ALFI DKI Jakarta dan Bea Cukai Priok, Selenggarakan Pelatihan CEISA 4.0 ke PPJK

ALFIJAK– Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta bersama dengan Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok, memberikan pelatihan teknologi CEISA 4.0 kepada perusahaan pengurusan jasa kepabeanan (PPJK) anggota DPW ALFI DKI Jakarta.

CEISA atau Customs-Excise Information System and Automation merupakan sistem kepabeanan dan cukai berbasis IT untuk memberikan layanan kepada pengguna jasa di Bea Cukai.

Seiring berkembangnya teknologi saat ini, Bea Cukai meluncurkan portal CEISA 4.0, yakni suatu sistem yang digunakan untuk membuat dokumen pabean pengganti modul aplikasi seperti Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Tempat Penimbunan Berikat (TPB).

Ketua DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, ALFI sebagai pelaku usaha logistik sangat mendukung perkembangan teknologi tersebut.

“Apalagi CEISA 4.0 juga akan dimandatorikan pada akhir bulan Nopember 2023. Dimana ada perubahan modul lama ke webbased CIESA 4.0. Dan hal ini mesti tersosialisasikan sebaik-baiknya kepada pengguna jasa atau stakeholders,” ujar Adil Karim saat memberikan sambutan pada kegiatan pelatihan teknologi CEISA 4.0 kepada sekitar 500 perusahaan pengurusan jasa kepabeanan (PPJK) anggota DPW ALFI DKI Jakarta, pada Selasa (21/11/2023).

Para perusahaan anggota ALFI DKI yang mengikuti pelatihan itu berkecimpung di Pelabuhan Tanjung Priok maupun Bandara Soeta. Adapun trainernya melibatkan KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok maupun Tim IKC Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu.

” ALFI mengapresiasi KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok serta Tim IKC Ditjen Bea dan Cukai atas kerjasama pelaksanaan pelatihan ini. ALFI DKI sangat mendukung program pemerintah terkait dengan CEISA 4.0,” ucap Adil.

Dia mengatakan, dengan adanya pelatihan ini maka bisa pelaku usaha bisa memberikan masukan guna meminimalisir jika ada kendala saat mandatori CEISA 4.0 dilaksanakan sehingga bisa mengurangi resiko dilapangan.

Pasalnya, imbuh Adil, beberapa kali sistem CEISA alami kendala, dan untuk itu kedepannya harus ada kontigency plan jika persoalan serupa terjadi kenbali.

“Sebab aktivitas logistik  di Pelabuhan Priok maupun Bandara Soeta itu sebagai pintu gerbang ekonomi dan kalau ada masalah disitu bisa menimbulkan biaya tinggi logistik yang berimbas pada ekonomi nasional,” ucap Adil Karim.

Untuk itu, kata Adil, pelatihan secara langsung (ofline) ini guna mengantisipasi supaya tidak tetjadi keterlambatan dan hambatan karena CIESA 4.0 adalah hal yang baru bagi pelaku usaha logistik.

“Sebelumnya ALFI DKI telah melakukan  pelatihan secara online san bertahap yang telah diikuti sekitar 1000 peserta. Dan pelatihan ofline kali ini sebagai penutup untuk pemantapan,” ujar Ketua ALFI DKI.

Adil menegaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari program kerja DPW ALFI DKI dalam memberikan insight kepada anggota prihal pelaksanaan CIESA 4.0, guna memperlancar arus barang ekspor impor.[*]

ALFI Mendorong RI jadi Pusat Perdagangan & Investasi di Kawasan Asean

ALFIJAK- Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengemukakan, pentingnya peningkatan daya saing nasional melalui fasilitasi perdagangan yang efisien, penyedia layanan logistik kelas dunia dan SDM berkualitas tinggi serta peningkatan rantai pasokan (Supply Chain).

“Hal itu diperlukan agar Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan dan investasi di kawasan Asean dalam 10 tahun mendatang,” ujar Yukki.

Duna mewujudkan hal tersebut, ALFI selaku wadah para pengusaha disektor transportasi, logistik dan supply chain, terus mendorong dan mengusulkan enam point krusial guna mendorong investasi dan perdagangan agar mampu mendongkrak pertumbuhan perekonomian nasional saat ini dan dimasa mendatang.

