ALFI DKI Apresiasi JICT Operasikan 2 QCC Terbaru

ALFIJAK  – Pelaku usaha logistik di pelabuhan Tanjung Priok mengapresiasi pengoperasian  dua unit alat bongkar muat peti kemas terbaru jenis Quay Container Crane Post Panamax, di di Jakarta International Container Terminal (JICT) pada Rabu (22/6/2022).

Alat bongkar muat twin lift (bisa mengangkat dua peti kemas sekaligus) itu  didatangkan dari Tiongkok Sani Marine Industri.

“Kami sebagai pelaku usaha sangat mengapresiasi hal itu.Sebab dampaknya bisa memotong cost logistik, dan produktivitas bongkar muat di JICT juga bisa lebih ditingkatkan.Ini tentunya akan menopang kinerja logistik nasional lebih baik lagi mengingat JICT sebagai terminal ekspor impor tersibuk di Indonesia,” ujar Adil Karim, Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, disela-sela menghadiri acara  inauguration of JICT New Cranes 2022, di dermaga JICT pada Rabu (22/6/2022).

Pada Rabu (22/6), dua unit alat bongkar muat peti kemas terbaru jenis Quay Container Crane Post Panamax yang didatangkan dari Tiongkok Sani Marine Industri, secara resmi dioperasikan di Jakarta International Container Terminal (JICT).

Hadir pada kesempatan tersebut CEO Hutchison Port Indonesia (HPI) Rianti Ang, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Capt Wisnu Handoko, Dirut PT JICT Ade Hartono, Wakil Direktur Utama dan Commercial Director JICT Budi Cahyono, General Manager TPK Koja, Achmad Syaichu, General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok M Hadi Syafitri.

Selain itu, turut hadir antaralain, pihak Kolinlamil, Syahbandar Tanjung Priok, Bea dan Cukai, Polres Pelabuhan Tanjung Priok para perwakilan shipping line global, perwakilan asosiasi pelaku usaha terkait di pelabuhan Tanjung Priok maupun Kadin Indonesia.

Rianti Ang, mewakili Hutchison pada kesempatan itu menyampaikan terimaksih kepada semua pelanggan yang telah memercayakan penanganan kapal dan petikemasnya kepada JICT.

Hingga saat ini, Hutchisnon Port telah menjadi partner strategis Pelindo selama 23 tahun terakhir.

“Kami berharap JICT sebagai terminal peti kemas dilingkup Hutchison menjadi terminal kebanggaan secara global maupun nasional,” ujarnya.

Dongkrak Kinerja

Kepala OP Tanjung Priok Capt Wisnu Handoko mengatakan, dengan penambahan dua quay crane baru itu diharapkan kinerja JICT semakin meningkat dan kinerja Pelabuhan Tanjung Priok semakin bagus.

“Harapannya sebagaimana yang disampaikan oleh Hutchison agar JICT semakin efisien dan menjadikan pelabuhan Tanjung Priok semakin kompetitif,” ucapnya.

Ketua umum DPP Indonesia National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto dalam sambutannya yang dibacakan Ketua INSA Jaya, Alimuddin mengatakan, mengapresiasi kinerja JICT atas pelayanan terhadap shiping line global.

“JICT telah membuka cakrawala dunia terhadap Indonesia melalui pelayanan kapal-kapal global. Apalagi saat ini telah diterapkan digitalisasi yang mumpuni di terminal demi menyederhanakan dan mempercepat proses keluar masuk peti kemas lebih efisien dan handal,” ucapnya.

Sementara itu dalam sambutannya, Ade Hartono, Dirut JICT mengatakan, 2 QCC itu memiliki kemampuan jangkau hingga 26 Raw , Twin Lift (bisa mengangkat 2 petikemas 20 feet sekaligus) dan daya angkut bisa mencapai 65 ton.

“Ini adalah salah satu komitmen kita untuk terus meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa dalam kelancaran logistic, di samping juga sejumlah inovasi yang lain juga kita lakukan, seperti peningkatan Human Capitan, digitalisasi operasional dan lainnya,” ucap Ade Hartono.

Dia mengatakan bahwa penambahan QCC ini merupakan bentuk layanan dari terminal kepada para pengguna jasa. Crane ini juga yang paling bagus di seluruh Indonesia.

“Jadi, Crane ini bisa membongkar lebih dari 32 gerakan, namun jika muat bisa lebih dari 26 pergerakan setiap jam nya,” ucapnya.

