Arsip Tag: Carmelita Hartoto

INSA sambut Permendag 82 wajibkan ekspor pakai kapal lokal

Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) menilai langkah Kementerian Perdagangan mewajibkan penggunaan kapal yang dikuasai perusahaan pelayaran bakal memberikan dampak positif pada industri pelayaran dan industri terkait lainnya.

JAKARTA (alfijak): Untuk diketaui, Kemendag telah merilis Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu. Peraturan ini mewajibkan kegiatan ekspor Crude Palm Oil (CPO), Batubara dan beras menggunakan angkutan laut yang dikuasai perusahaan lokal dan asuransi nasional.

Carmelita Hartoto, Ketua Umum DPP INSA mengatakan, regulasi ini merupakan lompatan besar guna mendongkrak performa neraca jasa perdagangan Indonesia.

Selama ini, transportasi laut selalu menjadi sorotan karena kerap menjadi salah satu penyumbang terbesar defisit neraca jasa perdagangan Indonesia.

Hal ini disebabkan, kegiatan angkutan ekspor impor masih didominasi kapal asing. Di 2016 misalnya, penggunaan kapal asing pada kegiatan angkutan ekspor impor mencapai 93,7% sedangkan penggunakan kapal berbendera merah putih hanya 6,3%.

“Kami mengapresiasi pemerintah menerbitkan regulasi ini. Dan kami siap berkontribusi dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa ekspor impor,” kata Carmelita dalam siaran pers, Selasa (12/12/2017).

Carmelita menambahkan, penerapan beyond cabotage juga akan memberikan dampak positif yang luas pada sektor lainnya, seperti galangan, industri komponen, perbankan dan penciptaan lapangan kerja.

Darmansyah Tanamas, Wakil Ketua III DPP INSA menambahkan Permendag No. 82/2017 merupakan hasil kerja sama seluruh seluruh pemangku kepentingan mulai dari INSA, BUMN, asosiasi terkait, dan kementerian terkait lainnya.

Dia menuturkan, aturan yang mewajibkan penggunaan kapal berbendera Indonesia untuk kegiatan ekspor impor ini juga telah melewati proses panjang.

“Proses ini tidak instan sehingga kami berharap aturan ini berjalan konsisten, dan berdampak pada perbaikan kinerja neraca jasa perdagangan Indonesia dan dampak positif pada sektor lainnya,” jelasnya.

Pada 2012, INSA bersama BUMN dan kementerian terkait membentuk tim task force untuk merumuskan percepatan program beyond cabotage di Indonesia. Kemudian pada 27 Februari 2013,

Kementerian Perdagangan bersama dunia usaha menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) untuk mengubah term of trade ekspor dari sistem FOB menjadi CIF. Penandatanganan MoU melibatkan asosiasi terkait, perbankan, dan Kementerian Perdagangan.

Pada Juni 2017, pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi XV terkait Daya Saing Penyedia Jasa Logistik Nasional.

Salah satu fokus kebijakan tersebut menyangkut pemberian kesempatan dan peningkatan peran dan skala usaha untuk angkutan dan asuransi nasional dalam mengangkut barang ekspor impor. (bisnis.com/ac)

INSW belum terintegrasi baik, Inaportnet tak optimal

Kamar Dagang dan Industri Indonesia meminta agar optimalisasi pelayanan di pelabuhan dapat diterapkan dengan efektif dan efisien di lapangan, jangan sampai kontraproduktif dengan kelancaran di pelabuhan.

JAKARTA (alfijak): Carmelita Hartoto, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perhubungan, menjelaskan optimalisasi layanan di pelabuhan petikemas memang perlu dilakukan untuk meningkatkan daya saing nasional menghadapi persaingan global.

 “Kami mengapreasiasi setiap langkah pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, dalam upaya mendorong optimalisasi dan kelancaran pelayanan di pelabuhan,” katanya kepada wartawan seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Minggu 12 November 2017.

