Arsip Tag: DPP ALFI

Rilis Media

Kemenhub Kukuhkan Pengurus DPP ALFI 2023-2028

ALFIJAK – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengukuhkan kepengurusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia (ALFI) atau Indonesian Logistics & Forwarders Association (ILFA) untuk masa bakti 2023-2028. Acara pengukuhan digelar di Ruang Mataram, kantor Kementerian Perhubungan, Selasa (6/2/2024).

Sekretaris Jenderal Kemenhub Novie Rianto, dalam sambutannya memberikan apresiasi atas kontribusi ALFI/ILFA selama ini. Dengan kepemimpinan Ketua Umum ALFI yang baru, Akbar Djohan, diharapkan ALFI/ILFA dapat terus mendukung kebijakan pemerintah untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

Saya sangat mengapresiasi kontribusi yang telah diberikan dalam upaya pengembangan logistik nasional. Diharapkan segenap jajaran pengurus DPP ALFI/ILFA dapat terus mendukung kebijakan pemerintah dalam perluasan logistik menuju Indonesia Emas 2045 serta mewujudkan ekonomi bisnis yang berintegrasi secara lokal dan terhubung secara global,” ujar Novie Riyanto.

Kemenhub berharap agar pengurus ALFI dari Aceh hingga Papua dapat meningkatkan kerja sama, bersinergi, dan berkolaborasi dengan seluruh unit pelaksana teknis Kementerian Perhubungan di daerah-daerah. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan berbagai masalah transportasi, termasuk angkutan barang melalui darat, laut, dan udara.

Pengukuhan ini merupakan hasil dari Musyawarah Nasional (Munas) VII DPP ALFI/ILFA pada 11 Desember 2023 di Jakarta. Ketua Umum ALFI, Akbar Djohan, bertekad membawa kepengurusan dan anggota ALFI naik kelas.

“Kesetaraan antara pemain atau pengusaha logistik nasional dengan pengusaha logistik asing menjadi fokus kami. Namun, ekosistem, sinergi, dan kolaborasi tetap menjadi acuan kita semua. Intinya, kami ingin membawa ALFI menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” kata Akbar Djohan.

Sebagai ketua, fokus utama Akbar adalah meningkatkan kinerja sumber daya manusia di industri logistik. ALFI juga berkomitmen meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) melalui ALFI Institute dengan kurikulum standar internasional FIATA dan UNESCAP, serta meningkatkan kompetensi SDM melalui sertifikasi kompetensi profesi oleh LSP Logistik Insan Prima.(*)

Rilis Media

Usaha Logistik & UMKM Menopang Pertumbuhan Ekonomi RI

ALFIJAK- Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, ekonomi Indonesia pada triwulan II-2023 terhadap triwulan II-2022 tumbuh sebesar 5,17 persen (y-on-y).

Adapun dari sisi produksi, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan (logistik) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,28 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,62 persen.

Menurut Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, kita patut bersyukur lantaran ditengah gejolak perekonomian global, namun eknomi Indonesia bisa bergerak positif.

Jika merujuk data BPS tersebut, ujar Yukki, bahwa membaiknya daya beli itu salah satunya juga tidak terlepas seiring naiknya kegiatan logistik termasuk transportasi dan pergudangan atau supply chain.

“Sektor logistik juga menjadi daya tarik bagi investasi baik PMA maupun PMDN mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Karena itu, daya beli dan konsumsi pemerintah perlu terus ditingkatkan,” ujar Yukki.

Dilain sisi, imbuhnya, semua pihak perlu berkolaborasi dan sama-sama menjaga untuk terus mendorong momentum pertumbuhan ekonomi nasional sehingga bisa terus berlanjut hingga akhir tahun ini maupun tahun-tahun mendatang.

“Sektor UMKM juga jangan dilupakan untuk tetap dipacu pertumbuhannya. Sebab selain sektor transportasi dan logistik, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) juga menjadi salah satu industri penggerak signifikan pertumbuhan ekonomi nasional,” paparnya.

Yukki mengatakan, oleh sebab itu pelaku logistik mendukung program KADIN Indonesia yang akan terus menggerakkan UMKM di wilayah-wilayah Indonesia dengan membentuk Posko Pangan yang menyentuh langsung lapisan masyarakat baik ditingkat kelurahan, kota, desa maupun kabupaten dalam menjaga stabilitas bahan pokok.

Sebelumnya, Ketua Umum KADIN Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan Posko Pangan merupakan garda terdepan yang akan dikelola oleh lapisan terbawah pelaku UMKM untuk membentuk ekosistem ekonomi yang sehat dan strategis.

