Arsip Tag: Darmin Nasution

Penyederhanaan impor barang lartas segera terbit

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, kebijakan mengenai penyederhanaan jumlah impor barang yang dilarang atau terbatas (lartas) akan terbit akhir tahun.

Adapun, ini merupakan tindak lanjut dari paket kebijakan ekonomi jilid IV mengenai perbaikan logistik nasional dengan penyederhanaan tata niaga.

Darmin mengatakan, kebijakan ini nantinya akan dituangkan ke dalam 16 peraturan menteri yang berhubungan langsung dengan kegiatan impor barang.

Dengan adanya peraturan ini, ia berharap arus barang keluar dari pelabuhan bisa lebih cepat sehingga bisa digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif.

“Aturannya kami harap keluar akhir Desember. Kami sedang berupaya menyelesaikan aturan ini,” jelas Darmin, Senin (11/12).

Saat ini, lanjutnya, terdapat 10.826 jenis barang impor jika dilihat melalui HS Code Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.229 barang, atau 48,3 persen merupakan barang impor dengan kategori lartas.

Selepas aturan ini keluar, ia berharap jumlah barang impor yang masuk kategori lartas bisa berkurang menjadi 20,8 persen.

Namun menurut dia, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain, di mana 17 persen dari impor merupakan barang yang dibatasi atau dilarang.

Untuk itu, pemerintah berjanji untuk mengikuti standar lartas yang berlaku di negara lain.

Di samping itu, setiap kementerian dan lembaga yang menerbitkan rekomendasi impor diberikan masa peralihan selama satu hingga dua bulan sebelum aturan itu benar-benar terealisasi.

“Nantinya, kami akan mengurangi lartas jadi 20,8 persen. Tapi, tentu nantinya ini akan disamakan dengan negara-negara lain,” ujar mantan Gubernur Bank Indonesia ini.

Darmin berujar, penurunan lartas impor ini merupakan satu dari dua tugas utama Kementerian Koordinator bidang Perekonomian yang harus segera rampung dalam waktu dekat.

Adapun, kebijakan lain yang tengah digodok instansinya adalah implementasi Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Di dalam peraturan itu, lanjutnya, pemerintah harus merampungkan sistem perizinan berusaha secara terintegrasi (online single submission) paling lambat Maret 2018.

“Perizinan usaha sekarang sudah masuk tahap deregulasi 16 kali. Ada yang namanya Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP), tapi ada juga izin yang banyak sekali dengan jumlah puluhan bahkan ratusan. Nah, kami coba ambil jalan pintas, semoga rampung kuartal II 2018,” pungkasnya. (cnnindonesia.com/ac)

Lartas impor disederhanakan dengan SRM

Pemerintah berencana ingin mempermudah izin impor yang selama ini dikeluhkan para importir.

Beberapa perusahaan seperti industri tekstil banyak yang terhambat produksinya lantaran perizinan impor yang terlalu membelit.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, dalam rangka menyederhanakan lartas, pemerintah akan menyiapkan beberapa kebijakan. Kebijakan yang pertama adalah pemerintah berupaya untuk tidak menghalangi sejak pintu masuk.

“Nah, kita sudah pelajari, pemerintah akan menghilangkan Larangan Atas (Lartas) itu melalui beberapa kebijakan. Pertama, jangan dicegat dipintu masuk,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (1/8/2017).

Lalu selanjutnya adalah pemerintah akan menghapuskan pemeriksaan duplikat. Maksudnya adalah jangan ada lagi pemeriksaan dari double atau triple dari kementerian terkait.

“Jangan duplikasi, barang yang sama nomor handphone yang sama kena lartasnya di 3 kementerian,” jelasnya.

Lalu yang terakhir adalah memberlakukan kebijakan single risk management.

Hal ini guna menghindari adanya standar yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang bisa menghambat proses impor maupun ekspor.

“Ini sudah agak lama dijelaskan si file risk management. Kita tahu di Priok ada 15 kementerian dan 3 lembaga masing-masing punya standar pemeriksaan sendiri. Kita akan standarisasi itu, jadi nanti harus sama standar risikonya kalau hijau semua harus bilang hijau. Itu namanya single risk management (SRM),” kata Darmin.

