Angkasa Pura I Luncurkan Aplikasi APPro

ALFIJAK – PT Angkasa Pura I (Persero)  menyempurnakan layanan E-Procurement yang telah dimiliki dengan meluncurkan sistem aplikasi Angkasa Pura Procurement (APPro). Hadirnya sistem layanan berbasis website ini, merupakan inovasi dan langkah Angkasa Pura I untuk mendorong penerapan teknologi digital di tengah pandemi Covid-19 yang sejalan dengan arahan Menteri BUMN RI Erick Thohir.

“Hadirnya APPro ini adalah upaya kami dalam mendigitalisasi proses bisnis serta mendorong transparansi proses pengadaan barang dan jasa dalam masa adaptasi kebiasaan baru atau new normal. APPRo diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, keterbukaan serta mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) di lingkungan Angkasa Pura I,” ujar Direktur Utama Angkasa Pura I, Faik Fahmi.

Dibandingkan dengan sistem e-procurement yang lama, APPro telah dilengkapi dengan berbagai keunggulan yang memudahkan bagi pelaku usaha (vendor) untuk mengikuti proses pengadaan barang dan jasa. Proses pengadaan barang dan jasa mulai dari rapat persiapan, aanwijzing, evaluasi dan negosiasi penawaran dapat dilakukan secara online dan dari mana saja tanpa perlu datang ke kantor Angkasa Pura I.

Sedangkan bagi internal Angkasa Pura I hadirnya APPro memudahkan dalam penyusunan harga estimasi sendiri atau owner estimate karena dapat dilakukan melalui sistem terintegrasi ke setiap unit, adanya standarisasi template yang dihasilkan oleh sistem berupa Berita Acara, Nota Dinas serta Kontrak, Efisiensi dari pemaketan pekerjaan berdasarkan category management dan penandatanganan dalam proses pengadaan barang & jasa dilakukan melalui digital signature.

“ini membuat proses pengadaan barang dan jasa menjadi lebih transparan, akuntabel, independen dan fairness hingga tercipta persaingan yang sehat dan kompetitif bagi semua pelaku usaha (vendor),” kata Faik Fahmi.

Untuk diketahui bahwa sistem aplikasi APPro dapat diakses melalui situs web https://eproc.ap1.co.id atau melalui website resmi Angkasa Pura I di www.ap1.co.id.(sumber:bisnis.com)

Pemanfaatan TSS Selat Sunda Untuk Hub Port Priok, Didukung

Alfijak – Bagan pemisah lalu lintas atau Traffic Separation Scheme (TSS) di selat Sunda dan selat Lombok telah diberlakukan sejak 1 Juli 2020.

Melalui implementasi TSS itu, khususnya di selat Sunda diharapkan sebagai alternatif lalu lintas pelayaran ocean going dalam mendukung menjadikan pelabuhan Tanjung Priok sebagai Hub Port.

“Selama ini kapal-kapal berukuran besar pengangkut ekspor impor via Priok masih harus lmenggunakan selat Malaka lantaran masih mencari muatan di wilayah pelabuhan-pelabuhan lainnya di Indonesia, maupun di Singapura karena belum direct. Jadi kalau Priok benar-benar jadi Hub dan mayoritas muatannya tersedia di pelabuhan ini, maka kapal bisa direct ke ke negara tujuan melalui jalur Selat Sunda,” ujar Sekjen Indonesia Maritime, Logistitc and Transportation Watch (IMLOW), Achmad Ridwan Tento melalui keterangan pada Jumat (3/7/2020).

Dia mengatakan, sangat mendukung menjadikan pelabuhan Tanjung Priok sebagai internasional hub port, sebab bisa mengurangi kompleksitas jasa pengiriman dan memungkinkan kapal-kapal besar meningkatkan kapasitas muatanya karena adanya konsolidasi kontainer di pelabuhan yang bersifat hub port.

“Waktu transit kapal juga menjadi lebih cepat sehingga operasional kapal lebih efisien dan frekwensi pengiriman lebih maksimal, ” ujar Ridwan yang juga mantan Pelaut itu.

Dia mengatakan, untuk mendukung Hub Port di pelabuhan Tanjung Priok, selain mesti memiliki infrastruktur yang baik termasuk fasilitas pelabuhan bertaraf internasional, juga mesti didukung hinterland atau daerah pendukung industri yang besar.

