Kadin Bentuk Badan Logistik dan Rantai Pasok

ALFIJAK – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia membentuk Badan Logistik dan Rantai Pasok untuk membantu pemerintah menekan inefisiensi di sistem logistik dan rantai pasok nasional.

Kestabilan dan keberlanjutan rantai pasok menjadi sangat penting dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi sehingga pihak kadin akan membangun ekosistem rantai pasoknya.

“Badan Logistik dan Rantai Pasok nasional akan senantiasa mengadaptasi dan membangun ekosistem rantai pasok yang efektif, memperkuat fungsi distribusi, revitalisasi jalur komoditas penting dan esential, serta efisiensi dalam menguatkan rantai pasok berbasis negara kepulauan seperti Indonesia ini,” ungkap Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok KADIN Indonesia, Akbar Djohan melalui webinar Virtual Kadin, dikutip, Kamis (25/11/2021).

Akbar Djohan menyebutkan, saat ini KADIN mendukung upaya transformasi digital dalam sistem logistik dan rantai pasok, termasuk penyiapan menuju ekonomi digital dan e-commerce.

“Yang perlu dipersiapkan adalah kerangka transformasi digital untuk perdagangan dan konektivitasnya termasuk juga digitalisasi UKM dan bisnis loka. Demikian juga dengan kesiapan pelaku usaha dalam era perdagangan dunia yang semakin kompleks dan terdigitalisasi,” paparnya.

Akbar pun merinci, beberapa program strategis Badan Logistik dan Rantai Pasok KADIN yang siap digelar pada kepengurusan KADIN 2021-2026.

“Adapun diantaranya adalah Penguatan Daya Saing Logistik dan Rantai Pasok, Peningkatan Kompetensi SDM dan Pelaku Usaha Logistik dan Rantai Pasok Nasional termasuk penyiapan digitaly supply chain literacy melalui serangkaian pelatihan yang berkolaborasi dengan lembaga di dalam dan luar negeri,” pungkasnya.(**)

ALFI DKI Jakarta & BPJS Ketenagakerjaan, Sosialisasikan Jamsostek untuk Tunjang Operasional di Pelabuhan

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menggandeng Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, menggelar sosialisasi kepada seluruh perusahaan logistik dan forwarder di DKI Jakarta agar SDM-nya diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Sosialisasi itu sebagai implementasi Instruksi Presiden (Inpres) No:2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) di Lingkungan ALFI/ILFA sebagai Penunjang Operasional di Pelabuhan.

Kegiatan yang digelar di Jakarta, pada Kamis (18/11/2021) secara Hybrid tersebut terselenggara berkat kerjasama DPW ALFI DKI Jakarta dengan BPJS Ketenagakerjaan cabang Kelapa Gading Jakarta Utara. Kegiatan sosialisasi itu juga dihadiri Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Capt Wisnu Handoko.

Dalam sambutannya, Capt Wisnu menyampaikan apresiasi kepada ALFI DKI Jakarta yang memprakarsai agar seluruh karyawan dan SDM  perusahaan anggota asosiasi tersebut untuk ikut program BPJS Ketenagakerjaan.

“Saya apresiasi apa yang sudah dilakukan ALFI DKI ini sebagai role model, dan OP berharap kedepannya dapat juga diikuti oleh asosiasi-asosiasi lainnya di pelabuhan Priok terhadap perusahaan anggota-nya,” ujar Capt Wisnu.

Ka OP Tanjung Priok mengingatkan bahwa, geliat aktifitas di pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan tersibuk di Indonesia perlu menjadi perhatian semua pihak dalam menjaga aspek keselamatan SDM yang bekerja di pelabuhan tersebut.

“Dengan di ikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan diharapkan ada kepastian jaminan sosial ketenagakerjaan maupun hari tua para SDM atau pekerja di pelabuhan dan demi menunjang kelancaran arus barang dan logistik. SDM itu aset kita,” ujarnya.

Dia juga mengungkapkan, monitoring terhadap aktivitas jasa pengurusan transportasi di pelabuhan Priok terus dilakukan dan termasuk optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai penunjang operasional khususnya terhadap para petugas di lapangan.

Komitmen 

Ketua Umum DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, sosialisasi ini dilaksanakan mengingat komitmen pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi perusahaan anggota ALFI.

Apalagi, imbuhnya, terhadap perusahaan yang bergerak di sektor logistik, SDM merupakan kunci penting dalam meningkatkan performa dan layanan sektor logistik di tanah air.

Adil mengatakan, selain sebagai hak setiap pekerja, jaminan sosial tenaga kerja dapat meningkatkan produktifitas karyawan di perusahaan.

