Arsip Kategori: Peluang Usaha

Segala peluang usaha yang terkait dengan logistik

Harga Tiket Pesawat Turun 50 Persen

JAKARTA- Dua hari lagi harga tiket pesawat akan turun 50 persen. Pasalnya, pemerintah telah menggelar rapat koordinasi (rakor) lanjutan tentang kebijakan tiket pesawat murah.

Rapat atau pertemuan itu dihadiri Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II hingga maskapai penerbangan terkait.

Sebelumnya pada 1 Juli 2019, pemerintah memutuskan tiket penerbangan Low Cost Carrier (LCC) akan diturunkan 50 persen dengan kapasitas 30 seat untuk penerbangan maskapai Citilink dan Lion Air.

Adapun, tiket murah itu khusus untuk hari Selasa, Kamis dan Sabtu pukul 10.00-14.00 WIB.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan, penurunan harga tiket pesawat itu bakal mulai diberlakukan pada hari Kamis 11 Juli 2019. “Kita akan mulai efektif sejak hari kamis 11 juli 2019, karena penyesuaian sistem butuh 2-3 hari,” ujar Kemenko Perekonomian di Jakarta.

Dirincinya, penurunan tarif penerbangan itu akan diberlakukan pada maskapai Citilink untuk 62 penerbangan per hari dengan total kursi sebanyak 3.348 kursi. Sedangkan untuk Lion Air, sebanyak 146 penerbangan per hari dengan total 8.278 kursi.

Sedangkan untuk rute penerbangan pihaknya masih melakukan peninjauan. Ia memastikan, peninjauan rute selesai pada hari Kamis 11 Juli 2019. “Sebelum Kamis kami akan jelaskan, (penurunan harga tiket pesawat) ke mana saja dan jam berapa. Kami akan publish detail sebelum Kamis,” katanya.

Ditambahkannya, upaya pemerintah menyediakan tarif pesawat murah akan terus dievaluasi secara periodik.(egindo.co/ri)

Priok Diminta Optimalisasi Layanan Ekspor

JAKARTA – Dalam rangka meningkatkan jumlah ekspor melalui pelabuhan Tanjung Priok, waktu operasional pelayanan pelabuhan akan dilaksanakan setiap hari.

Nantinya Otoritas Pelabuhan, Syahbandar, Bea Cukai, Imigrasi, Operator Pelabuhan, Bank dan stakeholder terkait akan melakukan pelayanan optimal secara terus-menerus selama 24 jam 7 hari seminggu.

Menteri Perhubungan menegaskan hal ini usai mengadakan rapat dengan jajaran stakeholder Pelabuhan Tanjung Priok, di Kantor Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok, Jakarta Minggu (7/7/2019).

Menhub mengatakan telah menyisir upaya-upaya yang bisa meningkatkan ekspor. Ia mengakui ada beberapa hal yang memang harus ditingkatkan. Salah satunya adalah meningkatkan waktu operasional pelayanan di Pelabuhan Tanjung Priok.

“Berkaitan dengan jumlah hari produktif pelayanan, sebelum ini 3 hari, sekarang sudah 4-5 hari, kita ingin 7 hari. Artinya 24/7 kita melayani. Agar orang-orang yang melayani di sini waktunya tersebar dan fasilitas tol, truk itu terbagi rata di 7 hari. Sehingga produktivitas itu lebih baik,” ucap Menhub.

Menhub mengilustrasikan dengan waktu pelayanan 3 hari, apabila ada eksportir yang ingin mengirim 14 kontainer barang, maka dalam satu hari harus ada 5 truk kontainer yang berjalan dalam sehari, namun jika waktu pelayanan menjadi 7 hari maka dalam satu hari hanya dibutuhkan 2 truk kontainer saja.

Imbasnya hal ini akan membuat jalanan dari dan menuju pelabuhan menjadi tidak terlalu padat, sehingga efek positifnya dapat mengurangi jumlah kemacetan.