Dengan menyandang status Internasional Hub Port, imbuhnya, maka pelabuhan harus terhubung menjalankan manajemen bisnisnya yang terkoneksi dengan seluruh pelabuhan di dunia serta beraliansi dengan global player.

“Lalu lintas di selat Sunda memang ramai selama ini, namun dengan adanya TSS khususnya di selat itu, maka pengaturan lalu lintas kapal di selat itu wajib dijamin kelancaran, keselamatan, ketertiban dan kenyamanan bernavigasi-nya baik untuk kepentingan nasional maupun internasional. Dengan demikian, TSS di selat Sunda bisa dimanfaatkan dalam mendukung Priok sebagai Hub Port,” ucap Ridwan.

Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II/IPC, Arif Suhartono meyakini bahwa pemberlakuan TSS akan meningkatkan lalu lintas kapal di Selat Sunda dan Selat Lombok. IPC melihat adanya peluang ekonomi dari pemberlakuan TSS tersebut

Oleh karena itu, IPC siap menangkap potensi peningkatan trafik di kawasan selat Sunda. “Terlebih itu merupakan jalur alternatif perdagangan ke Asia Barat dan Eropa atau sebaliknya, yang selama ini lebih banyak mengandalkan selat Malaka,” ujar Arif dalam keterangan pers-nya pada Kamis (2/7/2020).

Arif menilai, tujuan utama penerapan TSS memang untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran di Selat Sunda sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan Selat Lombok sebagai ALKI II.

“Penerapan Bagan Pemisah Alur Laut akan membuat trafik kapal di Selat Sunda semakin teratur. Dengan demikian, waktu tempuh pelayaran semakin cepat, dan hal ini menguntungkan pihak pelayaran,” katanya.

Menurut Arif, kedepan selat Sunda berpotensi menjadi jalur alternatif kapal barang dari Tanjung Priok ke Asia dan Eropa, dengan menyusuri pesisir barat Sumatra. Apalagi trafik di Selat Malaka semakin padat.

Arif juga menyatakan, pelabuhan Tanjung Priok, siap menjadi pelabuhan hub internasional. Apalagi sejak tiga tahun terakhir terminal-terminal peti kemas di Tanjung Priok rutin melayani kapal-kapal besar berkapasitas di atas 10.000 TEUs.

“Sekarang sudah ada sejumlah direct call (rute pelayaran langsung) dari Priok ke berbagai tujuan, antara lain Amerika, Eropa, Australia, serta China dan beberapa negara Asia Timur,” kata Arif.(sumber: sindo)

ALFI DKI :  PM 42/2020 tentang DO Online, Gairahkan Pebisnis

ALFIJAK – Pada 15 Januari 2020, Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan /PM No:42/2020 sebagai perubahan atas PM 120/2017 tentang Pelayanan Pengiriman Pesanan Elektronik (Delivery Order Online) Untuk Barang Impor di Pelabuhan.

Beleid yang ditandatangani Menhub Budi Karya Sumadi itu, sekaligus mempertegas bahwa pelaksanaan dalam pelayanan DO Online untuk Barang Impor merupakan sistem yang terhubung dengan sistem Indonesia National Single Window (INWS), Inaportnet, dan sistem para pemangku kepentingan terkait.

Ketua Umum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim menyatakan, asosiasinya mengapresiasi kehadiran PM 42/2020 tersebut sebagai pedoman pelaku usaha dalam implementasi DO Online.

“Selama ini persoalan DO Online menjadi isue strategis yang terus menerus dibahas pemerintah dan stakeholders, karena belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dengan adanya beleid itu kami sangat mengapresiasi dan berharap semua pihak terkait dapat mematuhinya.,” ujar Adil Karim, pada Selasa (30/6/2020).

Dia mengatakan, ALFI, selama ini terlibat cukup intensif dengan pihak kementrian dan lembaga (K/L) serta berbagai asosiasi lainnya dalam memberikan rekomendasi terkait pelayanan otomasi import barang, dimulai dari Delivery Order (DO) Online tersebut.

