Ini Usul ALFI Untuk Perbaiki Indeks Performa Logistik

JAKARTA-Asosiasi Pengusaha Logistik Forwarding Indonesia (ALFI) menyatakan, masih cukup banyak pekerjaan rumah yang mesti dikerjakan disektor logistik seperti memperbaiki indeks performa logistik.

Olehkarenanya, ALFI berharap siapa pun yang terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia peroide 2019-2024 pascapelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, pada Rabu (17/4/2019) dapat memperbaiki hal tersebut.

Ketua Umum ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, asosiasinya sudah mengusulkan sejak lama pembentukan lembaga khusus transportasi dan logistik yang sifatnya berupa adhoc seperti yang Thailand lakukan.

“Pemerintah Thailand 10–20 tahun lalu membentuk badan khusus transportasi dan logistik, badan ini bukan bersifat tetap, bersifat adhoc [sementara]. Logistik itu ada keterkaitan antarlembaga, harus membentuk visi yang sama, mengembangkan mata rantai pasok. Sejak itu, Logistics Performance Index Thailand menjadi nomor dua di Asean dan masuk 20 besar di dunia sementara Indonesia masih tercecer di posisi 46,” terangnya, dikutip dari Bisnis.com,pada Rabu (17/4/2019).

Selain itu, dia menerangkan saat ini Asean dalam kontribusi ekonomi dunia berada di posisi ke-6 dan dalam 10 tahun yang akan datang dapat mencapai posisi 4 besar, diharapkan Indonesia dapat memanfaatkan ‘kue’ ekonomi yang ada.

“Kami harapkan pemilu berjalan dengan lancar aman, itu yang perntama, kedua tentunya untuk presiden terpilih bisa lebih baik lagi. bagaimana bisa mengoptimalisasi infrastruktur yang bisa mendukung kegiatan logistik termasuk sisi moda transportasinya,” ungkapnya.

Menurutnya sejumlah pekerjaan rumah harus segera diselesaikan oleh para pemimpin baru, seperti mata rantai pasok, peningkatan daya saing ekspor, dan menumbuhkan investasi baru.

“Tentunya diharapkan dengan investasi baru ini bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi kita, dari posisi 5,2% jadi 6% bahkan 7%. Dengan begitu, angka pengangguran semakin berkurang,” ungkapnya.

Sementara itu, terkait logistik dalam negeri, salah satu tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengoptimalkan infrastruktur yang sudah dibangun menjadi lebih bermanfaat. Dia juga mengakui peran pengusaha untuk mengisi ruang-ruang kawasan industri di luar pulau Jawa menjadi salah satu hal yang harus dipacu.(ri)

CBL Inland Waterway Bisa Kurangi Beban Logistik di Darat

JAKARTA- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) optimistis serta menaruh harapan besar pada proyek Cikarang Bekasi Laut (CBL) Inland Waterway.

Dengan implementasi proyek CBL maka Pemerintah telah berhasil menyediakan moda transportasi alternatif lain selain jalan raya. Proyek CBL akan menjadi pilot project yang mengimplementasikan transportasi multimoda dalam aktivitas logistik nasional.

Cikarang Bekasi Laut -Inland Waterway- adalah proyek strategis nasional yang memanfaatkan kanal banjir sebagai sarana untuk melakukan aktivitas logistik (pendistribusian barang menuju ke tempat tujuan akhir).

“Dengan pemanfaatan kanal tersebut, sebagian kargo yang biasanya ditransportasikan melalui jalan raya menggunakan angkutan darat seperti truk, trailer dan yang lainnya dapat dikirimkan ke kawasan Cikarang dan sekitarnya melalui kanal CBL ini,” ujar Staf Ahli Menteri Bidang Logistik, Multimoda dan Keselamatan Perhubungan Kementerian Perhubungan Cris Kuntadi di Jakarta, Sabtu (13/4/2019).

Mantan Inspektur Jenderal Kemenhub ini juga mengatakan secara makro, keuntungan dari CBL adalah mengurangi porsi angkutan darat melalui jalan raya dimana beban jalan akibat angkutan logistik ini sudah dalam tahap memprihatinkan.

“Tingginya tingkat penggunaan jalan raya yang diakibatkan tingginya tingkat penggunaan angkutan darat menyebabkan kepadatan jalan raya yang semakin meningkat setiap harinya. Di samping itu, angkutan darat juga merupakan moda transportasi dengan tingkat kecelakaan paling tinggi dan dapat dinilai sebagai moda transportasi yang paling rentan terhadap risiko,” katanya.