“Jadi jalannya lengang, truknya produktif yang di pelabuhan juga enak mengaturnya. Dengan lengang itu maka kecenderungan untuk melakukan kegiatan ekspor khususnya itu bertambah. Pasti bertambah. Karena kemudahan itu equivalen dengan pertambahan jumlah. Kalau ini semua lancar maka otomatis yang ekspor juga menjadi lebih banyak,” jelas Menhub.

Selanjutnya yang juga menjadi pusat perhatian Menhub adalah empty container (kontainer kosong) dalam impor barang. Menurut Menhub banyak kontainer setelah melakukan proses impor barang, truk-truk kontainer tersebut berjalan dalam keadaan tanpa muatan atau kosong. Karena itu hal ini akan dikoordinasikan lebih lanjut agar truk-truk tersebut tidak berjalan dalam keadaan kosong.

“Truk banyak yang berjalan kosong. Setelah impor, dia kosong, dia dibawa ke Cikarang ke sini (Tanjung Priok) kosong. Kita akan minta kepada cargo owner, atau shipping line untuk menyiapkan supaya jangan ada truk yang kosong. Jadi kita upayakan itu dalam keadaan terisi,” ujar Menhub.

Kemudian yang terakhir yang menjadi sorotan Menhub adalah masalah sistem. Perlu ada satu sistem yang mengatur keseluruhannya.

“Dan terakhir adalah sistem. Kita akan tingkatkan koordinasi INSW, Inaportnet. Dengan Bea Cukai, Pelindo, Syahbandar, OP bersama Ditjen Perhubungan Laut akan kita rapatkan minggu depan agar sistemnya itu menjadi satu. Di sini juga saya sengaja mengundang para banker BNI, BRI dan Mandiri untuk Sabtu Minggu juga masuk. Jadi sekarang Sabtu Minggu masih sepi, jadi nanti akan ramai. Agar mereka juga beroperasi,” pungkas Menhub.(ri)

RPX Tawarkan Layanan One Stop Logistic

JAKARTA – Perusahan jasa logistik RPX menawarkan pelayanan one
stop logistic guna menjawab kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan pengiriman barang yang aman dan cepat.

Bahkan seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan tehnologi RPX pun kini mencoba untuk melayani e-commerce.

RPX yang telah hadir di Indonesia selama 30 tahun telah berpengalaman dalam memanfaatkan penggunaan tehnologi modern untuk mentransformasi pengiriman, baik di dalam negeri maupun luar negeri sehingga menjadi efisien dan fleksibel.

“Selama ini 30 tahun kami memang kebanyakan melayani internasional. Tapi secara tak langsung kita sebenarnya sudah lakukan domestik dulu sebelum keluar negeri,” ujar Eko Marhendro Nugroho Vice President Expres, RPX Group dalam bincang-bincang dengan wartawan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Melalui konsep one stop logistics, RPX memberika terobosan baru yang merupakan wujud dari kesiapan dalam melayani bisnis dan konsumen.

Sembilan unit usaha terintegrasi milik RPX meliputi e-commerce, logistic warehouse (pergudangan), international express (pengiriman luar negeri), domestic express (pengiriman dalam negeri), freight fowarding (pengiriman dengan kapal laut).

Kemudian, custom clearance (penyelesaian dan pengurusan berbagai dokumen administrasi, biaya pajak dan hal terkait lainnya atas suatu barang ekspor ataupun barang impor), warehouse transit (gudang untuk penyimpanan sementara), distribution (dengan armada Truk dari berbagai ukuran), enabler, last mile delivery (pengiriman pada hari yang sama).

Menurut Eko, kebutuhan logistik bisnis e-commerce saat ini semakin kompleks sehingga tidak hanya membutuhkan layanan logistik terintergrasi.

