Arsip Tag: Budi Karya Sumadi

Menhub bantah jual aset negara ke pihak asing

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyangkal bahwa kerja sama infrastruktur transportasi dengan pihak swasta nasional atau asing disamakan dengan menjual aset negara.

JAKARTA (alfijak): Budi menjelaskan pola kemitraan pengelolaan infrastruktur transportasi dan pemanfaatan aset negara dengan BUMN/BUMS melalui skema kerja sama pengelolaan atau konsesi merupakan kebijakan dalam upaya menciptakan daya saing layanan publik dan solutif.

Hal ini dalam menyikapi keterbatasan dana APBN, serta efisiensi dan efektivitas pemerintahan untuk mendorong pelayanan publik yang optimal.

“Tersedianya alternatif solusi pengelolaan infrastruktur transportasi tersebut diharapkan dapat diperoleh berbagai sumber pembiayaan pelaksanaan penyediaan infrastruktur lebih cepat, berkurangnya beban APBN, dan risiko pemerintah, infrastruktur yang dapat disediakan semakin banyak, kinerja layanan masyarakat semakin baik, akuntabilitas dapat lebih ditingkatkan dan pihak swasta menyumbangkan modal, teknologi, dan kemampuan manajerial,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (15/11).

Menanggapi pro dan kontra yang berkembang di masyarakat terkait kebijakan kerja sama dengan pihak BUMN/ BUMS usaha patungan (joint venture) swasta nasional dan asing pada bandara dan pelabuhan saat ini, Budi kerja sama atau konsesi yang dilakukan dengan pihak asing di beberapa fasilitas pelabuhan dan bandara, sesuai aturan. Selain itu, diperjanjikan bahwa diakhir jangka waktu kerja sama atau konsesi status aset tetap dikuasai dan dimiliki negara, bukan sebaliknya menjual aset negara.

Dia menambahkan pada skala menengah terdapat sedikitnya 30 infrastruktur pelabuhan dan bandara yang akan dikerjasamakan seperti Bandara Radin Inten II Lampung, Bandara Sentani Jayapura, Pelabuhan Bima, Pelabuhan Probolinggo, dan sejumlah infrastruktur lainnya di sejumlah daerah.

“Yang skala besar tertentu saja, untuk bandara itu ada dua yaitu Kualanamu, yang kedua adalah Mandalika atau di Lombok. Sedangkan untuk yang pelabuhan saat ini kita akan mengerjasamakan dua tempat yaitu di Kuala Tanjung dan Bitung,” katanya.

Dia menuturkan pola kemitraan dengan skema kerja sama atau konsesi antara pemerintah dengan swasta asing dalam penyediaan pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur transportasi, telah dilaksanakan lebih dulu oleh negara-negara lain seperti Malaysia, Cina, hingga Inggris.

Budi yakin dengan pola kemitraan dengan skema kerja sama atau konsesi seperti ini, maka konektivitas Indonesia akan meningkat tidak hanya dalam negeri namun juga internasional.

Kolaborasi internasional dalam pengelolaan infrastruktur transportasi itu dinilai juga meningkatkan layanan publik kepada pengguna jasa bandara dan pelabuhan.

“Itu menjadi lebih kompetitif dan bersaing, sebagai contoh, operator dari Belanda Port Of Rotterdam atau Dubai kerja sama dengan Kuala Tanjung secara tidak langsung maka Shipping Line yang dari Belanda, dari Dubai akan punya interest yang lebih untuk membangun koneksi, padahal koneksi itu yang mahal,” ujarnya.

Dia berharap selain nantinya infrastruktur dalam negeri dapat bersaing dengan negara lain, penggunaan dana APBN untuk pembangunan infrastruktur dapat ditekan sehingga APBN dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur di daerah lain seperti Papua dan Kalimantan Utara.

Menhub menyebut dalam waktu dekat terdapat dua proyek infrastruktur transportasi transportasi  yang akan dibangun dan dibiayai oleh pihak swasta yaitu (LRT) Jabodebek yang kedua (bandara) Kertajati.

“Jadi bukan APBN lagi,” katanya.

Soal pembagian keuntungan, Budi dalam hal ini lebih menekankan pada hasil akhir dimana produktivitas infrastruktur transportasi akan lebih baik.

“Pembagian keuntungan biasanya akan proporsional, jadi bukan saja berkaitan dengan uang, tetapi hasil dari pada fasilitas itu nanti terukur lebih produktif,” katanya. (republika.co.id/ac)

Priok bisa transhipment jika efisien, biaya logistik masih tinggi

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menilai Pelabuhan Tanjung Priok terlebih dulu harus efisien jika ingin menjadi pelabuhan transit atau transhipment port seperti di Singapura.

JAKARTA (alfijak); “Saya pikir ini suatu cita-cita, keinginan yang baik. Yang namanya transhipment itu akan terjadi baru akan diminati, baru akan terjadi, apabila efisien,” kata Budi dalam diskusi yang bertajuk “Mewujudkan Transhipment Jakarta Port” di Jakarta, Selasa.

Untuk mencapai efisiensi, dia menjelaskan, harus tercipta tarif yang murah dan mudah dalam seluruh prosesnya, terutama pindah kapal (transhipment). “Murah dan tidak complicated dan enggak ada preman,” ujarnya.

