Arsip Tag: sri mulyani

Sri ancam pecat pejabat Bea Cukai yang penakut

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengancam mencopot pejabat dan karyawan Bea Cukai yang tidak berani menindak importir nakal karena takut adanya oknum Polri dan TNI membekingi pengusaha.

“Saya tidak mau lagi mendengar ada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai tak bisa bekerja menindak importir nakal lantaran dibekingi oknum TNI atau Polri,” tegas Sri Mulyani digedung Beacukai.

Bila ada pejabat Beacukai kalau ditanya dan jawabnya au au au, dirinya tidak akan segan-segan langsung mencopot pejabat bea cukai yang menjadikan ketakutannya adanya beking dibalik importir nakal dan hal itu sebagai alasan tidak bisa bekerja secara optimal.

Bahkan Menkeu berjanji pejabat tersebut akan di bawa ke tengah lapangan. “Nanti kita sorakin rame-rame sebelum kita pecat,” janji Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengumpulkan pimpinan lembaga mulai dari TNI, Polri, Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Kejaksaan, PPATK, hingga KPK di Kantor Pusat Ditjen Bea Cukai.

Alasan pengumpulan pimpinan lembaga tersebut kata Sri Mulyani untuk memberikan pesan kepada jajaran intansi lembaga tersebut dan jajaran Beacukai untuk tidak lagi mencari alasan tidak bisa bekerja karena ada pihak lain yang membekingi.

Menkeu mengaku dirinya sering menerima laporan Sri Mulyani, ia kerap menerima laporan adanya beking dari aparat keamanan yang melindungi importir nakal dan menakut-nakuti pegawai Beacukai akibatnya pejabat dan bawahannya ketakutan.

Dengan ketakutannya para pejabat beacukai bekerja di lapangan menyebabkan pegawai Ditjen BC tidak optimal bekerja akibatnya target penerimaan bea dan cukai jadi tidak tercapai, padahal penerimaan negara begitu penting untuk membiayai pembangunan.

Bentuk satgas

Untuk membersihkan oknum pejabat di lingkungan pemerintah dan aparat penegak hukum yang terlibat kolusi Menkeu membentuk satuan tugas (satgas).

Satgas dibentuk kerja sama antara Kementerian Keuangan, TNI, Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , Kejaksaan Agung, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK.

“Ini sinyal keras bagi para petugas Bea dan Cukai atau penegak hukum lainnya yang mencoba berkongsi dengan para importir nakal.”Kita harapkan satgas ini untuk meminimalkan berbagai praktik yang bisa menggerus penerimaan negara tersebut.” papar menkeu.

Pemerintah juga akan memperketat pengawasan di sejumlah pintu masuk barang ke Indonesia. Sejumlah pelabuhan utama misalya Tanjung Priok, Cikarang, hingga Belawan akan menjadi fokus pemerintah untuk menjaga supaya praktik penyelundupan dan penyalahgunaan dokumen kepabeanan dilakukan oleh para importir nakal.

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mendukung upaya yang dilakukan jajaran Kementerian Keuangan.

sumber: poskotanew.com

‘INSW lebih mendesak ketimbang satgas penertiban impor’

Rencana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kemenkeu membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Impor Berisiko Tinggi (PIBT) ditentang a.l. dengan alasan bahwa selain memboroskan anggaran, satgas ini tak dibutuhkan karena optimalisasi fungsi dan koordinasi Bea dan Cukai yang seharusnya dikedepankan.

JAKARTA (alfijakarta): Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai, Ditjen Bea dan Cukai tidak perlu membuat Satgas ini.

Pasalnya, yang diperlukan saat ini adalah mengoptimalkan Indonesia National Single Window (INSW). Enny menekankan, pembentukan Satgas juga akan memakan anggaran pemerintah.

“Menambah OB (Office Boy) saja butuh anggaran. Ini pasti ada. Sebatas euforia saja menurut saya. Jadi seolah-olah dengan adanya Satgas, seperti kemarin ada Satgas Pangan terus harga pangan stabil, padahal itu semua enggak menyelesaikan persoalan utamanya. Kayak pangan itu kan menjadikan fluktuasi pangan karena demand dan supply tidak balance,” kata Enny dalam keterangannya kepada media, Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Selain itu, ia juga menegaskan pembentukan Satgas ini hanya memberatkan importir. Selain beban di sisi waktu, importir juga harus menanggung sisi biaya karena banyaknya hal yang dilewati sebelum memasukkan barang ke Tanah Air.

Untuk diketahui, INSW merupakan loket elektronik tunggal untuk penyelesaian perizinan impor ekspor serta pengurusan dokumen kepabeanan dan kepelabuhanan.

Konsep ini merupakan wujud reformasi birokrasi pelayanan publik. Dengan INSW, semuanya terpusat terkoordinasi dalam suatu pusat pengendali dan computerized.

“Satgas itu mestinya untuk memperkuat dan menggaransi aturan-aturan yang standar, bukan untuk menyelesaikan persoalan yang kacau balau ini. Jadi terbalik, mestinya instrumennya dulu diperkuat baru Satgas itu. Sementara itu single window ini kan baru wacana terus, pengaplikasiannya kan belum real di lapangan,” ujarnya.

Menurutnya, Ditjen Bea dan Cukai salah kaprah jika ingin membentuk Satgas ini. Sebab, fungsi Bea Cukai sebenarnya hanya untuk mengendalikan produk yang masuk ke Indonesia, bukan menentukan kriteria barang itu boleh masuk atau tidak.