“Bahkan saat ini RPX juga menyediakan layanan customer service selama 24 jam melalui chat,”ucapnya.(ri)

Graha Segara Investasi RTGC Kalmar

JAKARTA – Pengelola Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara di kawasan pabean pelabuhan Tanjung Priok Jakarta mendatangkan satu unit alat bongkar muat jenis rubber tyred gantry crane (RTGC) untuk penambahan percepatan pelayanan di lapangan.

Alat bongkar muat/RTGC merek Kalmar itu didatangkan dari Shanghai dan dibongkar di dermaga TPK Koja, malam hari ini, Kamis (9/5/2019).

Roy Rayadi, Direktur Eksekutif TPFT Graha Segara menginformasikan kedatangan satu RTGC merek Kalmar yang dipesan perusahaan tersebut.

“Malam ini (RTGC) itu sudah tiba di Jakarta,” ujarnya dikutip dari beritakapal.com.

Direktur TPFT Graha Segara Wildan S Anwar mengatakan, RTGC Kalmar milik TPFT Graha Segara diklaim sebagai jenis alat bongkar muat yang pertama kali ada di Jakarta.

“RTGC ini untuk memperkuat layanan bongkar muat di TPFT Graha Segara. Ini sekaligua merupakan investasi internal perusahaan yang nilainya mencapai Rp.15 milliar,”ujarnya.

PT TPFT Graha Segara saat ini bergerak dibidang penyediaan fasilitas behandle atau pemeriksaan petikemas khusus import baik jalur merah maupun jalur hijau.

Untuk menunjang pelayanannya, TPFT Graha Segara terintegrasi dengan layanan pemeriksaan karantina Hewan dan tumbuhan. Saat ini PT Graha Segara sudah memiliki standard layanan internasional.

Perseroan juga mengomunikasikan dan meninjau secara periodik kesesuaiannya terhadap sistem, sasaran, target dan program yang ditetapkan, pada seluruh proses dan kegiatan secara konsisten dengan melibatkan seluruh pegawai, mitra kerja dan pihak-pihak terkait lainnya.(ri))

Kirim Barang Dalam Hitungan Menit, Ini Solusinya

JAKARTA (Alfijak): Perusahaan MrSpeedy kini hadir dalam industri jasa logistik nasional. Perusahaan itu menawarkan solusi pengiriman barang di hari yang sama (same day delivery), bahkan dalam hitungan menit.

Hal ini sejalan dengan kebutuhan pelaku bisnis yang membutuhkan kecepatan barang sampai ke pembeli. Semakin banyak pelaku bisnis yang menggunakan metode pengiriman barang hingga sampai di hari yang sama.

“Same day delivery bukanlah hal baru untuk banyak pelanggan di Indonesia. Kebanyakan pembeli online rela membayar lebih untuk mendapatkan produk pembeliannya dengan lebih cepat. Itulah mengapa bisnis perlu mempertimbangkan jasa pengiriman last-mile untuk meningkatkan layanan mereka,” kata Suriafur Ken, Country Manager MrSpeedy dalam keterangannya,baru-baru ini, yang dikutip kompas.com.

Salah satu tantangan terbesar bisnis saat menggunakan layanan pengiriman last-mile adalah biaya dan kebutuhan operasional. Bisnis yang besar, contohnya, membutuhkan layanan pengemasan yang lebih cepat.

“Selain operasional, tipe pembayaran COD (cash-on-delivery) masih diminati banyak konsumen. Sistem pembayaran COD pun akan membutuhkan biaya operasional yang lebih besar untuk kedua belah pihak, baik pelaku bisnis maupun penyedia layanan pengiriman,” jelas Suriafur.

MrSpeedy hadir memberikan pelayanan terbaiknya di Indonesia sejak 2017 lalu. MrSpeedy menawarkan jasa pengiriman barang cepat dan same day service dengan harga kompetitif dan bantuan 24 jam.