Sumber: okezone.com

 

Paket kebijakan ekonomi tahap 15 diluncurkan

Pemerintah meluncurkan paket kebijakan ekonomi tahap XV untuk mengembangkan usaha dan daya saing penyedia jasa logistik nasional.

“Dalam aturan-aturan yang diterbitkan guna mendukung paket kebijakan ekonomi yang ke-15 ini, akan terbagi 3 yang difokuskan pada Perbaikan Sistem Logistik Nasional untuk mempercepat Pengembangan Usaha dan Daya Saing Penyedia Jasa Logistik Nasional,” kata Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, saat melakukan konferensi pers bersama Menteri Perhubungan, Budi Sumadi, dan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, di Kantor Presiden Jakarta, Kamis.

Pertama adalah pemberian kesempatan meningkatkan peran dan skala usaha, dengan kebijakan yang memberikan peluang bisnis untuk angkutan dan asuransi nasional dalam mengangkut barang ekspor impor, serta meningkatkan usaha galangan kapal atau pemeliharaan kapal di dalam negeri.

Kedua, kemudahan berusaha dan pengurangan beban biaya bagi usaha penyedia jasa logistik nasional, dengan kebijakan antara lain:

(1) mengurangi biaya operasional jasa transportasi;
(2) menghilangkan persyaratan perizinan angkutan barang;
(3) meringankan biaya investasi usaha kepelabuhanan;
(4) standarisasi dokumen arus barang dalam negeri;
(5) mengembangkan pusat distribusi regional;
(6) kemudahan pengadaan kapal tertentu dan
(7) mekanisme pengembalian biaya jaminan peti kemas.

Ketiga, penguatan kelembagaan dan kewenangan Indonesia National Single Window (INSW), dengan kebijakan, antara lain:

(1) memberikan fungsi independensi badan INSW untuk dapat mengembangkan sistem elektronik pelayanan dan pengawasan ekspor impor, kepabeanan, dan kepelabuhan di seluruh Indonesia;
(2) mengawasi kegiatan ekspor impor yang berpotensi sebagai “illegal trading”;
(3) membangun “single risk management” untuk kelancaran arus barang dan penurunan dwelling time dan
(4) sebagai competent authority dalam integrasi ASEAN Single Window dan pengamanan pelaksanaan Free Trade Agreement (FTA).

“Tahu di pelabuhan Tanjung Priok ada berapa kembenterian dan lembaga mengatur? Ada 17, jadi bayangkan aturannya sendiri-sendiri yang menjalankan pelabuhan yang pusing. Kalau 17 kementerian/lembaga masing-masing membuat risk management sendiri bisa kejadian 2-3 kementerian mengatakan barang masuk jalur hijau, 3 lain masuk jalur kuning lalu lainnya masuk merah jadi pengukuran risiko ini harus disatukan,” tambah Darmin.

Keempat penyederhanaan tata niaga dimana pemerintah telah membentuk Tim Tata Niaga Ekspor Impor untuk mengurangi LARTAS (larangan terbatas) yang tinggi.

“Di Singapura dan Malaysia, dari 10 ribuan HS (Harmonized System), hanya 17 persen yang ada LARTAS. LARTAS itu tidak dilarang tapi harus ada rekomendasi dari kementerian teknis sedangkan di kita LARTAS-nya 49 persen,” ungkap Darmin.

Selanjutnya Darmin juga mengungkapkan ada 18 pokok kebijakan yaitu;

Pertama menghilangkan dan menerbitkan berbagai peraturan menteri (12 peraturan menteri, 2 Surat Edaran, 1 surat Menko) yang dapat mendorong perluasan usaha dan meningkatkan daya saing penyedia jasa logistik nasional dalam membangun dan mengembangkan Sistem Logistik Nasional.

Kedua, merevisi 3 Perpres yang disatukan menjadi 1 Perpres menyangkut INSW untuk mempercepat pengembangan dan penerapan pelayanan otomasi perizinan ekspor-impor, kepabeanan, dan Kepelabuhanan melalui penguatan kelembagaan dan kewenanganINSW.

