Rilis Media

Pemerintah Dorong Kemajuan Industri Pupuk di Indonesia

ALFIJAK – Industri pupuk memegang peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan dan ekonomi Indonesia. Ketersediaan pangan nasional dapat terpenuhi melalui peningkatan produksi dan produktivitas tanaman, dan pupuk menjadi faktor kunci keberhasilan ketahanan pangan tersebut.

Pemerintah mendukung revitalisasi infrastruktur industri pupuk melalui modernisasi. Untuk itu, industri, lembaga penelitian, dan Kementerian/Lembaga terkait harus berkolaborasi mengembangkan pupuk yang lebih efisien dan berkelanjutan. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat upaya menghadapi tantangan global seperti fluktuasi harga bahan baku dan perubahan iklim.

“Tujuan membangun pabrik pupuk, bukan untuk petrokimia, tapi tujuan utamanya untuk (produksi) beras. Tidak ada revolusi pertanian tanpa pupuk. Makanan utama masyarakat Indonesia adalah beras, sehingga kita berhasil swasembada beras. Tetapi pasca reformasi, pembangunan pabrik pupuk dan turunannya relatif lebih lambat. Padahal, pembangunan sebuah pabrik adalah employment terbesar untuk masyarakat sekitar pada industri yang sifatnya capital intensive,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam Kunjungan Kerja ke PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim), di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024).

Menko Airlangga juga mengapresiasi peran penting Pupuk Kaltim dalam mendukung kebijakan pupuk nasional dalam mengembangkan green technology dan sedang menuju blue technology yang diharapkan menjadi cikal-bakal industri yang ramah lingkungan dan menjadi benchmark industri lainnya. Kontribusi perusahaan ini sangat berarti dalam pembangunan daerah dan nasional.

“Penting untuk pupuk bisa tepat sasaran, (misalnya) untuk pengembangan hortikultura karena dia nilai tambah rakyat, (setelahnya) baru pengembangan dari segi petrokimia. Saya juga yakin kita akan bisa menjadi negara pertama di Asia Pasifik (yang memproduksi) green fertilizer<span;> terbesar. Jadi, itu mungkin tantangan ke depan yang saya ingin bisa berjalan, karena ini sesuai dengan rencana transisi energi,” ungkap Menko Airlangga.

Menurut Menko Airlangga, sumber energi dunia di masa depan mengarah kepada hidrogen, tetapi Indonesia juga kuat karena punya kemampuan untuk ammonia.

“Kekuatan ammonia itulah yang harus kita dorong karena di beberapa negara sudah menggunakan 20% ammonia untuk batu bara. Jadi kombinasi antara ammonia dan carbon capture and storage akan membuat kita juga punya green energy. Tujuan kita kan emisi menuju nol, bukan menghapus (sumber) energi kuat yang sudah ada di Indonesia. Nah, kemampuan luar biasa dari Grup Pupuk Indonesia harus dikapitalisasi ke depan,” kata Menko Airlangga.

Pemerintah telah menetapkan alokasi volume pupuk bersubsidi tahun 2024 sebesar 9,55 juta ton dengan didukung data sesuai nama dan alamat sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Internal tanggal 26 Februari 2024 tentang Lanjutan Pembahasan Kebijakan Perberasan.

Volume ini naik dari alokasi awal pupuk bersubsidi sebesar 4,7 juta ton. Anggaran subsidi pupuk tahun 2024 juga ditambahkan sebesar Rp7,1 triliun dari nilai awal Rp26,68 triliun, sehingga total anggaran menjadi Rp33,78 triliun.

Pemerintah saat ini juga sedang berupaya terus meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Adopsi teknologi digital dilakukan untuk meningkatkan pengawasan distribusi dan penyaluran sampai ke petani agar tepat sasaran.

Salah satu upaya penting dalam hal ini yaitu mengintegrasikan data dan sistem dalam satu platform terintegrasi dan real-time. Misalkan integrasi data dan sistem Kementerian Pertanian dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui aplikasi i-Pubers. Ke depannya, diharapkan dapat terintegrasi dengan data dan sistem perbankan dalam e-wallet juga.

“Dan yang juga menjadi PR dari Pupuk Indonesia adalah untuk membuat distribusi pupuk tepat sasaran. Nah, tentu untuk tepat sasaran perlu sistem, dan saya rasa sistem digitalnya sudah lengkap. Tinggal (menjalankan) arahan Bapak Presiden untuk bagaimana piloting pupuk itu tepat sasaran,” pungkas Menko Airlangga.[*]

Acara & Kegiatan

Menhub, Membuka FIATA-RAP Meeting dan Rapimnas ALFI 2024 di Bali

ALFIJAK – Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi membuka secara langsung Meeting International Federation of Freight Forwarders Associations -Regional Asia Pasifik (FIATA-RAP) yang juga berbarengan dengan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ALFI/ILFA di Nusa Dua, Bali pada, Kamis (11/7/2024).