Saat ini layanan MrSpeedy sudah tersedia di Jabodetabek. Pelaku bisnis dapat segera menggunakan layanan MrSpeedy lewat website, aplikasi, atau langsung menghubungi customer service.

Hadirnya MrSpeedy diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan bisnis dengan memberikan kontribusi pengantaran produk yang cepat dan dapat diandalkan”, ujar Suriafur.

Dengan armada yang sudah mencapai 35.000 kurir dalam moda transportasi motor dan mobil, pelaku bisnis akan secara mudah mendapatkan kurir pengantaran dalam waktu singkat. Pengantaran dari tangan pelaku bisnis ke tangan konsumen pun bisa diselesaikan dalam waktu 90 menit saja.(ri)

 

Sri andalkan panas bumi pengganti BBM

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendukung pemanfaatan geothermal atau energi panas bumi sebagai pilihan sumber energi untuk listrik.

“Kami mendukung geothermal, kita akan bisa melihat geothermal mendapat porsi yang signifikan di Indonesia,” kata dia dalam sambutannya di sabutannya di IIGCE 2018, Kamis, 6 September 2018.

Sri Mulyani menuturkan, Indonesia masih mengandalkan minyak sebagai sumber energi. Padahal, cadangan minyak Indonesia tidak banyak, sehingga mengimpor untuk memenuhi stok energi.

Energi yang berasal dari minyak lebih murah, namun tidak ramah lingkungan. Akan tetapi Sri Mulyani memprediksi energi panas bumi mempunyai sangat memiliki prospek ekonomi di masa depan.

Namun proyek panas bumi memiliki kendala di lapangan. Misalnya perizinan yang kompleks dan masalah pembiayaan. Namun, dia yakin hal tersebut sudah dipikirkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal (Ditjen) Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Ida Nuryatin Finahari, menargetkan investasi untuk proyek pengerjaan panas bumi mencapai US$ 1,2 miliar.

“Saat ini sudah 59 persen realisasinya, yaitu US$ 643 juta,” ucap dia.

Ida menjelaskan proyek panas bumi pertumbuhannya tidak cepat, dikarenakan untuk eksplorasi dibutuhkan waktu yang lama. Sekitar 3-5 tahun.

Waktu tersebut lebih lama jika dibandingkan dengan pengerjaan sumber energi yang berasal dari batu bara, yang hanya membutuhkan waktu 2 tahun.
Sri Mulyani menuturkan, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan sumber energi Indonesia.

“Kami mendukung geothermal, selain untuk lingkungan ini juga bermanfaat untuk perekonomian,” tutur dia. (tempo.co/ac)

CFS Center agar di luar pelabuhan, jalur logistik siap akhir tahun

Layanan kargo impor berstatus less than container load (LCL) pada fasiltas container freight station (CFS center) pelabuhan Tanjung Priok, hingga kini tidak berjalan optimal alias mangkrak lantaran tidak mendapat dukungan maskimal dari pelaku usaha forwarder dan logistik di pelabuhan itu

JAKARTA (aflijak): Berdasarkan pantauan Bisnis, fasilitas pusat konsolidasi kargo atau container freight station /CFS centre di pelabuhan Priok yang berlokasi di gate 9 pelabuhan Priok itu hingga kini tidak ada aktivitas pemasukan dan pengeluaran kargo.

Hanya terpampang loket layanan billing CFS centre pada fasilitas yang sudah di deklair beroperasi sejak akhir 2017 itu.

Adil Karim, Sekretaris Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, mengungkapkan sejak awal asosiasinya sudah mengingatkan bahwa lokasi fasilitas CFS centre di Priok itu keliru, dan seharusnya kalau mau siapkan fasilitas semacam itu jangan di dalam pelabuhan karena akan menyebabkan kemacetan trafic, tetapi disiapkan di luar pelabuhan.