Di samping itu, lanjut dia, Pelabuhan tanjung Priok harus melayani tujuh hari dalam seminggu, saat ini diketahui baru lima hari dalam seminggu.

Hal itu, menurut dia, membuat para pelaku usaha beralih ke negara tetangga untuk mengirimkan barangnya.

“Sabtu-Minggu itu boleh masuk, tapi enggak ada yang tanda tangan dokumen, artinya barang itu enggak bisa keluar, enggak cleared,” ucapnya.

Terkait tarif, Budi mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman untuk mengevaluasi harga yang ditetapkan di Pelabuhan Tanjung Priok yang dinilai kurang kompetitif.

“Kita bandingkan dengan pelabuhan-pelabuhan yang menjadi kompetitor kita, kalau di sana 10, di sini 20, turunkanlah jadi 12 atau 13, kalau sudah sama ya bagus,” tuturnya.

Karena itu, Budi mengusulkan agar Pelabuhan Tanjung Priok diuji coba mengalami perombakan secara keseluruhan, termasuk jajaran pimpinannya.

“Priok itu kita jadikan satu kantor di mana ada pimpinan baru yang memang tidak ada latar belakang pelabuhan, sebagian besar diganti semuanya. Dengan lembaran baru itu, kita akan menerima masukan berbagai pihak, SOP apa yang bermasalah, orang mana saja yang kurang kooperatif,” ujarnya.

Budi mengajak seluruh pihak, baik itu Kementerian Perhubungan sendiri, Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untu bersama-sama menciptakan pelabuhan yang efisien.

Adapun, untuk peningkatan volume, Ia mengimbau agar seluruh pengiriman barang dipusatkan di Tanjung Priok untuk mendorong adanya kapal yang berlayar langsung.

“Kemanfaatan ekonomis dan waktu akan dinikmati oleh pemain-pemain kita sendiri dan akhirnya orang yakin untik membuat industri di Indonesia. Kalau kita sendiri tidak mau menciptakan harga yang lebih singkat, rasa percaya diri investor belum ada,” ujarnya.

Namun, dia mengatakan dengan hadirnya perusahaan pelayaran Prancis, Compagnie Maritime d`Affretement – Compagnie Generali Maritime (CMA-CGM), yang berlayar seminggu sekali, memberikan tanda-tanda peningkatan daya saing.

Meskipun, dia berharap lebih dari seminggu sekali ditambah dengan pengoperasian kapal RoRo (Roll on/Roll off) untuk barang yang belum berjalan signifikan.

Saat ini, Budi menyebutkan tingkat keterisian CMA-CGM masih berkisar di 50 persen.

Namun, seiring dengan dikebutkan pembangunan Pelabuhan Patimban, dia berharap bisa merangsang daya saing dari Pelabuhan Tanjung Priok sendiri.

“Kalau kita memberikan suatu layanan yang baik, dengan harga murah, waktu pendek dengan dua pelabuhan akan menyedot investasi ke sini, tinggal kita menata diri kita untuk kompetitif. Mudah-mudahan dengan adanya Patimban ini, Priok lebih mengerti akan ada kompetisi,” katanya.

Dalam kesempatan sama, Direktur Utama PT Pelindo II Elvyn G Masassya mengaku pihaknya sudah menyiapkan agar Pelabuhan Tanjung Priok menjadi pelabuhan transit.

“Bukan cuma jadi transhipment, tapi secara geografis sudah strategis di antara pelabuhan lain, kita sudah datangkan mother vessel (kapal induk), peralatan dan pelayanan sudah memadai, kami sudah digitalisasi,” katanya.

Priok bisa transhipment jika efisien, biaya logistik masih tinggi
Priok bisa transhipment jika efisien, biaya logistik masih tinggi

Sementara itu, Direktur Teknis Kepabeanan Ditjen Bea Cukai Fajarudin mengatakan seluruh pengiriman dokumen sudah sistem daring (online).

“Cara dukung transhipment, kuncinya harus lakukan simplifikasi, otomatisasi, fasilitas kepabeanan supaya bisa mengurangi biaya logistik nasional,” ujarnya.

Biaya logistik tinggi

Tingginya biaya logistik yang diperkirakan berkontribusi 30–36 persen terhadap total biaya operasional masih menjadi rintangan besar bagi importir.

Ketua Umum Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (Ginsi) Anton Sihombing mengatakan, tingginya biaya logistik membuat daya saing Indonesia di negara-negara ASEAN berada di posisi keempat untuk parameter logistic performance index (LPI).

Indonesia tertinggal dari Singapura, Malaysia, dan Thailand.

’’Meski dwelling time (waktu tunggu di pelabuhan) sudah tercapai seperti waktu yang diinginkan, cost bukannya turun, malah naik,’’ katanya, Senin (13/11).

Priok bisa transhipment jika efisien, biaya logistik masih tinggi
Priok bisa transhipment jika efisien, biaya logistik masih tinggi

Karena itu, pihaknya meminta seluruh pengurus Ginsi bekerja sama dengan instansi maupun asosiasi terkait.

’’Misalnya, kami minta tiap ada kenaikan tarif di pelabuhan harus diikutsertakan,’’ imbuh Anton.