Berdasarkan data <span;>BPS, ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan II-2023 terlihat menunjukkan penguatan pada beberapa wilayah. Kelompok provinsi di Pulau Jawa menjadi kontributor utama ekonomi Nasional dengan peranan sebesar 57,27 persen dan mencatat laju pertumbuhan sebesar 5,18 persen (y-on-y) dibanding triwulan II-2022.

Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2023 mencapai Rp5.226,7 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp3.075,7 triliun.

Ekonomi Indonesia triwulan II-2023 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 3,86 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 15,80 persen.

Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 41,30 persen.[*]

Rilis Media

Pelaku Logistik Bersiap Hadapi Perubahan Rantai Pasok Global

ALFIJAK – Pelaku bisnis logistik di Indonesia perlu bersiap dalam mendukung perubahan rantai pasok global namun tetap memerhatikan ketahanan perekonomian dalam negeri.

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, mengingatkan agar para pemain logistik di sektor darat, laut dan udara memiliki persepektif yang lebih luas demi menjaga ketahanan ekonomi nasional.

“Kita (pelaku logistik) harus mendukung perubahan pada kelancaran pasok dunia saat ini ditengah berbagai persoalan yang sedang melanda. Namun komitmen kita sebagai pelaku usaha juga penting dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional tersebut,” ujar Yukki, pada Senin (18/7/2022).

Dia menyebutkan, dari sisi bisnis logistik,  imbas perang Rusia-Ukraina yang telah merubah geopolitik di kawasan Eropa serta isue <span;>pangan global saat ini menyebabkan multiplier efect pada pemenuhan rantai pasok global.

Sebelumnya, berbagai negara belahan dunia juga direpotkan dengan urusan mengatasi Pandemi Covid-19 yang kemudian berdampak pula terhadap persoalan kenaikan freight, kesulitan kontainer lantaran banyak pelabuhan yang masih memberlakukan lock down.

Yukki mengungkapkan bahkan hingga kini kesulitan kapal bukan hanya pada kapal kontainer namun sudah merembet pada kapal-kapal curah.

Namun, imbuhnya, kebijakan Pemerintah RI sampai saat ini masih tepat dalam menjaga ketahanan ekonomi nasionalnya sehingga inflasi bisa terkendali dengan berbagai program yang telah dilaksanakan.

Salah satunya yakni hilirisasi Industri yang telah dicanangkan sejak beberapa tahun lalu, sebagai strategi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas nasional.

Pasalnya, dengan adanya hilirisasi, maka komoditas yang diekspor bukan lagi berupa bahan baku, tetapi berupa barang setengah jadi atau barang jadi. Adapun tujuan dari hilirisasi ini yaitu untuk meningkatkan nilai jual komoditas, memperkuat struktur industri, menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan, serta meningkatkan peluang usaha di dalam negeri.

“Jika Indonesia terus bergantung pada ekspor komoditas mentah, maka Indonesia akan mudah terpuruk ketika nilai jual komoditas tersebut menurun,” ujar Yukki.

Karenanya, ALFI mendukung Pemerintah RI dalam mendorong lebih banyak investasi di dalam negeri untuk memperkuat hilirisasi daerah,” ucap Yukki.

Daya Beli

Yukki juga mengingatkan pentingnya tetap menjaga daya beli masyarakat (konsumsi) dan menjaga daya tahan para pelaku eksportir nasional untuk terus berkiprah dikancah global sehingga menjadi mesin pertumbuhab ekonomi.

“Perlu dijaga juga sampai dimana daya tahan eksportir kita terhadap daya tekan dan kondisi global saat ini ditengah melonjaknya harga komoditi dan fluktuasi harga bahan bakar minyak (BBM) dunia. Namun disisi lain daya beli masyarakat juga harus dijaga karena pertumbuhan ekonomi kita berdasarkan dua hal yakni konsumsi dan investasi,” ucap Yukki.

Oleh sebab itu, Yukki mengatakan pelaku usaha logistik di tanah air tetap perlu mengantisipasi dan berhati-hati dalam melihat perspektif global saat ini,  meskipun posisi perekonomian Indonesia saat ini masih tergolong aman dan inflasi masih bisa terkendali.

“Isue Perang Rusia-Ukraina yang telah merubah geopolitik Eropa serta potensi meningkatnya harga pangan global saat ini perlu menjadi perhatian kita bersama,” papar Yukki.

Sebelumnya, dalam High Level Seminar G20 Indonesia 2022 di Nusa Dua, Badung, Bali, pada Jumat, 15 Juli 2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan harga pangan global berpotensi meningkat hingga 20 persen menuju akhir tahun 2022.

