Arsip Kategori: Rilis Media

Rilis dari DPW ALFI DKI Jakarta untuk konsumsi media massa.

ALFI Minta Pembayaran Tarif Progresif Selama Libur Lebaran, Dilayani Manual

Widijanto Ketua DPW ALFI DKI Jakarta

JAKARTA – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mendesak pembayaran sewa tarif penumpukan peti kemas di terminal peti kemas dilakukan secara manual selama masa libur Lebaran.

Ketua DPW ALFI DKI Jakarta, Widijanto mengatakan, pembayaran manual dapat dilakukan melalui loket pembayaran selama musim libur Lebaran untuk menghindari adanya restitusi yang disebabkan biaya penumpukan progresif.

“Karena dengan adanya restitusi itu pengursannya sulit, memakan waktu berbulan-bulan bahkan kalaupun dibayarkan (restitusinya) besarannya tidak sesuai dengan nominal yang sebenarnya,”ujar Widijanto.

ALFI berharap, kesepakatan penyedia dan pengguna jasa mengenai pembebasan tarif progresif peti kemas selama masa Libur Lebaran dapat ditaati oleh semua pengelola terminal peti kemas di pelabuhan Tanjung Priok.

Intinya, kata Widijanto selama masa libur Lebaran, terhadap peti kemas impor yang menumpuk di terminal peti kemas pelabuhan Priok tidak dikenakan tarif progresif, tetapi hanya berlaku tarif reguler/tarif dasar yang berlaku satu hari.

Saat ini, di pelabuhan Priok terdapat lima fasilitas terminal peti kemas ekspor impor yakni: Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja, New Priok Container One (NPCT-1), Terminal Mustika Alam Lestari (MAL), dan Terminal 3 Tanjung Priok.

Widijanto menghrapkan, Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dapat mengawasi kesepakatan tidak berlakunya tarif progresif terhadap kegiatan penumpukan peti kemas selama masa Libur Lebaran.(ri)

RI Buka Jalur Alternatif Konektivitas Logistik Global

SINGAPURA – Chairman Asean Federation of Forwarders Associations (AFFA), Yukki Nugrahawan Hanafi, meyakini aliansi tersebut akan menjadi platform untuk kerjasama bisnis dan investasi, dimana anggota AFFA dapat menjalin kontak dan mengeksplorasi peluang bisnis yang tersedia.

“Juga dapat menikmati skema insentif  yang disediakan oleh Pemerintah Tiongkok, dalam hal ini Guangxi Daerah Otonomi Zhuang dan Pemerintah Kota Nanning,”ujar Yukki, pada Senin (13/5/2019).

Menurutnya, AFFA telah sepakat untuk membuka kantor perwakilan di Guangxi sebagai dukungan layanan administratif dan konsultasi untuk aplikasi bisnis dan pendaftaran perusahaan bagi para anggotanya. Hal ini sekaligus sebuah momen yang  strategis dan historis antara kedua wilayah.

Yukki juga telah menyampaikan pernyataannya tersebut melalui wawancara singkat selama Forum Bisnis China-Asean yang digelar di Mandarin Orchard Hotel di Singapore pada hari ini, Senin 13-Mei 2019.

Dikatakan Yukki, pada September 2018, Asean Federation of Forwarders Associations (AFFA), Federasi Logistik & Pembelian Cina (CFLP) dan Kamar Dagang Internasional Cina (CCOIC Guangxi), Nanning Internasional Logistics Park China-Singapura (CSILP) menandatangani MOU untuk Pembentukan Aliansi Transportasi Multimodal China – Asean, bertepatan dengan KTT Investasi Bisnis Asean (CABIS) ke 15 Tiongkok.

Guangxi, sebagai pintu gerbang utama belt and road initiative (BRI) dan koridor darat-laut baru di China barat yang menghubungkan negara-negara Asean, dan mempromosikan pembangunan ekonomi regional melalui sistem transportasi multimoda.

Yukki mengungkapkan, aliansi itu akan memperkuat perdagangan multilateral dalam bidang logistik dan rantai pasokan, yang membuka babak baru kerja sama transportasi multimoda China-Asean sebagai bentuk kontribusi  signifikan pada BRI dan koridor darat-laut baru.

“Aliansi akan memainkan peran penting sebagai platform untuk memperdalam kerja sama yang saling menguntungkan antara China dan negara-negara Asean dan memungkinkan pembagian sumber daya di kawasan,” papar Yukki.

Pada pertemua itu, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) turut diundang sekaligus mewakili sektor logistik di Indonesia.

ALFI termasuk di antara undangan dari sepuluh negara Asean mewakili sektor logistik yang diakui sebagai operator transportasi multimoda di kawasan.