Ketua Ginsi DKI Jakarta Subandi menuturkan, kontribusi biaya logistik di Malaysia dan Singapura kurang dari 20 persen.

Jika dibandingkan dengan Indonesia, selisihnya signifikan.

Dampak tingginya biaya itu tidak hanya dirasakan konsumen, tetapi juga importir.

Importir terbebani dengan harga jual barang yang tinggi dan besarnya biaya yang ditanggung, tapi margin yang diperoleh rendah.

’’Kondisi tersebut memburuk jika mengacu pada upaya pemerintah yang sedang mendorong daya beli masyarakat,’’ tuturnya.

Potensi barang tidak laku menjadi besar. Pengaruhnya terhadap keberlangsungan usaha cukup signifikan.

’’Sangat mungkin importir gulung tikar,’’ lanjut Subandi.

Komponen yang berpengaruh terhadap tingginya biaya logistik, antara lain, biaya bongkar muat di pelabuhan, uang jaminan untuk pelayaran asing, dan biaya perbaikan kontainer.

’’Ginsi sedang berupaya menghilangkan komponen uang jaminan,’’ paparnya.

Uang jaminan itu diberikan importir kepada perusahaan pelayaran. Tujuannya, mengantisipasi klaim kerusakan kontainer.

Sekjen Ginsi Erwin Taufan menambahkan, pengaruh tingginya biaya logistik terhadap kegiatan operasional importer cukup besar.

Terutama importir yang mengantongi angka pengenal importir-produsen (API-P). ’

’Ketika memutuskan tidak belanja, mereka akan tidur. Nah, yang mengambil untung adalah negara lain yang bea masuknya nol persen,’’ terangnya.

Karena itu, dibutuhkan regulasi keberpihakan yang bisa melindungi industri dalam negeri.

”Impor tidak bisa dilarang, tapi boleh diproteksi,” ucap Erwin.

Dokumen ekspor lambat

Sebelumnya, perusahaan pelayaran asal Prancis, Compagnie Maritime d’Affretement – Compagnie Generali Maritime (CMA-CGM) mengeluhkan lambatnya proses pengurusan dokumen di Pelabuhan Tanjung Priok.

Presiden Direktur CMA-CGM Indonesia Farid Belbouab menuturkan, saat ini pengiriman kargo ke Amerika Serikat dari Tanjung Priok tumbuh 200%.

Namun, pihaknya menilai proses pengurusan dokumen di Tanjung Priok, khususnya dari kapal utama (mother vessel) ke kapal kecil (feeder) terlalu lama. (antaranews.com/jpnn.com/ac)

Budi lirik Enggartiasto agar bantu muatan balik Tol Laut

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyoroti angkutan balik tol laut dari wilayah Timur Indonesia menuju wilayah Barat Indonesia.

JAKARTA (alfijak): Budi mengklaim, program tol laut pemerintah telah membuat perbedaan harga antara wilayah Timur dan Barat Indonesia berkurang.

“Saya menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan policy pemerintah khususnya di wilayah Indonesia Bagian Timur bahwasanya kita sudah ada tol laut.  Melalui tol laut saat ini sudah terjadi disparitas harga berkurang,” kata Budi, dalam siaran pers yang dikirim pada Kamis malam (2/11/2017).

Setelah menurunkan perbedaan harga antara wilayah Timur dan Barat Indonesia, dia menambahkan langkah selanjutnya adalah mengangkut barang-barang dari Indonesia timur menuju barat.

Dia menambahkan, pemerintah akan membuat masyarakat di wilayah timur Indonesia memiliki kepastian berdagang dan industri tertentu.

Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan akan bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan yang dipimpin Mendag Enggartiasto Lukita.

“Sekarang ini kita punya PR (pekerjaan rumah) adalah bagaimana mengangkut barang-barang dari indonesia timur ke barat. Yang pertama efisiensi pengiriman dan pendistribusian logistik melalui tol laut, yang kedua membuat mereka punya kepastian berdagang dan industri tertentu. Kita akan create tentunya bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan,” paparnya.

Budi Karya Sumadi menghadiri Rapat Koordinasi Hari besar Keagamaan 2017 dan Tahun Baru 2018 serta Sosialisasi kebijakan Perdagangan Dalam Negeri 2017.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Budi menyampaikan beberapa arahan kepada perwakilan Dinas Perdagangan dari seluruh Indonesia.

“Saya menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan policy pemerintah, khususnya di wilayah Indonesia Bagian Timur bahwasanya sudah ada tol laut. Melalui tol laut saat ini sudah terjadi disparitas harga berkurang,” ujar Budi di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (2/11).

Budi menambahkan, ada beberapa tugas selanjutnya yaitu bagaimana mengangkut barang-barang dari Indonesia Timur ke Barat melalui tol laut.

Dalam kesempatan itu, mantan dirut AP II ini juga menerima masukan dari perwakilan Dinas Perdagangan di wilayah Indonesia di antaranya Provinsi Maluku, Sulawesi Selatan, Makassar, Bangka Belitung, Kalimantan Utara. (bisnis.com/jpnn.com/ac)

Pemerintah tetapkan tarif batas atas angkutan peti kemas

Pemerintah akan membahas penetapan batas tarif angkut kontainer ke wilayah timur Indonesia. Sebab, kenaikan harga yang ditentukan oleh pengusaha kapal dinilai terlalu tinggi.

