Pebisnis Inginkan DO Online, Segera Teritegrasi INSW

ALFIJAK : Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengharapkan Sistem Delivery Order (DO) Online sudah terintegrasi dengan Sistem Indonesia National Single Window (INSW) yang dikelola oleh Lembaga National Single Window ( LNSW ), paling lambat awal tahun 2020.

Sekum DPW ALFI DKI Adil Karim, mengatakan saat ini tengah disiapkan Gateway Sistem DO Online yang terintegrasi dalam INSW.

Pada tahap awal ini, sedang dilakukan integrasi kargo owner/ forwarding dengan pelayaran dalam INSW. Selanjutnya Terminal Operator/perbankan, kata Adil Karim yang juga anggota Pokja DO Online.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman meresmikan Soft Launching Gateway Sistem Delivery Order (DO) Online dalam Sistem Indonesia National Single Window (INSW), di Kementerian Keuangan, paa pekan lalu.

Adil mengatakan sejak diberlakukannya PM 120/2017 tentang Pelayanan Pengiriman Pesanan Secara Elektronik (Delivery Order Online) untuk barang impor di pelabuhan, pelaksanaan DO Online baru dari shipping Line ke Terminal Operator yang sudah berjalan.

“Sementara kargo owner / freight forwarding masih belum terintegrasi,”ujarnya.

Karena itu sebagian besar penebusan Delivery Order di pelayaran oleh Freight forwarder masih dilakukan secara manual ataupun melalui email.

ALFI berharap setelah stake holder terkait DO Online (pelayaran, kargo owner/ forwarding dan Terminal Operator / perbankan) sudah terintegrasi dalam INSW dapat memangkas waktu pengambilan DO.

“Syukur -syukur dapat menurunkan biaya logistik,” kata Adil Karim.(ri)

ALFI Harapkan Inaportnet Terintegrasi INSW

Adil Karim, Sekum DPW ALFI DKI JAKARTA

JAKARTA–Pebisnis mengharapkan sistem layanan inaportnet di pelabuhan dapat terintegrasi dengan portal Indonesia National Single Window (INSW) di Lembaga Nasional Single Window (LNSW).

Saat ini sudah terdapat 31 pelabuhan yang mengklaim telah menerapkan inaportnet.

“Dengan terintegrasi INSW, supaya seluruh informasi terkait dengan pergerakan barang dan logitik dapat dilihat oleh semua kalangan dunia usaha,”ujar Adil Karim, Sekretaris Wilayah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta.

Adil mengatakan Lembaga NSW yang dibentuk oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) No 44/2018 merupakan lembaga sentral untuk merilis dan mengelola penanganan dokumen kepabeanan, kekarantinaan, perizinan, kepelabuhanan atau kebandarudaraan dan dokumen lain yang terkait layanan ekspor impor secara elektronik.

Dia mengatakan, Lembaga NSW dibentuk untuk mewujudkan transparansi, efisiensi dan konsistensi proses ekspor impor guna mempercepat alur perdagangan internasional serta menciptakan harmonisasi dalam praktik perdagangan global.

“Selain itu juga untuk mendorong kemudahan berusaha. Intinya dunia usaha menyambut baik optimalisasi Lembaga NSW. Makanya kami berharap Inaportnet dapat terintegrasi dengan INSW. Kalau sekarang ini kan belum terkoneksi,”ucap Adil Karim.

Sementara itu, Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) di delapan pelabuhan telah menandatangani Pakta Integritas penerapan sistem Inaportnet,pada Jumat (18/10/2019).

Delapan pelabuhan itu yakni; Tanjung Balai Karimun, Tanjung Pinang, Pekanbaru, Samarinda, Ternate, Kendari, Bontang dan Kotabaru-Batu Licin.

Sebelumnya, 23 pelabuhan juga telah mengimplementasikan inaportnet yakni pelabuhan Makassar (Sulawesi Selatan), Belawan (Sumatra Utara), Tanjung Priok (DKI Jakarta, Surabaya (Jawa Timur), Teluk Bayur (Sumatra Barat), Panjang (Lampung), Banten, Pontianak (Kalimantan Barat), Palembang (Sulawesi Selatan), Tanjung Emas (Jawa Tengah), Balikpapan (Kalimantan Timur), Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Gresik (Jawa Timur), Bitung (Sulawesi Utara), Ambon (Maluku), Sorong (Papua Barat), Pangkal Balam (Pulau Bangka), Pulau Baai (Bengkulu), Tanjung Pandan (Belitung), Cirebon, Talang Duku (Jambi), Benoa (Bali), dan Cilacap.