“Kami berharap seluruh perusahaan ALFI DKI turut aktif dalam mengikutsertakan semua SDM nya dalam BPJS Ketenagakerjaan. Menurut kami, meningkatkan SDM Perusahaan jasa logistik tidak cukup hanya meningkatkan keterampilannya saja, tetapi justru perlu jaminan keselamatan dan jaminan hari tua agar kinerja usaha kita lebih produktif,” ujar Adil Karim, dalam sambutannya.

Adil Karim juga menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya sosialisasi implementasi Inpres No:2/2021 tersebut.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaaan cabang Kelapa Gading, Erfan Kurniawan, menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini adalah percepatan implementasi Inpres No:2/2021 serta mendukung Surat Edaran (SE) Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan No: 12/2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Sektor Angkutan Laut.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi, dalam arahannya menghimbau agar program tersebut dapat di optimalisasikan.

“Saya juga ingin mengapresiasi kepada DPW ALFI DKI yang terus menerus menyosialisasikan kepada anggotanya mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk soal Inpres No:2/2021,” ucap Yukki.

Pada kesempatan sosialiasi itu juga diserahkan bukti Sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada DPP ALFI dan DPW ALFI DKI Jakarta, dan sejumlah perusahaan antara lain: PT Sieba Arta Mandiri, PT Tiga Bintang Ekspres, PT Pusaka Golden Utama.(*)

Demi Efisiensikan Logistik, Performa Pelabuhan Mesti di Tingkatkan

ALFIJAK – Performa pelabuhan-pelabuhan di Indonesia terus ditingkatkan guna mencapai level efektivitas, efisiensi dan transparansi pelayanan kapal dan barang di pelabuhan.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha mengungkapkan, ada beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan performa pelabuhan. Mulai dari perbaikan infrastruktur hingga inovasi-inovasi yang terus dikembangkan.

“Ada beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan performa Pelabuhan. Pertama,  adalah hard infrastructure, seperti optimalisasi asset, pengembangan Pelabuhan/terminal baru yang terintegrasi dengan kawasan industry, pembangunan green port atau Pelabuhan ramah lingkungan. Kedua,  soft infrastructure, yaitu peningkatan SDM terkait kompetensi para pegawai, digitalisasi operasi di terminal seperti improvement TOS dan autogate system, esrta  optimalisasi proses bisnis seperti I-Hub dan logistic marketplace yang semuanya tergabung dalam Inaportnet”, kata Arif, di Jakarta, Kamis (11/11/2021).

Arif menyebutkan, guna menciptakan pelayanan di pelabuhan yang efektif, efisien dan transparan salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan Inaportnet, yaitu sebuah sistem informasi layanan secara elektronik berbasis internet yang terpusat dan mengkolaborasikan standar pelayanan operasional pelabuhan untuk melayani kegiatan kapal dan barang di pelabuhan.

Sistem ini telah diterapkan sejak tahun 2016 dan dengan Inaportnet diharapkan terjadi peningkatan pelayanan kapal dan barang di pelabuhan agar dapat berjalan lebih cepat, valid,  transparan dan terstandar.

“Penerapan Inaportnet ini merupakan bentuk nyata dan komitmen bersama dari stakeholder di bidang pelayaran guna menciptakan transparansi pelayanan operasional kapal dan barang di pelabuhan. Inaportnet sebagai bentuk digitalisasi Pelabuhan, diharapkan juga dapat  menurunkan biaya logistik dengan memangkas biaya operasional sehingga dapat menciptakan biaya yang optimal,” ujar Arif.

Manfaat lainnya adalah dapat memperlancar arus barang di pelabuhan karena Inaportnet menjadikan pelayanan di pelabuhan lebih efektif dengan pelayanan kapal dan barang di pelabuhan yang dilaksanakan dalam waktu 24/7 (dua puluh empat jam sehari serta tujuh hari dalam seminggu).

Inaportnet ini juga didukung oleh Sistem Internal Kemenhub dan Sistem yang ada pada Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Adapun Sistem Internal Kemenhub antara lain meliputi Sistem Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Laut (SIMLALA), Sistem Kapal Online, Aplikasi Sertifikasi Pelaut, Sistem Informasi Kepelabuhanan dan Sistem Elektronik Hubla Terintegrasi (SEHATI).

“Penerapan Inaportnet yang konsisten dan termonitor dengan baik ,  pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing pelabuhan di Indonesia,” ujar Arif.

Digitalisasi

Arif mengemukakan, digitalisasi melalui  layanan Inaportnet antara lain mencakup digitalisasi persetujuan kedatangan kapal,  persetujuan kapal masuk pelabuhan, persetujuan rencana kerja bongkar muat, persetujuan bongkar dan muat barang berbahaya penetapan pelayanan kapal.