“Tapi yang terjadi sekarang, Bea Cukai ini powerful sekali termasuk yang menentukan boleh tidaknya suatu barang melintasi kawasan kepabeanan. Ini kan tugas kementerian teknis. Sehingga sekarang kalau misalnya ada satu rencana Bea Cukai mau membuat suatu klasifikasi (penertiban impor berisko tinggi), itu sebenarnya yang berhak membuat itu bukan Bea Cukai, tapi kementerian teknis,” tuturnya.

Senada, Anggota Komisi XI DPR RI Sukiman mengatakan, Dtjen BC tidak perlu membentuk Satgas Penertiban Impor Beresiko Tinggi.

Menurutnya, pembentukan Satgas ini akan menunjukan pihak Ditjen Bea dan Cukai tidak dapat melakukan Tugas dan Fungsi Pokonya (Tupoksi) dengan baik.

“Namanya ada Satgas inikan kalau (Bea dan Cukai) sudah tidak jalan sama sekali‎,” kata Sukiman.

Sukiman meminta, pihak Bea dan Cukai memaksimalkan Tupoksinya serta mempertanggungjawabkannya. “Kita harus mempertimbangkan. Misalnya, Satgas pangan, jangan sampai ada Satgas dari Kepolisian akhirnya baru menertibkan,” katanya.

Di sisi lain, ia menegaskan, keberadaan Satgas tersebut akan memberikan beban anggaran tambahan bagi negara.

“Karena itu, Satgas ini tidak perlu, paling tidak meringankan beban dan biaya anggaran. Kecuali Bea dan Cukai sudah tidak mampu melaksanakan tugasnya,” tandasnya.

Untuk diketahui, Ditjen Bea dan Cukai berencana membentuk Satgas Penertiban Impor Berisiko Tinggi. Pembentukan Satgas ini nantinya akan tertuang dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) yang akan ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Dalam draft Perpres, pembentukan Satgas diperlukan karena banyaknya praktik tidak sehat di pelabuhan dan perbatasan dan dapat merusak sendi perekonomian.

Dalam draft tersebut, tugas Satgas adalah melaksanakan penertiban impor berisiko tinggi di pelabuhan utama dan perbatasan wilayah Indonesia. Ketua Satgas dapat menetapkan pelabuhan lain dan atau perbatasan yang akan dilakukan penertiban.

Gandeng Kapolri

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengumpulkan sejumlah pejabat beberapa instansi dalam rangka menggelar rapat koordinasi penertiban impor berisiko tinggi di kantor pusat Bea dan Cukai, Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (12/7).

Pantauan merdeka.com, dalam rapat ini hadir Kepala Kepolisian RI Tito Karnavian, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Gatot Nurmantyo, Jaksa Agung HM. Prasetyo, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang, Kepala Pusat Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Baddarudin, dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi.

Rapat tersebut membahas penanganan impor berisiko tinggi. Salah satu strategi yang dilakukan Bea Cukai adalah dengan melaksanakan kegiatan taktis operasional melalui pengawasan kinerja internal, kerja sama dengan aparat penegak hukum dan Kementerian Lembaga, juga sinergi dengan asosiasi.

“Kami sengaja mengajak kerja sama beberapa instansi pemerintah untuk turut mengawasi tugas dari importir seperti ini. Kita harapkan dengan saling bersinergi seperti ini kita bisa optimal dalam menangani kasus importir tinggi yang selama ini merugikan negara kita,” ucap Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam konferensi persnya di lokasi.

Penanganan impor berisiko tinggi sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dengan kegiatan yang lebih adil dan taat hukum, sejak Desember 2016, Bea Cukai memulai program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC).

Untuk diketahui, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Impor Berisiko Tinggi.

Pembentukan Satgas ini nantinya akan tertuang dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres), namun belum ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Dalam draft Perpres yang diterima merdeka.com, pembentukan Satgas diperlukan karena banyaknya praktik tidak sehat di pelabuhan dan perbatasan dan dapat merusak sendi perekonomian. Pelabuhan merupakan salah satu pintu masuk dan keluar suatu negara dalam lalu lintas barang serta memegang peranan penting sebagai sumber pendapatan negara.

“Satgas sebagaimana dimaksud berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden,” kutipan draft Perpres tersebut.

Sedangkan tugas Satgas adalah melaksanakan penertiban impor berisiko tinggi di pelabuhan utama dan perbatasan wilayah Indonesia. Ketua Satgas dapat menetapkan pelabuhan lain dan atau perbatasan yang akan dilakukan penertiban.

Wewenang Satgas nantinya adalah melakukan pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan teknologi informasi dari kementerian/lembaga atau pihak lain. Membangun sistem pencegahan dan penertiban impor berisiko tinggi. Melakukan operasi tangkap tangan serta melakukan kegiatan evaluasi kegiatan penertiban impor berisiko tinggi.

Humas Ditjen Bea dan Cukai, David mengatakan, rencana pembentukan Satgas ini masih akan dibicarakan di tingkat menteri. Pihaknya akan mencari tahu apakah Satgas ini diperlukan atau tidak.

“Rencana pembentukan Satgas ini mau dibicarakan di tingkat menteri dulu, apakah diperlukan Bea Cukai. Akan diadakan pertemuan rapat dengan pihak terkait terlebih dahulu,” katanya saat dikonfirmasi merdeka.com.

