Turun dari kapal, peti kemas impor wajib langsung behandle

Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok menetapkan standar kinerja layanan penarikan peti kemas impor yang wajib periksa fisik (behandle) dari lini satu terminal peti kemas pelabuhan Tanjung Priok ke lokasi behandle, maksimal 2,5 jam.

JAKARTA (alfijak): Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Arif Toha Tjahjagama mengatakan penetapan batas maksimal waktu penarikan peti kemas behandle itu untuk mendukung kelancaran impor. Selain itu, fasilitas behandle di pelabuhan Tanjung Priok agar beroperasi 24 jam sehari dan 7 hari seminggu atau 24/7.

“Sedang dipersiapkan sistem informasinya terkait layanan tersebut dan diharapkan segera rampung, sehingga pada 1 Mei 2018 sudah bisa berjalan,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (24/4/2018).

Saat ini di pelabuhan Tanjung Priok terdapat lima pengelola fasilitas terminal peti kemas ekspor impor yakni; Jakarta International Container Terminal (JICT), Terminal Peti Kemas Koja, Terminal Mustika Alam Lestari (MAL), Terminal 3 Pelabuhan Priok dan New Priok Container Terminal-One (NPCT-1).

Adapun fasilitas kegiatan behandle peti kemas impor dilaksanakan di tempat pemeriksaan fisik terpadu (TPFT) PT.Graha Segara, dikawasan pabean Tanjung Priok.

Sedangkan behandle di NPCT-1 melalui kerja sama operasi antara PT.Graha Segara dengan PT.IPC Terminal Peti Kemas (IPC TPK) yang merupakan anak usaha PT Pelabuhan Indonesia II/Indonesia Port Corporation (IPC).

Pemeriksaan Fisik

Arif mengungkapkan pemeriksaan fisik peti kemas atau behandle dilakukan terhadap peti kemas impor yang terkena aturan karantina oleh instansi badan karantina dan yang masuk kategori importasi jalur merah kepabeanan oleh Bea dan Cukai.

Dikatakan, pelayanan penarikan peti kemas wajib behandle dari lapangan lini satu atau terminal peti kemas ke fasilitas pemeriksaan/behandle agar segera dilakukan sejak satu peti kemas dinyatakan wajib periksa dan telah diturunkan dari kapal.

“Sehingga tidak menunggu seluruh peti kemas dalam dokumen impor selesai diturunkan dari kapal,” tuturnya.

Arif mengatakan, instansinya sudah menyampaikan penetapan standar kinerja pelayanan penarikan peti kemas dari lapangan penumpukan lini satu ke fasilitas behandle di Pelabuhan Priok itu melalui Surat Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok No:501/1/2/OPTPK-18 kepada manajemen IPC TPK dan manajemen Graha Segara, pada 20 April 2018.

Dalam layanan behandle tersebut, imbuhnya, agar merekam data time stamp setiap gerakan pemindahan peti kemas sebagai alat pengukur kinerja pelayanan dalam rangka mendukung kelancaran impor di pelabuhan.

“Fasilitas pemeriksaan peti kemas dilokasi behandle agar memberikan layanan lebih cepat,mudah,murah dan transparan,” paparnya.

Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Widijanto, Selasa (24/4/2018) mengatakan, adanya penetapan standar waktu penarikan peti kemas wajib behandle itu, diharapkan bisa mempercepat pengeluaran barang impor khusunya yang terkena jalur merah di Pelabuhan Tanjung Priok.

“Bagi pebisnis adanya standar waktu untuk itu sangat bagus dan semua pihak mesti mematuhinya.Bila perlu ada sanksinya bagi yang melanggar,” ujar Widijanto. (bisnis.com/ac)

NVOCC diakui, submit dokumen lebih cepat

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) merespon positif adanya kemudahan dalam proses bisnis logistik sehubungan dengan diakuinya perusahaan forwarder sebagai pengangkut kontraktual atau non-vessel operating common carrier (NVOCC).

