Arsip Tag: Riza Erivan

JICT buka kembali rute THI intra-Asia

Jakarta International Container Terminal (JICT) kembali menerima layanan kapal baru tujuan Intra Asia.

JAKARTA (alfijak): Pelabuhan peti kemas terbesar se-Indonesia ini, melayani rute Taiwan – Hong Kong – Indonesia (THI) dari gabungan perusahaan pelayaran Yangming dan TS Line.

Kapal perdana Princess of Luck milik Yang Ming sandar tepat pukul 00.00 WIB. Kapal berbendera Siprus ini, memiliki bobot mati 24.346 dwt.

JICT layani rute THI dengan skedul rutin mingguan, dimulai Rabu hingga Jumat dini hari. Adapun dalam satu minggu, JICT mampu menangani 35 kapal sampai 40 Kapal.

Rute kapal baru yang dilayani meliputi Jakarta – Semarang – Surabaya – Kaohsiung – Hongkong – Shekou Container Terminal.

Direktur Operasional JICT, Kim Chang Su, mengatakan, pihaknya akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan.

“Kami berharap, kerja sama ini bisa menguntungkan semua pihak,” ujar Kim saat seremoni di atas kapal, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (23/11).

Turut hadir pada acara Seremoni penyambutan kedatangan kapal perdana yakni Direktur Operasi JICT CS Kim, General Manager Yang Ming Santos Chu, Owner Representative TS Line Hank Liang dan Senior Manager Marketing JICT, Yanti Agustinova.

Nahkoda kapal Princess of Luck, kapten Tomchakovsky Sergiy, menyatakan, pihaknya memberikan apresiasi tinggi kepada JICT.

“Terimakasih kepada JICT. Saya berharap kinerja pelabuhan ini selalu prima,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Presiden Direktur JICT, Riza Erivan mengatakan, kedatangan kapal-kapal baru ke JICT adalah bentuk kepercayaan terukur dari pelanggan.

“Bagi JICT, pelayanan yang utama. Kapal-kapal tujuan internasional ini harus dapat dilayani dengan baik,” kata Riza. (beritasatu.com/ac)

‘Tindak tegas penghambat beleid relokasi peti kemas’

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, membantah menghambat pelaksanaan aturan relokasi barang impor yang sudah mengantongi surat perintah pengeluaran barang (SPPB) atau longstay di Pelabuhan Tanjung Priok sebagaimana diamanatkan dalam Permenhub No:25/2017.

JAKARTA (alfijak): Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Dwi Teguh Wibowo, mengatakan instansinya justru sangat mendukung beleid itu, karena barang impor yang sudah clearance kepabeanan bisa dikeluarkan/relokasi merupakan kegiatan business to business (B to B) antara pengelola terminal peti kemas dan pemilik barangnya.

“Itu kan B to B antara terminal dengan pemilik barangnya. Pada prinsipnya, bagi kami silakan saja, namun sisdur kita yang belum mengatur itu, makanya perlu didiskusikan lagi dengan stakeholders terkait agar lebih matang. Kalau importir dan terminal sudah terminal kuat b to b nya itu monggo saja sepanjang tidak ada tuntutan di kemudian hari dari pemilik barang terhadap Bea dan Cukai. Jadi jangan dibilang kami menghambat, ” ujarnya kepada Bisnis pada Selasa (31/10/2017).

Menurut dia, dalam kaitan siapa yang bertanggung jawab atas kegiatan relokasi barang impor longstay di Pelabuhan Priok itu, pihak pengelola terminal peti kemas ekspor impor di mesti menyampaikan dokumen pemberitahuan terlebih dahulu kepada Bea dan Cukai.

“Harus ada surat dulu ke Bea dan Cukai sehingga barang itu dikeluarkan oleh terminal sehingga ada klausul tanggung jawab itu di terminal,” paparnya.

Di sisi lain, kata dia, sebenarnya masih ada barang impor yang meslipun sudah mengantongi SPPB namun masih mesti diawasi oleh Bea dan Cukai seperti barang impor dengan criteria BC.2.3 yang mesti direlokasi ke kawasan berikat.

