Indonesia, Negara dengan Kekekuatan Global yang Sedang Berkembang di Asia

Alfijak – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai focal point dalam Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi Dan Pembangunan/OECD (Tim Nasional OECD) menggelar workshop Proses Aksesi OECD di Jakarta, Rabu (29/5).

Sejumlah Kementerian/Lembaga yang akan terlibat dalam proses aksesi turut hadir dalam kegiatan tersebut. Keterlibatan Kementerian/Lembaga memiliki arti penting dalam mengelola berbagai kesempatan dan tantangan yang akan dihadapi selama proses aksesi berlangsung.

Keanggotaan Indonesia dalam OECD akan turut berperan penting dalam mendorong transformasi ekonomi untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Hal ini terkait dengan prinsip-prinsip OECD mengenai tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, dan pertumbuhan yang inklusif sangat selaras dengan visi Indonesia untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran.

Pada tahun 2045, Indonesia bertujuan untuk mencapai Indonesia Emas, yang mencakup pencapaian GNI per kapita sebesar USD30.300, masyarakat kelas menengah yang terdiri dari 70% populasi, dan PDB sebesar USD9,8 triliun.

“Saat itu, Indonesia dapat muncul sebagai negara dengan perekonomian terbesar kelima di dunia. Dan tentunya stabilitas politik menjadi kunci untuk untuk mencapai tujuan tersebut,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan sambutan pembukaan workshop.

Dalam mencapai tujuan tersebut, Indonesia membutuhkan pertumbuhan yang lebih tinggi, sekitar 6-7% per tahun. Ini perlu didorong oleh investasi besar-besaran untuk melepaskan diri dari middle-income trapIndonesia’s OECD Accession Roadmap menjadi sebuah langkah menuju visi tersebut.

Dengan membuka peluang baru untuk perdagangan, investasi, dan kolaborasi, proses aksesi OECD Indonesia akan memberikan manfaat yang saling menguntungkan bagi OECD dan kawasan Indo-Pasifik.

Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa sebagai negara dengan kekuatan global yang sedang berkembang di Asia, Indonesia telah diakui sebagai pemain penting.

Dengan menjadi anggota OECD pertama di Asia Tenggara dan ketiga di Asia, Indonesia akan membantu organisasi ini membentuk kebijakan global dan memastikan OECD yang lebih representatif dan inklusif.

Proses Aksesi

Senada dengan Menko Airlangga, Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann menyambut baik upaya Indonesia dalam proses aksesi menjadi anggota OECD. Dalam sambutannya Sekjen Cormann juga menjelaskan berbagai tahapan yang akan dilewati Indonesia dalam proses tersebut.

Sesi workshop diawali dengan penjelasan singkat mengenai Tim Nasional OECD. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Edi Pambudi menjelaskan struktur serta tugas dan fungsi Tim Nasional OECD.

Tim tersebut diketuai oleh Menko Airlangga dengan didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebagai Wakil Ketua. Sekretariat Tim Nasional akan berada di Kantor Kemenko Perekonomian di bawah kepemimpinan Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

Workshop terdiri dari dua sesi dengan narasumber yang dihadirkan langsung dari Kantor Pusat OECD Paris.

Pada sesi pertama, Director of Global Relations OECD Andreas Schaal memaparkan urgensi penguatan kerja sama antara Indonesia dan OECD. Dilanjutkan dengan pembahasan secara detil mengenai proses aksesi dan tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh Indonesia yang disampaikan oleh Deputy Director of Legal Affairs OECD Gita Kothari yang juga menjabat sebagai Koordinator bagi negara aksesi. Chief Economist OECD Alvaro Santos Pereira juga memaparkan mengenai keuntungan bagi Indonesia apabila bergabung menjadi anggota OECD.

Sesi kedua lebih mengerucut pada hal–hal teknis yakni proses penyiapan Initial Memorandum (IM). Dokumen IM akan bermuat asesmen mandiri Pemerintah Indonesia terhadap berbagai regulasi yang ada dengan standar, regulasi, dan praktik terbaik OECD. Legal Adviser di OECD Natalie Limbasan menyampaikan bahwa asesmen mandiri merupakan salah satu tahapan kritis yang akan menjadi dasar bagi para reviewer di 26 Komite yang ada.

Pada workshop kali ini, Kemenko Perekonomian juga turut mengundang para pejabat tinggi dari Pemerintah Indonesia dan OECD, akademisi dari beberapa perguruan tinggi, lembaga think tank, mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, dan knowledge partner. Para peserta sangat antusias mengikuti workshop ini yang ditunjukkan melalui berbagai pertanyaan yang kritis, to the point, dan menyentuh berbagai hal yang komprehensif.

Pada sesi konferensi pers terkait workshop tersebut, Menko Airlangga menjelaskan bahwa workshop ini menjadi momentum yang baik untuk setiap Kementerian/Lembaga dan stakeholders  yang terlibat untuk memahami seluruh proses aksesi, standar, dan praktik-praktik OECD.

