Rilis Media

Perusahaan Logistik Supaya Kembangkan Networking & Kompetensi SDM

Tinggalkan sebuah komentar

ALFIJAK –  Perusahaan logistik dan forwarder agar mengembangkan networking dan mampu bersaing secara global. Selain itu, mengedepankan tingkat kepercayaan kepada pelanggan serta mendorong kompetensi SDM logistiknya.

Hal tersebut dikemukakan Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, saat memberikan sambutan pada Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-2 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) ALFI Kepulauan Riau (Kepri) di Batam, pada Sabtu (9/9/2023).

Dia juga mengingatkan kepada seluruh anggota ALFI di daerah terkait pentingnya kolaborasi dan harmomisasi antar stakeholders untuk menciptakan layanan logistik yang lebih transparan, efektif dan efisien sehingga bisa tercipta ekosistem logistik dengan komoditi penggerak utamanya.

Yukki mengatakan, aktivitas sektor transportasi dan logistik merupakan salah satu urat nadi perekonomian nasional serta sebagai penyumbang signifikan lapangan usaha.

Bahkan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan tertinggi lapangan usaha tahun 2022 terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan, yaknk sebesar 19,87 persen.

“Saya berharap pertumbuhan perekonomian di Batam bisa semakin baik lagi dan daya beli masyarakat-nya juga meningkat. Apalagi, Batam sebagai salah satu tujuan investasi di Indonesia dimana sejumlah proyek pembangunan infrastruktur cukup masif di wilayah ini,” ucap Yukki.

Ketum DPP ALFI juga berpesan agar perusahaan logistik anggota ALFI di Batam bersama stakeholders dapat berperan mengawal Visi Indonesia Emas 2045. Karenanya,perusahaan anggota ALFI agar jangan hanya terfokus pada aktivitas di pelabuhan saja, tetapi juga harus melebarkan sayap (ekspansi) layanan seperti ke Bandar Udara (Bandara).

Sunadi Pimpin ALFI Kepri
Berdasarkan hasil Muswil ke-2 DPW ALFI Kepri, Sunadi terpilih sebagai Ketua Umum DPW ALFI Kepri Periode 2023-2028. Adapun  Sekretarisnya, Golan Hasan dan Bendahara Badriyah.

Dalam sambutannya, Sunadi menyampaikan apresiasi kepada teman- teman DPC Kota Batam bersama DPW Kepri karena kerja keras dan kekompakkannya sehingga Muswil ini berjalan dengan baik.

Hasil Muswil tersebut juga telah sesuai dengan Angaran Dasar dan Rumah Tangga (ADRT) organisasi, sehingga jajaran Kepengurusan terpilih bisa langsung melaksanakan program kerjanya untuk masa bhakti lima tahun kedepan.[*]

Rilis Media

Usaha Logistik & UMKM Menopang Pertumbuhan Ekonomi RI

ALFIJAK- Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, ekonomi Indonesia pada triwulan II-2023 terhadap triwulan II-2022 tumbuh sebesar 5,17 persen (y-on-y).

Adapun dari sisi produksi, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan (logistik) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,28 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,62 persen.

Menurut Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, kita patut bersyukur lantaran ditengah gejolak perekonomian global, namun eknomi Indonesia bisa bergerak positif.

Jika merujuk data BPS tersebut, ujar Yukki, bahwa membaiknya daya beli itu salah satunya juga tidak terlepas seiring naiknya kegiatan logistik termasuk transportasi dan pergudangan atau supply chain.

“Sektor logistik juga menjadi daya tarik bagi investasi baik PMA maupun PMDN mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Karena itu, daya beli dan konsumsi pemerintah perlu terus ditingkatkan,” ujar Yukki.

Dilain sisi, imbuhnya, semua pihak perlu berkolaborasi dan sama-sama menjaga untuk terus mendorong momentum pertumbuhan ekonomi nasional sehingga bisa terus berlanjut hingga akhir tahun ini maupun tahun-tahun mendatang.

“Sektor UMKM juga jangan dilupakan untuk tetap dipacu pertumbuhannya. Sebab selain sektor transportasi dan logistik, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) juga menjadi salah satu industri penggerak signifikan pertumbuhan ekonomi nasional,” paparnya.

Yukki mengatakan, oleh sebab itu pelaku logistik mendukung program KADIN Indonesia yang akan terus menggerakkan UMKM di wilayah-wilayah Indonesia dengan membentuk Posko Pangan yang menyentuh langsung lapisan masyarakat baik ditingkat kelurahan, kota, desa maupun kabupaten dalam menjaga stabilitas bahan pokok.

Sebelumnya, Ketua Umum KADIN Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan Posko Pangan merupakan garda terdepan yang akan dikelola oleh lapisan terbawah pelaku UMKM untuk membentuk ekosistem ekonomi yang sehat dan strategis.