Tak mematikan ekonomi

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan penertiban impor berisiko tinggi yang tengah serius dilakukan pemerintah, bukan untuk mematikan kegiatan ekonomi.

“Pada dasarnya, kita tidak ingin mematikan kegiatan ekonomi. Kita ingin ekonominya menjadi formal dan tercatat sehingga bisa menciptakan persaingan yang lebih adil dengan pelaku ekonomi lain,” ujarnya di Jakarta, Rabu (12/7/2017).

Hal tersebut disampaikan Menkeu usai rapat koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kantor Staf Kepresidenan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Agung, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal penertiban impor berisiko tinggi.

Sri Mulyani menginginkan adanya praktik bisnis yang bersih, adil, dan transparan bagi para pelaku ekonomi khususnya para importir berisiko tinggi (very high risk importer/VHRI) yang berpotensi menyelundupkan barang-barang ilegal masuk ke Tanah Air.

Dia mendorong para importir berisiko tinggi yang selama ini bisa memasukkan barang-barang impor ilegal ke dalam negeri, untuk menaati prosedur dan aturan yang berlaku dalam kegiatan impor.

“Mereka yang selama ini lakukan impor tapi tidak bayar pajak atau tidak punya NPWP, kita sudah tutup. Kalau mereka bayar pajak tapi apa yang diisi dalam dokumen impor berbeda dengan bayar pajaknya, kita lakuan tindakan. Kalau mereka yang bisa masuk impor ilegal jadi legal, itu yang kita dorong sehingga ia bisa memberikan penerimaan negara yang lebih baik,” ujarnya.

Kendati demikian, Sri Mulyani tidak menyebutkan secara detil berapa potensi penerimaan negara yang bisa didapatkan melalui penertiban impor berisiko tinggi tersebut. Sejauh ini, Kementerian Keuangan telah menertibkan 679 importir yang tidak punya NPWP.

“Dari sisi nilai, kita ya tidak tahu berapa yang ia selundupkan, kan jenis barangnya bermacam-macam. Kalau borongan bisa tekstil, bisa barang elektronik atau konsumsi. Mereka biasanya dalam satu kontainer terdiri dari berbagai macam jenis barang sehingga kemudian ia perlu ditangani dalam bentuk pemeriksaan langsung,” ujarnya.

Impor berisiko tinggi memiliki peluang penyelewengan yang lebih besar sehingga dapat mengakibatkan beredarnya barang ilegal.

Peredaran barang ilegal mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dan penerimaan negara yang tidak optimal.

Dengan ditertibkannya impor berisiko tinggi, volume peredaran barang ilegal dapat turun sehingga dapat terjadi ‘supply gap’ yang dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri sehingga penerimaan negara bisa optimal serta mendorong perekonomian dalam negeri.

Program penertiban impor berisiko tinggi merupakan salah satu dari serangkaian program penguatan reformasi yang telah dijalankan DJBC sejak Desember 2016.

Dalam jangka pendek, DJBC akan menjalankan kegiatan taktis operasional melalui pengawasan kinerja internal, kerja sama dengan aparat penegak hukum dan kementerian/lembaga, juga sinergi dengan asosiasi.

Untuk jangka panjang, DJBC akan membangun sistem kepatuhan pengguna jasa melalui revitalisasi manajemen risiko operasional.

Sri Mulyani pun menilai pentingya kerja sama dan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan kementerian/lembaga, agar tercipta perbaikan kepatuhan pengguna jasa, percepatan dan penyederhanaan perizinan impor, serta pemberantasan penyelundupan, pelanggaran kepabeanan dan praktik perdagangan ilegal lainnya.

Kementerian Keuangan sendiri telah merancang satuan tugas (satgas) penertiban impor berisiko tinggi sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kegiatan taktis operasional. (sindonews.com/merdeka.com/sinarharapan.com/ac)

gambar: merdeka.com

Dashboard INSW untuk layanan eksim diperiksa

Tiga menteri Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke kantor pengelola portal Indonesia National Single Window (INSW) di Jalan Pramuka Raya, Jakarta, Senin (6/2/2017).

Tiga menteri tersebut adalah Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Dirjen Bea Cukai, Heru Pambudi dan Direktur Utama Pelindo II, Elvyn G Masassya juga hadir pada kesempatan ini.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menko Perekonomian Darmin Nasution datang lebih dulu sekitar pukul 12.00 WIB

Kunjungan ini dilakukan dalam rangka mengecek dashboard layanan perizinan ekspor impor dan dashboard dwell time atau waktu tunggu pelayanan bongkar muat barang dari kapal.

Di dashboard tersebut bisa diketahui proses dokumen INSW dari berbagai lokasi yang ada di Indonesia. Mulai dari Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Tanjung Perak, Bandara Soekarno Hatta hingga Kualanamu

“Di sebelah kiri ini adalah data dari port net untuk dwell time. Ini di Tanjung Priok tahu tracking-nya sudah berapa lama dokumennya berjalan,” ujar salah seorang petugas INSW yang memberikan keterangan.

Lantas Sri Mulyani dan Darmin serentak bertanya bagaimana cara untuk mengetahuinya.

“Bagaimana caranya?,” kata mereka.

“Ini login dulu supaya enggak sembarang orang. Karena ini confidential. Jadi kita bisa lihat tracking-nya,” balas petugas tersebut.