Dwi Teguh juga mengungkapkan KPU Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok sedang menyiapkan jawaban atas surat Asosiasi Pengelola Terminal Peti Kemas Indonesia (APTPI) di Pelabuhan Priok terkait dengan relokasi barang impor sudah SPPB atau longstay tersebut.

Dia menyebutkan karekteristik barang impor yang menumpuk di Pelabuhan Tanjung Priok saat ini, terdapat sekitar 60% peti kemas impor yang belum diketahui apakah sudah SPPB/Clearance pabean atau belum SPPB namun sudah menumpuk satu hingga tiga hari di lini satu pelabuhan.

“Sedang saya susun untuk menjawab surat APTPI itu, pada prinsipnya Bea dan Cukai mendukung regulasi yang sudah dikeluarkan pemerintah. Jadi jangan sampai ada anggapan bahwa kami menghambat beleid itu,” tuturnya.

Dikonfirmasi Bisnis.com, Wakil Dirut PT.Jakarta International Container Terminal (JICT) Riza Erivan mengatakan pengelola terminal peti kemas di Pelabuhan Priok sudah menyampaikan surat kepada Bea dan Cukai Pelabuhan Priok melalui APTPI untuk meminta pendapat Bea dan Cukai terhadap pelaksanaan relokasi barang longstay di pelabuhan itu.

“Melalui APTPI kami sudah kirimkan surat ke Bea dan Cukai Priok. Kami masih menunggu responnya terkait hal itu,” ujarnya.

Tindak Tegas

Ketua Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) DKI Jakarta Subandi mengatakan harus ada tindakan tigas terhadap siapapun penghambat aturan yang sudah diterbitkan pemerintah.

Pasalnya, menurut dia, sudah sangat jelas disebutkan bahwa dalam PM 25/2017 ditegaskan peti kemas yang sudah mendapat Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dari Bea dan Cukai setelah 3 hari harus direlokasi ke luar pelabuhan.

'Tindak tegas penghambat beleid relokasi peti kemas'
‘Tindak tegas penghambat beleid relokasi peti kemas’

“Kalau aturan setingkat Permenhub tak bisa dijalankan, ada apa ini? Siapa yang menghambat perlu diberi tindakan. Jangan sampai ada konspirasi dan bila perlu tim saber pungli turun tangan ke pelabuhan Priok.

Sebab, menurut saya, penjelasan dan diskusi soal PM 25 /2017 dengan Terminal Petikemas di Priok sudah cukup dilakukan. Ini cuma soal ketidak taatan pada aturan,” tuturnya.

Subandi juga mengatakan terminal peti kemas di Priok saat ini sudah sangat menikmati pendapatan dari biaya storage atau sisi darat karena pendapatan sisi lautnya tidak bisa diandalkan lagi menyusul merosotnya arus kapal dan bongkar muat.

“Padahal bisnis inti terminal itu kan mestinya bongkar muat atau layanan kapal sisi laut, bukan dari storage yang saat ini berlaku progresif atau penalti.”

Saat ini di Tanjung Priok terdapat lima fasilitas terminal ekspor impor yakni Jakarta International Container Terminal (JICT), Terminal Peti Kemas Koja, New Priok Container Terminal, Terminal Mustika Alam Lestari (MAL) dan Terminal 3 Pelabuhan Priok.

Adapun relokasi peti kemas longstay yang sudah mengantongi SPPB atau sudah clearance sudah diatur melalui Permenhub No: 25 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan menteri perhubungan nomor PM 116 tahun 2016 tentang pemindahan barang yang melewati batas waktu penumpukan (long stay) di pelabuhan utama belawan, pelabuhan utama Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Makassar.

Beleid itu juga diperkuat dengan adanya peraturan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok No:UM.008/27/11/OP.TPK.2017 tanggal 9 Oktober 2017 tentang perubahan atas peraturan kepala kantor otoritas pelabuhan utama Tanjung Priok No:UM.008/31/7/OP.TPK.2016 tanggal 10 november 2016 tentang tata cara pemindahan barang yang melewati batas waktu penumpukan (long stay) di pelabuhan Tanjung Priok. (bisnis.com/ac)

Adil: relokasi peti kemas SPPB tak jalan, biaya logistik melambung

Pengguna jasa dan pemilik barang impor di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta mendesak pengelola terminal peti kemas ekspor impor segera merelokasi peti kemas impor yang sudah clearance kepabeanan atau sudah mengantongi surat perintah pengeluaran barang (SPPB) atau longstay untuk mengurangi beban biaya logistik.

