempat Penimbunana Sementara Indonesia (Aptesindo), Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Asosiasi Pengusaha Jalur Prioritas (APJP).

Selain itu juga di hadiri Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, I Nyoman Gede Saputera, Balai Besar Karantina Pertanian Pelabuhan Priok, dan manajemen pengela terminal peti kemas di pelabuhan Priok al; Jakarta International Conatiner Terminal (JIC), TPK Koja, Terminal Mustika Alam Lestari (MAL), dan Terminal 3 Pelabuhan Priok.

Fajar juga mengatakan, instansinya konsisten dalam menekan dwelling time di Pelabuhan Priok dengan mengusung strategi penurunan dwelling time juga harus diikuti dengan penurunan biaya logistik nasional.

“Karena itu kita lakukan kordinasi dengan seluruh instansi dan stakeholder untuk mencapai target dwelling time kurang dari tiga hari di pelabuhan Priok,” ujar dia.

Electronic seal

Untuk memperlancar logistik impor dan ekspor dan mencegah aksi penggelapan isi container, Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok menerapan sistem manajemen risiko dengan melakukan inovasi berupa penggunaan Electronic seal (E-seal).

E-seal kata Kepala KPU Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Fajar Doni E-seal dapat diawasi langsung melalui ruang pengawasan atau customs control room.

“Dari ruangan ini proses bisnis di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) dapat dikontrol, pergerakan barang impor sudah dapat di deteksi menggunakan elektronil seal (e-seal) container,” ujar Fadjar Doni saat coffee morning yang dilanjutkan dengan peresmian penggunaan E-seal Control room di Pelabuhan Tanjung Priok, Rabu (2/11/2016).

Dengan E-Seal Control Room pemasukan, pengeluaran dan penimbunan barang di tempat penimbunan sementara (TPS) yang berada diwilayah pabean Priok bisa diketahui terutama saat PLP dari lini satu ke lini dua.

“Pergerakan/perpindahan kontener dari lini satu ke lini 2 wajib menggunakan alat berbasis IT tersebut,” ujarnya Fadjar

I Nyoman Gede Saputra, Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok memuji kehebatan KPU Beacukai Tanjung Priok yang selangkah lebih maju.

“Peraturan Menteri No.116/2016 tentang Dwelling Time belum kami terapkan, tapi Beacukai Priok sudah menjalankan lebih dulu, ini luar biasa dan saya akan laporkan ke Menteri,” ujar I Nyoman

Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta untuk menekan Dwelling Time juga telah memperpanjang waktu pelaksanaan kegiatan relokasi peti kemas impor dari terminal peti kemas lini satu pelabuhan ke tempat penimbunan sementara (TPS) di wilayah pabean Priok.

Sebelumnya, kegiatan relokasi dibatasi hanya hingga pukul 17.00 WIB setiap hari tetapi kini menjadi hingga pukul 24.00 WIB dan mendukung layanan 24/7 atau 24 jam seminggu.

“Langkah ini kami tempuh untuk mempercepat pengeluaran barang dari lini satu pelabuhan ke kawasan buffer sehingga dwelling time di pelabuhan Priok bisa terus ditekan seperti yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo agar dwelling time Priok kurang dari tiga hari,” ucap Fadjar Doni.

sumber: bisnis.com/poskotanews.com

 

KPK gandeng BPKN Cina usut Pelindo II

KPK gandeng BPKN Cina usut Pelindo II
KPK gandeng BPKN Cina usut Pelindo II

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mempercepat pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II. Hal ini terutama setelah KPK bertemu dan menjajaki kerja sama dengan Biro Pencegahan Korupsi Nasional (NBCP/National Berau for Corruption Prevention), Tiongkok, Senin (19/9).

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, dalam pertemuan ini, kedua lembaga sempat membahas kelanjutan kasus pengadaan tiga unit QCC di Pelindo II. Hal ini lantaran mantan Dirut PT Pelindo II, Richard Joost Lino yang telah menyandang status tersangka diduga menyalahgunakan wewenang dalam pembelian tiga unit QCC dari perusahaan asal Tiongkok, Wuxi Huadong Heavy Machinery Co., Ltd (HDHM).

“Salah satunya (kasus Pelindo II) itu yang kita tanyakan,” kata Agus, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (20/9/2016).

