Acara & Kegiatan

PANITIA AJAK PENGURUS, DEWAN PEMBINA DAN DEWAN KEHORMATAN HADIRI MUSWIL VI DPW ALFI JAKARTA

Tinggalkan sebuah komentar

ALFIJAK – Panitia Pengarah Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-6 ALFI Jakarta mengundang seluruh jajaran Perngurus, Dewan Pembina dan Dewan Kehormatan untuk menghadiri Muswil yang akan digelar pada 11 Desember 2024 di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta, karena sesuai dengan AD ART ALFI/ILFA mereka berhak hadir sebagai peserta.

Pengurus, Dewan Pembina maupun Dewan Kehormatan adalah personal yang mewakili perusahaannya masing-masing sebagai anggota, maka dari itu Panitia Pengarah sangat berharap kehadiran mereka dalam Muswil tersebut, agar dapat dihasilkan program kerja, rekomendasi dan dewan pengurus yang akan datang yang lebih baik untuk kepengurusan ALFI Jakarta periode 2024-2029.

“Apalagi Muswil adalah forum tertinggi yang digelar lima tahun sekali juga untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban Kepengurusan DPW ALFI Jakarta periode 2019-2024, dimana dalam kepengurusan tersebut terdapat unsur Pengurus, Dewan Pembina dan Dewan Kehormatan,” kata Budi Wiyono, Sekretaris Panitia Pengarah Muswil DPW ALFI Jakarta ke-6 tahun 2024.

Sebelumnya, Ketua Steering Committee Muswil ALFI Jakarta ke 6, Herry Susanto mengemukakan untuk menyukseskan acara Muswil tersebut, pihaknya telah menetapkan sejumlah persyaratan sesuai ketentuan Anggaran Dasar (AD) ALFI/ILFA Pasal 13 ayat(1) huruf (b) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) ALFI pasal 22.

Pertama, untuk dapat menjadi Ketua Umum ALFI Provinsi Jakarta, yakni Pengurus Aktif dan memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) ALFI Jakarta (terbaru atau yang masa berlakunya hingga 31 Desember 2024).

Kedua, Calon Ketua Umum ALFI Jakarta wajib memiliki KTA Kadin DKI Jakarta lantaran ALFI Jakarta merupakan anggota luar biasa Kadin Jakarta.

Ketiga, peserta Muswil ke-6 ALFI Jakarta yang bisa mengikuti Muswil tersebut adalah anggota ALFI Jakarta yang aktif serta telah melunasi iuran keanggotaannya minimal hingga bulan Sept 2024.

Herry mengumumkan bahwa, SC Muswil ke 6 ALFI Provinsi Jakarta akan mulai secara resmi membuka pendaftaran Bakal Calon (Balon) Ketua Umum ALFI Jakarta periode 2024-2029 mulai tanggal 20 November 2024 s/d 4 Desember 2024, dan memverifikasinya terlebih dahulu sebelum ditetapkan sebagai Calon Ketua Umum ALFI Jakarta periode lima tahun mendatang.

Sedangkan untuk pendaftaran para peserta Muswil tersebut sudah dibuka saat ini hingga batas waktu (ditutup) pada 6 Desember 2024. Adapun bagi Peserta Muswil yang telah melakukan pendaftaran, akan dikirimkan link pengisian data untuk dibuatkan barcode sebagai Peserta.

Diharapkan peserta Muswil ke 6 ALFI Jakarta adalah Pimpinan Perusahaan. Namun apabila berhalangan hadir dapat diwakilkan kepada salah satu direksi perusahaan tersebut dengan melampirkan Surat Mandat. Begitu juga untuk Peninjau (1 orang), diperbolehkan hadir pada Muswil dengan menunjukkan surat mandat dari perusahaan tersebut.

“Semua persiapan hingga pelaksanaan kegiatan Muswil ALFI ke-6 ini telah terdigitalisasi dan verifikasi peserta Muswil nantinya di lokasi acara juga memakai sistem barcode,” ucap Herry, pada Rabu (13/11/2024).

Muswil ke 6 ALFI Provinsi Jakarta itu juga akan di isi rangkaian Seminar bertema ‘ALFI Jakarta Mendukung Digitalisasi Ekosistem Logistik Nasional Menuju Indonesia Emas Tahun 2024’, dengan menghadirkan berbagai Nara Sumber yang kompeten di bidangnya.

Selain itu akan mengundang stakehodelrs, instansi dan asosiasi terkait.

Saat dihubungi via telpon selulernya, Ketua Umum ALFI Jakarta periode 2024-2029, Adil Karim menyatakan, akan maju kembali untuk memimpin ALFI Provinsi Jakarta Periode 2024-2029.