JAKARTA (alfijak): Sekretaris DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Adil Karim mengatakan belum berjalannya kegiatan relokasi  peti kemas sudah SPPB atau longstay di pelabuhan itu mengakibatkan biaya logistik penanganan kargo impor di pelabuhan Priok terus meningkat.

Padahal, menurut dia, pelaksanaan relokasi peti kemas impor longstay itu sudah diatur melalui Permenhub No: 25 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan menteri perhubungan nomor PM 116 tahun 2016 tentang pemindahan barang yang melewati batas waktu penumpukan (long stay) di pelabuhan utama belawan, pelabuhan utama Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Makassar.

Adil: relokasi peti kemas SPPB tak jalan, biaya logistik melambung

Beleid itu juga diperkuat dengan adanya peraturan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok No:UM.008/27/11/OP.TPK.2017 tanggal 9 Oktober 2017 tentang perubahan atas peraturan kepala kantor otoritas pelabuhan utama Tanjung Priok No:UM.008/31/7/OP.TPK.2016 tanggal 10 november 2016 tentang tata cara pemindahan barang yang melewati batas waktu penumpukan (long stay) di pelabuhan Tanjung Priok.

“Kami sudah menghitungnya. Kalau barang yang sudah SPPB direlokasi keluar pelabuhan atau ke depo buffer, biayanya lebih murah ketimbang kami harus menanggung tarif penumpukan yang sifatnya progresif bahkan kena pinalti di lini satu pelabuhan. Ini bisa mengurangi biaya logistik bagi pemilik barang,” ujar Adil kepada Bisnis pada Selasa (24/10/2017).

Dia juga prihatin dengan kondisi aturan setingkat Permenhub dan Kepala OP Tanjung Priok tidak bisa segera berjalan di pelabuhan, lantaran pengelola terminal peti kemas takut kehilangan pendapatan dari biaya storage penumpukan yang bersifat progresif.

“Kami selaku pengguna jasa mendukung adanya beleid itu karena sudah  kami lakukan  kajian secara komprehensif bisa menekan biaya logistik secara nasional. Makanya ALFI dan GINSI bersedia menandatangani kesepakatan tarif  layanan  relokasi peti kemas SPPB itu,” papar Adil.

Ketua BPD Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) DKI Jakarta Subandi mengemukakan tidak ada alasan bagi pengelola terminal peti kemas di Pelabuhan Priok untuk tidak mematuhi beleid tersebut.

“Kita mesti bersikap demi kepentingan nasional yang lebih luas dalam upaya menekan biaya logistik di pelabuhan sebagaimana program  pemerintah saat ini,” ujarnya.

Survey lapangan

Dikonfirmasi Bisnis, Wakil Dirut PT.Jakarta International Container Terminal (JICT) Riza Erivan menyatakan akan menjalankan kegiatan relokasi peti kemas longstay sesuai beleid tersebut, namun pihaknya masih perlu waktu persiapan internal di manajemen terminalnya.

Dia juga mengatakan manajemen JICT sudah membentuk tim internal yang akan melakukan survey untuk kesiapan depo mana saja yang akan dijadikan buffer peti kemas impor yang sudah SPPB dan tidak segera diambil pemilik barangnya atau longstay itu.

“Kami sudah berkordinasi dengan Fordeki [Forum Pengusaha Depo Kontener Indonesia] pekan lalu. Dalam kesempatan itu disebutkan dari sembilan depo anggota Fordeki yang sudah siap sepenuhnya menjadi buffer, ada tiga depo. Tim kita akan survey lapangan depo itu. Semestinya pekan ini sudah dilakukan survey tersebut nanti saya cek lagi,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (24/10/2017).

Saat ini, di Pelabuhan Tanjung Priok terdapat lima pengelola terminal peti kemas ekspor impor yang wajib menjalankan relokasi barang longstay sesuai dengan amanat  Permenhub No: 25 Tahun 2017 dan peraturan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok No:UM.008/27/11/OP.TPK.2017 tanggal 9 Oktober 2017.