Adil mengatakan, sistem logistik di Indonesia mesti berbasis pada kepentingan layanan yang lebih efisien, transparan, serta terintegrasi dari end to end service.

Oleh sebab itu, dibutuhkan platform logistik nasional yang mengakomodir seluruh kepentingan bisnis dan berdaya saing global 4.0 guna mendongkrak perbaikan Logistik Performance Index Indonesia, sehingga Republik ini memang sudah saatnya mempunyai yang namanya National Logistics Ecosystem (NLE).

“Mengenai DO Online ini merupakan upaya mewujudkan NLE tersebut dan menjadikan INWS sebagai panglima dalam digitalisasi layanan logistik nasional,” paparnya.

Adil mengatakan, kehadiran PM 42/2020, untuk memberikan kemudahan berusaha di bidang pengiriman barang pada pelabuhan, khususnya pelayanan pengiriman pesanan secara elektronik (DO Online) untuk barang impor sehingga mendongkrak daya saing.

“Dengan adanya beleid itu, pelaku bisnis kini memiliki kepastian dalam berusaha,” paparnya.

Dalam PM 42/2020 disebutkan, pemilik barang, wakil pemilik barang, atau perusahaan jasa pengurusan transportasi wajib mengajukan permohonan DO Online kepada perusahaan angkutan laut melalui sistem Indonesia National Single Window (INSW) atau sistem elektronik yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut atau pihak lain.

Adapun perusahaan angkutan laut wajib mengirimkan elemen data DO Online yang diterbitkan ke sistem INSW.

Sedangkan badan usaha pelabuhan (BUP) selaku pengelola terminal wajib menyediakan sistem yang memungkinkan untuk menerima elemen data DO Online dari sistem INSW.(md)

Berikut Point PM 42/2020:

● Pasal 3
(1) Badan usaha Pelabuhan selaku pengelola Terminal dan perusahaan angkutan laut harus menerapkan sistem pelayanan DO Online untuk Barang Impor

(2) Pemilik barang, wakil pemilik barang, atau perusahaan jasa pengurusan transportasi harus menggunakan pelayanan DO Online sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Badan usaha Pelabuhan selaku pengelola Terminal atau perusahaan angkutan laut dapat bekerja sama dengan penyedia jasa sistem informasi elektronik dalam hal belum memiliki sistem pelayanan DO Online sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

ALFI Apresiasi Inpres 5/2020, Dunia Usaha Siap Songsong NLE

ALFIJAK – Terbitnya Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2020 tertanggal 16 Juni 2020, mengenai Penataan Ekosistem Logistik Nasional (Ekolognas) tidak hanya sekedar membangun digitalisasi untuk logistik saja.

Apalagi, para pegiat logistik yang bernaung di ALFI selama ini telah mengusung konsep penataan ekolognas tersebut, bahkan di inisiasi semenjak program Minilab Kemenkeu pada tahun 2014.

Kala itu, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), bersama dengan Asosiasi Jalur Perusahaan Prioritas (APJP) dan Indonesia National Ship-owner (INSA) beserta sektor pemerintah duduk bersama untuk menghasilkan suatu rekomendasi terkait pelayanan otomasi terkait import barang, dimulai dari Delivery Order (DO) Online.

Dalam perkembangannya, otomasi tersebut bisa dilakukan end to end sampai dengan ke empty depo dan pergudangan, dan regulasi menyangkut DO Online masih disempurnakan oleh Kemenhub.

Kini, para pelaku logistik di tanah air mendapat angin segar dengan terbitnya Inpres 5/2020 tentang Penataan Ekolognas yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 16 Juni 2020.

Sebab, beleid itu mempertegas peran dan fungsi para Kementerian terkait dalam merealisasikan National Logistik Ecosystem (NLE), sekaligus menjadikannya Indonesia National Single Window (INSW) sebagai panglima dalam konektivitas layanan ekspor impor.

Lagi-lagi, soal NLE itupun pernah diungkapkan ALFI jauh hari sebelumnya.

ALFI menilai, sistem logistik di Indonesia mesti berbasis pada kepentingan layanan yang lebih efisien, transparan, serta terintegrasi dari end to end service.