Seperti diketahui, Indonesia National Single Window (INSW) adalah sistem elektronik terintegrasi yang menangani pengelolaan dokumen kepabeanan, perizinan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan/atau impor secara elektronik.

Sumber: detik.com

 

Sri: kami akan terus lakukan pembersihan di dalam

Sri: kami akan terus lakukan pembersihan di dalam
Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berada di dalam mobilnya usai diperiksa Badan Reserse Kriminal Polri di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (8/6) malam. Sri Mulyani diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi kondensat yang melibatkan SKK Migas dan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww/15.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap salah seorang pejabat eselon III Direktorat Jenderal Pajak, Handang Soekarno (HS). HS ditangkap setelah terbukti menerima uang senilai Rp1,3 miliar dari salah seorang pengusaha.

Hal ini pun sontak berdampak pada kekecewaan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pasalnya, hal ini terjadi pada saat reformasi perpajakan tengah dilakukan.

“Mereka (pegawai pajak yang bersih) luka, mereka kecewa. Saya luka, saya kecewa,” tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga cukup geram dengan terjadinya OTT ini. Bahkan, dirinya mengatakan bahwa hal ini merupakan wujud ketamakan dari pegawai Ditjen Pajak.

“Saya dalam hal ini sudah menyampaikan kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan baik di Pajak , baik di Bea Cukai, Direktorat Jenderal Anggaran, Perimbangan Keuangan, perbendaharaan, bahwa perang terhadap korupsi dan mereka yang memiliki keinginan untuk merusak konstitusi, ini kan ketamakan yang tidak terbatas dalam hal ini,” kata Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani hal ini tidak dapat diantisipasi dengan memberikan kenaikan gaji pada jajaran pegawai pajak. Sebab, kenaikan tetap tidak akan mengubah niat oknum pegawai pajak untuk melakukan pungutan liar.

“Kalau mau dinaikkan 1.000 kali lipat pun ini enggak akan pernah cukup untuk ketamakan. Saya enggak akan pernah mampu untuk naikkan gaji Rp1 miliar eselon III,” jelasnya.

Sri pun juga menuliskan kekecewaannya dalam secarik surat. Surat ini ia tulis setelah menggelar konferensi pers di KPK. Dalam surat ini, Sri Mulyani meminta kepada pegawai Ditjen Pajak dan Kementerian Keuangan untuk terus meningkatkan layanannya kepada masyakarat.

“Seluruh jajaran dan staf Kementerian Keuangan yang saya cintai dan banggakan. Hari ini kita semua telah dikecewakan dengan kejadian penangkapan seorang kepala subbit di Direktorat Pajak oleh KPK dalam operasi tangkap tangan di Jakarta. Sebelumnya kita juga mendapat berita penangkapan aparat bea cukai oleh Kepolisan RI di Semarang,” tulis Sri Mulyani

“Kekecewaan kita harus kita salurkan dengan bekerja lebih baik lagi dan bekerja keras untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi,” imbuhnya.

Sri Mulyani bahkan juga sempat salah menyebutkan nama Ditjen Pajak menjadi Direktorat Jenderal Korupsi. Disinyalir hal itu dilakukan Sri Mulyani tidak dengan sengaja lantara dirinya terlalu bersemangat dalam berpidato. Meskipun belum lama ini ada satu oknum Ditjen Pajak yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK.

“Banyak hal yang sudah dilakukan oleh Kemenkeu dan utamanya Direktorat Jenderal Korupsi, eh kok Korupsi, Direktorat Jenderal Pajak di dalam melawan korupsi selama beberapa tahun terakhir,” ujarnya sembari tersenyum malu.

Namun, ditengah kekecewaannya, Sri Mulyani kembali mengingatkan kepada para pegawai pajak untuk tetap menjaga integritas. Setiap wajib pajak, dilarang menerima apapun dalam bentuk apapun.

Sri Mulyani berharap, jajaran Ditjen Pajak dapat melakukan evaluasi secara menyeluruh. Reformasi pun perlu dilakukan dengan menggunakan konsep revolusi mental dari Presiden Joko Widodo.

“Tidak boleh beri apapun, dalam bentuk apapun, yang kita perkirakan bahwa dia berhubungan dengan pekerjaan kita. Tidak memberikan atau tidak menerima. Di sesuatu yang kita ucapkan di atas kitab suci, yang ada di samping atau di atas Anda,” imbuhnya.

Pegawai pajak juga diminta untuk mengingatkan layanan kepada para wajib pajak. Meskipun telah menggunakan sistem self assessment, namun peningkatan layanan tetap perlu dilakukan.

Peningkatan layanan ini pun juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat yang selama ini mulai pudar terhadap Ditjen Pajak. Tak hanya WP, rasa percaya diri pegawai pajak juga harus dipupuk.

“Tidak hanya menunjukkan bahwa Anda punya komitmen, tapi Anda adalah tulang punggung yang luar bias penting bagi republik ini bagi kepentingan nasional,” pungkasnya.

Komitmen internal

Ketika pemerintah tengah gencar melaksanakan program amnesti pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak dalam APBN dan menyusun basis data perpajakan yang baru, seorang pejabat pajak ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tak urung, penangkapan pejabat pajak ini membuat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kecewa. Menkeu pun bertekad tidak boleh ada lagi terjadi korupsi di Ditjen Pajak.

Maklum, peristiwa itu terjadi ketika pemerintah tengah berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak yang memang sangat diperlukan untuk membiayai pembangunan.