Dengan penambahan 8 pelabuhan itu sehingga saat ini terdapat 31 pelabuhan yang mengimplementasikan sistem inaportnet tersebut.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo menjelaskan, penerapan Inaportnet di pelabuhan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kapal dan barang di pelabuhan agar dapat berjalan cepat, valid, transparan dan terstandar serta biaya yang optimal sehingga dapat meningkatkan daya saing pelabuhan di Indonesia.

“Kegiatan ini menjadi quick win Kementerian Perhubungan yang akan diterapkan pada seluruh pelabuhan di Indonesia dan dilaksanakan secara bertahap,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko menjelaskan bahwa penerapan sistem ini harus didukung oleh sistem internal Kemenhub dan sistem yang ada pada badan usaha pelabuhan (BUP).

Adapun sistem internal Kemenhub meliputi Sistem Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Laut (SIMLALA), Sistem Kapal Online, Aplikasi Sertifikasi Pelaut, Sistem Informasi Kepelabuhanan.(ri)

Biaya Logistik RI Belum Efisien, Ini Penyebabnya

ALFIJAK – Kamar dagang dan industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan, biaya logistik di Indonesia masih belum efisien lantaran masih salah satu yang tertinggi di negara-negara di Asean.

Oleh karena itu, melalui adanya kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk salah satunya mendorong keuangan untuk infrastruktur diharapkan biaya logistik yang tinggi ini akan menjadi lebih baik.

Hal tersebut dikemukakan Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P Roeslani, saat pembukaan ajang Indonesia Transport, Supply Chain and Logistic (ITSCL) 2019, di JIExpo Kemayoran pada Rabu (16/10/2019).

ITSCL merupakan sebuah event penting bagi semua pemangku kepentingan, terutama di bidang pemasokan dan logistik.

Dia mengatakan, dengan melihat perubahan teknologi yang begitu cepat, diharapkan sektor logistik bisa memanfaatkannya menjadi hal yang positif. Apalagi, negara-negara lain terus meningkatkan efisiensinya dalam banyak hal, baik dari segi industri maupun sumber daya manusianya.

Menurutnya, program prioritas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo ke depan adalah pembangunan sumber daya manusia atau pembangunan human capital yang dibarengi dengan pembangunan infrastruktur yang terus berkelanjutan ke depannya.

Di acara ini, imbuhnya diharapkan semua pelaku usaha bidang ini benar-benar bertukar pikiran, informasi maupun memberikan masukan untuk pemerintah sehingga banyak juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang baru yang perlu disosialisasikan kepada pelaku usaha.

“Jadi event ini diadakan dengan harapan mampu menciptakan kesempatan-kesempatan baru pada para pelaku usaha terutama di bidang perhubungan, supply chain dan logistic,” ucap Rosan.

ITSCL 2019 resmi dibuka pada Rabu, 16 Oktober 2019 oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Transportasi Carmelita Hartoto, mengatakan, pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan Nasional masih mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 7,01 persen pada tahun lalu.

Menurutnya, capaian ini lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan ekonomi Nasional yang hanya mencapai 5,17 persen pada 2018.

Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat kontribusi lapangan usaha transportasi dan pergudangan terhadap PDB pada 2018 mencapai Rp797,3 triliun atau 5,37 persen dari PDB yang bernilai Rp14.837,36 triliun.

“Pertumbuhan sektor logistik diprediksi akan terus melaju kencang pada tahun ini. Pertumbuhan sektor ini tidak lepas dari masih berlanjutnya pertumbuhan aktivitas belanja online atau e-commerce,”ucap Carmelita.

