Diklat Logistik Standard UNESCAP bagi Mahasiswa, ALFI & ALFI Institute Kolaborasi dengan Poltek Pos Indonesia

ALFIJAK- Peningkatan kualitas dan capacity building SDM logistik nasional yang berkelanjutan dalam bidang logistik dan rantai pasok atau supply chain sangat diperlukan.

Upaya tersebut guna dapat beradaptasi terhadap perubahan industri logistik yang kini dinamis dan terintegrasi begitu cepat.

Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, dalam sambutan pembukaan Basic Logistics & Freight Forwarding Course kerjasama ALFI & ALFI Institute dengan Politeknik (Poltek) Pos Indonesia- Bandung, pada Senin (13/9/2021).

Kegiatan pelatihan secara virtual yang diikuti 277  Mahasiwa yang telah lulus program D-IV Logistik Bisnis & D-III Administrasi Bisnis tersebut dilaksanakan mulai 13 s/d 27  September 2021.

Yukki yang juga menjabat Chairman Asean Freight Forwarders Asociation (AFFA), menyambut baik kolaborasi ALFI sebagai wadah Pelaku Usaha Freight Forwarding/Logistics Service Providers di Indonesia dengan Politeknik Pos Indonesia Bandung.

Kolabarasi tersebut, imbuhnya, sebagai upaya untuk mempersiapakan generasi/SDM logistik Indonesia agar lebih siap masuk dalam industri Logistik, dengan  berbekal pengetahuan pendidikan formal yang diperolehnya dengan melengkapi tambahan pendidikan yang berbasis industri standard Asia Pacific dalam bidang Freight Forwarding & Logistics.

“Hal ini juga guna memperkuat eksistensi Logistik Indonesia pada umumnya,” ucap Yukki.

Dia mengungkapkan, menjelang pemberlakuan ASEAN Connectivity 2025 dan internasional dalam bidang Logistik, maka kesiapannya tidak hanya menyangkut aspek pergerakan barang saja, akan tetapi peran SDM mutlak diperlukan sebagai basis logsitik melalui People to People (P to P) Connectivity.

“Artinya SDM Indonesia atau internasional tanpa batas dapat diterima bekerja di ASEAN /Internasional dengan melengkapi capaian pendidikan yang berstandard global yang berkelanjutan. Selain itu pendidikan yang berkelanjutan ini sebagai bagian percepatan masuk industri yang semakin luas dengan pengembangan melalui inovasi dan ketrampilan serta profesionalisme serta digitalisasi guna kemajuan industri Logistik Indonesia,” papar Yukki.

Yukki mengatakan, ALFI melalui ALFI Institute yang memiliki Standard pendidikan berbasis UNESCAP, AFFA dan FIATA tentunya sangat mendorong bagi entry level untuk melengkapi ijazah Pendidikan Formal serta sertifikat pendamping ijazah yang dikeluarkan oleh ALFI & ALFI Institute yang berbasis kurikulum industri, agar lebih memiliki nilai tambah dan kompetensi pendidikan berstandard internasional agar lebih “plug and play” masuk dalam industri Logistics khususnya Logistics Service Provider/Freight Forwarding pada umumnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Politeknik Pos Indonesia Dr. Ir. Agus Purnomo, MT menyampaikan saat ini kurikulum Politeknik Pos Indonesia sudah sesuai dengan industri guna menghadapi revolusi industri 4.0, serta aturan baru melalui kampus merdeka belajar dengan penyesuaian dan improvisasi perguruan tinggi vokasi agar lebih di terima di industri logistik.

Selain itu program internship yang didesain dengan jumlah yang lebih banyak yaitu  20 SKS, dan menghadiri Tenaga Pengajar dari industri sebagai nara sumber atau praktisi untuk meningkatkan capacity building mahasiswa dalam bidang Logsitik menyangkut Customs, Eksport, Import dan Logistics dengan dukungan dosen-dosen yang berbasis industri.

“Program lainnya yaitu penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat menjadi bagian yang terpenting serta sertifikasi yang dibutuhkan bagi industri khususnya bidang logistik yang berkelanjutan,” ujar Agus.

Dia menjelaskan, program tahun 2021 ini merupakan program ke 2 bagi Poltekpos Indonesia bekerjasama dengan ALFI & ALFI Institute yang merupakan program yang sangat penting karena ALFI sebagai asosiasi yang kredibel memiliki kurikulum berbasis internasional standard.

“Semoga manfaat pengetahuan yang saling melengkapi yang di peroleh bagi mahasiswa dengan kolaborasi dukungan standard pendidikan berbasis internasional menjadikan SDM Politeknik Pos menjadi lebih unggul dalam bidang logistik dan rantai pasok,” ujar Agus Purnomo.(*)

Jepang Dukung Percepatan Proyek Kerja Sama Pembangunan Infrastruktur Transportasi di RI

ALFIJAK – Kunjungan kerja Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ke Jepang membawa hasil yang cukup menggembirakan. Menhub mengatakan, Pemerintah Jepang secara umum menyatakan dukungannya terhadap upaya percepatan pembangunan sejumlah proyek infrastruktur transportasi kerja sama Indonesia – Jepang.

“Saya sangat mengapresiasi hubungan kerjasama Indonesia – Jepang selama ini, khususnya di bidang transportasi. Apalagi baru saja kita peringati 60 tahun hubungan diplomatik  Indonesia dan Jepang,” demikian disampaikan Menhub pada konferensi pers Kunjungan Kerja Menhub Ke Tokyo, Jepang Jepang, Selasa (7/9/2021).