Apalagi peristiwa penangkapan yang mencoreng pemerintah itu terjadi di tengah seringnya masyarakat mendapat informasi tentang tindakan korupsi oleh aparat pajak seperti kasus yang melibatkan Gayus HP Tambunan.

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Handang Soekarno (HS), Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak dan R Rajamohanan Nair (RRN), Direktur PT EK Prima Ekspor Indonesia (EKP). Dari lokasi diamankan uang sebesar Rp1,9 miliar.

Menkeu Sri Mulyani menyatakan ia menyambut positif langkah KPK tersebut dan merupakan sinyal jelas pihaknya dalam memerangi praktik pungli dan korupsi.

“Itu sudah disampaikan kepada jajaran di Kemenkeu. Kami sudah sampaikan peringatan bahwa kini saatnya untuk melakukan perbaikan, kalau tidak, akan ada penindakan dari institusi di dalam sendiri atau akan ada institusi di luar yang bertindak,” katanya.

Menkeu juga menegaskan tidak boleh terjadi korupsi lagi di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Keuangan, terutama di Direktorat Jenderal Pajak.

Karena itu, ia akan memperkuat pengawasan dan melakukan evaluasi terhadap seluruh pegawai sehingga kejadian pegawai yang tertangkap tangan oleh KPK tidak terulang kembali.

Bagi Sri Mulyani, tindakan yang dilakukan oknum Ditjen Pajak itu mencerminkan pengkhianatan terhadap prinsip dan tata kelola yang baik, efektivitas dan kejujuran yang selama ini menjadi nilai-nilai yang dianut oleh Kemenkeu, dalam hal ini Ditjen Pajak.

Menkeu menyebutkan penangkapan pejabat Ditjen Pajak itu merupakan hasil kerja sama KPK dengan Itjen Kemenkeu.

“Informasi awal berasal dari kami, ada unit-unit yang mengawasi di Kemenkeu dan untuk menindak dilakukan kerja sama dengan KPK,” katanya.

Ia menjanjikan pembenahan dalam sistem maupun sumber daya manusia terkait sektor perpajakan, seperti pajak dan bea cukai, agar perilaku korupsi makin berkurang.

Ia mengakui masih ada kerawanan yang terjadi dari sisi penegakan hukum, terutama pegawai yang terlibat dalam pemeriksaan maupun penagihan pajak, karena sebagian besar kasus pelanggaran hukum terjadi dari bagian tersebut.

Untuk itu, ia mengatakan akan ada upaya untuk memperkuat sistem teknologi informasi agar interaksi pegawai dengan wajib pajak (WP) makin berkurang dan tagihan pajak yang disampaikan tidak menimbulkan sengketa maupun persoalan baru.

Namun, ia menegaskan, apabila dibutuhkan interaksi antara pegawai dengan WP terkait pemeriksaan lanjutan, maka diperlukan suatu standar operasi prosedur yang jelas agar proses pengawasan dapat lebih mudah dan berkualitas.

Kaji remunerasi Selain itu, Menkeu juga akan mengkaji ulang Peraturan Presiden (Perpres) No 37 tahun 2015 mengenai tunjangan remunerasi bagi pegawai pajak yang justru menimbulkan beban tersendiri dan tidak memberikan manfaat kepada kinerja, terutama bagi pegawai lapangan.

“Saya berjanji akan melakukan koreksi terhadap Perpres, sehingga insentifnya tidak seperti sekarang ini, kalau level direktur ke atas aman, tapi eselon III justru mereka itu yang mengalami pendekatan dengan wajib pajak. Jadi, kami sudah mendengar ‘feedback’ dan menjadi bahan bagi kami,” kata Menkeu.

Sri Mulyani siap memberikan “reward and punishment” yang seimbang kepada para pegawai pajak maupun bea cukai bagi yang melakukan tindakan pelanggaran hukum dengan mempertimbangkan UU Aparatur Sipil Negara maupun yang berprestasi.

“Saya terus terang tidak pernah segan. Dulu masalah Gayus, bagian unit sampai direkturnya saya copot. Saya tidak akan melakukan hal yang semena-mena. Kita tetap melihat ‘maximum punishment’ dan sinyal yang salah harus ditindak. Tapi jajaran baik harus diproteksi dan ‘reward’ yang sesuai dengan yang diharapkan,” ujarnya.

Kronologi Ketua KPK Agus Rahardjo menyampaikan kronologi OTT pada Senin (21/11) malam di daerah Kemayoran.

OTT dilakukan terhadap R Rajamohanan Nair (RRN), Direktur PT EK Prima Ekspor Indonesia (EKP) dan Handang Soekarno (HS), Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak.

Turut juga diamankan tiga orang staf RRN, masing-masing di Tangerang Selatan, Jakarta, dan Surabaya serta seorang sopir dan ajudan HS.

Pada Senin (21/11), pukul 20.00 WIB terjadi penyerahan uang dari RRN ke HS di kediaman RRN di Springhill Residences, Kemayoran. Usai penyerahan, penyidik mengamankan HS beserta supir dan ajudan pada pukul 20.30 WIB saat ke luar dari kediaman RRN.

“Dari lokasi diamankan uang sejumlah 148.500 dolar AS atau setara Rp1,9 miliar,” kata Agus.