Oleh sebab itu, dibutuhkan platform logistik nasional yang mengakomodir seluruh kepentingan bisnis dan berdaya saing global 4.0 guna mendongkrak perbaikan Logistik Performance Index Indonesia, sehingga Republik ini memang sudah saatnya mempunyai yang namanya National Logistics Ecosystem (NLE).

“Olehkarenanya, kita terus mendorong supaya NLE Indonesia itu bisa diwujudkan,” ujar Ketua Umum DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim, pada Rabu (24/6/2020).

Adil mengatakan, platform logistik yang bertumpu pada NLE itu diharapkan memperkuat para pelaku bisnis di sektor ini dalam menghadapi persaingan global termasuk memperluas jaringan/networkingnya.

Langkah seperti itu, imbuhnya, sudah ditempuh para pebisnis shipping, pelabuhan maupun logistik di sejumlah negara di dunia yang secara bersama-sama kini membangun networking  bisnisnya secara global.

Adil mengatakan bahwa Inpres 5 Tahun 2020 ini sudah cukup detail, karena dalam beleid tersebut juga dicantumkan timeline dan masing – masing Kementerian yang bertanggung jawab terhadap tupoksinya.

Sebab, kata Adil, jika kita bicara terkait juklak teknis, outputnya harus dikeluarkan oleh kementerian yang bersangkutan, di juklak teknis tersebut tentunya akan di atur lebih detil implementasinya.

Dikatakan Adil, perlu diketahui di dalam Inpres 5/2020, ini, mencakup menyederhanakan proses pemeriksaan barang, mempermudah akses layanan logistik melalui kolaborasi system ekspor dan impor dengan kementerian dan lembaga terkait (K/L),

Selain itu, penerapan system management resiko yang terintegrasi, kementerian dan lembaga terkait, peningkatan efisiensi proses logistik dengan kolaborasi system sektor transportasi, sektor pelayaran, sektor pelabuhan, sektor pergudangan, sektor depo peti kemas.

Juga meliputi penyederhanaan proses bisnis pembayaran penerimaan negara serta sinkronisasi jalur kereta api petikemas, di mana di dalamnya terlibat Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, BPOM, Kepolisian RI dan instansi penerbit ijin lainnya.

“Jika kita bicara tolak ukur, outputnya di kementerian tersebut di atas, Inpres itu hanya sebagai payung hukum agar kementerian – kementerian tersebut saling berkoordinasi untuk mendukung point – point yang disebutkan di dalam inpres tersebut,” ucap Adil.

Itulah sebabnya, mengapa ALFI sangat mengapresiasi, terbitnya Inpres 5/ 2020 ini,bahkan kini mengajak seluruh stakeholders perlu mengawal implementasi aturan itu dilapangan.

Karena itu, NLE ini sudah seyogyanya menjadi system yang memudahkan para pemangku kepentingan untuk saling berkolaborasi agar efisiensi dan transparansi di bidang logistik bisa tercapai.

Disisi lain, perusahaan pergudangan, depo dan platform-platform logistik karya anak bangsa mendapatkan kesempatan lebih untuk saling berkolaborasi dan terintegrasi dengan kementerian dan lembaga, sehingga terciptanya saling sinergi antara pemerintah dan swasta.

“Harapannya agar muncul inovasi dan pemulihan ekonomi di bidang manufaktur, logistik dan pelayaran serta jasa lainnya yang terdampak di masa pandemi ini dapat lebih terakselerasi dengan adanya simplifikasi proses melalui platform digital,” ujar Adil yang juga menjabat Ketua Komite Tetap bidang Kepabeanan dan Tata Niaga Impor KADIN DKI Jakarta.(md/sumber:beritakapal.com)

Menhub : Tol Laut Jamin Kelancaran Distribusi Logistik

ALFIJAK – Kelancaran pengiriman logistik dengan mengoptimalkan layanan Tol Laut ditengah pandemi Covid 19, dioptimalkan.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, instansinya terus berupaya maksimal memastikan kelancaran pengiriman logistik, salah satunya dengan mengoptimalkan layanan Tol Laut.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub juga telah memiliki program untuk menjamin keberlangsungan logistik ke seluruh wilayah nusantara.

“Tol Laut di tengah pandemi ini diharapkan mampu menjaga berlangsungnya pasokan logistik ke seluruh wilayah Indonesia,” ujar Menhub Budi, kepada wartawan di Jakarta.