JAKARTA (alfijak): Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menduga ada praktik monopoli yang ditentukan pelaku usaha.

“Biaya angkut kontainer mahal sampai Rp 10 juta, kami akan tentukan tarif batas atas,” katanya di Auditorium Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (2/11).

Budi Karya menilai peningkatan biaya angkut kontainer dianggap bakal meningkatkan harga-harga bahan pokok di Indonesia bagian timur. Padahal, pemerintah sudah berupaya untuk mengurangi disparitas harga antara Indonesia bagian barat dan timur melalui tol laut.

“Kami tidak berambisi tapi pengurangan 20% hingga 30% sudah bagus,” ujarnya.

Selain penentuan batas atas, Kementerian Perhubungan juga bakal menggunakan jalur Roll-on Roll-out (RoRo) dan jembatan timbang untuk menjaga volume pengiriman barang antarpulau. Dampaknya, harga akan lebih kompetitif.

Untuk antisipasi Hari Raya Natal, pemerintah akan melakukan pemindahan kapal dari daerah yang padat logistik ke titik pengiriman di Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, dan Maluku.

“Kalau logistik di Pulau Jawa malah cenderung overload, Jakarta ke Surabaya sampai 12 ribu kontainer per hari,” ujar Budi.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Maluku Elvis Pattiselano menyatakan masalah yang dihadapi tol laut adalah tarif kontainer mengalami kenaikan. “Tarif bongkar muat juga masih tinggi,” tambahnya.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyampaikan pemerintah ingin meningkatkan sistem perdagangan antarpulau supaya bisa berkembang secara nasional.

Menjelang Natal, tepatnya bulan Desember, akan terjadi peningkatan aktivitas pemenuhan kebutuhan yang tinggi di wilayah timur.

“Target kami, awal tahun depan ini sudah bisa berjalan dengan keterjangkauan yg lebih luas,” kata Enggar.

Sebelumnya, para pengusaha pelayaran menaikkan tarif angkut peti kemas rute Surabaya-Ambon.

Indonesian National Shipowners Association (INSA) menyatakan, penyesuaian tarif itu dipicu oleh kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Komponen biaya BBM cukup besar pada operasional pelayaran. Ketika harga BBM naik, maka pelayaran melakukan penyesuaian,” kata Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto, beberapa waktu lalu.

Catatannya, harga Marine Fuel Oil (MFO) naik 47% dari Rp 3.800 menjadi Rp 5.600 per liter dalam beberapa bulan.

Maka, pengusaha pun menaikkan tarif peti kemas ukuran 20 kaki dari sebelumnya Rp 4,7-5,5 juta menjadi Rp 7-8 juta.

Beralih ke KA

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) bakal memulai proyek percontohan atau pilot project hub truk di dekat stasiun sebagai upaya untuk mengalihkan angkutan truk ke moda kereta api.

Kepala BPTJ, Bambang Prihartono mengatakan saat ini pergerakan barang menggunakan truk tidak efisien.

Oleh karena itu, moda angkutan berbasis rel perlu dikembangkan karena dinilai bisa.

Sebagai gambaran, kereta api bisa mengangkut 50 kontainer dalam satu kali perjalanan.

Sementara itu, moda angkutan jalan raya hanya bisa mengangkut satu kontainer dalam satu kali perjalanan.

“Di negara lain pergerakan itu rail-based, bukan road-based. Di sini, 98% [angkutan barang] malah road-based,” ujarnya di Jakarta, Kamis (2/11/2017).

Menurut Bambang, truk-truk dengan rute lebih dari 30 km bakal menjadi sasaran pengalihan.

Sementara itu, pergerakan truk dengan radius kurang dari 30 km bakal diarahkan bergerak di dalam kota.

Bambang mengatakan, untuk memuluskan pengalihan angkutan truk ke moda berbasis kereta diperlukan hub truk di dekat stasiun sebagai sarana intermoda truk dan kereta.

Saat ini, PT Lookmand Djaja tengah membangun hub truk di dekat Stasiun Kedunggedeh, Karawang.

Secara keseluruhan, BPTJ meyakini rasio biaya logistik terhadap produk domestik bruto (PDB) bisa turun 3% bila pergerakan barang di matra darat dibenahi.

Bambang mengatakan, pihaknya telah meminta PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk merumuskan kendala apa yang perlu ditangani agar pengalihan angkutan truk ke moda kereta api bisa berjalan lancar.

Angkutan massal barang

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kyatmaja Lookman menginginkan adanya transportasi massal yang bisa digunakan untuk angkutan barang logistik.

Ia mengatakan hal tersebut sudah saatnya dipikirkan oleh pemerintah karena sudah semakin banyak angkutan logistik menggunakan truk.

Meskipun pemerintah menyarankan untuk adanya pengalihan menggunakan kareta api untuk angkutan logistik namun menurut Kyatmaja hal tersebut masih sulit.

“Total biasa pakai kereta api lebih mahal dari truk,” kata Kyatmaja di kantor Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Kamis (2/11).

Di sisi lain, ia juga tak memungkiri menggunakan truk untu angkutan logistik juga akan semakin mahal jika jaralk lebih jauh.