Ade juga menyampaikan bahwa pihaknya akan segera mengembangkan dermaga barat sekaligus mengeruk kedalaman kolam dermaga itu sehingga kapal besar bisa sandar disitu.(*)

Kolaborasi Layanan Digital, ALFI dan Andalin Jalin Kerjasama

ALFIJAK – Platform digital Andalin mengumumkan telah berkolaborasi dengan DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) untuk menawarkan integrasi digital layanan sea freight full container load (FCL) bagi para anggota asosiasi tersebut.

Sebagai langkah awal, kolaborasi ini akan mulai di implementasikan di DPW ALFI Jakarta dan DPW ALFI Jabar.

Integrasi digital antara platform Andalin dan platform yang dimiliki oleh ALFI ini merupakan terobosan pertama yang ada di bidang rantai pasok di Indonesia dan berfokus pada pemanfaatan platform digital.

Dengan adanya Integrasi ini, seribuan lebih anggota ALFI dapat mendapatkan manfaat lebih, sehingga memungkinkan pencarian sea freight secara digital sehingga dapat melakukan pengiriman ekspor impor secara lebih efisien.

“Andalin sebagai perusahaan yang bergerak di bidang logistik internasional berbasis digital memahami bahwa pemanfaatan platform digital dapat sangat membantu industri ini untuk menjadi lebih efisien dan mencapai potensi maksimalnya. Andalin dan ALFI melakukan kolaborasi, dengan mengintegrasikan kedua platform kami untuk mempermudah kegiatan logistik internasional. Andalin berperan sebagai penyedia layanan sea freight FCL untuk pengiriman internasional sedangkan ALFI merupakan penyedia platform untuk para anggotanya yang membutuhkan layanan tersebut,” ungkap Rifki Pratomo, CEO Andalin, melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi, pada Selasa (31/5/2022).

Dia melanjutkan, melalui kolaborasi ini memungkinkan kami untuk memperkuat ekosistem industri rantai pasok di Indonesia dengan integrasi digital.

“Kami percaya, kolaborasi dengan ALFI ini bisa menjadi tahap penting untuk memperkuat posisi indonesia di kancah perdagangan internasional,” ucapnya.

Sementara dari sisi ALFI, sinergi dengan Andalin merupakan bentuk dukungan kepada para anggotanya agar bisa mengembangkan bisnis mereka lebih besar lagi di masa yang akan datang.

Menurut Wakil Ketua Umum DPP ALFI, Trismawan Sanjaya, asosiasinya optimistis dengan memanfaatkan platform digital perkembangan dunia logistik internasional di Indonesia bisa berkembang jauh lebih cepat.

Dengan integrasi platform melalui Andalin  imbuhnya, ALFI yakin dapat memberikan dukungan kepada para anggota asosiasi agar mereka dapat mengembangkan bisnisnya.

“Integrasi ini merupakan langkah awal untuk membuat jaringan ekosistem logistik internasional digital di Indonesia,” tuturnya.

Kolaborasi ALFI dan Andalin itu, turut disaksikan Ketua Umum DPW ALFI Jakarta, Adil Karim dan Ketua Umum DPW ALFI Jawa Barat, M. Nuh Nasution.

Kedepannya para anggota ALFI dapat berkunjung ke website DPW Jakarta atau Jabar. Para anggota lalu dapat menemukan layanan sea freight dari Andalin dalam platform tersebut, sehingga mereka tidak perlu lagi kesulitan untuk mencari dan mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Hal ini menjadi salah satu manfaat baru menjadi anggota ALFI bagi para forwarder di Indonesia Andalin dan ALFI akan terus berinovasi di masa yang akan datang untuk memaksimalkan manfaat platform digital untuk pelaku bisnis rantai pasokan.

Pasar freight dan logistik Indonesia sendiri memiliki nilai US$81.30 miliar di 2020 dan diperkirakan akan terus tumbuh hingga US$138.04 miliar di tahun 2026 menurut perusahaan riset Reportlink.(*)

Kemacetan di NPCT-1 Hambat Logistik, ALFI Desak Ada Solusi Cepat

ALFIJAK – Pelaku usaha logistik dan forwarder di Tanjung Priok mengeluhkan antrean panjang kemacetan dalam kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang/peti kemas di fasilitas New Priok Container One (NPCT-1) sejak Sabtu dini hari hingga saat ini (21/5/2022).