Pertama, para pelaku usaha di sektor logistik agar mampu meningkatkan manajemen rantai pasokan dan logistik serta mendorong hilirisasi pada industri dan pertanian (pangan) serta kesehatan untuk memenuhi standar internasional.

Kedua, menghubungkan sistem perdagangan menuju e-commerce  yang berkeadilan bagi pertumbuhan perekonomian nasional.

Ketiga, pembangunan prasarana dan sarana secara masif untuk mengembangkan infrastruktur transportasi dan logistik yang disesuaikan dengan strategi nasional guna mendorong Indonesia sebagai Negara tujuan investasi dan perdagangan.

Keempat, mendorong dan segera dapat mengoptimalkan implementasi National Logistics Ecosystem (NLE) yang sekaligus juga mengembangkan prosedur layanan logistik dalam format elektronik (online system).

Kelima, Melakukan pengembangan faktor pendukung logistik termasuk pengembangan standar okupansi jasa logistik sehingga berstandar kelas dunia serta melakukan penelitian dan pengembangan inovasi  teknologi logistik.

Keenam, Mengevaluasi dan memantau perjanjian kerjasama Internasional dan mengembangkan database untuk mengevaluasi perkembangan logistik nasional dengan tujuan mendorong masuknya investasi dan perdagangan ke Indonesia.

“Konkretnya, kita mesti menghilangkan semua hambatan dan memberikan kepastian usaha dalam hal perdagangan dan investasi di Indonesia,” papar Yukki.

Ketum DPP ALFI juga mengatakan, pentingya simplikasi dan harmonisasi kebijakan antara Pusat dan Daerah untuk mendorong daya saing logistik dan produk nasional.

Karenanya, imbuh Yukki, konektivitas logistik jangan sampai terputus untuk meningkatkan efisiensi logistik nasional agar pergerakan barang semakin efektif dan efisien dari wilayah penghasil kepada wilayah konsumsi.

“Sebab konektivitas melalui simpul logistik dan transportasi yang terintegrasi menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi dan membangun konektivitas dengan hinterland-nya,” ucap Yukki.(*)

Munassus ALFI : Yukki Ingatkan Pelaku Logistik Jangan Alergi dengan Tranformasi, ALFI Didorong Jadi ‘Rumah Besar’ Logistik

ALFIJAK – Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, ALFI selaku organisasi pelaku usaha logistik mesti beradaptasi terhadap perubahan, sekaligus menjadikan asosiasi tersebut sebagai ‘Rumah Besar’ di bidang logistik.

Hal itu disampaikan Yukki pada musyawarah nasional khusus (Munassus) ALFI yang dilaksanakan di Surabaya, pada Sabtu (14/10/2023).

Munassus yang dikuti para pengurus ALFI diseluruh Indonesia itu, digelar dalam rangka  melakukan penyesuaian atau perubahan terhadap ADRT, agar organisasi tersebut adaptif terhadap perubahan.

“Jika kita adaptif, maka manfaat tersebut tidak hanya dirasakan pengguna jasa logistik saja, tapi juga dirasakan oleh pihak lain yang fokus di mata rantai pasok,” ucap Yukki.

Ketua Umum DPP ALFI mengungkapkan, Munasus ALFI terakhir kalinya digelar pada 13 tahun lalu di Bali, dan dalam rentan 13 tahun itu, banyak perubahan yang teejadi. Sehingga ALFI perlu melakukan Munasus untuk melakukan transformasi juga inklusif.

Yukki menjelaskan, ada banyak perubahan dalam ADRT pada Munasus kali ini. Salah satunya mengenai keanggotaan, dimana ALFI akan memperluas keanggotaan, yakni bukan hanya teman-teman dibidang logistik saja, tapi ke rantai pasok  atau supply chain.

Kemudian, dalam anggaran dasar dan rumah tangga (ADRT) ALFI juga akan menambah kegiatan multimoda meskipun pekerjaan multimoda tersebut aktivitasnya sudah dilakukan. Termasuk perusahaan fintech di sektor logistik juga kini bisa bergabung menjadi anggota ALFI.