Dia menyatakan, industri pelayaran memiliki peran penting untuk mendukung program tersebut mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang dihubungkan melalui jalur laut.

“Untuk itu, pelayaran swasta nasional diharapkan bisa ikut terlibat aktif dalam program Tol Laut dengan melayani beberapa trayek yang diselenggarakan Kemenhub,” ucapnya.

Menhub Budi menjelaskan, saat ini instansinya telah berupaya semaksimal mungkin agar Tol Laut dapat lebih baik memberikan layanan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya bagi masyarakat di kawasan timur Indonesia.

Oleh karenanya, guna memaksimalkan Tol Laut butuh peran semua pihak agar benar-benar dapat memaksimalkan kapasitas angkut yang ada di dalam kapal sehingga dapat menurunkan disparitas harga.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Capt. Wisnu Handoko, menjelaskan untuk mencapai disparitas harga yang proporsional semua aspek harus diperbaiki secara simultan oleh seluruh lembaga terkait.

Menurutnya, harus digarisbawahi jika yang dijadikan parameter hanya disparitas harga, maka tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh program Tol Laut.

Capt Wisnu menegaskan, guna menyelesaikan masalah disparitas harga, hal yang harus dilakukan adalah dengan memperkuat supervisi perdagangan antar pulau.

Selain itu, menerapkan digitalisasi dengan National Logistik Ekosistem (NLE) serta melakukan pengembangan sarana prasarana infrastruktur pelabuhan secara terus menerus mengikuti kebutuhan jumlah dan jenis komoditinya.

Capt Wisnu menjelaskan program Tol Laut juga merespon cepat permintaan Pemerintah Daerah (Pemda) yang ingin wilayahnya disinggahi oleh kapal-kapal Tol Laut.

Respon seperti itu, imbuhnya, sebagaimana yang sudah dilakukan atas permintaan dari Bupati Pulau Morotai, Benny Laos yang meminta tambahan rute untuk menjual hasil laut mereka ke Pulau Jawa.

“Beberapa waktu lalu Bupati Pulau Morotai meminta tambahan singgah rute kapal Tol Laut ke daerahnya dan ini langsung kita respon. Dari yang sebelum satu rute menjadi dua rute. Kami berharap tambahan rute ini dapat meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat, sebab kita ketahui kalau Pulau Morotai sangat bagus hasil lautnya,” katanya.

Capt Wisnu mengatakan, layanan Tol Laut terus diperbaiki antara lain dengan mengupdate platform Logistic Communication System (LCS) untuk mengakomodir Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 53 tahun 2020.

Dalam peraturan tersebut ada jenis muatan/barang yang boleh diangkut. Untuk mempermudah pengguna jasa maka pada layanan LCS itupun pihaknya melengkapi dengan pilihan jenis barang yang ingin diangkut.

Dia mengungkapkan, program Tol laut sejak awal tahun ini juga bekerjasama dengan Satgas Pangan yang melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan penimbunan, monopoli dan menjual harga barang secara tidak wajar.

Performa kapal kapal tol laut terus ditingkatkan ketepatan waktu roundturn voyage-nya dengan dipantau melalui tracking system LCS. Proses stuffing kontainer di pelabuhan muat Tanjung Perak dan Tanjung Priok juga diawasi oleh petugas dari otoritas pelabuhan.

“Sampai dengan bulan Mei 2020 load factor muatan berangkat sudah cukup bagus rata rata di atas 70% bahkan ada trayek yang mencapai 95%,” jelas Capt. Wisnu.

Dia menegaskan, perbaikan, peningkatan dan optimalisasi pelayanan Tol Laut ini menjadi komitmen Kemenhub agar pengiriman logistik menjadi mudah dan lancar.

ALFI Apresiasi Beleid Penataan Sislognas

ALFIJAK- Pemerintah Indonesia kian serius membangun ketertinggalan di bidang infrastruktur dan konektivitas di seluruh Indonesia.

Hal itu ditandai dengan terbitnya Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2020 tertanggal 16 Juni 2020, mengenai Penataan Ekosistem Logistik Nasional, menunjukkan Pemerintah Republik Indonesia sangat serius membenahi system logistik nasional.