Setelah itu, penyidik menuju kediaman RRN untuk mengamankan RRN untuk kemudian membawa keduanya untuk dilakukan pemeriksaan. Dua staf RRN diamankan di kediaman masing-masing. Selain itu penyidik juga mengamankan staf lainnya di Surabaya Agus menyatakan uang tersebut diduga terkait dengan sejumlah permasalahan pajak yang dihadapi PT EKP antara lain terkait dengan Surat Tagihan Pajak (STP) sebesar Rp78 miliar.

Setelah melakukan pemeriksaan 1×24 jam pasca penangkapan, KPK melakukan gelar perkara antara pimpinan dan seluruh penyidik, dan memutuskan meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan sejalan dengan penetapan dua orang sebagai tersangka.

Sebagai pemberi, RRN disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal tersebut mengatur tentang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan lama 5 tahun ditambah denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Sebagai penerima, HS disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Yakin berintegritas Menkeu Sri Mulyani meyakini masih banyak pegawai yang memiliki integritas dan bekerja dengan sungguh-sungguh untuk melayani masyarakat.

Ia memastikan langkah-langkah pembersihan terhadap oknum pegawai DJP yang nakal akan terus dilakukan secara konsisten untuk memberikan kepercayaan kepada para pembayar pajak yang patuh.

“Kami akan melakukan secara konsisten, untuk menyampaikan kepada ‘tax payer’ dan masyarakat Indonesia, bahwa kami akan terus melakukan pembersihan di dalam dan kepada pembayar pajak yang tidak membayar pajak,” kata Menkeu.

sumber: okezone,com/netralnews.com

 

 

Sri bebaskan PPn barang mewah UKM berorientasi ekspor

Sri bebaskan PPn barang mewah UKM berorientasi ekspor
Sri bebaskan PPn barang mewah UKM berorientasi ekspor

Menteri Keuangan Sri Mulyani membebaskan pungutan bea masuk dan pajak pertambahan nilai atas barang mewah yang sengaja diimpor oleh industri kecil dan menengah berorientasi ekspor.

“Kebijakan tersebut dibuat bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dan merealisasikan potensi ekspor produk industri kecil menengah serta mendorong berkembangnya industri kecil menengah,” ujar Sri Mulyani dikutip dari lembar peraturan, Minggu (27/11).

Sri juga mengatakan pembebasan bea impor dan PPn barang mewah diharapkan dapat mendukung daya saing industri nasional dan dapat memenuhi kebutuhan barang dalam negeri sebagai substitusi barang impor.

Fasilitas tersebut juga diperlukan untuk memperluas rantai pasok barang atau membuka saluran penjualan hasil produksi industri kecil dan menengah.

Fasilitas tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang atau Bahan Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor.

Beleid tersebut diteken oleh Sri Mulyani dan telah diundangkan pada 21 November lalu.

Melalui Persyaratan

Kendati demikian, untuk memperoleh fasilitas tersebut sang pemohon harus melewati beberapa prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Di antaranya, industri kecil menengah tersebut harus merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan maupun cabang dari badan usaha besar.

Bagi industri kecil, industri tersebut harus memiliki kekayaan bersih atau nilai investasi dari Rp50 juta sampai dengan Rp500 juta dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300 juta sampai dengan paling banyak Rp2,5 miliar.

Sementara bagi industri menengah harus memiliki nilai investasi mencapai Rp500 juta rupiah hingga Rp10 miliar dengan hasil penjualan tahunannya mencapai Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar.

Sementara itu, fasilitas pemberian fasilitas tidak akan diberikan bagi badan usaha atau perorangan yang pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, kepabeanan maupun cukai.

Insentif tersebut juga tidak akan berlaku bagi perusahaan maupun badan usaha yang telah ditetapkan pailit oleh pengadilan untuk jangka waktu selama 10 tahun terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana maupun penetapan pailit.

Sedih & kecewa

Perasaan Menteri Keuangan Sri Mulyani bak dicabik-cabik oleh anak buahnya sendiri, lantaran Handang Sukarno selaku Kasubdit Bukti Permulaan ‎Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak terkena operasi tangkap tangan oleh KPK dan langsung ditetapkan tersangka. Kejadian ini membuat hati Sri Mulyani kecewa dan meluapkannya dengan menulis surat pakai tangan.

Handang langsung dihentikan sementara dari jabatannya sebagai Kasubdit Bukti Permulaan ‎Direktorat Penegakan Hukum usai ditetapkan tersangka.

Pasca-terungkapnya kasus dugaan suap di tubuh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani pun seakan berubah. Bagaimana tidak, sejak duduk di kursi Menteri Keuangan, Sri Mulyani begitu semangat menumbuhkan kepercayaan publik akan Ditjen Pajak. Negeri ini patut berbangga akan kinerja Ditjen Pajak menyukseskan tax amnesty periode I. Namun seketika disuguhkan kenyataan pahit.

Kekecewaannya terlihat cukup jelas, ketika Sri Mulyani mengirimkan ‘surat cinta’ yang ditujukan kepada seluruh pegawai Ditjen Pajak melalui akun Facebook-nya. Kata-kata kekecewaannya juga tertuang jelas dalam surat yang dituliskannya sendiri dengan tinta berwarna hitam.

“Seluruh jajaran dan staf Kementerian Keuangan yang saya cintai dan banggakan. Hari ini kita semua telah dikecewakan dengan kejadian penangkapan seorang Kepala Subbit di Direktorat Pajak oleh KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta. Sebelumnya kita juga mendapat berita penangkapan aparat Bea Cukai oleh Kepolisan RI di Semarang,” kata Sri Mulyani dalam surat tersebut.