Perang di Ukraina dan memburuknya pembatasan ekspor memperparah dampak pandemi COVID-19 yang mengakibatkan ketidaksesuaian permintaan pasokan dan gangguan pasokan, yang mendorong harga pangan ke level tertinggi.(*)

Rilis Media

Kolaborasi Layanan Digital, ALFI dan Andalin Jalin Kerjasama

ALFIJAK – Platform digital Andalin mengumumkan telah berkolaborasi dengan DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) untuk menawarkan integrasi digital layanan sea freight full container load (FCL) bagi para anggota asosiasi tersebut.

Sebagai langkah awal, kolaborasi ini akan mulai di implementasikan di DPW ALFI Jakarta dan DPW ALFI Jabar.

Integrasi digital antara platform Andalin dan platform yang dimiliki oleh ALFI ini merupakan terobosan pertama yang ada di bidang rantai pasok di Indonesia dan berfokus pada pemanfaatan platform digital.

Dengan adanya Integrasi ini, seribuan lebih anggota ALFI dapat mendapatkan manfaat lebih, sehingga memungkinkan pencarian sea freight secara digital sehingga dapat melakukan pengiriman ekspor impor secara lebih efisien.

“Andalin sebagai perusahaan yang bergerak di bidang logistik internasional berbasis digital memahami bahwa pemanfaatan platform digital dapat sangat membantu industri ini untuk menjadi lebih efisien dan mencapai potensi maksimalnya. Andalin dan ALFI melakukan kolaborasi, dengan mengintegrasikan kedua platform kami untuk mempermudah kegiatan logistik internasional. Andalin berperan sebagai penyedia layanan sea freight FCL untuk pengiriman internasional sedangkan ALFI merupakan penyedia platform untuk para anggotanya yang membutuhkan layanan tersebut,” ungkap Rifki Pratomo, CEO Andalin, melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi, pada Selasa (31/5/2022).

Dia melanjutkan, melalui kolaborasi ini memungkinkan kami untuk memperkuat ekosistem industri rantai pasok di Indonesia dengan integrasi digital.

“Kami percaya, kolaborasi dengan ALFI ini bisa menjadi tahap penting untuk memperkuat posisi indonesia di kancah perdagangan internasional,” ucapnya.

Sementara dari sisi ALFI, sinergi dengan Andalin merupakan bentuk dukungan kepada para anggotanya agar bisa mengembangkan bisnis mereka lebih besar lagi di masa yang akan datang.

Menurut Wakil Ketua Umum DPP ALFI, Trismawan Sanjaya, asosiasinya optimistis dengan memanfaatkan platform digital perkembangan dunia logistik internasional di Indonesia bisa berkembang jauh lebih cepat.

Dengan integrasi platform melalui Andalin  imbuhnya, ALFI yakin dapat memberikan dukungan kepada para anggota asosiasi agar mereka dapat mengembangkan bisnisnya.

“Integrasi ini merupakan langkah awal untuk membuat jaringan ekosistem logistik internasional digital di Indonesia,” tuturnya.

Kolaborasi ALFI dan Andalin itu, turut disaksikan Ketua Umum DPW ALFI Jakarta, Adil Karim dan Ketua Umum DPW ALFI Jawa Barat, M. Nuh Nasution.

Kedepannya para anggota ALFI dapat berkunjung ke website DPW Jakarta atau Jabar. Para anggota lalu dapat menemukan layanan sea freight dari Andalin dalam platform tersebut, sehingga mereka tidak perlu lagi kesulitan untuk mencari dan mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Hal ini menjadi salah satu manfaat baru menjadi anggota ALFI bagi para forwarder di Indonesia Andalin dan ALFI akan terus berinovasi di masa yang akan datang untuk memaksimalkan manfaat platform digital untuk pelaku bisnis rantai pasokan.

Pasar freight dan logistik Indonesia sendiri memiliki nilai US$81.30 miliar di 2020 dan diperkirakan akan terus tumbuh hingga US$138.04 miliar di tahun 2026 menurut perusahaan riset Reportlink.(*)

Rilis Media

ALFI Mendukung Pemberlakuan PPKM Darurat di Jawa & Bali 3 s/d 20 Juli

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mendukung sepenuhnya kebijakan Pemerintah RI mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali yang berlaku mulai 3 Juli hingga 20 Juli 2021.

PPKM Darurat diputuskan Presiden RI Joko Widodo, untuk menekan tingkat penyebaran virus Covid-19, dengan cara membatasi mobilitas masyarakat.

Dukungan ALFI tersebut juga sejalan dengan himbauan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia kepada semua pihak termasuk para pengusaha untuk mendukung pemberlakuan PPKM Darurat tersebut.