Kemudian, Sekjen Cormann juga menegaskan bahwa OECD akan mendukung penuh agar Indonesia dapat segera merealisasikan cita-citanya, tidak terbatas menjadi anggota OECD saja, tapi juga menjadi salah satu perekonomian penting di dunia yang akan memberikan banyak manfaat bagi rakyat Indonesia.(*)

Ini Harapan Pelaku Logistik, Jelang Pemerintahan Baru

ALFIJAK – Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, telah dinyatakan sah sebagai Presiden dan Wapres terpilih 2024-2029 dan akan dilantik untuk pengucapan sumpah janji Presiden dan Wakil Presiden pada Minggu, 20 Oktober 2024.

Kalangan pelaku usaha logistik berharap Pemerintahan Prabowo-Gibran, bisa lebih mengakomodir keberlangsungan dunia usaha, termasuk di sektor logistik yang juga menjadi salah satu urat nadi perekonomian nasional.

Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta mengemukakan, sektor logistik perlu mendapat atensi lebih serius dimasa Pemerintahan mendatang.

“Apalagi sektor ini terbukti menjadi salah satu penopang pergerakan ekonomi nasional. Bahkan disaat terjadi Pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu, sektor logistik menjadi usaha yang diandalkan dan mampu survive dimasa itu,” ujar Adil Karim, pada Rabu (8/5/2024).

Karena itu, Adil menyarankan perlu dibentuk Tim Adhoc dibawah Presiden untuk merumuskan pembentukan badan atau lembaga yang melibatkan semua pemangku kepentingan (pelaku usaha) maupun instansi atau kementerian terkait yang selama ini berhubungan dengan regulasi Logistik nasional.

“Tim Adhoc tersebut bisa duduk bareng dengan pemerintah dan stakeholders untuk merumuskan hingga menggodok aturannya bagaimana jika ingin merealisasikan lembaga/badan nasional yang akan ngurusi sektor logistik yang bertanggung jawab langsung ke Presiden,” ucap Adil Karim.

Dia mengungkapkan, ALFI dan sejumlah stakeholders sudah cukup lama mendorong agar ada Badan atau Lembaga seperti itu.

“Sebetulnya usulan dan dorongannya dari stakeholders sudah cukup lama, mudah-mudahan di Pemerintahan mendatang bisa terealisasi hal itu,” ujar Adil.

Sedangkan menurut Ketua Umum DPP Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Juswandi Kristanto, justru bepandangan agar nomenklatur maupun fungsi Badan/Lembaga ataupun instansi Kemeneterian tehnis terkait yang telah ada saat ini dioptimalkan saja.

“Tidak perlu membentuk Badan atau Lembaga baru, karena urusan transportasi san logistik selama ini sudah ada Kementerian yang mewadahinya,” ujar Juswandi, pada Rabu (8/5/2024).

Sementara itu, Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto, mengusulkan nomenklatur Badan yang bertanggung jawab langsung ke Presiden itu yakni Badan Rantai Pasok dan Logistik Nasional.

Dia melihat, bahwa biaya rantai pasok dan logistik Indonesia tahun 2023 yang masih 14.29% terhadap gross domestic produc/GDP (versi Bapenas dan Kemenko Perekonomian) atau senilai IDR 2.515 triliun dari GDP RI yang tercatat USD 1.1 triliun. Dan dari nilai itu terbentuk dari biaya transportasi, inventory, pergudangan serta IT & SDM.

“Maka magnitudenya sangat besar sekali, bahkan lebih besar dari budget  Kementerian dan Lembaga K&L yang ada,” ujar Mahendra.

Dia mengatakan, untuk mencapai negara industri yang tinggal 21 tahun lagi (ke 2045), dipandang perlu adanya Lembaga pemerintah yang harus mengurus hal tersebut.

Tujuannya, agar fungsi tata kelola, peraturan dan perundangan, pengembangan SDM, fokus komoditas unggulan dan penting, pelaku industri dan jasa-jasa rantai pasok dan logistik , terakomodasi dalam satu wadah yang tidak tercerai berai seperti sekarang ini.

“Sehingga, playing filed di domestik, bisa diatur dan dinikmati oleh pemain lokal secara maksimum, sebelum bersaing di kancah regional maupun internasional,”ujar Mahendra.

Dia menambahkan, sebagai negara industri, maka idealnya Indonesia dapat menghasilkan produk unggulan yang diterima oleh pasar internasional. Sehingga harapannya kedepan, Badan atau Lembaga itu harus bisa mengawal Cetak Biru Rantai Pasok dan Logistik Nasional secara cross regime agar konsisten dan tidak diganggu oleh proses demokrasi.

“Di Malaysia, dulu membutuhkan seorang Mahatir Muhamad utk visi itu. dan di Thailand juga butuh sentuhan oleh Raja nya untuk mengawal cetak birunya. Nah, kini tinggal kita ambil contoh salah satu sukses story itu,” ucap Mahendra.

Pada 2023, Bank Dunia melaporkan
<span;>penurunan Logistics Performance Index (LPI) Indonesia tahun 2023 sebanyak 17 peringkat ke posisi 63 dari posisi 46 (tahun 2018).

LPI yang dirilis itu berdasarkan enam dimensi, yaitu: Customs, Infrastructure, International Shipments, Logistics Competence and Quality, Timelines, dan Tracking & Tracing.