Ketua DPW ALFI Jawa Timur Sebastian Wibisono berharap, Munassus ALFI dapat membawa perubahan yang signifikan bagi organisasi yang bergerak di bidang pengguna jasa logistik tersebut.

“Harapan kami tentunya dengan adanya Munassus ini, perubahan ADRT kali ini bisa membawa kemajuan untuk ALFI ke depan,” ujarnya.

Wibisono menjelaskan Munassus sangat penting dilakukan, karena 10 tahun ke depan tantangan sektor logistik semakin berat. Apalagi potensi bisnis logistik di Provinsi Jatim sudah sangat prospektif dengan semakin masifnya pembangun di wilayah Gresik.

Wibisino juga  berterimakasih kepada DPP ALFI yang memberikan kepercayaan kepada DPW ALFI Jatim, untuk mengadakan kegiatan Munasus ALFI ini yang cukup bergengsi dan nasional.

Pada kesempatan itu, Sekjend DPP ALFI Akbar Johan mengatakan, Munassus menjadi ajang road to  Munas (Musyawarah Nasional) untuk mewadahi aspirasi seluruh DPW ALFI dalam mengkaji dinamika bisnis ataupun peluang logistik dan rantai pasok nasional.

Akbar mengatakan, suatu organisasi yang sangat strategis seperti ALFI harus bisa menangkap dinamika bisnis ataupun peluang sehingga bisa menjadi milestone untuk memberikan nilai tambah bagi ekosistem rantai pasok ataupun logistik nasional.[*]

Aktivitas Logistik Diprediksi Tumbuh Jelang Pemilu 2024

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) memprediksi aktivitas logistik masih bergerak positif meskipun kondisi perekonomian nasional diketahui kontraksi yang ditandai berdasarkan laporan badan pusat statistik (BPS) p<span;>ada September 2023 terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 2,28 persen.

Ketua ALFI DKI Jakarta, Adil Karim, SE,CPSM mengemukakan , pada bulan-bulan mendatang aktivitas logistik akan terus berfluktuatif namun tetap bergerak positif ditengah kondisi perekonomian global saat ini dan situasi politik Indonesia menjelang pesta demokrasi Pemilu 2024.

“Saya prediksi kegiatan logistik khususnya untuk domestik akan terus tumbuh ditengah persiapan jelang Pemilu 2024. Kalau yang internasional masih bergantung pada situasi ekonomi global termasuk bagaimana imbas konflik antara Rusia dan Ukraina yang masih berlangsung hingga kini,” ujar Adil Karim, pada Selasa (10/10/2023).

Dia mengatakan, kondisi perekonomian nasional yang masih tumbuh positif hingga semester ke 2 di 2023 diharapkan akan terus berlanjut pada tahun depan. Untuk itu,  program hilirisasi industri yang terus digalakkan Pemerintah RI saat ini mesti didukung demi menggeliatkan aktivitas rantai pasok produk-produk dalam negeri serta memperkuat industri domestik.

“Kalau industri domestik kita kuat, bisa meredam isue yang terjadi pada  perekonomian global. Karenanya, penguatan lini domestik ini penting termasuk di sisi industrinya. Selain itu konsumsi domestik juga perlu dijaga, termasuk penyiapan infrastruktur  untuk mendukung aktivitas transportasi dan logistik agar daya saing komoditi nasional bisa bersaing,” ujar Adil.

Dia mengatakan, DKI Jakarta merupakan barometer perekonomian nasional lantaran perputaran pergadangan dan jasa banyak dilakukan. Selain itu, Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta menjadi pelabuhan tersibuk di Indonesia yang notabene menghandle lebih dari 65% aktivitas perdagangan ekspor maupun impor serta domestik.

Karena itu, sebagai pebisnis logistik, dirinya berharap layanan maupun sistem informasi dan teknologi (IT) pada jasa kepelabuhanan di Tanjung Priok jangan sampai terjadi hambatan.