“Saya berharap kegiatan Muswil ke 6 ini bisa berjalan lancar sebagai pesta demokrasi di kalangan pelaku usaha logistik anggota ALFI Jakarta.  [*]

Rilis Media

ALFI Jakarta, Akan Gelar Muswil ke 6, untuk Pilih Ketua Umum 2024-2029

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Provinsi Jakarta, akan melaksanakan Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-6 di Hotel Mercure Kemayoran pada 11 Desember 2024.

Muswil merupakan forum musyawarah tertinggi yang digelar lima tahun sekali di organisasi pelaku usaha logistik tersebut untuk mendengarkan laporan pertanggung jawaban Kepengurusan ALFI Jakarta periode 2019-2024, membahas program kerja periode lima tahun mendatang, sekaligus memilih Ketua Umum ALFI Jakarta untuk masa bakti 2024-2029.

Ketua Steering Committee Muswil ALFI Jakarta ke 6 (Tahun 2024), Herry Susanto mengemukakan untuk menyukseskan acara Muswil tersebut, pihaknya telah menetapkan sejumlah persyaratan sesuai ketentuan Anggaran Dasar (AD) ALFI/ILFA Pasal 13 ayat(1) huruf (b) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) ALFI pasal 22.

Pertama, untuk dapat menjadi Ketua Umum ALFI Provinsi Jakarta, yakni Pengurus Aktif dan memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) ALFI Jakarta (terbaru atau yang masa berlakunya hingga 31 Desember 2024).

Kedua, Calon Ketua Umum ALFI Jakarta wajib memiliki KTA Kadin DKI Jakarta lantaran ALFI Jakarta merupakan anggota luar biasa Kadin Jakarta.

Ketiga, peserta Muswil ke-6 ALFI Jakarta yang bisa mengikuti Muswil tersebut adalah anggota ALFI Jakarta yang aktif serta telah melunasi iuran keanggotaannya minimal hingga bulan Sept 2024.

Herry mengumumkan bahwa, SC Muswil ke 6 ALFI Provinsi Jakarta akan mulai secara resmi membuka pendaftaran Bakal Calon (Balon) Ketua Umum ALFI Jakarta periode 2024-2029 mulai tanggal 20 November 2024 s/d 4 Desember 2024, dan memverifikasinya terlebih dahulu sebelum ditetapkan sebagai Calon Ketua Umum ALFI Jakarta periode lima tahun mendatang.

Sedangkan untuk pendaftaran para peserta Muswil tersebut sudah dibuka saat ini hingga batas waktu (ditutup) pada 6 Desember 2024. Adapun bagi Peserta Muswil yang telah melakukan pendaftaran, akan dikirimkan link pengisian data untuk dibuatkan barcode sebagai Peserta.

Diharapkan peserta Muswil ke 6 ALFI Jakarta adalah Pimpinan Perusahaan. Namun apabila berhalangan hadir dapat diwakilkan kepada salah satu direksi perusahaan tersebut dengan melampirkan Surat Mandat. Begitu juga untuk Peninjau (1 orang), diperbolehkan hadir pada Muswil dengan menunjukkan surat mandat dari perusahaan tersebut.

“Semua persiapan hingga pelaksanaan kegiatan Muswil ALFI ke-6 ini telah terdigitalisasi dan verifikasi peserta Muswil nantinya di lokasi acara juga memakai sistem barcode,” ucap Herry, pada Rabu (13/11/2024).

Muswil ke 6 ALFI Provinsi Jakarta itu juga akan di isi rangkaian Seminar bertema ‘ALFI Jakarta Mendukung Digitalisasi Ekosistem Logistik Nasional Menuju Indonesia Emas Tahun 2024’, dengan menghadirkan berbagai Nara Sumber yang kompeten di bidangnya.

Selain itu akan mengundang stakehodelrs, instansi dan asosiasi terkait.

Saat dihubungi via telpon selulernya, Ketua Umum ALFI Jakarta periode 2024-2029, Adil Karim menyatakan, akan maju kembali untuk memimpin ALFI Provinsi Jakarta Periode 2024-2029.

“Saya berharap kegiatan Muswil ke 6 ini bisa berjalan lancar sebagai pesta demokrasi di kalangan pelaku usaha logistik anggota ALFI Jakarta. [*]

Rilis Media

ALFI Jakarta & TAXPRIME, Teken MoU untuk Solusi Perpajakan Sektor Logistik

ALFIJAK – DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jakarta melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan PT Taxprime, dalam rangka pendampingan atau bantuan penyelesaian dan solusi perpajakan, pabean, bisnis dan investasi seluruh perusahaan forwarder dan logistik anggota ALFI Jakarta.