Diantara negara-negara ASEAN, peringkat LPI 2023 tertinggi setelah Singapore (peringkat 1), adalah Malaysia (31), diikuti Thailand (37), Philippines (47), Vietnam (50), Indonesia (63), Cambodia (116), dan Lao PDR (82).(*)

Asia Tenggara, Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Dunia

ALFIJAK – Situasi geopolitik yang memanas di beberapa kawasan dunia, menjadi salah satu topik pembahasan  Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menerima kunjungan Mantan Perdana Menteri Inggris periode 1997-2007, Tony Blair. KG, di kantor Kemenko Perekonomian, pada akhir pekan lalu.

Keduanya sama-sama berharap situasi tersebut tidak berlanjut lantaran dapat berimplikasi negatif terhadap ekonomi global.

Selain perkembangan geopolitik dunia, inklusi keuangan, digitalisasi, dan transisi energi di Indonesia juga dibicarakan dalam pertemuan itu.

Bahkan, Mantan PM Inggris tersebut menyampaikan optimismenya bahwa kawasan Asia Tenggara (dengan Indonesia sebagai negara terbesar), akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.

Sedangkan Menko Airlangga menyampaikan beberapa capaian perkembangan Indonesia pada aspek inklusi keuangan dan target kedepannya.

Menurutnya, tingkat inklusi keuangan Indonesia terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 tingkat inklusi keuangan di Indonesia tercatat sebesar 88,7%.

“Indonesia menetapkan target inklusi finansial sebesar 90% pada tahun 2024,” jelas Menko Airlangga.

Tony Blair mengapresiasi pencapaian Indonesia dalam inklusi keuangan dan menerapkan langkah ambisius dalam targetnya. Untuk mencapai target tersebut, keduanya sepakat bahwa digitalisasi merupakan strategi yang paling tepat untuk mendorong keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkeadilan dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Beberapa perkembangan atas dukungan Tony Blair Institute (TBI) kepada Pemerintah Indonesia juga disampaikan dalam pertemuan ini. Hal tersebut mendukung agar kerja sama yang produktif antara kedua pihak dan dapat menjadikan Indonesia sebagai model acuan pertumbuhan ekonomi inklusif yang sukses di beberapa kawasan.

“Kami bersedia berbagi pengalaman untuk membantu Pemerintah Indonesia guna meningkatkan pertumbuhan yang positif pada aspek digitalisasi, inklusi keuangan, dan transisi energi,” ungkap Blair.

Dalam pembahasan transisi energi, Menko Airlangga menjelaskan beberapa komitmen kerja sama pendanaan yang telah dilakukan bersama negara-negara mitra, seperti Asia Zero Emission Community (AZEC), Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII), sampai dengan rencana investasi Masdar atas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang memliki kapasitas 1,2 GW.

Diskusi juga mencakup pembahasan mengenai tantangan teknologi ke depan, khususnya terkait perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang memiliki dampak besar terhadap seluruh aspek kehidupan, baik positif maupun negatif.

Keduanya sepakat pemerintah harus siap menghadapi berbagai dampaknya melalui regulasi yang komprehensif, adaptif dan mampu mengantisipasi berbagai tantangan teknologi kedepan.[*]

ALFI DKI Apresiasi Discount Tarif Penumpukan Pelindo di Libur Lebaran 2024

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, menyambut positif langkah PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo yang akan memberikan insentif berupa keringanan biaya selama masa pembatasan angkutan barang arus mudik dan balik Lebaran 2024.​​

Insentif tersebut yaitu diskon hingga 50 persen atas tagihan jasa penumpukan barang dan petikemas untuk impor di pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo.

“Kami mengapresiasi Pelindo lantaran pembatasan angkutan barang dan logistik pada musim Lebaran tahun ini berlangsung selama 12 hari yakni dari 5 -16 April. Jadi keringanan tarif pelabuhan itu akan sangat membantu pelaku usaha logistik,” ujar Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim, pada Senin (1/4/2024).

Adil mengatakan, efisiensi dan kelancaran arus barang maupun logistik mesti menjadi prioritas agar pergerakan perekonmian nasional tetap terjaga.

“Upaya Pelindo yang memberikan discount tarif penumpukan selama masa Lebaran itu, kami nilai sebagai langkah konkret BUMN Jasa Kepelabuhanan tersebut dalam turut membantu mengefisiensikan pelayanan kepada pengguna jasa-nya,” ucap Adil Karim.

Seperti diketahui, di pelabuhan Tanjung Priok saja saat ini terdapat lima fasilitas terminal peti kemas yang layani ekspor impor, yakni; Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja, New Priok Container Terminal One (NPCT-1), Mustika Alam Leatari (MAL) dan Terminal 3 Tanjung Priok.

Sebelumnya, Group Head Sekretariat Perusahaan Pelindo Ardhy Wahyu Basuki mengatakan keringanan biaya layanan penumpukan di Pelindo tersebut diberikan selama periode 5-16 April 2024.

“Pemberian diskon berlaku bagi pelayanan bongkar antarpulau dan pelayanan untuk impor,” kata Ardhy.

Dia menyatakan pemberian diskon itu berlaku di terminal yang dioperasikan oleh Pelindo.