Namun, imbuhnya, efisiensi logistik masih menjadi tantangan besar. Beban biaya logistik Indonesia masih terlalu tinggi, sekitar 24 persen dari PDB.(ri)

ALFI Persoalkan Perizinan SKEM & LHE Barang Elektronik

Widijanto Ketua DPW ALFI DKI Jakarta

JAKARTA – Asosiasi logistik dan forwarder Indonesia (ALFI) mengusulkan kementerian tehnis terkait untuk perizinan importasi barang elektronika dilaksanakan melalui satu pintu atau one stop services.

Ketua DPW ALFI DKI Jakarta, Widijanto mengatakan selama ini proses izin importasi barang elektronik, terlalu banyak instansi yang terlibat, antara lain di Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk izin Nomor Pendaftaran Barang (NPB).

Kemudian, di Kementerian Perindustrian yakni sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI), maupun melalui Lembaga Surveyor terkait dengan SNI dan Sertifikat Hemat Energi (SHE).

Selain itu perizinan yang di terbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkaitan dengan izin pembubuhan Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan Label Tanda Hemat Energi bagi industri elektronika.

Masa berlaku izin untuk SNI yakni 4 tahun sedangkan SKEM dan Label Tanda Hemat Energi (LHE) berlaku 3 tahun.

Widijanto mengatakan, panjangnya birokrasi dan banyaknya bentuk perizinan importasi barang elektronik itu menyebabkan kegiatan importasi barang elektronik kini banyak tertahan di pelabuhan bahkan ada yang harus dikembalikan atau reekspor ke negara asal barang.

“Kami minta izin-izin untuk impor barang elektronik itu dibenahi. Jangan menyulitkan pebisnis seperti saat ini,” ujarnya kepada wartawan.

Dia mengatakan, ALFI DKI Jakarta juga menerima laporan keluhan sejumlah perusahaan anggota asosiasi itu terkait lamanya mengurus izin pembubuhan SKEM dan Label Tanda Hemat Energi (LHE) bagi industri elektronika dari Ditjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM.

Kondisi itu, imbuhnya, menghambat industri karena barang tertahan di pelabuhan sehingga menyebabkan ekonomi biaya tinggi dalam proses importasi industri elektronika.

“Soalnya, proses mendapatkan izin SKEM dan LHE di Kementerian ESDM saat ini bisa memakan waktu 14 hari lebih, meskipun izin tersebut masih berlaku dan pelaku usaha tetap diminta memperbaharui SNI walaupun SNI-nya juga masih berlaku,”paparnya.

Izin SKEM & LHE

Widijanto menegaskan, ALFI juga mempersoalkan izin pembubuhan SKEM dan LHE yang tidak disebutkan masa berlakunya oleh Kementerian ESDM dan ternyata pihak kementerian itu mengirimkan surat ke Lembaga Indonesia National Single Window (INSW) adanya perubahan transaksional per importasi menjadi berjangka tanpa pemberitahuan kepada importir bersangkutan.

Sehingga, imbuhnya, dalam hal ini tidak ada keseragaman masa berlaku izin antara Kementerian yang menangani importasi barang elektronika tersebut, padahal izin-izin itu saling keterkaitan dengan SNI yang masa berlakunya 4 tahun.

ALFI juga memprotes pemberlakuan batas waktu izin importasi barang elektronika itu dari Kementerian ESDM yang saat ini dihitung berdasarkan kapal tiba sehingga mengakibatkan tertumpuknya bahan baku di pelabuhan.

“Mestinya batas waktu pemberlakuan izin dilakukan pada saat pemberangkatan kapal (muat) dari negara asal sehingga tidak menghambat proses pengirimannya,” ucap Widijanto.

ALFI mengharapkan, dengan adanya Lembaga INSW seharusnya semua perizinan ekspor impor barang dari Kementerian/Lembaga Negara dapat dilakukan secara online melalui portal INSW.

“Tidak seperti sekarang, proses perizinan tersebut hampir semuanya masih secara konvensional. Kalau begitu untuk apa perannya INSW,” tanya Widijanto.(ri)

Kontainer Limbah Impor, Berpotensi Hambat Logistik & Cemari Lingkungan Priok.

 

JAKARTA- Pegiat logistik dan kemaritiman dari Indonesia Maritime Logistic Transportation Watch (IMLOW), mengingatkan lingkungan maritim di pelabuhan Tanjung Priok berpotensi tercemar akibat masih mengendapnya ratusan bok peti kemas berisi limbah plastik impor mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3) di pelabuhan itu.