Meeting FIATA-RAP bertema ‘The Future of Logistics Investment: ‘Navigating Towards Sustainability’ yang diikuti sekitar 400-an pengusaha logistik lokal maupun internasional itu dihadiri oleh Ketua Umum KADIN Indonesia Arsjad Rasjid, Presiden FIATA Turgut Erkeskin, Chairman FIATA Asia Pasifik Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Umum DPP ALFI Akbar Djohan, Perwakilan dari Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Bali.

Selain itu, hadir para perwakilan asosiasi antara lain: Indonesia National Shipowners Association (INSA), Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), Indonesia Shipping Agency Association (ISAA), Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI), Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo). Juga dihadiri Manajemen Pelindo Group.

Wakil Presiden Maruf Amin dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreativ, Sandiaga Uno menyampaikan sambutannya secara daring dan menyampaikan selamat atas terselenggaranya FIATA-RAP Meeting 2024.

Dalam sambutannya, Menhub menyampaikan bahwa Indonesia tidak hanya aktif di G20 tetapi juga di organisasi lain termasuk FIAT, dan Pemerintah Indonesia sangat bangga dengan hal tersebut.

“Logistik berperan krusial dalam distribusi barang. Sebab efisiensi logistik sangat penting dalam mendukung distribusi, termasuk dalam pengadaan barang dalam mendukung berbagai aktivitas pembangunan,” ujar Menhub.

Menhub juga berharap agat ALFI maupun FIATA dapat mendukung program toll laut melalui Logistik yang efisiensi di Indonesia.

Disisi lain, ujar Menhub, Pemerintah Indonesia sudah menerapkan Inapornet untuk mendukung efisiensi logistik tersebut.

“Saya apresiasi atas penyelenggaraan acara ini termasuk panel discuassion yang akan membahas berbagai tantangan dan peluang sektor logiatik,” ucap Menhub.

Sedangkan Presiden FIATA, Turgut Erkeskin, dalam sambutannya mengatakan saat ini ada 115 asosiasi diberbagai negara dunia dan ribuan perusahaan yang bergabung di FIATA.

Dia mengatakan, pandemi Covid-19, yang kemudian terjadinya konflik bebrapa negara di timur tengah telah berimbas pada aktivitas suply chain global, namun bisnis mulai pulih dan bahkan terus berkembang.

“Tetapi, FIATA betkomitmen untuk berperan membantu anggotanya dalam berusaha dan tetap survive,” ujar Turgut.

Dia juga menegaskan, bahwa FIATA Komitmen pada agenda green logistik di aeluruh negera didunia.

“Dalan pertemuan FIATA-RAP ini, para pemimpin industri, investor, maupun stakeholders di kawasan Asia Pasifik itu akan mendiskusikan masa depan investasi sektor logistik serta  keberlanjutan rantai pasok atau supply chain global,” jelas Turgut.

Potensi Market

Chairman FIATA-RAP 2024 Yukki Nugrahawan Hanafi, menyampaikan apresiasi pada semua pihak yang hadir mensoport terselenggaranya acara tersebut.

Dia juga mengajak semua pihak untuk berkolaborasi demi mewujudkan program green logistik.

Yukki mengatakan, dukungan yang kuat dari para pemerintah di kawasan Asia Pasifik sangat membantu untuk meningkatkan konektivitas para pelaku penyedia jasa logistik antara negara satu dengan negara lainnya.

“Pertemuan ini juga untuk mengeksplorasi potensi bisnis baru, baik melalui kemitraan strategis, investasi, pengelolaan aset, konsultasi pajak, maupun adopsi teknologi yang meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing,” jelas Yukki, dalam sambutannya.

Sedangkan, Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Akbar Djohan, mengemukakan potensi market logistik global (darat, laut dan udara) yang terus mengalami pertumbuhan, yakni rerata 4,4% pertahun.

“Bahkan pada tahun 2026, nilainya diperkirakan mencapai USD18,69 miliar,” ujar Akbar.

Ketum ALFI juga menyebutkan, di Asia Pasifik, Mordor Intelligence menyebut ukuran nilai pasar logistik dan forwarder mencapai USD3,55 triliun pada 2024, dan diperkirakan akan tumbuh mencapai USD 4,56 triliun pada 2029.

Dengan jumlah sekitar USD3,9 triliun, pasar logistik di kawasan Asia Pasifik menjadi yang terbesar secara global.

“Hal ini didorong meningkatnya permintaan dari sektor manufaktur dan perkiraan kembalinya penggunaan ruang dari sektor e-commerce,” jelasnya.

Akbar menyebutkan, sektor logistik di Indonesia, juga terus menunjukkan pertumbuhan yang positif, meskipun dihadapkan pada tantangan global.

Pada tahun 2023, kata dia, kontribusi sektor logistik terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai sekitar 5,5 persen, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 7 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan volume perdagangan, ekspansi infrastruktur, dan adopsi teknologi baru dalam manajemen rantai pasok.[*]

Rilis Media

Indonesia, Negara dengan Kekekuatan Global yang Sedang Berkembang di Asia

Alfijak – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai focal point dalam Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi Dan Pembangunan/OECD (Tim Nasional OECD) menggelar workshop Proses Aksesi OECD di Jakarta, Rabu (29/5).