“Kalau didalam pelabuhan gak efisien karena sekarang saja kondisinya macet apalagi kalau ada CFS centre. Jadi kami rasa para pelaku usaha logistik di Priok juga mempertimbangkan faktor efisiensi itu sehingga gak menggunakan fasilitas CFS centre tersebut,” ujar Adil kepada Bisnis, Sabtu (19/8/2018).

Adil mengatakan, layanan kargo impor bestatus LCL saat ini sudah dilayani di sejumlah fasilitas pergudangan di luar pelabuhan yang masih masuk wilayah pabean dan cukai pelabuhan Tanjung Priok.

“Pada praktiknya, layanan kargo impor LCL yang ada di luar pelabuhan saat ini tidak ada masalah mengingat layanan ini kan sifatnya business to business antara forwarder, pemilik gudang dan pemilik barang. Jadi kalau mau dipusatkan hanya disatu tempat saja cukup sulit,”kata Adil.

Sejak Nopember 2017, PT.Pelabuhan Indonesia II/IPC meluncurkan fasilitas CFS centre di pelabuhan Tanjung Priok yang merupakan bagian program penataan pelabuhan guna mempercepat arus barang impor berstatus less than container load (LCL) dari dan ke pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

CFS center Priok merupakan area pusat konsolidasi kargo untuk barang impor berstatus LCL yang dilayani melalui pelabuhan tersebut setelah kontener dibongkar dari kapal dari terminal peti kemas.

Priok-Cikarang

PT Pelabuhan Indonesia atau
Pelindo II (Persero) berencana membangun proyek Cikarang Bekasi Laut (CBL) untuk mempermudah pengiriman logistik dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta ke Kawasan Industri Cikarang, Jawa Barat.

Menurut Direktur Teknik dan Manajemen Risiko Pelindo II, Dani Rusli, selama ini pengiriman logistik dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta menuju Kawasan Industri Cikarang hanya melalui Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) dan kereta api.\

“CBL diperlukan karena tol dan kereta terbatas. CBL ini nanti melewati aliran laut-sungai,” ucapnya saat ditemui di Belitung, Jumat (16/8).

Menurut dia, CBL akan dibangun melalui 3 tahap dengan total kapasitas nantinya mencapai 1,5 TEUs peti kemas per tahun.

Pada tahap pertama, CBL akan dibangun dengan kapasitas 500 ribu TEUs peti kemas per tahun terlebih dulu.

“Kami targetkan bisa dibangun akhir tahun ini tahun ini. Investasi yang kami siapkan Rp 3 triliun untuk pembangunan CBL,” ujar Dani.

Adapun pembangunan CBL tengah dalam proses mengurus perizinan di Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cibitung, Kementerian PUPR. Menengok alur sungai yang akan dilalui kapal logistik, saat ini difungsikan sebagai pengendali banjir.

“Kami proses perizinan penggunaan lahan PUPR, AMDAL juga berjalan. Kami memang fokus bisa dieksekusi tahun ini,” tegasnya. (bisnis.com/kumparan.com/ac)

Perusahaan asing andalkan bahan baku dari negaranya, RI makin bergantung impor

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, tingginya impor pada Juli lalu dikarenakan sektor infrastruktur dan manufaktur semakin bergantung pada produksi luar negeri. Di antaranya komponen seperti baja dan besi yang merupakan komoditas utama untuk pembangunan.

JAKARTA (alfijak): Menurut Faisal, ketergantungan dua sektor ini sudah tinggi sejak tahun lalu. Hanya saja, kata dia, pada tahun lalu ekspor tumbuh lebih cepat.

Sementara itu, pada tahun ini, pertumbuhan impor lebih cepat di saat manufaktur terus melambat.

“Ketergantungan impor dari tahun ke tahun memang tinggi. Tapi tahun ini pertumbuhan impornya lebih tinggi dibandingkan ekspor,” tuturnya ketika dihubungi Republika, Jumat (17/8).