Achmad Ridwan Tento, Sekjen IMLOW mengatakan, oleh karenanya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Kantor Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok selaku regulator tertinggi di pelabuhan itu agar dapat bertindak.

Caranya, dengan segera memanggil seluruh pihak terkait untuk mencari solusi dari permasalahan yang berhubungan dengan perlindungan lingkungan maritim dan kelancaran arus barang di pelabuhan.

“Mengingat ribuan peti kemas berisi limbah plastik yg diduga mengandung B3 tersebut kini masih berada di pelabuhan Priok, yang dalam jangka waktu tertentu berpotensi mencemari lingkungan pelabuhan, maka diharapkan OP selaku gubernur di pelabuhan harus mencari solusi dengan memanggil semua pihak terkait dengan permasalahan limbah B3 tersebut,” ujarnya, pada Minggu (6/10/2019).

Dia mengatakan, Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sesuai Undang-Undang No: 17 tahun 2008 tentang Pelayaran mempunyai tugas untuk menjamin kelancaran arus barang di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

Sesuai beleid itu, maka sudah sewajarnya OP memanggil dan mengundang para perusahaan importir sampah plastik impor beserta seluruh stake holder terkait untuk mencari solusi mengatasi pencemaran lingkungan maritim khususnya di pelabuhan.

Dalam kaitan ini, kata Ridwan, Otoritas Pelabuhan bisa juga melibatkan Bea dan Cukai setempat, Kementerian Lingkungan Hidup san Kehutanan (KLHK), Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian maupun Operator Terminal Peti Kemas serta Pengelola Tempat Peninbunan Sementata (TPS) wilayah pabean Pelabuhan Priok guna mencari solusi dari permasalahan importasi limbah plastik mengandung B3 itu.

“Mesti dilakukan gerakan kepedulian secara bersama lintas sektoral untuk menghalau permasalahan limbah itu. Mengingat hal ini terjadi di pelabuhan maka menjadi kewenangan Otoritas Pelabuhan untuk lebih reaktif dalam mengkordinasikan dengan stakeholders terkait,”ucapnya.

Sekretaris Umum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan pembiaran dan berlarutnya penanganan kontainer limbah plastik B3 berpotensi mengganggu kelancaran arus logistik dari dan ke pelabuhan Priok.

“Jika kontainer-kontainer limbah B3 itu menjadi long stay akan memengaruhi yard occupancy ratio di pelabuhan yang berdampak pada kelancaran logistik,”ujarnya.

Hambat Logistik

Anwar Sata, Ketua Komite Tetap Percepatan Arus Barang Ekspor/Impor dan Antar Pulau- Kadin Indonesia, mengatakan pihaknya menerima sejumlah laporan berupa keluhan para pebisnis di pelabuhan Tanjung Priok mengenai mengendapnya kontainer limbah impor itu.

Dia mengatakan, kondisi kontainer limbah impor tersebut dianggap telah mengganggu kelancaran arus barang dan harus segera dilakukan reekspor.

“Memang sudah ada yang di reekspor namun itu masih sebagian kecil.Hingga saat ini ratusan kontainer limbah plastik mengandung B3 itu masih tersebar mengendap dilini satu pelabuhan Priok. Bagaimana kelanjutan reekspornya?,” tanya Anwar.

Berdasarkan data Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu, total impor sampah plastik yang masuk ke RI mencapai 2.041 kontainer yang tersebar di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Batam, Tanjung Priok dan Tanggerang. Adapun khusus di pelabuhan Tanjung Priok terdapat 1.024 kontainer.

Di Pelabuhan Tanjung Priok, dari 1.024 kontainer impor limbah plastik itu, sebanyak 14 kontainer memenuhi syarat, 2 kontainer telah di reekspor oleh PT PDPM, sementara 1.008 kontainer belum diajukan pemberitahuan pabeannya.

Kontainer-kontainer limbah plastik itu masuk dari berbagai negara antara lain; Australia, Belgia, Perancis, Jerman, Yunani, Belanda, Slovenia, Amerika Serikat, Selandia Baru, HongKong, dan United Kingdom.