Namun, jika dilihat secara utuh, surat tersebut sebenarnya berisi ajakan untuk seluruh pegawai Ditjen Pajak agar memperbaiki dan menjaga citra Ditjen Pajak. Dirinya meminta agar kejadian OTT terkait penyuapan tersebut tidak menjatuhkan semangat para pegawai Ditjen Pajak.

Tak hanya itu. Sri Mulyani lebih ‘pedas’ dalam berpidato. Hal itu terlihat ketika dirinya memberikan pidato di acara Indonesia Economic Outlook 2017 yang diadakan di Bursa Efek Indonesia kemarin.

Dalam pidatonya, Sri Mulyani kembali menyinggung kejadian OTT penyuapan di Ditjen Pajak. Bahkan, dirinya menyebut oknum tersebut sebagai pengkhianat negara. Sebab dengan kasus tersebut akan melunturkan semangat masyarakat dalam membayar pajak.

Bahkan, Sri Mulyani juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk memberikan hukuman paling berat kepada oknum pegawai pajak tersebut. Hukumannya harus mampu memberikan efek jera kepada pegawai lainnya.

Hukuman yang berat harus dilakukan, sebab menurut Sri Mulyani kredibilitas pegawai Kementerian Keuangan tidak dapat dibeli oleh apapun.

Di depan direksi PT BEI, Sri Mulyani juga menyindir komisaris, direksi hingga pemegang saham perusahaan terbuka di pasar modal. Dia menyinggung minimnya keikutsertaan mereka dalam program pengampunan pajak alias tax amnesty, yang tercermin dari tarif tebusan yang dibayarkan masih sangat minim.

“Untuk komisaris bahkan paling rendah hanya Rp1 juta. Mungkin ini dia lupa punya tas atau sepatu yang dibeli di Prancis lalu ikut tax amnesty,” cetusnya.

Sri Mulyani juga blakblakan dengan membuka data-data dari perusahaan sekuritas yang belum ikut tax amnesty. Menurutnya, secara keseluruhan masih banyak perusahaan sekuritas yang belum ikut program tax amnesty.

“Di Sumatera dari 2 WP hanya ada 1 WP yang ikut tax amnesty, 50%. Jumlahnya Rp9,1 miliar. Lalu di Pulau Kalimantan ada 1 WP jumlahnya Rp221 juta. Lalu di Pulau Jawa ada 492 WP, ikut tax amnesty ada 284 WP dengan tebusan Rp633,1 miliar. Dan daerah Indonesia Timur masih nol Rupiah,” ungkapnya.

Para BUMN pun terkena imbas dari perubahan ‘mood’ Sri Mulyani. Dia menyindir bahwa selama ini negara telah banyak memberikan bantuan modal kepada berupa penyertaan modal negara kepada BUMN. Bahkan, sejak tahun 2015 lalu, jumlahnya pun mencapai Rp160 triliun.

Untuk itu, kata Sri Mulyani, diharapkan perusahaan BUMN dapat memberikan dampak yang besar bagi peningkatan penerimaan negara. Bahkan, Sri pun berekspektasi perusahaan BUMN dapat memberikan kontribusi sebesar 4 kali lipat yang diberikan oleh negara.

“Kalau ada Rp1 dalam belanja pemerintah untuk bayar gaji Rp1 ya Rp1. Tapi kalau saya pakai untuk PMN berbeda, berapa yang diberikan harus kembali hingga 3-4 kali,” tuturnya.

Presiden Joko Widodo memandang, adanya oknum dalam sebuah organisasi yang besar merupakan hal yang wajar, asalkan oknum tersebut benar-benar dapat diproses.

“Biasa dalam sebuah organisasi besar, seperti Direktorat Jenderal Pajak, di sana ada berapa ribu, satu yang seperti itu yang penting dibekuk,” tuturnya di JCC, Jakarta, Kamis 24 November 2016.

Akan tetapi, Jokowi berpesan kepada penegak hukum akan menindak oknum tersebut seberat mungkin. Hal itu agar menimbulkan efek jera dan tidak diikuti oleh pegawai Ditjen Pajak lainnya.

“Sudah, jangan ada yang main-main lagi. Kalau ada yang main lagi di gebuk lagi,” pungkasnya.

Bukan tax amnesty

Hingga 25 November 2016, jumlah uang tebusan yang masuk ke negara dari program amnesti pajak mencapai sebesar Rp 94,89 triliun.

Angka ini tentu sangat kecil dibandingkan dengan outlook penerimaan perpajakan hingga akhir tahun yang sebesar Rp 1.302,2 triliun.

“Jadi langsung bisa diketahui bahwa mayoritas penerimaan perpajakan bukan dari tax amnesty. Jadi, kalau mau menanyakan kebijakan apa setelah tax amnesty, ya fokusnya adalah meningkatkan penerimaan pajak,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (26/11/2016).

Untuk mencapai pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 15 persen tahun depan, wanita yang akrab disapa Ani itu menegaskan pentingnya meningkatkan efektivitas dalam upaya pengumpulan pajak.

Langkah yang dinilai efektif itu termasuk menggunakan data-data yang sudah ada dari berbagai instansi, data tax amnesty, serta fokus pada sektor-sektor yang dianggap mudah untuk digali potensi pajaknya namun selama ini diabaikan.