JAKARTA (alfijak); Dengan adanya pengakuan itu, sehingga perusahaan forwarder bisa langsung menyampaikan manifest atau submit dokumen ekspor-impor sebagai pengangkut kontraktual ke Ditjen Bea dan Cukai.

Ketua DPW ALFI DKI Jakarta, Widijanto mengatakan kemudahan proses bisnis forwarder itu sehubungan akan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan No:158/PMK.04/2017 dan Peraturan Dirjen Bea dan Cukai nomor:PER-38/BC/2017, di Pelabuhan Tanjung Priok pada 23 Mei 2018 dan di Bandara Soekarno Hatta pada 25 Juli 2018.

“Sudah kurang lebih sepuluh tahun terakhir, ALFI menginginkan agar forwarder berperan sebagai NVOCC/pengangkut kontraktual, karena sebelumnya submit dokumen pecah status ekspor impor hanya bisa dilakukan oleh perusahaan pelayaran.

Namun dengan adanya pengakuan NVOCC forwarder kini bisa langsung melakukannya,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (23/4/2018)

Widijanto mengatakan,sesuai kedua beleid itu, pengangkut kontraktual (NVOCC Forwarder) merupakan salah satu pihak yang ditetapkan sebagai pengangkut yang mempunyai kewajiban terkait dengan penjajuan inward dan outward manifest.

Terkait dengan beleid itu, imbuhnya, ALFI DKI menghimbau kepada seluruh perusahaan forwarder dan logistik di DKI Jakarta untuk mendaftarkan kepada sekretariat ALFI untuk mengikuti sosialisasi sehubungan dengan implementasi beleid itu oleh Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu.

“Kami berharap peran aktif perusahaan forwarder untuk menghindari terjadinya kendala tehnis dilapangan saat aturan tersebut mulai diimplementasikan,” paparnya.

Dia mengatakan, dengan adanya beleid itu, perusahaan forwarder sebagai pengangkut bisa online langsung ke Bea Cukai untuk submit manifest untuk percepatan pelayanan kapal dan barang di pelabuhan, maupun kargo di bandara.

“Nanti pihak Bea dan Cukai tinggal mencocokkan dokumen yang disubmit oleh forwarder dengan dokumen yang disubmit juga oleh shipping dalam sistem berbasis online layanan,” paparnya.

Dikonfirmasi Bisnis, Ketua Forum Pengusaha Jasa Transportasi,Forwarder dan Kepabeanan (PPJK) M.Qadar Jafar mengatakan, pengusaha forwarder menyambut gembira adanya aturan tersebut karena forwarder saat ini diakui oleh pemerintah sebagai NVOCC.

“Ini bisa menggairahkan iklim bisnis ligistik nasional.Mudah-mudahan tidak terjadi kendala dalam implementasinya nanti,” ujarnya, Senin (23/4/2018).

Kementerian Keuangan melalui Direktur Tehnis Kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai Fadjar Donny Tjahyadi, sudah menyampaikan surat kepada ALFI DKI Jakarta, untuk pelaksanaan sosialisasi penerapan prosedur dan aplikasi manifest baru sesuai dengan PMK 158/2017 dan Perdirjen Bea Cukai No:38/2017.

Dalam surat taggal 20 April 2018 tersebut, Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu menyatakan bahwa prosedur dan aplikasi manifest yang baru itu akan diterapkan di KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok pada 23 Mei 2018, sedangkan di KPU Bea dan Cukai Siekarno Hatta pada 25 Juli 2018. (bisnis.com/ac)

Beban pajak berlipat, 1.000 JPT sudah gulung tikar

Perusahaan pengurusan transportasi, forwarder dan jasa kepabeanan (PPJK) mendesak adanya aturan perpajakan yang mendukung iklim usaha kecil dan menengah (UKM) pada sektor transportasi dan logistik.