Ketua DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi mengemukakan semua pihak kini berikhtiar, dengan PPKM Darurat diharapkan penyebaran virus bisa ditekan, hal itu bisa menjadi modal yang sangat berharga untuk memulihkan kondisi ekonomi bangsa.

“Marilah bersama-sama kita sukseskan PPKM Darurat 3 s/d 20 Juli. Hal ini menjadi bagian penting di tengah menghadapi dua peperangan sekaligus yakni perang di bidang ekonomi yang antara lain diakibatkan oleh pandemi Covid-19, dan perang di bidang kesehatan yang ke duanya saling terkait,” ujar Yukki, melalui siaran pers-nya, Senin (5/7/2021).

Dia juga mengimbau kepada seluruh perusahaan anggota ALFI di seluruh Indonesia untuk menyukseskan PPKM Darurat selama dua pekan kedepan tersebut.

Yukki mengakui, sektor logistik juga merupakan salah satu sektor yang turut terdampak akibat Pandemi yang telah berlangsung lebih dari 1,5 tahun ini.  “Marilah kita berupaya bersama-sama untuk bisa mengatasi masalah ekonomi dan kesehatan akibat pandemi Covid-19,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengingatkan bahwa Indonesia saat ini tengah menghadapi dua peperangan sekaligus yakni perang di bidang ekonomi yang antara lain diakibatkan oleh pandemi Covid-19, dan perang di bidang kesehatan yang ke duanya saling terkait.

“PPKM Darurat adalah bagian dari kita perang melawan Covid-19. Untuk memulihkan kondisi ekonomi Indonesia kita juga harus menang dalam perang tersebut,” ucapnya.

Oleh karena itu Kadin  mengimbau semua pihak, termasuk pengusaha yang merupakan pejuang ekonomi untuk bersatu dan bergotong royong ikut mensukseskan PPKM Darurat.

Rasjid mengatakan, semua usaha yang terkait dengan kesehatan mari kita ambil bagian nyata dalam perang ini, memastikan semua kebutuhan kesehatan masih dalam harga yang wajar sehingga masyarakat dapat membeli.

“Masyarakat  juga diharapkan membeli semua barang sesuai kebutuhan,” ujar Arsjad Rasjid, Minggu (4/7/2021).

Dia meyakini, jika tingkat penyebaran virus sukses ditekan serendah-rendahnya, maka kedepannya kita bisa lebih maksimal lagi bekerja di bidang kita masing-masing. Pada akhirnya, kita bisa lolos dari keadaan ekonomi saat ini.

Arsjad Rasjid mengakui, bahwa tidak mudah untuk menjalani PPKM Darurat, sebagai pengusaha, ia mengaku juga merasakan dampak dari pandemi termasuk PPKM Darurat yang diterapkan di Pulau Jawa dan Bali saat ini.

“Kita semua merasakan dampaknya. Pengusaha besar, pengusaha kecil, termasuk para karyawan, juga merasakan dampaknya. Kami akui, hal ini tidak mudah. Tapi ini adalah bagian perjuangan kita, untuk sama sama berusaha agar kita semua bisa hidup normal, agar ekonomi Indonesia bisa seperti sedia kala,” terangnya.

Namun demikian, ia mengimbau agar para pengusaha walaupun ikut merasakan dampak dari PPKM darurat untuk tidak mengabaikan kesejahteraan karyawan. Menurutnya biar bagaimanapun juga karyawan harus tetap sejahtera agar bisa maksimal ikut membantu perekonomian bangsa.

“Saya juga mengimbau kepada para pengusaha, agar hak-hak karyawan tetap dipenuhi. Biar bagaimanapun, kita butuh kontribusi dari semua pihak, termasuk para karyawan, untuk sama-sama membawa Indonesia keluar dari situasi ekonomi saat ini,” tegasnya.

Arsjad Rasjid menyampaikan, Kadin Indonesia akan membantu pengusaha, agar pemerintah bisa memberikan vaksin ekonomis bagi pengusaha berupa stimulus yang dapat meringankan beban mereka sesuai dengan industri dan kondisi daerah masing-masing.

Untuk itu, Kadin Indonesia juga tetap mendukung program vaksinasi Gotong Royong.(**)

Rilis Media

ALFI Dukung Konsep Kawasan Industri Terpadu di KEK Sei Mangkei

ALFIJAK– Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mendukung konsep kawasan industri terpadu (KIT) Batang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Sumatera Utara.

Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, konsep tersebut selain dapat memberikan akselarasi bagi pelaku usaha industri juga mengintegrasikan seluruh fasilitas dan sarana pendukung logistik dan transportasi di wilayah itu.

“Termasuk bakal lebih mendorong volume angkutan kargo melalui Pelabuhan Kuala Tanjung ,” ujar Yukki, melalui keterangan pers-nya pada Sabtu (1/5/2021).

