Arsip Tag: Darmin Nasution

DO online diberlakukan di Priok, 381 importir dapat kemudahan

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan akan menggeber perbaikan arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok. Mereka akan menjadikan perbaikan tersebut sebagai pilot project perbaikan arus barang di pelabuhan lain.

JAKARTA (alfjak): Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan mengatakan, perbaikan arus barang tersebut akan dilakukan dengan banyak cara.

Pertama, dengan menerapkan pelayanan bukti penyerahan barang secara elektronik (DO Online) atas barang impor di Pelabuhan Priok.

“Akhir Februari ini akan ada dedikasi DO Online,” katanya di Jakarta, Kamis (1/2).

Kedua, mengoreksi tarif pelayanan di pelabuhan. Budi mengatakan, telah memerintahkan jajarannya untuk berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Maklum saja, kalau dilakukan, kebijakan pengurangan tarif akan berdampak kepada penurunan target penerimaan negara bukan pajak sektor perhubungan.

Sementara, langkah ketiga, menambah waktu pelayanan. Menurut Budi, selama ini, waktu pelayanan di pelabuhan hanya lima hari. “Kami ingin dilakukan tujuh hari, ruang yang masih kosong kami minta dioptimalkan,” katanya.

Diberi kemudahan

Pemerintah berjanji akan mempermudah proses importasi bagi 381 perusahaan importir yang selama ini patuh dan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum.

Kemudahan akan diberikan dalam bentuk penghapusan verifikasi barang impor yang tergolong dilarang atau terbatas (lartas) dari pelabuhan ke lokasi importir masing-masing.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari penyederhanaan lartas yang diperiksa di pelabuhan dan rencananya mulai digulirkan besok (1/2).

Dengan langkah ini, 381 perusahaan tersebut bisa menghemat biaya logistik dan waktu bongkar muat di pelabuhan (dwelling time).

“Kami mempelajari perusahaan besar yang sudah berusaha puluhan tahun di Indonesia, di mana ada 381 perusahaan yang selama ini tidak pernah melakukan pelanggaran aneh-aneh. Mereka layak impornya untuk tidak diperika di pelabuhan,” jelas Darmin di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (31/1).

Pemerintah rencananya akan mengurangi jumlah barang golongan lartas dari 5.229 HS code sesuai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) menjadi 2.371 HS code mulai esok hari.

Dengan demiklian, verifikasi barang impor ini tidak dilakukan di pelabuhan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melainkan di gudang importir masing-masing dan diverifikasi oleh Kementerian dan Lembaga terkait.

Meski demikian, menurut Darmin, jumlah HS code yang disederhanakan bagi 381 perusahaan ini berbeda dengan jumlah HS code yang disederhanakan mulai Februari nanti.

Sehingga, ini memperkecil jumlah barang yang masuk kategori lartas di Indonesia.

Melengkapi ucapan Darmin, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi menyebut, perusahaan-perusahaan importir yang dianggap bereputasi tinggi rata-rata bergerak di sektor otomotif, kimia, dan perbaikan pesawat.

Beberapa diantaranya adalah PT Astra Daihatsu Motor dan PT Garuda Maintenance Facility Tbk. (kontan.co.id/bontangpost.id/ac)

Jokowi: Ekspor RI lesu, mesti ada yang keliru, sektor logistik disoal

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk lebih aktif membuka pasar baru untuk ekspor produk Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengejar ketertinggalan ekspor Indonesia dari negara-negara lain di kawasan ASEAN.

JAKARTA (alfijak); Jokowi mengatakan, selama ini ekspor Indonesia kalah jauh tertinggal dibandingkan Thailand, Malaysia bahkan Vietnam. Padahal Indonesia memiliki sumber daya manusia (SDM) yang jauh lebih besar yang bisa menciptakan lebih banyak produk ekspor.‎

“Thailand penduduknya seperempat dari kita, menghasilkan 1,5 kali ekspor Indonesia. Vietnam du per lima penduduknya, menghasilkan 1,2 kali ekspor negara kita. Malaysia penduduknya seperdelapan menghasilkan 1,3 kali ekspor kita,” ujar dia di Istana Negara, Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Menurut Jokowi, ketertinggalan ekspor Indonesia dari negara-negara lain lantaran Indonesia selama ini hanya berkutat pada ekspor ke negara-negara yang sudah ada. Padahal banyak peluang bagi Indonesia untuk mengekspor produknya ke negara-negara baru atau nontradisional.

“Kita terlalu monoton ngurus pasar-pasar tradisional. Sudah bertahun-tahun kita ditinggal, negara lain yang mulai mengintervensi pasar-pasar baru,” kata dia.