Menurut dia, upaya Kementerian Perhubungan ini harus bisa dilaksanakan sepenuhnya oleh pelaksana di lapangan.

Ada beberapa sorotan dalam pelayanan terhadap petikemas pada pengiriman ekspor impor.
|
Terutama, pada penerapan INSW yang perlu terkoordinir dengan baik, atau tidak dilakukan secara sendiri-sendiri oleh kementerian dan lembaga.

 Sejauh ini, kata Carmelita, INSW dirasa belum benar-benar terintegrasi, sehingga sering saling menyalahkan sistem siapa yang belum benar-benar berjalan baik.

Di sisi lain, penerapan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) perlu dijamin untuk memastikan kelancaran perizinan berjalan baik, untuk menghindari kesimpangsiuran perizinan di pelabuhan.

“Sistem online pada pelabuhan-pelabuhan utama kami dukung. Misalnya, penerapan Inapornet yang perlu terus dioptimalkan. Jangan sampai sistem mengalami gangguan dan menghambat operasional kapal,” katanya.

Seperti diketahui, Kemenhub berupaya untuk mengoptimalkan aktifitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok terutama di sejumlah pelabuhan petikemas yakni PT Jakarta International Container Terminal (JICT), New Priok Container Terminal One (NPCT1), Terminal Peti Kemas (TPK) Koja, Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok, dan Terminal Mustika Alam Lestari (MAL).

Sebagai hasil optimalisasi pelabuhan, Terminal Peti Kemas (TPK) Koja menargetkan di penghujung 2017 throughout menyentuh 1 juta TEUs (Twenty Foot Equivalent Unit’s).

Hal ini tidak berlebihan bila mengacu pada throughput selama Januari sampai Agustus 2017 yang telah mencapai 654.677 TEUs.

TPK Koja yang melakukan kerjasama operasi (KSO) bersama PT Pelabuhan Indonesia II dan Hutchison Port Indonesia diharapkan mampu meraih produktivitas sebesar 1 juta TEUs dalam kinerja operasional setahun.

“Empat bulan ke depan, dengan rata-rata throughput TPK Koja sebesar 74.000 TEUs per bulan ditambah kegiatan dermaga utara 300 meter yang fluktuatif, katakanlah 27.000 TEUs per bulan, maka angka 1 juta TEUs kemungkinan besar bisa saja terjadi,” jelas Sekretaris Perusahaan TPK Koja, Nuryono Arief.  (viva.co.id/ac)

INSA naikkan tarif muatan bingungkan ALFI

Kenaikan tarif pengiriman peti kemas 20 feet khususnya untuk rute Indonesia Timur oleh Indonesian National Shipowners Association (INSA ) membingungkan sejumlah pihak termasuk para pedagang dan pengusaha logistik.

JAKARTA (alfijakarta): Ketika dikonfirmasi,  pihak Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) yang mewakili para saudagar dan pemilik barang mengaku  belum mengetahui kejelasan terkait informasi kenaikan tarif ini.

“Kami yang mewakili para pedagang tidak mengetahui yang jelas. Mungkin baiknya dijelaskan saja secara terbuka agar semua pihak dapat melihat secara transparan,” kata Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua umum Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia. Minggu (8/10/2017).

Sebelumnya Ketua DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA), Camelita Hartoto mengumumkan bahwa INSA memutuskan untuk menaikkan tarif pengiriman peti kemas ukuran 20 feet, unutk rute Surabaya-Ambon.

Saat ini harga dinaikkan menjadi Rp 7 juta hingga Rp 8 juta, sebelumnya pengiriman peti kemas 20 feet dikenakan biaya sebesar Rp 4,7 juta hingga Rp 5,5 juta.

Dengan kenaikan tarif yang sangat signifikan ini Yukki mengatakan pihak ALFI cukup kaget dengan jumlah kenaikan tarif dan hal ini menjadi pembahasan dari anggota ALFI khususnya yang berada di wilayah Timur.