Menhub mengatakan, investasi yang ditanamkan pihak Jepang di Indonesia telah berhasil menciptakan berbagai nilai tambah bagi Indonesia, termasuk terciptanya lapangan kerja yang luas.

“Kami terus melobi pihak Jepang agar penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) atau kandungan lokal pada setiap kerja sama yang dilakukan semakin meningkat,” jelas Menhub.

Dalam kunjungan kerjanya ke Jepang, Mehub bersama Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel dan Dubes RI untuk Jepang Heri Akhmadi bertemu dengan sejumlah pihak dari Jepang baik dari pemerintah maupun non pemerintah untuk membahas sejumlah pembangunan infrastruktur transportasi yaitu:  MRT Fase 2, KA Makassar-Parepare, Pelabuhan Patimban, dan Proving Ground BPLJSKB Bekasi.

Menhub mengungkapkan, terkait Pelabuhan Patimban, Pemerintah Jepang menyatakan akan mendukung optimalisasi Pelabuhan Patimban dengan mengajak para perusahaan industri otomotif dan operator pelabuhan asal Jepang, untuk turut memanfaatkan Pelabuhan Patimban dan mendorong pihak Konsorsium agar segera menyelesaikan kesepakatan membentuk joint venture (konsorsium).

Hal ini menjadi bentuk dukungan terhadap operasional Pelabuhan Patimban sebagai bagian dari ekosistem industri otomotif di Indonesia. Pemerintah Jepang juga menyatakan dukungannya mencari peluang untuk meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan melibatkan lebih banyak perusahaan Indonesia pada proyek Pembangunan Pelabuhan Patimban tahap 1-2.

Selanjutnya, terkait pembangunan MRT fase 2, Pemerintah Jepang juga akan mendorong pihak terkait untuk dapat mempercepat proses lelang sehingga proyek dapat segera direalisasikan tepat waktu. MRT Jakarta merupakan proyek kerjasama Infrastruktur kereta api yang monumental yang memberikan arti bagi hubungan Indonesia dan Jepang.

Sementara itu, terkait proyek KPBU Proving Ground di Balai Pengujian Laik Jalan Dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi, pihak Jepang memberikan respon dan antusiasme yang baik terhadap proyek ini. Hal Ini menujukkan bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk membangun fasilitas ini. Dengan adanya fasilitas ini, Indonesia nantinya bisa melakukan ekspor kendaraan tanpa melakukan uji tipe di luar negeri.

Selain membahas proyek yang sudah berlangsung, Menhub juga menyampaikan undangan kepada pihak Jepang untuk bekerja sama pada lima proyek pelabuhan yang akan segera dibangun dan dikembangkan yaitu : pelabuhan New Ambon di Indonesia Timur untuk industri perikanan dan kargo; Pelabuhan New Palembang di Sumatera Selatan untuk industri oil dan gas serta batubara; Pelabuhan Natuna di ujung  Laut China Selatan untuk industri perikanan; Pelabuhan Gorontalo di sulawesi Bagian Utara untuk industri pertanian; dan Pelabuhan Batam untuk mengintegrasikan seluruh layanan pelabuhan di wilayah Kepulauan Riau.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel yang juga Wakil Ketua Japan-Indonesia Associaton, turut memberikan dukungannya dalam kerjasama Indonesia – Jepang dalam proyek infrastruktur transportasi. Ia menyampaikan kunjungan ini sangat penting karena pembahasan tdak hanya membahas proyek infrastruktur yang sedang dijalankan namun membahas agar proyek investasi menjadi insentif bagi investor Jepang seperti di sektor manufaktur dan memberikan nilai tambah investasi yang besar bagi Indonesia.

Selanjutnya, Wakil Duta Besar RI di Jepang Tri Purnajaya menyambut baik kunjungan dari Menhub untuk mendukung kerjasama bilateral kedua negara dan dukungan strategis atas kemitraan Indonesia-Jepang. Ia menyampaikan Jepang merupakan negara yang menjadi salah satu mitra strategis terbesar bagi Indonesia dan mitra kedua terbesar di sektor perdagangan.

Dalam kunjungan kerjanya ke Jepang, selama dua hari (6-7 September 2021), Menhub menemui sejumlah pihak Jepang yakni:  Penasehat Perdana Menteri Jepang, Mr. Hiroto Izumi; Mantan Perdana Menteri Jepang Mr. Yasuo Fukuda; Menteri Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi Jepang Mr AKABA Kazuyoshi; Menteri Negara Urusan Luar Negeri Jepang, Mr. Uto Takashi; Gubernur Japan Bank for International Cooperation (JBIC) Mr. Tadashi Maeda; dan pihak- pihak lain di luar pemerintahan yang terkait dengan kerjasama proyek Indonesia – Jepang.(*)

Pelaku Logistik Apresiasi Rencana ‘JASforT’ di JICT

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta dan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) DKI Jakarta, mengapresiasi rencana program PT JICT menyiapkan sistem JICT Appointment System for Truck atau JASforT, yang dapat dapat di akses perusahaan truck untuk melakukan booking sebelum berangkat ke Terminal peti kemas tersebut.