Dirinya mengatakan, dengan adanya implementasi CBL Inland Waterway ini diharapkan dapat mengurangi porsi angkutan darat. Dengan begitu, maka tingkat kepadatan di jalan raya dapat dikurangi dan kerusakan jalan akibat angkutan barang dapat diminimalisir.

Selain itu, manfaat lain yang diharapkan bisa didapat dari implementasi CBL ini adalah berkurangnya polusi udara yang diakibatkan angkutan darat, berkurangnya penggunaan bahan bakar minyak, dan berkurangnya tingkat kecelakaan di jalan raya.

Perlu diketahui, CBL merupakan proyek strategis nasional yang sudah dituangkan dalam Peraturan Presiden (PP) No.3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan PP No.58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Pada kesempatan yang sama, Cris mengatakan bahwa CBL diharapkan dapat beroperasi pada tahun 2020. Namun demikian, sampai dengan saat ini CBL belum dilaksanakan karena menunggu proses persetujuan perizinan dan rekomendasi dari beberapa Kementerian terkait seperti Kementerian ATR / BPN, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, serta beberapa stakeholder lain yang terlibat. (ri)

Emiten Logistik & Transportasi ini Siap Tambahkan Modal

JAKARTA-Emiten logistik dan transportasi PT Dewata Freightinternational Tbk (DEAL) berencana melakukan penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) alias rights issue dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 280 juta saham baru.

Dalam prospektus singkat yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia, DEAL belum mengungkapkan harga pelaksanaan rights issue. Perseroan hanya menentukan jumlah saham baru dengan nilai nominal Rp 100/saham. “Harga penawaran [rights issue] akan ditentukan kemudian,” tulis manajemen perseroan, Kamis (11/4/2019).

Data Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat, pada perdagangan Kamis ini, harga rata-rata saham DEAL berada di level Rp 1.322/saham dengan kapitalisasi pasar Rp 1,46 triliun.

Dengan asumsi harga rata-rata ini, maka perseroan bisa saja mengantongi dana hingga Rp 370,16 miliar.

“Perseroan bermaksud untuk melaksanakan dan menyelesaikan penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam jangka waktu yang wajar untuk dilakukan, namun tidak lebih dari 12 bulan sejak tanggal penerimaan persetujuan RUPSLB,” tulis manajemen DEAL.

Rencana rights issue ini akan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan sekitar 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan aksi korporasi ini.

Perseroan bermaksud menggunakan seluruh dana rights issue ini untuk mengakuisisi 51,00% saham PT Atlas Dayana Kapital (ADK) milik Rico Rustombi dan Deddy Happy Hardi, yang telah dikeluarkan dalam ADK.

Akuisisi atas saham ADK dilakukan dengan nilai pasar wajar sesuai dengan penilaian dari pihak penilai independen.

Selain itu, dana rights issue juga akan digunakan sebagai setoran modal ke ADK dan sebagian lagi nantinya digunakan ADK untuk setoran modal ke perusahaan anak yaitu PT Baruna Berkah Adhiguna (BBA).

“Sisanya adakan digunakan untuk modal kerja. Pelaksanaan rights issue ini akan dilaksanakan setelah diperolehnya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan pernyataan efektif dari OJK,” tulis manajemen.

Jadwal RUPSLB perseroan akan diadakan pada 15 Mei 2019.

Tahun lalu, manajemen perseroan juga mengungkapkan tengah mempersiapkan diri untuk ikut serta dalam menggarap proyek logistik dan transportasi untuk minyak dan gas di negara tetangga, Brunei Darussalam. Pengerjaan proyek ini akan dilakukan perusahaan bekerja sama dengan perusahaan milik pemerintah Brunei.(cnbc/ri)

Mewujudkan Transportasi Laut Yang Efektif & Terintegrasi


JAKARTA- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membuka Rapat Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2019 yang diselenggarakan dari tanggal 8-10 April 2019.

Dalam sambutannya, Menhub meminta agar seluruh jajaran Ditjen Hubla dapat bekerja dengan hati dalam menjalankan tugas dan mengabdi kepada bangsa.