Yukki menyakini konsep KTI di KEK Sei Mangkei yang dicanangkan Pemerintah itu bisa lebih memberikan kontribusi positif pertumbuhan ekonomi di Sumut maupun secara nasional.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia ingin menerapkan konsep Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei sebagaimana arahan Presiden Jokowi.

Hal itu disampaikan Bahlil saat melakukan peninjauan langsung ke KEK Sei Mangkei di Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, pada Jumat (30/4).

“Hari ini saya datang ke KEK Sei Mangkei untuk melihat lebih dekat dan melihat apa yang perlu diperbaiki, bagaimana mempercepat tenant-tenant ini bisa terisi. Ini kawasan yang kurang lebih hampir 2.000 hektare, ternyata baru 5 tenant yang ada dan baru menempati 10 persen lahan,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (1/5/2021).

Kendala yang dihadapi dalam pengembangan KEK Sei Mangkei antara lain belum selesainya pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, akses kereta api, serta harga lahan dan harga gas yang tidak kompetitif.

Bahlil menjelaskan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK), administrator KEK diberi kewenangan penuh dalam pengelolaan perizinan, namun datanya ada dalam sistem Online Single Submission (OSS). Bahlil menegaskan pentingnya melakukan percepatan perizinan investasi sehingga dampak ganda akan diperoleh.

“Mungkin kita akan mencari cocoknya apa di sini. Karena kita ingin juga perputaran ekonomi di Simalungun ini bisa berjalan dengan baik. Penciptaan lapangan kerja hanya bisa terjadi dengan adanya investasi,” kata Bahlil.

Kesiapan Pemda

Bupati Simalungun Radiapo Hasiholan Sinaga menyampaikan kesiapan pemerintah daerah dalam membantu mengatasi kendala yang dihadapi KEK Sei Mangkei.

“Kami siap mendukung penuh perkembangan KEK Sei Mangkei ini. Ketika ini berkembang, maka akan mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun dan juga serapan tenaga kerjanya,” kata Radiapo.

Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Mohammad Abdul Ghani mengapresiasi kehadiran Menteri Investasi/Kepala BKPM ke KEK Sei Mangkei sebagai wujud komitmen pemerintah dalam membantu percepatan investasi.

Harapannya agar KEK Sei Mangkei dapat berkembang seperti Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang di Jawa Tengah, di mana fase pertama seluas 450 hektare sudah berhasil terisi dalam waktu hanya sembilan bulan.

“Sesuai yang disampaikan Pak Menteri, dengan investasilah kita bisa menumbuhkan ekonomi. Harapan kami kalau industri tumbuh, maka puluhan ribu orang menjadi karyawan kemudian menumbuhkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Kami akan ikut arahan Pak Menteri, seperti di Batang,” kata Gani.

KEK Sei Mangkei dikelola PT Kawasan Industri Nusantara yang merupakan anak usaha dari PTPN III. KEK Sei Mangkei memiliki kegiatan utama berupa industri pengolahan kelapa sawit, pengolahan karet, pariwisata dan logistik.

Jika berjalan sesuai rencana, KEK Sei Mangkei diproyeksikan dapat menarik total investasi sebesar Rp129 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 83.304 orang pada tahun 2031 mendatang.(*)

Rilis Media

ALFI: Biaya Pelabuhan Mesti Efisien Sesuai Komoditi Yang Ditanganinya

ALFIJAK : Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, menegaskan biaya-biaya pelabuhan di Indonesia harus lebih efisien sesuai dengan komoditi yang ditanganinya.

Pelabuhan juga harus menjadi pintu gerbang perekonomian yang lebih efektif serta menambah nilai daya saing terhadap barang-barang yang dikirim via pelabuhan.

“Kalau ada yang menyebut biaya pelabuhan harus murah, saya lebih suka bilang bahwa biaya pelabuhan harus lebih efisien sesuai komoditinya. Sebab, kedepan pemilik barang akan terus menuntut biaya yang lebih efisien dan pelayanan pelabuhan yang lebih baik,” ujar Yukki saat menjadi nara sumber dalam Webinar Nasional bertema ‘Peran Pelabuhan Sebagai Katalisator Pemulihan Perekonomian Setelah Pandemi Covid 19’, yang digelar secara virtual pada Sabtu (20/2/2021).

Webinar yang bertepatan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) <span;>Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) dan dibuka secara virtual oleh Menhub Budi Karya Sumadi itu juga merupakan rangkaian kegiatan HUT ke 6 ABUPI.