Kendati begitu, Ketua DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim, mengatakan sistem ‘JASforT’ perlu disosialisasikan secara masif kepada stakeholders dan ke depannya juga harus terintegrasi dengan sistem National Logistic Ecosystem (NLE).

“Sifatnya kita dukung untuk inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pengelola terminal peti kemas di Priok sepanjang bertujuan untuk efisiensi pelayanan serta menciptakan kelancaran arus barang/logistik ekspor dan impor dari dan ke pelabuhan,” ujar Adil Karim pada Kamis (2/9/2021).

Dia juga mengingatkan agar pihak pengelola terminal peti kemas tetap memerhatikan<span;> pelayanan ekspor menjelang clossing time, lantaran aktivitas truk logistik menjelang clossing time ke pelabuhan biasanya sangat tinggi.

“Hal-hal sepert itu harus tetap diperhatikan oleh  pihak terminal, termasuk soal service level agrement (SLA) dan service level guarante (SLG) yang saat ini berlaku. Selain itu sistem ‘JASforT’ juga mesti ada backup sistemnya, jangan sampai jika terjadi trouble justru menimbulkan permasalah baru,” ujarnya.

Sementata itu, Ketua Aptrindo DKI Jakarta, H Soedirman mengemukakan, program ‘JASforT’ yang rencananya di selenggarakan pihak JICT diyakni sangat membantu pengusaha truk anggota Aptrindo DKI yang berkegiatan melayani JICT.

“Harapan kami, dengan beberapa keunggulan-keunggulan dari inovasi tehnologi yang dijanjikan oleh JICT maka akan semakin terciptanya jaminan percepatan,ketepatan, dan tentunya tidak macet  dalam proses bongkar dan muat di pelabuhan,” ucap Soedirman.

PT JICT mengumumkan bahwa dalam waktu dekat akan segera meluncurkan sistem terbaru yang bisa memudahkan Trucking mendapatkan pelayanan Lift On dan Lift Off dalam terminal.

Sistem bernama JICT Appointment System for Truck atau di singkat ‘JASforT’ itu dapat di akses oleh perusahaan truck untuk melakukan booking sebelum berangkat ke Terminal.

Sistem ini juga akan mengurangi kepadatan pelayanan di Terminal karena truk yang biasa nya memenuhi terminal pada malam hari dapat di layani di waktu yang lebih fleksibel karena perusahaan telah melakukan booking sebelumnya.

Sistem itu dibangun untuk membagi kegiatan Receiving/Delivery (R/D) agar tidak terkonsentrasi pada satu waktu tertentu. Dengan adanya JAS for T, Pihak Pelayaran, Trucking, Terminal Operator, dan masyarakat sekitar pelabuhan akan merasakan manfaatnya.

Menurut Direktur Utama JICT, Ade Hartono, komitmen JICT adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada pengguna jasa di bidang logistik yang menggunakan jasa Petikemas.

“Jika selama ini pengguna jasa hanya mengenal JICT hanya sebagai Terminal bongkar muat Petikemas, maka kami ingin memperkenalkan JICT lebih dari pada itu. Kami ingin menawarkan solusi pelayanan logistic yang lebih komprehensif,” ujarnya, pada Kamis (2/9/2021).

Ade menegaskan, jika Pengguna Jasa memilih JICT, maka mereka akan mendapatkan pelayanan yang lebih dari sekedar bongkar muat di dermaga, tetapi juga pelayanan di Lapangan dengan Truk dan system lainnya.

JASforT dapat di akses oleh pengguna jasa melalui aplikasi My.jict.co.id yang dibangun internal oleh team JICT. Pengusaha Truk dapat melakukan booking setelah mereka menyelesaikan proses administrasi pembayaran.

Manfaat lainnya yang dapat di rasakan oleh pengguna jasa dengan menggunakan JASforT adalah TRT truk menjadi lebih cepat, berkurangnya kemacetan di area Pelabuhan, pelayanan bongkar muat yang lebih optimal dan tentunya akan mengurangi biaya operasional pada trucking.

“Selain JASforT, JICT juga tengah mempersiapkan berbagai layanan logistik dan operasional melalui aplikasi. Kami ingin meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan dukungan dan Kerjasama berbagai pihak,  Pengguna Jasa akan mendapatkan pelayanan end to end service di Terminal JICT”, ucap Ade.(LN)

Memperbaiki Supply Chain Melalui Implementasi NLE

ALFIJAK – Implementasi National Logistic Ecosystem (NLE) diyakini mampu memperbaiki ma<span;>najemen supply chain atau rantai pasokan, sehingga proses logistik bisa menghasilkan biaya yang lebih efisien dan siklus produksi yang semakin cepat.

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi mengemukakan, pada prinsipnya pelaku usaha logistik nasionak mendukung program NLE  guna merangkai semua kegiatan Supply Chain secara nasional.

Dia menyebutkan, NLE adalah suatu ekosistem logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan sarana pengangkut hingga barang tiba di gudang. NLE juga mengenalkan suatu konsep kolaborasi digital yang memungkinkan entitas logistik terhubung dengan pemerintah serta platform logistik lainnya. Selain itu, NLE memperkaya peran Indonesia national single window (INSW).

“Kami mendorong NLE dapat segera dilaksanakan di Pelabuhan maupun Bandara. Tetapi implementasi NLE itu sendiri juga masih perlu terus dikawal agar bisa terealisasi seperti yang diharapkan. ALFI melihat  NLE ini seharusnya juga meliputi Bandara (airport ), pelaku logistik , eksportir importir serta semua stake holders. NLE sebagai platform besar-nya,” ujar Yukki, pada Sabtu (28/8/2021).