“Ada visi misi yang bagus dari Ditjen Hubla yaitu mereka ingin bekerja dengan hati karena jika kita bekerja dengan hati dan sungguh-sungguh bisa menyelesaikan pekerjaan,” ujar Menhub dalam Raker Ditjen Hubla yang mengambil tema ‘Transportasi Laut yang Bersih, Efektif dan Terintegrasi’, di Jakarta (8/4/2019).

Pada kesempatan tersebut, Menhub juga menyampaikan apresiasi kepada Ditjen Perhubungan Laut atas beberapa capaian pada sektor transportasi laut di tahun 2018.

Beberapa capaian di tahun 2018 di antaranya keberhasilan Indonesia menduduki peringkat ke-III di Asia Tenggara untuk Index Pelayanan di Pelabuhan yang sejalan dengan penurunan Dwelling Time di pelabuhan.

Begitu juga dengan Logistic Performance Index yang telah mengalami peningkatan peringkat yang cukup signifikan dari peringkat 63 di Tahun 2016 menjadi peringkat 46 di tahun 2018.

Apresiasi juga diberikan atas kinerja dan pelayanan di Pelabuhan Tanjung Priok yang pada tahun 2018 telah berhasil menerima Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Menhub berharap pelabuhan-pelabuhan lain dapat mengikuti Pelabuhan Tanjung Priok untuk menjadi pelabuhan bebas korupsi dan meningkatkan kinerja pelayanan menjadi lebih baik.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo mengatakan bahwa Raker Ditjen Hubla diselenggarakan dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar unit kerja sebagai upaya meningkatkan kinerja dan pelayanan di bidang transportasi laut sekaligus menjawab tantangan kemajuan teknologi di era revolusi industri 4.0.

Saat ini Indonesia tengah menyongsong era Industri 4.0 sehingga Ditjen Perhubungan Laut harus segera merespon dan beradaptasi, dengan mengimplementasikan teknologi informasi dalam kegiatan operasional dan pelayanan kepada para stakeholder.

“Dengan adanya digitalisasi pelayanan melalui penerapan Inaportnet dan Delivery Order Online, diharapkan dapat menurunkan biaya logistik nasional dan Dwelling Time,” tutur Dirjen Agus.

Selain itu, Dirjen Agus akan terus mendorong agar Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Hubla dapat melepaskan ketergantungan terhadap APBN. Salah satunya melalui percepatan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) sehingga ke depannya dapat meningkatkan daya saing pelayanan dan efisiensi pengelolaan anggaran.

“Begitu juga dalam pembangunan infrastruktur, dapat memanfaatkan pembiayaan dari sektor swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) seperti yang telah diterapkan pada Pelabuhan Anggrek dan Pelabuhan Bau Bau ataupun melalui skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) yang telah diterapkan dalam Pembangunan Pelabuhan Probolinggo dan Sintete,” jelasnya.

Dirjen Agus menambahkan, tantangan lain yang dihadapi ialah berdasarkan data World Economic Forum pada 2016, tiap tahunnya 8 juta ton sampah plastik mengalir ke laut yang dapat membahayakan ekosistem laut.

“Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi 70% sampah plastik di laut pada tahun 2025. Kebijakan Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Sampah Laut tersebut sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018,” imbuh Dirjen Agus.

Adapun dalam raker ini, selain pengarahan dari Menhub, dalam Raker diberikan juga pembekalan dari para narasumber yang berasal dari Bareskrim POLRI, pakar transportasi laut, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dan pelaku usaha bidang transportasi laut.

Sedangkan peserta Raker terdiri dari seluruh unit kerja Ditjen Hubla baik di kantor pusat maupun di daerah serta perwakilan dari stakeholder dengan total jumlah peserta sebanyak 309 orang.(ri)

Pengusaha Soroti Akses Pelabuhan Marunda

JAKARTA- Infrastruktur penunjang seperti jalan menjadi poin penting untuk mengembangkan suatu wilayah ekonomi, salah satu pelabuhan. Hal tersebut lah menjadi sorotan pelaku usaha khususnya di pelabuhan Marunda.

Setiap harinya tidak kurang dari 100 truk yang hilir mudik mengangkut berbagai aneka komoditas curah di pelabuhan tersebut. Dari tahun ke tahun, aktivitas bongkar muat curah di pelabuhan Marunda yang semakin meningkat, membuat jumlah kendaraan yang keluar masuk akses jalan itu juga bertambah.