Kemudian,  surat persetujuan olah gerak kapal, persetujuan daftar awak kapal, laporan keberangkatan kapal, laporan kedatangan kapal, laporan kedatangan dan keberangatan kapal serta laporan angkutan barang perusahaan pelayaran dan lain lain.

Menurutnya, dengan system Inaportnet yang terintegrasi, dan melalui QR Code, pengguna dapat mencetak secara mandiri surat-surat persetujuan tadi dan   keabsahan atas hasil layanan kapal dan barang di Pelabuhan.

“Dengan demikian, seluruh proses pelayanan di pelabuhan menjadi lebih terintegrasi dan transparan sehingga dapat terpercaya keabsahannya,”  tegas Arif.

Dalam implementasi Inaportnet ini, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) mendapat mandat untuk memberikan pendampingan kepada para pengguna jasa. Pendampingan dilakukan bekerjasama dengan PT. Pelabuhan Indonesia pada masing-masing Kantor Cabang dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) lainnya.

Selanjutnya, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) juga harus selalu melakukan evaluasi pelayanan kapal dan barang dengan menggunakan Inaportnet secara berkala dan menyampaikan hasil evaluasinya kepada Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut guna bahan perbaikan dan pengembangan aplikasi, perbaikan proses bisnis dan perbaikan regulasinya.

“Inaportnet sangat diperlukan untuk mendorong peningkatan pelayanan dan daya saing pelabuhan yang lebih baik. Inaportnet juga menjadi pintu gerbang utama dalam lingkungan Ekosistem Logistik Nasional atau National Logistic Ecosystem (NLE),” ucap Arif.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki N Hanafi, mengatakan untuk mendorong terciptanya layanan logistik yang efisien dan transparan di bandar udara (bandara) maupun di pelabuhan, pelaku logistik termasuk eksportir dan importir,  sejak awal ALFI telah mendorong implementasi program atau sistem National Logistic Ecosystem (NLE).

Sistem NLE ini, imbuhnya, dinilai mampu memperbaiki manajemen supply chain atau rantai pasokan, sehingga proses logistik sehingga biaya yang dikeluarkan lebih efisien. Meski begitu, penerapannya pun harus bisa diawasi secara penuh agar semua program bisa berjalan sesuai dengan perencanaan, dan diperlukan kolaborasi semua stakeholders.

“NLE sebagai platform besar-nya,sebagai suatu konsep kolaborasi digital yang memungkinkan entitas logistik terhubung dengan pemerintah serta platform logistik lainnya. Selain itu, NLE memperkaya peran Indonesia national single window (INSW). Untuk itu diperlukan kolaborasi semua pihak terkait,” ucap Yukki.(**)

Membidik Peluang Bisnis Logistik di Asia Pasifik & Fokus Digitalisasi

JAKARTA– Peluang bisnis logistik di kawasan Asia Pasifik saat ini  mesti dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pelaku logistik nasional.

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, upaya tersebut d<span;>apat dilakukan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang bukan saja lewat program pemerintahan antarpulau, melainkan sektor ekspor dan impor..

“Alasan pemilihan kawasan Asia Pasifik dikarenakan kawasan tersebut merupakan salah satu yang cepat pulih dari krisis akibat pandemi Covid-19. Asia pasifik adalah kawasan dengan pertumbuhan ekonomi tercepat secara global. Pasar logistik di Asia Pasifik diperkirakan mencapai US$130,18 miliar per tahun dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 6 persen,” katanya saat Rakernas ALFI yang digelar secara hybrid, pada Rabu (27/10/2021).

Rakernas ALFI itu dibuka Menhub Budi Karya Sumadi dengan mengangkat tema Menangkap Peluang Bisnis di Asia Pasifik di Era New Opportunity.

Yukki mengatakan akan memacu seluruh perusahaan logistik nasional dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan kinerja usahanya.

Dengan begitu, para pelaku bisnis tersebut diharapkan mampu bersaing di dalam negeri maupun ditingkat global. Pada era kesempatan baru ini, lanjutnya, usaha logistik nasional harus bisa menangkap peluang bisnis yang ada.

“ALFI akan terus mendorong para pelaku jasa logistik nasional untuk siap meningkatkan new opportunity melalui adaptasi, inovasi, kolaborasi dan peningkatan SDM-nya,” ucapnya.

Yukki juga mengungkapkan kinerja logistik nasional akan semakin meningkat dimasa mendatang dengan adanya implementasi National Logistic Ecosystem [NLE] yang akan juga membuat proses delivery order atau DO kegiatan ekspor impor akan semakin cepat.