Ketiga, menerbitkan 1 Inpres, untuk Penguatan Peran Otoritas Pelabuhan dalam mengelola kelancaran arus barang dim pelabuhan.

Keempat, menerbitkan 1 Keputusan Menko Perekonomian tentang Tim Tata Niaga Ekspor Impor.

Untuk pengembangan penyelesaian Paket Kebijakan Ekonomi XV maka sudah ada 5 peraturan setingkat menteri yang diterbitkan yaitu;

Pertama, Permenhub No. 24 Tahun 2017 tentang Pencabutan Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Pengusahaan Angkutan Laut, Keagenan Kapal, Pengusahaan Bongkar Muat dan Badan Usaha Pelabuhan

Kedua, Permenhub No. 130 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi: Menghilangkan Ketentuan Pembatasan Wilayah Kerja Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi Asing;

Ketiga, Permenkominfo No. 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos: Penyederhanaan Perizinan Penyelenggaraan Pos;

Keempat, Permenhub No. 25 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 116 Tahun 2016 tentang Pemindahan Barang Yang Melewati Batas Waktu Penumpukan (Long Stay) di Pelabuhan Utama Belawan, Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Pelabuhan Utama Tanjung Perak, dan Pelabuhan Utama Makassar: Peningkatan Efisiensi Biaya Kepelabuhanan dengan Mengurangi Biaya Pemindahan Barang (double handling) di Terminal;

Kelima, Permendag No. 29/M-DAG/PER/5/2017 tentang Perdagangan Antar Pulau: Standarisasi Dokumen Pergerakan Arus Barang Dalam Negeri (Manifes Domestik) Berbasis Elektronik.

Selain 5 peraturan setingkat meneri tersebut, juga telah diterbitkan 1 Surat Edaran setingkat Dirjen, 2 Surat Menteri, dan 1 Keputusan Menko.

Namun masih ada 2 kebijakan di tingkat presiden yang konsepnya sudah selesai, namun perlu diproses yaitu Perpres Penguatan Kelembagaan dan Kewenangan INSW untuk Meningkatkan Efisiensi Logistik dan Inpres Penguatan Peran Otoritas Pelabuhan (OP).

Apalagi, masih ada 4 kebijakan di tingkat menteri yang masih dalam tahap finalisasi.

sumber: antaranews.com

23 Lartas eksim siap ditata ulang

Pemerintah menegaskan untuk menata ulang 23 larangan dan batasan  (lartas) ekspor impor, yang muncul akibat tumpang tindihnya regulasi antara kementerian dan lembaga. Penataan lartas ini nantinya bisa berupa penghapusan regulasi, revisi, atau sinkronisasi aturan antar kementerian dan lembaga.

Kelompok Kerja Percepatan dan Penuntasan Regulasi Kebijakan Ekonomi (Pokja 2) melaporkan telah mengidentifikasi Peraturan Menteri yang diterbitkan bukan dalam rangka Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) dan menimbulkan lartas. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, persoalan Lartas ini perlu dibahas dengan lebih cermat dan tepat. “Sehingga tidak menimbulkan kesan seolah-olah deregulasi yang kita buat, justru memunculkan regulasi baru,” Darmin di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (2/5).

Pokja 1 fokus pada kampanye dan diseminasi informasi memaparkan beberapa kampanye tematik PKE yang telah dan akan dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri. Selain itu, juga dijelaskan mengenai monitoring isu dan media.  Dalam paparannya, Pokja 1 sempat menyinggung adanya pemberitaan yang menyebut Paket Deregulasi yang tidak pro-rakyat, melainkan investor asing.

Darmin menilai, Paket Kebijakan Ekonomi bukanlah satu-satunya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Itulah sebabnya, kata Darmin, pemerintah juga menerbitkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi dan kebijakan-kebijakan lainnya.

Menurut Darmin, ekonomi rakyat atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tidak cukup hanya dengan diberi ruang dan kesempatan yang sama, tapi juga harus diberikan bantuan. Selain paket kebijakan ekonomi, pemerintah sendiri memberikan program vokasi dan bantuan modal melalui kebijakan yang lain.