Hingga saat ini, setidaknya ada dua Badan Usaha Pelabuhan yang beroperasi di Marunda yang telah mendapatkan konsesi, yaitu PT Karya Citra Nusantara (KCN) dan Marunda Center Terminal.

Dikutip dari Vivanews, Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan, keberadaan Marunda memang menjadi sangat strategis bagi Tanjung Priok. Sebab, letak geografisnya yang tidak terlalu jauh dari Tanjung Priok, memiliki potensi yang sangat besar untuk bisa berkembang.

Namun, Carmelita menggarisbawahi bahwa salah satu unsur penting bagi pelaku bisnis yang berpotensi memanfaatkan jasa bongkar muat di Pelabuhan Marunda, adalah yang terkait aktivitas distribusi kargo.

“Peningkatan infrastruktur di terminal, juga akses jalan menuju lokasi,” ujar Carmelita dikutip dari keterangan resminya, Senin 8 April 2019.

Kondisi akses jalan pelabuhan Marunda ini jelas tak berbanding lurus dengan ambisi untuk menjadikan Pelabuhan Marunda sebagai penopang Tanjung Priok, khususnya untuk bongkar muat komoditas curah.

Menurut KSOP Marunda, Iwan Soemantri, jalan masuk ke pelabuhan itu bukanlah tanggung jawab pihaknya, melainkan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) selaku pemilik lahan.

Meski demikian, koordinasi dengan pihak KBN selaku penanggung jawab jalan akses tersebut dan juga pihak KCN dan selaku pengelola pelabuhan mengenai permasalahan kondisi akses jalan ke pelabuhan Marunda tersebut.

Situasi jalan akses ke Pelabuhan Marunda, khususnya ke pelabuhan KCN ini bukan kali ini saja bermasalah. Akses jalan itu juga pernah menjadi ‘korban’ konflik Marunda yang terjadi sejak 2012 ini.

Pada 2013, KBN pernah menutup akses masuk ke pelabuhan KCN dengan menggunakan mobil pemadam kebakaran. Akibatnya, aktivitas di pelabuhan KCN sempat berhenti selama berbulan-bulan sehingga harus dialihkan ke pelabuhan lain. Tak kurang dari Kementerian Perhubungan turun tangan saat itu, meminta kepada KBN untuk membuka akses.

Kondisi serupa juga pernah terjadi pada 2017. Saat itu, truk-truk yang disewa KCN untuk melanjutkan pembangunan pelabuhan, sempat dihentikan dan dilarang masuk oleh pihak KBN yang saat itu beralasan bahwa pembangunan tersebut tidak dilengkapi dokumen perizinan. Akibatnya, proses pembangunan sempat terhenti.(ri)

Menhub: Logistik Ujung Tombak Ekonomi

JAKARTA- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menggelar pertemuan dengan pengusaha truk dan pengemudi truk yang tergabung dalam Asosisasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo).

Dalam kesempatan itu, Budi Karya mengungkapkan pentingnya peran mereka dalam memacu pertumbuhan ekonomi.

Mereka yang berprofesi sebagai sopir truk punya peran di sektor logistik. Untuk itu, mereka adalah ujung tombak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor logistik.

“Pengemudi baik secara individu maupun kelompok adalah satu kegiatan yang sangat mendukung logistik. Kita tahu bahwa logistik menjadi ujung tombak kemajuan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Budi karya di Kantor PT IPC, Tanjung Priok, Jakarta, Minggu (7/4/2019).

Dia menilai, profesi pengemudi truk adalah pekerjaan mulia. Banyak kegiatan yang bergantung pada mereka.

“Kan kita bayangin kenapa mulia, bagaimana mungkin keseharian kita ditentukan dengan kegiatan-kegiatan mereka. Kita makan nasi di piring pun mereka bawa dari tempat yang jauh ke tempat mereka, atau minum teh secangkir dengan manis, gulanya dibawa dari satu tempat oleh pengemudi,” jelasnya.

Untuk itu, perhatian pemerintah harus diberikan ke para pengemudi truk ini, misalnya dari sisi keselamatan.

“Oleh karenanya layak kita sampaikan sebagai profesi mulia dan sebagai upaya kita memuliakan mereka kita perhatikan keselamatan. Keselamatan tidak berdiri sendiri,” sebutnya.(ri)

Beroperasi PLB di KEK Arun Lhokseumawe

Alfijak- Dengan beroperasinya Pusat Logistik Berikat (PLB) PT Perta Arun Gas dan bisnis LNG Hub dan dimulainya bisnis Kargo LNG Hub di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe diharapkan mampu membangkitkan kembali denyut ekonomi di wilayah Lhokseumawe dan Aceh Utara.