Sebelumnya, Ketua Umum Fordeki Syamsul Hadi mengatakan untuk mendukung dwelling time di Priok tersebut, perusahaan/operator depo anggota Fordeki sudah menyiapkan depo back up area seluas kurang lebih 15 Ha di daerah Marunda dan Cakung Cilincing untuk menampung relokasi peti kemas yang sudah clearance pabean/SPPB atau longstay dari pelabuhan Priok.

Berdasarkan catatan Bisnis, pada 16 Agustus 2017 telah ditandatangani kesepakatan mekanisme dan tarif pelayanan relokasi peti kemas impor yang sudah clearance kepabeanan atau longstay antara Ketua Umum Fordeki Syamsul Hadi dengan Ketua ALFI DKI Jakarta Widijanto dan Ketua BPD GINSI DKI Jakarta Subandi, yang disaksikan Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok I Nyoman Gde Saputra.

Kesepakatan tersebut menyangkut tarif relokasi barang impor yang sudah SPBB dari terminal peti kemas ke depo anggota Fordeki untuk peti kemas ukuran 20 feet Rp1 juta per boks dengan perincian moving Rp750.000 per boks dan lift on-lift off (lo-lo) Rp.250.000 per boks.

Adapun untuk ukuran 40 feet dikenakan Rp1,4 juta per boks dengan perincian moving Rp.950.000 per boks dan lo-lo Rp.450.000 per boks. Untuk kedua layanan itu juga dikenai biaya administrasi Rp.100.000 per peti kemas. (bisnis.com/ac)

Ada konspirasi di balik aksi mogok di JICT, betulkah?

Direktur Indonesia Port Watch (IPW) Syaiful Hasan meminta pemerintah melakukan investigasi menyeluruh terhadap direksi JICT, Pelindo II, dan pihak-pihak yang sengaja mendiamkan mogok kerja selama 5 hari dan sudah  memasuki hari kelima. Kabarnya, mogok kerja terus dilakukan hingga 10 Agustus 2017.

JAKARTA (alfijakarta):  “Ini urusannya bukan lagi isu industrial. Bau busuk perpanjangan JICT sedang diamankan oleh pihak-pihak yang ingin melanggengkan perpanjangan kontrak JICT,” jelasnya di Jakarta, Senin (7/8/2017).

Dirinya juga mengecam Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok yang mendiamkan tindakan direksi JICT untuk mengambil alih dermaga dengan alasan menjaga kelancaran arus barang.

“Itu kan (ambil alih dermaga) sudah tidak benar. Lalu kenapa otoritas pelabuhan tidak ambil tindakan? Apa tugas mereka jaga arus barang harus dengan langgar aturan? Kalau JICT diambil alih artinya membenarkan ada gangguan arus barang,” katanya.

Dalam surat Otoritas Pelabuhan Nomor UM 002/17/18/UPTPK/17, pihaknya mengizinkan untuk mengalihkan kegiatan bongkar muat akibat mogok JICT hanya di 3 terminal yakni TPK Koja, NPCT-1, dan Mustika Alam Lestari.

“Izin otoritas pelabuhan hanya sebatas tiga terminal tersebut. Jika Direksi JICT sepihak mengoperasikan 720 meter dermaga JICT, artinya mereka sedang mempertontonkan arogansi terhadap aturan,” jelasnya.

Ada konspirasi di balik aksi mogok di JICT, betulkah?

“Itu pelabuhan NPCT-1 jelas proyek cacat tapi dipaksakan. Kapal-kapal dipindahkan kesana (NPCT-1) karena mogok (JICT) lalu diikat kontrak supaya pelabuhan yang dibangun serampangan tersebut bisa hidup. Tapi pelayanan jauh dari kata memuaskan,” ujar Syaiful Hasan, di Kuningan, Jakarta, Sabtu (5/8/2017).

Dalam hal ini, Syaiful melihat ada pihak yang sengaja membiarkan mogok JICT berlarut. Sehingga pelabuhan NPCT-1 yang dibangun era Dirut Pelindo II RJ Lino tersebut bisa terisi.