Wakil Ketua Umum DPP ALFI, Iman Gandi, juga telah menandatangani kesepakatan bersama (MoU) dengan CSILP dan Otoritas Provinsi Guangxi terkait aliansi transportasi multimodal.

Partisipasi ALFI dalam BRI,  terutama Nanning, merupakan langkah penting bagi pemain logistik dan produk unggulan nasional untuk memiliki koneksi alternatif transportasi multimoda melalui hub di wilayah barat China.

“Kami percaya ada banyak peluang bisnis yang luar biasa antara China dan Indonesia, oleh karena itu ALFI akan terus mengikuti perkembangan dan mengambil bagian dalam BRI ini,” ucap Iman Gandi.(ri)

MoU Penyediaan Pasokan Listrik Kawasan Pelabuhan Patimban

JAKARTA – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan bersama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Penyediaan Pasokan Tenaga Listrik untuk Kawasan Pelabuhan Patimban di Jakarta, Senin (13/5).

Penandatanganan Kesepakatan Bersama dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo dan Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah Amir Rosidin.

Menurut Dirjen Agus, Pelabuhan Patimban merupakan Proyek Strategis Nasional yang membutuhkan percepatan dalam pembangunan dan pengoperasiannya sehingga dalam pelaksanaannya membutuhkan pasokan tenaga listrik.

“Oleh karenanya perlu dilakukan kerjasama antara Kemenhub dan PLN dalam hal penyediaan pasokan listrik di kawasan Pelabuhan Patimban,” ujar Dirjen Agus usai mendantangani Kesepakatan Bersama.

Lebih lanjut Dirjen Agus menjelaskan bahwa sebagai instansi Pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengembangan kawasan pelabuhan Patimban, Ditjen Perhubungan Laut akan menyediakan prasarana dan fasilitas pendukung tenaga listrik di kawasan Pelabuhan Patimban. Sedangkan PLN yang akan melakukan penyediaan dan pelayanan tenaga listrik di kawasan tersebut.

Kedua belah pihak juga sepakat untuk melakukan tugas dan tanggungjawab sesuai kewenangan masing-masing, menyusun program penyediaan ketenagalistrikan secara terpadu, menyediakan tenaga, sarana, dan prasarana ketenagalistrikan yang diperlukan serta memenuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal masing-masing pihak.

“Kami berharap dengan ditandatanganinya kesepakatan yang berlaku selama 5 (lima) tahun ini dapat semakin meningkatkan kerjasama dan sinergi yang baik antara Kemenhub dengan PT. PLN sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan Patimban yang direncanakan akan soft opening pada Desember 2019 dan akan beroperasi penuh pada tahun 2027,” kata Dirjen Agus.

Selanjutnya, pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama sesuai kebutuhan antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Patimban dan PT. PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat.

Adapun estimasi kebutuhan daya di Pelabuhan Patimban untuk tahap 1 (Fase I.1 dan Fase I.2) pada tahun 2019 s/d 2023 adalah sampai dengan 90 MVA.(ri)

Angkutan Logistik Dibatasi Pada 19 Ruas Tol & 7 Jalan Nasional Saat Lebaran

JAKARTA – Sebanyak 19 ruas jalan tol dan tujuh ruas jalan nasional akan terkena pembatasan operasional bagi mobil angkutan barang pada musim mudik Lebaran tahun ini.

Pembatasan mobil angkutan barang akan dimulai pada 30 Mei 2019 (pukul 00.00 wib) s/d 2 Juni 2019 (pukul 24.00 wib). Kemudian, pada 8 Juni 2019 (pukul 00.00 wib) s/d 10 Juni 2019 (24.00 wib).

Pembatasan operasional angkutan barang tidak berlaku bagi mobil barang pengangkut BBM, BBG, ternak, air minum dalam kemasan, pangan pokok, uang dan pos, truk pengangkut motor mudik gratis, barang ekspor-impor dari dan ke pelabuhan.

Pembatasan itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Tentang Pengaturan Lalu Lintas Pada Masa Angkutan Lebaran 2019/1440 H.

Adapun 19 ruas jalan tok yang terkena pembatasan sesuai rancangan Permenhub itu yakni; ruas tol TerbanggiBesar – Bakauheni, Jakarta – Merak, Jakarta Outer Ring Road (JORR), Prof Soedyatmo, Jakarta – Bogor – Ciawi – Sukabumi, Jakarta – Cikampek – Palimanan – Kanci – Pejagan – Pemalang – Semarang, Purwakarta – Bandung – Cileunyi (Purbaleunyi).

Kemudian, Ruas Tol Semarang Seksi A (Krapyak – Jatingaleh), Seksi B (Jatingaleh -Srondol), dan Seksi C (Jatingaleh – Muktiharjo).