Untuk itu ia mengharapkan pemerintahbisa memberikan solusi yang tepat baik untuk angkutan logistik ataupun industri dengan menggunakan transportasi massal.

Kyatmaja mengungkapkan permasalahan saat ini terlihat dari pengiriman darat di Pulau Jawa sudah mencapai 98 persen menggunakan truk.

Sementara, yang menggunakan kereta api hanya dua persen saja.

Begitu juga dengan area indusri yang mau tidak mau berhubungan langsung dengan jalan tol.

“Area insdustri ini semua terkoneksi dengan jalan tol sehingga menjadi truk sentris,” ujar Kyatmaja.

Kepala BPTJ Bambang Prihartono berupaya saat ini tengah berencana untuk melakukan pengalihan angkutan logistik dari truk menjadi kereta api.

Hal itu juga akan berdampak baik untuk Kereta Api Indonesia (KAI) yang memiliki dua juta penumpang perharinya pada akhir 2019.
(republika.co.id/katadata.co.id/bisnis.com/ac)

Menhub alihkan truk logistik Pantura ke kapal ro-ro, armada belum tersedia

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan saat ini berencana untuk mengurangi truk-truk logistik yang melintas di jalan nasional, terutama Pantura.

JAKARTA (alfijak): Hal itu juga dilakukan agar tidak menambah lagi kerusakan jalan Pantura yang kerap terjadi.

Agar tak terus merusak jalan nasional, Budi menginginkan truk logistik tak selalu melintasi jalan nasional namun menggunakan Kapal roll on roll off (Ro-ro) dan juga adanya ketertiban muatan.

“Kalau semestinya kapasitasnya 15 ton tapi mengangkut 30 ton, bayarnya memang relatif murah tapi jalan rusak untuk jangka panjang juga tidak baik,” kata Budi di Akmani Hotel, Jakarta, Kamis (26/10).

Budi menjelaskan truk dari Jakarta-Surabaya saat ini mencapai 12 ribu. Meski tak semua truk menuju Surabaya, ada sekitar enam ribu truk yang melintas di kota tersebut.

Budi mengharapkan paling tidak 30 persen atau sekitar dua ribu truk bisa menggunakan Kapal Ro-ro.

Untuk itu Budi memastikan ia akan mengupayakan Kapal Ro-ro bisa menjadi pilihan utama untuk mengangkut truk logistik Jakarta-Surabaya namun bukan berarti jalur darat dihilangkan.

“Jalan darat masih tapi kan tidak poin ke poin ke Surabaya saja namun juga ada yang ke Semarang, Cirebon, Jember, dan sebagainya. Tapi khusus untuk ekspor mengutamakan ke Pelabuhan Tanjung Priok,” ujar Budi.

Selain Kapal Ro-ro, Budi berpendapat kereta api barang sebenarnya bisa menjaid pilihan lain agar arus logistik tak sepenuhnya menggunakan jalan nasional.

Hanya saja, menurutnya jika menggunakan kereta api, kapasitas yang ada tidak maksimal untuk angkutan logistik.

Pertimbangan harga juga jauh lebih mahal jika menggunakan kereta api angkutanbarang dibandingkan laut atau darat.

“Dari kalkulasi yang kita lakukan, memang menggunakan kereta api relatif lebih mahal dibandingkan Kapal Ro-ro atau truk. Dengan volume yang ada sulit untuk dimaksimalkan,” ungkap Budi.

Pelayanan Kapal Ro-ro rute Jakarta-Surabaya untuk mengangkut truk logistik sudah mulai beroperasi sejak April 2017.

Kemenhub bekerja sama dengan PT ASDP Indonesia Ferry untuk menjadi operator kapal tersebut. Frekuensi kapal Ro-ro saat ini bisa mencapai dua sampai tiga kali dalam sepekan.

Tak punya armada

Sementara Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Faik Fahmi mengungkapkan, ASDP masih mengalami keterbatasan kapal guna merealisasikan kapal roro Jakarta-Surabaya.

Menurutnya, armada yang dimiliki ASDP saat ini tak ada yang khusus menangani truk.

Bila dipaksakan, hal tersebut tak efisien sehingga tarif yang dibebankan kepada operator truk lebih mahal ketimbang biaya jalan darat.

Dari hitungan ASDP, harga yang dikenakan terhadap setiap truk dengan kapal roro sekitar Rp 4,5 juta per unit.

Sedangkan, operator truk menginginkan angka itu ditekan maksimal menjadi Rp 3,5 juta per truk.

“Yang menjadi persoalan kita belum mempunyai kapal yang sesuai. Roro kami itu hanya untuk penumpang dan kendaraan standar, belum ada kapal roro yang khusus truk,” jelas Faik.

Dia menyatakan, ASDP berupaya mendatangkan kapal khusus truk dengan cepat. ASDP sudah melakukan pendekatan ke beberapa negara seperti Polandia untuk pengadaan kapal khusus.

Tapi, sampai sekarang perusahaan pelat merah itu belum menentukan pilihan.