Namun, Agus enggan berbicara banyak mengenai perkembangan penanganan kasus ini.
“Karena kan yang nangani saya bilang tadi banyak lembaga, ada kepolisian, kehakiman,” katanya.

Dalam pertemuan ini, KPK dan NBCP menjajaki kerja sama untuk saling bertukar informasi. Selain itu, kedua lembaga antikorupsi ini juga bekerja sama dalam pertukaran buronan tersangka korupsi dan pertukaran aset hasil tindak pidana korupsi. Jadi, KPK dapat menangkap koruptor Indonesia yang kabur ke Tiongkok maupun sebaliknya.

“KPK dan NBCP diharapkan awal tahun (2017) bisa sepakati nota kerja sama untuk permudah kerja-kerja pemberantasan korupsi. Lebih rincinya nanti kita bisa saling bertukar informasi, pelaku korupsi dan aset. Itu seperti mungkin ada koruptor lari Indonesia sebaliknya Indonesia lari ke Tiongkok dengan mudah kita bisa tangkap. Ini kita bisa juga bekerja sama trace asetnya, informasi juga tak kalah penting soal pencegahan,” katanya.

Agus menyatakan, KPK selama ini belum memiliki kerja sama dengan Tiongkok dalam pemberantasan korupsi yang berdampak pada rendahnya informasi dan kemampuan usut pelaku korupsi yang lari ke sana. Selain dengan NBCP, KPK juga menjajaki kerja sama dengan lembaga antikorupsi negara lain untuk mempermudah kerja-kerja pemberantasan korupsi.

Dalam kesempatan ini, hadir Wakil Kepala NBCP, Liu Jianchao; Wakil Kepala Biro IV Biro Umum Antikorupsi Kejaksaan Agung Tiongkok, Xiao Zhongyang; Konselor Direktorat Jenderal Perjanjian dan Hukum Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hu Bin; Wakil Kepala Biro Penyelidikan Ekonomi Kementerian Kepolisian Tiongkok, You Xiaowen; Direktur Kerjasama Internasional CCDI Partai Komunis Tiongkok, Feng Jingyou; dan Inspektur Departemen Kerjasama Internasional CCDI Partai Komunis Tiongkok, Zhou Lei.

Liu menyatakan, pihaknya memilih bekerja sama dengan KPK karena prestasi KPK dalam pencegahan dan penindakan korupsi. Pemberantasan korupsi oleh KPK sejalan dengan Tiongkok yang menerapkan zero tolerance terhadap korupsi.

Liu menegaskan korupsi merupakan ancaman ekonomi Tiongkok yang sedang meningkat. Selain itu, pemerintah Tiongkok menilai korupsi telah menjadi persoalan ekonomi global. Untuk itu, diperlukan kerja sama dengan lembaga-lembaga antikorupsi negara lain.

Diberitakan, KPK menyangka RJ Lino telah melawan hukum dan menyalahgunakan wewenangnya sebagai Dirut PT Pelindo II untuk memperkaya diri sendiri, orang lain dan atau korporasi dengan memerintahkan penunjukkan langsung kepada perusahaan asal Tiongkok, Wuxi Hua Dong Heavy Machinery (HDHM) sebagai pelaksana proyek pengadaan tiga unit QCC di PT Pelindo II.

 

Sumber: Berita Satu

 

Susi & Sri tangkap kargo bahan peledak asal Malaysia

Susi & Sri tangkap kargo bahan peledak asal Malaysia
Susi & Sri tangkap kargo bahan peledak asal Malaysia

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menggelar konperensi pers di tengah teriknya matahari di New Priok Container Terminal One (NPCT1), Jakarta, Selasa (13/9/2016).

Keduanya merilis barang-barang hasil sitaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai yakni 166.475 kg amonium nitrat, 10 kontainer Frozen Pasific Mackarel dari Jepang, satu kontainer Frozen Squid dari China, dan 71.250 ekor bibit lobster.

“Ini adalah wajah bea cukai yang baik. Saya ingin wajah yang baik di segala lini. Masih banyak pelabuhan yang harus dijaga,” ujar Sri Mulyani.

Ia mengucapkan rasa terima kasih kepada Polri yang berkerja sama menggagalkan penyelundupan 166.475 kg amonium nitrat dari Malaysia.