Sedangkan paket kebijakan ekonomi atau paket deregulasi untuk membuka ruang iklim investasi yang sehat sehingga mau tidak mau, investor menengah dan besar yang mendapat manfaat. “Ini perlu diluruskan. Kita ada Kebijakan Pemerataan Ekonomi. Rakyat tidak cukup hanya diberi equality, lebih dari itu mereka butuh modal atau ekuitas,” ujar Darmin seperti dikutip republika.co.id.

Koran-jakarta.com melaporkan bahwa pemerintah kembali mendiskusikan persoalan tata niaga yang memunculkan ketentuan larangan terbatas (lartas) impor dan ekspor. Kelompok Kerja Percepatan dan Penuntasan Regulasi Kebijakan Ekonomi (Pokja 2) telah mengidentifikasi Peraturan Menteri (Permen) yang diterbitkan bukan dalam rangka Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) dan menimbulkan lartas.

“Persoalan lartas ini perlu kita bahas dengan lebih cermat dan tepat, sehingga tidak menimbulkan kesan seolah-olah deregulasi yang kita buat, justru memunculkan regulasi baru,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat memimpin Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi, di Jakarta, Selasa (2/5).

Hadir dalam rapat tersebut, Tim Ahli Wakil Presiden, Sofyan Wanandi, Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Teten Masduki, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara, serta perwakilan Kementerian/ Lembaga terkait. Pokja 1, kata Darmin, fokus pada kampanye dan diseminasi informasi yang memaparkan beberapa kampanye tematik PKE yang telah dan akan dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri.

Selain itu, juga dijelaskan mengenai monitoring isu dan media. Pokja 1 sempat menyinggung adanya pemberitaan yang menyebut Paket Deregulasi tidak pro rakyat, melainkan investor asing. Menanggapi hal tersebut, Menko Perekonomian mengatakan PKE bukanlah satu-satunya kebijakan untuk negara ini. Itulah sebabnya pemerintah juga menerbitkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi, serta kebijakan-kebijakan lainnya.

Karenanya, ekonomi rakyat atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tidak cukup hanya dengan diberi ruang dan kesempatan yang sama , tapi juga harus diberikan bantuan. Ada program vokasi dan bantuan modal melalui kebijakan yang lain. Sedangkan paket kebijakan ekonomi atau paket deregulasi untuk membuka ruang iklim investasi yang sehat sehingga mau tidak mau, investor menengah dan besar yang mendapat manfaat.

“Ini perlu diluruskan. Kita ada Kebijakan Pemerataan Ekonomi. Rakyat tidak cukup hanya diberi equality, lebih dari itu mereka butuh modal/ equity,” kata Darmin.

Sementara itu, Pokja Evaluasi dan Analisa Dampak Kebijakan Ekonomi (Pokja 3) menjelaskan akan membentuk tim yang sifatnya tematik untuk mempercepat implementasi rekomendasi Pokja 3. Terkait penanganan dan penyelesaian kasus, Pokja 4 menyatakan telah membahas 132 kasus dari total 140 kasus yang masuk.

Darmin juga mengatakan perlunya mekanisme untuk membahas penerbitan paket deregulasi selanjutnya. “Kita tidak bisa menggantungkan inisiatif deregulasi ini sepenuhnya ke dalam satgas. Satgas ini sudah fokus dalam lingkup kerja pokjanya masing- masing, sehingga inisiatif deregulasi selanjutnya tidak muncul secara tajam,” katanya.

sumber: koran-jakarta.com/republika.co.id

 

Dashboard INSW untuk layanan eksim diperiksa

Tiga menteri Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke kantor pengelola portal Indonesia National Single Window (INSW) di Jalan Pramuka Raya, Jakarta, Senin (6/2/2017).

Tiga menteri tersebut adalah Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Dirjen Bea Cukai, Heru Pambudi dan Direktur Utama Pelindo II, Elvyn G Masassya juga hadir pada kesempatan ini.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menko Perekonomian Darmin Nasution datang lebih dulu sekitar pukul 12.00 WIB

Kunjungan ini dilakukan dalam rangka mengecek dashboard layanan perizinan ekspor impor dan dashboard dwell time atau waktu tunggu pelayanan bongkar muat barang dari kapal.