“Diskon ini berlaku juga untuk penumpukan petikemas pada area container yard (CY) perpanjangan (extended) dan CY lini 2 yang beroperasi dalam satu kawasan terminal serta tempat pemeriksaan fisik terpadu (TPFT) yang tidak dapat keluar dari terminal (delivery) karena adanya pembatasan angkutan barang selama masa arus mudik dan balik angkutan Lebaran 2024,” ujar Ardhy.

Dia menegaskan pula bahwa sepanjang periode libur Lebaran 2024, operasional terminal tetap berjalan. Pelindo pun menjamin pelayanan bongkar muat kapal, penumpukan barang, penyediaan air bersih, dan layanan pendukung lainnya tetap berjalan 24 jam selama 7 hari.

“Aktivitas di dalam terminal tetap normal, bongkar muat barang dan petikemas di dermaga tetap berlangsung. Kami telah menyiapkan area pendukung untuk lapangan penumpukan agar tidak berlebih, termasuk juga rekayasa penumpukan di dalam terminal,” tuturnya.

Diskon tersebut juga merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam mendukung kebijakan pemerintah.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan komitmen pemerintah dalam memastikan pasokan logistik berjalan lancar selama masa libur Idul Fitri 1445 Hijriah.

“Saya telah menginstruksikan jajaran Kemenhub untuk memastikan kelancaran distribusi logistik serta berkoordinasi dengan pihak terkait seperti kementerian/lembaga dan pemda agar bahan pokok, bahan penting, dan barang lainnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadhan,” ujar Menhub.

Pembatasan

Mobil barang dengan tiga sumbu atau lebih, kereta tempelan atau kereta gandengan, serta mobil barang yang digunakan untuk pengangkutan hasil galian (tanah,pasir,batu) dan hasil tambang dan bahan bangunan seperti besi, semen, kayu, dibatasi operasionalnya pada musim Lebaran tahun ini.

Hal tersebut dimuat dalam Keputusan Bersama (SKB) Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP-DRJD 1305 Tahun 2024, Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SKB/67/II/2024, dan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor: 40/KPTS/Db/2024 tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Arus
<span;>Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2024/1445 Hijriah, yang ditandatangani pada 5 Maret 2024.

Pembatasan operasional angkutan barang itu diberlakukan pada sejumlah ruas Jalan Tol maupun Non Tol mulai tanggal 5 April 2024 (pukul 09.00) s/d 16 April 2024 (pukul 08.00).

Adapun tujuan pembatasaan operasional angkutan barang selama Lebaran tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas pada periode libur keagamaan atau libur nasional yang seringkali menjadi waktu dengan tingkat lalu lintas yang sangat tinggi.

Mengurangi jumlah kendaraan yang beroperasi di jalan pada periode libur keagamaan atau libur nasional. Memperlancar mobilitas masyarakat baik untuk keperluan ibadah, liburan, pulang kampung maupun keperluan lainnya.

Pembatasan angkutan barang juga untuk memberikan tingkat pelayanan yang baik, seperti waktu tempuh, kecepatan, ratarata, kapasitas jalan, dan ketepatan waktu, serta mengurangi kecelakaan lalu lintas dengan tujuan terciptanya ketertiban, kelancaran dan kemanan selama musim Lebaran.[*]

ALFI Minta Tunda Penaikkan Tarif Tol Japek, Ini Alasannya…

ALFIJAK – Pelaku usaha logistik mendesak rencana penaikkan tarif tol Jakarta-Cikampek (Japek) dan Jalan Layang Mohamed Bin Zayed (Tol MBZ), dapat ditunda ditengah kondisi perekonomian nasional yang belum sepenuhnya membaik.

Selain itu, penaikkan tarif jalan bebas hambatan itu berpotensi mengerek biaya logistik nasional lantaran ruas tol Japek merupakan salah satu jalur distribusi barang dan logistik pelabuhan Tanjung Priok dari dan ke hinterlandnya (wilayah industri) Jawa Barat.

“Kami minta ditunda dahulu rencana (kenaikan) tarif tol tersebut. Apalagi besaran persentase kenaikkanya cukup tinggi yakni rata-rata diatas 30%. Hal ini tentunya berimbas pada cost logistik nasional,” ujar Adil Karim, Ketua Umum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim melalui keterangan resminya pada Jumat (8/3/2024).

Adil mengatakan, semua pihak perlu mensupport upaya pemerintah RI yang kini sedang ingin menekan cost logistik didalam negeri.

“Kalau infrastruktur logistiknya seperti jalan Tol Japek itu berbayar mahal, bagaimana kita mau menekan cost logistik. Karenanya kami (ALFI) Minta kenaikannya ditunda untuk lakukan evaluasi dahulu melibatkan stakeholders logistik,” paparnya.

Sebagaimana diketahui, World Bank telah merilis bahwa logistics performance index (LPI) Indonesia  menempati peringkat ke 63 dari total 139 negara yang dikaji dengan skor LPI 3,0. Catatan tersebut mengalami penurunan 17 peringkat dibandingkan pada 2018 saat Indonesia menduduki urutan ke-46 dengan skor LPI 3,15.

Kinerja LPI itu dihitung berdasarkan enam dimensi, yakni customs, infrastructure, international shipments, logistics competence and quality, timelines, dan tracking & tracing.