Dia bahkan menyebutkan saat ini biaya logistik nasional telah mengalami penurunan. Dalam perhitungan yang dibuat ALFI, imbuhnya, biaya logistik sudah turun ke angka 21,3% dari produk domestik bruto (PDB). Sebelumnya, disebutkan biaya logistik nasional di kisaran 23-24% dari PDB.

“Kalau kita bicara mengenai biaya logistik, saya yakin Indonesia sudah jauh lebih baik. Menurut perhitungan kami adalah 21,3%,” ucap Yukki.

Pesan Menhub

Pada keaempatan itu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengajak para pelaku logistik dan forwarder untuk menangkap peluang baru guna mendorong pertumbuhan logistik nasional di tengah pandemi Covid-19.

Menhub mengatakan, mencermati kondisi global saat ini, investasi sektor logistik dan industri di Asia Pasifik berpeluang besar untuk terus berkembang.

“Terlebih lagi dengan adanya perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Kondisi ini menjadi momentum yang dapat dimanfaatkan para pelaku bisnis untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke wilayah Asia Pasifik. Salah satu peluang baru yang mengemuka adalah distribusi produk kesehatan. Selain menjadi kebutuhan, juga menjadi pemicu dalam kegiatan ekonomi,” kata Menhub.

Menhub mengungkapkan, pemulihan ekonomi nasional terus membaik dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif hingga kuartal ketiga tahun 2021. Jadi meski masa pandemi ini berdampak pada semua sektor, namun industri jasa logistik yang berkaitan dengan transaksi bisnis to customer, customer to customer masih dapat bertahan.

“Distribusi komoditas justru mengalami peningkatan di masa pandemi hingga 70 persen dengan posisi angkutan barang sebanyak 35,8 juta,” ungkap Menhub.

Lebih lanjut Menhub menjelaskan, upaya pemerintah terhadap perbaikan kinerja logistik nasional telah membuahkan hasil. Indeks kinerja logistik Indonesia meningkat dari peringkat 63 pada tahun 2016 menjadi peringkat 46 pada tahun 2018, dengan indeks LPI mencapai 3,15, atau menjadi yang tertinggi selama 10 tahun terakhir.

“Namun capaian ini masih harus terus ditingkatkan dengan memanfaatkan peluang-peluang baru, percepatan dan pemerataan konektivitas infrastruktur transportasi, serta peningkatan kualitas SDM transportasi, yang dapat mendorong upaya alih teknologi dan lahirnya ekonomi kreatif, serta perbaikan dan penataan ekosistem. Untuk mewujudkan ini, tentunya membutuhkan sinergi bersama,” jelas Menhub.

Menhub menyampaikan bahwa ALFI/ILFA selaku organisasi yang menaungi pelaku usaha logistik dan forwarder Indonesia, memiliki peran penting untuk menjembatani kepentingan para anggotanya dan juga menjadi mitra pemerintah dalam rangka mewujudkan logistik nasional yang kompetitif dan berdaya saing.

Keberadaan ALFI/ILFA diharapkan mampu berperan, berkolaborasi, dan bersinergi dengan pemerintah, dalam membuka peluang-peluang baru, menciptakan iklim usaha yang kompetitif, dan melakukan sejumlah perbaikan pada sektor pergudangan dan manufaktur, yang dapat meningkatkan kepercayaan para pengguna jasa layanan logistik,” tutur Menhub.(*)

Usaha Logistik Nasional Didorong Masuki Era New Oppurtunity

ALFIJAK- Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) memacu seluruh perusahaan logistik nasional  dapat meningkatkan kompetensi SDM dan kinerja usahanya sehingga mampu bersaing di dalam negeri maupun ditingkat global.

Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, di era new opportunity saat ini, usaha logistik nasional mesti bisa menangkap peluang bisnis yang ada.

“Oleh karenanya ALFI akan terus memberikan edukasi bagaimana menangkap peluang-peluang tersebut serta mendorong usaha logistik nasional mampu berkiprah di mancanegara,” ujar Yukki, Minggu (24/10/2021).

Bahkan, imbuhnya, dalam rapat kerja nasional (Rakernas) ALFI/ILFA 2021 yang akan dilaksanakan pada Rabu (27 Oktober 2021), ALFI telah mencanangkan tema Rakernas “Menangkap Peluang Bisnis di Asia Pasifik di Era New Opportunity”.

Dengan tema tersebut, ujar Yukki, ALFI akan terus mendorong para pelaku jasa logistik nasional untuk siap meningkatkan new opportunity melalui adaptasi, inovasi, kolaborasi dan peningkatan sumber daya manusia (SDM)-nya.