“Kenaikan tersebut sangat mengagetkan kami pelaku logistik karena tidak ada sosialisasi dan kenaikkan secara persen sangat tinggi,” jelas Yukki.

Yukki juga mengatakan pada kenyataannya hampir semua pengiriman yang bertujuan Indonesia bagian Timur, mengalami kenaikkan tarif dengan persentase kenaikkan yang hampir sama. Pengiriman ke Indonesia bagian Timur biasanya memuat kebutuhan pokok dan sandang serta electrinic maupun otomotif.

Jika melalui alasan adanya kenaikan harga Marine Fuel Oil (MFO) seperti yang dikatakan Carmelita Hartoto, Yukki menjelaskan bahwa kenaikkan bahan bakar minyak (BBM) tersebut harus dihitung terlebih dahulu.

“Kenaikkan BBM harus dicari berapa persen masuk dalam struktur biaya di pelayaran,” ucap Yukki.

“Kami menghargai adanya kenaikkan, tetapi tidak sebesar yang telah diputuskan. Harusnya PLT Dirjen Perhubungan Laut dapat mengevaluasi hal ini dan kami juga telah sampaikan,” tutur Yukki. (medantoday.com/ac)

INSA naikkan tarif muatan bingungkan ALFI
INSA naikkan tarif muatan bingungkan ALFI

Kontribusi sektor logistik tinggi, biaya juga selangit

INSA desak pemerintah prioritaskan bongkar muat peti kemas

Asosiasi Pemilik Pelayaran Nasional Indonesia atau  Indonesian National Shipowners Association (INSA) meminta pemerintah memprioritaskan kelancaran layanan bongkat muat petikemas di pelabuhan sebagai dasar evaluasi sistem logistik nasional.

JAKARTA (alfijakarta): Dengan memprioritaskan kelancaran layanan bongkat muat petikemas, waktu tunggu atau dwelling time akan berkurang sesuai target pemerintah.

Ketua Indonesian National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto menjelaskan, INSA mendukung upaya pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap layanan di pelabuhan, terutama di Pelabuhan Tanjung Priok, yang bertujuan untuk menekan biaya logistik.

“Kami sebagai pengguna jasa pelabuhan mendukung upaya pemerintah, karena yang menjadi prioritas adalah kelancaran layanan bongkar muat petikemas,” paparnya seperti ditulis, Minggu (25/9/2017).

Menurut dia, evaluasi itu akan meliputi peningkatan pelayanan pelabuhan, pemangkasan biaya, serta percepatan kegiatan bongkar muat.

Carmelita menegaskan, INSA juga sedang mempelajari usulan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan yang akan mewajibkan pelabuhan bongkar muat bekerja tujuh hari dalam seminggu.

“Sejauh ini pelayanan bongkar muat di pelabuhan masih oke, termasuk upaya kontigensi sewaktu ada aksi mogok serikat pekerja PT JICT. Pengalihan ke pelabuhan lain juga patut diapresiasi,” ujarnya.

Seperti diketahui, saat terjadi aksi mogok SP JICT, layanan bongkat muat petikemas dialihkan ke New Priok Container Terminal One (NPCT1),

Terminal Peti Kemas (TPK) Koja, Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok, dan Terminal Mustika Alam Lestari (MAL). “Concern kami agar tidak ada konflik dan layanan bongkat muat lancar, itu yang mesti diprioritaskan,” ucapnya. (liputan6.com/ac)

Upaya efisiensi di sektor logistik masih berjalan lambat

Rencana pemerintah kembali mempersingkat waktu bongkar muat dan menekan biaya di pelabuhan disambut baik oleh pelaku usaha. Pebisnis menilai, rencana ini membutuhkan kerjasama setiap intansi dan kesungguhan pengawasan implementesi.