Selain itu, perusahaan industri manufaktur besar di dalam negeri merupakan hasil investasi asing. Kondisi ini kerap kali diikuti dengan kebutuhan akan bahan baku yang tidak diserap dari produksi dalan negeri, melainkan negara lain.

Faisal menjelaskan, industri manufaktur otomotif di Indonesia dikuasai 90 persen oleh Jepang. Begitu juga ketika Cina membangun industri manufaktur di Indonesia, bahan baku didatangkan dari sana.

“Kesalahannya, investasi yang masuk itu tidak sering diarahkan untuk menyerap produksi dalam negeri. Alasannya banyak, misal tidak sesuai spesifikasi produksi kita dengan standar internasional,” ujar Faisal.

Padahal, menurut Faisal, permasalahan tersebut dapat diarahkan dengan kebijakan-kebijakan. Misal, investasi yang masuk harus diarahkan secara berangsur-angsur untuk melatih sumber daya manusia (SDM) setempat.

Tujuannya, agar sumber daya alam lokal dapat dimanfaatkan untuk diolah dan dijadikan sebagai input.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis bahwa nilai impor pada Juli lebih besar dibanding Juni hingga 62,17 persen, yakni dari 11,26 miliar dolar AS menjadi 18,27 miliar dolar AS. Apabila dibanding Juli tahun lalu juga terjadi peningkatan 31,56 persen dari 13,88 miliar dolar AS.

Menurut golongan penggunaan barang ekonomi, diketahui bahwa selama Juli 2018, golongan bahan baku/penolong memberikan peranan terbesar yaitu 74,84 persen dengan nilai 13,67 dolar AS.

Ini diikuti oleh impor barang modal 15,75 persen (2,8 miliar dolar AS) dan barang konsumsi 9,41 persen (1,7 miliar dolar AS).

Hak keberatan impor

Pemerintah Indonesia telah mengirim perwakilannya ke Jenewa untuk mengikuti sidang World Trade Organization (WTO) yang membahas tuntutan retaliasi Amerika Serikat (AS).

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan RI, Oke Nurwan mengatakan utusan Indonesia itu merupakan Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI).

Mereka ditugaskan untuk menyampaikan keberatan dari Pemerintah Indonesia atas tuntutan retaliasi AS.

“Prinsipnya, Indonesia sudah menyampaikan keberatan atas retaliasi dan besaran 350 juta dolar AS kepada Amerika melalui DSB (Dispute Settlement Body) Chair dari WTO,” ujar Oke, Kamis (16/8).

Anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono menilai peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah itu sebenarnya sudah tepat karena untuk melindungi produksi di dalam negeri dengan membatasi keberadaan barang impor.

“Negara mana pun bisa mengatakan tidak impor. Pemerintah Indonesia berhak keberatan impor agar produk asing enggak mudah masuk, produk impor dapat masuk dengan catatan […], dan untuk menstabilkan harga di dalam negeri yang kurang produksi,” ujar Ono.

Apalagi, menurut dia, Indonesia memiliki sumber daya pertanian dan peternakan besar yang masih dapat terus dikembangkan.

“Kalau produk impor berlebih, [bisa] mempengaruhi pendapatan pertanian, akan merusak tata niaga produk lokal,” ujar Ono.

Retaliasi menuntut Indonesia membayar 350 juta dolar AS, atau sekitar Rp5 triliun, sebagai ganti atas kerugian industri AS akibat peraturan impor holtikultura, hewan dan produk hewani.

Peraturan impor itu semula diterbitkan pemerintah RI pada 2012. AS dan Selandia Baru kemudian menilainya sebagai kebijakan pembatasan dan pelarangan impor sehingga membawa masalah ini ke WTO.

Pada Februari 2017, WTO mengabulkan gugatan AS dan Selandia Baru sehingga Indonesia harus mencabut peraturan impor itu. RI sudah berupaya melaksanakan putusan WTO, tapi AS menilai sebaliknya.