JAKARTA (alfijak): M Qadar Jafar, Ketua Forum PPJK Pelabuhan Tanjung Priok, mengungkapkan saat ini aturan perpajakan terhadap PPJK  yang mengantongi surat ijin usaha perusahaan jasa pengurusan transportasi (SIUP-JPT) sangat terbebani dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan/PMK No:141/PMK.03/2015 yang juga mengatur tentang pajak penghasilan usaha JPT.

Beleid itu, kata dia, menyebabkan kegiatan usaha forwarder dan logistik terbebani beban pajak ganda, sehingga banyak usaha pemegang izin JPT(Jasa Pengurusan Transportasi) tidak mampu melanjutkan kegiatannya.

“Kami sangat berharap Ditjen Pajak Kemenkeu untuk merevisi aturan perpajakan terhadap JPT yang nota bene merupakan usaha UKM itu.Marilah kita bersama-sama membenahi iklim bisnis yang lebih fair demi kepentingan merah putih,” ujarnya kepada Bisnis.com hari ini Kamis (19/4/2018).

Qadar mengatakan, akibat beban berganda atas pajak penghasilan yang ditanggung JPT saat ini telah mengakibatkan usaha sektor ini semakin terpuruk.

“Pemerintah perlu mengambil langkah bijak terkait perpajakan di sektor logistik ini mengingat kegiatan logistik di dalam negeri juga diharapkan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” tuturnya.

Keluhan soal perpajakan terhadap usaha JPT juga terungkap saat digelarnya sosialisasi sejumlah peraturan pemerintah yang dilaksanakan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta yang diikuti sekitar 700-an perusahaan anggota asosiasi itu, di Jakarta pada Rabu (18/4/2018).

Ketua DPW ALFI DKI Jakarta Widijanto menyebutkan beleid yang mengatur tentang pajak yang  berkaitan dengan JPT itu mesti direvisi.

Pasalnya, kata dia, akibat pemberlakuan beleid itu, dari sekitar 2.200 perusahaan anggota ALFI di DKI Jakarta, saat ini sekitar 1.000-an perusahan JPT tersebut telah menghentikan usahanya karena tidak lagi mampu menjual jasanya dengan wajar. (bisnis.com/ac)

TPS overbrengen Priok wajib terapkan Auto Gate System

Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok, akan mewajibkan seluruh pengelola fasilitas tempat penimbunan sementara (TPS) lini 2 di wilayah pabean pelabuhan Priok untuk mengimplementasikan sistem gate otomatis (auto gate) dalam kegiatan pelayanan penerimaan dan pengeluaran peti kemas.

JAKARTA (alfijak): Ircham Habib, Kepala Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai KPU Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok mengatakan implementasi auto gate di TPS lini 2 tersebut direncanakan mulai Juli 2018 untuk semua fasilitas TPS di kawasan pabean Priok.

“Kalau TPS lini satu atau terminal peti kemas sudah memberlakukan auto gate sistem tersebut, mulai Juli tahun ini semua TPS di lini 2 Pabean Priok juga akan menerapkannya dan diharapkan hingga akhir tahun ini semua fasilitas TPS di Priok sudah auto gate sistem,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa malam (17/4/2018).

Dia mengungkapkan sistem auto gate akan memudahkan proses pengawasan Bea dan Cukai dalam keluar masuknya peti kemas terhadap kegiatan pindah lokasi penumpukan atau over brengen peti kemas impor yang sudah melewati batas waktu penumpukan di pelabuhan tersebut.

Penumpukan peti kemas impor di kawasan lini satu pelabuhan Tanjung Priok dibatasi maksimal hanya tiga hari sebagaimana tertuang dalam Permenhub 25/2017 tentang batas waktu penumpukan peti kemas di empat pelabuhan utama untuk menekan dwelling time.

“TPS lini dua itu merupakan penyangga untuk mengurangi terjadinya kongesti di pelabuhan sekaligus menjaga dwelling time,” paparnya.