MoU  tersebut dilakukan oleh Ketua ALFI/ILFA Jakarta Adil Karim dengan Managing Director Taxprime Muhamad Fajar Putranto, di kantor DPW ALFI/ILFA Provinsi Jakarta pada Senin (21/10/2024).

Turut menyaksikan para Jajaran Pengurus ALFI/ILFA Jakarta, maupun Manajemen PT Taxprime.

Adapun Taxprime merupakan perusahaan konsultan yang bergerak pada jasa konsultan perpajakan dan pabean, bisnis, investasi, family office dan Human Capital Management.

MOU  ini merupakan kolaborasi kedua belah pihak, dimana Taxprime menyediakan bantuan di bidang perpajakan, pabean, bisnis dan hingga hubungan pemerintahan.

Sedangkan lingkup MoU, Taxprime juga akan menyediakan jasa kepada setiap anggota ALFI Jakarta yang memerlukan bantuan antara lain; jasa advisori terkait dengan peraturan perpajakan dan kepabeanan, struktur bisnis dan operasi, peluang investasi dan strategi, struktur dan manajemen family office dan Human Capital Management ternasuk tunjangan pegawai dan masalah-masalah ketenagakerjaan yang berkaitan dengan pajak.

Ketua DPW ALFI Jakarta, Adil Karim mengatakan, selama ini bisnis forwarder dan logistik berkontribusi cukup besar dan pelaku usaha sektor itu pada umumnya taat pajak.

Namun, Adil mengakui dalam praktiknya terkadang ada masalah-masalah di lapangan yang menyangkut perpajakan.

“Karenanya kolaborasi dengan Taxprime ini sekalugus untuk mengedukasi para perusahaan anggota kami nantinya. Bagaimana treatment-nya kita akan bicarakan lebih lanjut untuk solusi terbaiknya,” ujar Adil Karim.

Dia mengungkapkan, saat ini DPW ALFI Jakarta sudah memiliki Tim Pajak internal meskipun ruang lingkupnya masih sangat terbatas karena hanya betsifat advokasi.

“Jadi kedepan, dengan adanya MoU ini nantinya, jika ada sengketa dan masalah perpajakan perusahaan anggota ALFI Jakarta, bisa berkolaborasi dengan Taxprime untuk mencari solusinya. Hal ini kita lakukan untuk para anggota,” ucap Adil.

Pada kesempatan itu, Managing Director Taxprime Muhamad Fajar Putranto, berharap kolaborasi imi dapat berkesinambungan.

Taxprime juga akan mengedukasi agar para anggota ALFI Jakarta bisa lebih memahami kompetensi soal perpajakan maupun kepabeanan, termasuk melalui digitaliasi disektor itu.

“Kami juga siap melakukan penyusunan kajian yang dibutuhkan oleh anggota ALFI Jakarta untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam strategi perpajakan, bisnis dan investasi,” ujar Fajar.[*]

Rilis Media

ALFI Jakarta Minta ‘Halal Logistik’ Ditunda

ALFIJAK– Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta meminta Pemerintah melalui BPJPH Kemenag untuk menunda implementasi ‘halal logistik’.

Selain karena sedang dilakukan proses revisi terhadap Peraturan Pemerintah (PP)-nya, yakni PP 39/2021, hingga kinipun besaran beban biaya untuk comply sertifikasi ‘halal logistik’ termasuk proses auditnya oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang ditunjuk masih menjadi polemik serius dikalangan pebisnis sektor logistik.

“Karenanya, ALFI DKI meminta implementasi ‘halal logistik’ dapat ditunda, sambil menunggu revisi PP-nya dan kemudian dilakukan sosialisasinya yang lebih masif kepada semua stakeholders terkait,” ujar Ketua DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim, kepada Logistiknews.id, pada Selasa (8/10/2024).

Adil mengatakan, penundaan tersebut sebagai jalan tengah atau win-win solution supaya pemahaman aturan itu betul-betul clear dan tidak membebani cost dunia usaha.

ALFI DKI Jakarta, imbuhnya, menyatakan sejalan dengan yang disampaikan Ketua Umum DPP ALFI Akbar Djohan, bahwa harapannya agar untuk comply sertifikasi ‘halal logistik’ bisa gratis, atau minimal dipangkas signifikan dari yang berlaku saat ini yang dinilai sangat memberatkan dunia usaha.

Untuk itu, ALFI DKI menyatakan sikap resmi menyikapi sertifikasi ‘halal logistik’ tersebut setelah melalui Hasil Rapat Pembahasan dan Kordinasi Pengurus ALFI DKI Jakarta pada Senin (7/10/2024).

Pertama, Meminta Penundaan Implementasi ‘Halal Logistik’ yang semula dijadwalkan pada 17 Oktober 2024, sambil menunggu hasil Revisi PP-nya dan sosialisasi yang cukup kepada pelaku usaha.