Berdasarkan data <span;>BPS, ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan II-2023 terlihat menunjukkan penguatan pada beberapa wilayah. Kelompok provinsi di Pulau Jawa menjadi kontributor utama ekonomi Nasional dengan peranan sebesar 57,27 persen dan mencatat laju pertumbuhan sebesar 5,18 persen (y-on-y) dibanding triwulan II-2022.

Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2023 mencapai Rp5.226,7 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp3.075,7 triliun.

Ekonomi Indonesia triwulan II-2023 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 3,86 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 15,80 persen.

Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 41,30 persen.[*]

Rilis Media

Kolaborasi Pemerintah & Pelaku Usaha dorong Produk Dalam Negeri

ALFIJAK- Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), bersama Kadin Indonesia menyelenggarakan acara Temu Bisnis (Business Matching) Tahap VI bertema “Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri, Wujudkan Kemandirian Bangsa”.

“Tema ini selaras dengan semangat peringatan hari Kemerdekaan Indonesia ke-78, serta mengamplifikasi semangat aksi afirmasi belanja produk dalam negeri dan mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang telah digaungkan oleh Bapak Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022.” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberi pidato di JIEXPO Kemayoran, Kamis (8/3/2023).

Giat Temu Bisnis mempertemukan Kementerian/Lembaga Negara (K/L) dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sekaligus mendorong Kementerian/Lembaga Negara menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) menjadi salah satu upaya Pemerintah untuk dapat memberikan manfaat optimal bagi kemandirian dan stabilitas perekonomian nasional.

Temu bisnis menjadi langkah nyata agar kebutuhan konsumen/pengguna dapat bertemu dengan produsen dalam negeri. Kementerian Keuangan memiliki komitmen untuk mendukung terwujudnya peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri.

Upaya konkrit dapat dilakukan Kemenkeu antara lain, pertama, untuk mendukung para produsen lokal sudah berjalan berbagai program bantuan pembiayaan termasuk subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bekerja sama dengan perbankan dan lembaga keuangan maupun bantuan dana inventasi dan modal kerja lainnya.

Kedua, untuk memudahkan pembayaran dalam transaksi pengadaan barang dan jasa, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menginisiasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di lingkungan satuan kerja pemerintah pusat dan daerah.

Ketiga, Kementerian Keuangan akan terus menggunakan berbagai kebijakan di bidang fiskal seperti perpajakan dan kepabeanan, untuk memastikan keberpihakan kita semua kepada produk dalam negeri.

Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoli, mengatakan,  instansinya juga konsisten berupaya mendukung kemajuan perekonomian nasional, yang mana salah satunya dengan langkah meningkatkan penggunaan Produk dalam Negeri (PDN).

“Temu Bisnis Tahap VI merupakan aspek penting menyukseskan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), karena membantu memberikan kemudahan bertransaksi, serta mendorong komitmen meningkatkan Produk Dalam Negeri” ucap Yasonna.

Dalam acara Temu Bisnis Tahap VI, Kemenkumham juga menyelenggarakan coaching clinic berbagai layanan yang ada di lingkungan Kemenkumham, antara lain layanan pendaftaran katalog elektronik sektoral kemenkumham pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), layanan online pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), layanan online Ditjen Kekayaan Intelektual (DJKI), dan Layanan Advokasi dan Penilaian Risiko Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Ditjen HAM.

“Kemenkumham juga memberikan pelayanan pembuatan paspor merdeka, dan pameran produk warga binaan pemasyarakatan (WBP),” tutur Yasonna.

Selain itu, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi menuturkan LKPP bersama Govtech Procurement Telkom tengah melakukan reformasi digital dengan mengembangkan platform Katalog Elektronik versi terbaru.

“Kami LKPP sangat membuka diri, ada pasar yang luas untuk pelaku UMK-Koperasi dari transaksi APBN/APBD, maka hari ini kita dorong transaksinya lewat Katalog Elektronik. Terlebih saat ini kami sedang membangun platform baru dari Katalog Elektronik. Apa manfaatnya? Anda bisa bertransaksi dengan K/L/PD, transaksi yang transparan, efektif, dan bisa meningkatkan kualitas dan pembelian PDN.” tutur Hendrar Prihadi yang akrab disapa Hendi.

Dengan platform terbaru ini, pengadaan barang dan jasa melalui Katalog elektronik akan semakin transparan.

Dengan begitu, Masyarakat diberikan akses untuk memantau data kebutuhan, harga serta penyedia barang dan jasa. Agar pengadaan barang dan jasa pemerintah semakin terbuka, tercatat dan terintegrasi.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi, mengemukakan, Kadin Indonesia sebagai asosiasi pelaku usaha mendukung segala upaya yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Dia mengatakan, g<span;>elaran ICEF 2023 merupakan langkah konkret Kadin Indonesia dalam mendukung penguatan ekonomi Indonesia yang lebih efisien, transparan, dan inklusif.