Habib mengatakan. dalam alur kegiatan over brengen atau relokasi peti kemas impor yang belum diurus dokumen pabeannya oleh consigne tersebut, diajukan oleh pengelola terminal peti kemas kepada Bea dan Cukai setelah peti kemas impor menumpuk lebih dari tiga hari di kawasan lini satu pelabuhan.

Dalam proses itu, imbuhnya, domain penentuan TPS lini dua yang menjadi lokasi over brengen merupakan domain pengelola terminal peti kemas, dan pihak Bea dan Cukai Tanjung Priok hanya memberikan masukan terkait kondisi yard occupancy ratio (YOR) di TPS lini dua yang merupakan buffer tersebut.

Di pelabuhan Tanjung Priok saat ini terdapat lima pengelola terminal peti kemas ekspor impor yakni Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja, Terminal Mustika Alam Lestari (MAL), New Priok Container Terminal-One (NPCT-1) dan Terminal 3 Pelabuhan Priok.

Adapun fasilitas buffer over brengen peti kemas impor di Pelabuhan Tanjung Priok, terdapat 13 pengelola tempat penimbunan sementara (TPS) yang dikelola PT. Indonesia Air & Marine Supply (Airin), PT Transporindo Lima Perkasa,PT Agung Raya Warehouse, PT Multi Terminal Indonesia (MTI).

Kemudian, TPS Dharma Kartika Bhakti,Lautan Tirta Transportama, Berdikari Logistik, PT.Graha Segara, PT.Primanata Jasa Persada, PT.Wira Mitra Prima, PT.Pesaka Loka Kirana, dan PT.Koja Teramarine, danPT Buana

“Proses pengajuan ke Bea Cukai dalam kegiatan over brengen kami selesaikan dalam waktu lima jam. Dalam hal ini kami tidak ikut dalam business to business-nya, karena itu dengan sistem auto gate akan lebih bisa dipantau berapa kecukupan YOR maupun posisi seluruh peti kemas di TPS lini dua,” tuturnya.

Dia mengatakan saat ini lebih dari 110-an petugas Bea Cukai Pelabuhan Priok melakukan monitoring pada seluruh fasilitas TPS lini dua di kawasan pabean pelabuhan Priok guna menjamin keamanan dan kelancaran arus barang dari dan ke pelabuhan.

Habib mengungkapkan realisasi over brengen pertahunnya yang disetujui Bea dan Cukai Priok mencapai 9% dari seluruh peti kemas impor yang masuk melalui pelabuhan Tanjung Priok.

Adapun rata-rata dwelling time peti kemas over brengen itu untuk kategori impor jalur merah mencapai 9 hari, jalur kuning 6 hari dan jalur hijau 3-4 hari. (bisnis.com/ac)

ALFI ajak 700 forwarder DKI bahas hambatan regulasi logistik

Asosiasi logistik dan forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta mengumpulkan seluruh perusahaan forwarder di DKI Jakarta untuk membahas lima peraturan dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan logistik nasional.

JAKARTA (alfijak): Ketua DPW ALFI DKI Jakarta, Widijanto mengatakan saat ini sejumlah kebijakan masih sulit diimplementasikan karena belum berpihak kepada kelangsungan usaha logistik nasional.

“Akibatnya di lapangan enggak berjalan maksimal, bahkan banyak perusahaan forwarder dan logistik yang dirugikan atas sejumlah regulasi tersebut. Karenanya regulasi yang menghambat kelangsungan usaha nasional itu hendaknya dievaluasi saja,” ujar Widijanto saat berbicara pada acara Sosialiasi Peraturan Pemerintah yang diikuti sekitar 700-an perusahaan anggota ALFI DKI Jakarta, Rabu (18/4/2018).

Dia berharap sosialisasi dapat menerima masukan perusahaan anggota ALFI agar instansi terkait, termasuk Kementerian Keuangan dapat memperbaiki kebijakan yang kurang tepat di sektor logistik nasional.