Sejumlah Kementerian/Lembaga yang akan terlibat dalam proses aksesi turut hadir dalam kegiatan tersebut. Keterlibatan Kementerian/Lembaga memiliki arti penting dalam mengelola berbagai kesempatan dan tantangan yang akan dihadapi selama proses aksesi berlangsung.

Keanggotaan Indonesia dalam OECD akan turut berperan penting dalam mendorong transformasi ekonomi untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Hal ini terkait dengan prinsip-prinsip OECD mengenai tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, dan pertumbuhan yang inklusif sangat selaras dengan visi Indonesia untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran.

Pada tahun 2045, Indonesia bertujuan untuk mencapai Indonesia Emas, yang mencakup pencapaian GNI per kapita sebesar USD30.300, masyarakat kelas menengah yang terdiri dari 70% populasi, dan PDB sebesar USD9,8 triliun.

“Saat itu, Indonesia dapat muncul sebagai negara dengan perekonomian terbesar kelima di dunia. Dan tentunya stabilitas politik menjadi kunci untuk untuk mencapai tujuan tersebut,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan sambutan pembukaan workshop.

Dalam mencapai tujuan tersebut, Indonesia membutuhkan pertumbuhan yang lebih tinggi, sekitar 6-7% per tahun. Ini perlu didorong oleh investasi besar-besaran untuk melepaskan diri dari middle-income trap. Indonesia’s OECD Accession Roadmap menjadi sebuah langkah menuju visi tersebut.

Dengan membuka peluang baru untuk perdagangan, investasi, dan kolaborasi, proses aksesi OECD Indonesia akan memberikan manfaat yang saling menguntungkan bagi OECD dan kawasan Indo-Pasifik.

Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa sebagai negara dengan kekuatan global yang sedang berkembang di Asia, Indonesia telah diakui sebagai pemain penting.

Dengan menjadi anggota OECD pertama di Asia Tenggara dan ketiga di Asia, Indonesia akan membantu organisasi ini membentuk kebijakan global dan memastikan OECD yang lebih representatif dan inklusif.

Proses Aksesi

Senada dengan Menko Airlangga, Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann menyambut baik upaya Indonesia dalam proses aksesi menjadi anggota OECD. Dalam sambutannya Sekjen Cormann juga menjelaskan berbagai tahapan yang akan dilewati Indonesia dalam proses tersebut.

Sesi workshop diawali dengan penjelasan singkat mengenai Tim Nasional OECD. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Edi Pambudi menjelaskan struktur serta tugas dan fungsi Tim Nasional OECD.

Tim tersebut diketuai oleh Menko Airlangga dengan didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebagai Wakil Ketua. Sekretariat Tim Nasional akan berada di Kantor Kemenko Perekonomian di bawah kepemimpinan Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

Workshop terdiri dari dua sesi dengan narasumber yang dihadirkan langsung dari Kantor Pusat OECD Paris.

Pada sesi pertama, Director of Global Relations OECD Andreas Schaal memaparkan urgensi penguatan kerja sama antara Indonesia dan OECD. Dilanjutkan dengan pembahasan secara detil mengenai proses aksesi dan tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh Indonesia yang disampaikan oleh Deputy Director of Legal Affairs OECD Gita Kothari yang juga menjabat sebagai Koordinator bagi negara aksesi. Chief Economist OECD Alvaro Santos Pereira juga memaparkan mengenai keuntungan bagi Indonesia apabila bergabung menjadi anggota OECD.

Sesi kedua lebih mengerucut pada hal–hal teknis yakni proses penyiapan Initial Memorandum (IM). Dokumen IM akan bermuat asesmen mandiri Pemerintah Indonesia terhadap berbagai regulasi yang ada dengan standar, regulasi, dan praktik terbaik OECD. Legal Adviser di OECD Natalie Limbasan menyampaikan bahwa asesmen mandiri merupakan salah satu tahapan kritis yang akan menjadi dasar bagi para reviewer di 26 Komite yang ada.

Pada workshop kali ini, Kemenko Perekonomian juga turut mengundang para pejabat tinggi dari Pemerintah Indonesia dan OECD, akademisi dari beberapa perguruan tinggi, lembaga think tank, mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, dan knowledge partner. Para peserta sangat antusias mengikuti workshop ini yang ditunjukkan melalui berbagai pertanyaan yang kritis, to the point, dan menyentuh berbagai hal yang komprehensif.

Pada sesi konferensi pers terkait workshop tersebut, Menko Airlangga menjelaskan bahwa workshop ini menjadi momentum yang baik untuk setiap Kementerian/Lembaga dan stakeholders  yang terlibat untuk memahami seluruh proses aksesi, standar, dan praktik-praktik OECD.

Kemudian, Sekjen Cormann juga menegaskan bahwa OECD akan mendukung penuh agar Indonesia dapat segera merealisasikan cita-citanya, tidak terbatas menjadi anggota OECD saja, tapi juga menjadi salah satu perekonomian penting di dunia yang akan memberikan banyak manfaat bagi rakyat Indonesia.(*)

Rilis Media

Ini Harapan Pelaku Logistik, Jelang Pemerintahan Baru

ALFIJAK – Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, telah dinyatakan sah sebagai Presiden dan Wapres terpilih 2024-2029 dan akan dilantik untuk pengucapan sumpah janji Presiden dan Wakil Presiden pada Minggu, 20 Oktober 2024.