“Bayangkan biaya proyek pembangunannya (NPCT) hampir 2 kali lipat dari pelabuhan Teluk Lamong dengan kapasitas yang sama. Bahkan peralatan di Teluk Lamong jauh lebih modern. Ini kan indikasi korupsi. Jika hasil audit investigatif BPK soal pelabuhan, kelar itu (NPCT),” ujar Syaiful.

Dirinya pun mengecam pihak-pihak yang diduga menggunakan isu mogok JICT untuk kepentingan bisnis semata.

Gaji operator JICT lebih gede dari Luhut

“Ini perekonomian nasional. JICT berhenti sehari saja rugi puluhan milyar. Belum bagi pengguna jasa. Ini aneh jika dibiarkan sampai 3 hari. Padahal pengguna jasa sudah teriak dengan sistem billing dan pelayanan di NPCT-1,” ujarnya.

Syaiful juga menyayangkan Direksi JICT yang sengaja membiarkan mogok berlarut. Akibatnya beban biaya eksportir dan importir membengkak signifikan.

“Darimana (arus barang) lancar? Jika tidak ada rekayasa asal-asalan terminal 2 JICT dipakai lahan parkir, stagnan itu Priok. Pengurusan dokumen juga berjam-jam. Kerugian inventory cost dan double handling membengkak. Jadi sebetulnya siapa ini yang bermain? Pemerintah harus tegas. Stop bermain-main dengan pelayanan publik,” ungkap Syaiful

Dialihkan ke Koja

Wakil Direktur Utama PT Jakarta International Container Terminal (JICT) Riza Erivan mengatakan mulai hari ini pihaknya mengalihkan pengoperasian dermaga utara JICT sepanjang 720 meter kepada Terminal Petikemas Koja.

Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga operasional bongkar-muat pelanggan PT JICT tetap berjalan selama adanya pemogokan karyawan mereka.

“Kami buka sampai 700 meter, semua dermaga utara kami dikelola (TPK) Koja,” kata Riza saat ditemui di Hotel Ambhara, Jakarta, Ahad, 6 Agustus 2017.

Riza menuturkan awalnya yang dialihkan ke TPK Koja adalah 300 meter, lalu ditambah 200 meter, dan sekarang sudah mencapai 700 meter.

Pelabuhan itu milik publik, bukan SP!

Selain ke TPK Koja, pengalihan bongkar-muat barang dialihkan juga ke terminal lain, seperti New Priok Container Terminal One (NPCT 1), Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok, dan Terminal Mustika Alam Lestari (MAL).

Dari 3 Agustus hingga 10 Agustus 2017, Serikat Pekerja PT JICT melakukan aksi mogok kerja. Aksi mogok kerja disebabkan karena bonus karyawan pada 2016 menurun 42,5 persen dibandingkan bonus pada 2015.

PT JICT saat ini menangani sekitar 42 persen dari total bongkar-muat barang di Pelabuhan Tanjung Priok atau sekitar 20 kapal per pekan.

Pengalihan ini tentu membuat terminal di sekitar JICT menjadi lambat karena beban kerja yang diterima menjadi lebih banyak.

Menurut Riza, pengalihan dermaga utara ke TPK Koja ini bertujuan mengurangi beban kerja di terminal-terminal sekitar PT JICT.

“Dengan itu semua saya kira kepadatan workload di TPK Koja bisa berkurang,” ujarnya.

Ketika ditanyakan mengenai kerugian dari sisi bisnis yang dialami JICT selama pemogokan ini, Riza menjawab ada kerugian signifikan dialami oleh pihaknya karena tidak ada aktivitas bongkar-muat. Namun tidak ada angka pasti yang diucapkan olehnya.

Riza memohon maaf atas kepada para pelanggan mereka di sisi pelayaran, dan eksportir serta importir, atas ketidaknyamanan selama mogok pekerja ini.

Bonus Rp43 miliar dibayar

PT Jakarta Internasional Container Terminal (JICT) mengklaim, mereka sudah memenuhi tuntutan karyawannya yang menggelar aksi mogok kerja selama beberapa hari. Salah satu tuntutan yang telah dipenuhi, yakni membayarkan bonus kerja.