Faik mengakui sempat ada opsi sewa kapal berbendera asing yang memenuhi spesifikasi ASDP. Namun rencana tersebut terbentur asas cabotage di Indonesia. (beritasatu.com/republika.co.id/ac)

Pengurusan dokumen online, Priok konsisten dwelling time di bawah 3 hari

Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Elvyn G. Masassya mengatakan waktu tunggu petikemas di pelabuhan atau dwelling time saat ini sudah dibawah tiga hari. Pasalnya, kapal-kapal yang tiba di pelabuhan tak lagi menggunakan dokumen fisik dalam proses pengeluaran barang.

JAKARTA (alfijakarta): “Pelabuhan Tanjung Priok sudah beroperasi inaportnet sejak akhir tahun lalu sehingga pengurusan barang semuanya online. Kita jadi bisa memangkas dwelling time,” ujar Elvyn dalam acara ‘Power Talk: Indonesia as the World’s Maritime Axis’ di  Jakarta, Rabu (11/10/2017).

Selain itu, sistem pembayaran juga tidak menggunakan uang tunai. Para pengguna jasa pelabuhan bisa memanfaatkan layanan e-billing yang dapat di cetak di kantor masing-masing.

“Sudah ada sistem pembayaran yang terintegrasi dengan 18 kementerian/lembaga serta Indonesia Nasional Single Window (INSW),” imbuhnya.

Lebih lanjut Elvyn mengatakan bahwa perseroan membutuhkan lebih banyak sumber daya manusia yang profesional dalam mengelola pelabuhan sehingga dwelling time dapat dipangkas lebih signifikan.

Apalagi, pemerintah menargetkan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, menjadi pelabuhan transhipment terbesar di kawasan Asia.

Harus konsisten

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, meminta dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok, benar-benar riil 3 hari. Menhub menginstruksikan jajarannya untuk bekerja lebih maksimal.

Hal itu supaya tidak ada lagi kontainer yang terlalu lama (long stay) berada di pelabuhan. Sistem Inaportnet yang saat ini sudah diterapkan di Pelabuhan Tanjung Priok, harus benar-benar dimanfaatkan.

Inaportnet merupakan sistem informasi layanan tunggal secara elektronik berbasis internet untuk mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhanan yang standar dalam melayani kapal dan barang dari seluruh Instansi terkait atau pemangku kepentingan di pelabuhan (termasuk sistem layanan Badan Usaha Pelabuhan).

”Aplikasi itu disatukan semua stakeholder. Menghemat waktu. Itu tanpa orang hadir di situ bisa. Seperti di Pelabuhan Tanjung Priok, Sabtu-Minggu saya menginstruksikan pegawai untuk masuk. Kita minta inventarisir apa yang harus dilakukan,” ujar Budi Karya, usai meresmikan sistem Inaportnet Pelabuhan Gresik, Sorong dan Banten, di Command Center Kementerian Perhubungan, kemarin.

”Dengan demikian, pelayanan di pelabuhan yang buka 24 jam dan 7 hari dalam seminggu dapat terjadi,” imbuhnya.

Pihaknya meminta semua pihak untuk konsisten dengan sistem yang telah diterapkan. Lebih lanjut Budi Karya mengatakan, saat ini sebanyak 16 pelabuhan yang ditargetkan go live Inaportnet hingga akhir tahun 2017 sudah tercapai.

Hal itu supaya tidak ada lagi kontainer yang terlalu lama (long stay) berada di pelabuhan. Sistem Inaportnet yang saat ini sudah diterapkan di Pelabuhan Tanjung Priok, harus benar-benar dimanfaatkan.

Inaportnet merupakan sistem informasi layanan tunggal secara elektronik berbasis internet untuk mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhanan yang standar dalam melayani kapal dan barang dari seluruh Instansi terkait atau pemangku kepentingan di pelabuhan (termasuk sistem layanan Badan Usaha Pelabuhan).

”Aplikasi itu disatukan semua stakeholder. Menghemat waktu. Itu tanpa orang hadir di situ bisa. Seperti di Pelabuhan Tanjung Priok, Sabtu-Minggu saya menginstruksikan pegawai untuk masuk. Kita minta inventarisir apa yang harus dilakukan,” ujar Budi Karya, usai meresmikan sistem Inaportnet Pelabuhan Gresik, Sorong dan Banten, di Command Center Kementerian Perhubungan, kemarin.

”Dengan demikian, pelayanan di pelabuhan yang buka 24 jam dan 7 hari dalam seminggu dapat terjadi,” imbuhnya.

Pihaknya meminta semua pihak untuk konsisten dengan sistem yang telah diterapkan. Lebih lanjut Budi Karya mengatakan, saat ini sebanyak 16 pelabuhan yang ditargetkan go live Inaportnet hingga akhir tahun 2017 sudah tercapai.

”Sekarang semua teman-teman di daerah bekerja dengan template yang sama dan saya harap ada kreatifitas sehingga selalu berkembang dan dapat sesuatu yang baru,” ujarnya.

Budi Karya menambahkan, dalam penerapan aplikasi Inaportnet yang harus dijunjung tinggi adalah komitmen, yaitu bagaimana seluruh stakeholder yang terlibat dapat patuh terhadap standar operasional prosedur yang berlaku.

Tanpa komitmen yang kuat dari seluruh pihak, maka aplikasi Inaportnet tidak akan bisa menjadi sistem yang menjadi rujukan utama untuk pelayanan kapal di pelabuhan.