Kalangan pelaku usaha logistik berharap Pemerintahan Prabowo-Gibran, bisa lebih mengakomodir keberlangsungan dunia usaha, termasuk di sektor logistik yang juga menjadi salah satu urat nadi perekonomian nasional.

Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta mengemukakan, sektor logistik perlu mendapat atensi lebih serius dimasa Pemerintahan mendatang.

“Apalagi sektor ini terbukti menjadi salah satu penopang pergerakan ekonomi nasional. Bahkan disaat terjadi Pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu, sektor logistik menjadi usaha yang diandalkan dan mampu survive dimasa itu,” ujar Adil Karim, pada Rabu (8/5/2024).

Karena itu, Adil menyarankan perlu dibentuk Tim Adhoc dibawah Presiden untuk merumuskan pembentukan badan atau lembaga yang melibatkan semua pemangku kepentingan (pelaku usaha) maupun instansi atau kementerian terkait yang selama ini berhubungan dengan regulasi Logistik nasional.

“Tim Adhoc tersebut bisa duduk bareng dengan pemerintah dan stakeholders untuk merumuskan hingga menggodok aturannya bagaimana jika ingin merealisasikan lembaga/badan nasional yang akan ngurusi sektor logistik yang bertanggung jawab langsung ke Presiden,” ucap Adil Karim.

Dia mengungkapkan, ALFI dan sejumlah stakeholders sudah cukup lama mendorong agar ada Badan atau Lembaga seperti itu.

“Sebetulnya usulan dan dorongannya dari stakeholders sudah cukup lama, mudah-mudahan di Pemerintahan mendatang bisa terealisasi hal itu,” ujar Adil.

Sedangkan menurut Ketua Umum DPP Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Juswandi Kristanto, justru bepandangan agar nomenklatur maupun fungsi Badan/Lembaga ataupun instansi Kemeneterian tehnis terkait yang telah ada saat ini dioptimalkan saja.

“Tidak perlu membentuk Badan atau Lembaga baru, karena urusan transportasi san logistik selama ini sudah ada Kementerian yang mewadahinya,” ujar Juswandi, pada Rabu (8/5/2024).

Sementara itu, Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto, mengusulkan nomenklatur Badan yang bertanggung jawab langsung ke Presiden itu yakni Badan Rantai Pasok dan Logistik Nasional.

Dia melihat, bahwa biaya rantai pasok dan logistik Indonesia tahun 2023 yang masih 14.29% terhadap gross domestic produc/GDP (versi Bapenas dan Kemenko Perekonomian) atau senilai IDR 2.515 triliun dari GDP RI yang tercatat USD 1.1 triliun. Dan dari nilai itu terbentuk dari biaya transportasi, inventory, pergudangan serta IT & SDM.

“Maka magnitudenya sangat besar sekali, bahkan lebih besar dari budget  Kementerian dan Lembaga K&L yang ada,” ujar Mahendra.

Dia mengatakan, untuk mencapai negara industri yang tinggal 21 tahun lagi (ke 2045), dipandang perlu adanya Lembaga pemerintah yang harus mengurus hal tersebut.

Tujuannya, agar fungsi tata kelola, peraturan dan perundangan, pengembangan SDM, fokus komoditas unggulan dan penting, pelaku industri dan jasa-jasa rantai pasok dan logistik , terakomodasi dalam satu wadah yang tidak tercerai berai seperti sekarang ini.

“Sehingga, playing filed di domestik, bisa diatur dan dinikmati oleh pemain lokal secara maksimum, sebelum bersaing di kancah regional maupun internasional,”ujar Mahendra.

Dia menambahkan, sebagai negara industri, maka idealnya Indonesia dapat menghasilkan produk unggulan yang diterima oleh pasar internasional. Sehingga harapannya kedepan, Badan atau Lembaga itu harus bisa mengawal Cetak Biru Rantai Pasok dan Logistik Nasional secara cross regime agar konsisten dan tidak diganggu oleh proses demokrasi.

“Di Malaysia, dulu membutuhkan seorang Mahatir Muhamad utk visi itu. dan di Thailand juga butuh sentuhan oleh Raja nya untuk mengawal cetak birunya. Nah, kini tinggal kita ambil contoh salah satu sukses story itu,” ucap Mahendra.

Pada 2023, Bank Dunia melaporkan
<span;>penurunan Logistics Performance Index (LPI) Indonesia tahun 2023 sebanyak 17 peringkat ke posisi 63 dari posisi 46 (tahun 2018).

LPI yang dirilis itu berdasarkan enam dimensi, yaitu: Customs, Infrastructure, International Shipments, Logistics Competence and Quality, Timelines, dan Tracking & Tracing.