“Melalui sistem e-katalog, Kadin Indonesia terus berpartisipasi dan berkolaborasi untuk mencapai target transaksi Rp 500 triliun pada 5 juta produk pada tahun 2023, yang melibatkan 10.000 pengguna E-Katalog, 546 Pemerintah Daerah, dan 34 Kementerian” ucap Yukki(*)

Rilis Media

LPI Cuma ‘Persepsi’, Fokus Saja Indonesia Emas 2045

Alfijak – Ketimbang berpolemik, pemerintah dan semua pihak diminta menjadikan anjloknya ranking Indonesia dalam Index Performance Logistics (LPI) yang dirilis World Bank, dapat dijadikan acuan untuk berbenah.

Apalagi, laporan LPI World Bank itu hanya bersifat ‘persepsi’ berdasarkan hasil survey melalui metode tertentu sehingga tidak perlu terlampau dirisaukan, ditengah semakin membaiknya pertumbuhan perekonomian Indonesia saat ini.

Hal itu ditegaskan Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, menanggapi laporan hasil survey World Bank terhadap LPI Indonesia, baru-baru ini.

Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah, selain tetap komitmen pada perbaikan di sektor logistik, Indonesia juga mesti fokus pada menjaga pertumbuhan ekonomi guna merealisasikan program Indonesia Emas pada 2045 mendatang.

“Pemerintah saat ini sudah on the track dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi kita tidak perlu risau berlebihan dengan persepsi LPI World Bank itu, ” ujar Yukki.

Dia mengatakan, konsentrasi Pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional itu setidaknya dapat dilihat pada sejumlah indikator utama, yakni; berdasarkan data triwulan kedua tahun ini, bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi RI cukup tinggi.

Selain itu, daya beli masyarakat hingga kini juga masih cukup baik, dan belanja pemerintah terjaga, serta investasi yang ditargetkan baik itu PMA maupun PMDN tercapai.

Yukki menambahkan, dengan tingkat inflasi yang masih dibawah 5%, daya tarik Indonesia bagi Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih prospektif.

“Disamping itu, program hilirisasi industri oleh Pemerintah juga telah membuahkan hasil sehingga mendorong investasi yang pada akhirnya pertumbuhan ekonomipun terjadi bukan hanya di Jawa tetapi juga di luar pulau Jawa,” tuturnya.

Selain itu, secara geografi dan karakteristiknya, RI sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, tidak bisa dibandingkan dengan negara lainnya dalam kaitan sistem logistik nasionalnya, apalagi jika survey LPI hanya mengakomodir untuk beberapa komoditi saja.

Yukki mengemukakan, terkait pembenahan sistem logistik nasional, sejauh ini Pemerintah sudah melakukan banyak hal, termasuk mengatur bagaimana yang menyangkut trafik dan produktivitas, digitalisasi, transformasi pelaku usaha di dalam negeri, hingga mendorong pertumbuhan investasi di sektor tersebut.

“Sekali lagi kita jangan berpolemik apalagi risau dengan LPI versi World Bank itu. Sebab tidak menutup kemungkinan, banyak juga negara-negara yang masuk dalam survey LPI World Bank itu, justru biaya logistiknya rendah tetapi tingkat perekonomian negara-negara itu tidak bagus-bagus amat. Intinya kita juga tidak ingin biaya logistik murah tetapi tidak ada barangnya,” ujar Yukki yang juga Chairman FIATA Regional Asia Pasific.

Investasi Membaik

Yukki juga menegaskan berdasarkan indikator dan data, bahwa tingkat kepercayaan investor terhadap Indonesia, terus membaik.

Kementerian Investasi/BKPM, mencatat realisasi investasi selama semester pertama tahun ini mengalami peningkatan 16,1% dibanding dengan pencapaian periode tahun lalu.

Realisasi investasi selama Januari-Juni 2023 mencapai Rp.678,7 Triliun dan secara Year on Year (YoY) naik 16,1%, atau telah mencapai 48,5% dari target 2023 sebesar Rp 1.400 Triliun.

Adapun penyerapan tenaga kerja atas kegiatan investasi selama semester I/2023 itu mencapai 849.181 orang.

Data BKPM juga menyebutkan, investasi yang berasal dari PMA selama Januari-Juni 2023 mencapai Rp 363,3 Triliun (naik 17,1% secara YoY), dan PMDN Rp.315,4 Triliun (naik 15% secara YoY).