Rencananya Rakernas akan diikuti DPW dan DPC seluruh Indonesia maupun undangan pada saat pembukaan tersebut, akan menghadirkan tiga pembicara kunci (keynote spech) yakni Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dan Menteri Investasi/Kepala Badan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadala.

Dalam pembukaan acara Rakernas secara virtual itu juga akan menghadirkan pembicara Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid dan Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi. Kemudian menampilkan pembahas yakni Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Indonesia, Akbar Djohan serta Dirut PT Berdikari Logistik Indonesia, Iman Gandi.

Yukki menegaskan kinerja layanan logistik yang semakin efisien saat ini turut mendongkrak tumbuhnya aktivitas ekspor impor RI. Pertumbuhan tersebut juga ditopang kian efisiennya layanan ekspor impor di pelabuhan-pelabuhan utama maupun bandar udara (Bandara) di Indonesia.

Dia berharap kondisi seperti ini bisa terus berlangsung sehingga target pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai Pemerintah pada tahun ini bisa terwujud.

Yukki juga menegaskan bahwa kinerja logistik nasional akan semakin meningkat dimasa mendatang dengan adanya Implementasi National Logistic Ecosystem (NLE) yang akan juga membuat proses delivery order atau DO kegiatan ekspor impor akan semakin cepat.

Yukki mengatakan ALFI berkomitmen terus mendukung sepenuhnya implementasi NLE karena dengan platform logistik terpadu seperti itu semua layanan proses bisnis logistik ekspor impor dapat terintegrasi dengan semua pihak terkait.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada periode Januari-September 2021, nilai ekspor total Indonesia sebesar US$164,29 miliar yang disumbang ekspor nonmigas sebanyak 94,63 persen dengan kontribusi terbesar dari industri pengolahan (77,73 persen), diikuti pertambangan (15,08 persen) serta pertanian, kehutanan, dan perikanan (1,82 persen).

Pada periode itu, nilai impor total sebesar US$139,22 miliar dengan sumbangan terbesar dari bahan baku/penolong (75,50 persen) diikuti barang modal (14,37 persen) dan konsumsi (10,13 persen).

“Pertumbuhan pada ekspor impor tersebut juga otomatis mendorong kinerja sektor logistik nasional,” ujar Yukki.(*)

Kolaborasi GL Terminal & Clickargo, Layani Logistik Digital

ALFIJAK – PT. Good Logistics Terminal (GL Terminal) dan Clickcargo melakukan kemitraan strategis di Indonesia yang akan berkolaborasi untuk memberikan solusi logistik digital kepada berbagai pemangku kepentingan yang berbeda.

Layanan kolaborasi perusahaan tersebut juga mencakup konektivitas penuh dengan otoritas pabean, pelabuhan dan terminal, bank dan lembaga keuangan, perusahaan asuransi, penyedia manajemen transportasi, operator laut/maskapai penerbangan, maupun pengirim barang.

Selain itu, solusi manajemen truk dan peti kemas serta pembayaran elektronik. Layanan ini akan ditujukan untuk pelanggan lama dan baru, dengan pengembangan bersama produk dan layanan baru juga direncanakan untuk membantu digitalisasi di pasar lokal.

Managing Director GL Terminal, Nanang Faruq mengatakan, kemitraan dan kolaborasi itu diharapkan dapat berperan aktif dalam mewujudkan rantai pasokan digital yang lebih baik dalam hal pengelolaan layanan peti kemas, yang saat ini banyak dilakukan melalui proses manual.

Dengan gigitalisasi tersebut akan memberikan kemudahan bagi pelanggan dengan menyederhanakan proses dan menjadikannya lebih transparan, akuntabel, dan terdokumentasi.

Hal ini, imbuhnya, tidak hanya untuk mempermudah berbisnis, tetapi juga sejalan dengan program Pemerintah Indonesia untuk menghilangkan biaya tambahan yang berkontribusi pada biaya tingginya biaya logistik.

“Karenanya sangat penting bagi penyedia layanan (seperti depo peti kemas) untuk berperan dalam mendorong efisiensi dan fokus pada kualitas layanan,” ucap Faruq seperti dikutip media (24/10).

Product Director Clickargo, Benny Syamrizal, menambahkan, tujuan kolaborasi adalah untuk menggabungkan semua proses dan pemangku kepentingan pada satu platform logistik yang mengintegrasikan semua proses hulu dan hilir.

“Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan mitra yang akan membantu mendorong digitalisasi, untuk memberikan manfaat bagi semua pihak. Kami menantikan hubungan yang bermanfaat dan sukses bersama,” ujarnya.