”Harus ada analisis terhadap kecenderungan barang yang mengalami kenaikan dan penurunan serta apa yang harus dikembangkan,” ujarnya.

Adapun keenam belas pelabuhan yang telah mengaplikasikan Inaportnet tersebut adalah Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Palembang, Pelabuhan Teluk Bayur, Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Pontianak, Pelabuhan Banjarmasin, Pelabuhan Balikpapan, Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Banten, Pelabuhan Gresik, dan Pelabuhan Sorong. (industry.co.id/radartegal.com/ac)

RI berambisi Priok terbesar Asia, KSOP wajib Inaportnet

Ada tiga hal yang bisa menjadi kunci agar Pelabuhan Tanjung Priok bisa menjadi pelabuhan transhipment terbesar, yakni birokrasi, regulasi, dan tarif.

JAKARTA (alfijakarta): Pemerintah terus berupaya menjadikan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, menjadi pelabuhan transhipment terbesar di kawasan Asia.

Kementerian Perhubungan menyatakan akan terus mendukung upaya ini dari berbagai hal.

“Konsep Transhipment nantinya memotong jalur ekspor dan impor yang selama ini harus melalui Singapura ataupun Malaysia,” kata Menhub Budi Karya Sumadi, dalam keterangannya, Rabu (11/10).

Pengiriman barang dari daerah dilakukan menggunakan kapal RoRo (roll on roll off) ke Pelabuhan Tanjung Priok.

Selanjutnya, pengapalan dapat dilakukan dari Pelabuhan Tanjung Priok langsung ke negara tujuan.

Dia mengungkapkan saat ini Pelabuhan Tanjung Priok sudah menjadi pelabuhan yang berkembang. Ini bisa dilihat dari sudah masuknya kapal-kapal dengan kapasitas yang besar ke pelabuhan tersebut.

Kemudian pertumbuhan lalu lintas barang kargo dari satu shipping (pelayaran) naik 5% – 10%.

“Bahkan, saat ini (kapal) CMA CGM sudah mulai improve pengiriman bukan hanya ke Amerika tapi juga ke Eropa,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Utama IPC atau PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), Elvyn G. Masassya mengatakan kehadiran kapal raksasa dapat memicu hadirnya kapal-kapal raksasa lainnya singgah di Pelabuhan Tanjung Priok.

“Agar sesuai dengan harapan Pemerintah, Tanjung Priok benar-benar dapat menjadi pelabuhan transhipment besar di kawasan Asia,” kata Elvyn.

Budi mengungkapkan ada tiga hal yang bisa menjadi kunci agar Pelabuhan Tanjung Priok bisa menjadi pelabuhan transhipment terbesar.

Pertama, dalam hal birokrasi. Budi mengaku sudah menyampaikan agar semua aparat penegak hukum di Tanjung Priok dapat bekerja sama dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dalam memberikan pelayanan yang baik.

Kedua, dari sisi kebijakan dan regulasi. Budi mengatakan pemerintah siap menampung berbagai usulan dan mendiskusikannya demi kemajuan pelayanan pelabuhan. Tentunya hal ini harus sesuai dengan undang-undang.

“Ketiga adalah tarif, dan kami harus siap untuk dapat kompetitif,” kata Menhub.

Budi juga mengaku pemerintah akan selalu mendorong pelabuhan agar dapat meningkatkan pelayanannya agar perekonomian Indonesia menjadi lebih baik.

Kementerian Perhubungan akan melakukan evaluasi semua pemangku kepentingan (stakeholders) yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok.

Dia mengungkapkan sudah ada usulan agar pelayanan Pelabuhan Tanjung Priok tetap dibuka pada hari Sabtu dan Minggu.

Kemenhub juga telah mengaktifkan layanan kapal berbasis elektronik, yakni Inapornet.

Layanan ini merupakan upaya untuk mengakomodasi pemantauan kegiatan pelabuhan dan perkapalan, menjadi lebih mudah.

Dia berharap kedepannya pelabuhan Indonesia dapat bersaing dalam kancah internasional.

“Harapan saya, kita dapat bersaing secara internasional dengan memberikan pelayanan yang baik, birokrasi yang mudah, murah, aman, dan cepat sehingga semakin banyak investor yang akan berinvestasi di Indonesia,” kata Budi.

Wajib Inaportnet

Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi mewajibkan seluruh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) menggunakan sistem Inaportnet untuk pelayanan kapal di seluruh pelabuhan.

Inaportnet merupakan sistem informasi layanan tunggal secara elektronik berbasis Internet, untuk mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhanan yang standar dalam melayani kapal dan barang dari seluruh instansi terkait atau pemangku kepentingan di pelabuhan, termasuk sistem layanan badan usaha pelabuhan.

“Sistem ini membantu proses permohonan pelayanan kapal sampai dikeluarkannya izin pengoperasian kapal. Mulai dari kapal masuk, kapal tambat, kapal tunda, hingga kapal keluar termasuk pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak),” ujar Budi di sela video conference di Kantor Pusat PT Pelindo IV Jl Nusantara Makassar, Selasa (10/10/2017).

Tidak hanya itu, Inaportnet juga dapat meminimalisir praktek pungli di lingkungan pelabuhan.