Realisasi investasi itu tersebar di pulau Jawa Rp 323,8 Triliun dan Luar Pulau Jawa Rp 354,9 Triliun. Adapun 5 besar sektor realisasi PMA dan PMDN selama Januari-Juni 2023 itu yakni; industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya, yang mencapai Rp 89 Triliun.

Kemudian, sektor Transportasi, Pergudangan dan Telekomunikasi mencapai Rp 79,1 Triliun, Pertambangan Rp 71,4 Triliun, sektor Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran Rp 58,3 Triliun, serta sektor Industri Kimia dan Farmasi mencapai Rp 48,1 Triliun.

Provinsi Jawa Barat masih menempati posisi teratas sebagai 5 besar lokasi realisasi PMA dan PMDN selama semester I/2023 itu dengan nilai investasi mencapai Rp 103,7 Triliun. Kemudian disusul DKI Jakarta Rp 79,5 Triliun, Jawa Timur Rp. 61,2 Triliun, Sulawesi Tengah Rp 56,4 Triliun, dan Batam Rp.50,6 Triliun.

Adapun 5 besar negara dengan realiasi PMA di Indonesia selama Semester I/2023, antara lain; Singapura, Tiongkok, Hongkong (RRT), Jepang dan Amerika Serikat.

Dukung Menko Marves

Yukki mengatakan, meskipun laporan World Bank soal LPI Indonesia itu hanya sebagai persepsi, namun ALFI mendukung langkah Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) melakukan upaya meminta klarifikasi World Bank atas survey LPI yang dirilisnya lantaran dinilai tidak fairnes.

Yukki menegaskan, ALFI sebagai asosiasi pelaku usaha di sektor logistik, kali ini tidak terlibat dalam wawancara survey oleh World Bank itu, padahal pada tahun 2015 dan 2018 pernah di wawancarai prihal LPI tersebut.

Padahal, ungkapnya, pada tahun 2018 dan tahun-tahun sebelumnya, ALFI pernah dikirimkan quisioner oleh perwakilan World Bank berkaitan dengan survey kinerja logistik itu.

Sebagaimana diketahui, World Bank telah merilis bahwa logistics performance index (LPI) Indonesia  menempati peringkat ke 63 dari total 139 negara yang dikaji dengan skor LPI 3,0. Catatan tersebut mengalami penurunan 17 peringkat dibandingkan pada 2018 saat Indonesia menduduki urutan ke-46 dengan skor LPI 3,15.

Kinerja LPI itu dihitung berdasarkan enam dimensi, yakni customs, infrastructure, international shipments, logistics competence and quality, timelines, dan tracking & tracing.

Terbitan LPI oleh World Bank yang dirilis 21 April 2023 itu merupakan penyajian data yang dikumpulkan dari 139 negara pada paruh kedua tahun 2022, atau lebih sedikit ketimbang LPI tahun 2018 yang mencapai 160 negara. Namun pada tahun 2020, Bank Dunia tidak merilis LPI.

Sejak diluncurkan pada 2007, LPI telah melakukan penilaian sederhana terkait logistik oleh sumber-sumber profesional tentang seberapa mudahnya mengekspor ke negara tujuan dalam hal kualitas infrastruktur, kualitas ketersediaan layanan logistik, dan hambatan sektor publik.(*)

Rilis Media

Yukki Ingatkan Pentingnya Transformasi & Kompetensi Pelaku Logistik

ALFIJAK – Keberadaan dan kondisi infrastruktur provinsi Jawa Barat masih menjadi daya tarik investasi nasional baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Hal tersebut terbukti bahwa saat ini Jawa Barat menduduki peringkat pertama dalam hal Investasi di tahun 2022 dengan besaran Rp. 174,6 Triliun, dimana hampir sepertiga investasi digerakan oleh Usaha Mikro Kecil (Rp. 55,2 Triliun).

Demikian disampaikan Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki pada pembukaan Focus Group Discussion (FGD) yang sekaligus Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) ke III ALFI/ILFA DPW Jawa Barat 2023 bertema ‘Keberlanjutan Ekosistem Bisnis Logistik dengan Digitalisasi dan Kolaborasi’ yang digelar di Bekasi Jawa Barat pada Rabu (5/7/2023).

Hadir pada kesempatan itu, KSOP Patimban, Kakanwil Bea dan Cukai Jawa Barat, Dishub Provinsi Jawa Barat, Perwakilan Bank OCBC NISP, dan para anggota ALFI Jawa Barat. Selain itu, Ketua DPW ALFI DKI Jakarta Adil Karim, Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra, Kadin Jawa Barat dan Kadin Karawang.

Yukki mengatakan, anggota ALFI diseluruh Indonesia yang berjumlah lebih dari 3000-an perusahaan, sejatinya mayoritas adalah kelas usaha kecil menengah (UKM), sehingga anggota ALFI di Jawa Barat bisa mengambil lebih peran untuk mendorong munculnya pengusaha-pengusaha baru di bidang transportasi dan logistik.