Menurut Direktur Keuangan PT JICT, Budi Cahyono, bonus kerja sebesar 7,8 persen atau Rp47 miliar, telah dibayarkan perusahaan ke karyawan sejak tiga bulan lalu.

“Bonus itu sudah kami bayarkan sejak Mei 2017 jadi kewajiban perusahaan sudah tertunaikan,” kata Budi dalam jumpa pers di Hotel Ambhara, Kebayoran Baru, Minggu (6/8).

Budi menyatakan, PT JICT saat ini sedang berusaha melakukan pendekatan ke karyawan terkait tuntutan karyawan tentang pembayaran tambahan insentif kerja di luar bonus.

“Itu yang masih jadi dispute dan tengah dimediasi Suku Dinas Ketenagakerjaan Tanjung Priok,” kata Budi.

Karyawan menuntut tambahan insentif kerja di luar bonus, karena kinerja JICT diklaim telah naik sebesar 12 persen. Sedangkan bonus yang diterima karyawan justru mengalami penurunan sebesar 42 persen.

Menurut Budi, uang sewa ilegal perpanjangan kontrak JICT dibayarkan sejak 2015. Ini berdampak pengurangan hak pekerja sebesar 42 persen.

Tapi, pendapatan JICT meningkat 4,6 persen pada 2016, dan biaya overhead termasuk bonus tantiem direksi, komisaris yang meningkat 18 persen.

Di kesempatan sama, Wakil direktur PT JICT Riza Erivan memastikan, meskipun aksi mogok masih berlangsung, namun aktivitas bongkar muat tetap berjalan lancar karena perseroan telah memindahkan aktifitas bongkar muat ke terminal berbeda.

“Kami memindahkan kegiatan bongkar muat ke Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok, New Port Container Terminal 1 (NPCT-1), Terminal Mustika Alam Lestari (MAL) dan Terminal Peti Kemas Koja,” kata dia.

Ia menambahkan, khusus untuk TPK Koja, JICT telah melakukan perjanjian business to bussines (b to b) sehingga TPK Koja bisa menggunakan 700 lahan JICT untuk kegiatan bongkar muat yang dialihkan.

“Khusus TPK Koja, kami mengadakan perjanjian b to b, agar TPK Koja bisa mengoperasikan seluruh dermaga utara kami yaitu sekitar 700 meter dan ini telah kami lakukan dan berhasil dilakukan dengan baik,” kata Reza.

Adapun rincian kapal yang dialihkan bongkar muatnya ke terminal lain yaitu ke Pelabuhan Tanjung Priok, yaitu di Terminal Koja sebanyak 7 kapal, Terminal NPCT-1 sebanyak 6 kapal, Terminal 3 sebanyak 5 kapal, dan Terminal MAL sebanyak 2 kapal.

“Jika ditotal ada 20 kapal yang semestinya ditangani JICT hingga tanggal 10 Agustus 2017,” katanya. (tribunnews.com/wartakota.com/okezone.com/harianterbit.com/ac)

Truk agar manfaatkan SIAB

Operator angkutan barang di seluruh Indonesia dihimbau memanfaatkan sistem informasi angkutan barang (SIAB) sehingga tercipta data base tunggal truk yang beroperasi di dalam maupun di luar pelabuhan, dalam rangka mendukung keselamatan berlalu lintas angkutan barang.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan mengatakan, dengan sistem data base tunggal tersebut diharapkan data pengusaha truk, data pengemudi, dan data kendaraan secara detail dapat terverifikasi.

“Sistem database tunggal ini akan sangat membantu Pemerintah dalam mengawasi sekaligus yang terkait dengan program peremajaan truk di seluruh Indonesia. Sayangnya saat ini sistem itu baru diimplementasikan di Pelabuhan Priok. Kita harapkan juga di terapkan di seluruh pelabuhan Indonesia,” ujarnya saat deklarasi Truk Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas, yang digelar di lapangan parkir Jakarta International Container Terminal (JICT)-Pelabuhan Tanjung Priok, Senin (13-3-2017).

Deklrasi Truk Pelopor Keselamatan terselenggara atas kerjasama Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) dan PT.Jakarta International Container Terminal (JICT).