Pelaku Logistik Dukung Penertiban Hand Carry

Ketua Umum DPP ALFI Yukki N.Hanafi

JAKARTA- Alfijak: Pelaku bisnis logistik menyatakan, mendukung langkah Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk memperbaiki tata kelola kebijakan hand carry terutama untuk menghilangkan modus splitting.

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, praktik splitting, under invoice dan penyalahgunaan lainnya dalam modus hand carry banyak terjadi sejalan berkembangnya transaksi on line atau e-commerce.

“Kalau tidak segera dilakukan perbaikan dan kebijakan yang tepat maka kondisi ini akan semakin memperbesar kerugian negara serta juga menurunkan daya saing produk nasional,”ujar Yukki, pada Rabu (2/10/2019)

ALFI juga menyoroti modus hand carry untuk barang produk jadi yang langsung di konsumsi pasar akan lebih berdampak besar kerugiannya bagi negara yaitu selain kehilangan pemasukan dari bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta melemahkan bahkan mematikan produk/ produsen dalam negeri.

“Praktik seperti ini juga menjadikan satu di antara beberapa faktor yang menyebabkan defisit neraca perdagangan,”ucap Yukki.

Trismawan Sanjaya, Wakil Ketua Umum DPP ALFI bidang Supply Chain, e-commerce dan multimodal, menambahkan perlu dikaji kembali untuk penerapan dan pengawasan kebijakan nilai deminimus sebaiknya hanya berlaku untuk barang hand carry saja.

“Hal itu supaya fokus pengawasan Bea Cukai pada barang yang menjadi bawaan penumpang saja dan ini akan memperkecil resiko kerugian negara,”ujarnya.(ri)

ALFI Institute Latih SDM Logistik

JAKARTA-Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) melalui ALFI Institute menyelenggarakan pelatihan bagi SDM Logistik untuk menjawab kegusaran Pemerintah terhadap masih rendahnya kualitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) logistik RI saat ini.

Sekjen DPP ALFI, Akbar Johan mengatakan, kemajuan sektor logistik sangat ditentukan kualitas SDM-nya dan oleh sebab itu ALFI menilai pentingnya peningkatan kualitas SDM tersebut.

Bahkan, sejumlah investor yang mau masuk ke Indonesia membatalkan niatnya lantaran masih rendahnya kompetensi SDM Logistik nasional.

“Ada kegusaran dari Presiden Joko Widodo, mengenai belum mampunya RI menyiapkan SDM logistik yang kompetitif. Makanya ALFI kini mesti menjawab dan memberikan solusi terhadap hal itu,” kata Akbar saat penyelenggaran Training of Trainer (TOT) Workshop ALFI & ALFI Institute 2019 di Jakarta, pada Senin (30/9/2019).

Pelatihan dan Workshop yang bertema ‘Kita Tingkatkan Profesionalisme SDM Freight Forwarding, Logistik dan Rantai Pasok Menyongsong Tatanan Ekonomi Asean & Global Menuju SDM Indonesia Unggul Melalui Pendidikan dan Pelatihan itu, dilaksanakan selama tiga hari kedepan serta diikuti puluhan peserta dari sejumlah pengurus daerah ALFI di Indonesia.

Dia mengatakan, salah satu kendala dalam mendorong daya saing yakni permasalahan perizinan/birokrasi yang lama serta tidak tersedianya SDM yang cukup dari sisi kuantitas maupun kualitas.

TOT ALFI Institute kali ini merupakan pelaksanaan yang ke tujuh. Bahkan ditargetkan dari pelaksanaan TOT itu yakni dapat dilakukan dari hulu hingga ke hilir atau sampai ke daerah-daerah di seluruh Indonesia.

“Diharapkan pelatihan ini menjadi driver sehingga ada transformasi hingga ke pengurus-pengurus ALFI di daerah,dari Aceh hingga Papua. Jadi akan kita dorong DPW-DPW ALFI di derah itu untuk menyelenggarakan program ALFI Institute,” paparnya.

Adapun para pengajar dan ratusan modul yang disiapkan oleh ALFI Institute, telah tersertifikasi secara regional maupun internasional.

