Investasi Sektor Logistik Diprediksi Tumbuh

JAKARTA- Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia berharap investasi di sektor logistik menyasar properti, pergudangan, otomasi hingga digitalisasi mengingat tingginya minat dari sektor tersebut.

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi menuturkan investasi di bidang liogistik khususnya di pergudangan dan transportasi sudah dapat diprediksi terus menanjak dan faktor utamanya penyesuaian terhadap perubahan di proses rantai pasok atau supply chain.

Selain itu, dia melihat banyak aktivitas peremajaan unit transportasi dan investasi baru di kegiatan tambang yang turut mendorong investasi baru.

“Kami melihat [investasi] ini belum maksimal harusnya bisa lebih tinggi lagi karena banyak yang masih melihat kondisi ekonomi global yang masih belum kembali normal,” ujarnya.

Dia berharap lebih banyak investasi masuk di sektor-sektor properti, pergudangan, digitalisasi mengingat masih banyak pengembangan yang perlu dilakukan guna mendorong daya saing logistik Indonesia.

Dia menyebut sektor properti logistik untuk pergudangan, otomasi, digitalisasi, unit truck dan alat berat lainnya untuk pertambangan masih sangat membutuhkan tambahan investasi.

“Tentunya kita berharap kondisi ekonomi ke depan akan lebih baik. Fokus terhadap ekspor menjadi sangat penting terutama terhadap produk jadi,” katanya.

Dia menekankan perlu menurunkan biaya logistik, agar investasi masuk ke Indonesia, sehingga tingkat kepercayaan investasi bisa  terus ditingkatkan. “Tentunya hal ini akan memberikan dampak yang sangat positif bagi pertumbuhan logistik masa akan datang,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi sektor Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi mencapai Rp71,8 triliun atau 18 persen dari total realisasi secara keseluruhan pada semester I/2019.(ri)

Faspay & Prahu-Hub Garap Pasar Logistik RI

JAKARTA- Dua startup yakni Faspay dan Prahu-Hub berkolaborasi untuk menggarap pasar logistik di Indonesia.

Keduanya fokus mengatasi tantangan pengiriman barang di Tanah Air. Faspay merupakan perusahaan teknologi finansial (fintech) di bidang pembayaran.Sedangkan Prahu-Hub adalah marketplace terkait pengiriman barang (online forwarder marketplace).

Melalui kerja sama ini, layanan Faspay akan memudahkan pengguna Prahu-Hub dalam melakukan pembayaran.

CEO Faspay Eddy Tju berharap kerja sama ini dapat mendukung pertumbuhan jumlah pengguna Prahu-Hub. Ia juga optimistis, kolaborasi ini akan membantu pemerintah mewujudkan program logistik 4.0.

“Dampak yang berkesinambung juga diharapkan terjadi pada ekonomi Indonesia. Sebab, dengan adanya kemudahan di industri logistik dan pembayarannya, maka akan mendorong para pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam terwujudnya ekonomi digital,” katanya dalam siaran pers, Selasa (20/8/2019).

Dia mengatakan, Indonesia yang memiliki lebih dari 17 ribu pulau membuat industri logistik menghadapi beragam tantangan mulai dari jarak, waktu hingga tingginya biaya pengiriman barang. Sejak 2015, pemerintah pun gencar menekan biaya logistik dengan membangun 20 pelabuhan di berbagai daerah.

Pembangunan infrastruktur itu bertujuan agar beberapa daerah bisa dijangkau menggunakan kapal laut. “Melalui kerjasama ini, Faspay berharap akan mempercepat dan mempermudah proses pembayaran para pelaku usaha yang merupakan pengguna jasa dari Prahu-Hub,” katanya.

Faspay berdiri pada 2009. Perusahaan ini merupakan salah satu subsidiari dari bisnis teknologi informatika, ASTEL Group. Fintech ini dapat memproses berbagai macam metode pembayaran online seperti kartu kredit, internet banking, virtual account, mobile banking, e-money, retail payment hingga kredit online.

Saat ini Faspay telah memproses lebih dari dua juta transaksi setiap tahunnya untuk 100 lebih bank di Indonesia. Perusahaan ini menggaet lebih dari 1.500 bisnis online sebagai mitra dalam layanan pembayaran. Sedangkan Prahu-Hub berdiri pada 2017, dan merupakan salah satu produk dari perusahaan di bidang logistic, PT Indotank.

Startup ini fokus pada platform marketplace untuk mendekatkan pengguna dan penyedia layanan logistik. Mereka melayani hampir semua rute pelabuhan di Indonesia, baik layanan Door to Door, Door to Port, Port to Door maupun Port to Port.

Kedua startup ini merupakan lulusan program Alibaba Netpreneur Training Indonesia angkatan pertama, yang diselenggarakan pada 29 Juli hingga 7 Agustus 2019 di Hangzhou, Tiongkok.

Penandatanganan kerja sama ini pun dilakukan berbarengan dengan acara tersebut. Program itu digelar oleh lini pendidikan dari Alibaba Group, Alibaba Business School bersama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).