Dia mencontohkan, Pakistan dan Bangladesh merupakan pasar ekspor yang potensial lantaran jumlah penduduknya yang besar. Namun selama ini Indonesia tidak benar-benar menggarap pasar di kedua nama tersebut.

“Kita tidak pernah menengok Pakistan misalnya, penduduknya 207juta, dibiarkan tidak kita urus. Bangldesh misalnya, penduduknya bukan kecil, 160 juta. Ini pasar besar. meskipun kita sudah surplus tapi masih terlalu kecil angkanya. Bahkan kemarin ada expo di Bangladesh, kita tidak ikut. Semua negara ikut, kita nggak ikut,” jelas dia.

Hal-hal seperti ini, lanjut Jokowi, harusnya menjadi perhatian bagi Kemendag beserta Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) dan Atase Perdagangan. Sehingga negara-negara tersebut bisa secara serius digarap guna meningkatkan ekspor nasional.‎

“Kesalahan-kesalahan seperti ini yang rutin kita ulang-ulang dan enggak pernah kita perbaiki. Ini ada yang keliru. Saya ulang lagi , ada yang keliru. Dan tugas Dirjen (Direktur Jenderal), ITPC, Atase untuk membenahi ini, pasti ada keliru,” tandas dia.

Ditutup

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita untuk mengevaluasi keberadaan Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) dan Atase Perdagangan Indonesia di luar negeri.

Sebab jika tidak produktif dan berkontribusi terhadap peningkatan ekspor, ITPC dan Atase tersebut lebih baik ditutup.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Kerja (Raker) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Tahun 2018 di Istana Negara, pagi ini.

Dalam Raker tersebut, Jokowi mempertanyakan fungsi dan tugas dari ITPC dan Atase Perdagangan Indonesia di luar negeri selama ini.

Harusnya, keberadaan kedua perwakilan Indonesia di bidang perdagangan tersebut bisa menjadi ujung tombak untuk membuka pasar ekspor yang lebih besar.

“Kita bekerja tapi sebetulnya kalau dibandingkan dan yang hasilnya harus kita harus ngomong apa adanya, IPTC dan Atase Perdagangan kita untuk apa, mestinya di situ ada market intelegen, di situ bisa melihat peluang-peluang di negara yang Bapak, Ibu dan Saudara-Saudara bertugas itu apa. Dirjen juga harus bisa melihat seperti peluangnya apa, kendala-kendala di dalam negeri ini apa yang perlu dibenahi,” ujar Jokowidi Istana Negara, Rabu (31/1/2018).

Jika tidak mampu berkontribusi terhadap peningkatan ekspor Indonesia secara signifikan, Jokowi menginstruksikan agar ITPC dan Atase tersebut ditutup.

Sebab, tidak sedikit uang negara yang dihabiskan untuk membiayai ITPC dan Atase di luar negeri.

“Bertahun-tahun kita miliki ITPC, apa yang dilakukan? Apa mau kita terus-teruskan. Kalau saya tidak, saya lihat tidak ada manfaat, ya saya tutup. Negara keluar biaya untuk itu, jangan lupa. Negara keluar duit yang tidak kecil, banyak. Apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dikerjakan. Kalah dengan negara-negara tadi saya sebut. Enggak mau saya kerja-kerja seperti ini,” jelas dia.

Oleh sebab itu, Jokowi meminta Menteri Perdagangan untuk segera mengevaluasi keberadaan ITPC dan Atase Perdagangan ini. Jangan hanya sekedar menggelar rapat namun tidak memberikan hasil yan signifikan terhadap peningkatan ekspor nasional.

“Oleh sebab itu setelah pembukaan pada pagi hari ini Pak Menteri tolong secara detail dievaluasi , dikoreksi, apa yang salah, apa yang harus dilakukan. Jangan kita Raker-Raker, kita harus memunculkan suatu yang baru. Supaya kita bersaing dengan negara-negara lain,” tandas dia.

Buka baru

Kementerian Perdagangan akan mengusulkan penambahan tiga kantor Indonesian Trade Promotion Center di tiga negara untuk mempermudah proses dagang di wilayah tersebut.

Tiga negara yang akan diusulkan yakni Bangladesh, Rusia, dan Pakistan. Masing-masing kantor ITPC akan dibuka di Dhaka (Bangladesh), Karaci (Pakistan) serta Vladivostok (Rusia). Sementara pemerintah juga berencana membuka kantor Atase Perdagangan di Islamabad Pakistan.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan pihaknya akan mengusulkan hal tersebut pada Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi. Namun sebelumnya sudah disampaikan secara lisan. Belum diketahui kapan realisasi pembukaan kantor ITPC baru inu dibuka.