Di dashboard tersebut bisa diketahui proses dokumen INSW dari berbagai lokasi yang ada di Indonesia. Mulai dari Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Tanjung Perak, Bandara Soekarno Hatta hingga Kualanamu

“Di sebelah kiri ini adalah data dari port net untuk dwell time. Ini di Tanjung Priok tahu tracking-nya sudah berapa lama dokumennya berjalan,” ujar salah seorang petugas INSW yang memberikan keterangan.

Lantas Sri Mulyani dan Darmin serentak bertanya bagaimana cara untuk mengetahuinya.

“Bagaimana caranya?,” kata mereka.

“Ini login dulu supaya enggak sembarang orang. Karena ini confidential. Jadi kita bisa lihat tracking-nya,” balas petugas tersebut.

Seperti diketahui, Indonesia National Single Window (INSW) adalah sistem elektronik terintegrasi yang menangani pengelolaan dokumen kepabeanan, perizinan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan/atau impor secara elektronik.

Sumber: detik.com

 

Tarif gudang RI – Singapura bersaing ketat

Tarif gudang RI - Singapura bersaing ketat
Tarif gudang RI – Singapura bersaing ketat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meluncurkan Pusat Logistik Berikat (PLB) atau seperti gudang raksasa untuk menimbun barang ekspor dan impor di Indonesia. PLB masuk dalam paket kebijakan ekonomi jilid II yang disebut-sebut paling berhasil.

Direktur Utama Bea dan Cukai, Heru Pambudi mengungkapkan, beberapa gudang di Singapura telah pindah ke kawasan Cakung dan Balikpapan, serta Cikarang. Termasuk produk kapas yang selama ini ditimbun di Port Klang atau Pelabuhan Klang, Malaysia kini sudah ada di Indonesia.

“Seumur-umur belum pernah Indonesia menjadi hub untuk kapas. Kapas yang tadinya di Port Klang sudah masuk ke Cikarang, Sritex di Jawa Tengah sudah membeli dari Cikarang,” kata dia di Komplek DPR, Jakarta, Selasa (6/12/2016).

Heru mengatakan, setelah gudang raksasa diluncurkan Presiden Jokowi, Singapura langsung menurunkan tarif gudang. Alasannya, sambung dia, sebagian besar barang Indonesia yang biasanya ditumpuk di Singapura akan pindah. Sebagai contoh alat-alat berat yang ditumpuk di Singapura sampai dua tahun, sudah pindah ke Cakung.

“Kalau dulu ambil eskavator, dan lainnya dari Singapura, karena bebas Bea Masuk, sekarang sudah ambil dari Cakung. Jadi nanti akan kita perluas ke Sorong, konsep tol laut tidak akan maksimal tanpa kawasan industri,” jelas Heru.

Sistem resi gudang

Demi menjaga pasokan pangan nasional, Kementerian Perdagangan meluncurkan sistem Pasar Lelang Komoditas (PLK) Terpadu yang berbasis internet dan terintegrasi dengan Sistem Resi Gudang (SRG).

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menjelaskan, jika diterapkan secara nasional, maka sistem ini dapat membantu pemerintah dalam menjaga pasokan pangan komoditas. Implikasinya dapat menekan tingkat inflasi.

Menurut Mendag Enggar, sistem lelang online yang didukung dengan integrasi Sistem Informasi Resi Gudang dan Sistem Informasi Harga akan menghilangkan batasan-batasan dalam perdagangan komoditas.

“Cakupan pasar lelang menjadi lebih luas dan bersifat nasional dapat memunculkan pembentukan harga yang lebih baik dan transparan serta menciptakan efisiensi mata rantai perdagangan,” imbuhnya dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (6/12).

Lebih lanjut, integrasi SRG dan PLK pada dasarnya dapat membangun jaringan di seluruh gudang SRG, memperpendek mata rantai pemasaran yang panjang, dan mengatasi kendala jarak maupun waktu.

“Hal ini akan mengefisiensikan pemasaran dan membuka akses pemasaran bagi petani, dari yang semula lokal menjadi nasional,” ungkap Mendag.