Narasumber lainnya pada Webinar itu antara lain; Ketua Umum ABUPI, Febri Aulia Fatwa,Ketua Umum DPP Indonesia National Shippowners Association (INSA) Carmelita Hartoto  yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Kadin bidang Perhubungan, Wakil Ketua Umum DPP Indonesia Shipping Agency Asaociation (ISAA) Reinhard LB Tobing, Sahat Simatupang dari Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), Pasoroan Herman Harianja (INAMPA), serta Pengurus HKI.

Pada kesempatan itu, Yukki juga mengingatkan supaya pengembangan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia sudah semestinya mengarah pada green port.

“Kita harus sudah masuk pada green port, bukan sekedar urban logistic centre di pelabuhan utuk situasi dan kondisi yang lebih baik lagi,” ucapnya.

Yukki yang menjabat Chairman Asean Federation of Forwarders Association (AFFA) itu juga mengingatkan bahwa kata kunci pertumbuhan dari sisi kaca mata logistik itu bisa dilihat jika<span;> pertumbuhan tersebut penyebaran merata secara ekonomi diseluruh wilayah RI.

Sebab, imbuhnya, pertumbuhan atau produk domestik bruto (GDP) berdasarkan pada dua aspek yakni investasi dan konsumsi.

“Kita sering mengalami imbas gejolak krisis global tersebut. Sebut saja pada tahun 2018 dimana krisis ekonomi global akibat perdagangan dan energi yang nyata dilihat dari tekanan suply dan demand-nya,” ujarnya.

Kemudian di tahun 2019, RI juga mengalami imbas krisis global akibat perang dagang Amerika dan China. Sedangkan pada 2020 krisis global terjadi akibat Pandemi Covid 19 yang bersumber pada krisis kesehatan dan pada akhirnya menekan perekonomian dunia.

“Situasi dan kondisi ini mengagetkan serta menekan kondisi perekonomian kita. Hal ini karena dunia belum berpengalaman menangani krisis global yang disebabkan masalah kesehatan yang menyebabkan Pandemi tersebut, sehingga harus memberikan kreativitas bagi kita semua supaya bisa tetap bertahan kedepan,” paparnya.

Peluang

Kondisi Pandemi saat ini, kata Yukki, juga memaksa kita semua untuk melakukan sesuatu yang baru ataupun sesuatu yang sedang berjalan dipercepat termasuk dari sisi digitalisasi maupun big data.

“Makanya menghadapi Pandemi ini saya mau mengatakan bukan hanya w<span;>elcome to the new normal, tetapi juga welcome to the new opportunity,” sergahnya.

Pada kesempatan itu, Yukki <span;>juga mengajak semua pihak untuk menghapuskan ego sektoral guna mewujudkan National Logistik Ekosistem (NLE) sebagai platform besar bersama dalam mengefisiensikan logistik nasional.

“Sebab rasanya ego sektoral bukan hanya di pemerintah tetapi juga ada di kita sebagai pelaku usaha, oleh karenanya kita mesti berkolaborasi,” tuturnya.

Tak ketinggalan, Yukki juga kembali mengingatkan bahwa pada 2025, RI akan masuk pada Asean Conectivity, dan oleh sebab itu perlu menyiapkan segala sesuatuya. “Kita masih punya waktu menyiapkan segala sesuatunya untuk menuju Asean Conectivity 2025,” ujar Yukki.(*)

Rilis Media

ALFI Dukung Integrasi Pelabuhan Kontainer & Pelabuhan Perikanan di KTI

ALFIJAK – Asosisasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mendukung program Pemerintah dalam menyiapkan sarana dan prasarana guna memacu perekonomian di Indonesia Timur dengan mendorong pengembangan industri pengolahan ikan dan pembangunan pelabuhan terpadu di kawasan itu.

Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, ALFI siap mendukung konsep pelabuhan kontainer dan pelabuhan perikanan yang terintegrasi termasuk didalamnya ada kawasan industri dan logistik di kawasan tersebut.

Menurutnya, potensi sumber daya alam dikawasan Timur Indonesia sangat banyak dan beragam, salah satunya sumberdaya perikanan yang bisa diandalkan untuk pemenuhan kebutuhan nasional maupun ekspor.

“Untuk mendukung hal itu diperlukan sarana dan prasaran yang memadai. Sehingga yang berkaitan dengan layanan logistik maupun distribusinya bisa semakin lancar dan efisien. Selain itu komoditi dari industri perikanan tersebut juga bisa lebih berdaya saing global,” ujar Yukki pada Selasa (16/2/2021).

Dia mengatakan, ALFI juga mengapresiasi program Pemerintah berkaitan dengan penyiapan infrastruktur pelabuhan terpadu di KTI itu guna membangun ekosistem dan sumber ekonomi baru di kawasan tersebut.