Pernyataan itu disampaikan Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah di sela-sela peresmian Pusat Logistik Berikat (PLB) PT Perta Arun Gas dan Kargo Pertama LNG Hub, di pelabuhan komplek Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe, Selasa (2/4).

Ia juga menyatakan, pasca tidak beroperasinya LNG Arun, geliat bisnis di wilayah Lhokseumawe dan Aceh Utara meredup. “Namun, dengan peresmian PLB PT Perta Arun Gas dan bisnis LNG Hub yang baru dimulai secara perlahan akan memicu aktivitas ekonomi kembali berdenyut di dua daerah tersebut,” ungkap Nova.

Lebih lanjut, Nova menambahkan, berkembangnya bisnis di KEK Arun Lhokseumawe diharapkan dapat memberi efek ganda kepada masyarakat yang berada sekitar KEK maupun di Aceh.

“Pemerintah Aceh maupun Pemkab Aceh Utara dan PemkoLhokseumawe, sangat berharap multiplier efek dari berkembangnya bisnis yang dimulai hari ini bisa segera dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelasnya.

Terkait dengan logistik pendukung, kata dia, tenaga kerja dan interaksi ekonomi yang akan timbul dengan keberadaan berbagai bisnis dan industri di KEKAL. “Yang tak kalah penting, membangun persepsi kepada masyarakat internasional dan para investor, bahwa Aceh sudah kondusif dan bisnis di Aceh sudah menggeliat kembali,” paparnya.

Untuk itu, Plt Gubernur Aceh ini juga mengingatkan agar seluruh regulasi dan kontrak yang sudah dan akan dibuat telah dikonsep dengan matang, dan harus menguntungkan kedua belah pihak.

“Investor harus untung Pemerintah juga harus untung, karena keuntungan pemerintah itulah yang akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk program pembangunan dan program lainnya,” sebut Nova.

Selain itu, Nova mengungkapkan, KEK Arun Lhokseumawe ditargetkan untuk mengundang investor di sektor strategis, yaitu industri, logistik, energi, ekspor, dan pariwisata. Hal ini tentu akan menjadi faktor pendukung PT Perta Arun Gas sebagai pengelola PLB.

“Maka dengan adanya Kawasan PLB di Aceh, khususnya Lhokseumawe, tentu menjadi suatu kehormatan dan penghargaan kepada PT Perta Arun Gas, terlebih perusahaan ini merupakan satu- satunya pengelola Produk LNG di Indonesia,” terang Nova.

Pemerintah Aceh, tambah dia, sangat mendukung semua kegiatan investasi di wilayah Aceh. “PLB diharapkan dapat mengurangi biaya logistik dan transportasi, serta mendukung pertumbuhan industri domestik, termasuk kelas kecil dan menengah, meningkatkan investasi asing dan lokal serta dapat membantu membina Indonesia sebagai pusat logistik di kawasan Asia Pasifik,” pungkasnya.(sumber:gatra.com)

Selat Malaka  Jalur Padat Perdangangan Dunia

BATAM-Direktur Kepelabuhanan Ditjen Perhubungan Laut, M. Tohir, mengatakan, selat Malaka dan selat Singapura memiliki peran strategis baik secara nasional maupun internasional, terutama pada sektor perdagangan dan kegiatan ekonomi.

Selat Malaka juga menjadi salah satu selat tersibuk di dunia dengan arus lalu lintas kapal mencapai kurang lebih 200 kapal per-harinya.

Menurutnya, hal tersebut lantaran Selat Malaka merupakan jalur perdagangan paling padat di dunia, sebagai rute utama jalur lalu lintas perdagangan dari wilayah India ke Timur Tengah dengan Asia Timur ke Pasifik, dan sebaliknya.

“Kemenhub mengapresiasi komitmen yang menjadikan wilayah Kepri sebagai salah satu Fokus kerja INAMPA serta mendukung program pemerintah tentang pemanduan selat Malaka dan selat Singapura,”ujar Tohir saat melantik dan mengukuhkan dewan pengurus wilayah khusus (DPWK) Indonesian Maritime Pilots’ Association (INAMPA) Kepulauan Riau (Kepri) dan Asean di Batam, Kepulauan Riau, Selasa (2/4/2019).