Sejak hadir di pasar logistik Indonesia, GL Terminal telah fokus menawarkan kepada pelanggannya solusi transportasi mutakhir. Kemitraan dengan Clickargo adalah bagian dari misinya untuk menyediakan layanan dengan tingkat inovasi teknologi yang mumpuni.(*)

AKKMI Edukasi KKN53 FH UNSIKA tentang Problematika Pelayaran Nasional

ALFIJAK – Perkumpulan Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI) dan Kasubdit Gakum Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Kemenhub memberikan pemaparan dan edukasi terhadap kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 53 Mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA).

Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (21/10/2021) itu dilaksanakan dengan tetap memerhatikan protokol kesehatan Covid-19 yang sangat ketat.

Edukasi kepada mahasiswa/i tersebut diberikan berkaitan dengan Upaya Pengawasan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Nasional, mengingat aspek Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Nasional merupakan tanggung Jawab Pemerintah yang harus dipatuhi oleh semua pihak.

Jika hal tersebut diabaikan maka tentunya akan berdampak bagi keselamatan awak kapal dan penumpang yang pada akhirnya akan berproses pada penegakan hukum baik proses profesi maupun peradilan.

“Sebuah kapal dengan ukuran tertetu memiliki beberapa sertifikasi kompetensi baik dari kapal itu sendiri, kelengkapan kapal, nahkoda kapal, sarana keselamatan dan keamanan kapal, register Kapal, peruntukan kapal jika hal tersebut tidak diindahkan tentunya ada konsekwensi hukum yang siap dihadapi,” ujar Sekjen AKKMI Dr.Drs,H. A.Ridwan Tentowi,SH.,MH.

Selain itu, para mahasiswa/i juga diberikan pemahaman mengenai peran syahbandar turut menentukan kelayakan sebuah kapal dapat berlayar selain memeriksa dokumen-dokumen kelengkapan kapal juga melakukan pengawasan terhadap kelaiklautan kapal,

Kegiatan KKN para Mahasiswa/i itu di dampingi Dosen Pendamping Lapangan dan Penerima HIPKA 2021 Dr. Indra Yudha Koswara,SH.,MH dan Hanna,SH,.MH. Keduanya selama ini  memfokuskan kepada dunia pelayaran sebagai upaya untuk lebih mencintai dunia Maritim.

Hal ini sebagai pengingat bahwa Sriwijaya dan Majapahit maju karena tatakelola bidang maritim pada saat itu sudah maju, hal ini luluh lantah saat Kolonial Belanda menjajah Indonesia dimana kemajuan bidang maritim dibumihanguskan karena adanya keinginan menguasai dunia pelayaran Nusantara saat itu demi perdagangan rempah-rempah yang laris manis dijual di eropa.

“Hal ini selaras dengan Keinginan Presiden RI Joko Widodo yang menginginkan Indonesia sebagai poros maritim yang maju Negaranya karena memanfaatkan kekayaan Maritim demi kesejahteraan rakyat,” ucap Ridwan melalui siaran pers-nya pada Sabtu (23/10).

Saat AKKMI menerima kegiatan KKN 53 Mahasiswa/i UNSIKA yang beralamat di Jalan Enggano No.94 Tj Priok Jakarta Utara, diterima langsung oleh Ketua Umum AKKMI , Capt. Sato Bisri , SH , MM, Sekjen AKKMI Dr.Drs,H. A.Ridwan Tentowi,SH.,MH, Wakil Sekjen Capt Toga Asman Panjaitan M.Mar.MM, dan Bendahara Capt Marcellus Hakeng Jayawibawa,M.Mar.

Pertemuan tersebut membawa para peserta KKN53 seolah-olah berada di sebuah kapal dan menghadapai beberapa situasi baik situasi kebakaran kapal, situasi kecelakaan kapal, penyelamatan kru kapal, kegiatan Medis, keadaan menghadapai cuaca buruk, bahkan jika terjadi tindak pidana diatas kapal.

Selain itu AKKMI memberikan pemahaman bahwa dengan berlakunya UU No. 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran Nasional berlaku bagi kapal-kapal Indonesia dan kapal asing yang berlayar diwilayah Indonesia.

Ridwan menambahkan, UU tersebut juga mengadopsi beberapa aturan-aturan dalam SOLAS (Safety of Life At Sea).