“Saya sudah minta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, sekarang Anda berdua duduk sering-sering deh, mengakurkan data,” kata Ani.

Ani yakin, Ditjen Bea Cukai memiliki banyak data pelaku ekspor dan impor serta aktivitasnya. Selain itu, Ditjen Bea Cukai juga mempunyai data-data penegakkan hukum (enforcement) dalam aktivitas ekspor-impor.

“Tidak perlu harus Pak Heru (Dirjen Bea Cukai) dan Pak Ken (Dirjen Pajak) duduk secara fisik. Yang penting datanya duduk sama-sama. Staf dan karyawannya bisa saling akses,” ucap mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Koordinasi yang efektif antar-ditjen tersebut akan sangat membantu pengumpulan pajak. Apalagi jumlah aparat pajak yang bertambah tidak cukup siginifikan selama satu dasawarsa, dibandingkan pertumbuhan wajib pajak.

“Kalau mereka (aparat pajak) dibantu data seperti itu kan tidak perlu mencari dari awal. Jadi efektivitas itu yang dilakukan. Dan itu masuk dalam agenda reformasi tim pajak yang akan kami buat, supaya momentum penerimaan pajak setelah tax amnesty tetap positif,” kata Ani.

sumber: kompas.com/okezone.com/cnnindonesia.com

 

Sri ingin BC tertibkan importir borongan

Menteri Keuangan Sri Mulyani ingin agar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkatkan kinerjanya dalam hal pengawasan. Sebab disinyalir selama ini penerimaan kepabeanan banyak lolos lantaran adanya praktir impor borongan.

Sri Mulyani mengatakan, adanya praktik impor borongan menimbulkan potensi adanya penyelundupan. Selain itu penerimaan kepabeanan juga berkurang lantaran pengenaan tarif yang tidak sesuai dengan jumlah barang.

“Kami dengan Bea Cukai terus perangi penyelundupan terutama mereka yang selama ini melakukan impor secara apa yang disebut dengan borongan. Dan itu menjadi salah satu bentuk dan cara untuk menyelundupkan barang. Karena mereka bawa satu kontainer dengan isi berbagai macam dan bayar secara rata-rata,” tuturnya di Pacific Place SCBD, Jakarta, Rabu (2/11/2016).

Sri Mulyani mengaku akan berkoordinasi dengan Ditjen Bea dan Cukai untuk menertibkan praktik impor borongan tersebut. Selain meningkatkan pengawasan di pelabuhan resmi, dirinya juga ingin Ditjen Bea dan Cukai mengawasi pelabuhan-pelabuhan yang tidak diperuntukkan untuk melakukan impor.

“Sementara di Indonesia banyak pelabuhan yang bisa dipakai untuk masuk secara tidak formal. Saya yakin bisa ditertibkan dan saya minta Ditjen Bea dan Cukai untuk tertibkan kepada para importir borongan yang menjadi salah satu pintu masuk barang-barang tak legal,” pungkasnya.

Sumber: okezone.com

 

 

tmp_26747-sri-mulyani-ingin-bea-dan-cukai-tertibkan-importir-borongan-ibexxnncsp-1711380695

 

Susi & Sri tangkap kargo bahan peledak asal Malaysia

Susi & Sri tangkap kargo bahan peledak asal Malaysia
Susi & Sri tangkap kargo bahan peledak asal Malaysia

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menggelar konperensi pers di tengah teriknya matahari di New Priok Container Terminal One (NPCT1), Jakarta, Selasa (13/9/2016).

Keduanya merilis barang-barang hasil sitaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai yakni 166.475 kg amonium nitrat, 10 kontainer Frozen Pasific Mackarel dari Jepang, satu kontainer Frozen Squid dari China, dan 71.250 ekor bibit lobster.

“Ini adalah wajah bea cukai yang baik. Saya ingin wajah yang baik di segala lini. Masih banyak pelabuhan yang harus dijaga,” ujar Sri Mulyani.

Ia mengucapkan rasa terima kasih kepada Polri yang berkerja sama menggagalkan penyelundupan 166.475 kg amonium nitrat dari Malaysia.

Bahan kimia tersebut biasanya digunakan untuk pembuatan bom ikan. Hingga saat ini, penggunaan bom ikan di Indonesia masih marak.

Hal tesebut sudah mengakibatkan rusaknya 70 persen terumbu karang di perairan Indoneisa. Sebagai tindak lanjut, perempuan yang kerap disapa Ani itu berencana berbicara langsung dengan Malaysia sebab selundupan amonium nitrat banyak berasal dari Negeri Jiran tersebut.

Menteri Susi mengatakan pengunaan bom ikan disejumlah daerah di Indonesia timur masih marak. Bahkan kerusakan itu sudah mencapai ke Raja Ampat.

Selain itu, ia menyoroti upaya ekspor 71.250 bibit lobster yang berhasil digagalkan Bea Cukai. Menurut ia, nilai bibit lobster sangat berharga bagi Indonesia.

“Kalau dia besar jadi 300 gram saja berarti dikalikan saja. Kalau dikali per kilonya 30 dollar AS-40 dollar AS jadi berapa itu nilainya,” kata Susi.

Selain Sri Mulyani dan Susi, konferensi pers barang sitaan tersebut juga dihadiri Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Kapolri Tito Karnavian dan Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Heru Pambudi.

Sumber: kompas.com