“Sebagai contoh baru-baru ini soal Permenkeu 229/2017 yang pada praktiknya sangat memberatkan perusahaan logistik karena harus membayar nota pembetulan atau Notul bea masuk hingga ratusan juta bahkan milliaran rupiah dalam kegiatan pemasukan barang impor,” sebut Widijanto.

Widijanto mengungkapkan, pihak Kemenkeu melalui Ditjen Bea dan Cukai sudah menjanjikan akan merevisi Permenkeu 229/2017 tersebut setelah menerima masukan dari ALFI baru-baru ini.

Ketua DPW ALFI DKI Jakarta, Widijanto/Akhmad Mabrori-Bisnis.com

Dalam sosialisasi itu, ALFI juga membedah materi dan tujuan dari lima peraturan pemerintah yang sudah diterbitkan, yakni; Permenkeu No:3/2017 tentang Pajak, Permenhub No:49/2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, dan Permenkeu No:229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional.

Kemudian, Permenkeu No:158/PMK.04/2017 tentang Tatalaksana Penyerahan Pembetitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut,Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut. Serta Peraturan Bea dan Cukai tentang Tata Niaga Impor Post Border. (bisnis.com/ac)

Pengaturan jalan tol berdampak ke ekspor

Pengaturan angkutan barang di jalan tol Jakarta-Tangerang dinilai bisa berdampak pada ekpor Indonesia.

JAKARTA (alfijak): Wakil Ketua Aptrindo Kyatmaja Lookman menuturkan hal ini bisa terjadi karena Tangerang merupakan salah satu kota yang menjadi basis ekspor.

“Kalau Tangerang khususnya itu basis ekspor, kalau Cikarang kan impor kemudian digunakan untuk pasar domestik,” kata Kyatmaja kepada Bisnis.com, Senin (16/4/2018).

Dengan adanya pengaturan tersebut, dirinya yang juga merupakan pengusaha angkutan logistik berencana untuk mengatur pola pengiriman barang dengan syarat perubahan pola pengiriman tersebut juga diikuti komponen Supply Chain Management yang lainnya.

Pengaturan jalan tol berdampak ke ekspor
Pengaturan jalan tol berdampak ke ekspor

Lebih lanjut, dirinya juga mengomentari target jangka panjang BPTJ yang berharap agar pengusaha barang beralih ke moda lain seperti kereta api barang dan kapal.

Menurutnya, jika pemerintah memiliki target demikian perlu ada komitmen besar yang harus dilakukan.

“Itu perlu komitmen besar, sampai saat ini saya belum lihat arah ke sananya. Sama kayak [kapal] Roro Jakarta—Surabaya, malah sekarang kapalnya menyusut [besar kapalnya],” ujar Kyatmaja.

Sejauh ini, imbuhnya, pemerintah belum memiliki komitmen untuk membuat pengusaha beralih menggunakan moda angkutan barang massal. Hal ini ditunjukkan dengan belum adanya pengaturan di jalan arteri.

“Iya baru paket larangannya saja ini, paket relaksasinya belum dibahas sama sekali. Ya kita harap nanti ada paket larangan jangan lupa relaksasinya,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengklaim adanya pengaturan angkutan barang di tol Jakarta — Tangerang bukanlah masalah bagi pengusaha.

“Kita punya pengalaman di tol Bekasi dia [truk] menumpuk, nanti paling kita perhitungkan yang numpuk ke arah mana. Kita akan teliti, jadi saya pikir ini masalah manajemen waktu, sampai sejauh ini asosiasi truk tidak memberikan suatu keluhan,” kata Budi Karya.

Seperti diketahui, pemerintah mulai melakukan uji coba paket kebijakan pengaturan tol Jakarta—Tangerang pada Senin (16/4).