“Kita buka kantor baru agar proses perdagangan semakin efektif,” kata Mendag Enggar saat konferensi pers Rapat Kerja Kementerian Perdagangan di Press Room Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Sementara itu sejak 2017, pemerintah telah merelokasi tiga kantor ITPC. Artinya kantor yang ada ditutup untuk dibuka ke negara lain. Dua diantaranya yakni dari Lyon Perancis ke Istanbul Turki dan dari Kopenhagen Denmark ke Hanoi Vietnam.

Mendag mengaku tidak mengetahui kenapa ITPC dibangun di Kopenhagen. Setelah melihat tidak adanya dampak positif, pihaknya memutuskan untuk menutupnya sekaligus memindah ke negara lain.

“Kami juga sudah membuka kantor ITPC di Shanghai pada 2017,” sebutnya.

Enggar menyebut sesuai perintah Presiden Jokowi, pihaknya akan menjadikan ITPC sebagai ujung tombak perdagangan di masing-masing negara. Selain itu pihaknya juga bakal melakukan evaluasi terhadap kantor yang sudah dibangun sebelumnya.

Evaluasi yang dilakukan mencakup dampak kantor ITPC terhadap perdagangan di negara tersebut. Selain itu jumlah penduduk dan potensi perdagangan juga menjadi salah satu nilai yang akan dijadikan landasan untuk mempertahankan ITPC yang ada.

“Nanti kami evaluasi kembali negara yang ada ITPC dari sisi perdagangan jumlah penduduk, dan apakah memberi dampak. Kalau tidak, akan kami relokasi [ke negara lain],” sebutnya.

ITPC bertugas sebagai badan yang mempromosikan produk asal Indonesia ke negara penempatannya. Kementerian Perdagangan dan Menko Perekonomian akan melakukan sinergi untuk lebih giat melakukan promosi pada setiap pameran yang dilaksanakan di luar negeri.

Tidak efisien

Meski mencatat surplus yang semakin besar, perdagangan Indonesia masih menghadapi persoalan. Utamanya, biaya logistik di dalam negeri yang tidak efisien, bahkan lebih mahal dibanding negara lain.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, mahalnya biaya logistik di Indonesia tak hanya terjadi pada angkutan laut dan udara, tetapi juga pada kegiatan pergudangan, pengiriman, hingga kegiatan pendukung lainnya.

“Data tahun 2016, rasio antara logistik dan Produk Domestik Bruto (PDB) kita itu 24%,” kata Darmin dalam acara Rapat Kerja Kementerian Perdagangan di Hotel Borobudur, Rabu (31/1).

Sementara biaya rasio biaya logistik negara lain, lebih rendah hampir setengahnya, yaitu 15% dari PDB.

Darmin melanjutkan, ekspor Indonesia juga masih memiliki kekurangan, yaitu sebagian besar diserahkan dengan free on board (FOB). Artinya, eksportir hanya menanggung biaya pengiriman ke pelabuhan negara asal.

Sebaliknya, impor Indonesia justru cost and freight (C&F). Artinya, eksportir menanggung biaya pengiriman sampai ke pelabuhan negara tujuan, yaitu pelabuhan terdekat importir, tetapi tidak termasuk biaya asuransi.

“Kelemahan itu yang harus dibebani dan bersamaan masuk ke aktivitas ekonomi digital. Bagusnya dari dulu dibenahi. Tetapi karena belum ya sekarang dibenahi,” tambahnya. (liputan6.com/bisnis.com/kontan.co.id/ac)

 

Ekspor impor disederhanakan, ribuan lartas dipangkas

Pemerintah akan menyederhanakan aturan ekspor impor dalam waktu dekat. Sehingga, arus barang akan menjadi lebih cepat.

JAKARTA (alfijak): Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pihaknya akan mengumumkan penyederhanaan ekspor impor tersebut pada pekan depan.

“Bahkan sebenarnya minggu depan, kita akan umumkan, mudah-mudahan Senin sebelum kita melakukan perjalanan kenegaraan Presiden,” kata dia di Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Darmin menyebutkan, saat ini ada sekitar 11 ribu harmonized system code (HS code). Sekitar 5.000 atau 48 persen merupakan larangan terbatas (lartas).

“Larangan terbatas mulai dari minta rekomendasi, harus minta ini dan itu ke kementerian sampai tata niaga itu karangan terbatas kami sebutnya. Ada 10.900 itu ada berapa larangan terbatas di pemerintahan kita? Lebih dari 5.000, sekitar 48 persen,” kata dia.

Darmin mengatakan, pemerintah akan mengidentifikasi barang-barang apa saja yang perlu pemeriksaan khusus.