Dia mengatakan, ALFI bersama stakeholders terkait siap memberikan masukan konstruktif termasuk timetable-nya terkait penerapan NLE. Apalagi, imbuhnya, sejak awal ALFI telah terlibat dalam program implementasi NLE tersebut.

Supply chain adalah jaringan antara perusahaan dan pemasoknya untuk memproduksi dan mendistribusikan produk tertentu ke pembeli akhir. Jaringan ini mencakup berbagai aktivitas, orang, entitas, informasi, dan sumber daya.

Dengan mangement supply chain, imbuhnya, bisa diketahui bagaimana langkah perusahaan mengembangkan rantai pasokan sehingga mereka dapat mengurangi biaya dan tetap kompetitif dalam lanskap bisnis.

“Olehkarenanya untuk mendorong Supply Chain yang lebih baik itu, ALFI usulkan agar NLE tidak hanya di Pelabuhan tetapi juga di Bandara yang berkegiatan melayani kargo ekspor impor,” ucapnya.

Menurut Yukki, NLE  juga idealnya diikuti dengan kesiapan pembangunan infrastrukturnya yang terintegrasi melalui kolaborasi dan sinergi antar pihak, seperti Pemda/Pemprov, Kementerian PUPR, Kemenhub, serta perusahaan BUMN dan Swasta.

Adapun yang berkaitan dengan komoditas perlu melibatkan instansi Kementerian atau Lembaga seperti Kementerian ESDM, Kemendag, Kemenperin, Kementan, dan KKP.

“Kolaborasi semua pihak menjadi syarat utama agar implementasi NLE bisa berjalan baik sehingga daya saing produk/komoditas nasional bisa terwujud dan pertumbuhan ekonomi wilayah dan nasional juga tercapai,” paparnya.

Yukki menilai, target Pemerintah untuk menekan biaya logistik nasional ke angka 17 persen sebelum 2024 melalui sejumlah upaya, salah satunya yakni NLE, cukup realistis jika kolaborasi dengan semua pihak tersebut bisa berjalan.

Sebab, imbuh Yukki, pergerakan nilai ekonomi suatu negara sangat didukung oleh logistik yang baik. Digitalisasi logistik telah menjadi keharusan di dalam ekonomi digital.

“Logistik dalam industry 4.0 tidak semata-mata memindahkan barang dari satu pihak kepada pihak lain, melainkan lebih menekankan kepada pentingnya perpindahan data dari satu entitas kepada entitas lain,” ungkapnya.

Yukki yang menjabat Chairman Asean Freight Forwarders Association (AFFA) itu juga mengatakan, bahwa sekarang ini kecepatan data bergerak jauh melebihi pergerakan barang, sehingga konektivitas masyarakat logistik menjadi keharusan. Seamless logistic merupakan satu dari lima pilar di dalam ASEAN Connectivity 2025.

“Oleh sebab itu, perlunya interaksi antar berbagai platform perdagangan dan logistik untuk menjadi suatu ekosistem yang kuat guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah RI menargetkan dapat menerapkan National Logistic Ecosystem (NLE) di 10 pelabuhan lainnya di Indonesia, setelah Batam.

Guna mempercepat implementasi Instruksi Presiden No. 5/2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional, Menteri Koordinator Luhut Binsar Pandjaitan, telah membahas perkembangan National Logistic Ecosystem (NLE) atau Ekosistem Logistik Nasional bersama berbagai Kementerian/Lembaga terkait perkembangannya.(*)

Tol Layang Kelapa Gading-Pulo Gebang Dioperasikan, Pelaku Logistik Inginkan Tarifnya Terjangkau

ALFIJAK – Pelaku usaha logistik di DKI Jakarta mengapresiasi mulai beroperasinya Jalan Tol Layang Dalam Kota Jakarta Kelapa Gading-Pulo Gebang sepanjang 9,3 kilometer.

Jalan tol tersebut merupakan bagian dari pembangunan enam ruas Jalan Tol Dalam Kota Jakarta.

Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Provinsi DKI Jakarta, Adil Karim mengemukakan, selain dapat mempercepat pergerakan masyarakat, akses jalan Tol tersebut dapat meningkatkan akselarasi kegiatan distribusi logistik Jabodetabek, khususnya dari kawasan Tanjung Priok ke wilayah Bekasi dan sekitarnya.

“Seperti diketahui bahwa di wilayah Bekasi, cukup banyak aktivitas pabrik dan Industri maupun logistik. Akses jalan Tol tersebut berbatasan langsung antara Jakarta dan Bekasi. Hal ini tentu akan sangat membantu pergerakan distribusi logistik antar wilayah,” ujarnya pada Senin (23/8/2021).

Adil mengatakan, idealnya kawasan Jabodetabek terintegrasi dalam akses tol langsung guna memudahkan pergerakan orang maupun barang.

“Yang tak kalah pentingnya, mohon diperhatikan soal tarif tol-nya agar terjangkau, sebab  kalau mahal tidak membuat biaya logistik menjadi turun secara signifikan. Artinya jangan sampai tarifnya mahal sehingga bukan menjadi pilihan walaupun kita mengetahui investasinya tidaklah kecil,” ucap Adil Karim.