Inpres ini mencakup menyederhanakan proses pemeriksaan barang, mempermudah akses layanan logistik melalui kolaborasi system ekspor dan impor dengan kementerian dan lembaga terkait, penerapan system management resiko yang terintegrasi, kementerian dan lembaga terkait.

Beleid itu juga mengakomodir peningkatan efisiensi proses logistik dengan kolaborasi system sektor transportasi, sektor pelayaran, sektor pelabuhan, sektor pergudangan, sektor depo peti kemas dan menyederhanakan proses bisnis pembayaran penerimaan negara serta sinkronisasi jalur kereta api petikemas.

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik san Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, sangat mengapresiasi terbitnya Inpres tersebut.

Menurutnya, National Logistic Ecosystem (NLE) ini sudah saatnya di luncurkan dan di gunakan oleh para pemangku kepentingan terlebih di masa pandemi ini digitalisasi telah menjadi suatu keharusan.

“Dengan NLE ini akan tercipta efisiensi dan transparansi dan harapannya akan mengurangi biaya logistik yang saat ini terbilang tinggi,” ujar Yukki, kepada wartawan pada Kamis (18/6/2020).

Dia menegaskan, National Logistc Ecosystem (NLE) ini adalah mempertemukan pelaku usaha logistik baik ekspor maupun impor di dalam satu platform untuk saling bertukar informasi dengan konsep API (Application Programming Interface).

Yukki mengatakan, diperlukan inovasi dan transformasi bisnis di masa pandemi sekarang ini, lantaran digitalisasi sangat membantu dan memudahkan para pelaku bisnis untuk melakukan kegiatannya.

“Kita saat ini juga sudah melakukan meeting online, tanpa tatap muka secara langsung, harusnya sudah tidak ada masalah untuk pengembangan smart logistics di masa sekarang ini, di mana Pemerintah telah memiliki konsep National Logistics Ecosystem untuk arus lalu lintas barang (flow of goods) dan arus dokumen (flow of documents)”, ucapnya.

Saat ini pengembangan digitalisasi selain modul impor, track and trace, rantai pasok sampai dengan ke last mile delivery, IoT (Internet of Things), pergudangan, depo dan data exchange (pertukaran data) cross border tak lupa sektor Perbankan serta asuransi untuk menunjang Trade Financing untuk kemudahan anggota ALFI.

“Tentunya semua itu tidak melupakan aspek keamanan digital,” ujar Yukki Nugrahawan Hanafi yang juga elaku Ketua Umum DPP ALFI dan juga Chairman AFFA (ASEAN Federation for Forwarder Association).

Mengingat pentingnya kolaborasi digital platform sehingga menjadi satu ecosystem, ALFI terus mendorong digitalisasi akan membuat seamless synergy di antara para pemangku kepentingan baik pemerintah maupun swasta.(md)

Perdagangan Domestik Agar Ditingkatkan

ALFIJAK – Penguatan perdagangan domestik atau antar pulau mesti terus ditingkatkan untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia ditengah pandemi Covid-19.

Achmad Ridwan Tento, Sekjen Indonesia Maritime Logistic and Transportation Watch (IMLOW) mengatakan, ditengah melesunya perdagangan ekspor impor akibat pandemi sekarang ini, maka pergerakan perdagangan domestik tidak boleh terhambat dan harus tetap lancar.

Dengan populasi penduduk lebih dari 270 juta jiwa, imbuhnya, konsumsi pasar domestik Indonesia menjadi sangat potensial, dan oleh karenanya mesti terjaga agar tetap stabil.

“Caranya dengan memacu para pelaku usaha kecil menengah (UKM) maupun pelaku industri guna memenuhi kebutuhan dasar/pokok masyarakat dalam negeri di tengah pandemi Covid 19 saat ini,” ujar Ridwan, kepada wartawan pada Kamis (18/6/2020).

Dia mengungkapkan, kegiatan aktivitas ekspor impor yang cenderung lesu akibat pandemi Covid saat ini, dapat dilihat dari sepinya kegiatan di pelabuhan-pelabuhan utama, termasuk di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta meskipun kini telah memasuki New Normal.