Diantara negara-negara ASEAN, peringkat LPI 2023 tertinggi setelah Singapore (peringkat 1), adalah Malaysia (31), diikuti Thailand (37), Philippines (47), Vietnam (50), Indonesia (63), Cambodia (116), dan Lao PDR (82).(*)

Rilis Media

Asia Tenggara, Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Dunia

ALFIJAK – Situasi geopolitik yang memanas di beberapa kawasan dunia, menjadi salah satu topik pembahasan  Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menerima kunjungan Mantan Perdana Menteri Inggris periode 1997-2007, Tony Blair. KG, di kantor Kemenko Perekonomian, pada akhir pekan lalu.

Keduanya sama-sama berharap situasi tersebut tidak berlanjut lantaran dapat berimplikasi negatif terhadap ekonomi global.

Selain perkembangan geopolitik dunia, inklusi keuangan, digitalisasi, dan transisi energi di Indonesia juga dibicarakan dalam pertemuan itu.

Bahkan, Mantan PM Inggris tersebut menyampaikan optimismenya bahwa kawasan Asia Tenggara (dengan Indonesia sebagai negara terbesar), akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.

Sedangkan Menko Airlangga menyampaikan beberapa capaian perkembangan Indonesia pada aspek inklusi keuangan dan target kedepannya.

Menurutnya, tingkat inklusi keuangan Indonesia terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 tingkat inklusi keuangan di Indonesia tercatat sebesar 88,7%.

“Indonesia menetapkan target inklusi finansial sebesar 90% pada tahun 2024,” jelas Menko Airlangga.

Tony Blair mengapresiasi pencapaian Indonesia dalam inklusi keuangan dan menerapkan langkah ambisius dalam targetnya. Untuk mencapai target tersebut, keduanya sepakat bahwa digitalisasi merupakan strategi yang paling tepat untuk mendorong keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkeadilan dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Beberapa perkembangan atas dukungan Tony Blair Institute (TBI) kepada Pemerintah Indonesia juga disampaikan dalam pertemuan ini. Hal tersebut mendukung agar kerja sama yang produktif antara kedua pihak dan dapat menjadikan Indonesia sebagai model acuan pertumbuhan ekonomi inklusif yang sukses di beberapa kawasan.

“Kami bersedia berbagi pengalaman untuk membantu Pemerintah Indonesia guna meningkatkan pertumbuhan yang positif pada aspek digitalisasi, inklusi keuangan, dan transisi energi,” ungkap Blair.

Dalam pembahasan transisi energi, Menko Airlangga menjelaskan beberapa komitmen kerja sama pendanaan yang telah dilakukan bersama negara-negara mitra, seperti Asia Zero Emission Community (AZEC), Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII), sampai dengan rencana investasi Masdar atas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang memliki kapasitas 1,2 GW.

Diskusi juga mencakup pembahasan mengenai tantangan teknologi ke depan, khususnya terkait perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang memiliki dampak besar terhadap seluruh aspek kehidupan, baik positif maupun negatif.

Keduanya sepakat pemerintah harus siap menghadapi berbagai dampaknya melalui regulasi yang komprehensif, adaptif dan mampu mengantisipasi berbagai tantangan teknologi kedepan.[*]

Rilis Media

ALFI DKI Apresiasi Discount Tarif Penumpukan Pelindo di Libur Lebaran 2024

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, menyambut positif langkah PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo yang akan memberikan insentif berupa keringanan biaya selama masa pembatasan angkutan barang arus mudik dan balik Lebaran 2024.​​

Insentif tersebut yaitu diskon hingga 50 persen atas tagihan jasa penumpukan barang dan petikemas untuk impor di pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo.

“Kami mengapresiasi Pelindo lantaran pembatasan angkutan barang dan logistik pada musim Lebaran tahun ini berlangsung selama 12 hari yakni dari 5 -16 April. Jadi keringanan tarif pelabuhan itu akan sangat membantu pelaku usaha logistik,” ujar Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim, pada Senin (1/4/2024).

Adil mengatakan, efisiensi dan kelancaran arus barang maupun logistik mesti menjadi prioritas agar pergerakan perekonmian nasional tetap terjaga.

“Upaya Pelindo yang memberikan discount tarif penumpukan selama masa Lebaran itu, kami nilai sebagai langkah konkret BUMN Jasa Kepelabuhanan tersebut dalam turut membantu mengefisiensikan pelayanan kepada pengguna jasa-nya,” ucap Adil Karim.

Seperti diketahui, di pelabuhan Tanjung Priok saja saat ini terdapat lima fasilitas terminal peti kemas yang layani ekspor impor, yakni; Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja, New Priok Container Terminal One (NPCT-1), Mustika Alam Leatari (MAL) dan Terminal 3 Tanjung Priok.

Sebelumnya, Group Head Sekretariat Perusahaan Pelindo Ardhy Wahyu Basuki mengatakan keringanan biaya layanan penumpukan di Pelindo tersebut diberikan selama periode 5-16 April 2024.

“Pemberian diskon berlaku bagi pelayanan bongkar antarpulau dan pelayanan untuk impor,” kata Ardhy.

Dia menyatakan pemberian diskon itu berlaku di terminal yang dioperasikan oleh Pelindo.