“Kalau terjadi hambatan di pelabuhan tersebut (khususnya ekspor impor) akan sangat mempengaruhi pada performance logistik kita karena pelabuhan Tanjung Priok sebagai ‘jendela’ aktivitas logistik nasional. Multiplier efeknya biaya logistik menjadi mahal dan konsumen akan membeli barang dengan harga lebih tinggi dan berdampak pada daya beli masyarakat yang pada akhirnya bisa berpotensi terjadi inflasi,” paparnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pada September 2023 terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 2,28 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 115,44. Inflasi tertinggi terjadi di Manokwari sebesar 5,26 persen dengan IHK sebesar 119,96 dan terendah terjadi di Manado dan Gorontalo masing-masing sebesar 1,16 persen dengan IHK masingmasing sebesar 113,96 dan 113,23.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,17 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,98 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,26 persen.

Kemudian, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,97 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,14 persen; kelompok transportasi sebesar 0,99 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,06 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,58 persen.

Selain itu,  kelompok pendidikan sebesar 2,08 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,40 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,68 persen.

BPS juga mencatat, tingkat inflasi month to month (m-to-m) pada September 2023 sebesar 0,19 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) September 2023 sebesar 1,63 persen.

Adapun tingkat inflasi y-on-y komponen inti September 2023 sebesar 2,00 persen, inflasi m-to-m sebesar 0,12 persen, dan inflasi y-to-d sebesar 1,46 persen.[*]

Yukki Ditugaskan Jadi PLT Harian Kadin Indonesia

ALFIJAK – Kadin Indonesia telah menerima informasi resmi mengenai keputusan independen dan pribadi yang diambil oleh Arsjad Rasjid selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia) untuk menerima posisi sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) untuk salah satu Bakal Calon Presiden (Bacapres).

Keputusan Arsjad Rasjid merupakan keputusan independen dan tidak memiliki hubungan dengan posisi atau pandangan Kadin Indonesia dalam dunia politik. Kadin Indonesia dengan tegas berkomitmen untuk untuk tetap netral dan fokus pada kegiatan organisasi yang sudah disusun dengan baik.

“Keputusan ini saya ambil dengan pertimbangan pribadi dan tidak melibatkan urusan organisasi saya di Kadin Indonesia,” tegas Arsjad Rasjid.

Dengan bergabungnya Arsjad menjadi Ketua TPN untuk salah satu Bacapres, dirinya akan berhalangan sementara efektif Rabu, 27 September 2023, dan pelaksanaan tanggung jawab operasional harian akan diserahkan kepada Yukki Nugrahawan Hanafi sebagai Pelaksana Tugas Harian Kadin Indonesia..

“Dengan keputusan ini, saya akan berhalangan sementara sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia,“ ungkap Arsjad.

Yukki Nugrahawan Hanafi yang telah ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Harian Kadin Indonesia, menghormati keputusan yang telah diambil oleh Arsjad Rasjid.

“Kadin Indonesia menghormati keputusan beliau yang berhalangan sementara serta taat pada peraturan yang berlaku di Kadin Indonesia. Kadin Indonesia harus bebas dari konflik kepentingan,” ujar Yukki Nugrahawan Hanafi.

Kadin Indonesia akan memastikan dan melanjutkan peranannya dalam mengemban amanah dari anggotanya dan seluruh masyarakat Indonesia, mempromosikan kebijakan dan inisiatif yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial, selaras dengan Visi Indonesia Emas 2045 yang berdasarkan nilai gotong royong demi Indonesia Maju.(*)

Perusahaan Logistik Supaya Kembangkan Networking & Kompetensi SDM

ALFIJAK –  Perusahaan logistik dan forwarder agar mengembangkan networking dan mampu bersaing secara global. Selain itu, mengedepankan tingkat kepercayaan kepada pelanggan serta mendorong kompetensi SDM logistiknya.

Hal tersebut dikemukakan Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, saat memberikan sambutan pada Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-2 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) ALFI Kepulauan Riau (Kepri) di Batam, pada Sabtu (9/9/2023).

Dia juga mengingatkan kepada seluruh anggota ALFI di daerah terkait pentingnya kolaborasi dan harmomisasi antar stakeholders untuk menciptakan layanan logistik yang lebih transparan, efektif dan efisien sehingga bisa tercipta ekosistem logistik dengan komoditi penggerak utamanya.