Dia mengingatkan hal tersebut agar tidak terulang kembali enggannya armada truk logistik untuk memanfaatkan akses tol langsung Pelabuhan Tanjung Priok beberapa waktu lalu lantaran tarifnya dinilai memberatkan trucking.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Jalan Tol Layang Dalam Kota Jakarta Kelapa Gading-Pulo Gebang sepanjang 9,3 kilometer, pada Senin (23/08).

Alhamdulillah, pada pagi hari ini Jalan Tol Pulo Gebang-Kelapa Gading sepanjang 9,3 kilometer telah selesai dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” kata Jokowi dalam acara peresmiannya yang disiarkan melalui video youtube Sekretariat Presiden, Senin (23/08).

Dengan beroperasinya Jalan Tol Kelapa Gading-Pulo Gebang dapat meningkatkan kecepatan disribusi logistik dan daya saing komoditas perekonomian di kawasan tersebut.

“Kita harapkan dengan telah selesainya Jalan Tol Pulo Gebang-Kelapa Gading sepanjang 9,3 kilometer ini kecepatan distribusi logistik akan semakin baik,” ujar Presiden.

Jalan Tol Kelapa Gading-Pulo Gebang terhubung dengan Kawasan Ekonomi Khusus Marunda dan terhubung juga dengan Pelabuhan Tanjung Priok.

Hal itu tentu saja akan memperkuat, meningkatkan daya saing, serta memudahkan mobilitas masyarakat di Jakarta.

“Juga utamanya mobilitas orang di Jakarta akan semakin baik, mobilitas barang antara kota Jakarta dengan sekitarnya juga akan semakin baik,” ujar Presiden.

Pembangunan jalan tol ini menggunakan skema pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Presiden Jokowi berharap skema-skema pembiayaan seperti ini bisa digunakan dalam pembangunan infrastruktur di seluruh provinsi, di pelosok tanah air.

“Sehingga akan mampu mengatasi ketimpangan antar daerah, antar provinsi dalam pembangunan infrastruktur dan kita harapkan akan mempercepat konektivitas nasional kita,” ungkapnya.

Enam ruas Jalan Tol Dalam Kota Jakarta merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Pembangunan jalan tol tersebut dilakukan secara bertahap yaitu tahap 1 sepanjang 31,2 kilometer yang terdiri dari Seksi A Kelapa Gading-Pulo Gebang sepanjang 9,3 kilometer, Seksi B Semanan-Grogol sepanjang 9,5 kilometer dan Seksi C Grogol-Kelapa Gading sepanjang 12,4 kilometer.

Adapun total nilai investasi pembangunan tahap 1 Seksi A yaitu ruas Kelapa Gading-Pulo Gebang sebesar Rp 20,73 triliun dengan kontraktor pelaksana PT Jaya Konstruksi Tbk-PT Adhi Karya (Persero) Tbk atau KSO.

Usulan ALFI untuk Mengatasi Kelangkaan Peti Kemas & Kelancaran Logistik Ekspor Impor

ALFIJAK– Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyampaikan beberapa usulan kepada  Pemerintah untuk  mengatasi persoalan kelangkaan peti kemas guna  mendorong kelancaran arus barang ekspor impor.

Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi, mengatakan kelangkaan petikemas   ini harus dicarikan solusi karena telah  mendorong kenaikan harga  freight yang sangat ekstrim pada sejumlah rute pengiriman internasional dan  mengakibatkan  kenaikan harga logistik.

Usul ALFI itu yakni: Pertama, mengoptimalkan utilisasi perputaran peti kemas dengan mengupayakan pengeluaran atau pemanfaatan peti kemas dengan status un-clearence (belum ada clearance) di setiap terminal Pelabuhan.  Kemudian, pihak pelayaran juga secara transparan menyampaikan laporan lebih awal kepada eksportir dan instansi terkait jika memang kapasitas muat mereka bermasalah atau sudah penuh booking oleh eksportir.  Kapasitas muat kapal utamakan peti kemas isi barang bukan peti kemas kosong (reposition).

Kedua, diberikan relaksasi / kemudahan untuk pengalihan barang ekspor / finished goods dari pabrik ke gudang logistik, jika pabrik ada fasilitas pabean (KB atau  KITE) maka telah di dukung pihak BC untuk memberikan kemudahan proses ijin relokasi sementara ini dari KB / KITE ke lokasi gudang PLB, TPS atau TLDDP (gudang umum dengan jaminan). Selain itu, pengendalian teknis sarana muat peti kemas dan ketersediaan peti kemas  dapat diawasi dan dimonitor oleh instansi terkait maupun pengguna jasa.

Ketiga, optimalisasi keterlibatan pelaku logistik swasta nasional untuk mendukung proyek infrastruktur pemerintah. Dalam kaitan ini, percepatan dan kemudahan perijinan kegiatan berusaha segera dapat dirasakan pelaku usaha tanpa mengabaikan kepentingan negara yang lebih besar (praktik monopoli, larangan / pembatasan ekspor / impor dan sebagainya).

Keempat, pemberian subsidi kepada eksportir, khususnya komoditas yang memiliki daya saing tinggi (RCA >1) sehingga mampu mengubah cara pembayaran ekspor dari FOB menjadi CIF dan memiliki bargaining terhadap buyer di luar negeri.

Kelima, memberikan subsidi kepada operator pelayaran sehingga mau melakukan repositioning (repo) kontainer kosong yang masih tertahan di beberapa tempat.