Dalam pengatura tersebut ada tiga kebijakan yang akan diterapkan yaitu skema ganjil genap untuk kendaraan pribadi pada pintu tol Kunciran 2 dan Tangerang 2 arah Jakarta, pembatasan kendaraan berat atau angkutan barang (golongan III, IV, V) di ruas Cikupa — Tomang serta pemberlakuan Lajur Khusus Angkutan Umum (LKAU) mulai ruas Tangerang Kebon Jeruk. (bisnis.com/ac)

Yukki: ALFI tak pernah diajak bahas ratifikasi liberalisasi logistik ASEAN

Pelaku usaha tidak pernah diajak bicara dan dimintai tanggapan soal ratifikasi liberalisasi logistik Asean.

JAKARTA (alfijak): Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan pihaknya tidak pernah sekalipun diminta bertemu untuk membahas pengesahan kesepakatan Cross Border Transport of Passangers by Road Vehicle (CBTP).

“Ini kan kepentingan dua sisi. Pemerintah ingin proteksi negara tapi ada komitmen yang ditandatangani dan bagaimana industri bisa memanfaatkan turut serta di tingkat regional,” katanya kepada Bisnis.com hari ini, Senin (16/4/2018).

Yukki: KA barang masih lebih mahal dari truk

Yukki menjelaskan pemerintah malah lebih senang berkonsultasi dengan pihak lain dibandingkan dengan yang ada di negeri sendiri. Padahal pengusaha lokal yang mengalami langsung di lapangan dan keahliannya tidak kalah dengan asing.

Meski begitu dia tidak mengatakan ALFI anti perusahaan asing, tapi hanya ingin meningkatkan daya saing industri dalam negeri dengan sumber daya yang ada.

ALFI: penurunan tarif tol logistik agar fokus pada rute padat truk

CBTP merupakan kebijakan industri dunia logistik yang mendorong Asean saling tersambung pada 2025. Sepuluh negara yang ada di dalamnya akan bebas mengirimkan logistik ke mana saja tanpa harus pemeriksaan di perbatasan.

Kendala yang dihadapi saat ini jelas Iman adalah menyatukan pemahaman semua negara karena masing-masing memiliki kepentingan. (bisnis.com/ac)

Sistem ganjil genap kurangi kepadatan kendaraan di tol

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut sistem ganjil genap yang diuji coba mulai Senin, 16 April 2018 akan mengurangi 45 persen volume kendaraan di ruas tol Tangerang arah Jakarta.

JAKARTA (alfijak): “Kalau di Bekasi pengurangan volume kendaraannya 36 persen, di sini harusnya bisa 40-45 persen,” tutur Budi saat melakukan sosialisasi di gerbang tol Kunciran 2, Tangerang, Banten, pada Minggu, 15 April 2018.

Uji coba tersebut akan dilakukan di dua titik ruas tol Tangerang, yaitu gerbang tol Kunciran 2 dan gerbang tol Tangerang 2.

Sistem ganjil-genap akan berlaku pada jam-jam sibuk, yaitu pukul 06.00-09.00 WIB setiap hari Senin-Jumat, kecuali hari libur nasional.

Selain itu, dua kebijakan lainnya, penyediaan Lajur Khusus Angkutan Umum (LKAU) serta pembatasan kendaraan berat bersumbu tiga, golongan III, IV, V, juga diujicoba dan berlaku mulai 1 Mei 2018.

Sebelumnya, kebijakan yang sama telah diterapkan di ruas tol Cikampek arah Jakarta, tepatnya di gerbang tol Bekasi Barat dan Bekasi Timur.

Budi menyebut penerapan itu berhasil mengurangi volume kendaraan yang melewati gerbang tol Cikampek hingga 36 persen. Selain itu, kecepatan kendaraan yang melewati ruas jalan tersebut juga meningkat hingga 22 persen.

Pengurangan volume kendaraan di Tangerang akan lebih besar lantaran kepadatannya tidak seberat ruas tol Cikampek. Sehingga, diperkirakan volume kendaraan akan berkurang hingga 1.500 unit di jam-jam sibuk.