Karenanya, ALFI menilai pelatihan seperti ini perlu terus dilakukan secara masif dan dengan kuantitas yang lebih banyak lagi. ALFI juga terbuka untuk bekerjasama dengan BUMN maupun pihak swasta lainnya dalam upaya pengembangan SDM logistik di Indonesia.

Director Course ALFI Institute, M.Supriyanto, mengatakan lembaga pelatihan ini telah memiliki standarisasi modul yang sudah diterima di dunia maupun di Asean.

ALFI Institute juga telah memiliki akreditasi dari United Nations Economic & Social Commision for Asia and Facific Standard (UNESCAP) dan The International Federation of Freight Forwarder Association (FIATA) dalam penyelenggaraan kursus di Indonesia.

Sekretaris DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan mendukung ALFI Institute dalam mendorong peningkatan kualitas SDM Logitik hingga ke seluruh wilayah Indonesia.

“Dengan kompetensi SDM yang baik maka akan memengaruhi perbaikan daya saing logistik RI secara global,” ujarnya.(ri)

RI Tawarkan Pengusaha Belanda Untuk Investasi Sektor Maritim & Infrastruktur

ROTTERDAM – Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Belanda terus meningkatkan kerjasama antar kedua negara melalui peluang perdagangan dan investasi dalam sektor maritim guna mendukung peningkatan perekonomian Indonesia.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha mengatakan, Indonesia menawarkan peluang berbisnis dan berinvestasi ditengah iklim politik yang stabil, serta keamanan negara yang semakin baik.

“Untuk itu, para pengusaha di Belanda didorong untuk berinvestasi di Indonesia khususnya di bidang Infrastruktur dan maritim,”ujarnya saat memenuhi undangan Kamar Dagang dan Industri Indonesia di acara Indonesia – The Netherlands Business And Investment Forum On Infrastructure And Maritime hari ini, Senin (23/9/2019) di Rotterdam, Belanda.

Hadir pada acara tersebut, Duta Besar Indonesia untuk Belanda, I Gusti Agung Wesaka Puja, wakil Ketua Kadin Indonesia untuk transportasi, Carmelita Hartoto, Kasubdit Untuk Sumatra dan Kalimantan BKPM, Saribua Siahaan, Direktur Teknik PT. Pelindo II, Dani Rusli Utama dan Director of Port of Rotterdam International, Mr. René van der Plas.

Indonesia sebagai negara maritim dengan 95.000 km garis pantai, dimana 5,9 Juta km2 area yuridis laut, 16.056 pulau dan didukung oleh 267 Juta orang jumlah penduduk serta terletak diantara 2 rim Pasifik dan Hindia sehingga Indonesia menjadi lokasi strategis dalam rute perdagangan dunia mengingat 90% perdagangan internasional melalui jalur laut dan sebagian besar melewati wilayah perairan Indonesia.

Saat ini pelayanan transportasi laut domestik masih terpusat pada wilayah yang memiliki aktifitas ekonomi tinggi yaitu di wilayah barat Indonesia.

Arif Toha mengatakan, diperlukan upaya pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi di wilayah timur indonesia dengan didukung pelayanan transportasi laut sebagai tulang punggung distribusi logistik yang menghubungkan wilayah barat dan timur Indonesia sehingga mampu menurunkan biaya logistik guna mempercepat pemerataan perekonomian.

Pada tahun 2018, Indeks Performa Logistik atau Logistics Performance Index (LPI) Indonesia menempati posisi 46 dengan skor 3,15. Posisi ini naik dari peringkat sebelumnya pada tahun 2016, yaitu posisi ke-63 dengan skor 2,98.

“Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan kualitas infrastruktur Indonesia yang juga mengalami kenaikan. Dengan kata lain, pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan selama kurun waktu empat tahun terakhir, terbukti memberikan dampak yang positif. Karena dengan dibangunnya infrastruktur yang handal, merupakan kunci utama dalam meningkatkan daya saing Indonesia, yang diyakini mampu mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB),” ujar Arif.

Namun di sisi lain, imbuhnya, sebagai negara maritim terbesar yang 2/3 luas wilayahnya terdiri dari laut, kontribusi sektor maritim terhadap perekonomian Indonesia masih perlu terus ditingkatkan. Menurut data BPS 2018, kontribusi sektor kelautan terhadap PDB nasional masih berada di bawah 15 %, atau hanya sekitar 13,32 persen.