Kedua, Mengingat kegiatan pendampingan ataupun auditor/pemeriksaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dilakukan oleh pihak ketiga, maka BPJPH dapat melakukan evaluasi hal ini dengan membuat Tim yang lebih komprehensif untuk menjalankan hal itu.

“Pendampingan LPH itu cukup mahal biayanya. Kenapa tidak pihak BPJH saja yang bikin Tim khusus itu, sehingga tidak ada pihak ketiga lagi dalam hal ini,” ucap Adil.

Ketiga, Demi kemudahaan berusaha, agar untuk registrasi aturan ‘halal logistik’ tidak sulit atau bisa secara daring (online) dan memanfaatkan digitalisasi atau siatem IT yang mumpuni.

Keempat, Pelaku usaha logistik pada prinsipnya memahami dan tidak keberatan menjalankan aturan ‘halal logistik’ sepanjang biaya untuk comply aturan itu tidak membenani (mahal)

“Kalau biaya itu membenani maka, semangatnya bertentangan dengan program Pemerintah itu sendiri yang ingin menurunkan biaya-biaya logistik. Apalagi saat ini kondisi usaha sektor logistik juga belum sepenuhnya membaik,” ujar Adil.

Adil Karim menegaskan, akibat masih minimnya sosialisasi aturan tersebut, hingga saat inipun masih sangat banyak perusahaan anggota ALFI DKI Jakarta yang berkecimpung pada kegiatan jasa penyimpanan dan distribusi, belum memahami aturan tersebut.

Sehingga pemaksaan terhadap implementasi aturan tersebut justru kini membuat gaduh.

“Oleh sebab itu, kami mohon Pemerintah melalui BPJPH menunda aturan tersebut. Jangan dipaksakan sekarang tidak tepat waktunya,” papar Adil.

Berkaitan dengan itu semua, ALFI DKI Jakarta juga akan melayangkan surat resmi kepada Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag).[*]

Rilis Media

Turnamen Golf ALFI DKI, Meriah

ALFIJAK- Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, menggelar Turnamen Golf di Riverside Golf Club, Cimanggis Bogor Jawa Barat, pada Minggu (22/9/2024).

Turnament Golf yang di ikuti lebih dari 150 orang itu, turut dihadiri Agus Purnomo, selaku Staf Khusus Menteri Perhubungan, Executive General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok Adi Sugiri, Direksi PT Multi Terminal Indonesia (MTI) Yandri Trisaputra, dan Dirut JIEP Satrio Wicaksono.

Kemudian, Dirut PT JAS Airport Services (JAS) Nazri Othman, Direksi PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (DKB) Rudolf Valintino Bey, Dirut PT Indonesia Kendaraan Terminal (IPCC) Sugeng Mulyadi, Direktur PT Primanata Jasa Persada Reza Dharmawan, dan Mantan Direksi Angkasa Pura 2 Agus Wialdi.

Selain itu, dihadiri Duta Besar Kanada, Daniel T.S.Simanjuntak.

“Ajang ini selain untuk memupuk kolaborasi antar pebisnis logistik dan stakholders serta instansi terkait, sekaligus sebagai wadah silaturahmi,” ujar Ketua DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim, dalam sambutannya saat membuka Turnamen Golf ALFI, tersebut.

Jumlah peserta Turnamen Golf AFLI tahun 2024 ini juga, membludak, yakni mencapai lebih 150 peserta, sehingga turnamen golf ini cukup meriah.

Turnamen yang mengusung, tema “Melalui Golf Kita Satukan Semangat, Sinergi dan Kolaborasi Para Pelaku Logistik Guna Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional”, itu sangat antusias diikuti para peserta.

Apalagi Turnamen tersebut juga memperebutkan Piala Tetap Menteri Perhubungan, Best Nett, Longest Drive, Best Nett Overall, Best Gross Overall.

Juga disediakan hadiah untuk hole in one (Unit mobil), grand lucky draw ( Unit motor), dan hadiah menarik lainnya seperti elektronik dan uang tunai.

“Saya, atas nama ALFI DKI Jakarta dan Panitia Turnamen Golf, mengucapkan banyak terima kasih kepada Perusahaan yang telah menjadi sponsorship,” ujar Adil Karim.

Adapun sponshorship pada Turnament Golf ALFI DKI Jakarta itu, antara lain;  PT. Jasa Angkasa Semesta, PT. Pelabuhan Indonesia PT. Jakarta International Container Terminal (JICT), PT. Tax Prime, PT. Angkasa Pura II, PT. Biro Klasifikasi Indonesia, PT. RPX Group, dan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia.

“Terimakasih juga untuk peserta dan puluhan perusahaan lainnya yang memberikan sponsorship tipe bronze maupun supporting dalam acara ini,” ujar Adil.