“Karena itu, inisiasi DPW ALFI Jawa Barat untuk menyelenggarakan Rapimwil sekaligus FGD pada hari ini perlu kita apresiasi, mengingat Jawa Barat merupakan pilar penting ekonomi nasional, dan menjadi wilayah penopang pusat bisnis dan produksi nasional yaitu Jakarta dan sekitarnya,” ucap Yukki.

Dia juga mengemukakan, bahwa kondisi perekonomian global masih berkontraksi, bahkan menunjukan pertumbuhan negatif dibeberapa negara ekonomi besar dunia. Disisi lain, peta rantai pasok dunia tengah mengalami pergeseran, dimana kawasan Asia Pasifik dan ASEAN menjadi pusat pertumbuhan ekonomi  dan menjadi pusat produksi dan konsumsi sekaligus.

Untuk berbagi pandangan, imbuh Yukki, Vietnam sebagai salah satu negara ASEAN adalah tujuan utama untuk relokasi rantai pasokan (dari cina dan dunia) akibat geopolitik dan dampak pandemi. Akan tetapi pertumbuhan mereka sudah mendekati ambang batas, karena tingkat pengangguran Vietnam sebesar 2,6% pada tahun 2022 kurang dari setengah dari umunya negara di Asia Pasifik yang hanya  5,7%.

“Hal ini menciptakan peluang bagi negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk memfasilitasi investasi melalui pembangunan infrastruktur dan pembuatan kebijakan yang mempermudah melakukan bisnis lintas batas,” papar Yukki.

Digitalisasi Logistik

Ketua Umum DPP ALFI juga mengingatkan soal digitalisasi logistik dan keberlanjutan usaha yang perlu menjadi fokus bersama dalam memenangkan persaingan usaha kedepan, tidak hanya sesama pengusaha lokal tapi kita bicara tentang pengusaha regional dan internasional.

Karena itu, ujar Yukki, perusahaan anggota ALFI perlu punya rencana untuk memastikan kelangsungan usaha nya bisa bertahan dan tidak fokus terhadap kegiatan yang bersifat tradisional dan manual.

Dia juga mengingatkan supaya setiap kegiatan organisasi yang memiliki visi dan mengedepankan pembangunan ekosistem usaha yang berbasis kolaborasi dan inklusifitas.

“Potensi sekaligus tantangan bagi NKRI ke depan adalah bagaimana seluruh pemangku kepentingan memiliki visi yang sama dan menanggalkan ego sektoral guna kepentingan lebih besar yang berkelanjutan,” ucap Yukki.

Dua Periode

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi juga menegaskan, dirinya hanya akan memimpin organisasi pelaku usaha itu selama dua periode.

“Saya tegaskan lagi disini, awal tahun depan saya sudah pensiun sebagai Ketum DPP ALFI. Saya ingin organisasi ini terus maju berkesinambungan dengan SDM yang ada. Makanya jangan sampai ada upaya-upaya perubahan-perubahan AD/ART di ALFI. Sudah cukup bagi saya memimpin ALFI ini selama dua periode.

Dia menambahkan, kita semua patut bersyukur lantaran ekonomi RI terus membaik bakhan, pada tahun lalu bisa tumbuh diatas 5% sementara banyak negara lain masih mengalami kendala perekonomian tidak sederhana.

“Kinipun sudah masuk Juli 2023, ternyata ekonomi kita masih tumbuh dan ekspor kita masih surplus,” ujar Yukki sambil menegaskan bahwa ALFI juga mendukung sepenuhnya hilirisasi.

Tantangan Logistik

Sementara itu, dalam sambutannya, Ketua DPW ALFI Jawa Barat, M Nuh Nasution mengatakan FGD ini diharapkan sebagai ajang berdiskusi menjawab tantangan logistik kedepan.

“Karenanya bisnis logistik harus bertransformasi di era ini bagi pelaku usaha logistik, dengan optimalisasi digitalisasi,” ucap Nuh.

Dia menambahkan, dengan perkembangnan ekonomi di Jawa Barat diatas 5% saat ini, menandakan ada potensi bagi pelaku usaha logistik untuk ikut ambil bagian di bisnis logistik ini.

“Infrastruktur di Jawa Barat ada Patimban dan Bandara Kertajati, dan hal ini mesti menjadi momentum bagi pelaku logistik di Jawa Barat. Kitapun mesti mulai mengoptimalkan dan memanfaatkan pelabuhan Patimban agar bisa lebih maksimal,” ujar Nuh.[*]

Rilis Media

ALFI Dukung Dishub DKI Rekayasa Lalu Lintas Imbas Perbaikan Jembatan Marunda

ALFIJAK – Pelaku logistik di DKI Jakarta mendukung upaya Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang melakukan rekayasa lalu lintas sebagai solusi mengurai terjadinya potensi kemacetan sehubungan adanya pengerjaan railing dan perbaikan jembatan Marunda yang alami kerusakan.