Tak hanya itu, integrasi ini dapat meningkatkan daya saing komoditas Indonesia di pasar lokal ataupun global, mencukupi kebutuhan pangan antardaerah, serta mengoptimalkan nilai jual komoditas yang ditransaksikan sehingga pendapatan petani/produsen akan lebih meningkat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan pentingnya tekanan inflasi. Menurutnya, terintegrasinya SRG dan PLK dapat memperlancar distribusi pangan dan menekan inflasi.

“Implementasi SRG dan PLK secara nasional dapat membantu pemerintah dalam mengendalikan ketersediaan dan kelancaran distribusi komoditas pangan, sehingga inflasi dapat ditekan,” ujarnya.
Pemerintah berperan mengembangkan SRG danSPLK di daerah karena fluktuasi harga komoditas pangan berkontribusi signifikan terhadap tingkat inflasi daerah. Tingkat inflasi daerah ini akan menentukan seberapa besar tingkat inflasi nasional.

Menko Darmin juga sangat mendukung dan mengapresiasi upaya yang dilakukan Kemendag. Ia meyakini Sistem Aplikasi Pasar Lelang Terpadu. Inetgrasi SRG ke dalam kegiatan PLK dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Proyek percontohan integrasi SRG dan SPLK telah dilakukan di Jawa Barat, pada gudang-gudang SRG yang terletak di Indramayu, Subang, Cianjur, Tasikmalaya, Ciamis, Sumedang, Majalengka, dan Bogor.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kemendag juga telah memberikan persetujuan kepada PT Pos Indonesia (Persero) sebagai Pengelola Gudang SRG dan Penyelenggara Pasar Lelang Online.

Bekerja sama dengan PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), PT Pos Indonesia bertugas sebagai lembaga kliring dan penjaminan. Sistem Pos2Pay PT Pos Indonesia dapat digunakan sebagai sarana transaksi keuangan dan jaringan logistiknya sebagai sarana pengiriman komoditas.

Selain itu, terdapat beberapa lembaga lain yang terlibat aktif dalam penyiapan dan pelaksanaan integrasi SRG dan SPLK di Jawa Barat, seperti BI, Kantor Perwakilan BI Jabar, Dinas Perindag Jabar, Dinas Perindag Kab. Cianjur, Dinas Koperindag Kab. Tasikmalaya, Bank BJB, dan Perum Jamkrindo.

SRG merupakan instrumen perdagangan dan keuangan baru di Indonesia untuk membantu komoditas pertanian memperoleh pembiayaan tanpa diperlukan agunan lainnya.

Instrumen ini dapat menjadi sarana tunda jual saat panen raya ketika harga komoditas berada pada titik terendah dan membuka akses pembiayaan bagi para petani yang umumnya memiliki keterbatasan aset untuk dijadikan agunan.

SRG tidak hanya sekedar penyimpanan, namun juga pemberian nilai tambah karena komoditas yang disimpan dapat diolah sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi.
Sedangkan SPLK merupakan sarana pemasaran komoditas yang transparan sehingga dapat memotong mata rantai perdagangan menjadi lebih ekonomis dan efisien, serta menjadi sumber pasokan kebutuhan komoditas nasional.

Pada saat yang bersamaan, diluncurkan pula aplikasi SRG Mobile berbasis android. Aplikasi tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan kegiatan SRG yang telah terintegrasi dengan kegiatan SPLK.

“SRG Mobile dirancang untuk memudahkan petani pemilik barang/resi gudang. SRG Mobile bisa digunakan untuk simulasi biaya, mengajukan penyimpanan dan pengeluaran komoditas, memperoleh referensi harga komoditas, dan membuat rencana pemasaran melalui PLK,” ujar Enggar.

sumber: liputan6.com/cnnindonesia.com

 

INSW percepat ijin eksim & perbaiki dwelling time

INSW percepat ijin eksim perbaiki dwelling time
INSW percepat ijin eksim & perbaiki dwelling time

Efektivitas Indonesia National Single Window (INSW) di Pelabuhan Tanjung Priok sering kali dipertanyakan. Sebab, koordinasi antar 18 Kementerian/Lembaga (K/L) yang memegang peranan terhadap lamanya waktu inap barang atau dwell time di Pelabuhan Tanjung Priok selama ini dinilai tidak berjalan baik.