“Diskon ini berlaku juga untuk penumpukan petikemas pada area container yard (CY) perpanjangan (extended) dan CY lini 2 yang beroperasi dalam satu kawasan terminal serta tempat pemeriksaan fisik terpadu (TPFT) yang tidak dapat keluar dari terminal (delivery) karena adanya pembatasan angkutan barang selama masa arus mudik dan balik angkutan Lebaran 2024,” ujar Ardhy.

Dia menegaskan pula bahwa sepanjang periode libur Lebaran 2024, operasional terminal tetap berjalan. Pelindo pun menjamin pelayanan bongkar muat kapal, penumpukan barang, penyediaan air bersih, dan layanan pendukung lainnya tetap berjalan 24 jam selama 7 hari.

“Aktivitas di dalam terminal tetap normal, bongkar muat barang dan petikemas di dermaga tetap berlangsung. Kami telah menyiapkan area pendukung untuk lapangan penumpukan agar tidak berlebih, termasuk juga rekayasa penumpukan di dalam terminal,” tuturnya.

Diskon tersebut juga merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam mendukung kebijakan pemerintah.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan komitmen pemerintah dalam memastikan pasokan logistik berjalan lancar selama masa libur Idul Fitri 1445 Hijriah.

“Saya telah menginstruksikan jajaran Kemenhub untuk memastikan kelancaran distribusi logistik serta berkoordinasi dengan pihak terkait seperti kementerian/lembaga dan pemda agar bahan pokok, bahan penting, dan barang lainnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadhan,” ujar Menhub.

Pembatasan

Mobil barang dengan tiga sumbu atau lebih, kereta tempelan atau kereta gandengan, serta mobil barang yang digunakan untuk pengangkutan hasil galian (tanah,pasir,batu) dan hasil tambang dan bahan bangunan seperti besi, semen, kayu, dibatasi operasionalnya pada musim Lebaran tahun ini.

Hal tersebut dimuat dalam Keputusan Bersama (SKB) Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP-DRJD 1305 Tahun 2024, Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SKB/67/II/2024, dan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor: 40/KPTS/Db/2024 tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Arus
<span;>Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2024/1445 Hijriah, yang ditandatangani pada 5 Maret 2024.

Pembatasan operasional angkutan barang itu diberlakukan pada sejumlah ruas Jalan Tol maupun Non Tol mulai tanggal 5 April 2024 (pukul 09.00) s/d 16 April 2024 (pukul 08.00).

Adapun tujuan pembatasaan operasional angkutan barang selama Lebaran tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas pada periode libur keagamaan atau libur nasional yang seringkali menjadi waktu dengan tingkat lalu lintas yang sangat tinggi.

Mengurangi jumlah kendaraan yang beroperasi di jalan pada periode libur keagamaan atau libur nasional. Memperlancar mobilitas masyarakat baik untuk keperluan ibadah, liburan, pulang kampung maupun keperluan lainnya.

Pembatasan angkutan barang juga untuk memberikan tingkat pelayanan yang baik, seperti waktu tempuh, kecepatan, ratarata, kapasitas jalan, dan ketepatan waktu, serta mengurangi kecelakaan lalu lintas dengan tujuan terciptanya ketertiban, kelancaran dan kemanan selama musim Lebaran.[*]

Rilis Media

ALFI Minta Tunda Penaikkan Tarif Tol Japek, Ini Alasannya…

ALFIJAK – Pelaku usaha logistik mendesak rencana penaikkan tarif tol Jakarta-Cikampek (Japek) dan Jalan Layang Mohamed Bin Zayed (Tol MBZ), dapat ditunda ditengah kondisi perekonomian nasional yang belum sepenuhnya membaik.

Selain itu, penaikkan tarif jalan bebas hambatan itu berpotensi mengerek biaya logistik nasional lantaran ruas tol Japek merupakan salah satu jalur distribusi barang dan logistik pelabuhan Tanjung Priok dari dan ke hinterlandnya (wilayah industri) Jawa Barat.

“Kami minta ditunda dahulu rencana (kenaikan) tarif tol tersebut. Apalagi besaran persentase kenaikkanya cukup tinggi yakni rata-rata diatas 30%. Hal ini tentunya berimbas pada cost logistik nasional,” ujar Adil Karim, Ketua Umum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim melalui keterangan resminya pada Jumat (8/3/2024).

Adil mengatakan, semua pihak perlu mensupport upaya pemerintah RI yang kini sedang ingin menekan cost logistik didalam negeri.

“Kalau infrastruktur logistiknya seperti jalan Tol Japek itu berbayar mahal, bagaimana kita mau menekan cost logistik. Karenanya kami (ALFI) Minta kenaikannya ditunda untuk lakukan evaluasi dahulu melibatkan stakeholders logistik,” paparnya.

Sebagaimana diketahui, World Bank telah merilis bahwa logistics performance index (LPI) Indonesia  menempati peringkat ke 63 dari total 139 negara yang dikaji dengan skor LPI 3,0. Catatan tersebut mengalami penurunan 17 peringkat dibandingkan pada 2018 saat Indonesia menduduki urutan ke-46 dengan skor LPI 3,15.

Kinerja LPI itu dihitung berdasarkan enam dimensi, yakni customs, infrastructure, international shipments, logistics competence and quality, timelines, dan tracking & tracing.