“Oleh sebab itu, ALFI sangat mendukung konsep pelabuhan kontainer dan pelabuhan perikanan yang terintegrasi termasuk didalamnya ada kawasan industri dan logistik di wilayah tersebut,” ucapnya.

Yukki yang merupakan Chairman Asean Federation of  Forwarders Association (AFFA) itu menilai  target Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mendirikan fasilitas pengolahan ikan di KTI, cukup realistis.

KKP menargetkan setidaknya akan berdiri sebanyak 55 industri pengolahan ikan dalam rencana pembangunan pelabuhan terpadu guna mendukung program Lumbung Ikan Nasional (LIN) di KTI.

Pembangunan pelabuhan sendiri akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan bersama dengan KKP.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam siaran persnya (14/2), menyebutkan bahwa tujuan pembangunan pelabuhan terpadu ini memang untuk mengintegrasikan proses yang ada dari hulu dengan hilir.

“Kemudian 4 industri galangan kapal diharapkan bisa tumbuh disana. Penyerapan tenaga meliputi 20.000 nelayan atau ABK, 500 petugas pelabuhan perikanan, 2.000 pedagang ikan, 11.000 pekerja industri perikanan,” jelasnya.

Dia mengemukakan pemerintah terus memantapkan pengembangan program LIN di Maluku antara lain melalui rapat koordinasi lintas sektor bersama kementerian dan lembaga selalu dilakukan guna membahas rencana pembangunan pelabuhan terpadu.

Dia menjelaskan potensi perikanan tangkap di tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Maluku dinilai sangat banyak.

“Peluang yang belum dimanfaatkan mencapai 2,315 juta ton pada tahun 2019, maka jika kita memanfaatkan 25 persen saja atau 579 ribu ton maka diperkirakan perputaran ekonomi per hari di sana dapat mencapai Rp31 miliar. Angka tersebut masih bersumber dari produksi perikanan tangkap, belum perikanan budidaya,” ucapnya.

Menteri Trenggono juga mengungkapkan keinginannya membangun pabrik tepung ikan di sana. Pembangunan ini penting untuk meminimalkan impor produk yang menjadi bahan baku pembuatan pakan ikan tersebut.

Sementara itu, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia berharap pembangunan pelabuhan terpadu sebagai infrastruktur dasar program LIN dapat segera dilakukan.

Bahlil meyakini bahwa program tersebut bakal membangun sumber ekonomi baru di lautan dan daratan Maluku.

“Bapak Presiden ingin agar semua processing itu dilakukan di darat, dengan pemahaman bahwa pendapatan negara dan daerah itu dapat di kontrol, menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja baru, dan membangun ekosistem ekonomi yang ada di darat,” ujar Bahlil.(*)

Rilis Media

Pelabuhan Patimban Diapresiasi

ALFIJAK – Pemerintah RI melalui Kementerian Perhubungan telah membeberkan beberapa keunggulan dan daya tarik Pelabuhan Patimban saat menggelar Public Expose Pelabuhan Patimban,kepada para pelaku usaha pada Kamis (7/1/2021).

Pelabuhan yang menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) itu diharapkan menjadi wajah modern pelabuhan di Indonesia serta mampu mendongrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, mengemukakan mengapresiasi komitmen dan keseriusan pemerintah saat ini dalam menyiapkan infrastruktur strategis untuk layanan logistik di tanahk air, termasuk pelabuhan Patimban.

“Untuk menggapai efisiensi dalam layanan logistik, kita memerlukan infrastruktur yang mumpuni, termasuk pelabuhan yang modern dan berbasis digitalisasi dalam layanannya terhadap pengguna jasa,” ujar Yukki melalui keterangan pers-nya pada Jumat (8/1/2021).

Yukki juga telah menyampaikan hal tersebut dan berbicara pada saat digelarnya <span;>Public Expose Pelabuhan Patimban, pada Kamis (7/1) yang juga menampilkan narasumber Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Dirjen Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo, Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian RI, Taufik Bawazier dan Dirjen Bea & Cukai Kementerian Keuangan RI, Heru Pambudi.

Yukki mengatakan, pelabuhan Patimban disiapkan untuk menjadi pelabuhan pertama di Indonesia yang mengintergrasikan seluruh mata rantai pasok sekaligus menjadi Pelabuhan baru bersekala international yang saat ini telah beroperasi.

Selanjutnya, Patimban diharapkan dapat menjadi bagian dari pelayanan logistik dan transportasi di Indonesia yang dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat secara umum serta memberikan multiplyer effect , yang dapat dinikmati oleh masyarakat.