Adil juga mohon maaf bila dalam penyelenggaraan turnaman golf ini, masih terdapat kekurangan.

Ketua Pelaksana Turnamen Golf ALFI, Yusril Yusuf, menambahkan, turnamen ini merupakan yang kedua kalinya oleh ALFI DKI Jakarta, sejak pertama kali di adakan tahun 2018.

“Terimakasih untuk semua pihak yang telah menyukseskan acara ini,” ujar Yusril.[*]

Rilis Media

Roy Rayadi, Kembali Pimpin Aptesindo 2024-2029

ALFIJAK – Musyawarah Nasional (Munas) ke III Tahun 2024, Asosiasi Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara Indonesia (Aptesindo), yang digelar di Bandung Jawa Barat pada Kamis (12/9/2024), memilih kembali Direktur Executive PT Graha Segara, M.Roy Rayadi,  sebagai Ketua Umum Aptesindo masa bakti tahun 2024-2029.

Periode kepemimpinan ini merupakan yang keduakalinya bagi Roy.

Pemilihan Roy dilaksanakan usai peserta Munas secara bulat menerima Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pengurus Aptesindo periode 2019-2024 yang juga dinahkodainya.

Usai diterimanya LPJ Kepengurusan Aptesindo 2019-2024, Munas Aptesindo dilanjutkan dengan Sidang Pleno yang mendengarkan pandangan umum dan pendapat peserta Munas.

Munas ke III Aptesindo yang dibuka langsung oleh Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Priok, Takwim Masuku, itupun turut dihadiri  Executive General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok Adi Sugiri, dan Efan Sandy Akbar, Kepala Seksi Pabean dan Cukai I, Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai II- Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea & Cukai Tanjung Priok, yang pada kesempatan itu mewakili Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea & Cukai Tanjung Priok, Ambang Priyonggo.

Kemudian, Ketua Umum BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Capt Subandi, Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Adil Karim.

Juga dihadiri perwakilan manajemen terminal peti kemas di pelabuhan Tanjung Priok, antara lain; dari Jakarta International Container Terminal/JICT, dari TPK Koja, dan New Priok Container Terminal One (NPCT-1).

Saat ini, Aptesindo beranggotakan 10 perusahaan tempat penimbunan sementara (TPS) di Pelabuhan Tanjung Priok yakni:  PT Graha Segara, Primanata Jasa Persada, Pesaka Loka Kirana,Wira Mitra Prima, Multi Terminal Indonesia (MTI), Indonesia Air & Marine Supply (Airin), Agung Raya, Dharma Kartika Bakti, Lautan Tirta dan Buana Amanah Karya.

Dalam sambutannya usai terpilih, M.Roy Rayadi, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Munas Aptesindo dan menyampaikan terimakasih kepada seluruh pimpinan TPS yang hadir.

“Saya akan optimalkan kepengurusan Aptesindo kedepan. Dan ingin menjadikan Aptesindo sebagai kolega strategis dengan stakeholders goverment maupun swasta serta Pelindo,”ujar Roy.

Dia juga menegaskan akan mendorong conecting bisnis  dengan berbagai pihak agar perusahaan anggota Aptsindo semakin kuat dan eksis.

“Kita tidak ingin Aptesindo hanya bergelut di kegiatan overbrengen saja. Disisi lain, kami juga akan mendorong adanya kepastian usaha pelaku TPS yang berkesinambungan. Dan hal ini juga sudah saya sampaikan ke pihak Pelindo, maupun asosiasi stakeholders di pelabuhan,” ucap Roy.

Dia juga mengemukakan, dalam perjalanannya selama 18 tahun kehadiran Aptesindo, telah comply dengan digitalisasi dan tehnologi yang mumpuni dalam mendukung kelancaran arus barang ekspor dan impor di seluruh Indonesia.

“Kendati begitu, kedepannya kita mesti terus lakukan inovasi bisnisnya. Sebab Aptesindo jangan hanya identitik dengan kegiatan PLP (pindah lokasi penumpukan) peti kemas saja. Karenanya Aptesindo mesti solid dan berinovasi serta berkreasi bisnis agar bisa go global, bukan hanya urusan PLP saja,” ucap Roy.

Ketum Aptesindo itu juga mengatakan, sarana dan prasarana tempat penimbunan sementara (TPS) di wilayah Pabean Pelabuhan sebagai penopang kelancaran arus barang dan logistik serta mitra strategis stakeholders maupun cargo owners.