Sementara kegiatan pengangkutan domestik atau antar pulau memasuki adaptasi kebiasaan baru (New Normal) justru mulai ada pergerakan kearah yang lebih baik dari sebelumnya.

“Terhadap kelancaran penanganan kargo domestik di pelabuhan ini harus menjadi perhatian serius operator pelabuhan. Jangan di anak tirikan layanan antar pulau itu dan kita jangan hanya fokus pada layanan internasional saja,” ucap Ridwan.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melaporkan, capaian ekspor pada bulan Mei 2020 merupakan yang terendah sejak 2016, sementara posisi impor terburuk sejak tahun 2009.

BPS mencatat, ekspor pada Mei 2020 mengalami penurunan 13,4% dibanding pencapaian bulan sebelumnya, sedangkan jika dibandingkan dengan tahun lalu atau year on year (yoy) merosot 28,9%.

Sementara impor turun lagi lebih dalam dengan kisaran 32,65% dibanding bulan lalu, dan jika dibandingkan tahun lalu turun 42,20%.

Menurut BPS, ekspor pada bulan Januari 2020 tercatat 13,63 miliar dolar AS. Sempat naik pada Februari-Maret 2020 menjadi 14 miliar dolar AS, lalu turun lagi di April menjadi 12,16 miliar dolar AS dan turun lagi pada Mei 2020 menjadi 10,53 miliar dolar AS.

Sementara impor Januari 2020 tercatat 14,27 miliar dolar AS. Angka ini turun tipis pada Maret 2020 menjadi 13,35 miliar dolar AS. Pada April 2020 angkanya terus menurun menjadi 12,54 miliar dolar AS dan 8,44 miliar dolar AS pada Mei 2020.

Sebelumnya, Direktur Operasional PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk (Temas Line) Teddy Arief Setiawan, mengungkapkan, memasuki New Normal volume muatan kontainer domestik untuk rute ke barat sudah berangsur normal, sedangkan yang ke arah timur masih drop akibat pandemi virus Corona/Covid-19.(sumber: beritakapal.com)

Ekosistem Logistik Perlu Kolaborasi & Konektivitas

ALFIJAK – Pemerintah, sejak lima tahun terakhir, mengejar ketertinggalan di bidang infrastruktur dengan memberikan perhatian lebih pada pembangunan infrastruktur di seluruh negeri.

Selain itu, pemerintah juga memperluas konektivititas digital berupa perluasan jaringan internet atau layanan daring, melalui jaringan palapa ring yang sekarang sudah tersambung seluruh wilayah Indonesia.

“Konektivitas fisik dan konektivitas digital ini hanyalah modal awal dan perlu diikuti oleh kebijakan-kebijakan lanjutan lainnya,” ujar Ketua Umum DPP Asosiasi Forwarder dan Logistik Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi.

Berkenaan dengan itu, imbuhnya, beberapa kebijakan telah dibuat Ditjen Bea & Cukai Kemenkeu untuk memperlancar proses logistik dan perdagangan internasional.

Kebijakan-kebijakan itu antara lain advance manifest system, export simplification for CBU Vehicles, web-based import and export system, export simplification for CPO and drivatives, D/O Online System, elektronik SKA, TPS Online System, serta autogate system.

Walaupun demikian, peringkat LPI (Logistics Performance Index) Indonesia pada tahun 2018 masih berada di bawah Malaysa (41), Vietnam (39), Thailand (17) dan Singapura (7), di mana Indonesia menempati urutan ke 46.

Hal ini disebabkan belum adanya platform digital yang mempertemukan pelaku usaha sektor logistik dari sisi permintaan dan persediaan, sehingga timbul informasi asimetris.

Sejalan dengan hal tersebut di atas pemerintah melalui Kementerian Keuangan sedangan mengembangkan National Logistc Ecosystem (NLE) di CEISA, fungsi dari NLE di CEISA ini adalah mempertemukan pelaku usaha logistik baik ekspor maupun impor di dalam satu platform untuk saling bertukar informasi dengan konsep API (Application Programming Interface).

Yukki mengatakan, ALFI telah siap untuk mendukung program tersebut di mana ALFI saat ini telah membangun ecosystem collaboration melalui pengembangan digitalisasi Smart Logistics, kolaborasi platform yang dibangun dalam Website ALFI (ilfa.or.id) dan terkoneksi dengan platform digital yang disebut Digico (digico.id).