“Lokasi Patimban yang lebih dekat pada sentra industry di propinsi jawa barat diharapkan memberikan kontribusi kepada efisien biaya logistik para pelaku industri,” ujar Yukki yang juga menjabat Chairman ASEAN Federation of Forwarders Association (AFFA).

Dia mengatakan, Pelabuhan Patimban dapat mendukung pertumbuhan aktivitas logistik dan ekonomi nasional dan pelabuhan itu diharapkan menjadi layanan rantai pasokan terintegrasi pertama atau the first integrated supply chain port di Indonesia, bukan saja dari sisi pelabuhannya tetapi dari operatornya.

“Dengan beroperasinya Patimban, merupakan angin segar dalam upaya mengurai kemacetan di Ibukota Jakarta yang selama ini terimbas atas aktivitas truk logistik dari dan ke pelabuhan Tanjung Priok,” ucap Yukki.

Dikawal

Sementara itu, Pegiat dan Pengamat dari Indonesia Maritime Transportation and Logistic Watch (IMLOW), Achmad Ridwan Tentowi mengemukakan, upaya Pemerintah RI melalui Kementerian Perhubungan dalam memacu hadirnya Pelabuhan Patimban, perlu diapresiasi namun juga perlu di awasi dan dikawal bersama-sama.

“Kita perlu apresiasi hadirnya Patimban, karena bagi pebisnis itu bisa menjadi alternatif pilihan. Namun perlu di kawal step by step progres pembangunannya, jangan sampai meleset dari target yang telah ditetapkan, apalagi jika sampai idle atau berubah tidak sesuai peruntukkannya di kemudian hari,” ujar Achmad Ridwan yang merupakan Sekjen IMLOW, melalui keterangan  pers-nya pada Kamis (7/1/2020).

Dia mengingatkan, supaya apa yang pernah dialami oleh Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok dimasa lalu tidak terjadi di pelabuhan-pelabuhan lainnya di Indonesia termasuk di pelabuhan Patimban.

“Jangan sampai seiring dengan waktu ketika terjadi peralihan Pejabat , kemudian juga merubah rencana induk pelabuhan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal seperti ini jangan terjadi lagi kedepannya, makanya perlu kita kawal bersama termasuk oleh stakeholders terkait,” ucap Ridwan.

Dia mengatakan, untuk mampu meraih market share, para operator pelabuhan termasuk di Pelabuhan Patimban hendaknya mampu memberikan layanan terbaiknya, bahkan harus tetap berinovasi mengedepankan layanan berbasis digital agar lebih efisien dan efektif bagi customernya.

Efisiensi layanan logistik secara keseluruhan juga akan berdampak pada menurunnya harga barang yang berimbas mendorong daya beli dan mendongkrak pertumbuhan perekonomian.

“Pada prinsipnya jika layanan suatu pelabuhan lebih efisien otomatis akan meraih market share yang lebih baik,” ucap Ridwan.

Sebagaimana diketahui, pada Kamis (7/1/2020), Kementerian Perhubungan menggelar Public Expose Pelabuhan Patimban yang menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) Pemerintah untuk mendongrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dalam kegiatan ini, Kemenhub bersama stakeholder terkait menyampaikan profil, keunggulan, dan daya tarik Pelabuhan Patimban kepada para pelaku usaha.

Melalui kegiatan Public Expose “Pelabuhan Patimban : Wajah Modern Pelabuhan di Indonesia”  yang dihadiri oleh para pelaku usaha baik secara langsung maupun virtual, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap dapat memberikan pemahaman dan meyakinkan para pemangku kepentingan tentang Pelabuhan Patimban  dan kesiapan Pelabuhan Patimban dalam memberikan layanan logistik nasional dan internasional.

“Bapak Presiden Joko Widodo telah mengamanatkan kami untuk mempersiapkan  Pelabuhan Patimban, sebagai infrastruktur strategis untuk  memfasilitasi interaksi ekonomi nasional dan internasional. Yakni ekspor/impor dan perdagangan antarpulau, untuk menghadapi era tahun 2045,” jelas Menhub Budi Karya.

Menhub menyampaikan, Pelabuhan Patimban nantinya akan dapat menampung 7,5 juta TEUs/tahun dan terminal otomotif 600.000 Completely Built Up (CBU) per tahun. Kemudian, dengan kedalaman air pada alur pelabuhan yang mencapai 10 meter memungkinkan kapal-kapal besar berbobot hingga 35.000 DWT  bisa bersandar di sini.

“Pelabuhan Patimban akan dibangun hingga 2027, dan kita akan berupaya percepat penyelesaiannya karena potensinya yang luar biasa. Keberadaan Pelabuhan Patimban bisa membuat Indonesia menjadi negara eksportir yang diperhitungkan secara global.(admin)