“Kecilnya kontribusi maritim mengindikasikan bahwa Indonesia masih dapat mengeksplorasi lebih jauh potensi maritimnya,”tuturnya.

Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai langkah konkrit, untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui transportasi laut.

Hal ini dapat terlihat dengan adanya peningkatan volume ekspor dan impor barang dalam kurun waktu empat tahun terakhir yang melalui empat Pelabuhan Utama, yaitu Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Makassar.

Hal itu juga dengan dukungan kebijakan yang menunjang kemudahan dalam berinvestasi, antara lain deregulasi perizinan dan implementasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS).(#)

ALFI Dukung Bea & Cukai, Perketat Pengawasan Reekspor Limbah

Reekspor Kontainer Limbah Impor

JAKARTA- Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mendukung langkah Pemerintah melalui Ditjen Bea dan Cukai serta instansi terkait lainnya untuk memperketat pengawasan kegiatan reekspor kontainer limbah impor B3.

Asosiasi Logistik itu juga mendorong pemberian sanksi tegas bagi perusahaan importir bersangkutan yang tidak mematuhi kewajiban reekspor kontianer limbah impor bermasalah tersebut.

“Kalau importirnya tidak melakukan re ekspor atau pembiaran (abandon) terhadap kontainer impor limbah bermasalah itu, harus ditindak tegas dan Ditjen Bea dan Cukai bisa mengejarnya dengan instrument adanya joint analisis antara Ditjen Bea Cukai dengan Ditjen Pajak,” ujar Sekretaris Umum DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim melalui siaran pers-nya, pada Sabtu (21/9/2019).

Ditjen Bea dan Cukai telah menegaskan, bahwa seluruh kontainer impor limbah plastik bermasalah yang mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3) yang masuk wilayah RI, akan dilakukan reekspor ke negara asal barang tersebut.

Langkah tersebut sesuai arahan Presiden Joko Widodo, yakni kalau ada pelanggaran pada importasi mesti di lakukan tindakan tegas yakni reekspor.

Adil Karim mengatakan, ALFI juga mengapresiasi langkah pemerintah yang secara tegas memutuskan untuk me-reekspor kontainer linbah impor mengandung B3 yang masuk melalui sejumlah pelabuhan Indonesia itu.

Meskipun begitu, imbuhnya, tahapan kegiatan reekspor tersebut harus dikawal semua pihak supaya seluruh kontainer impor limbah bermasalah itu benar-benar dikembalikan ke negara asalnya.

“Selain mengapresiasi yang dilakukan pemerintah, kegiatan reekspor juga harus benar-benar dikawal agar tidak ada kontainer limbah yang tersisa,” ucapnya.

Adil mengatakan, ALFI berkomitmen menjaga kelancaran dan efisiensi arus keluar masuk barang di pelabuhan. Olehkarenanya, penanganan kontainer impor limbah bermasalah harus dituntaskan agar tidak menimbulkan masalah baru yakni banyaknya barang long stay yang berpotensi mengganggu aktivitas logistik di pelabuhan.

“Pelabuhan mesti clear dari barang long stay dan bermasalah untuk tetap menjaga tingkat yard occupancy ratio (YOR) di lini satu pelabuhan,”tandasnya.

Berdasarkan data Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu, total impor sampah plastik yang masuk ke RI mencapai 2.041 kontainer yang tersebar di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Batam, Tanjung Priok dan Tanggerang. Adapun khusus di pelabuhan Tanjung Priok terdapat 1.024 kontainer.

Di Pelabuhan Tanjung Priok, dari 1.024 kontainer impor limbah plastik itu, sebanyak 14 kontainer memenuhi syarat, 2 kontainer telah di reekspor oleh PT PDPM, sementara 1.008 kontainer belum diajukan pemberitahuan pabeannya.

Kontainer-kontainer limbah plastik itu masuk dari berbagai negara antara lain; Australia, Belgia, Perancis, Jerman, Yunani, Belanda, Slovenia, Amerika Serikat, Selandia Baru, HongKong, dan United Kingdom.(#)

Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia – DKI Jakarta Raya