Bahan kimia tersebut biasanya digunakan untuk pembuatan bom ikan. Hingga saat ini, penggunaan bom ikan di Indonesia masih marak.

Hal tesebut sudah mengakibatkan rusaknya 70 persen terumbu karang di perairan Indoneisa. Sebagai tindak lanjut, perempuan yang kerap disapa Ani itu berencana berbicara langsung dengan Malaysia sebab selundupan amonium nitrat banyak berasal dari Negeri Jiran tersebut.

Menteri Susi mengatakan pengunaan bom ikan disejumlah daerah di Indonesia timur masih marak. Bahkan kerusakan itu sudah mencapai ke Raja Ampat.

Selain itu, ia menyoroti upaya ekspor 71.250 bibit lobster yang berhasil digagalkan Bea Cukai. Menurut ia, nilai bibit lobster sangat berharga bagi Indonesia.

“Kalau dia besar jadi 300 gram saja berarti dikalikan saja. Kalau dikali per kilonya 30 dollar AS-40 dollar AS jadi berapa itu nilainya,” kata Susi.

Selain Sri Mulyani dan Susi, konferensi pers barang sitaan tersebut juga dihadiri Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Kapolri Tito Karnavian dan Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Heru Pambudi.

Sumber: kompas.com

BC siap sosialisasikan modul PIB yang baru

BC siap sosialisasikan modul PIB yang baru
BC siap sosialisasikan modul PIB yang baru

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menerbitkan peraturan untuk memangkas waktu bongkar muat di pelabuhan (dwelling time). Hal itu tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) BC Nomor PER-20/BC/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Perdirjen BC Nomor P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor yang ditandatangani Direktur Jenderal Heru Pambudi 13 Juni 2016.

Menurut keterangan resmi DJBC, pekan lalu, beleid ini mengatur perubahan tata laksana pelayanan impor dan format dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Hal ini berdampak pada pembaruan modul PIB dan perubahan software komunikasi data antara pengguna jasa dan sistem yang dimiliki Bea Cukai.

Dengan pembaruan ini, proses pemeriksaan fisik barang dan proses pengajuan PIB menjadi lebih cepat, serta pembayaran dalam rangka voluntary declaration pun dapat terakomodir. Selain itu, khusus untuk importasi jalur hijau, importir tidak perlu menyerahkan dokumen pelengkap pabean.

Jauh sebelum kebijakan ini diterapkan, patch modul PIB yang baru dan software komunikasi tersebut telah dipublikasikan sejak tanggal 4 Agustus 2016 di website www.beacukai.go.id dan website PT EDI.

Revisi aturan terbaru tersebut sudah disosialisasikan kepada importir dan Perusahaan Pengurus Jasa Kepabeanan (PPJK) wilayah Jabodetabek pada 22 Juni 2016 di Kantor Pusat Bea Cukai dan pada tanggal 4 Agustus 2016 di Kantor Bea Cukai Soekarno Hatta. Termasuk pelatihan update modul juga telah dilaksanakan di Kantor Bea Cukai Halim, Merak, dan Cikarang pada 28-29 Juli 2016.

Untuk lebih memantapkan pelaksanaan migrasi modul impor ini, Bea Cukai akan melaksanakan sosialisasi lagi pada tanggal 18 Agustus 2016 di Kantor Pusat Bea Cukai.

Ke depan, untuk mempermudah proses update modul PIB tersebut, importir/ PPJK dapat melakukannya secara mandiri berdasarkan petunjuk instalasi yang ada di website Bea Cukai www.beacukai.go.id atau di website PT EDI. Namun, dalam pelaksanaannya ternyata masih banyak importir dan PPJK yang memilih untuk melakukan instalasi langsung ke PT EDI ketimbang melakukannya secara mandiri.

“Dari hasil pendampingan implementasi yang kita lakukan pada 11 Agustus 2016 di Tanjung Priok dapat disimpulkan bahwa ketidaklancaran proses migrasi ini karena importir/ PPJK belum bisa submit dokumen atau mengambil respon yang disebabkan komputer mereka dalam antrean untuk di-install langsung di PT EDI,” tutur Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga DJBC Robert Leonard Marbun dalam keterangan resmi seperti dikutip laman cnnindonesia.com, Jumat (12/8).

