Arsip Bulanan: Agustus 2023

Rilis Media

Usaha Logistik & UMKM Menopang Pertumbuhan Ekonomi RI

ALFIJAK- Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, ekonomi Indonesia pada triwulan II-2023 terhadap triwulan II-2022 tumbuh sebesar 5,17 persen (y-on-y).

Adapun dari sisi produksi, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan (logistik) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,28 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,62 persen.

Menurut Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, kita patut bersyukur lantaran ditengah gejolak perekonomian global, namun eknomi Indonesia bisa bergerak positif.

Jika merujuk data BPS tersebut, ujar Yukki, bahwa membaiknya daya beli itu salah satunya juga tidak terlepas seiring naiknya kegiatan logistik termasuk transportasi dan pergudangan atau supply chain.

“Sektor logistik juga menjadi daya tarik bagi investasi baik PMA maupun PMDN mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Karena itu, daya beli dan konsumsi pemerintah perlu terus ditingkatkan,” ujar Yukki.

Dilain sisi, imbuhnya, semua pihak perlu berkolaborasi dan sama-sama menjaga untuk terus mendorong momentum pertumbuhan ekonomi nasional sehingga bisa terus berlanjut hingga akhir tahun ini maupun tahun-tahun mendatang.

“Sektor UMKM juga jangan dilupakan untuk tetap dipacu pertumbuhannya. Sebab selain sektor transportasi dan logistik, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) juga menjadi salah satu industri penggerak signifikan pertumbuhan ekonomi nasional,” paparnya.

Yukki mengatakan, oleh sebab itu pelaku logistik mendukung program KADIN Indonesia yang akan terus menggerakkan UMKM di wilayah-wilayah Indonesia dengan membentuk Posko Pangan yang menyentuh langsung lapisan masyarakat baik ditingkat kelurahan, kota, desa maupun kabupaten dalam menjaga stabilitas bahan pokok.

Sebelumnya, Ketua Umum KADIN Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan Posko Pangan merupakan garda terdepan yang akan dikelola oleh lapisan terbawah pelaku UMKM untuk membentuk ekosistem ekonomi yang sehat dan strategis.

Berdasarkan data <span;>BPS, ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan II-2023 terlihat menunjukkan penguatan pada beberapa wilayah. Kelompok provinsi di Pulau Jawa menjadi kontributor utama ekonomi Nasional dengan peranan sebesar 57,27 persen dan mencatat laju pertumbuhan sebesar 5,18 persen (y-on-y) dibanding triwulan II-2022.

Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2023 mencapai Rp5.226,7 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp3.075,7 triliun.

Ekonomi Indonesia triwulan II-2023 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 3,86 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 15,80 persen.

Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 41,30 persen.[*]

Rilis Media

Kolaborasi Pemerintah & Pelaku Usaha dorong Produk Dalam Negeri

ALFIJAK- Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), bersama Kadin Indonesia menyelenggarakan acara Temu Bisnis (Business Matching) Tahap VI bertema “Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri, Wujudkan Kemandirian Bangsa”.

“Tema ini selaras dengan semangat peringatan hari Kemerdekaan Indonesia ke-78, serta mengamplifikasi semangat aksi afirmasi belanja produk dalam negeri dan mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang telah digaungkan oleh Bapak Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022.” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberi pidato di JIEXPO Kemayoran, Kamis (8/3/2023).

Giat Temu Bisnis mempertemukan Kementerian/Lembaga Negara (K/L) dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sekaligus mendorong Kementerian/Lembaga Negara menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) menjadi salah satu upaya Pemerintah untuk dapat memberikan manfaat optimal bagi kemandirian dan stabilitas perekonomian nasional.

Temu bisnis menjadi langkah nyata agar kebutuhan konsumen/pengguna dapat bertemu dengan produsen dalam negeri. Kementerian Keuangan memiliki komitmen untuk mendukung terwujudnya peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri.

Upaya konkrit dapat dilakukan Kemenkeu antara lain, pertama, untuk mendukung para produsen lokal sudah berjalan berbagai program bantuan pembiayaan termasuk subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bekerja sama dengan perbankan dan lembaga keuangan maupun bantuan dana inventasi dan modal kerja lainnya.

Kedua, untuk memudahkan pembayaran dalam transaksi pengadaan barang dan jasa, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menginisiasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di lingkungan satuan kerja pemerintah pusat dan daerah.

Ketiga, Kementerian Keuangan akan terus menggunakan berbagai kebijakan di bidang fiskal seperti perpajakan dan kepabeanan, untuk memastikan keberpihakan kita semua kepada produk dalam negeri.

Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoli, mengatakan,  instansinya juga konsisten berupaya mendukung kemajuan perekonomian nasional, yang mana salah satunya dengan langkah meningkatkan penggunaan Produk dalam Negeri (PDN).

“Temu Bisnis Tahap VI merupakan aspek penting menyukseskan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), karena membantu memberikan kemudahan bertransaksi, serta mendorong komitmen meningkatkan Produk Dalam Negeri” ucap Yasonna.

Dalam acara Temu Bisnis Tahap VI, Kemenkumham juga menyelenggarakan coaching clinic berbagai layanan yang ada di lingkungan Kemenkumham, antara lain layanan pendaftaran katalog elektronik sektoral kemenkumham pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), layanan online pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), layanan online Ditjen Kekayaan Intelektual (DJKI), dan Layanan Advokasi dan Penilaian Risiko Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Ditjen HAM.

“Kemenkumham juga memberikan pelayanan pembuatan paspor merdeka, dan pameran produk warga binaan pemasyarakatan (WBP),” tutur Yasonna.

Selain itu, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi menuturkan LKPP bersama Govtech Procurement Telkom tengah melakukan reformasi digital dengan mengembangkan platform Katalog Elektronik versi terbaru.

“Kami LKPP sangat membuka diri, ada pasar yang luas untuk pelaku UMK-Koperasi dari transaksi APBN/APBD, maka hari ini kita dorong transaksinya lewat Katalog Elektronik. Terlebih saat ini kami sedang membangun platform baru dari Katalog Elektronik. Apa manfaatnya? Anda bisa bertransaksi dengan K/L/PD, transaksi yang transparan, efektif, dan bisa meningkatkan kualitas dan pembelian PDN.” tutur Hendrar Prihadi yang akrab disapa Hendi.

Dengan platform terbaru ini, pengadaan barang dan jasa melalui Katalog elektronik akan semakin transparan.

Dengan begitu, Masyarakat diberikan akses untuk memantau data kebutuhan, harga serta penyedia barang dan jasa. Agar pengadaan barang dan jasa pemerintah semakin terbuka, tercatat dan terintegrasi.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi, mengemukakan, Kadin Indonesia sebagai asosiasi pelaku usaha mendukung segala upaya yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Dia mengatakan, g<span;>elaran ICEF 2023 merupakan langkah konkret Kadin Indonesia dalam mendukung penguatan ekonomi Indonesia yang lebih efisien, transparan, dan inklusif.

“Melalui sistem e-katalog, Kadin Indonesia terus berpartisipasi dan berkolaborasi untuk mencapai target transaksi Rp 500 triliun pada 5 juta produk pada tahun 2023, yang melibatkan 10.000 pengguna E-Katalog, 546 Pemerintah Daerah, dan 34 Kementerian” ucap Yukki(*)