Ketua Umum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim, SE.CPSCM mengemukakan, rekayasa lalu lintas tersebut sangatlah diperlukan supaya ada solusi memecah kemacetan akibat rusaknya akses vital (jembatan) menuju dan dari arah Marunda.

“Tetapi yang terpenting pihak Dishub DKI tidak hanya sekedar buat rekayasa, namun juga SDM-nya perlu sinergi dengan instansi terkait (Kepolisian) untuk turun kelapangan guna mengawal rekayasa lalu lintas tersebut. Karena, tidak bisa hanya sekedar dibuatkan rekayasa tapi tidak diatur dan diawasi  di lapangannya,” ujar Adil, pada Minggu (2/7/2023).

Sinergitas antar instansi dilapangan tersebut, imbuhnya, agar arus transportasi dan logistik tetap berjalan dengan baik sehingga bisa meminimalisir kepadatan di jalur distribusi, baik di kawasan Marunda khususnya maupun Pelabuhan Tanjung Priok umumnya.

Pasalnya, kata Adil, saat ini kawasan Marunda menjadi salah satu penopang kegiatan logistik dari dan ke pelabuhan Tanjung Priok lantaran di kawasan tersebut cukup banyak tersebar fasilitas depo peti kemas (empty), depo umum maupun fasilitas garasi trucking, pusat logistik berikat, industri (pabrik). Bahkan aktivitas di kawasan pelabuhan Marunda juga cukup signifikan sehingga mobilitas diwilayah itu setiap harinya cukup padat.

“Karenanya diperukan sinergi dan harmonisasi semua stakeholders dan instansi terkait dalam kaitan pengaturan rekayasa lalu lintas oleh Dishub DKI sehubungan pekerjaan railing dan perbaikan jembatan Marunda itu. Hal ini agar arus ekspor impor tetap terjaga dan tidak menambah cost pelaku usaha akibat kemacetan di area tersebut,” tegas Adil Karim.

Mulai 1 Juli 2023

Sebagaimana diketahui, sehubungan dengan adanya pekerjaan railing dan perbaikan jembatan Marunda, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas untuk periode tertentu.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo melalui surat pemberitahuannya tanggal 28 Juni 2023 yang beredar dikalangan pelaku usaha menyebutkan bahwa dilakukan penutupan lajur utara tanggal 1 Juli s/d 7 Juli 2023 (railing). Kemudian penutupan lajur selatan tanggal 8 Juli s/d 16 Agustus 2023 (Perbaikan).

Selanjutnya, ditanggal 20 Agustus s/d 10 September 2023 di lajur selatan akan ada penyempitan lajur karena akan dikerjakan bergantian antara lajur 1 dan lajur 2, melanjutkan pekerjaan sisi tengah sampai sisi barat pada lajur selatan.

Selama pengerjaan akan dilakukan rekayasa lalu lintas sesuai pentahapan pekerjaan yakni; Pengalihan arus lalu lintas dari arah timur ke arah barat dapat melalui jalan Sungai Landak kemudian jalan raya Cilincing atau jalan Cakung Cilincing Raya.

Sedangkan pengalihan arus lalu lintas menuju tol dari arah timur ke arah barat dapat melalui jalan Sungai Landak kemudian jalan Raya Cilincing lalu jalan tol akses Tanjung Priok.

Untuk pengalihan arus lalu lintas kendaraan  kecil dari arah timur ke arah barat dapat melalui jalan Sungai Landak kemudian Jalan Kebantenan 1, lalu Jalan Madya Kebantenan.

Untuk kendaraan yang berasal dari sisi timur jembatan yang akan menuju pelabuhan diarahkan melalui Tol Cibitung-Cilincing (Gerbang Tol Tarumajaya) untuk kemudian keluar di akses Tol Pelabuhan atau Jalan Jampea.

Adapun kendaraan besar dan kendaraan berat dari arah Marunda dari arah timur menuju arah utara dialihkan melalui akses jalan Kawasan Berikat Nusantara (KBN)dan untuk kendaraan dari arah Marunda atau Timur menuju arah Selatan dan Timur dialihkan melalui Tol Cibitung-Cilincing.

Untuk itu, kepada pengguna jalan agar dapat menghindari ruas jalan tersebut dan dapat menyesuaian pengaturan lalu lintas yang ditetapkan, mematuhi rambu lalu lintas dan petunjuk petugas di lapangan serta mengutamakan keselamatan di jalan.[*]

Rilis Media

ALFI Mendukung 4 Bandara Terapkan NLE

Alfijak – Empat Bandar Udara (Bandara) di Indonesia akan mulai menerapkan Program National Logistic Ecosystem (NLE) pada tahun ini.