Dia menyarankan sebaiknya importir/ PPJK meng-update modul PIB secara mandiri saja, sehingga proses menjadi lebih cepat.

Sistem terbaru ini sudah diimplementasikan dan berjalan lancar di Kantor Bea Cukai Merak, Jakarta, dan Cikarang sejak 1 Agustus 2016. Hingga saat ini dokumen PIB yang sudah diproses di tiga kantor tersebut sebanyak 1.086 dokumen. Sementara implementasi di Kantor Bea Cukai Tanjung Priok sendiri, mulai 11 Agustus 2016 sampai dengan saat ini telah memproses sebanyak 520 PIB.

Demi lancarnya kebijakan ini, Bea Cukai telah menyiapkan petugas khusus yang dapat ditanya sewaktu-waktu di Kantor Bea Cukai Tanjung Priok atau importir/ PPJK dapat menghubungi layanan contact center Bravo Bea Cukai 1500225.

sumber: neraca.co.id

Tulus: ada mafia impor bahan baku obat

Tulus: ada mafia impor bahan baku obat
Tulus: ada mafia impor bahan baku obat

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi menyarankan pemerintah tak berpaku pada produk obat dan vaksin impor yang cenderung mahal.

Alasannya, masyarakat belum sepenuhnya menjangkau obat-obat bermerek. Bahkan, kata dia, ada sebagian masyarakat yang masih memilih berobat melalui jasa dukun.

Menurut Tulus, kondisi masyarakat Indonesia yang seperti itu membutuhkan pendekatan lain dari pemerintah. Keterjangkauan masyarakat Indonesia terhadap obat dikatakan paling rendah di banding negara lain se-ASEAN.

Sehingga, Tulus beranggapan, pemerintah, melalui Biofarma selaku Badan Usaha Milik Negara yang memproduksi vaksin, perlu memberikan ruang bagi produk lokal dan global.

“Biofarma juga harus meningkatkan kualitasnya,” ujar Tulus.

Peredaran vaksin palsu di sejumlah rumah sakit swasta, menurut Tulus, harus menjadi catatan serius pemerintah maupun industri farmasi.

Ia meminta pemerintah melarang impor vaksin, karena barang yang dipalsukan dalam kasus vaksin belakangan produk impor dan mahal.

“Sebenarnya ada mafia impor bahan baku obat,” kata dia dalam Diskusi publik “Darurat Farmasi: Melawan Pemalsuan Vaksin dan Obat” di Restoran Piring Jahit, Plaza Festival, Jakarta Selatan, Ahad, 24 Juli 2016.

Berangus ke akarnya

Meskipun aparat kepolisian dan pemerintah telah berani menjamin tidak akan ada lagi peredaran vaksin palsu di Rumah Sakit maupun Bidan terdaftar, masyarakat masih tetap merasa khawatir ketika berniat mengimunisasi anak mereka.

Untuk itu, Legislator Komisi III DPR RI, Arsul Sani meminta pemerintah dan aparat hukum membuktikan ucapannya dengan memberangus peredaran vaksin palsu hingga ke akarnya.

“Ini kan ada sebabnya. Apa sebabnya? Kelangkaan? Kenapa bisa langka padahal Biofarma bisa mengekspor ke luar negeri vaksinnya? Karna yang diminati vaksin impor? Cari cara supaya masyarakat percaya dengan vaksin dalam negeri,” ujar Arsul kepada Kriminalitas.com saat dihubungi Kriminalitas.com, Minggu (24/7).

Untuk itu pemerintah dapat betul-betul mencari akar masalahnya dan segera menyelesaikan seluruh permasalahan itu.

“Jangan dibiarkan berlarut-larut. Orang-orang di Rumah Sakit yang terlibat harus ditindak tegas. Jangan sampai gaduh terus korban vaksin dengan pihak rumah sakit kelahi terus menerus. Biar pemberantasan, aparat hukum yang bereskan. Biar ditangkap-tangkapi. Pemerintah fokus cari sumber masalah dan solusinya,” terang Arsul.

RS swasta tak selektif

Sekjen Asosiasi Rumah Sakit Indonesia (ARSI), Iing Ichsan Hanafi, mengakui jika rumah sakit umumnya tidak dapat menyeleksi keaslian vaksin yang masuk. ARSI menegaskan jika rumah sakit bertindak sebagai pengguna vaksin.