Terbitan LPI oleh World Bank yang dirilis 21 April 2023 itu merupakan penyajian data yang dikumpulkan dari 139 negara pada paruh kedua tahun 2022, atau lebih sedikit ketimbang LPI tahun 2018 yang mencapai 160 negara. Namun pada tahun 2020, Bank Dunia tidak merilis LPI.

Sejak diluncurkan pada 2007, LPI telah melakukan penilaian sederhana terkait logistik oleh sumber-sumber profesional tentang seberapa mudahnya mengekspor ke negara tujuan dalam hal kualitas infrastruktur, kualitas ketersediaan layanan logistik, dan hambatan sektor publik.

Mulai 9 Maret

Sementara itu, PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) selaku pengelola Tol Jakarta-Cikampek dan PT Jasamarga Jalan layang Cikampek (JJC) pengelola Jalan Layang Mohamed Bin Zayed (Tol MBZ) menaikkan tarif jalan bebas hambatan itu mulai Sabtu (9/3/2024) pukul 00.00 WIB.

Vice President Corporate Secretary and Legal PT JTT Ria Marlinda Paallo mengatakan kenaikan tarif ini dilakukan sebagai kompensasi dari penambahan lajur pada Tol Jakarta-Cikampek dan fasilitas Emergency Parking Bay di Jalan Layang MBZ.

Dia mengatakan komponen utama kenaikan tarif integrasi berdasarkan pertimbangan inflasi untuk Ruas Tol Jakarta-Cikampek dari periode September 2016 hingga Desember 2023 serta hitungan inflasi untuk segmen Jalan Layang MBZ mulai periode Oktober 2020 hingga Desember 2023.

Selain itu, komponen lainnya yaitu pengembalian investasi terhadap penambahan kapasitas lajur Tol Jakarta-Cikampek dari KM 50 sampai dengan KM 67 arah Cikampek dan KM 62 sampai dengan KM 50 arah Jakarta serta penyediaan empat titik fasilitas Emergency Parking Bay di Jalan Layang MBZ.

“Penyesuaian tarif ini dibutuhkan untuk memastikan iklim investasi jalan tol yang kondusif, menjaga kepercayaan investor dan pelaku pasar terhadap industri jalan tol yang prospektif di Indonesia, serta menjamin level of service pengelola jalan tol tetap sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) jalan tol,” katanya dikutip media pada awal pekan ini.

Penambahan kapasitas lajur Jalan Tol Jakarta-Cikampek telah dilaksanakan pada 2022 hingga 2023 dengan peningkatan kapasitas tol dari 3 lajur menjadi 4 lajur sepanjang 18,2 km. Peningkatan kapasitas ini dimaksudkan untuk meningkatkan kelancaran dengan mengurai kepadatan kendaraan setelah KM 48 arah Cikampek akibat pertemuan 2 arus lalu lintas kendaraan dari Tol Jakarta-Cikampek dan Jalan Layang Mohamed Bin Zayed.

Peningkatan layanan lainnya juga dilakukan di Jalan Layang MBZ yaitu dengan menyediakan emergency parking bay di 4 titik lokasi yaitu KM 21 dan KM 41 arah Cikampek serta KM 40 dan KM 22 arah Jakarta. Semua ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan pengamanan pengguna jalan saat terjadi kondisi darurat di tol layang.

Berikut daftar tarif tol Jakarta-Cikampek dan Tol MBZ, terbaru:

1. Jakarta IC-Pondok Gede Barat/Pondok Gede Timur
– Golongan I naik dari Rp4.000 menjadi Rp5.500
– Golongan II naik dari Rp6.000 menjadi Rp8.000
– Golongan III naik dari Rp6.000 menjadi Rp8.000
– Golongan IV naik dari Rp 8.000 menjadi Rp11 ribu
– Golongan V naik dari Rp8.000 menjadi Rp11 ribu

2. Jakarta IC menuju Cikunir, Bekasi Barat, Tambun, Cibitung, Cikarang Barat
– Golongan I: Rp7.000 menjadi Rp9.000
– Golongan II dan III: Rp10.500 menjadi Rp14.000
– Golongan IV dan V: Rp14.000 menjadi Rp19.000

3. Jakarta IC menuju Cibatu, Cikarang Timur, Karawang Barat
– Golongan I: Rp12.000 menjadi Rp16.500
– Golongan II dan III: Rp18.000 menjadi Rp24.500
– Golongan IV dan V: Rp24.000 menjadi Rp32.500

4. Jakarta IC menuju Karawang Timur, Dawuan, Kalihurip, Cikampek
– Golongan I: Rp20.000 menjadi Rp27.000
– Golongan II dan III: Rp30.000 menjadi Rp40.500
– Golongan IV dan V: Rp40.000 menjadi Rp54.000

ALFI Siapkan Skema Integrasi Logistik Nasional

ALFIJAK – Wakil Presiden RI Maruf Amin meminta Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) periode 2023-2028 untuk mengkaji skema logistik nasional demi memastikan terwujudnya sistem yang terintegrasi dari Sabang sampai Merauke.

Ketua Umum DPP ALFI, Akbar Djohan menyambut optimistis arahan dari orang nomor dua di Indonesia itu. Pihaknya fokus untuk mengkaji pembentukan badan logistik nasional demi memastikan layanan logistik mampu terdiversifikasi, aman, transparan, dan berkelanjutan dalam satu wadah integral.