“Kita sedang merombak kalau deregulasi semuanya nggak akan sempat. Kita kemudian identifikasi urgent berbahaya sebagainya silakan diperiksa di lartas, di border. Sisanya masuk ke dalam Anda periksa, nggak akan lari perusahaanya. Anda periksa post border,” ujarnya.

“Bahkan, untuk perusahaan belasan puluhan tahun republik ini yang punya reputasi enggak usah periksa. Bikin saja, suruh teken komitmen bahwa dia enggak main-main. Tapi kita post audit. Anda macam-macam izin anda kami cabut. Tapi jangan periksa di pelabuhan. Pusing orang,” sambungnya.

Dengan begitu, pemerintah akan memangkas larangan terbatas menjadi sekitar 20 persen. Angka tersebut turun hampir separuhnya dari 48 persen.

“Sehingga minggu depan akan selesai sehingga Anda tahu berapa lartasnya kira-kira tinggal 20 persen dari yang tadinya 48 persen. Semester pertama tahun ini akan selesaikan semua urusan sehingga nggak ada alasan investor menganggap susah investasi Indonesia,” tutup dia. (liputan6.com/ac)

PNBP kelautan turun, tarif logistik di pelabuhan bakal ikut turun

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana untuk menurunkan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor kelautan. Artinya, sejumlah tarif seperti logistik di pelabuhan akan turun.

 

JAKARTA (alfijak): Hal itu diungkapkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai mengikuti rapat koordinasi yang membahas kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (15/1).

“Tarif ini harus dilakukan dengan consider (pertimbangan), bagaimana pun kita harus reduce (kurangi) itu, bagaimana pun kami sudah sepakat untuk turunkan tarif-tarif itu, baik yang menjadi pemasukan korporasi maupun PNBP, sehingga angka itu jadi kompetitif. Kalau ada perbedaan ya tidak perlu banyak,” katanya.

Peran logistik dalam anomali perekonomian Indonesia

Budi Karya mengatakan, penurunan tarif ini bakal mempengaruhi target PNBP. Namun, dengan turunnya tarif ini diharapkan bisa meningkatkan jumlah perdagangan di sektor pelabuhan.

“PNBP, nanti untuk angkanya, karena saya harus lapor dulu ke Kementerian Keuangan untuk turunkan itu. Saya bilang dengan PNBP turun, nanti harapannya volume-nya naik, makanya tadi Pak Wakil Menteri Keuangan (Mardiasmo) setuju, tapi prinsipnya saya harus lapor dulu,” katanya.

Saat ini, Budi Karya mengaku masih belum bisa merinci berapa tarif yang diturunkan ini. Dia hanya mengatakan bahwa penurunan ini akan diterapkan pada awal tahun 2018 ini. “Tahun ini. Jadi saya akan ada pengurangan PNBP, makanya mulai tahun ini,” kata dia.

Dengan adanya penurunan tarif ini, dirinya berharap para pelaku usaha akan semakin tertarif untuk berusaha di Indonesia. Dengan begitu, maka peringkat EoDB akan terus naik.

“Yang penting secara kualitas saya berusaha untuk meningkatkan. Kalau itu kita perbaiki, pasti meningkatnya signifikan, seperti yang terjadi di Soekarno-Hatta, kita tidak omong akan naik dari 65 ke 43 tapi kami lakukan semaksimal mungkin dan dia turun. Juga soal level of service di udara, itu kami tingkatkan. Kalau kami targetkan naik dua, naik tiga, dan ini naiknya akan signifikan kalau bisa kami selesaikan,” tukasnya.

Menumpuk

Budi Karya mengatakan pula, pihaknya mencoba untuk terus memberi kemudahan di berbagai hal, di antaranya ialah aturan layanan pengiriman pesanan elektronik (delivery order online/DO online) untuk barang impor di pelabuhan.

Dia mengatakan, walau aturan tersebut telah terbit, tapi masih dinilai belum efektif dalam menekan dwelling time atau waktu bongkar muat.

Dia mengaku, waktu keluar masuk barang di pelabuhan masih menjadi satu masalah yang rumit, walaupun dwelling time sudah ditetapkan untuk di bawah tiga hari.

“Masalah waktu ada sedikit komplikasi, karena ketika kami sudah buat dwelling time tiga hari, sebenarnya (masih) ada 30%-40% barang-barang yang masih ada di pelabuhan dengan berbagai motif. Sebagian besar adalah belum selesai karena pemeriksaan, tapi ada yang karena pemiliknya tidak ada gudang dan pembelinya,” katanya.