“Kami hanya bertindak sebagai pengguna. RS tidak memiliki kemampuan memastikan apakah vaksin yang masuk itu asli atau tidak,” ujar Iing di Jakarta, Ahad (24/7).

Meski demikian, lanjut Iing, masing-masing RS memiliki ketentuan standar untuk menyeleksi vaksin yang masuk. Sebelum vaksin diterima RS, ada pengajuan pengadaan vaksin yang mesti dibuat.

Pengajuan itu ditujukan kepada para distributor vaksin. Setelah disetujui dan vaksin akan dikirim ke rumah sakit, ada standar kefarmasian yang harus dipenuhi para distributor.

Terkait masuknya vaksin palsu ke 14 RS, Iing menduga ketiadaan stok menjadi salah satu faktor pendorong utama.

“Stok di pasar tidak ada, sementara kebutuhan vaksin impor tinggi. Saat itu mungkin ada RS yang ditawari beberapa distributor. Sayangnya, RS tidak jeli ketika ada distributor yang tidak resmi,” ucap dia.

Ketidakjelian tersebut, lanjut Iing, diduga disebabkan sistem peredaran vaksin palsu yang seolah dibuat memenuhi standar kefarmasian yang ada. Standar yang dimaksud antara lain, distributor yang telah  berbadan hukum dan sistem pendataan vaksin yang sesuai persyaratan RS.

Pada 14 Juli lalu,  Kemenkes membuka identitas 14 fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) penerima vaksin palsu. Mayoritas fasyankes berada di Bekasi.

Adapun 14 fasyankes yang dimaksud adalah RS DR Sander (Bekasi), RS Bhakti Husada (Cikarang, Bekasi), Sentral Medika (Gombong), RSIA Puspa Husada, Karya Medika (Tambun, Bekasi), Kartika Husada (Bekasi), Sayang Bunda (Bekasi)  , Multazam (Bekasi), Permata (Bekasi), RSIA Gizar (Cikarang, Bekasi), Harapan Bunda (Kramat Jati, Jakarta Timur), Elizabeth (Bekasi), Hosana (Cikarang) dan Hosana (Bekasi).

Menteri Kesehatan (Menkes), Nila Djuwita F Moeloek, mengatakan pihaknya belum dapat memastikan adanya rumah sakit (RS) swasta lain yang menerima vaksin palsu. Menurut Menkes, dugaan keterlibatan RS lain masih  menanti hasil pendalaman dari Bareskrim Mabes Polri.

sumber: tempo.co/republika.co.id/kriminalitas.com

Angkutan barang dilarang beroperasi selama Lebaran

Angkutan barang dilarang beroperasi selama Lebaran
Angkutan barang dilarang beroperasi selama Lebaran

Guna meningkatkan pelayanan dan kelancaran arus lalu lintas serta keselamatan pengguna jalan, sebagian kendaraan angkutan umum barang dilarang beroperasi mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 10 Juli 2016.

Kepala Subdirektorat Pembinaan dan Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto mengatakan, pelarangan angkutan umum barang itu berdasarkan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 22 tahun 2016 tanggal 8 Juni 2016, tentang pengaturan lalu lintas larangan pengoperasian kendaraan angkutan barang dan penutupan jembatan timbang pada masa angkutan lebaran tahun 2016/1437 Hijriah.

“Dalam rangka peningkatan pelayanan dan kelancaran arus lalu lintas serta peningkatan keselamatan pada masa angkutan lebaran, mulai tanggal 1 Juli (H-5) pukul 00.00 WIB sampai dengan 10 Juli 2016 (H+3) pukul 00.00 WIB, kendaraan angkutan umum barang dilarang beroperasi,” ujar Budiyanto kepada Beritasatu.com, Senin (27/6).

Dikatakan Budiyanto, larangan pengoperasian angkutan umum barang meliputi, kendaraan pengangkut bahan bangunan, kereta tempelan (truk tempelan), kereta gandengan (truk gandeng), kendaraan kontainer, dan kendaraan pengangkut barang dengan sumbu lebih dari dua.