Yukki mengatakan, aktivitas sektor transportasi dan logistik merupakan salah satu urat nadi perekonomian nasional serta sebagai penyumbang signifikan lapangan usaha.

Bahkan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan tertinggi lapangan usaha tahun 2022 terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan, yaknk sebesar 19,87 persen.

“Saya berharap pertumbuhan perekonomian di Batam bisa semakin baik lagi dan daya beli masyarakat-nya juga meningkat. Apalagi, Batam sebagai salah satu tujuan investasi di Indonesia dimana sejumlah proyek pembangunan infrastruktur cukup masif di wilayah ini,” ucap Yukki.

Ketum DPP ALFI juga berpesan agar perusahaan logistik anggota ALFI di Batam bersama stakeholders dapat berperan mengawal Visi Indonesia Emas 2045. Karenanya,perusahaan anggota ALFI agar jangan hanya terfokus pada aktivitas di pelabuhan saja, tetapi juga harus melebarkan sayap (ekspansi) layanan seperti ke Bandar Udara (Bandara).

Sunadi Pimpin ALFI Kepri
Berdasarkan hasil Muswil ke-2 DPW ALFI Kepri, Sunadi terpilih sebagai Ketua Umum DPW ALFI Kepri Periode 2023-2028. Adapun  Sekretarisnya, Golan Hasan dan Bendahara Badriyah.

Dalam sambutannya, Sunadi menyampaikan apresiasi kepada teman- teman DPC Kota Batam bersama DPW Kepri karena kerja keras dan kekompakkannya sehingga Muswil ini berjalan dengan baik.

Hasil Muswil tersebut juga telah sesuai dengan Angaran Dasar dan Rumah Tangga (ADRT) organisasi, sehingga jajaran Kepengurusan terpilih bisa langsung melaksanakan program kerjanya untuk masa bhakti lima tahun kedepan.[*]

Usaha Logistik & UMKM Menopang Pertumbuhan Ekonomi RI

ALFIJAK- Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, ekonomi Indonesia pada triwulan II-2023 terhadap triwulan II-2022 tumbuh sebesar 5,17 persen (y-on-y).

Adapun dari sisi produksi, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan (logistik) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,28 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,62 persen.

Menurut Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, kita patut bersyukur lantaran ditengah gejolak perekonomian global, namun eknomi Indonesia bisa bergerak positif.

Jika merujuk data BPS tersebut, ujar Yukki, bahwa membaiknya daya beli itu salah satunya juga tidak terlepas seiring naiknya kegiatan logistik termasuk transportasi dan pergudangan atau supply chain.

“Sektor logistik juga menjadi daya tarik bagi investasi baik PMA maupun PMDN mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Karena itu, daya beli dan konsumsi pemerintah perlu terus ditingkatkan,” ujar Yukki.

Dilain sisi, imbuhnya, semua pihak perlu berkolaborasi dan sama-sama menjaga untuk terus mendorong momentum pertumbuhan ekonomi nasional sehingga bisa terus berlanjut hingga akhir tahun ini maupun tahun-tahun mendatang.

“Sektor UMKM juga jangan dilupakan untuk tetap dipacu pertumbuhannya. Sebab selain sektor transportasi dan logistik, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) juga menjadi salah satu industri penggerak signifikan pertumbuhan ekonomi nasional,” paparnya.

Yukki mengatakan, oleh sebab itu pelaku logistik mendukung program KADIN Indonesia yang akan terus menggerakkan UMKM di wilayah-wilayah Indonesia dengan membentuk Posko Pangan yang menyentuh langsung lapisan masyarakat baik ditingkat kelurahan, kota, desa maupun kabupaten dalam menjaga stabilitas bahan pokok.

Sebelumnya, Ketua Umum KADIN Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan Posko Pangan merupakan garda terdepan yang akan dikelola oleh lapisan terbawah pelaku UMKM untuk membentuk ekosistem ekonomi yang sehat dan strategis.