Dia juga menegaskan bahwa kegiatan Aptesindo tidak menyebabkan high cost logistik, lantaran pengusaha Aptesindo hanya menjalankan perannya sebagai operator saja, sedangkan yang berhubungan dengan tarif pelayanan melalui kesepakatan asosiasi penyedia dan pengguna jasa yang kemudian ditetapkan oleh regulator.(*)

Rilis Media

Konektivitas Transportasi & Logistik, Perlu Kolaborasi

ALFIJAK – Pengembangan sistem transportasi dan logistik yang efektif dan terintegrasi diperlukan  sinergi dan kolaborasi antar seluruh daerah maupun stakeholders.

Hal itu supaya terwujud konektivitas yang mampu menjangkau seluruh pelosok tanah air, bukan cuma di perkotaan, namun juga di pedesaan, pesisir, lembah dan pegunungan.

Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi,  dalam acara Hub Talks “Paradigma Transportasi Online: Terintegrasi dan Berbasis Online”, yang menjadi salah satu rangkaian acara Hub Space 2024, di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada Jumat (6/9/2024).

Untuk membangun transportasi di seluruh wilayah tanah air, lanjut Menhub, tentunya dibutuhkan kolaborasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah serta seluruh pemangku kepentingan penyelenggara transportasi nasional.

Menhub berharap koordinasi ini dapat menjadi bagian dari keseharian yang dilakukan mulai dari tingkat kabupaten, kota, hingga ke pusat.

“Untuk itu, seluruh pemerintah daerah dan pusat perlu konsisten untuk menjalin sinergi yang baik,” ucap Menhub.

Dia menjelaskan, dalam 10 tahun terakhir ini, pembangunan transportasi sudah kental dengan Indonesia sentris.

“Kami diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk tidak Jawa sentris, tapi melakukan pembangunan yang Indonesia sentris. Karena itu, mari seluruh Pemda turut berperan dalam pembangunan ini,” ajak Menhub.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan kepada para kepala daerah juga perlu mengubah pola pikir agar tidak hanya membuat perencanaan pembangunan hanya untuk di zaman saat memimpin saja.

Rencana pembangunan haruslah dibuat untuk jangka panjang karena persoalan transportasi Indonesia tidak akan pernah bisa diselesaikan secara singkat, tapi harus berkelanjutan.

Baginya, proses pembangunan transportasi yang efektif dan efisien harus berkelanjutan.

“Harus disosialisasikan ke rekan-rekan gubernur dan kepala daerah lainnya untuk berpola pikir pembangunan jangka panjang, berkelanjutan, dan tidak hanya pada era memimpin saja,” ujar Mendagri.

Selain itu, sistem transportasi di seluruh daerah perlu mengikuti perkembangan teknologi terbaru serta ramah lingkungan.

Pemanfaatan teknologi terbaru sudah tak mungkin dipungkiri di era saat ini. Sementara, transportasi ramah lingkungan perlu untuk keberlanjutan dan keberlangsungan bumi.

“Saya berharap transportasi umum kita bisa berteknologi tinggi, berkelanjutan dan ramah lingkungan, efektif, efisien, aman, dengan harga terjangkau bagi masyarakat,” ucap Mendagri.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Hartanto  mengemukakan Kementerian Perhubungan terus berupaya memperkuat dan mendukung ekosistem logistik nasional atau National Logistics Ecosystem (NLE) melalui berbagai produk regulasi yang dikeluarkan.

“Kita sebagai regulator mengorkestrasikan supaya regulasi-regulasi yang menjadi produk kami mampu menjadikan proses bisnis di dunia logistik bisa ditunjang atau aplikatif,” ujar Hartanto.

Dia menyatakan, Indonesia adalah negara yang terdiri dari ribuan pulau, karenanya peran utama Kemenhub adalah bagaimana menghubungkan wilayah negara ini.

Guna mewujudkan hal tersebut, imbuhnya, dibutuhkan sarana dan prasarana, serta kerja sama dengan stakeholder, termasuk berkaitan dengan ekosistem logistik nasional, dimana upaya yang dilakukan adalah terus melajutkan kolaborasi dengan stakeholder sektor logistik.

“Disparitas di pulau-pulau kami usahakan secepatnya bisa setara. Jelasnya sampai saat ini kita terus berupaya bekerja sama secara baik dengan stakeholder yang ada. Kita coba untuk saling berkoordinasi dan berkomunikasi. Tanpa koordinasi tidak ada ekosistem logistik nasional yg outputnya bisa diterima masyarakat,” kata Hartanto.(*)

Rilis Media

Pemerintah Dorong Kemajuan Industri Pupuk di Indonesia

ALFIJAK – Industri pupuk memegang peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan dan ekonomi Indonesia. Ketersediaan pangan nasional dapat terpenuhi melalui peningkatan produksi dan produktivitas tanaman, dan pupuk menjadi faktor kunci keberhasilan ketahanan pangan tersebut.