“Banyak perusahaan anggota kami menanyakan prihal kemacetan itu. Kami mendesak upaya serius dari manajemen NPCT-1 untuk segera mengurai kemacetan tersebut, lantaran hingga Sabtu sore  antrean panjang masih terjadi” ujar Ketua Umum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim, kepada wartawan pada Sabtu Malam (21/5/2022).

Dia mengatakan para pelaku usaha belum mendapat informasi pasti penyebab kemacetan di terminal peti kemas yang terjadi sejak Sabtu dini hari tersebut.

Namun, imbuhnya, menurut informasi sementara yang diperolehnya bahwa sejak Jumat kemarin ada tiga kapal yang sandar di NPCT-1, dan tidak ada sistem IT atau layanan yang error.

“Yang menjadi pertanyaan apakah karena adanya tiga kapal yang dilayani secara bersamaan itu menyebabkan macet beberapa hari masuk terminal tersebut ?, Patut diduga kemungkinan ada beberapa penyebab lainnya. Ini menjadi pekerjaan rumah juga buat Otoritas Pelabuhan setempat, sebab antrean ini berimbas pada keterlambatan arus barang dalam proses pengurusan barang ekspor impor dan menyebabkan biaya logistik tinggi,” ucap Adil Karim.

Dia mengatakan, kemacetan dan atrean di NPCT-1 itu masih terjadi hingga Sabtu malam.

Padahal untuk layanan importasi barang pada umumnya di hari Sabtu fasilitas gudang importir sudah tutup dan pada hari Minggu libur sehingga pada hari Senin baru buka kembali dan baru bisa bongkar barang di gudang.

Kondisi itu, kata Adil, berpotensi terjadi tambahan demmurage untuk layanan importasi. Sedangkan untuk ekspor juga bisa terkena clossing time sehingga terjadi penambahan biaya, apalagi jika tidak bisa sampai masuk kapal akan lebih parah lagi yakni direschedule sehingga terjadi keterlambatan pengiriman dinegara tujuan.

Dia menegaskan, sebagai pelaku usaha menginginkan kondisi seperti itu menjadi perhatian serius oleh manajemen NPCT-1, dan juga Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok agar bisa menegur para operator terminal peti kemas di pelabuhan itu yang lalai memberikan layanan efisien bagi pengguna jasa.

“Kalau fasilitas common gate nya tidak memadai, ya mestinya segera dibenahi dan ALFI DKI sudah seringkali menyuarakan soal itu. Bagaimana kita mau mendorong membangun NPCT-2 kalau kondisi NPCT-1 saja saat ini seringkali sudah macet seperti itu?,” tanya Adil Karim.(*)

Ekspor Migor & CPO Dibuka Lagi Mulai 23 Mei

ALFIJAK – Pemerintah akhirnya membuka keran ekspor minyak goreng dan crude palm oil (CPO) mulai Senin besok, 23 Mei 2022.

Keputusan tersebut diumumkan oleh Presiden Joko Widodo melalui keterangan resminya secara virtual, pada Kamis (19/5/2022).

Berikut pernyataan lengkap Presiden Jokowi soal keputusan mencabut larangan ekspor CPO dan minyak goreng:

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang saya hormati,

Sejak kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng diterapkan, pemerintah terus memantau dan mendorong berbagai langkah-langkah untuk memastikan ketersediaan minyak goreng dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan pengecekan langsung saya di lapangan dan juga laporan yang saya terima, alhamdulillah pasokan minyak goreng terus bertambah. Kebutuhan nasional untuk minyak goreng curah adalah sebesar kurang lebih 194 ribu ton per bulannya, dan pada bulan Maret sebelum dilakukan pelarangan ekspor, pasokan kita hanya mencapai 64,5 ribu ton. Namun, setelah dilakukan pelarangan ekspor di bulan April, pasokan kita mencapai 211 ribu ton per bulannya, melebihi kebutuhan nasional bulanan kita.

Selain itu, juga terdapat penurunan harga rata-rata minyak goreng secara nasional. Pada bulan April sebelum pelarangan ekspor, harga rata-rata nasional minyak goreng curah berkisar kurang lebih Rp19.800, dan setelah adanya pelarangan ekspor harga rata-rata nasional turun menjadi Rp17.200-Rp17.600.