“Seluruh pengurus ALFI telah siap untuk melaksanakan arahan dari Wapres RI Ma’ruf Amin. Kami berikhtiar untuk mengeksekusi amanah ini, sekaligus mengharapkan terealisasinya badan logistik nasional,” kata Akbar, dalam keterangan tulisnya di Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Konektivitas transportasi nasional yang mencakup wilayah terluar Indonesia menjadi vital dalam misi pemerataan pertumbuhan ekonomi. Peranan asosiasi dinilai sentral untuk mengakomodir sekaligus menjembatani kebutuhan nasional dan daerah baik dalam distribusi barang hingga proses pemasaran.

Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) periode 2023-2028 Akbar Djohan bersama Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin di Kediaman Resmi Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (20/2/2024). Foto: ALFI.

Pembenahan tata kelola sektor logistik tak terlepas dari sinergi antarpemangku kepentingan, terutama untuk memastikan biaya logistik nasional dapat kompetitif, dan terjangkau bagi seluruh industri.

“Kerja keras ini masih terus berlanjut, kami bersinergi dengan banyak pihak untuk mencari solusi terbaik bagi sistem logistik nasional kita. Terima kasih pak Wapres, kami berikhtiar mewujudkan itu,” tandasnya.

Akbar juga mengatakan seluruh pengurus terus memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan badan usaha sejenis untuk mengoptimalkan penataan sistem logistik, hingga memperluas mekanisme pendanaan.

Selain itu, literasi dan digitalisasi juga menjadi prioritas asosiasi untuk melahirkan tenaga kerja yang kompeten dan kompetitif. ALFI terus berupaya meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) melalui ALFI Institute dengan kurikulum standar internasional FIATA dan UNESCAP.

Sebagaima diketahui, Wapres Ma’ruf Amin meminta ALFI untuk melakukan kajian mendalam untuk menemukan skema logistik nasional yang terbaik alias best-practice. Wapres membuka pintu bagi asosiasi agar dapat belajar di negara-negara tetangga.

“ALFI bisa membuat Konsep dan Inovasi yang diajukan ke pemerintah. Kita sudah mulai go-global,  kata Wapres saat menerima audiensi Dewan Pengurus Pusat ALFI di Kediaman Resmi Wapres, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/2/2024).

Kemenhub Kukuhkan Pengurus DPP ALFI 2023-2028

ALFIJAK – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengukuhkan kepengurusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia (ALFI) atau Indonesian Logistics & Forwarders Association (ILFA) untuk masa bakti 2023-2028. Acara pengukuhan digelar di Ruang Mataram, kantor Kementerian Perhubungan, Selasa (6/2/2024).

Sekretaris Jenderal Kemenhub Novie Rianto, dalam sambutannya memberikan apresiasi atas kontribusi ALFI/ILFA selama ini. Dengan kepemimpinan Ketua Umum ALFI yang baru, Akbar Djohan, diharapkan ALFI/ILFA dapat terus mendukung kebijakan pemerintah untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

Saya sangat mengapresiasi kontribusi yang telah diberikan dalam upaya pengembangan logistik nasional. Diharapkan segenap jajaran pengurus DPP ALFI/ILFA dapat terus mendukung kebijakan pemerintah dalam perluasan logistik menuju Indonesia Emas 2045 serta mewujudkan ekonomi bisnis yang berintegrasi secara lokal dan terhubung secara global,” ujar Novie Riyanto.

Kemenhub berharap agar pengurus ALFI dari Aceh hingga Papua dapat meningkatkan kerja sama, bersinergi, dan berkolaborasi dengan seluruh unit pelaksana teknis Kementerian Perhubungan di daerah-daerah. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan berbagai masalah transportasi, termasuk angkutan barang melalui darat, laut, dan udara.

Pengukuhan ini merupakan hasil dari Musyawarah Nasional (Munas) VII DPP ALFI/ILFA pada 11 Desember 2023 di Jakarta. Ketua Umum ALFI, Akbar Djohan, bertekad membawa kepengurusan dan anggota ALFI naik kelas.

“Kesetaraan antara pemain atau pengusaha logistik nasional dengan pengusaha logistik asing menjadi fokus kami. Namun, ekosistem, sinergi, dan kolaborasi tetap menjadi acuan kita semua. Intinya, kami ingin membawa ALFI menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” kata Akbar Djohan.

Sebagai ketua, fokus utama Akbar adalah meningkatkan kinerja sumber daya manusia di industri logistik. ALFI juga berkomitmen meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) melalui ALFI Institute dengan kurikulum standar internasional FIATA dan UNESCAP, serta meningkatkan kompetensi SDM melalui sertifikasi kompetensi profesi oleh LSP Logistik Insan Prima.(*)

Investasi Sektor Logistik ‘Wait and See’ Jelang Pemilu

ALFIJAK – Pemerintah menyebut bahwa kinerja perekonomian Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu yang relatif kuat dengan inflasi yang terkendali dan jauh di bawah rata-rata inflasi di negara berkembang di dunia.

Kendati begitu, berbagai kalangan pelaku usaha di Indonesia termasuk di sektor Logistik saat ini masih cenderung menunggu atau wait and see untuk melakukan investasi maupun akselerasi pengembangan market.

Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim mengemukakan, belum nampak pergerakan aktivitas logistik secara masif pada periode awal tahun 2024 ini.

“Kalaupun ada, hal itu merupakan penyelesaian dari order-order atau market sebelumnya, atau yang belum selesai diakhir tahun lalu,” ujarnya, pada Senin (29/1/2024).

Dia mengatakan, dinamika perpolitikan di dalam negeri atau Pemilu (Pemilihan Umum) saat ini, sedikit banyaknya mempengaruhi pada aktivitas bisnis dan para pelaku usaha yang memilih wait and see.

“Mereka (para pelaku usaha) nampaknya memang wait and see dengan hasil Pemilu mendatang, tetapi pada prinsipnya pelaku usaha juga optimistis dan telah memiliki rencana konkret. Intinya, kita berharap sepanjang stabilitas politik nanti terjaga, investasi dan kegiatan bisnis termasuk di sektor logistik tahun ini juga diharapkan akan lebih baik,” ucap Adil Karim.

Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengemukakan, secara historis, periode Pemilu cenderung mendorong aktivitas ekonomi dalam negeri melalui belanja Pemerintah dan belanja konsumsi lainnya terutama Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga. Selain itu, aktivitas Pemilu juga akan menumbuhkan PDB riil dan meningkatkan perputaran jumlah uang beredar.

Disisi lain, imbuhnya, kinerja sektor eksternal juga resilien di tengah kondisi ekonomi global yang masih dipenuhi ketidakpastian.

Cadangan devisa terus meningkat hingga mencapai Rp146,4 miliar di akhir 2023, rasio utang luar negeri terhadap PDB masih terjaga sebesar 28,92%, dan kinerja neraca perdagangan juga mampu mempertahankan tren surplus selama 44 bulan secara berturut-turut.

“Aktivitas manufaktur Indonesia di level 52,5 dan terus di level ekspansif selama 28 bulan berturut-turut, serta berada di atas tren kawasan ASEAN dan global. Kita ingin mendorong pertumbuhan industri manufaktur yang menjadi andalan. Di berbagai program, utamanya kita dorong industri manufaktur pengolahan, yang share-nya terhadap PDB di 2023 adalah 19,72%,” ujarnya melalui keterangan resmi dikutip Senin (29/1/2024).

Susiwiyono mengatakan, adapun realisasi investasi di akhir tahun 2023 tercatat mencapai sebesar Rp1.418,9 triliun dan melampaui target Rp1.400 triliun yang dicanangkan di awal 2023.

“Saat ini banyak investor yang menanyakan peluang berinvestasi di Indonesia. Mereka memang wait and see dengan hasil Pemilu nanti, tapi mereka sudah punya rencana konkret. Sepanjang stabilitas politik nanti terjaga, investasi di tahun ini juga akan lebih baik,” ucap Susiwijono.

Sesmenko Susiwijono juga menuturkan bahwa perekonomian Indonesia selama 8 kuartal berturut-turut berhasil tumbuh di atas 5% hingga Kuartal III-2023.

“Pertumbuhan ekonomi di 2023 sudah cukup kuat, dan kita optimis di 2024 akan lebih baik lagi. Apalagi pada Kuartal I-2024 ini kita akan menyambut hajatan Pemilu, tepatnya pada 14 Februari 2024. Tentunya hal ini akan menjadi momentum positif bagi Indonesia[*]

Refleksi Akhir Tahun ALFI DKI, Berjibaku Jelang Tahun ‘Naga Kayu’

Tahun 2023 merupakan tahun dimana sepenuhnya aktivitas usaha kembali berjalan normal, setelah negara-negara didunia, termasuk Indonesia didera Pandemi Covid-19 sepanjang kurun waktu duatahun sebelumnya.

Tak sedikit kalangan dunia usaha menyebut masa Pandemi itu sebagai periode yang tak mudah.

Namun, sektor usaha logistik merupakan salah satu sektor usaha yang tergolong ‘tahan banting’ bahkan cenderung alami pertumbuhan aktivitas dikala itu, bahkan terus alami pertumbuhan paralel dengan target pertumbuhan ekonomi nasional yang ditetapkan Pemerintah diatas 5% pada tahun ini.

Menurut Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Adil Karim,SE,CPSM,  optimis bisnis logistik di tanah air akan  semakin prospektif. Karenanya, pelaku logistik di Indonesia mesti merapatkan barisan dengan cara kolaborasi agar bisa berdaya saing baik di domestik (dalam negeri) maupun internasional.

Apalagi, UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah turunannya, serta Perpres No. 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, investor asing bisa memiliki saham hingga 100% di bidang usaha jasa pengurusan transportasi.

Adil menyebutkan, kegiatan bisnis logistik dan rantai pasok sangat dipengaruhi pertumbuhan ekonomi, investasi dan belanja pemerintah. Sedangkan perkembangan ekonomi sangat tegantung pertumbuhan investasi dan konsumsi masyarakat di suatu wilayah atau negara.

Disisi lain, trend bisnis logistik dan rantai pasok secara nasional dan internasional perlu diantisipasi. Oleh sebab itu, kolaborasi tidak hanya dengan sesama perusahaan anggota, tapi perlu juga melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor industri logistik dan rantai pasok.