Berdasarkan data <span;>BPS, ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan II-2023 terlihat menunjukkan penguatan pada beberapa wilayah. Kelompok provinsi di Pulau Jawa menjadi kontributor utama ekonomi Nasional dengan peranan sebesar 57,27 persen dan mencatat laju pertumbuhan sebesar 5,18 persen (y-on-y) dibanding triwulan II-2022.

Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2023 mencapai Rp5.226,7 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp3.075,7 triliun.

Ekonomi Indonesia triwulan II-2023 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 3,86 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 15,80 persen.

Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 41,30 persen.[*]

Kolaborasi Pemerintah & Pelaku Usaha dorong Produk Dalam Negeri

ALFIJAK- Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), bersama Kadin Indonesia menyelenggarakan acara Temu Bisnis (Business Matching) Tahap VI bertema “Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri, Wujudkan Kemandirian Bangsa”.

“Tema ini selaras dengan semangat peringatan hari Kemerdekaan Indonesia ke-78, serta mengamplifikasi semangat aksi afirmasi belanja produk dalam negeri dan mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang telah digaungkan oleh Bapak Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022.” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberi pidato di JIEXPO Kemayoran, Kamis (8/3/2023).

Giat Temu Bisnis mempertemukan Kementerian/Lembaga Negara (K/L) dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sekaligus mendorong Kementerian/Lembaga Negara menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) menjadi salah satu upaya Pemerintah untuk dapat memberikan manfaat optimal bagi kemandirian dan stabilitas perekonomian nasional.

Temu bisnis menjadi langkah nyata agar kebutuhan konsumen/pengguna dapat bertemu dengan produsen dalam negeri. Kementerian Keuangan memiliki komitmen untuk mendukung terwujudnya peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri.

Upaya konkrit dapat dilakukan Kemenkeu antara lain, pertama, untuk mendukung para produsen lokal sudah berjalan berbagai program bantuan pembiayaan termasuk subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bekerja sama dengan perbankan dan lembaga keuangan maupun bantuan dana inventasi dan modal kerja lainnya.

Kedua, untuk memudahkan pembayaran dalam transaksi pengadaan barang dan jasa, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menginisiasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di lingkungan satuan kerja pemerintah pusat dan daerah.

Ketiga, Kementerian Keuangan akan terus menggunakan berbagai kebijakan di bidang fiskal seperti perpajakan dan kepabeanan, untuk memastikan keberpihakan kita semua kepada produk dalam negeri.

Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoli, mengatakan,  instansinya juga konsisten berupaya mendukung kemajuan perekonomian nasional, yang mana salah satunya dengan langkah meningkatkan penggunaan Produk dalam Negeri (PDN).

“Temu Bisnis Tahap VI merupakan aspek penting menyukseskan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), karena membantu memberikan kemudahan bertransaksi, serta mendorong komitmen meningkatkan Produk Dalam Negeri” ucap Yasonna.

Dalam acara Temu Bisnis Tahap VI, Kemenkumham juga menyelenggarakan coaching clinic berbagai layanan yang ada di lingkungan Kemenkumham, antara lain layanan pendaftaran katalog elektronik sektoral kemenkumham pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), layanan online pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), layanan online Ditjen Kekayaan Intelektual (DJKI), dan Layanan Advokasi dan Penilaian Risiko Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Ditjen HAM.

“Kemenkumham juga memberikan pelayanan pembuatan paspor merdeka, dan pameran produk warga binaan pemasyarakatan (WBP),” tutur Yasonna.

Selain itu, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi menuturkan LKPP bersama Govtech Procurement Telkom tengah melakukan reformasi digital dengan mengembangkan platform Katalog Elektronik versi terbaru.

“Kami LKPP sangat membuka diri, ada pasar yang luas untuk pelaku UMK-Koperasi dari transaksi APBN/APBD, maka hari ini kita dorong transaksinya lewat Katalog Elektronik. Terlebih saat ini kami sedang membangun platform baru dari Katalog Elektronik. Apa manfaatnya? Anda bisa bertransaksi dengan K/L/PD, transaksi yang transparan, efektif, dan bisa meningkatkan kualitas dan pembelian PDN.” tutur Hendrar Prihadi yang akrab disapa Hendi.

Dengan platform terbaru ini, pengadaan barang dan jasa melalui Katalog elektronik akan semakin transparan.