Penambahan pasokan dan penurunan harga tersebut merupakan usaha bersama-sama kita, baik dari pemerintah, dari BUMN, dan juga dari swasta. Walaupun memang ada beberapa daerah yang saya tahu harga minyak gorengnya masih relatif tinggi, tapi saya meyakini dalam beberapa minggu ke depan harga minyak goreng curah akan semakin terjangkau menuju harga yang kita tentukan, karena ketersediaannya semakin melimpah.

Oleh karena itu, berdasarkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga di industri sawit, baik petani, pekerja, dan juga tenaga pendukung lainnya, maka saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin, 23 Mei 2022.

Meskipun ekspor dibuka, pemerintah akan tetap mengawasi dan memantau dengan ketat untuk memastikan pasokan tetap terpenuhi dengan harga terjangkau. Pada kesempatan ini juga, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para petani sawit atas pengertian dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang diambil untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Secara kelembagaan, pemerintah juga akan melakukan pembenahan prosedur dan regulasi di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit agar terus disederhanakan dan dipermudah, agar lebih adaptif dan solutif menghadapi dinamika pasokan dan harga minyak dalam negeri, sehingga masyarakat dapat dilindungi dan dipenuhi kebutuhannya.

Di sisi lain, mengenai dugaan adanya pelanggaran dan penyelewengan dalam distribusi dan produksi minyak goreng, saya juga telah memerintahkan aparat hukum kita untuk terus melakukan penyelidikan dan memproses hukum para pelakunya. Saya tidak mau ada yang bermain-main, yang dampaknya mempersulit rakyat, merugikan rakyat.

Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Menperin Ajak Optimalkan Pembelian Produk Lokal

ALFIJAK – Pemerintah menegaskan perlunya mengoptimalkan pembelian produk-produk industri dalam negeri melalui pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah pusat, daerah, hingga BUMN. Hal ini dinilai mampu membangun kemandirian serta ketahanan ekonomi nasional, bahkan berdampak pada ekonomi rakyat bawah.

“Pada Sidang Kabinet Paripurna kemarin, Bapak Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa untuk pertumbuhan ekonomi kita sudah normal dan baik di angka 5,01%. Ini sebuah angka yang sangat baik kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, sehingga pertumbuhan ini harus kita pertahankan, dan kalau perlu ditingkatkan pada kuartal kedua,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Selasa (10/5/2022).

Menperin menyampaikan, guna memacu kinerja perekonomian nasional, Presiden meminta kepada menteri yang terkait untuk aktif memonitor belanja-belanja di setiap kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN.

“Jadi, yang perlu diperhatikan sekali adalah kualitas belanjanya. Sebab, percepatan realisasi belanja ini harus betul-betul disegerakan untuk menjaga konsumsi dan daya beli,” jelasnya.

Agus mengemukakan, saat ini potensi belanja pemerintah pusat dan daerah mencapai Rp1.071,4 triliun, dan Rp400 triliun di antaranya akan diserap melalui belanja produk-produk dalam negeri sepanjang tahun 2022.

“Sampai saat ini, tercatat nilai komitmen pembelian Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar Rp216,77 triliun dari 18 kementerian/lembaga, 34 Pemprov, dan 276 Pemkot/Pemkab,” ungkapnya.

Menperin menegaskan, pihaknya bertekad untuk terus  menjalankan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Program ini bertujuan agar produk industri dalam negeri dapat diserap dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat dan daerah, hingga BUMN.

“Sampai 7 April 2022, terdapat 13.891 produk industri dalam negeri dengan nilai tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) lebih dari 40%, dan terdapat sebanyak 7.574 produk industri dengan nilai TKDN antara 25-40%,” sebutnya.

Lebih lanjut, menurut Agus, program P3DN merupakan langkah konkret keberpihakan terhadap industri dan produk dalam negeri guna memberikan kesempatan bagi industri dalam negeri untuk berkembang dan meningkatkan daya saingnya. “Sehingga para pelaku industri kita juga akan mampu bertarung di kancah global,” imbuhnya.

Meskipun dihadapkan pada tantangan dan persaingan global sampai dampak pandemi Covid-19, sektor industri manufaktur masih menunjukkan kinerjanya sebagai penggerak utama perekonomian nasional. Hal ini tercemin pada sejumlah indikator, di antaranya pertumbuhan industri pengolahan nonmigas sebesar 5,47% pada triwulan I tahun 2022 (y-o-y), yang melebihi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,01%.