“Sudah saatnya pelaku usaha logistik nasional berkolaborasi dalam meningkatkan kinerja logistik sekaligus memacu investasinya supaya cita-cita  Menuju Indonesia Emas 2045 sebagaimana yang digaungkan Pemerintah RI saat ini bisa terwujud,” sergah Adil.

Hal penting lainnya yang perlu mendapat perhatian yakni, bagaimana upaya meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) perusahaan logistik melalui program Diklat dan sertifikasi kompetensi melalui Lembaga yang terverifikasi Badan Nasional Standar Profesi (BNSP) maupun Standar Internasional.

“Kompetensi SDM perusahaan pun tidaklah cukup, karena dengan perkembangan bisnis logistik yang sangat cepat, sehingga dibutuhkan pimpinan perusahaan yang memiliki pola pikir terbuka, kolaboratif dan inovatif,” tegas Adil.

Tranformasi layanan logistik melalui digitalisasi juga menjadi syarat mutlak agar perusahaan logistik mampu berdaya saing. Karenanya, sejak awal pelaku logistik yang tergabung di ALFI terus mendorong program National Logistik Ekosistem (NLE).

Adil menyebutkan, NLE merupakan program Pemerintah sebagai terobosan untuk mengefisienkan biaya logistik dengan menata kembali sektor logistik.

NLE merupakan sebuah platform digital layanan logistik dari hulu (kedatangan kapal) hingga hilir (warehouse/pabrik) dengan memfasilitasi kolaborasi Kementerian/ Lembaga, perusahaan terkait, serta pelaku logistik.

Dengan adanya kolaborasi digital dalam satu platform yakni NLE, pemerintah memastikan kelancaran pergerakan arus barang ekspor dan impor, maupun pergerakan arus barang domestik, baik antardaerah dalam satu pulau, maupun antarpulau.

Adapun Penataan NLE telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional serta didukung dengan program Strategi Nasional pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Implemetasi NLE juga diiperluas ke 34 pelabuhan serta 12 bandara. Sementara tercatat lebih dari 15 K/L dan lebih dari 50 platform logistik yang telah berhasil diintegrasikan melalui Indonesia National Single Window (INSW) ke dalam platform NLE di bawah pengelolaan LNSW Kementerian Keuangan itu.

Pembenahan layanan logistik melalui NLE melingkupi empat pilar yaitu simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah, kolaborasi platform logistik (penyedia transportasi, shipping, gudang, dsb), kemudahan pembayaran, dan tata ruang kepelabuhan.

“NLE perlu didorong terus implementasinya, mengingat belum semuanya terintegrasi, termasuk dengan platform yang dibangun oleh pelaku logistik swasta,” ucap Adil.

Kualitas Infrastruktur

Adil menyebutkan, untuk meningkatkan kualitas layanan logistik yang lebih baik, diperlukan juga kualitas infrastruktur yang memadai,terintegrasi, mudah diakses, dan terjangkau.

Karenanya, guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dari sektor kegiatan logistik, selain diperlukan infrastruktur pelabuhan dan bandara yang lebih baik (terkoneksi dengan jalur perdagangan), juga kualitas infrastruktur jalan dan transportasi darat yang lebih masif.

“Selain demi menghadirkan layanan logistik yang efektif dan efisien, penyiapan infrastruktur logistik yang lebih baik bisa menjadi magnet atau daya tarik lebih banyak lagi menarik investasi, yang pada akhirnya kita bisa menempatkan diri sebagai pemain kunci dalam jaringan supply chain global,” ujar Adil.

Hal lain yang tak boleh terlupakan, imbuh Adil adalah memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM sehingga tercipta pengusaha-pengusaha muda di bidang logistik untuk membuka lapangan pekerjaan seluas luasnya di bumi pertiwi.

Potensi DKI Jakarta

DKI Jakarta merupakan wilayah yang tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) cukup tinggi, yaitu pada tahun 2022 mencapai Rp 3.186,46 triliun.  Dengan asumsi bahwa biaya logistik mencapai 23,5% dari PDRB, maka kue logistik di DKI Jakarta nilainya mencapai sekitar Rp 748,48 triliun.

Sedangkan bila mengacu kepada perhitungan Bappenas, biaya logistik mencapai 14,29% dari GDP, maka potensi logistik di DKI sekitar Rp.455 triliun.

Investasi di DKI Jakarta juga terus meningkat, dimana pada tahun 2022 realisasi investasi mencapai Rp 143 triliun atau meningkat 38,4% dibandingkan dengan tahun 2021.

Adil mengatakan, potensi kegiatan logistik di DKI Jakarta itu sebagai peluang sekaligus tantangan para pelaku usaha logistik di Jakarta saat ini maupun di tahun 2024 mendatang atau yang dikenal dengan tahun shio ‘Naga Kayu’.

“Namun sebagai pelaku usaha kami tetap optimistis sektor logistik di 2024 bisa tetap tumbuh meskipun ditengah dinamika perpolitikan nasional maupun pengaruh ekonomi dan geopolitik global imbas masih berlangsungnya konflik Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina saat ini,” ujar Adil Karim.[sumber: Logistiknews.id]

Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia – DKI Jakarta Raya