Terbitan LPI oleh World Bank yang dirilis 21 April 2023 itu merupakan penyajian data yang dikumpulkan dari 139 negara pada paruh kedua tahun 2022, atau lebih sedikit ketimbang LPI tahun 2018 yang mencapai 160 negara. Namun pada tahun 2020, Bank Dunia tidak merilis LPI.

Sejak diluncurkan pada 2007, LPI telah melakukan penilaian sederhana terkait logistik oleh sumber-sumber profesional tentang seberapa mudahnya mengekspor ke negara tujuan dalam hal kualitas infrastruktur, kualitas ketersediaan layanan logistik, dan hambatan sektor publik.

Mulai 9 Maret

Sementara itu, PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) selaku pengelola Tol Jakarta-Cikampek dan PT Jasamarga Jalan layang Cikampek (JJC) pengelola Jalan Layang Mohamed Bin Zayed (Tol MBZ) menaikkan tarif jalan bebas hambatan itu mulai Sabtu (9/3/2024) pukul 00.00 WIB.

Vice President Corporate Secretary and Legal PT JTT Ria Marlinda Paallo mengatakan kenaikan tarif ini dilakukan sebagai kompensasi dari penambahan lajur pada Tol Jakarta-Cikampek dan fasilitas Emergency Parking Bay di Jalan Layang MBZ.

Dia mengatakan komponen utama kenaikan tarif integrasi berdasarkan pertimbangan inflasi untuk Ruas Tol Jakarta-Cikampek dari periode September 2016 hingga Desember 2023 serta hitungan inflasi untuk segmen Jalan Layang MBZ mulai periode Oktober 2020 hingga Desember 2023.

Selain itu, komponen lainnya yaitu pengembalian investasi terhadap penambahan kapasitas lajur Tol Jakarta-Cikampek dari KM 50 sampai dengan KM 67 arah Cikampek dan KM 62 sampai dengan KM 50 arah Jakarta serta penyediaan empat titik fasilitas Emergency Parking Bay di Jalan Layang MBZ.

“Penyesuaian tarif ini dibutuhkan untuk memastikan iklim investasi jalan tol yang kondusif, menjaga kepercayaan investor dan pelaku pasar terhadap industri jalan tol yang prospektif di Indonesia, serta menjamin level of service pengelola jalan tol tetap sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) jalan tol,” katanya dikutip media pada awal pekan ini.

Penambahan kapasitas lajur Jalan Tol Jakarta-Cikampek telah dilaksanakan pada 2022 hingga 2023 dengan peningkatan kapasitas tol dari 3 lajur menjadi 4 lajur sepanjang 18,2 km. Peningkatan kapasitas ini dimaksudkan untuk meningkatkan kelancaran dengan mengurai kepadatan kendaraan setelah KM 48 arah Cikampek akibat pertemuan 2 arus lalu lintas kendaraan dari Tol Jakarta-Cikampek dan Jalan Layang Mohamed Bin Zayed.

Peningkatan layanan lainnya juga dilakukan di Jalan Layang MBZ yaitu dengan menyediakan emergency parking bay di 4 titik lokasi yaitu KM 21 dan KM 41 arah Cikampek serta KM 40 dan KM 22 arah Jakarta. Semua ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan pengamanan pengguna jalan saat terjadi kondisi darurat di tol layang.

Berikut daftar tarif tol Jakarta-Cikampek dan Tol MBZ, terbaru:

1. Jakarta IC-Pondok Gede Barat/Pondok Gede Timur
– Golongan I naik dari Rp4.000 menjadi Rp5.500
– Golongan II naik dari Rp6.000 menjadi Rp8.000
– Golongan III naik dari Rp6.000 menjadi Rp8.000
– Golongan IV naik dari Rp 8.000 menjadi Rp11 ribu
– Golongan V naik dari Rp8.000 menjadi Rp11 ribu

2. Jakarta IC menuju Cikunir, Bekasi Barat, Tambun, Cibitung, Cikarang Barat
– Golongan I: Rp7.000 menjadi Rp9.000
– Golongan II dan III: Rp10.500 menjadi Rp14.000
– Golongan IV dan V: Rp14.000 menjadi Rp19.000

3. Jakarta IC menuju Cibatu, Cikarang Timur, Karawang Barat
– Golongan I: Rp12.000 menjadi Rp16.500
– Golongan II dan III: Rp18.000 menjadi Rp24.500
– Golongan IV dan V: Rp24.000 menjadi Rp32.500

4. Jakarta IC menuju Karawang Timur, Dawuan, Kalihurip, Cikampek
– Golongan I: Rp20.000 menjadi Rp27.000
– Golongan II dan III: Rp30.000 menjadi Rp40.500
– Golongan IV dan V: Rp40.000 menjadi Rp54.000

Rilis Media

ALFI Siapkan Skema Integrasi Logistik Nasional

ALFIJAK – Wakil Presiden RI Maruf Amin meminta Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) periode 2023-2028 untuk mengkaji skema logistik nasional demi memastikan terwujudnya sistem yang terintegrasi dari Sabang sampai Merauke.