Berikutnya, kontribusi industri pengolahan nonmigas pada triwulan I 2022 adalah sebesar 19,19%, yang merupakan angka tertinggi di antara sektor lainnya. Selain itu, untuk kinerja ekspor sektor industri, sampai dengan Maret 2022 sudah mencapai USD50,52 miliar, dengan kontribusi yang mendominasi sebesar 78,83% terhadap total ekspor nasional.

“Realisasi investasi di sektor manufaktur mengalami peningkatan, pada triwulan I-2022 tercatat sebesar Rp 103,5 triliun. Selanjutnya, kondisi Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia juga masih mampu berada di level ekspansif, yaitu berada di posisi 51,9 pada bulan April 2022 ini,” pungkasnya.(*)

ALFI Ajak Jaga Momentum Perbaikan Ekonomi Nasional

Jakarta– Pelaku logistik mengajak semua pihak dapat menjaga momentum perbaikan perekonomian nasional saat ini, ditengah situasi Pandemi Covid-19 didalam negeri yang terus terkendali.

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, mengatakan kinerja ekspor impor yang terus tumbuh hingga saat ini turut mendongkrak surplus perdagangan Indonesia.

“Akselerasi pemulihan perekonomian yang  positif ini mesti sama-sama kita jaga. Pelaku logistik tetap optimistis kinerja ekspor impor akan semakin membaik kedepannya,” ujar Yukki, Selasa (19/4/2022).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan pada Maret tahun ini surplus seiring kinerja ekspor yang tumbuh 29,42% dibandingkan bulan sebelumnya mencapai US$ 26,5 miliar dan impor yang tumbuh 32,02% mencapai US$ 21,97 miliar.

Menurut Yukki, kinerja logistik ekspor impor masih akan terus tumbuh hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 H/Lebaran 2022 dan setelah itu akan mengalami fase penurunan sesaat lantaran masa Libur Lebaran.

Disisi lain, antusiasme masyarakat untuk melakukan mudik/pulang kampung pada musim Lebaran tahun ini juga sangat besar setelah dalam dua tahun terakhir tidak melakukan mudik akibat lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di tanah air.

Dia mengatakan, penurunan sesaat terhadap aktivitas logistik ekspor impor itu juga dipengaruhi adanya pengaturan/pembatasan jam operasional dan ruas jalan yang bisa dilalui truk pengangkut logistik selama masa angkutan Lebaran tahun ini.

Namun diperkirakan kondisi penurunan aktivitas logistik itu hanya bersifat sementara, karena setelah (Libur Lebaran) itu akan normal kembali bahkan cenderung kembali naik. Tetapi saat menjelang Hari Raya Idul Adha pada awal Juli mendatang akan terjadi penurunan lagi. Namun estimasi tersebut harus mencermati dua hal yakni tetkait kondisi perang Rusia dan Ukrania, inflasi dan daya beli masyarakat setelah Hari Raya itu,” ungkap Yukki.

Yukki mengemukakan, pertumbuhan ekonomi yang didorong kinerja logistik ekspor impor nasional hingga saat ini juga tidak terlepas dari aktivitas masyarakat dan bisnis di hampir semua sektor yang kembali bergerak normal.

“Kinerja logistik nasional juga akan terus tumbuh seiring semakin membaiknya kondisi aktivitas masyarakat saat ini,” paparnya.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, nilai ekspor Indonesia pada Maret 2022 mencapai US$26,50 miliar atau naik 29,42 persen dibanding ekspor Februari 2022.

Bahkan jika dibanding Maret 2021 nilai ekspor pada Maret 2022 itu mengalami kenaikan sebesar 44,36 persen.

BPS juga menyebutkan, bahwa ekspor nonmigas Maret 2022 mencapai US$25,09 miliar, naik 28,82 persen dibanding Februari 2022, dan naik 43,82 persen dibanding ekspor nonmigas Maret 2021.

Ekspor nonmigas Maret 2022 terbesar adalah ke Tiongkok yaitu US$5,48 miliar, disusul Amerika Serikat US$2,83 miliar dan India US$2,06 miliar, dengan kontribusi ketiganya mencapai 41,34 persen. Sementara ekspor ke ASEAN dan Uni Eropa (27 negara) masing-masing sebesar US$4,98 miliar dan US$1,86 miliar.