Bahkan, ujarnya, pengembangan tersebut telah dilakukan secara bertahap, dan saat ini modul yang siap adalah modul impor, ekspor, track and trace, yang telah mencakup lebih dari 150 negara, selanjutnya pengembangan rantai pasok sampai dengan ke last mile delivery.

Tahap awal Track and Trace yang saat ini dikembangkan tentunya meliputi transport laut, darat dan udara, selanjutnya ALFI kembangkan di IoT, pergudangan, depo dan data exchange (pertukaran data) cross border tak lupa sektor Perbankan dan Asuransi untuk menunjang Trade Financing.

“Selain itu, ALFI juga melakukan kerjasama dengan Peruri Digital Security untuk aspek keamanan digital,” ucap Yukki Nugrahawan Hanafi yang juga Chairman ASEAN Federation for Forwarder Association (AFFA).

Dia mengatakan, inovasi dan transformasi bisnis di masa pandemi Covid-19 ini seyogyanya dipercepat, bagaimana digitalisasi sangat membantu dan memudahkan para pelaku bisnis untuk melakukan kegiatannya. Apalagi, saat ini mayoritas pertemuan ataupun komunikasi bisnis juga sudah dilkukan melalui meeting online ataupun virtual, tanpa tatap muka secara langsung.

“Jadi seharusnya sudah tidak ada masalah untuk pengembangan smart logistics di masa sekarang ini, di mana Pemerintah telah memiliki konsep National Logistics Ecosystem untuk arus lalu lintas barang (flow of goods) dan arus dokumen (flow of documents),” papar Yukki.

Menurutnya, kata kunci intinya saat ini adalah collaboration, di mana konektivitas digital ini bisa dilakukan secara seamless dan end to end tanpa ada proses intervensi manual. Karena dalam era keterbukaan saat ini tidak ada yang bisa bergerak sendiri dan dibutuhkan kolaborasi baik dari dalam maupun luar negeri.

“Pentingnya kolaborasi digital platform sehingga menjadi satu ecosystem akan membuat seamless synergy di antara para pemangku kepentingan baik pemerintah maupun swasta,” kata Yukki.(md)

Waspadai Covid, Petugas Layanan Kantor ALFI DKI Pakai Face Shield

ALFIJAK – Kantor Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, menerapkan standar pelayanan protokol pencegahan dan pengendalian pandemi Covid-19, kepada perusahaan anggota asosiasi itu dimasa PSBB di Jakarta.

Hingga akhir Desember 2019, DPW ALFI DKI Jakarta menaungi anggota sebanyak 1.418 perusahaan yang berkegiatan di Ibukota.

Kantor DPW ALFI DKI Jakarta saat ini terletak di Jalan Ende No.46 Tanjung Priok Jakarta Utara.

Adapun, penetapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi di wilayah DKI Jakarta telah diberlakukan sejak 4 Juni hingga 18 Juni 2020.

“Kami tetap menjaga dan mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19. Pada ruangan pelayanan juga sudah tersedia sanitizer, masker, pencuci tangan, bahkan menyediakan face shield (pelindung wajah) bagi petugas pelayanan karena mereka yang berinteraksi langsung dengan anggota,” ujar Ketua DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim, di kantornya pada Jumat (12/6/20120).

Adil mengatakan asosiasinya juga sudah menyosialisasikan sekaligus mengimbau kepada seluruh perusahaan anggota sesuai dengan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No 1363/2020 tentang Protokol Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Perkantoran/Tempat Kerja pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.

SK bernomor 1363/2020 itu ditandatangani Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Andri Yansyah pada 5 Juni 2020 itu mengimbau supaya melaksanakan ceklis protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19 di perkantoran/tempat kerja pada masa transisi.

Kemudian, agar pimpinan perusahaan membuat pakta integritas bermaterai Rp.6.000 dengan menyatakan janji dan komitmen mematuhi kebijakan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No: 1363/2020.

“Ini kita lalukan agar perusahaan anggota ALFI menerapkan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat saat PSBB transisi saat ini ketika hendak menyambut New Normal,” ucap Adil Karim.(md)

Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia – DKI Jakarta Raya