“Penerapan sistem ini juga untuk memaksimalkan pelayanan kapal, serta agar dapat meningkatkan daya saing pelabuhan,” katanya.

Saat ini sudah ada 16 KSOP yang menerapkan sistem ini. Yaitu Pelabuhan Belawan, Palembang, Teluk Bayur, Panjang, Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Makassar, Bitung Ambon, Sorong, Banten dan Pelabuhan Gresik.

Dirut PT Pelindo IV, Doso Agung bersyukur Pelabuhan Makassar yang pertama kali melakukan Go Live Inaportnet pada 2016 lalu.

“Bahkan, Pelabuhan Makassar menjadi pilot project penerapan Inaportnet di seluruh pelabuhan di Indonesia, menyusul kemudian Pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, dan Tanjung Perak,” katanya.

Pada video conference tutut hadir Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar Victor Vikki Subroto, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Rahmatullah, Direktur Fasilitas dan Peralatan Pelindo IV Farid Padang, GM Pelindo IV Cabang Makassar Aris Tunru, dan GM Pelindo IV Cabang Terminal Petikemas Makassar (TPM) Yosef Benny Rohy. (katadata.co.id/tribunnews.com/ac)

Patimban segera dibangun bantu urai kepadatan Priok

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menargetkan pembangunan Pelabuhan Patimban di utara Jawa Barat dapat dilakukan pada Januari 2018. Dengan begitu. pelabuhan ini bisa selesai dibangun dan mulai beroperasi secara bertahap pada 2019.

“Kami berharap 2019 bisa beroperasi, paling tidak untuk car terminal-nya (terminal kendaraan),” kata Budi usai acara diskusi di Jakarta, Kamis (27/7).

Budi mengatakan saat ini pihaknya masih menyelesaikan beberapa hal untuk memulai proses pembangunan pelabuhan tersebut. Langkah awal yang dimaksud adalah finalisasi desain rekayasa terperinci atau Detail Engineering Design (DED), pinjaman, hingga siapa yang akan jadi operator.

Pelabuhan Patimban akan memiliki terminal kontainer berkapasitas 7,5 juta TEUs dan terminal kendaraan sebesar 600 ribu unit. Dengan kapasitas ini, Pelabuhan Patimban akan banyak membantu mengurai kepadatan Pelabuhan Tanjung Priok.

“Selain itu diharapkan pelabuhan ini akan berkolaborasi dengan bandara Kertajati yang selesai Mei tahun depan,” ujarnya. (Baca: Topping Off, Budi Karya Targetkan Bandara Kertajati Beroperasi 2018)

Mengenai skema pengusahaan pelabuhan ini, Budi mengatakan pihaknya akan segera merumuskan hal ini. Dia menjanjikan bahwa pelabuhan ini akan memiliki standar internasional dengan proses pembangunan yang cepat dan mengurangi birokrasi.

Pemerintah dan pihak Jepang juga telah sepakat mengenai porsi kepemilikan saham pada Pelabuhan Patimban. Indonesia akan menjadi pemegang saham mayoritas sebesar 511 persen. Sedangkan sisanya dipegang Jepang sebesar 49 persen.

Proyek Pelabuhan Patimban ini sempat dibahas dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden JICA Shinichi Kitaoka. Selain proyek ini, infrastruktur lain seperti Mass Rapid Transit(MRT) hingga kereta cepat Jawa bagian Utara juga dibahas.

“Lalu penting juga untuk mempercepat proyek yang saat ini (untuk direalisasikan),” kata Kitaoka.

Sumber: katadata.co.id

Hubla kerahkan Roro ke Priok dukung logistik antarpulau

Program Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diunggulkan saat kampanye pada kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu, yakni tol laut mulai direalisasikan. Hal ini, lantaran Kementerian Perhubungan menargetkan layanan kapal roll on roll off (roro) ke Tanjung Priok, Jakarta Utara meningkat 9 juta TEUs dari 6 juta TEUs.

Untuk itu, Ditjen Perhubungan Laut akan fokus pengembangan program tol laut dengan menargetkan pembangunan pelabuhan laut sebanyak 15 lokasi dan pembangunan kapal perintis sebanyak 65 unit.

“Kami mau agar kapal RoRo efisien agar supply ke Tanjung Priok banyak. Sekarang baru 6 juta, kami targetkan kapasitas jadi 9 juta TEUs di Tanjung Priok agar ada efisiensi dan daya saing meningkat,” terang Menteri Perhubungan Budi Karya dikutip dari kontan.co.id pada Jumat (7/7/2017).

Untuk merealisasikan program tersebut, Ditjen Perhubungan Laut menggelontorkan anggaran sebesar Rp 11,6 triliun. Tol Laut merupakan konsep pengangkutan logistik kelautan yang bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di nusantara.

Dengan adanya hubungan antara pelabuhan-pelabuhan laut ini, maka dapat diciptakan kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok.

Tak hanya program tol laut saja, Ditjen Perkeretaapian, akan membangun moda transportasi yang saling terintegrasi, terutama yang dapat terhubung dari dan menuju bandara serta pelabuhan agar mampu mengurangi beban jalan raya untuk angkutan peti kemas.

sumber: infonitas.com