Dia menambahkan, masalah penumpukan barang inilah yang disampaikannya kepada Darmin Nasution dalam rapat kemudahan berinvestasi atau EoDB.

“Saya sudah lapor Pak Menko (Darmin Nasution) untuk kolaborasi dengan tim Bea Cukai untuk melakukan kerja bersama, karena nyatanya ada barang-barang tetap di sana. Yang penting kualitas, kualitas 40% setelah dwelling time seperti apa mengaturnya. Jadi sudah ada dwelling time dia masih mau di sana banyak,” katanya.

Budi Karya juga mengatakan, aturan DO Online sendiri sejatinya sudah mulai dijalankan oleh para pelaku usaha di pelabuhan. Hanya saja, efektifnya delivery order online berkaitan dengan masalah waktu, di mana masih banyak barang yang ternyata belum dipindahkan oleh pelaku usaha.

“Sekarang sudah ada online kita buat dan sudah dirasakan oleh shipping line, meski belum semua. Jadi sekarang harus melakukannya lebih baik dan banyak,” pungkasnya. (medanbisnisdaily.com/ac)

Penyederhanaan impor barang lartas segera terbit

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, kebijakan mengenai penyederhanaan jumlah impor barang yang dilarang atau terbatas (lartas) akan terbit akhir tahun.

Adapun, ini merupakan tindak lanjut dari paket kebijakan ekonomi jilid IV mengenai perbaikan logistik nasional dengan penyederhanaan tata niaga.

Darmin mengatakan, kebijakan ini nantinya akan dituangkan ke dalam 16 peraturan menteri yang berhubungan langsung dengan kegiatan impor barang.

Dengan adanya peraturan ini, ia berharap arus barang keluar dari pelabuhan bisa lebih cepat sehingga bisa digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif.

“Aturannya kami harap keluar akhir Desember. Kami sedang berupaya menyelesaikan aturan ini,” jelas Darmin, Senin (11/12).

Saat ini, lanjutnya, terdapat 10.826 jenis barang impor jika dilihat melalui HS Code Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.229 barang, atau 48,3 persen merupakan barang impor dengan kategori lartas.

Selepas aturan ini keluar, ia berharap jumlah barang impor yang masuk kategori lartas bisa berkurang menjadi 20,8 persen.

Namun menurut dia, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain, di mana 17 persen dari impor merupakan barang yang dibatasi atau dilarang.

Untuk itu, pemerintah berjanji untuk mengikuti standar lartas yang berlaku di negara lain.

Di samping itu, setiap kementerian dan lembaga yang menerbitkan rekomendasi impor diberikan masa peralihan selama satu hingga dua bulan sebelum aturan itu benar-benar terealisasi.

“Nantinya, kami akan mengurangi lartas jadi 20,8 persen. Tapi, tentu nantinya ini akan disamakan dengan negara-negara lain,” ujar mantan Gubernur Bank Indonesia ini.

Darmin berujar, penurunan lartas impor ini merupakan satu dari dua tugas utama Kementerian Koordinator bidang Perekonomian yang harus segera rampung dalam waktu dekat.

Adapun, kebijakan lain yang tengah digodok instansinya adalah implementasi Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Di dalam peraturan itu, lanjutnya, pemerintah harus merampungkan sistem perizinan berusaha secara terintegrasi (online single submission) paling lambat Maret 2018.

“Perizinan usaha sekarang sudah masuk tahap deregulasi 16 kali. Ada yang namanya Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP), tapi ada juga izin yang banyak sekali dengan jumlah puluhan bahkan ratusan. Nah, kami coba ambil jalan pintas, semoga rampung kuartal II 2018,” pungkasnya. (cnnindonesia.com/ac)

Lartas impor disederhanakan dengan SRM

Pemerintah berencana ingin mempermudah izin impor yang selama ini dikeluhkan para importir.

Beberapa perusahaan seperti industri tekstil banyak yang terhambat produksinya lantaran perizinan impor yang terlalu membelit.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, dalam rangka menyederhanakan lartas, pemerintah akan menyiapkan beberapa kebijakan. Kebijakan yang pertama adalah pemerintah berupaya untuk tidak menghalangi sejak pintu masuk.

“Nah, kita sudah pelajari, pemerintah akan menghilangkan Larangan Atas (Lartas) itu melalui beberapa kebijakan. Pertama, jangan dicegat dipintu masuk,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (1/8/2017).

Lalu selanjutnya adalah pemerintah akan menghapuskan pemeriksaan duplikat. Maksudnya adalah jangan ada lagi pemeriksaan dari double atau triple dari kementerian terkait.

“Jangan duplikasi, barang yang sama nomor handphone yang sama kena lartasnya di 3 kementerian,” jelasnya.