Sedangkan menurut provinsi asal barang, ekspor Indonesia terbesar pada Januari–Maret 2022 berasal dari Jawa Barat dengan nilai US$9,58 miliar (14,48 persen), diikuti Jawa Timur US$6,87 miliar (10,39 persen) dan Kalimantan Timur US$6,17 miliar (9,33 persen).

Adapun Nilai impor Indonesia pada Maret 2022 mencapai US$21,97 miliar, naik 32,02 persen dibanding Februari 2022 atau naik 30,85 persen dibanding Maret 2021.

Impor migas Maret 2022 senilai US$3,49 miliar, naik 20,33 persen dibanding Februari 2022 atau naik 53,22 persen dibanding Maret 2021.

Untuk impor nonmigas Maret 2022 senilai US$18,48 miliar, naik 34,50 persen dibanding Februari 2022 atau naik 27,34 persen dibanding Maret 2021.(*)

Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2022, Berlaku Efektif 1 April

ALFIJAK – Buku Tarif Kepabeanan Indonesia yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor dan akan mulai berlaku efektif pada 1 April 2022.

Buku Tarif Kepabeanan Indonesia atau biasa disingkat BTKI ini merupakan suatu dokumen yang berisi struktur klasifikasi barang lengkap dan tarif bea masuk pajak impor.

Seperti dituturkan oleh Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto, “Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) merupakan suatu dokumen yang berisi struktur klasifikasi barang lengkap dengan pembebanan tarif bea masuk dan pajak impor yang digunakan secara luas baik oleh pemerintah, swasta dan organisasi internasional.”

“BTKI memuat sistem klasifikasi barang yang berlaku di Indonesia,” kata Nirwala dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman resmi Kemenkeu pada Senin, 4 April 2022.

Klasifikasi tersebut meliputi ketentuan untuk Menginterpretasi Harmonized System (KUMHS), catatan, dan struktur Klasifikasi Barang yang disusun berdasarkan  Harmonized System (HS) dan ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN).

Dalam BTKI 2022 terdapat beberapa perubahan yang cukup mendasar dibandingkan pada BTKI 2017, yaitu pada bab 1 hingga 97 BTKI 2022 terdapat 11.414 pos tarif dari yang sebelumnya hanya 10.813 pos tarif.

“Sementara, pada bab 98 dan 99 bertambah menjadi 138 pos tarif dari yang sebelumnya 28 pos tarif,” ujar Nirwala.

Penambahan subpos-subpos dalam AHTN 2022 menampung kepentingan strategis industri dan perdagangan Indonesia, antara lain produk batik, tekstil, CPO, pertanian, serta ikan dan produk perikanan. Yang sebelumnya tidak ada di AHTN 2017.

Kemudian juga alat bantu pernapasan atau ventilator, hospital bed, dan beberapa alat kesehatan, produk terkait pengembangan industri kendaraan listrik yaitu motor listrik dan baterainya, serta kendaraan bermotor, sepeda listrik, dan produk sejenis.

Setiap lima tahun sekali, secara berkala, BTKI selalu diperbaharui untuk menyesuaikan dengan perubahan pola perdagangan dan situasi dunia terkini.

Selain itu, perubahan BTKI 2022 ini dirancang untuk mengakomodasi kelancaran arus barang sebagai bagian dari penataan ekosistem logistik nasional. Terkait kebijakan fiskalnya, diharapkan pengenaan tarif yang telah disusun dapat tepat sasaran.

Begitu juga dengan kebijakan non fiskal seperti lartas, untuk melindungi industri dalam negeri dan kepentingan nasional.

Dalam BTKI 2022, pemerintah juga memasukan skema khusus untuk memberikan insentif dalam rangka pengembangan industri galangan kapal, yakni bea masuk 0 persen untuk 111 pos tarif komponen industri galangan kapal yang sebelumnya dikenakan tarif antara 5 persen hingga 15 persen.

“Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam paket kebijakan ekonomi untuk pengembangan usaha dan daya saing penyedia jasa logistik nasional,” kata Nirwala.

Secara garis besar, implementasi BTKI merupakan wujud dari tugas dan fungsi Bea Cukai dalam aspek revenue collection yang digunakan untuk keperluan pemungutan bea masuk, bea keluar, maupun pajak dalam rangka impor.

Dari aspek industrial assistance, BTKI berfungsi untuk memudahkan dalam pemberian asistensi industri, misalnya penentuan komoditas yang dibebaskan bea masuknya dan bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP).