Turut hadir pada kesempatan tersebut, perwakilan pengusaha dari Kadin Indonesia, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), INSA, serta dihadiri Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok,I Nyoman Gde Saputera.

Dia mengatakan, sistem database tunggal itu dibangun oleh PT.Telkom Indonesia bekerjasama dengan Aptrindo sejak 2015.

Untuk meningkatkan visibilitas dalam operasional truk, imbuhya, pengembangan SIAB tidak berhenti hanya sebagai data tunggal tuk dalam bentuk database, melainkan dilanjutkan kedalam bentuk ID card truk berupa sticker berbasis tehnologi radio frequency identification (RFID) yang ditempel di truk.

”Sehingga semuanya bisa dimonitor, sebab sistem itu menggunakan could Telkom yang dijamin availability-nya,” paparnya.

Gemilang juga mengatakan, sistem berbasis IT itu juga bersifat netral dan tidak memonopoli oleh pihak tertentu serta mudah digunakan dan diintegrasikan dengan sistem lainnya.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Pudji Hartanto, meyambut positif sudah adanya sistem SIAB tersebut sehingga bisa memudahkan dalam pengawasan oleh instansi terkait dilapangan.

Namun, kata dia, kegiatan uji berkala atau KIR Truk menjadi salah satu pilar dalam mewujudkan keselamatan transportasi angkutan barang.

“Salah satu pilar dalam mendorong terciptanya keselamatan dalam transportasi truk adalah uji berkala truk. Karena itu Kemenhub akan terus mengawasi kewajiban uji berkala truk ini,” ujarnya.

Sementara itu, PT Jakarta International Container Terminal (JICT) berkomitmen mendukung gerakan keselamatan pengemudi truk yang beroperasi di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Wakil Direktur Utama JICT Riza Erivan, gerakan yang diinisiasi Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) dapat mendukung keselamatan dan kelancaran arus barang di pelabuhan.

“Tentu kami sangat mendukung program ini. Sebelumnya JICT dan Aptrindo telah menandatangani nota kesepahaman terkait pemasangan sensor ID kepada sopir truk untuk kemudahan tracking barang,” ujar Riza.

Dia mengatakan, JICT terus berupaya menciptakan pelayanan terminal petikemas yang handal melalui penguatan sistem sekaligus produktivitas.

“JICT telah melakukan berbagai macam inovasi. Diantaranya penggunaan sistem operasi Next, E Billing sistem dan JICT New Autogate dengan teknologi Weight In Motion serta penambahan alat-alat modern serta perluasan area penumpukan,” paparnya.

Sumber: bisnis.com

 

JICT minta terminal 3 untuk domestik

Manajemen PT Jakarta International Container Terminal (JICT) mendesak Pelindo II untuk merealisasikan pengoperasian terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok sebagai terminal peti kemas khusus untuk melayani kontener domestik.

Wakil Direktur Utama JICT, Riza Erivan mengatakan sesuai dengan peruntukkannya fasilitas terminal 3 Priok sangat dibutuhkan untuk kelancaran peti kemas antarpulau atau domestik.

“Terminal 3 Priok itu harusnya untuk domestik bukan ekspor impor,” ujarnya kepada Bisnis, disela-sela stakeholders coffee morning Pelindo II, Senin (20-2-2017).

Dia juga mengatakan, persaingan layanan peti kemas di Priok semakin ketat saat ini bahkan cenderung saling menarik market yang sudah ada mengingat minimnya market baru (shipping line) baru menyusul masih terjadinya pelemahan ekonomi global saat ini.

Bahkan, kata dia, semakin ketatnya persaiangan antar terminal itu sekarang sudah ada tiga shipping line global yang sebelumnya sandar di JICT kini berpindah layanan al; Maersk Line ke Terminal 3 Priok, serta NYK Line dan Evergreen ke New Priok Container Terminal One (NPCT-1).

Riza juga mengatakan, sedangkan fasilitas terminal 2 JICT saat ini sudah sepenuhnya diserahkan kepada Pelindo II kendati proses legalisasinya belum rampung.

“JICT akan fokus pada pengembangan fasilitas dan peralatan bongkar muat di terminal JICT-1,” paparnya.