JAKARTA (alfijakarta): Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association (INSA), Carmelita Hartoto, menyatakan usaha perbaikan kinerja logistik juga harus dilakukan di berbagai aspek dan dibutuhkan koordinasi yang baik. Ini ia bilang mengingat rantai logistik itu dimulai dari titik produksi barang hingga titik akhir barang dikonsumsi.

Paket kebijakan XV yang telah dikeluarkan pemerintah ia bilang memberikan angin segar untuk mendorong efisiensi logistik nasional.Namun demikian, ia bilang perlu adanya aturan lanjutan dalam penerapan paket kebijakan ini.

“Dalam rangka menggenjot kinerja logistik nasional diperlukan perbaikan pada sektor transportasi laut. Ini karena peran transportasi laut sangat strategis dalam kelancaran logistik di Indonesia,”kata Carmelita kepada Kontan.co.id, Kamis malam (24/8).

Menurutnya, ongkos angkutan laut atau freight dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami penurunan. Namun INSA meminta adanya relaksasi kebijakan fiskal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dipungut atau dibebaskan atas pembelian bahan bakar minyak (BBM) kapal rute dalam negeri atau domestik.

“Karena perlu diketahui, komponen biaya BBM memiliki porsi yang cukup besar dalam biaya pelayaran. Diharapkan, penghematan pembelian BBM nantinya akan berdampak langsung pada industri pelayaran dan efisiensi angkutan laut di dalam negeri,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan biaya logistik Indonesia mengalami perbaikan. Namun menurutnya masih belum maksimal dan prosesnya tergolong lambat.

Hal ini menurutnya butuh keseriusan para pemangku kebijakan (stakeholders) untuk melakukan efisiensi secara prosedural dan pengawasan dalam proses export-import.

“Harusnya biaya logistik kita bisa mencapai angka 19% terhadap GDP (gross domestic product) kalau kita serius. Kita juga sering lupa untuk bisa melihat tarif kompetitor dari negera-negara terdekat,” ujarnya.

Ia bilang, pelaku logistik membutuhkan peningkatan kualitas. Pemerintah diharapkan bisa menyelesaikan program pembangunan infrastruktur dan optimalisasi dari sisi teknologi informasi.

“Sehingga pelaku usaha bisa diberikan kepastian jadwal dalam waktu pengiriman. Dan peningkatan sumber daya manusia di pelabuhan kami rasa juga sangat penting,”pungkasnya.

Rencana mogok pekerja JICT ancam investasi sektor logistik

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menilai rencana para karyawan Jakarta International Container Terminal mogok kerja pada 3-10 Agustus 2017 dapat mengganggu iklim investasi Indonesia. Hal ini tak sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan investasi di Tanah Air.

JAKARTA (alfijakarta): “Mogok di pelabuhan dapat mengganggu iklim investasi di Indonesia. Mogok memang hak pekerja tetapi sebaiknya pelayanan tetap jalan,” ujar Ketua ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi di Jakarta, Rabu (26/7).

Menurutnya, apabila pelayanan tetap jalan shippingline dapat tetap masuk dan bongkar muat di JICT. Hal tersebut akan membuat para pelaku industri menjadi lebih tenang dan yakin terhadap kondisi di Indonesia.

Pekerja pelabuhan yang mogok tidak hanya berdampak pada operator semata. Tetapi, juga diperlukan koordinasi dari berbagai shipping line untuk mengalihkan pelayanan selama masa mogok.

Hal tersebut yang berpotensi menimbulkan nuansa ketidakpastian bagi shippingline dan pelaku logistik tidak hanya dari eskportir tetapi juga importir. Ujungnya mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional.

“Apabila mogok terjadi, sebenarnya JICT dan pekerja sendiri akan mengalami kerugian karena tidak melayani shippingline. Ada beberapa pelabuhan lain yang masih terus beroperasi di Priok sehingga tetap ada alternatif lain,” katanya.

Yukki juga menjelaskan masalah yang menjadi penyebab mogok bukanlah permasalahan lama dan sudah dipahami oleh banyak orang.