Di sisi lain,  menurut kajian ALFI , sedikitnya  terdapat tujuh sumber masalah penyebab  kelangkaan peti kemas yakni;

Pertama, shipping dengan kontainer / peti kemas diperlukan untuk aktivitas ekspor impor komoditas yang berupa produk jadi. Aktivitas ekspor komoditas SDA Indonesia seperti Batubara dan CPO tidak menggunakan kontainer, namun menggunakan Bulk Dry Cargo atau Bulk Liquid Cargo.

Kedua, ketersediaan kontainer di suatu negara salah satunya bergantung pada frekuensi impornya. Kontainer cenderung banyak bergerak ke Amerika seiring dengan impornya yang tinggi, sementara di Indonesia lebih sedikit.

Ketiga, selama pandemi COVID-19, terjadi penurunan impor Indonesia yang berakibat lebih sedikitnya kontainer yang masuk ke Indonesia. Dengan keterbatasan kontainer, pelaku usaha eksportir dan importir di Indonesia merasa kelangkaan kontainer, terutama ukuran 40 feet/ 40 feet highcube. Lebih lanjut, tekanan kenaikan biaya angkut tidak dapat mengkompensasi nilai tambah komoditas yang di ekspor.

Keempat, operator shipping line memberi klien free time window atau waktu ekstra secara gratis untuk menyimpan kargo mereka di dalam peti kemas di pelabuhan untuk mempertahankan hubungan bisnis.

Kelima, operator shipping line di Amerika Serikat mengurangi free time window  tersebut dan membebankan biaya tambahan  pembongkaran kontainer untuk mendorong kontainer kembali ke Asia secepat mungkin untuk pengiriman berikutnya.

“Namun, importir AS tidak dapat menemukan kapasitas truk yang cukup untuk mengosongkan kontainer,” ucap Yukki.

Keenam, para pelaku eksportir Asia menekan harga dengan memesan kontainer di muka, memesan ruang di kapal, dan menegosiasikan tarif dengan menggunakan kontrak kontainer yang terhubung dengan indeks dan alat manajemen risiko.

Ketujuh, pemerintah Tiongkok melakukan intervensi harga dan meminta Costco (perusahaan container milik Tiongkok dengan market share dunia 35%) untuk menahan harganya yang diharapkan dapat menahan kenaikan harga kontainer.

Menurut Yukki, hal ini semakin diperparah karena selama masa Pandemi terjadi aktivitas penurunan impor Indonesia yang menyebabkan kelangkaan kontainer terutama 40 feet untuk ekspor.

“Impor Indonesia yang lebih kecil tersebut menyebabkan rendahnya jumlah kontainer yang masuk ke Indonesia, selain itu terjadinya ketidakseimbangan arus kontainer ekspor dan impor Amerika Asia menaikkan harga container,” tuturnya.

Dia mengatakan, berdasarkan kondisi-kondisi tersebut kelancaran arus barang ekspor dan Impor di Indonesia dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 saat ini masih harus berhadapan dengan isu-isu dilapangan, yaitu: soal kelangkaan peti kemas (shortage container), tidak tersedianya space di kapal (full book).

Disamping itu, isu penumpukan barang ekspor dilokasi pabrik yang bisa mengakibatkan stop produksi, serta lemahnya ekosistem data/komunikasi antar pelaku moda transport, pemilik barang, forwarder, dan Instansi/Lembaga Pemerintah terkait.

Yukki mengatakan, meskipun begitu, situasi kelangkaan kontainer yang juga dialami  negara-negara di dunia diperkirakan akan mulai berkurang hingga akhir 2022. Apalagi, Indonesia termasuk negara yang dinilai paling siap menghadapi persoalan tersebut. Karena tidak mengalami lockdown dalam mengatasi Pandemi.

Selain masalah kelangkaan kontainer,  ALFI  telah menerima sejumlah  laporan berupa  kendala terkait  masalah di sektor logistik seperti tidak tersedia space di kapal karena full book, bahkan sempat ada penumpukan barang ekspor di lokasi pabrik yang bisa mengakibatkan stop produksi, hingga masih lemahnya ekosistem data di antara pelaku moda transportasi, pemilik barang, forwarder, dan instansi terkait.

“Di sisi lain, kelancaran arus barang ekspor dan impor serta pembiayaannya dalam situasi pandemi yang dialami dunia saat ini menjadi kunci meningkatkan kinerja ekspor nasional,” ujar Yukki. (*)

Layanan Logistik, Aplikasi Sitolaut Terintegrasi dengan Digital BRI

ALFIJAK – Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Laut berkolaborasi dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk mengintegrasikan aplikasi Sitolaut dengan layanan perbankan digital BRI yaitu aplikasi BRISTORE dan BRIVA Web Service.

Integrasi ini diharapkan semakin memperlancar distribusi logistik dan mengoptimalkan program tol laut, khususnya di daerah tertinggal, terluar, terdalam dan perbatasan (3TP).

Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama oleh Dirjen Perhubungan Laut Agus H. Purnomo dan Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN BRI Agus Noorsanto, yang disaksikan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, di Kantor Kemenhub, Jakarta, Jumat (13/8/2021).

Dengan integrasi aplikasi Sitolaut dengan salah satu Bank BUMN yang memiliki nasabah BRI hingga pelosok daerah sampai ke tingkat desa ini, diharapkan dapat memperluas informasi tentang tol laut kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha di wilayah 3TP.