Pemerintah mendukung revitalisasi infrastruktur industri pupuk melalui modernisasi. Untuk itu, industri, lembaga penelitian, dan Kementerian/Lembaga terkait harus berkolaborasi mengembangkan pupuk yang lebih efisien dan berkelanjutan. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat upaya menghadapi tantangan global seperti fluktuasi harga bahan baku dan perubahan iklim.

“Tujuan membangun pabrik pupuk, bukan untuk petrokimia, tapi tujuan utamanya untuk (produksi) beras. Tidak ada revolusi pertanian tanpa pupuk. Makanan utama masyarakat Indonesia adalah beras, sehingga kita berhasil swasembada beras. Tetapi pasca reformasi, pembangunan pabrik pupuk dan turunannya relatif lebih lambat. Padahal, pembangunan sebuah pabrik adalah employment terbesar untuk masyarakat sekitar pada industri yang sifatnya capital intensive,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam Kunjungan Kerja ke PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim), di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024).

Menko Airlangga juga mengapresiasi peran penting Pupuk Kaltim dalam mendukung kebijakan pupuk nasional dalam mengembangkan green technology dan sedang menuju blue technology yang diharapkan menjadi cikal-bakal industri yang ramah lingkungan dan menjadi benchmark industri lainnya. Kontribusi perusahaan ini sangat berarti dalam pembangunan daerah dan nasional.

“Penting untuk pupuk bisa tepat sasaran, (misalnya) untuk pengembangan hortikultura karena dia nilai tambah rakyat, (setelahnya) baru pengembangan dari segi petrokimia. Saya juga yakin kita akan bisa menjadi negara pertama di Asia Pasifik (yang memproduksi) green fertilizer<span;> terbesar. Jadi, itu mungkin tantangan ke depan yang saya ingin bisa berjalan, karena ini sesuai dengan rencana transisi energi,” ungkap Menko Airlangga.

Menurut Menko Airlangga, sumber energi dunia di masa depan mengarah kepada hidrogen, tetapi Indonesia juga kuat karena punya kemampuan untuk ammonia.

“Kekuatan ammonia itulah yang harus kita dorong karena di beberapa negara sudah menggunakan 20% ammonia untuk batu bara. Jadi kombinasi antara ammonia dan carbon capture and storage akan membuat kita juga punya green energy. Tujuan kita kan emisi menuju nol, bukan menghapus (sumber) energi kuat yang sudah ada di Indonesia. Nah, kemampuan luar biasa dari Grup Pupuk Indonesia harus dikapitalisasi ke depan,” kata Menko Airlangga.

Pemerintah telah menetapkan alokasi volume pupuk bersubsidi tahun 2024 sebesar 9,55 juta ton dengan didukung data sesuai nama dan alamat sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Internal tanggal 26 Februari 2024 tentang Lanjutan Pembahasan Kebijakan Perberasan.

Volume ini naik dari alokasi awal pupuk bersubsidi sebesar 4,7 juta ton. Anggaran subsidi pupuk tahun 2024 juga ditambahkan sebesar Rp7,1 triliun dari nilai awal Rp26,68 triliun, sehingga total anggaran menjadi Rp33,78 triliun.

Pemerintah saat ini juga sedang berupaya terus meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Adopsi teknologi digital dilakukan untuk meningkatkan pengawasan distribusi dan penyaluran sampai ke petani agar tepat sasaran.

Salah satu upaya penting dalam hal ini yaitu mengintegrasikan data dan sistem dalam satu platform terintegrasi dan real-time. Misalkan integrasi data dan sistem Kementerian Pertanian dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui aplikasi i-Pubers. Ke depannya, diharapkan dapat terintegrasi dengan data dan sistem perbankan dalam e-wallet juga.

“Dan yang juga menjadi PR dari Pupuk Indonesia adalah untuk membuat distribusi pupuk tepat sasaran. Nah, tentu untuk tepat sasaran perlu sistem, dan saya rasa sistem digitalnya sudah lengkap. Tinggal (menjalankan) arahan Bapak Presiden untuk bagaimana piloting pupuk itu tepat sasaran,” pungkas Menko Airlangga.[*]

Acara & Kegiatan

Menhub, Membuka FIATA-RAP Meeting dan Rapimnas ALFI 2024 di Bali

ALFIJAK – Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi membuka secara langsung Meeting International Federation of Freight Forwarders Associations -Regional Asia Pasifik (FIATA-RAP) yang juga berbarengan dengan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ALFI/ILFA di Nusa Dua, Bali pada, Kamis (11/7/2024).

Meeting FIATA-RAP bertema ‘The Future of Logistics Investment: ‘Navigating Towards Sustainability’ yang diikuti sekitar 400-an pengusaha logistik lokal maupun internasional itu dihadiri oleh Ketua Umum KADIN Indonesia Arsjad Rasjid, Presiden FIATA Turgut Erkeskin, Chairman FIATA Asia Pasifik Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Umum DPP ALFI Akbar Djohan, Perwakilan dari Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Bali.