“Dengan diimplementasikannya BTKI 2022, diharapkan dapat memfasilitasi perdagangan internasional dengan mempermudah proses impor dan ekspor serta proses pertukaran data,” ujar Nirwala.(*)

Kelangkaan Solar Ganggu Aktivitas Logistik, Pebisnis Butuh Solusi Cepat

ALFIJAK – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar di wilayah Sulawesi dan Kalimantan serta di sejumlah wilayah Sumatera, perlu segera dicarikan solusinya.

Selain mengakibatkan terhambatnya kinerja layanan logistik dan transportasi, kondisi kelangkaan BBM jenis Solar itu berimbas pada terganggunya aktivitas perekonoman nasional.

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, asosiasinya banyak menerima keluhan dari pelaku usaha logistik di daerah antara lain; Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera prihal kelangkaan BBM jenis Solar tersebut.

“Pemerintah maupun PT Pertamina dan pelaku usaha terkait perlu duduk bersama untuk mencarikan solusinya yang ter<span;>baik, jika perlu subsidi terhadap BBM jenis Solar tersebut dihapuskan saja supaya pelaku usaha bisa memperoleh kepastian dan bisa bekerja normal,” ucap Yukki melalui keterangan pers-nya, pada Selasa (29/3/2022).

Yukki mengungkapkan, berdasarkan yang dialami para pelaku usaha logiatik di wilayah itu saat ini sudah dalam kondisi kritis karena pasokan BBM jenis Solar sangat menipis, bahkan mereka tidak berani mengeluarkan armadanya lantaran harus antri bisa sampai berhari-hari untuk memperoleh BBM tersebut.

“Seharusnya ada penyaluran BBM Solar bersubsidi bisa dipastikan jaminan ketersediaanya. Jangan sampai BBM jenis itu digunakan tidak sesuai peruntukannya. Saat ini kebanyakan digunakan oleh kendaraan pengangkut sawit maupun pertambangan yang semesti tidak mendapatkan jatah subsidi,” ucap Yukki.

PT Pertamina mencatat angka konsumsi bahan bakar minyak jenis solar subsidi melonjak cukup signifikan seiring pulihnya aktivitas masyarakat dan industri di dalam negeri. Saat ini perseroan telah memastikan stok dan menjamin terjaganya proses distribusi solar subsidi di lapangan secara maksimal.

PT Pertamina juga akan berfokus kepada pelayanan logistik dan jalur-jalur distribusi konsumen untuk mengatasi kelangkaan solar subsidi yang kini melanda sejumlah wilayah.

“Stok Solar subsidi secara nasional di level 20 hari dan setiap hari stok ini sekaligus proses penyaluran ke SPBU terus dimonitor secara real time. Namun perlu diketahui secara nasional per Februari penyaluran solar subsidi telah melebihi kuota sekitar 10 persen,” ujar Pejabat Sementara Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Irto Ginting, melalui keterangan pers-nya baru-baru ini.

Diapun meminta masyarakat untuk tidak panik berbelanja dan membeli bahan bakar sesuai kebutuhan.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, pengguna yang berhak atas solar subsidi untuk sektor transportasi adalah kendaraan bermotor plat hitam untuk pengangkut orang atau barang, kendaraan bermotor plat kuning kecuali mobil pengangkut hasil tambang dan perkebunan dengan roda lebih dari enam, kendaraan layanan umum (ambulans, pemadam kebakaran, pengangkut sampah), kapal angkutan umum berbendera Indonesia, kapal perintis, serta kereta api penumpang umum dan barang.

Untuk memastikan agar pengguna yang berhak atas solar subsidi bisa dipahami masyarakat, Pertamina bersama seluruh stakeholder dan pemerintah melalui BPH Migas akan terus meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai regulasi yang telah dibuat mengenai penyaluran solar subsidi.(*)

Industri Pengolahan Sawit Berorientasi Ekspor & Padat Karya

ALFIJAK – Industri pengolahan sawit sebagai salah satu sektor unggulan yang menopang perekonomian nasional. Kinerja ini dibuktikan antara lain melalui kontribusinya sebesar 17,6% terhadap total ekspor nonmigas pada tahun 2021.

“Pada tahun 2021, ekspor produk sawit sekitar 40,31 juta ton dengan nilai ekspor USD35,79 miliar, meningkat sebesar 56,63% dari nilai ekspor tahun 2020,” kata Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif di Jakarta, baru-baru ini.