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono mengatakan pada rentang pukul 06.00-09.00 WIB, lebih dari 3000 kendaraan melintas di masing-masing gerbang tol Tangerang 2 dan Kunciran 2. Padahal, idealnya hanya sekitar 1.700 kendaraan saja yang. melintas.

Uji coba juga akan dilakukan di ruas tol Jagorawi arah Jakarta, tepatnya di gerbang tol Cibubur 2.

Bedanya, kebijakan pembatasan kendaraan besar bersumbu tiga, golongan III, IV, dan V, tidak diberlakukan di ruas tol Jagorawi.

Alasannya karena tidak banyak kendaraan besar yang melintasi ruas jalan tol tersebut.

“Tidak ada pembatasan kendaraan berat bersumbu tiga karena tidak banyak truk yang melintas di ruas jalan tol tersebut,” tutur Bambang.

Alih transportasi

PT Jasa Marga Tbk mengklaim saat uji coba dua paket kebijakan di ruas tol Jagorawi dan Jakarta-Tangerang mulai hari ini (16/4/2018), pada pukul 07.00-09.00 WIB, berjalan kondusif dan lancar.

“Situasi lalu-lintas di gerbang tol Cibubur 2, gerbang tol Tangerang 2 dan gerbang tol Kunciran 2 terpantau lancar dan kondusif,” kata AVP Corporate Communication PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Dwimawan Heru, saat dihubungi Jakarta, Senin pagi.

Namun, dia belum merinci lebih detail apakah pada kedua ruas itu terjadi peningkatan kecepatan rata-rata pengguna tol atau tidak atau terjadi pengurangan atau perubahan jadwal keberangkatan pada pengguna.

Yang jelas, kata dia, situasi lancar dan kondusif ini dikarenakan pihak terkait telah mengerahkan personelnya untuk membantu dan memastikan proses uji coba paket kebijakan tersebut berjalan tanpa kendala.

Kepala Badan Pengatur Transportasi Jabodetabek, Bambang Prihartono, sebelumnya menyebut, paket kebijakan yang diuji coba di Jagorawi dilakukan di gerbang tol Cibubur 2, meliputi:

Pertama, penerapan skema ganjil-genap nomor registrasi kendaraan di gerbang tol Cibubur 2 arah Jakarta, pada pukul 06.00-09.00 WIB setiap Senin-Jumat kecuali hari libur nasional.

Kedua, penerapan Lajur Khusus Kendaraan Umum dari Bogor-Pasar Rebo arah Jakarta setiap pukul 06.00-09.00 WIB setiap Senin-Jumat kecuali libur nasional.

Ketiga, pengembangan rute JR Connexion di lokasi perumahan prioritas, yakni Legenda Wisata, Citra Grand, Cibubur Country, Metland Transyogi, dan Cibubur Residence.

Sedangkan paket kebijakan yang diuji coba di tol Jakarta-Tangerang dilakukan di gerbang tol Tangerang 2 dan gerbang tol Kunciran 2, meliputi:

Pertama, penerapan skema ganjil-genap nomor registrasi kendaraan di gerbang tol Tangerang 2 dan gerbang tol Kunciran 2 arah Jakarta pada pukul 06.00-09.00 WIB setiap Senin-Jumat, kecuali hari libur nasional.

Kedua, penerapan LKAU dari Tangerang-Kebon Jeruk arah Jakarta setiap pukul 06.00-09.00 WIB setiap Senin-Jumat kecuali libur nasional.

Ketiga, pembatasan angkutan barang (kendaraan golongan III-V) mulai dari tol Cikupa-Tomang untuk 2 arah mulai pukul 06.00-09.00 WIB setiap Senin-Jumat kecuali hari libur nasional.

Keempat, pengembangan rute JR Connexion di lokasi perumahan prioritas, yakni Perumahan Citra Raya, Alam Sutra, Villa Melati, BSD City, dan Perumahan Banjar Raya.