Dengan begitu, Masyarakat diberikan akses untuk memantau data kebutuhan, harga serta penyedia barang dan jasa. Agar pengadaan barang dan jasa pemerintah semakin terbuka, tercatat dan terintegrasi.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi, mengemukakan, Kadin Indonesia sebagai asosiasi pelaku usaha mendukung segala upaya yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Dia mengatakan, g<span;>elaran ICEF 2023 merupakan langkah konkret Kadin Indonesia dalam mendukung penguatan ekonomi Indonesia yang lebih efisien, transparan, dan inklusif.

“Melalui sistem e-katalog, Kadin Indonesia terus berpartisipasi dan berkolaborasi untuk mencapai target transaksi Rp 500 triliun pada 5 juta produk pada tahun 2023, yang melibatkan 10.000 pengguna E-Katalog, 546 Pemerintah Daerah, dan 34 Kementerian” ucap Yukki(*)

LPI Cuma ‘Persepsi’, Fokus Saja Indonesia Emas 2045

Alfijak – Ketimbang berpolemik, pemerintah dan semua pihak diminta menjadikan anjloknya ranking Indonesia dalam Index Performance Logistics (LPI) yang dirilis World Bank, dapat dijadikan acuan untuk berbenah.

Apalagi, laporan LPI World Bank itu hanya bersifat ‘persepsi’ berdasarkan hasil survey melalui metode tertentu sehingga tidak perlu terlampau dirisaukan, ditengah semakin membaiknya pertumbuhan perekonomian Indonesia saat ini.

Hal itu ditegaskan Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, menanggapi laporan hasil survey World Bank terhadap LPI Indonesia, baru-baru ini.

Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah, selain tetap komitmen pada perbaikan di sektor logistik, Indonesia juga mesti fokus pada menjaga pertumbuhan ekonomi guna merealisasikan program Indonesia Emas pada 2045 mendatang.

“Pemerintah saat ini sudah on the track dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi kita tidak perlu risau berlebihan dengan persepsi LPI World Bank itu, ” ujar Yukki.

Dia mengatakan, konsentrasi Pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional itu setidaknya dapat dilihat pada sejumlah indikator utama, yakni; berdasarkan data triwulan kedua tahun ini, bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi RI cukup tinggi.

Selain itu, daya beli masyarakat hingga kini juga masih cukup baik, dan belanja pemerintah terjaga, serta investasi yang ditargetkan baik itu PMA maupun PMDN tercapai.

Yukki menambahkan, dengan tingkat inflasi yang masih dibawah 5%, daya tarik Indonesia bagi Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih prospektif.

“Disamping itu, program hilirisasi industri oleh Pemerintah juga telah membuahkan hasil sehingga mendorong investasi yang pada akhirnya pertumbuhan ekonomipun terjadi bukan hanya di Jawa tetapi juga di luar pulau Jawa,” tuturnya.

Selain itu, secara geografi dan karakteristiknya, RI sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, tidak bisa dibandingkan dengan negara lainnya dalam kaitan sistem logistik nasionalnya, apalagi jika survey LPI hanya mengakomodir untuk beberapa komoditi saja.

Yukki mengemukakan, terkait pembenahan sistem logistik nasional, sejauh ini Pemerintah sudah melakukan banyak hal, termasuk mengatur bagaimana yang menyangkut trafik dan produktivitas, digitalisasi, transformasi pelaku usaha di dalam negeri, hingga mendorong pertumbuhan investasi di sektor tersebut.

“Sekali lagi kita jangan berpolemik apalagi risau dengan LPI versi World Bank itu. Sebab tidak menutup kemungkinan, banyak juga negara-negara yang masuk dalam survey LPI World Bank itu, justru biaya logistiknya rendah tetapi tingkat perekonomian negara-negara itu tidak bagus-bagus amat. Intinya kita juga tidak ingin biaya logistik murah tetapi tidak ada barangnya,” ujar Yukki yang juga Chairman FIATA Regional Asia Pasific.

Investasi Membaik

Yukki juga menegaskan berdasarkan indikator dan data, bahwa tingkat kepercayaan investor terhadap Indonesia, terus membaik.