Selain itu, industri pengolahan sawit merupakan sektor padat karya, yang telah menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 4,20 juta orang dan pekerja tidak langsung hingga 12 juta orang.

“Peran penting lainnya, industri sawit juga turut menciptakan kemandirian energi melalui biodiesel sehingga menghemat devisa dan berdampak positif terhadap lingkungan,” imbuh Febri.

Program mandatory biodiesel ini juga konsisten dijalankan karena berdampak positif bagi perekonomian.

Sepanjang tahun 2021, program B30 bermanfaat pada pengurangan impor BBM Diesel sebesar 9,02 juta kiloliter. Ini artinya menghemat devisa sekitar USD4,54 miliar atau Rp.64,45 Trilliun. Program B30 juga mampu mengurangi emisi Gas Rumah Kaca sekitar 24,4 juta ton setara CO2.

Menurut Febri, hilirisasi industri berbasis kelapa sawit merupakan salah satu keberhasilan dari kebijakan pemerintah sejak tahun 2007 yang menetapkan sektor ini sebagai program prioritas secara konsisten sampai tahun 2022.

Di samping itu, dalam kurun 10 tahun, ekspor produk turunan kelapa sawit meningkat signifikan, dari 20% di tahun 2010 menjadi 80% pada 2020. Hal ini sesuai target peta jalan pengembangan industri hilir kelapa sawit yang diatur melalui Peraturan Menteri Perindustrian No 13 Tahun 2010.

Bahkan, saat ini terdapat 168 jenis produk hilir CPO yang telah mampu diproduksi oleh industri di dalam dalam negeri untuk keperluan pangan, fitofarmaka/nutrisi, bahan kimia/oleokimia, hingga bahan bakar terbarukan/biodiesel FAME. Sementara pada tahun 2011, hanya ada 54 jenis produk hilir CPO.

Realisasi produksi MGS tahun 2021 mencapai 20,22 juta ton digunakan untuk memenuhi dalam negeri sebesar 5,07 juta ton (25,07%) dan sisanya sebesar 15,55 juta ton (74,93%) untuk tujuan ekspor.

“Dengan angka produksi demikian, kemampuan pasok industri MGS jauh di atas kebutuhan dalam negeri dan menciptakan penerimaan devisa negara yang sangat besar,” ujar Febri.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, kebutuhan minyak goreng sawit (MGS) nasional tahun 2021 sebesar 5,07 juta ton, terdiri dari kebutuhan curah industri sebesar 1,62 juta ton (32%), curah rumah tangga 2,12 juta ton (42%), kemasan sederhana 0,21 juta ton (4%), dan kemasan premium 1,11 juta ton (22%).

Pemenuhan kebutuhan MGS curah sebesar 1,62 juta ton untuk industri makanan pengguna bahan baku dan/atau bahan penolong MGS kecil kemungkinan menggunakan MGS curah hasil Domestic Market Obligation (DMO) karena biasanya disuplai oleh pabrik MGS milik grupnya dengan harga pasar atau membeli dari pabrik MGS dengan mekanisme Business to Business (B2B).

“Kami meyakini industri makanan pengguna MGS tidak menggunakan MGS hasil DMO,” ujar Febri.

Selain itu, masalah kekosongan pasar MGS merupakan akumulasi dari permasalahan persediaan atau stok MGS sejak bulan Desember 2021, termasuk terjadinya rush buying pada pertengahan bulan Januari 2022.

Hal ini diperkirakan berkontribusi pada kelangkaan MGS di pasar, meskipun pada beberapa minggu terakhir dilakukan tambahan pasokan MGS ke masyarakat hasil perolehan DMO.

“Industri makanan dan minuman juga terus berkomitmen untuk menggunakan Minyak Goreng Sawit (MGS) yang sesuai dengan peruntukannya,” ujar Ketua Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi Lukman.

Lebih lanjut, Adhi menjelaskan, industri makanan yang membutuhkan MGS sebagai bahan baku atau bahan penolong, seperti industri mi instan, industri makanan ringan, dan industri ikan dalam kaleng, membeli MGS dengan mekanisme B2B dengan harga pasar.

“Khusus untuk industri makanan skala UMKM dan/atau IKM masih diperbolehkan membeli MGS dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sesuai Pasal 4 ayat (2) Permendag No. 6 Tahun 2022 tentang Penetapan HET MGS,” ujarnya.(*)

Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia – DKI Jakarta Raya