Acara ini diikuti oleh 50 Netpreneur dari berbagai sektor mulai dari manufaktur, makanan dan minuman (F&B), keuangan, transportasi dan logistik hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN). /sumber:katadata.co.id.

ALFI : Uang Jaminan Kontainer Impor Masih Hantui Pebisnis di Priok

Widijanto Ketua DPW ALFI DKI Jakarta

JAKARTA- Kutipan uang jaminan kontainer untuk kegiatan importasi oleh agen pelayaran asing di pelabuhan Tanjung Priok masih terus terjadi.

Kondisi ini dinilai pebisnis sangat membebani cost logistik sehingga menghambat daya saing komoditi nasional yang dikapalkan melalui pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Widijanto mengatakan, adanya kutipan uang jaminan kontener secara langsung (cash) itu masih dialami perusahaan forwarder dan logistik maupun pengurusan jasa kepabeanan (PPJK) yang mewakili pemilik barang di pelabuhan Priok.

Padahal, imbuhnya, uang jaminan kontainer impor dapat di-cover melalui asuransi, dan olehkarenanya Kementerian Perhubungan melalui Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok harus tegas menegakkan aturan sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Perhubungan Laut, Kemenhub No: Um 003/40 /II /DJPL -17 tentang penghapusan uang jaminan kontainer.

Widijanto mengatakan, agen pelayaran asing yang menolak mematuhi ketentuan beleid itu semestinya dikenai sanksi tegas oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Priok.

“Bila perlu kapal asing jangan boleh sandar kalau gak mau ikutin aturan yang telah ditetapkan Kemenhub.Ini kan negara hukum siapapun mesti memetuhinya termasuk kapal-kapal asing yang masuk ke pelabuhan Priok,”ujarnya kepada beritakapal.com, pada Rabu (14/8/2019).

Selain harus tegas terhadap pelayaran asing, kata Widijanto, semua stake holder terlibat dengan pengambilan dokumen delivery DO Online antara lain, Perbankan, Bea Cukai , Pelayaran , Terminal, Tempat Penimbunan Sementara (TPS), maupun Depo harus melaksanakan kerja 24 jam sehari/ 7 hari seminggu (24/7).

“Semua aturan yang sudah dibuat seperti penghapusan uang jaminan kontainer cuma jadi macan ompong kalau gak ada tindaklanjut pengawasan dan sanksi tegas dilapangan,”paparnya.

Sebelumnya, Gabungan importir nasional Indonesia (GINSI) menyatakan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) perlu mengambil langkah tegas terhadap pihak agen kapal asing yang hingga kini masih mengutip uang jaminan kontainer dalam kegiatan importasi di pelabuhan secara tunai.

“Ginsi sudah melaporkan dan menyampaikan datanya kepada Kemenhub, kita minta dibedah saya, pihak mana yang mengkontribusi biaya tinggi logistik selama ini,”ujar Sekjen BPP GINSI, Erwin Taufan.

Menurut Taufan, sesuai dengan SK Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, uang jaminan kontainer tidak lagi berbentuk uang tunai yang disetorkan kepada pelayaran asing pengangkut impor melalui agennya di Indonesia.

Tetapi, uang jaminan kontainer itu bisa berupa surat pernyataan dari pemilik barang maupun perwakilan yang mengurus barang itu, atau melalui insurance guaranty.(ri)

MSA Kargo Perluas Layanan Logistik di Yogyakarta

BANTUL– Pertumbuhan ekonomi di wilayah DIY yang tinggi seiring hadirnya Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulonprogo menjadi daya tarik bagi masuknya investor.

Hal ini mendorong MSA Kargo untuk mendirikan gudang logistik center yang bisa menampung petikemas dan pengiriman barang ke berbagai daerah. Tidak hanya itu, mereka siap menjembatani dalam kegiatan ekspor dan impor.

“Hari ini kita resmikan Gudang Logistik Center, dalam menyambut dioperasionalkannya bandara YIA,” kata Chairman MSA Kargo, Monang Sianipar, di sela-sela peresmian gudang MSA Kargo di Jalur Lingkar Selatan, Dusun Gonjen, Tamantirto, Kasihan, Bantul, pekan lalu.

Gudang ini menempati lahan seluas 500 meter persegi, dengan fasilitas yang lengkap dan istimewa. Setidaknya akan mampu menampung dua hingga tiga kontainer. Hal ini sangat membantu industri manufaktur, baik perajin maupun produsen barang yang hendak mengirim barang ke luar negeri.

“Mereka tidak perlu lagi membawa barang yang hendak di ekspor ke luar negeri. Adanya gudang ini ongkos pengiriman lebih murah,” ucapnya.

Menurut, Monang, Yogyakarta masih menjadi daerah tujuan wisata dengan perkembangan industri manufaktur yang terus meningkat. Hal ini akan mendorong semakin meningkatnya transaksi perdagangan dalam dan luar negeri.