Kementerian Investasi/BKPM, mencatat realisasi investasi selama semester pertama tahun ini mengalami peningkatan 16,1% dibanding dengan pencapaian periode tahun lalu.

Realisasi investasi selama Januari-Juni 2023 mencapai Rp.678,7 Triliun dan secara Year on Year (YoY) naik 16,1%, atau telah mencapai 48,5% dari target 2023 sebesar Rp 1.400 Triliun.

Adapun penyerapan tenaga kerja atas kegiatan investasi selama semester I/2023 itu mencapai 849.181 orang.

Data BKPM juga menyebutkan, investasi yang berasal dari PMA selama Januari-Juni 2023 mencapai Rp 363,3 Triliun (naik 17,1% secara YoY), dan PMDN Rp.315,4 Triliun (naik 15% secara YoY).

Realisasi investasi itu tersebar di pulau Jawa Rp 323,8 Triliun dan Luar Pulau Jawa Rp 354,9 Triliun. Adapun 5 besar sektor realisasi PMA dan PMDN selama Januari-Juni 2023 itu yakni; industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya, yang mencapai Rp 89 Triliun.

Kemudian, sektor Transportasi, Pergudangan dan Telekomunikasi mencapai Rp 79,1 Triliun, Pertambangan Rp 71,4 Triliun, sektor Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran Rp 58,3 Triliun, serta sektor Industri Kimia dan Farmasi mencapai Rp 48,1 Triliun.

Provinsi Jawa Barat masih menempati posisi teratas sebagai 5 besar lokasi realisasi PMA dan PMDN selama semester I/2023 itu dengan nilai investasi mencapai Rp 103,7 Triliun. Kemudian disusul DKI Jakarta Rp 79,5 Triliun, Jawa Timur Rp. 61,2 Triliun, Sulawesi Tengah Rp 56,4 Triliun, dan Batam Rp.50,6 Triliun.

Adapun 5 besar negara dengan realiasi PMA di Indonesia selama Semester I/2023, antara lain; Singapura, Tiongkok, Hongkong (RRT), Jepang dan Amerika Serikat.

Dukung Menko Marves

Yukki mengatakan, meskipun laporan World Bank soal LPI Indonesia itu hanya sebagai persepsi, namun ALFI mendukung langkah Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) melakukan upaya meminta klarifikasi World Bank atas survey LPI yang dirilisnya lantaran dinilai tidak fairnes.

Yukki menegaskan, ALFI sebagai asosiasi pelaku usaha di sektor logistik, kali ini tidak terlibat dalam wawancara survey oleh World Bank itu, padahal pada tahun 2015 dan 2018 pernah di wawancarai prihal LPI tersebut.

Padahal, ungkapnya, pada tahun 2018 dan tahun-tahun sebelumnya, ALFI pernah dikirimkan quisioner oleh perwakilan World Bank berkaitan dengan survey kinerja logistik itu.

Sebagaimana diketahui, World Bank telah merilis bahwa logistics performance index (LPI) Indonesia  menempati peringkat ke 63 dari total 139 negara yang dikaji dengan skor LPI 3,0. Catatan tersebut mengalami penurunan 17 peringkat dibandingkan pada 2018 saat Indonesia menduduki urutan ke-46 dengan skor LPI 3,15.

Kinerja LPI itu dihitung berdasarkan enam dimensi, yakni customs, infrastructure, international shipments, logistics competence and quality, timelines, dan tracking & tracing.

Terbitan LPI oleh World Bank yang dirilis 21 April 2023 itu merupakan penyajian data yang dikumpulkan dari 139 negara pada paruh kedua tahun 2022, atau lebih sedikit ketimbang LPI tahun 2018 yang mencapai 160 negara. Namun pada tahun 2020, Bank Dunia tidak merilis LPI.

Sejak diluncurkan pada 2007, LPI telah melakukan penilaian sederhana terkait logistik oleh sumber-sumber profesional tentang seberapa mudahnya mengekspor ke negara tujuan dalam hal kualitas infrastruktur, kualitas ketersediaan layanan logistik, dan hambatan sektor publik.(*)

Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia – DKI Jakarta Raya