Ia menyampaikan, larangan pengoperasian kendaraan angkutan barang dikecualikan bagi pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bahan Bakar Gas (BBG); pengangkut bahan pokok (beras, gula pasir, terigu, minyak goreng, cabai, bawang, kacang tanah, kedelai, daging, ayam, ikan segar, serta telur); pengangkut pupuk; susu murni; barang antaran pos; barang ekspor-impor dari dan ke pelabuhan seperti Pelabuhan Tanjung Priok; serta pengangkut motor mudik gratis.

“Pengangkutan bahan pokok yang tidak tahan lama dan cepat rusak, melalui moda darat diberikan prioritas,” ungkapnya.

Budiyanto menambahkan, pengakutan air minum dalam kemasan dilakukan pada waktu sebelum pelaksanaan pelarangan. “Atau tetap dapat dilakukan pengangkutan dengan menggunakan kendaraan angkutan barang yang bersumbu tidak lebih dari dua sumbu,” katanya.

Ia menegaskan, diharapkan perusahaan atau pengusaha, dan pengguna jasa angkutan mentaati aturan itu.

“Diharapkan supaya mempedomi, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mengoperasionalkan kendaraannya dan tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tandasnya.

sumber: beritasatu.com

Tanjung Priok tak beri ijin, apel Prancis masuk lewat Tanjung Perak

Tanjung Priok tak beri ijin, apel Prancis masuk lewat Tanjung Perak
Tanjung Priok tak beri ijin, apel Prancis masuk lewat Tanjung Perak

Duta Besar Perancis untuk Indonesia dan Timor Leste, Corinne Breuze, mengunjungi sejumlah tempat di Surabaya.

Kunjungan ini guna mempererat hubungan bilateral antara Perancis dan Surabaya, Jawa Timur, yang sudah terjalin sekian lama.

Corrine mengawali menemui Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, guna membicarakan kerja sama antara Perancis dengan PemkotSurabaya terkait kerja sama perusahaan Gosang yang bergerak di bidang perdagangan buah-buahan.

Perancis juga akan melalukan hubungan kerja sama dengan Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya.

”Jangan kaget, apel yang kalian makan asalnya dari Perancis,” ujar Corinne kepada media dalam acara gathering kolega dan alumni IFI (Institute Francais d’Indonesia) di Consulate Resto, Surabaya.

Perancis sengaja melakukan ekspor ke Surabaya, karena pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta tidak memberikan izin.

Perancis juga akan mengadakan kerjasama di bidang makanan di mana ada sebuah perusahaan Perancis bernama Invivo berproduksi di Surabaya.

Selain perdagangan, Perancis juga melakukan kunjungan dan kerja sama dengan beberapa kampus di antaranya ITS dan UK Petra. Kerja sama tersebut dalam bentuk kurikulum dan pertukaran mahasiswa.

Dalam gathering ini, Corinne memperkenalkan Han Jayanata, General Manager PT Jayanata Kosmetika Prima. Alasan dipilihnya Han karena mempunyai dedikasi dan paham budaya Perancis.

Han merupakan Konsulat Kehormatan Perancis pertama untukSurabaya. Ia mempunyai banyak kesempatan dan akan bekerja keras mempererat hubungan Perancis untuk meningkatkan kunjungan turis Perancis ke Surabaya, pendidikan, serta kebudayaan.

”Saya sering melakukan kerja sama di bidang kecantikan dan fashion show di Perancis. Karena saya yang pertama, maka masih sama-sama belajar. Nantinya yang saya dahulukan adalah mengenai edukasi dan bisnis, utamanya memperbanyak pertukaran pelajar, dan juga pada fashion,” jelas Han.

Han berkeinginan mengerahkan anak muda Surabaya untuk melakukan bisnis berjejaring, karena peluang di sektor ini membuka banyak kesempatan.

“Semakin lama berkembangnya Surabaya dan Indonesia, saya merasa ini sudah saatnya bekerjasama lebih dalam. Apalagi Surabaya adalah kota kedua di Indobnesia,” jelas dia.

Pada 2 Juni 2016 mendatang, grup musik ensemble ‘Trielen’ dan pianis Jean dan Louis Haguenauer, akan tampil dalam acara festival musim semi Perancis di Sheraton Hotel Surabaya.

sumber: tribunnews.com