Bahkan, menurutnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Otoritas Pelabuhan juga sudah memberikan perhatian serius terhadap permasalahan mogok pekerja.

“Sebaiknya permasalahan ini dijauhkan dari kepentingan politik,” tegasnya.

Salah satu faktor penyebab mogok tersebut karena bonus yang diterima karyawan pada 2016 menurun sebesar 42,5 persen dibandingkan bonus pada 2015.

Penurunan tersebut terjadi karena PBT (Profit Before Tax) JICT menurun dari USD 66,3 juta pada 2015 menjadi USD 44,19 juta pada 2016.

Aksi mogok kerja karyawan JICT rencananya akan dilakukan pada 3-10 Agustus 2017.

Sebelumnya, aksi serupa juga pernah direncanakan tapi dibatalkan setelah ada kesepakatan antara Direksi dan Serikat Pekerja JICT.

INSA responsif

Carmelita Hartoto, Ketua Umum DPP INSA, mengatakan ada dampak yang diakibatkan bagi industri pelayaran dan logistik. Hal ini terutama karena aksi terjadi di salah satu terminal yang cukup besar melayani ekspor dan impor.

“Tentu saja, mogok kerja SP JICT akan membuat aktivitas arus barang sangat terganggu, dan mungkin saja akan memberikan dampak keterlambatan barang kebutuhan masyarakat,” jelas Carmelita kepada Bisnis di Jakarta pada Rabu (26/7/2017).

Dampak lainnya adalah kerugian materi yang dialami para pelaku usaha terkait di JICT, seperti pelaku usaha pelayaran, angkutan truk, dan para importir.

carmelita-hartoto-jibiphoto

Selain itu, jika mogok kerja di JICT benar terjadi tentunya akan memberikan penilaian buruk bagi dunia maritim Indonesia di mata dunia.

“Terlebih saat ini kita sedang menuju untuk menjadi poros maritim dunia,” jelasnya.

Untuk itu, rencana mogok kerja SP JICT, kata Carmelita, harus diantisipasi oleh para stakeholder di pelabuhan.

Antisipasi yang dilakukan misalnya dengan mengalihkan bongkar muat yang sebelumnya di terminal JICT dapat dialihkan sementara pada terminal lain hingga aktivitas berjalan normal.

“Namun tentunya kami mengharapkan mogok kerja dapat dihindari, mengingat pelabuhan yang merupakan objek vital nasional dan roda penggerak ekonomi nasional,” paparnya.

Sebaiknya, kata Carmelita, para pekerja besama manajemen perusahaan dapat duduk bersama dan mencari win-win solution.

Operasional tak terganggu

Direktur Komersial & Pengembangan Bisnis IPC, Saptono R. Irianto mengatakan rencana mogok yang dilakukan Serikat Pekerja JICT diharapkan tidak akan mengangggu operasional terminal.

Dia menyiratkan, IPC masih memiliki sejumlah termnal yang bisa difungsikan bila operasional terminal JICT mandek. “Istilahnya terserah apa, intinya masih banyak terminal yang bisa menghandle,” ujarnya.

Impor merosot karena daya beli domestik rendah?

Berdasarkan Laporan Tahunan IPC 2016, terminal JICT mampu melayani arus peti kemas hingga 3 juta TEUs per tahun.

Kapasitas itu didukung oleh lapangan penumpukan seluas 57,5 hektare dan panjang dermaga hingga 2.150 m.

JICT juga dilengkapi quay cranes sebanyak 19 unit dan tubber tyred gantry cranes sebanyak 74 unit.

Operasional terminal JICT juga disokong oleh prime movers and trailers sebanyak 142 unit dan 25 unit peralatan derek lainnya.

Di luar terminal JICT, IPC juga memiliki Terminal Petikemas Koja. Kapasita terminal tersebut telah mencapai 1 juta TEUs dengan dukungan perlatan tujuh unit container crane, 48 unit truk dengan 60 chassis, 25 unit RTG, tiga unit reacstacker.