Pada Agustus 2018, pemerintahan Donald Trump resmi menuntut Indonesia membayar ganti rugi Rp5 triliun.

Meski sudah menyampaikan keberatan, persoalan belum selesai.

Menurut Oke, Indonesia masih harus menunggu hasil penilaian WTO terlebih dahulu terhadap keabsahan keberatan tersebut, tanpa diketahui pasti tenggat waktunya. (republika.co.id/gesuri.id/ac)

Permendag 48 benturkan pihak industri dengan buyer luar negeri

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mempermasalahkan penggunaan asuransi nasional untuk menjamin risiko ekspor minyak sawit (CPO) sebagaimana diatur dalam Permendag No 48/2018 mengenai kewajiban penggunaan asuransi nasional untuk kegiatan ekspor dan impor barang tertentu, seperti batubara dan minyak kelapa sawit (CPO).

JAKARTA (alfijak): Sekretaris Jenderal Gapki Togar Sitanggang menjelaskan, aturan ini terganjal karena proses ekspor CPO menggunakan sistem free on board (FOB).

Dengan ketentuan ini eksportir hanya perlu membayar transportasi barang ke pelabuhan pengiriman, ditambah biaya pemuatan.

Bisnis pengangkutan terimbas penundaan aturan asuransi nasional
Asoka Mas sayangkan penundaan aturan asuransi nasional
Aturan asuransi nasional tertunda, pertumbuhan premi asuransi bakal tertekan di 2019.

Sedangkan importir diwajibkan membayar biaya transportasi angkutan laut, asuransi, pembongkaran, dan transportasi dari pelabuhan kedatangan ke tujuan akhir.

Begitu muatan ada di kapal, importir wajib menanggung risiko, termasuk dalam penentuan perusahaan asuransi.

“Industri sawit itu hanya menjual CPO dengan FOB artinya hanya mengantar barang sampai ke kapal. Dan kami tidak mengurusi kapal dan lainnya, termasuk asuransi,” kata Togar kepada Kontan.co.id, Selasa (2/8).

Maka dengan aturan tersebut, importir atau pembeli cenderung menggunakan asuransi dari luar.

Dalam aturan FOB ini, eksportir dalam hal ini perusahaan sawit, tidak punya kewajiban menanggung pengangkutan dan asuransi.

“Menyerahkan semuanya ke pembeli itu sesuai dengan aturan FOB Incoterm. Kecuali Indonesia mengusulkan aturan lain menggantikan FOB,” kata dia.

Maka, dengan keberadaan (Permendag) Nomor 48 tahun 2018, sebenarnya dianggap menabrak aturan perdagangan internasional yang termuat dalam FOB.

Aturan FOB telah memberikan tanggung jawab penuh importir menanggung risiko lewat asuransi yang mereka pilih, tetapi Permendag mewajibkan importir memakai asuransi nasional.

“Yang membingungkan kami itu pemerintah tahu mengenai aturan FOB Intocerm, tapi ada aturan baru seperti ini,” keluhnya.

Akibatnya, pengusaha sawit merasa dibenturkan dengan importir untuk meminta mereka menggunakan asuransi dari dalam negeri.

Padahal dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dalam pasal 38 menyebutkan bahwa kebijakan pergadangan luar negeri harus ada harmonisasi standar dan prosedur kegiatan perdagangan dengan mitra dagang.

“Melalui aturan ini kami dibenturkan dengan pembeli. Jika kami menggunakan pasal UU Perdagangan maka pemerintah akan sulit menjawabnya,” jelas dia.

Catatan saja, Kementerian Perdagangan bersama industri asuransi sawit, asuransi dan batubara sepakat menunda realisasi Permendag Nomor 48 tahun 2018 selama enam bulan.

Artinya, peraturan tersebut baru bisa terealisasi di tahun depan. (kontan.co.id/ac)