Selain itu, hadir para perwakilan asosiasi antara lain: Indonesia National Shipowners Association (INSA), Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), Indonesia Shipping Agency Association (ISAA), Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI), Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo). Juga dihadiri Manajemen Pelindo Group.

Wakil Presiden Maruf Amin dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreativ, Sandiaga Uno menyampaikan sambutannya secara daring dan menyampaikan selamat atas terselenggaranya FIATA-RAP Meeting 2024.

Dalam sambutannya, Menhub menyampaikan bahwa Indonesia tidak hanya aktif di G20 tetapi juga di organisasi lain termasuk FIAT, dan Pemerintah Indonesia sangat bangga dengan hal tersebut.

“Logistik berperan krusial dalam distribusi barang. Sebab efisiensi logistik sangat penting dalam mendukung distribusi, termasuk dalam pengadaan barang dalam mendukung berbagai aktivitas pembangunan,” ujar Menhub.

Menhub juga berharap agat ALFI maupun FIATA dapat mendukung program toll laut melalui Logistik yang efisiensi di Indonesia.

Disisi lain, ujar Menhub, Pemerintah Indonesia sudah menerapkan Inapornet untuk mendukung efisiensi logistik tersebut.

“Saya apresiasi atas penyelenggaraan acara ini termasuk panel discuassion yang akan membahas berbagai tantangan dan peluang sektor logiatik,” ucap Menhub.

Sedangkan Presiden FIATA, Turgut Erkeskin, dalam sambutannya mengatakan saat ini ada 115 asosiasi diberbagai negara dunia dan ribuan perusahaan yang bergabung di FIATA.

Dia mengatakan, pandemi Covid-19, yang kemudian terjadinya konflik bebrapa negara di timur tengah telah berimbas pada aktivitas suply chain global, namun bisnis mulai pulih dan bahkan terus berkembang.

“Tetapi, FIATA betkomitmen untuk berperan membantu anggotanya dalam berusaha dan tetap survive,” ujar Turgut.

Dia juga menegaskan, bahwa FIATA Komitmen pada agenda green logistik di aeluruh negera didunia.

“Dalan pertemuan FIATA-RAP ini, para pemimpin industri, investor, maupun stakeholders di kawasan Asia Pasifik itu akan mendiskusikan masa depan investasi sektor logistik serta  keberlanjutan rantai pasok atau supply chain global,” jelas Turgut.

Potensi Market

Chairman FIATA-RAP 2024 Yukki Nugrahawan Hanafi, menyampaikan apresiasi pada semua pihak yang hadir mensoport terselenggaranya acara tersebut.

Dia juga mengajak semua pihak untuk berkolaborasi demi mewujudkan program green logistik.

Yukki mengatakan, dukungan yang kuat dari para pemerintah di kawasan Asia Pasifik sangat membantu untuk meningkatkan konektivitas para pelaku penyedia jasa logistik antara negara satu dengan negara lainnya.

“Pertemuan ini juga untuk mengeksplorasi potensi bisnis baru, baik melalui kemitraan strategis, investasi, pengelolaan aset, konsultasi pajak, maupun adopsi teknologi yang meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing,” jelas Yukki, dalam sambutannya.

Sedangkan, Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Akbar Djohan, mengemukakan potensi market logistik global (darat, laut dan udara) yang terus mengalami pertumbuhan, yakni rerata 4,4% pertahun.

“Bahkan pada tahun 2026, nilainya diperkirakan mencapai USD18,69 miliar,” ujar Akbar.

Ketum ALFI juga menyebutkan, di Asia Pasifik, Mordor Intelligence menyebut ukuran nilai pasar logistik dan forwarder mencapai USD3,55 triliun pada 2024, dan diperkirakan akan tumbuh mencapai USD 4,56 triliun pada 2029.

Dengan jumlah sekitar USD3,9 triliun, pasar logistik di kawasan Asia Pasifik menjadi yang terbesar secara global.

“Hal ini didorong meningkatnya permintaan dari sektor manufaktur dan perkiraan kembalinya penggunaan ruang dari sektor e-commerce,” jelasnya.

Akbar menyebutkan, sektor logistik di Indonesia, juga terus menunjukkan pertumbuhan yang positif, meskipun dihadapkan pada tantangan global.

Pada tahun 2023, kata dia, kontribusi sektor logistik terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai sekitar 5,5 persen, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 7 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan volume perdagangan, ekspansi infrastruktur, dan adopsi teknologi baru dalam manajemen rantai pasok.[*]

Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia – DKI Jakarta Raya