Lalu yang terakhir adalah memberlakukan kebijakan single risk management.

Hal ini guna menghindari adanya standar yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang bisa menghambat proses impor maupun ekspor.

“Ini sudah agak lama dijelaskan si file risk management. Kita tahu di Priok ada 15 kementerian dan 3 lembaga masing-masing punya standar pemeriksaan sendiri. Kita akan standarisasi itu, jadi nanti harus sama standar risikonya kalau hijau semua harus bilang hijau. Itu namanya single risk management (SRM),” kata Darmin.

Sumber: okezone.com

 

Paket kebijakan ekonomi tahap 15 diluncurkan

Pemerintah meluncurkan paket kebijakan ekonomi tahap XV untuk mengembangkan usaha dan daya saing penyedia jasa logistik nasional.

“Dalam aturan-aturan yang diterbitkan guna mendukung paket kebijakan ekonomi yang ke-15 ini, akan terbagi 3 yang difokuskan pada Perbaikan Sistem Logistik Nasional untuk mempercepat Pengembangan Usaha dan Daya Saing Penyedia Jasa Logistik Nasional,” kata Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, saat melakukan konferensi pers bersama Menteri Perhubungan, Budi Sumadi, dan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, di Kantor Presiden Jakarta, Kamis.

Pertama adalah pemberian kesempatan meningkatkan peran dan skala usaha, dengan kebijakan yang memberikan peluang bisnis untuk angkutan dan asuransi nasional dalam mengangkut barang ekspor impor, serta meningkatkan usaha galangan kapal atau pemeliharaan kapal di dalam negeri.

Kedua, kemudahan berusaha dan pengurangan beban biaya bagi usaha penyedia jasa logistik nasional, dengan kebijakan antara lain:

(1) mengurangi biaya operasional jasa transportasi;
(2) menghilangkan persyaratan perizinan angkutan barang;
(3) meringankan biaya investasi usaha kepelabuhanan;
(4) standarisasi dokumen arus barang dalam negeri;
(5) mengembangkan pusat distribusi regional;
(6) kemudahan pengadaan kapal tertentu dan
(7) mekanisme pengembalian biaya jaminan peti kemas.

Ketiga, penguatan kelembagaan dan kewenangan Indonesia National Single Window (INSW), dengan kebijakan, antara lain:

(1) memberikan fungsi independensi badan INSW untuk dapat mengembangkan sistem elektronik pelayanan dan pengawasan ekspor impor, kepabeanan, dan kepelabuhan di seluruh Indonesia;
(2) mengawasi kegiatan ekspor impor yang berpotensi sebagai “illegal trading”;
(3) membangun “single risk management” untuk kelancaran arus barang dan penurunan dwelling time dan
(4) sebagai competent authority dalam integrasi ASEAN Single Window dan pengamanan pelaksanaan Free Trade Agreement (FTA).

“Tahu di pelabuhan Tanjung Priok ada berapa kembenterian dan lembaga mengatur? Ada 17, jadi bayangkan aturannya sendiri-sendiri yang menjalankan pelabuhan yang pusing. Kalau 17 kementerian/lembaga masing-masing membuat risk management sendiri bisa kejadian 2-3 kementerian mengatakan barang masuk jalur hijau, 3 lain masuk jalur kuning lalu lainnya masuk merah jadi pengukuran risiko ini harus disatukan,” tambah Darmin.

Keempat penyederhanaan tata niaga dimana pemerintah telah membentuk Tim Tata Niaga Ekspor Impor untuk mengurangi LARTAS (larangan terbatas) yang tinggi.

“Di Singapura dan Malaysia, dari 10 ribuan HS (Harmonized System), hanya 17 persen yang ada LARTAS. LARTAS itu tidak dilarang tapi harus ada rekomendasi dari kementerian teknis sedangkan di kita LARTAS-nya 49 persen,” ungkap Darmin.

Selanjutnya Darmin juga mengungkapkan ada 18 pokok kebijakan yaitu;

Pertama menghilangkan dan menerbitkan berbagai peraturan menteri (12 peraturan menteri, 2 Surat Edaran, 1 surat Menko) yang dapat mendorong perluasan usaha dan meningkatkan daya saing penyedia jasa logistik nasional dalam membangun dan mengembangkan Sistem Logistik Nasional.

Kedua, merevisi 3 Perpres yang disatukan menjadi 1 Perpres menyangkut INSW untuk mempercepat pengembangan dan penerapan pelayanan otomasi perizinan ekspor-impor, kepabeanan, dan Kepelabuhanan melalui penguatan kelembagaan dan kewenanganINSW.