“Uji coba akan terus dilakukan hingga akhir April 2018 sebelum diterapkan secara efektif pada awal Mei 2018,” kata Prihartono.

Dia tegaskan, paket kebijakan itu upaya pemerintah dalam menanggulangi kepadatan yang kerap terjadi di jalan tol, terutama pada jam-jam sibuk.

Lebih lanjut ia berharap, dengan diterapkannya paket kebijakan itu dapat menurunkan V/C Rasio dan meningkatkan rata-rata kecepatan kendaraan di jalan tol.

Dengan paket kebijakan ini, kata dia, artinya pemerintah hadir terhadap permasalahan transportasi.

“Kami berharap bahwa arus lalu-lintas di jalan tol menjadi lebih terdistribusi, sehingga rata-rata kecepatan kendaraan di jalan tol dapat ditingkatkan,” katanya.

Selain itu, Heru juga menegaskan, guna memastikan penerapan uji coba paket kebijakan tersebut berjalan dengan lancar, Jasa Marga telah melakukan serangkaian sosialisasi kepada masyarakat, khususnya pengguna jalan tol.

“Sosialisasi berupa pembagian selebaran di GT Cibubur 2, GT Tangerang 2, dan GT Kunciran 2, pemasangan spanduk pada titik-titik tertentu, serta menggunakan berbagai saluran media kami,” kata Heru.

Meski begitu, paket kebijakan itu tidak akan berjalan efektif tanpa keterlibatan masyarakat.

Oleh karena itu, Jasa Marga mengimbau kepada masyarakat dan pengguna jalan tol untuk bersama-sama mendukung kesuksesan program ini.

Pengguna jalan tol diharapkan mematuhi peraturan yang telah diterapkan, dan menggunakan bus Transjabodetabek Premium yang telah disediakan untuk mengurangi beban kendaraan pribadi di ruas-ruas yang diberlakukan paket kebijakan tersebut.

Pada tahap awal BPTJ menyebutkan, tersedia 20 bus premium untuk menampung masyakarat yang berpindah dari kendaraan pribadi ke angkutan umum pada masing-masing kedua ruas. (tempo.co/tirto.id/ac)

Kemendag buka pelabuhan Indah Kiat kurangi beban Priok

Kementerian Perdagangan (Kemendag) membuka Pelabuhan Indah Kiat Merak Mas di Kelurahan Tamansari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon sebagai tempat untuk bongkar muat barang impor. Hal ini dilakukan untuk mengurangi waktu bongkar muat barang (dwell time) di Tanjung Priok.

Menurut Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan pelabuhan Merak Mas telah dibuka pada bulan ini. Para importir pun sudah bisa menggunakan pelabuhan tersebut.

“Sudah dibuka, sejak kapan itu kalau nggak salah awal bulan ini,” katanya dikutip dari detik.com, Minggu (15/4/2018).

Lebih lanjut, Oke menjelaskan pembukaan pelabuhan tersebut dilakukan untuk memberi kemudahan kepada para importir. Pasalnya selama ini para importir perlu memakan waktu di Tanjung Priok.

“Bukan dialihkan jadi kita menghindari, memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk tidak berpadat ria di Tanjung Priok,” jelasnya.

Sebab, kata Oke, dari pelabuhan yang tersedia Pelabuhan Tanjung Priok lah yang paling padat. Dengan begitu ia berharap akan ada pemerataan pengiriman barang.

“Kan sudah tahu dwelling time berapa banyak (di Tanjung Priok). Ya kalau kita buka kesempatan ke yg lain ya bagus lah,” pungkasnya.

Sebagai informasi, saat ini dwell time di Pelabuhan Tanjung Priok rata-rata tiga hari. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah mengeluh lamanya waktu dwell time yang mana mencapai 6-7 hari. (bantennews.co.id/ac)

Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia – DKI Jakarta Raya