IPC juga masih memiliki tiga terminal yang dikelola PT Pelabuhan Tanjung Priok dan Terminal Perikemas Kalibaru yang diresmikan pada September 2016. (merdeka.com/viva.co.id/bisnis.com/ac)

 

 

INSA target 3000 TEUs muatan mother vessel

Perusahaan Pelayaran asal Perancis yaitu Compagnie Maritime d’Affretement – Compagnie Generali Maritime (CMA-CGM) telah resmi membuka layanan jasa angkut peti kemas dari Tanjung Priok menuju West Coast (LA & Oakland) Amerika Serikat.

Nantinya , akan ada sekitar 17 kapal berkapasitas besar yang melayani rute itu.

Ketua Indonesia National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto berharap layanan jasa angkut tersebut akan terus berlangsung selamanya.

Pasalnya dengan kerjasama yang dijaliini, barang-barang dari Indonesia yang selama ini dibawa oleh carrier masing-masing, saat ini sudah bisa dibawa oleh satu kapal.

“Kita harapkan ini bisa terus berlangsung tidak hanya 3 bulan tapi selamanya. jadi tinggal gimana gigihnya dari pihak pelayaran-pelayaran mencari muatannya agar lebih banyak lagi,” ujarnya saat dihubungi Okezone di Jakarta.

Jika servis seperti ini bisa berlangsung lama, Carmelita menyebut ini bisa menghemat 5%-10% lebih murah dari negara tetangga Singapura.

Jika harga sudah setara dengan Singapura, setelah itu tinggal bagaimana memperbaiki pelayanan agar setara dengan Singapura juga.

“Dan yang paling penting itu, angkutan mereka harus bisa capai 3.000 TEUs dalam satu kali angkut,”kata Carmelita.

Sumber: okezone.com

 

Kadin dukung truk pelopor

Wakil Ketua Umum Bidang Perhubungan Kamar Dagang dan Industri Nasional (Kadin) Indonesia, Carmelita Hartoto, mengapresiasi setinggi-setingginya atas dimulainya diprogram truk pelopor keselamatan yang dilaunching di Jakarta International Container (JICT), Jakarta, Senin (13/3/2017).

Tentunya program ini sebagai salah satu wujud konkret seluruh stakeholder transportasi nasional dalam menekan angka kecelakan yang melibatkan truk.

“Truk yang selama ini dinilai dapat berkontribusi dalam kecelakaan transportasi, sudah sepatutnya memulai untuk memberikan contoh baik dalam berkendara dan mengedepankan keselamatan beakendara,” kata Carmelita.

Dalam keselamatan transportasi, tentunya memiliki banyak aspek, dimulai dari sopir, penumpang, maupun muatan angkutan truk yang diangkut.

“Kita sadari bersama, kondisi truk dalam melayani pengiriman barang kerap mengalami over tonnase,” ujar Carmelita.

Truk dua sumbu juga kerap mengangkut barang yang jauh lebih panjang dari kemampuan semestinya.

Lantaran over tonnase angkutan ini, jelas akan membuka peluang lebih terjadinya kecelakaan, bahkan membahayakan pengguna jalan lain.

Selain itu, over tonase ini juga akan berdampak pada kondisi jalan yang lebih rusak, sehingga harus lebih cepat mengalami perawatan jalan, yang pada akhirnya akan lebih membebani keuangan negara.

“Kami berharap acara ini, akan menjadi titik balik dunia transportsi nasional dalam memandang keselamatan bertransportasi,” jelasnya.

Keselamatan transportasi kini harus dianggap sebagai sebuah kebutuhan yang harus sama-sama diusahakan dan tanggung jawab seluruh para pemangku kepentingan dunia transportasi.

Disiplin bertransportasi harus menjadi kesadaran penuh dan dikedepankan pada saat ini dan masa mendatang.

Sumber: suara.com