Melalui integerasi Sitolaut dengan BRISTORE ini, dapat mempermudah pendaftaran melalui aplikasi tol laut bagi para pelaku usaha yang akan mendaftar sebagai penyedia barang dan pengirim barang yang memanfaatkan kapal tol laut. Sementara, melalui layanan BRIVA dapat memudahkan pembayaran pesanan kontainer kapal tol laut dari pengirim barang kepada operator kapal.

“Ini merupakan langkah yang baik dalam upaya kita untuk menjangkau end user atau pedagang terkecil yang berada di daerah yang dilayani oleh rute tol laut. Mereka bisa pesan barang langsung melalui gawainya. Ini dilakukan untuk menghindari monopoli dari pihak-pihak tertentu yang membuat harga-harga barang dari tol laut ini tidak kompetitif,” jelas Menhub.

Menhub meminta layanan ini diintensifkan di titik-titik daerah 3TP seperti di NTT, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Menhub berharap, layanan ini dapat menjangkau para pelaku usaha UMKM, sehingga dapat membantu mereka untuk mengembangkan diri dan memberikan kontribusi yang riil terhadap kegiatan ekonomi nasional.

Menhub berharap, kerja sama ini dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat khususnya di wilayah 3TP, sesuai dari tujuan program tol laut yaitu untuk memperlancar distribusi logistik dan menghilangkan disparitas harga di daerah-daerah, yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Dengan adanya kolaborasi ini, juga diharapkan dapat memperluas informasi tentang tol laut kepada masyarakat pelaku usaha di daerah 3TP, yang diharapkan dapat berperan serta mengirimkan hasil bumi atau hasil komoditinya sehingga dapat mengoptimalkan muatan balik tol laut.(*)

ALFI Raih Re-Validasi Pertama dari FIATA Higher Diploma in Supply Chain Management

ALFIJAK – Dalam upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang Logistics dan Supply Chain Management (Rantai pasok), ALFI terus berupaya mensejajarkan pelaku-pelaku dan pemangku kepentingan serta mendorong agar memiliki value chain di dalam mobilitas pergerakan barang dan Rantai pasok.

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) dan ALFI Institute memperoleh yang pertama Re-validasi dari FIATA Logistics Institute, Geneva- Switzerland pada tanggal 26 Juli 2021 dari FIATA Logistics Institute (FLI), yang merupakan payung pendidikan global dalam bidang Logistik & Rantai pasok dunia.

Ketua Umum DPP ALFI/AFFA , Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, Re-validasi FIATA Higher Diploma in Supply Chain Management merupakan hal yang sangat penting dalam upaya meningkatkan Capacity Building dan Profesionalisme melalui pendidikan Logistics & Rantai pasok di Indonesia dan merupakan pengakuan global dan status dari internasional FIATA Diploma guna kepentingan perkuatan pilar dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Nasional dalam bidang Logistics dan Rantai pasok/Supply Chain Management.

Indonesia memperoleh validasi pertama FIATA Higher Diploma in Supply Chain Management merupakan negara ke 16 sejak tahun 2016 yang memperoleh Akreditasi di seluruh dunia dan tidak semua negara mendapatkan Akreditasi pendidikan bertaraf global dari FIATA Logistics Institute (FLI).

Tentunya pendidikan ini dapat di manfaatkan bagi pemangku kepentingan dan Rantai pasok di Indonesia guna meningkatkan peran dan eksistensinya di Indonesia guna melihat peluang-peluang untuk pengembangan ke Rantai pasok serta memiliki kesejajaran dengan pelaku rantai pasok global melalui pendidikan.

“Sehingga dapat memberikan layanan peningkatan efisiensi dan efektifitas dan inovasi bagi semua pihak dan pelaku Logistics dan Rantai pasok, dan dapat  memahami peran dan kedudukannya sehingga memberikan nilai tambah bagi perusahaan maupun profesionalisme SDM Indonesia unggul,” ucap Yukki, pada Selasa (27/7/2021).

M. Supriyanto, Direktur ALFI Institute mengemukakan, pendidikan FIATA Higher Diploma in Supply Chain Management (FIATA-FHDSCM) ini merupakan Higher Education Level yang dapat di ikuti oleh pemangku kepentingan baik Logistics dan Industri/manufaktur serta entitas lainnya yang berkaitan dengan Logistik dan Rantai pasok.

Selain itu ALFI Institute pun menyelenggarakan pendidikan FIATA-Diploma in Freight Forwarding merupakan pengakuan Diploma bertaraf internasional untuk membangun perkuatan SDM Indonesia melalui pendidikan vokasi yang bertaraf global.

“Dalam waktu dekat pendidikan FIATA FHDSCM ini akan di tawarkan kepada semua pihak dalam dalam bentuk daring/online dalam upaya meningkatkan nilai tambah SDM Indonesia dalam bidang Logistik dan Rantai Pasok di Indonesia,” ujar Supriyanto.(*)

ALFI Mendukung Perpanjangan PPKM Darurat & Apresiasi Masukan KADIN

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyatakan mendukung perpanjangan penerapan PPKM Darurat hingga 25 Juli 2021 mendatang.

Sebelumnya, Pemerintah RI juga telah memberlakukan PPKM Darurat sejak 3 s/d 20 Juli 2021 guna meredam laju Pandemi Covid-19 di tanah air.