Oleh sebab itu, beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) hari ini melakukan rapat koordinasi (rakor) di kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian terkait INSW.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, hasil usulan dalam rakor adalah merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Portal Indonesia National Single Window (INSW). Berupa penguatan aturan untuk Kementerian/Lembaga (K/L) yang terlibat dalam INSW.

Selama ini, lanjut Yuddy, belum begitu efektif dalam hal standard operation procedure (SOP) dari Kementerian/Lembaga (K/L) yang menangani kegiatan ekspor-impor di Pelabuhan Tanjung Priok.

 “Jadi, intinya ada usulan untuk merevisi atau memperbaiki Perpres Nomor 76 Tahun 2014 tentang INSW,” ujarnya saat ditemui usai rakor di Gedung Kementerian Perekonomian, Jakarta, Senin (23/5/2016).

Dia menjelaskan, revisi Perpres berkaitan dengan setiap Kementerian/Lembaga (K/L) yang memiliki unit khusus dan terkoneksi secara sistem dengan INSW pusat.

Dengan demikian, diperlukan adanya kewenangan yang lebih besar dari INSW. Hal ini dilakukan agar bisa mendorong 18 Kementerian/Lembaga (K/L) yang terlibat INSW benar-benar mengikuti SOP yang ada. Selain itu, dapat mempercepat mulai dari dwelling time maupun pemberian izin-izin untuk ekspor dan impor.

“Kementerian-kementerian atau badan dan lembaga yang mengeluarkan izin ini betul-betul mengikuti SOP yang dapat mempercepat dari mulai dwelling time maupun pemberian izin-izin untuk ekspor-impor,” pungkasnya.

Masih jauh dari target

Presiden Joko Widodo meminta kepada jajarannya untuk menurunkan waktu bongkar muat peti kemas (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok. Ini dilakukan agar ekspor Indonesia mampu dilaksanakan lebih cepat sehingga produk-produk dalam negeri bisa bersaing dengan produk global.

Presiden Jokowi meminta agar dwelling time bisa ditekan hingga dua hari, melihat Malaysia yang sudah mampu dua hari dan Singapura yang hanya satu hari. Indonesia sendiri, masih kalah jauh dari kedua negara tersebut.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui jika dwelling time saat ini masih jauh dari harapan presiden. Meski sudah mampu ditekan dari kisaran 6-7 hari menjadi 3,3 hari saat ini, namun perlu ditekan kembali agar mampu menggejot ekspor.

Dwelling time sekarang masih belum (sesuai harapan Presiden Jokowi),” ujar Darmin singkat saat ditemui di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin (23/5/2016) malam.

Pihaknya masih terus berupaya agar dwelling time terus dapat ditekan sehingga sesuai dengan keinginan Jokowi. Akan tetapi, untuk mencapainya bukanlah perkara mudah. Sebab, membutuhkan waktu agar bisa menyamakan koordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) lainnya.

“Kita memang mau mengarah menjadi dua hari, sesuai permintaan Presiden. Tapi masih butuh waktu sebenarnya. Ada tadi cara itu, tapi perlu perubahan sejumlah peraturan operasional,” imbuh dia.

Salah satu yang kini diupayakan adalah penguatan kelembagaan dan pemberian kewenangan yang lebih luas kepada pengelola portal Indonesia National Single Window (INSW). Darmin pun memanggil menteri-menteri terkait dan menyepakati untuk merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Portal INSW.

Portal INSW menjadi salah satu ujung tombak cepat-lambatnya ekspor impor. Sebab izin ekspor impor yang ada di kementerian menjadi lebih mudah diberikan pada pengusaha melalui portal INSW. Dampaknya, mampu menekan dwelling time.

“Kita memang harus memperkuat kelembagaan INSW supaya mereka lebih bisa koordinasi agardwelling time bisa ditekan. Revisi Perpresnya sedang dipersiapkan dan mudah-mudahan cepat selesainya,” pungkas Darmin.

sumber: okezone.com/metrotvnews.com