Bandara tersebut yakni, I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara Juanda Surabaya, Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan, dan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.

Implementasi NLE itu merupakan bagian yang disepakati dalam Leaders Forum Implementasi NLE yang merupakan forum sinergi dan koordinasi para pimpinan Kementerian/Lembaga, perusahaan BUMN/anak usaha BUMN, serta instansi stakeholder anggota National Logistics Ecosystem untuk membahas implementasi pilar Program NLE untuk entitas logistik di pelabuhan laut dan bandara.

Melalui hasil diskusi dalam Leaders Forum, disepakati empat bandara Angkasa Pura I untuk dapat segera mengimplementasikan Program NLE.

“Tentunya kami sangat mendukung implementasi program ini dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi proses distribusi kargo dan logistik nasional, serta mengoptimalkan bisnis yang pada akhirnya akan berbanding lurus terhadap efektivitas layanan kargo secara nasional, peningkatan cargo throughput, dan pendapatan perusahaan,” ujar Direktur Komersial dan Pelayanan Angkasa Pura I Dendi T. Danianto, melalui keterangan resminya dikutip Selasa (30/5/2023).

Ditegaskan, bandara memegang peranan yang cukup krusial dalam ekosistem distribusi kargo dan logistik melalui angkutan udara.

Melalui implementasi empat pilar Program NLE, Angkasa Pura I meyakini sistem distribusi kargo dan logistik melalui angkutan udara akan menjadi semakin optimal dan efisien,” lanjut Dendi.

Empat pilar Program NLE tersebut adalah simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik, kolaborasi sistem layanan logistik internasional dan domestik.

Kemudahan transaksi pembayaran penerimaan negara dan fasilitasi pembayaran antar pelaku usaha logistik, serta penataan tata ruang kepelabuhan dan jalur distribusi barang.

Program Penataan Ekosistem Logistik Nasional atau National Logistics Ecosystem (NLE) merupakan program turunan dari Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, serta meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

Dalam mendukung implementasi Program NLE, Angkasa Pura I telah menerapkan sejumlah langkah strategis, di antaranya adalah implementasi Cargo Integrated System 2.0 yang mendukung digitalisasi proses bisnis di terminal kargo.

Implementasi Cargo Integrated System 2.0 akan memudahkan proses transaksi dan pertukaran data antara stakeholder yang tergabung dalam ekosistem kargo dan logistik, yang pada akhirnya akan mendukung percepatan implementasi Program NLE di bandara-bandara Angkasa Pura I,” ucap Dendi.

Supply Chain

Implementasi National Logistic Ecosystem (NLE), juga diyakini mampu memperbaiki manajemen Supply Chain atau rantai pasokan, sehingga proses logistik bisa menghasilkan biaya yang lebih efisien dan siklus produksi yang semakin cepat. Pada prinsipnya pelaku usaha logistik nasional mendukung program NLE  guna merangkai semua kegiatan Supply Chain secara nasional.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki menyebutkan, NLE adalah suatu ekosistem logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan sarana pengangkut hingga barang tiba di gudang.

NLE juga mengenalkan suatu konsep kolaborasi digital yang memungkinkan entitas logistik terhubung dengan pemerintah serta platform logistik lainnya. Selain itu, NLE memperkaya peran Indonesia national single window (INSW).

“Makanya ALFI sangat mengapresiasi dan terus mendorong NLE dapat dilaksanakan selain di Pelabuhan juga di Bandara (airport).

Bahkan dari awal kami mendorong NLE Ini di implementasikan di semua Bandara dan pelabuhan secara bertahap sampai dengan 2024 sesuai dengan Kepres dan masuk kepada ekosistem logistik,” jelas Yukki.[*]

Rilis Media

KJL Gandeng Indika Group, Perkuat Posisi di Patimban & Balikpapan

ALFIJAK- Anak usaha PT Krakatau Bandar Samudera (KBS), PT Krakatau Jasa Logistik (KJL), telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT Indika Multi Niaga (IMN) tentang pemasaran dan penanganan barang di Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat dan Pelabuhan Kariangau, Balikpapan, Kalimantan Timur.

Penandatanganan MoU ini dilakukan langsung oleh Direktur Utama IMN Alif Sasetyo dan Direktur Utama KJL Puji Winarto, dan disaksikan langsung oleh hadir dalam acara penandatanganan MoU ini Widjaja S. Sumarjadi President Director Interport, Yukki Nugrahawan Hanafi Vice President Director Interport, Irvan M Jauhari HR & Finance Director KJL.