Dalam kaitan ini, Presiden RI Joko Widodo , juga telah meminta semua pihak agar bisa bekerjasama dan bahu membahu untuk melaksanakan PPKM ini, dengan harapan kasus akan segera turun dan tekanan kepada rumah sakit juga menurun. “Untuk itu, kita semua harus meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan,” ujar Presiden.

Pemerintah juga mengalokasikan tambahan anggaran perlindungan sosial Rp.55,21 Triliun, berupa: bantuan tunai,  bantuan sembako, bantuan kuota internet dan  subsidi listrik. Pemerintah juga memberikan insentif untuk usaha mikro informal sebesar sebesar Rp 1,2 juta untuk sekitar 1 juta Usaha Mikro.

“Saya sudah memerintahkan kepada para Menteri terkait untuk segera menyalurkan bansos tersebut kepada warga masyarakat yang berhak. Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat, seluruh komponen bangsa, untuk bersatu padu melawan Covid-19 ini. Dengan usaha keras kita bersama, Insya Allah kita bisa segera terbebas dari Covid-19. Dan kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi masyarakat bisa kembali normal,” ujar Presiden.

Merespon hal tersebut, Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, mendukung yang disampaikan Presiden Joko Widodo. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) merupakan upaya dan solusi bersama untuk menekan penularan Covid-19 serta mempertahankan roda perekonomian nasional.

“Kami sebagai pelaku usaha di sektor logistik, dapat memahami kebijakan yang di ambil Pemerintah untuk memperpanjang PPKM Darurat hingga 25 Juli mendatang. Opsi ini tidak bisa kita hindari meskipun bagi kami inipun sangat berat,” ujar Yukki, pada Rabu (21/7/2021).

Dia mengatakan, ALFI akan selalu menghimbau kepada seluruh perusahaan forwarder dan logistik di Indonesia untuk mendukung kebijakan perpanjangan PPKM Darurat itu dengan komitmen mematuhi protokol kesehatan (Prokes) dalam setiap aktivitas usahanya.

“ALFI siap mendukung hal itu. Kami tidak pernah bosan untuk menyampaikan kepada usaha bidang Logistik dan Transportasi di Indonesia untuk selalu berkomitmen pada protokol kesehatan,” paparnya.

Yukki menegaskan, dalam pandangan pelaku usaha, PPKM Darurat tentu sangat berdampak terhadap ekonomi dan dunia usaha, serta efek domino yang ditimbulkan yaitu penurunan kegiatan ekonomi pasar domestik secara keseluruhan.

“Dalam kondisi seperti sekarang ini kita semua agar bersikap tenang tidak resah dan panic buying,” paparnya.

Oleh karenanya, imbuh Yukki, ALFI merespon positif adanya usulan KADIN ke Pemerintah RI dalam perpanjangan PPKM Darurat itu.

Menurut Yukki, pasalnya apa yang disampaikan KADIN tersebut merupakan kondisi nyata dunia usaha saat ini dalam menghadapi Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung hampir 18 bulan terakhir ini.

Sebelumnya, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan para pelaku ekonomi mendukung penuh kebijakan pemerintah untuk meredam laju pandemi. Arsjad mengatakan ada beberapa masukkan kepada pemerintah, yaitu:

Pertama, mengizinkan perusahaan industri manufaktur sektor kritikal dan esensial serta industri penunjangnya dan industri yang berorientasi ekspor, untuk tetap beroperasi dengan kapasitas maksimal 100% karyawan operasional dan 25% karyawan penunjang operasional, apabila sudah melakukan vaksinasi minimal dua kali untuk seluruh karyawannya. Dalam hal ini, perusahaan harus tetap mengikuti protokol kesehatan secara ketat dan melaporkan kegiatannya secara berkala pada Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Kedua, mengizinkan industri manufaktur sektor non esensial serta industri penunjangnya untuk tetap beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% karyawan operasional dan 10% karyawan penunjang operasional serta tetap mengikuti protokol kesehatan secara ketat, dengan catatan karyawan yang masuk pada perusahaan sektor tersebut telah divaksinasi minimal dua kali dan melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Kemenperin.

Ketiga, pemerintah dapat mendesain kebijakan fiskal secara konsolidasi untuk meningkatkan daya beli masyarakat, baik melalui program proteksi sosial yang dieksekusi dengan cepat maupun insentif ekonomi untuk dunia usaha yang memadai.

Keempat, pemerintah juga perlu mendorong harmonisasi kebijakan kesehatan, ekonomi, dan sosial secara terpadu dan melakukan komunikasi satu pintu, sehingga menciptakan kepastian dan ketenangan bagi masyarakat.

Kelima, pemerintah perlu mendesain stimulus produktif bagi dunia usaha, selain kesehatan dan bantuan sosial. Hal ini diperlukan karena pengusaha juga memiliki kewajiban untuk mencicil pinjaman, membayar operasional perusahaan dan membayar gaji karyawan.

Untuk memperkuat langkah tersebut, pemerintah juga harus memberikan perhatian yang kuat terhadap sejumlah kebijakan, seperti implementasi POJK 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

Keenam, mempercepat pelaksanaan vaksinasi pada daerah-daerah yang merupakan area perindustrian dan perdagangan, dengan menyediakan fasilitas kesehatan masyarakat (fasyankes) yang dapat bergerak cepat dan mempunyai P-Care Vaksinasi oleh BPJS.

Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia – DKI Jakarta Raya