Apalagi dengan hadirnya YIA menjadikan ketersedian infrastruktur jalur udara semakin terbuka. “Gudang ini akan membantu berkembang transportasi barang ke berbagai tempat tujuan,” katanya.

MSA Kargo telah menyebar di berbagai kota di Indonesia. Mulai dari Medan ada dua tempat, Jakarta lima lokasi, Bandung (2), Batam dan Balikpapan masing-masing satu, Ujung Pandang (2), Surabaya (2), Denpasar (4), Semarang, Solo dan Yogyakarta masing-masing dua, serta Jepara (1).

“Kami ingin membuat hotel barang dan membuat quality system sebagai garansi atas produk utama dengan mengutamakan kenyamanan, yakni safety dan security system,” ujar Regional Manager Jawa Tengah, Gandhi Yudi Widodo.

Selama ini, potensi ekspor impor di Yogyakarta kebanyakan pada handicraft, furniture, hingga tekstil. Pihaknya juga banyak bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan multi nasional yang mengedepankan sistem mutu dalam industri transportasi.

Sejak tahun 1999 MSA Kargo telah mendapat Sertifikasi Kompentensi ISO 9902 yang dikeluarkan oleh Sucofindo International Certification Services.

ALFI Desak Evaluasi Pembatasan Angkutan Logistik

Ketua Umum DPP ALFI Yukki N.Hanafi

JAKARTA: Pengusaha forwarder dan logistik yang tergabung dalam Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) meminta pemerintah segera mengevaluasi kebijakan pembatasan kendaraan barang ke pelabuhan di Indonesia yang sudah sangat merugikan kegiatan distribusi dan logistik.

Pasalnya, kerugian yang ditimbulkan dari pembatasan kendaraan itu ditaksir mencapai Rp 6 triliun per tahun.

Ketua DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, kebijakan pembatasan kendaraan angkutan barang itu selayaknya tidak ada.

“Ini soal pilihan pemerintah, mau mendahulukan ekonomi atau tidak. Saya tegas menyampaikan ini supaya kalau nanti eskpor tidak tercapai logistik yang disalahkan karena mahal. Padahal jam kerja kita dibatasi,” kata Yukki.

Menurut Yukki, pembatasan kendaraan angkutan barang ke pelabuhan dan bandara ini terjadi sudah berlangsung dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir dan ALFI juga sudah kerap menyuarakan masalah tersebut berikut solusinya. Namun sejauh ini, pembatasan masih terus berlangsung.

“Ambil contoh yang kita usulkan dan kita dorong adalah daerah Cikampek untuk dicabut pembatasan waktu jamnya mulai pukul 06.00 sampai 09.00 untuk golong III ke atas. Kita mengusulkan ada satu line khusus untuk angkutan barang. Pembatasan tentunya setiap daerah berbeda-beda,” ungkapnya.

Menurut Yukki, masalah pembatasan kendaraan ini merata terjadi di sejumlah pelabuhan yang melakukan kegiatan ekspor, yakni pelabuhan di Palembang, Kalimantan Barat, Manado, Medan dan Bali.

Pembatasan tersebut tentu sangat disayangkan mengingat infrastruktur yang sudah dibangun oleh pemerintah dan menggunakan biaya tinggi tetapi tidak dioptimalkan. Seluruh anggota ALFI yang jumlahnya mencapai 3.412 dan tersebar 34 provinsi berharap pemerintah pusat segera bertindak.

“Semestinya tidak harus menungu Pak Jokowi dilantik. Pemerintah segera menurunkan tim khusus ke lapangan agar kerugian yang ditimbulkan tidak terjadi, apalagi pembatasan ini sudah sangat mengganggu distribusi dan logistik barang,” ujarnya.

Yukki menjelaskan, sektor transportasi darat itu menguasai dari moda satu kegiatan transportasi kurang lebih 70 persen untuk domestik dan eskpor 30 persen.

“Bisa dibayangkan kalau ada pembatasan kendaraan, kalau dari biaya logistik nasional sebesar Rp 1.783 triliun kita ambil 15 persen itu artinya ada Rp 230 triliun. Dari jumlah itu kalau kita ambil transportsi darat 40 persen aja berarti ada Rp 60 trliun. Dari jumlah itu kita ambil 10 persen berarti ada Rp 6 triliun. Itulah kerugian akibat pembatasan kendaraan di jalan. Kerugian itu juga belum termasuk multiplier effect di pelabuhan dan lainnya,” tandas Yukki.

Yukki menambahkan, pihaknya berharap pemerintah baru ini melanjutkan komitmen untuk mengkonektivitaskan antara pelabuhan dan bandara ke pusat-pusat ekonomi dan pusat-pusat UMKM serta industri pangan dan lainnya. “Termasuk komitmen untuk melakukan penghematan biaya logistik 5 persen dari GDP kita, yakni menjadi 18 persen hingga 19 persen,” tegas Yukki.(ri)