Ketua Umum DPP ALFI, Akbar Djohan menyambut optimistis arahan dari orang nomor dua di Indonesia itu. Pihaknya fokus untuk mengkaji pembentukan badan logistik nasional demi memastikan layanan logistik mampu terdiversifikasi, aman, transparan, dan berkelanjutan dalam satu wadah integral.

“Seluruh pengurus ALFI telah siap untuk melaksanakan arahan dari Wapres RI Ma’ruf Amin. Kami berikhtiar untuk mengeksekusi amanah ini, sekaligus mengharapkan terealisasinya badan logistik nasional,” kata Akbar, dalam keterangan tulisnya di Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Konektivitas transportasi nasional yang mencakup wilayah terluar Indonesia menjadi vital dalam misi pemerataan pertumbuhan ekonomi. Peranan asosiasi dinilai sentral untuk mengakomodir sekaligus menjembatani kebutuhan nasional dan daerah baik dalam distribusi barang hingga proses pemasaran.

Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) periode 2023-2028 Akbar Djohan bersama Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin di Kediaman Resmi Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (20/2/2024). Foto: ALFI.

Pembenahan tata kelola sektor logistik tak terlepas dari sinergi antarpemangku kepentingan, terutama untuk memastikan biaya logistik nasional dapat kompetitif, dan terjangkau bagi seluruh industri.

“Kerja keras ini masih terus berlanjut, kami bersinergi dengan banyak pihak untuk mencari solusi terbaik bagi sistem logistik nasional kita. Terima kasih pak Wapres, kami berikhtiar mewujudkan itu,” tandasnya.

Akbar juga mengatakan seluruh pengurus terus memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan badan usaha sejenis untuk mengoptimalkan penataan sistem logistik, hingga memperluas mekanisme pendanaan.

Selain itu, literasi dan digitalisasi juga menjadi prioritas asosiasi untuk melahirkan tenaga kerja yang kompeten dan kompetitif. ALFI terus berupaya meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) melalui ALFI Institute dengan kurikulum standar internasional FIATA dan UNESCAP.

Sebagaima diketahui, Wapres Ma’ruf Amin meminta ALFI untuk melakukan kajian mendalam untuk menemukan skema logistik nasional yang terbaik alias best-practice. Wapres membuka pintu bagi asosiasi agar dapat belajar di negara-negara tetangga.

“ALFI bisa membuat Konsep dan Inovasi yang diajukan ke pemerintah. Kita sudah mulai go-global,  kata Wapres saat menerima audiensi Dewan Pengurus Pusat ALFI di Kediaman Resmi Wapres, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/2/2024).

Rilis Media

Kemenhub Kukuhkan Pengurus DPP ALFI 2023-2028

ALFIJAK – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengukuhkan kepengurusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia (ALFI) atau Indonesian Logistics & Forwarders Association (ILFA) untuk masa bakti 2023-2028. Acara pengukuhan digelar di Ruang Mataram, kantor Kementerian Perhubungan, Selasa (6/2/2024).

Sekretaris Jenderal Kemenhub Novie Rianto, dalam sambutannya memberikan apresiasi atas kontribusi ALFI/ILFA selama ini. Dengan kepemimpinan Ketua Umum ALFI yang baru, Akbar Djohan, diharapkan ALFI/ILFA dapat terus mendukung kebijakan pemerintah untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

Saya sangat mengapresiasi kontribusi yang telah diberikan dalam upaya pengembangan logistik nasional. Diharapkan segenap jajaran pengurus DPP ALFI/ILFA dapat terus mendukung kebijakan pemerintah dalam perluasan logistik menuju Indonesia Emas 2045 serta mewujudkan ekonomi bisnis yang berintegrasi secara lokal dan terhubung secara global,” ujar Novie Riyanto.

Kemenhub berharap agar pengurus ALFI dari Aceh hingga Papua dapat meningkatkan kerja sama, bersinergi, dan berkolaborasi dengan seluruh unit pelaksana teknis Kementerian Perhubungan di daerah-daerah. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan berbagai masalah transportasi, termasuk angkutan barang melalui darat, laut, dan udara.

Pengukuhan ini merupakan hasil dari Musyawarah Nasional (Munas) VII DPP ALFI/ILFA pada 11 Desember 2023 di Jakarta. Ketua Umum ALFI, Akbar Djohan, bertekad membawa kepengurusan dan anggota ALFI naik kelas.

“Kesetaraan antara pemain atau pengusaha logistik nasional dengan pengusaha logistik asing menjadi fokus kami. Namun, ekosistem, sinergi, dan kolaborasi tetap menjadi acuan kita semua. Intinya, kami ingin membawa ALFI menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” kata Akbar Djohan.

Sebagai ketua, fokus utama Akbar adalah meningkatkan kinerja sumber daya manusia di industri logistik. ALFI juga berkomitmen meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) melalui ALFI Institute dengan kurikulum standar internasional FIATA dan UNESCAP, serta meningkatkan kompetensi SDM melalui sertifikasi kompetensi profesi oleh LSP Logistik Insan Prima.(*)

Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia – DKI Jakarta Raya