“MoU ini memantapkan dan sekaligus membuktikan bahwa KJL serius dalam menggarap pasar dan penangangan barang di Pelabuhan Patimban dan Interport Kariangau dengan IMN” ujar Senior Vice President Commercial & Business Development KJL Guntur Arief Budiyanto, melalui keterangan resmo pada Selasa (16/5/2023).

Sebelumnya, KJL sudah menggunakan Pelabuhan Patimban Internasional untuk pengiriman Cargo Project Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) milik PT Plumpang Raya Anugerah yang dikirimkan ke PT Pertamina Geothermal Energy dari Cilamaya ke Lahendong di Tomohon, Sulawesi Utara dan menjadikan KJL sebagai perusahaan logistik yang pertama kali menggunakan Terminal Multipurpose Pelabuhan Patimban Internasional (PPI) untuk pengiriman General Cargo.

Dengan ditandatangani MoU ini, KJL kian memperkuat posisinya sebagai penyedia jasa logistik di Pelabuhan Patimban Internasional dan Terminal Interport Kariangau untuk menggarap bisnis logistik dengan potensi pasar industri di area Subang, Purwakarta, Bandung, Balikpapan dan sekitarnya.

Seperti diketahui pemegang saham konsorsium PPI adalah PT CTCorp Insfrastruktur Indonesia – PT Indika Logistic & Support Services – PT U Connectivity Service – PT Terminal Petikemas Surabaya, sedangkan PT Indika Multi Niaga merupakan bagian dari Interport salah satu pemegang saham PPI.

“Semoga kedepan kerjasama ini sebagai upaya KJL menjadi perusahaan logistik yang terintegrasi sesuai tagline logo KJL : Krakatau Integrated Logistics,” ucap Guntur.(*)

Rilis Media

LPI Indonesia 2023 Merosot versi World Bank, BPS Didorog Berperan Pembading

ALFIJAK – Pelaku transportasi dan logustik nasional mengusulkan perlu adanya political will dari Pemerintah RI untuk menunjuk siapa instansi atau lembaga yang berwenang guna menghitung logistik performance indeks (LPI) secara independen di Indonesia.

Hal itu diperlukan agar ada pembanding terhadap yang dilakukan dan di report oleh bank dunia/World Bank yang secara kontinyu merilis LPI diberbagai negara termasuk Indonesia.

“Dahulu ditahun 2012 ada tim nasional yang di inisiasi Menko Perekonomian yang terdiri dari regulator, pelaku bisnis dan akademisi yang menghitung LPI Indonesia dengan berbagai indikator-indikator perbaikan yang sudah kita lakukan supaya bisa ada chalenge atau pembanding dari hasil report world bank soal itu,” ujar Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia, Gemilang Tarigan.

Namun, ujar dia, tim tersebut bubar lantaran kemungkinan tidak ada lagi anggaran yang disiapkan oleh Pemerintah dalam kaitan tersebut.

“Sebetulnya saat ini difungsikan saja peran BPS (Badan Pusat Statistik) untuk mengkolek data dan perkembangan indeks logistik nasional secara kontinyu dengan berbagai perbaikan dan indikator yang sudah kita lakukan. Kalau tidak ada pembanding datanya bagaimana kita bica mengcounter seluruh rilis mengenai LPI Indonesia oleh World Bank tersebut,” ungkap Gemilang.

Dia juga prihatin dengan LPI Indonesia yang terus merosot meskipun berbagai langkah perbaikan infrastruktur dan suprastruktur telah secara masif dilakukan oleh Pemerintah RI selama ini.

Seperti diketahui, peringkat Logistik Performace Index (LPI) Indonesia pada 2023 berada diangka 3.0 atau menempati posisi ke 63 di dunia berdasarkan data laporan World Bank, baru-baru ini.

Berdasarkan data itu, Score LPI Indonesia masih berada di bawah Chile, Vietnam maupun Brazil. Bahkan jauh tertinggal jika dibandingkan dengan Singapura yang menempati urutan score tertinggi LPI versi World Bank yakni 4.3 dan Hongkong dengan score 4.0.

Laporan itu juga merinci mengenai Custom Score, infrastruktur, International Shipments, Logistic Competent & Quality, serta Tracking and Tracing.

Padahal disisi lain, selama hampir 10 tahun terakhir Indonesia sangat masif membangun dan mempersiapkan infrastruktur termasuk untuk kelancaran arus barang dan logistik termasuk jalan tol, pelabuhan dan bandar udara (Bandara).

Bukan cuma infrastruktur, berbagai perangkat digitalisasi berbasis informasi dan tehnologi (IT) juga telah siapkan dan di implementasikan demi mendukung kelancaran arus barang dan logistik dengan harapan bisa mendongkrak performance indeks logistik Indonesia.[*]

Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia – DKI Jakarta Raya