Ketiga, menerbitkan 1 Inpres, untuk Penguatan Peran Otoritas Pelabuhan dalam mengelola kelancaran arus barang dim pelabuhan.

Keempat, menerbitkan 1 Keputusan Menko Perekonomian tentang Tim Tata Niaga Ekspor Impor.

Untuk pengembangan penyelesaian Paket Kebijakan Ekonomi XV maka sudah ada 5 peraturan setingkat menteri yang diterbitkan yaitu;

Pertama, Permenhub No. 24 Tahun 2017 tentang Pencabutan Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Pengusahaan Angkutan Laut, Keagenan Kapal, Pengusahaan Bongkar Muat dan Badan Usaha Pelabuhan

Kedua, Permenhub No. 130 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi: Menghilangkan Ketentuan Pembatasan Wilayah Kerja Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi Asing;

Ketiga, Permenkominfo No. 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos: Penyederhanaan Perizinan Penyelenggaraan Pos;

Keempat, Permenhub No. 25 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 116 Tahun 2016 tentang Pemindahan Barang Yang Melewati Batas Waktu Penumpukan (Long Stay) di Pelabuhan Utama Belawan, Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Pelabuhan Utama Tanjung Perak, dan Pelabuhan Utama Makassar: Peningkatan Efisiensi Biaya Kepelabuhanan dengan Mengurangi Biaya Pemindahan Barang (double handling) di Terminal;

Kelima, Permendag No. 29/M-DAG/PER/5/2017 tentang Perdagangan Antar Pulau: Standarisasi Dokumen Pergerakan Arus Barang Dalam Negeri (Manifes Domestik) Berbasis Elektronik.

Selain 5 peraturan setingkat meneri tersebut, juga telah diterbitkan 1 Surat Edaran setingkat Dirjen, 2 Surat Menteri, dan 1 Keputusan Menko.

Namun masih ada 2 kebijakan di tingkat presiden yang konsepnya sudah selesai, namun perlu diproses yaitu Perpres Penguatan Kelembagaan dan Kewenangan INSW untuk Meningkatkan Efisiensi Logistik dan Inpres Penguatan Peran Otoritas Pelabuhan (OP).

Apalagi, masih ada 4 kebijakan di tingkat menteri yang masih dalam tahap finalisasi.

sumber: antaranews.com

23 Lartas eksim siap ditata ulang

Pemerintah menegaskan untuk menata ulang 23 larangan dan batasan  (lartas) ekspor impor, yang muncul akibat tumpang tindihnya regulasi antara kementerian dan lembaga. Penataan lartas ini nantinya bisa berupa penghapusan regulasi, revisi, atau sinkronisasi aturan antar kementerian dan lembaga.

Kelompok Kerja Percepatan dan Penuntasan Regulasi Kebijakan Ekonomi (Pokja 2) melaporkan telah mengidentifikasi Peraturan Menteri yang diterbitkan bukan dalam rangka Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) dan menimbulkan lartas. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, persoalan Lartas ini perlu dibahas dengan lebih cermat dan tepat. “Sehingga tidak menimbulkan kesan seolah-olah deregulasi yang kita buat, justru memunculkan regulasi baru,” Darmin di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (2/5).

Pokja 1 fokus pada kampanye dan diseminasi informasi memaparkan beberapa kampanye tematik PKE yang telah dan akan dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri. Selain itu, juga dijelaskan mengenai monitoring isu dan media.  Dalam paparannya, Pokja 1 sempat menyinggung adanya pemberitaan yang menyebut Paket Deregulasi yang tidak pro-rakyat, melainkan investor asing.

Darmin menilai, Paket Kebijakan Ekonomi bukanlah satu-satunya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Itulah sebabnya, kata Darmin, pemerintah juga menerbitkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi dan kebijakan-kebijakan lainnya.

Menurut Darmin, ekonomi rakyat atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tidak cukup hanya dengan diberi ruang dan kesempatan yang sama, tapi juga harus diberikan bantuan. Selain paket kebijakan ekonomi, pemerintah sendiri memberikan program vokasi dan bantuan modal melalui kebijakan yang lain.

Sedangkan paket kebijakan ekonomi atau paket deregulasi untuk membuka ruang iklim investasi yang sehat sehingga mau tidak mau, investor menengah dan besar yang mendapat manfaat. “Ini perlu diluruskan. Kita ada Kebijakan Pemerataan Ekonomi. Rakyat tidak cukup hanya diberi equality, lebih dari itu mereka butuh modal atau ekuitas,” ujar Darmin seperti dikutip republika.co.id.