“Peserta KKN53 mendapatkan sesuatu yang berbeda dengan peserta KKN lainya di Fakultas Hukum UNSIKA karena dunia Pelayaran begitu banyak yang harus diketahui dan dipahamai agar keselamatan dan keamanan Pelayaran Nasional merupakan tanggungjawab bersama dalam upaya menekan kecelakaan kapal yang masih sering terjadi di Negeri ini,” ujar Ridwan Tentowi.(*)

ATASI PERSOALAN BIAYA LOGISTIK, Ini Upaya Kemenhub

ALFIJAK – Biaya logistik yang tinggi khususnya di moda transportasi laut menjadi sebuah tantangan yang dihadapi Indonesia, terutama di wilayah Indonesia Timur yang terkenal dengan disparitas harga yang cukup tinggi dikarenakan tingginya biaya distribusi logistik dari daerah produsen ke daerah tersebut apalagi dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan terus mengoptimalkan transportasi laut untuk menjadi sebuah pilihan yang tepat untuk angkutan laut penumpang dan barang serta peningkatan konektivitas.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan, Dr. Capt Mugen Sartoto, M.SC dalam Kegiatan FGD Pentarifan Muatan Penumpang Dan Barang Angkutan Laut dengan tema “Mewujudkan Sistem Logistik Nasional Yang Berdaya Saing Dan Profesional”, di Jakarta, Selasa (19/10/2021).

Melihat latar belakang tersebut, Capt Mugen menjelaskan strategi penetapan tarif (pricing strategy) menjadi isu penting dalam sistem transportasi dan logistik.

“Tarif merupakan salah satu pertimbangan penting bagi konsumen dalam memutuskan pembelian jasa transportasi, selain pertimbangan kinerja operasi transportasi dan kualitas pelayanan,” ujarnya.

Adapun tujuan diadakan FGD ini adalah untuk menyamakan pemahaman tentang kendala, hambatan dan tantangan Angkutan Multimoda di bidang transportasi laut.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, umumnya strategi penetapan tarif transportasi didasarkan pada biaya yang menjadi faktor penting dalam pembentuk tarif transportasi yang dibebankan ke konsumen atau pengguna jasa.

“Tarif transportasi ditentukan oleh berbagai faktor. Faktor utama yang memengaruhi tarif transportasi adalah jarak (distance), berat (weight), dan densitas (density),” ungkapnya.

Dia menjelaskan bahwa penetapan tarif transportasi juga ditetapkan berdasarkan dua pentahapan. Pertama, pengelompokkan kategori jenis produk atau barang yang diangkut. Kedua, penetapan tarif berdasarkan jenis kelompok produk atau barang, berat, densitas, dan jarak.

Klasifikasi produk atau barang yang diangkut berdasarkan karakteristik produk atau barang yang memengaruhi biaya handling atau biaya transport. Produk atau barang dengan kesamaan dalam densitas, stowbility, handling, packaging, liabilitas, dan nilai produk dikelompokkan dalam satu kelas kelompok produk atau barang.

“Tujuan dari klasifikasi produk atau barang ini agar diperoleh basis pentarifan yang sederhana, sehingga perusahaan operator transportasi tidak perlu menetapkan tarif per jenis produk atau barang yang diangkut,” jelasnya.

“Maka untuk mendukung kebijakan pemerintah, penetapan tinggi rendahnya tarif muatan penumpang dan barang angkutan laut merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan yang mempengaruhi maju mundurnya usaha pelayaran,” lanjutnya.

Penetapan tinggi rendahnya tarif merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan subsidi pengoperasian angkutan laut karena dapat mempengaruhi besaran subsidi yang diberikan pemerintah. Penentuan tarif yang terlalu kecil dapat mengakibatkan kerugian bagi negara karena biaya subsidi yang terlalu besar, namun tarif yang terlalu tinggi membuat masyarakat tidak dapat menggunakan jasa transportasi karena tingkat penghasilan yang masih rendah yang kemudian dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di daerah yang disinggahi menjadi melambat karena mobilisasi penumpang dan barang menjadi turun.

“Tarif yang ideal sangat diperlukan disesuaikan dengan keterjangkauan masyarakat terhadap tarif saat ini, untuk itu perlu dibuatkan formulasi yang tepat dapat menentukan besaran tarif sehingga pergerakan system logistic nasional dapat maksimal dengan tidak selalu melakukan perubahan pada aturan yang baku,” tutupnya.

Sebagai informasi, FGD ini menghadirkan narasumber Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Perhubungan – Kementerian Perhubungan; Kepala Biro Perencanaan   – Kemenhub; Direktur PNBP – kementerian Keuangan. Diikuti oleh peserta yang hadir secara langsung maupun online terdiri dari Pejabat Kementerian Perhubungan; Kementerian dan Lembaga Pemerintah terkait; UPT Ditjen Hubla; Pemerintah Daerah; dan Pemangku kepentingan terkait.

Dalam FGD ini akan diperoleh masukan dan informasi dari pemerintah terkait jenis dan golongan tarif angkutan di perairan. Memperoleh informasi terkait kendala, hambatan dan tantangan jenis dan golongan tarif angkutan di perairan. Serta memperoleh formulasi perhitungan tarif sesuai dengan jenis dan golongan tarif angkutan di perairan.