Dia juga mengungkapkan, pada tahun ini JICT hanya menargetkan produktivitas bongkar muat peti kemas ekspor impor sebanyak 2,2 juta twentyfoot equivalent units (TEUs).

Sumber: bisnis.com

 

JICT & TPK Koja kutip jasa timbang kontainer ekspor

JICT & TPK Koja kutip jasa timbang kontainer ekspor
JICT & TPK Koja kutip jasa timbang kontainer ekspor

Dua pengelola terminal peti kemas ekspor impor di Pelabuhan Tanjung Priok yakni Jakarta International Container Terminal (JICT) dan TPK Koja memberlakukan biaya jasa penimbangan peti kemas ekspor di auto gate JICT-TPK Koja sebesar Rp50.000 per boks.

Sekretaris Perusahaan TPK Koja Nueryono Arif mengatakan pengenaan biaya penimbangan peti kemas ekspor itu sejak 1 Agustus 2016 dan besaran biaya jasa tersebut sudah disetujui pengguna jasa melalui asosiasi terkait yakni Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) DKI Jakarta dan ALFI DKI Jakarta.

Dia mengatakan penimbangan peti kemas di pelabuhan atau verifikasi berat kotor kontener ekspor atau verified gross mass/VGM diamanatkan oleh International Maritime Organization (IMO) melalui amendemen SOLAS tahun 1972 Bab IV Pasal 2 tentang keselamatan kapal dan berat kotor peti kemas yang diangkut mulai 1 Juli 2016.

“Sejak 1 Agustus kegiatan VGM sudah berjalan dengan baik di autio gate JICT-Koja, termasuk biayanya juga sudah di berlakukan dan sudah melalui kesepakatan dengan pengguna jasa pelabuhan Priok,” ujarnya kepada, Selasa (30/8/2016).

Arif mengatakan selain biaya jasa penimbangan peti kemas sebesar Rp.50.00/boks juga di berlakukan biaya jasa sertifikasi VGM sebesar Rp75.000/bok jika pemilik barang atau eksportir melakukan sertifikasi VGM-nya di terminal.

Wakil Dirut JICT Riza Erivan juga mengatakan hal yang sama. “Sudah di berlakukan untuk peti kemas yang masuk ke JICT untuk jasa penimbangan di kenakan Rp50.000 yang berlaku sejak kapal yang sandar pada 1 Agustus 2016,” ujarnya.

Terhadap pengenaan biaya penimbangan peti kemas ekspor tersebut, JICT sudah menerbitkan surat edaran No. HM.608/1/4/JICT-2016 yang ditujukan kepada instansi terkait dan asosiasi pengguna jasa di pelabuhan Tanjung Priok yang ditandatangani Wakil Dirut JICT Riza Erivan.

Dalam surat edaran JICT itu disebutkan untuk semua peti kemas ekspor full akan melalui alat timbang JICT dan di kenakan biaya jasa penimbangan Rp50.000/boks. Adapun untuk peti kemas yang tidak memiliki sertifikasi VGM, maka JICT akan menerbitkan sertifikat VGM-nya kepada pengguna jasa.

Untuk peti kemas yang sudah memiliki sertifikat VGM, namun terjadi diskrepansi melebihi standar toleransi yang ditetapkan pada saat dilakukan penimbangan di JICT, maka peti kemas tidak dapat dimuat kecuali pengirim/eksportinya me mendapat persetujuan dari shipping line dan selanjutnya PT.JICT akan mengenakan biaya sertifikasi.

Riza menambahkan JICT juga tidak mengizinkan untuk membawa dua unit peti kemas ekspor di atas satu kendaraan (truk) atau angkutan kombo masuk gate JICT.

Sekretaris DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Adil Karim mengatakan adanya biaya dalam kegiatan penimbangan peti kemas ekspor tersebut setelah dilakukan sosialisasi dan pembahasan dengan pelaku usaha di pelabuhan Priok.

“Sebelumnya kami juga sudah meminta agar dilakukan masa uji coba dan gratis, kalau sekarang dikenakan biaya bisa dimaklumi karena memang ada layanan jasa di situ,” ujarnya.

sumber: bisnis.com