Koran-jakarta.com melaporkan bahwa pemerintah kembali mendiskusikan persoalan tata niaga yang memunculkan ketentuan larangan terbatas (lartas) impor dan ekspor. Kelompok Kerja Percepatan dan Penuntasan Regulasi Kebijakan Ekonomi (Pokja 2) telah mengidentifikasi Peraturan Menteri (Permen) yang diterbitkan bukan dalam rangka Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) dan menimbulkan lartas.

“Persoalan lartas ini perlu kita bahas dengan lebih cermat dan tepat, sehingga tidak menimbulkan kesan seolah-olah deregulasi yang kita buat, justru memunculkan regulasi baru,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat memimpin Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi, di Jakarta, Selasa (2/5).

Hadir dalam rapat tersebut, Tim Ahli Wakil Presiden, Sofyan Wanandi, Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Teten Masduki, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara, serta perwakilan Kementerian/ Lembaga terkait. Pokja 1, kata Darmin, fokus pada kampanye dan diseminasi informasi yang memaparkan beberapa kampanye tematik PKE yang telah dan akan dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri.

Selain itu, juga dijelaskan mengenai monitoring isu dan media. Pokja 1 sempat menyinggung adanya pemberitaan yang menyebut Paket Deregulasi tidak pro rakyat, melainkan investor asing. Menanggapi hal tersebut, Menko Perekonomian mengatakan PKE bukanlah satu-satunya kebijakan untuk negara ini. Itulah sebabnya pemerintah juga menerbitkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi, serta kebijakan-kebijakan lainnya.

Karenanya, ekonomi rakyat atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tidak cukup hanya dengan diberi ruang dan kesempatan yang sama , tapi juga harus diberikan bantuan. Ada program vokasi dan bantuan modal melalui kebijakan yang lain. Sedangkan paket kebijakan ekonomi atau paket deregulasi untuk membuka ruang iklim investasi yang sehat sehingga mau tidak mau, investor menengah dan besar yang mendapat manfaat.

“Ini perlu diluruskan. Kita ada Kebijakan Pemerataan Ekonomi. Rakyat tidak cukup hanya diberi equality, lebih dari itu mereka butuh modal/ equity,” kata Darmin.

Sementara itu, Pokja Evaluasi dan Analisa Dampak Kebijakan Ekonomi (Pokja 3) menjelaskan akan membentuk tim yang sifatnya tematik untuk mempercepat implementasi rekomendasi Pokja 3. Terkait penanganan dan penyelesaian kasus, Pokja 4 menyatakan telah membahas 132 kasus dari total 140 kasus yang masuk.

Darmin juga mengatakan perlunya mekanisme untuk membahas penerbitan paket deregulasi selanjutnya. “Kita tidak bisa menggantungkan inisiatif deregulasi ini sepenuhnya ke dalam satgas. Satgas ini sudah fokus dalam lingkup kerja pokjanya masing- masing, sehingga inisiatif deregulasi selanjutnya tidak muncul secara tajam,” katanya.

sumber: koran-jakarta.com/republika.co.id

 

Dashboard INSW untuk layanan eksim diperiksa

Tiga menteri Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke kantor pengelola portal Indonesia National Single Window (INSW) di Jalan Pramuka Raya, Jakarta, Senin (6/2/2017).

Tiga menteri tersebut adalah Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Dirjen Bea Cukai, Heru Pambudi dan Direktur Utama Pelindo II, Elvyn G Masassya juga hadir pada kesempatan ini.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menko Perekonomian Darmin Nasution datang lebih dulu sekitar pukul 12.00 WIB

Kunjungan ini dilakukan dalam rangka mengecek dashboard layanan perizinan ekspor impor dan dashboard dwell time atau waktu tunggu pelayanan bongkar muat barang dari kapal.

Di dashboard tersebut bisa diketahui proses dokumen INSW dari berbagai lokasi yang ada di Indonesia. Mulai dari Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Tanjung Perak, Bandara Soekarno Hatta hingga Kualanamu

“Di sebelah kiri ini adalah data dari port net untuk dwell time. Ini di Tanjung Priok tahu tracking-nya sudah berapa lama dokumennya berjalan,” ujar salah seorang petugas INSW yang memberikan keterangan.

Lantas Sri Mulyani dan Darmin serentak bertanya bagaimana cara untuk mengetahuinya.

“Bagaimana caranya?,” kata mereka.

“Ini login dulu supaya enggak sembarang orang. Karena ini confidential. Jadi kita bisa lihat tracking-nya,” balas petugas tersebut.

Seperti diketahui, Indonesia National Single Window (INSW) adalah sistem elektronik terintegrasi yang menangani pengelolaan dokumen kepabeanan, perizinan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan/atau impor secara elektronik.

Sumber: detik.com