Terminal Multipurpose Wae Kelambu untuk Topang Layanan Logistik

ALFIJAK – Presiden RI Joko Widodo hari ini, Kamis (14/10) bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meresmikan Terminal Multipurpose Wae Kelambu Pelabuhan Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Kita memang ingin Pelabuhan Labuan Bajo yang lama bersih. Karena di sana adalah kawasan wisata. Sehingga kita geser ke sini untuk terminal (khusus logistik). Saya apresiasi Terminal ini bisa dikerjakan dengan cepat yang dimulai pada Agustus 2020, dan hari ini sudah diresmikan,” jelas Presiden.

Presiden mengatakan, Terminal Multipurpose Wae Kelambu menjadi pelabuhan logistik yang besar, sehingga dalam jangka 10 s.d 15 tahun kedepan masih dapat digunakan mendistribusikan barang-barang logistik di NTT dan sekitarnya.

“Biaya logistik kita dibanding negara tetangga masih jauh tertinggal. Biaya logsitik mereka hanya 12 persen, tetapi kita masih 23 persen lebih. Artinya ada yang tidak efisien. Maka itu dibangunlah infrastruktur seperti pelabuhan, jalan, bandara dan lain-lain, karena kita ingin barang-barang kita bisa bersaing dengan negara lain,” ungkap Presiden.

Selain meresmikan Terminal khusus logistik di Wae Kelambu, Presiden juga sekaligus meresmikan penggabungan PT Pelindo I s.d IV menjadi satu yaitu PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Presiden mengapresiasi, setelah menunggu selama 7 (tujuh) tahun, akhirnya penggabungan Pelindo dapat direalisasikan hari ini. Presiden berharap, biaya logistik Indonesia bisa bersaing dengan negara lain, memiliki jaringan yang luas dan terkoneksi dengan negara-negara lain, serta bisa masuk ke dalam Supply Chain Global.

Sementara itu, Menhub mengatakan, pembangunan Terminal Multipurpose ini  mulai dibangun Kemenhub pada Agustus 2020, sebagai tindak lanjut arahan Bapak Presiden untuk menjadikan Pelabuhan Labuan Bajo di pusat kota sebagai area pariwisata utama. Sedangkan Pelabuhan bongkar muat dipindahkan ke Wae Kelambu.

“Pembangunan terminal ini menggunakan dana APBN dan BUMN, dimana pembangunan sisi laut dilaksanakan oleh PT Brantas Abipraya. Sedangkan pembangunan infrastruktur dari sisi darat dikoordinasikan oleh PT. Pelindo 3 (yang sekarang menjadi PT. Pelabuhan Indonesia) dan dilaksanakan oleh PT. Wijaya Karya,” jelas Menhub.

Pelabuhan ini fokus melayani lalu lintas logistik dan kegiatan bongkar muat komoditas seperti peti kemas, general cargo dan curah cair, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Induk Pelabuhan Labuan Bajo yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 117 Tahun 2021.

Adapun fasilitas utama dari infrastruktur sisi laut yang telah dibangun antara lain : Dermaga (120×20) meter persegi, Trestle (60×12) meter persegi, Causeway (690×20) meter persegi dengan lebar jalan 10,5 meter. Selain itu Container Yard (3 Hektar), Gedung KSOP Kelas III Labuan Bajo 378 meter persegi, dan kolam pelabuhan   yang dapat disandari kapal hingga berukuran 25.000 DWT.

Selain itu fasilitas Pelabuhan pada sisi darat Terminal Multipurpose Wae Kelambu juga dilengkapi dengan fasilitas seperti Power House, Workshop, Gate Utama dan Gate in/out, Kantor Operasional, Signage, Base Transceiver Station (BTS), Sea Water Reverse Osmosis (SWRO), Gudang, Masjid, Terminal BBM dan fasilitas pendukung lainnya.

“Pembangunan terminal ini tidak akan terlaksana tanpa adanya dukungan semua pihak. Saya ucapkan terima kasih kepada Menteri PUPR yang telah menyediakan akses jalan, Menteri BUMN yang telah menggerakkan BUMN, dan Gubernur NTT yang mendukung penuh terlaksananya pembangunan terminal ini. Semoga kehadirannya dapat menumbuhkan perekonomian Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas yang tengah dikembangkan, dan juga menjadikan biaya logistik kita lebih bersaing dengan negara lain,” ujar Menhub.

Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Tohir, Wakil Menteri I & II BUMN, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia Persero Arif Suhartono, Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi.

Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia – DKI Jakarta Raya