Pelantikan tersebut ditandai dengan penyerahan bendera INAMPA dari Kementerian Perhubungan kepada Ketua DPWK Kepri dan Asean. Adapun Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun turut hadir membuka acara tersebut.

Menurutnya, kondisi geografis Selat Malaka yang menghubungkan Laut Cina Selatan dengan Laut Andaman-Teluk Bengala-Samudera India, terkadang juga menyebabkan kondisi cuaca berubah ekstrim sehingga kapal sering mengalami tubrukan dan kandas.

“Oleh sebab itulah, diperlukan upaya peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim di wilayah Selat Malaka dan Selat Singapura melalui pelaksanaan pemanduan di wilayah tersebut,” kata Tohir.

Dia menjelaskan, Pemerintah Indonesia secara resmi telah melaksanakan pemanduan di Perairan Selat Malaka dan Selat Singapura sejak tanggal 10 April 2017.

“Dalam pelaksanaannya, Kementerian Perhubungan telah memberikan pelimpahan pemanduan kepada PT. Pelindo I untuk melaksanakan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal pada Perairan Pandu Luar Biasa Selat Malaka dan Selat Singapura,” jelas Tohir.

Sejalan dengan hal tersebut, lanjutnya, Ditjen Perhubungan Laut juga telah mempersiapkan SDM Pandu Laut Dalam sejak tahun 2008 yang merupakan salah satu persyaratan mutlak untuk dapat memandu di Selat Malaka dan Selat Singapura. Adapun jumlah SDM Pandu Laut Dalam yang telah disertifikasi adalah sejumlah 28 orang.

Tohir menambahkan, pelaksanaan pemanduan di Selat Malaka dan Selat Singapura juga memberikan manfaat yang besar dalam perwujudan penegakan kedaulatan bangsa, meningkatkan pengawasan lalu lintas dan pergerakan kapal yang berlayar di Selat Malaka dan Selat Singapura serta sebagai salah satu sumber devisa negara yang cukup signifikan.

“Sebagai organisasi profesi perwira pandu maritim di seluruh Indonesia, saya minta agar INAMPA dapat melaksanakan pelayanan pemanduan secara profesional dan kompetetif,” imbuhnya.

INAMPA diharapkan dapat menjadi mitra strategis Pemerintah dalam mengembangan pelayanan pemanduan di Indonesia sekaligus bersama-sama mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.(ri)

PNBP Perhubungan Ditarget Capai Rp.1 Triliun

JAKARTA (Alfijak): Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp 1 triliun pada tahun ini.

Target tersebut meningkat Rp 100 miliar dibanding perolehan tahun lalu, yang sebesar Rp 900 miliar. Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal memaksimalkan aset barang milik negara (BMN) di terminal penumpang tipe A.

“Saya harus meningkatkan target setiap tahun,” ujarnya di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (31/3).

Menhub menyampaikan, saat ini instansinya memiliki objek BMN berupa ratusan kios di terminal penumpang tipe A dengan luas yang beragam. Kios-kios ini nantinya akan disewakan. “Itu kan pasti, seperti Alfamart butuh kios yang luas,” kata dia.

Yang teranyar, Kemenhub mengambil alih 40 objek BMN di Terminal Penumpang Tipe A Harjamukti Cirebon.  Dari 40 objek BMN tersebut, sebanyak 38 di antaranya adalah kios, satu unit area khusus perusahaan otobus (PO) Bhinneka dan satu unit pencucian bus.

Pelaksanaan kerja sama dengan sistem sewa ini dilakukan terhadap BMN yang sudah jelas status kepemilikan asetnya. Hal ini berpedoman Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (BMN).

Budi pun memperkirakan, instansinya bisa memeroleh PNBP hingga Rp 200 juta untuk satu terminal. Selanjutnya, untuk nilai perolehan di bawah Rp 5 miliar maka pengusulan sewa dan pelaksanaannya akan dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IX Provinsi Jawa Barat.

Namun, hal ini harus dikoordinasikan dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat.

Sementara itu, kewenangan dengan nilai perolehan di atas Rp 5 Milyar akan dilaksanakan oleh Kemenhub. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor (PM) 71 tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan.(ri)

Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia – DKI Jakarta Raya