Selain itu, ruas tol Semarang – Solo, Solo – Ngawi, Ngawi – Kertosono, Kertosono – Mojokerto, Mojokerto – Surabaya, Surabaya – Gempol, Porong – Gempol, Gempol – Pandaan, Gempol – Pasuruan, Pasuruan – Probolinggo, Pandaan – Malang.

Adapun pada ruas jalan nasional yang akan terkena pembatasan yakni ; Gerem – Merak, Bandung – Nagrek – Tasikmalaya, Pandaan – Malang, Probolinggo – Lumajang, Jombang – Caruban, Banyuwangi – Jember, dan Denpasar – Gilimanuk.

Gemilang Tarigan, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) mengatakan, pengusaha truk sudah terbiasa dengan adanya aturan pembatasan operasional truk saat Lebaran.

“Kita patuhi sajalah aturan itu karena sudah rutin setiap Lebaran memang ada pembatasan operasional. Bagi pengusaha yang terpenting aturannya harus cepat keluar supaya bisa segera disosialisasikan karena yang ada sekarang itu kan baru rancangan Permenhub,”ujar Gemilang.

Sementara itu, Memasuki penyelenggaraan Angkutan Laut Lebaran Tahun 2019 yang tinggal beberapa minggu lagi, Tim Uji Petik Direktorat Perkapalan dan Kepelautan (Ditkepel) Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melaksanakan uji petik kelaiklautan kapal penumpang di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Senin (6/5). Adapun uji petik dilakukan terhadap 2 (dua) kapal penumpang yang tengah masuk ke Pelabuhan Tanjung Perak yakni KM. Ngapulu dan KM. Niki Barokah.

Uji petik ini merupakan rangkaian dari uji petik yang dilaksanakan oleh Tim Ditkapel di 16 lokasi pelabuhan di seluruh Indonesia. Selain itu, uji petik juga dilaksanakan oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) pelabuhan di Indonesia untuk memastikan kelaiklautan kapal-kapal yang akan digunakan sebagai angkutan lebaran tahun ini di wilayah kerja masing-masing.

Kasubdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan Ditkapel Capt. Jaja Suparman menyebutkan total kapal penumpang di Pelabuhan Tanjung Perak ada sekitar 36 kapal dan hingga saat ini Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak sudah melakukan uji petik terhadap 23 kapal karena mengikuti jadwal kedatangan kapal di Surabaya.(ri)

Dirjen Hubla : Layanan Publik Mesti Efisien & Akuntable

JAKARTA – Pemerintah terus memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, termasuk yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan.

“Saat ini seluruh pelayanan publik dan perizinan di lingkungan Ditjen Hubla sudah dilakukan secara transparan dengan memanfaatkan penerapan sistem teknologi informasi untuk mempercepat waktu pelayanan,” ujar Dirjen Perhubungan Laut, Agus H Purnomo, (6/5/2019) di Jakarta.

Menurutnya, salah satu optimalisasi pelayanan yang tengah dilakukan adalah melalui pemanfaatan Online Single Submission (OSS) yang berada di bawah koordinasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Dirjen Agus mengatakan, pelayanan publik dan perizinan di lingkungan Ditjen Hubla harus diinformasikan secara transparan terkait persyaratan, pembiayaan dan waktu penyelesaian pelayanan publik.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh pelayanan publik dan perizinan di lingkungan Ditjen Hubla tidak dikenakan biaya apapun kecuali pungutan/biaya yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.

“Semua perizinan dan pelayan publik di lingkungan Ditjen Hubla hanya dikenai biaya sesuai dengan tarif PNBP yang ditetapkan dalam Paraturan Pemerintah, di luar itu tidak ada biaya tambahan lain,” tegas Dirjen Agus.

Pihaknya juga secara tegas melarang para petugas yang memberikan pelayanan publik dan perizinan menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun dan dari siapapun.

“Begitu juga kami mengimbau kepada para pengguna jasa, stakeholder dan juga masyarakat untuk turut mendukung upaya pencegahan korupsi dan gratifikasi yang sedang dilaksanakan oleh Ditjen Perhubungan Laut dengan cara tidak memberikan imbalan atau menawari sesuatu atas penyelesaian suatu pekerjaan yang terkait pelayanan publik dan perizinan ,” tegas Dirjen Agus.

Selanjutnya, jika terbukti ada petugas yang menerima hadiah atau pemberian maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Informasi lebih lanjut terkait pelayanan publik dan perizinan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau menemukan oknum yang meminta atau menerima hadiah maupun pemberian dalam bentuk apapun dan dari siapapun yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelayanan publik dan perizinan yang menjadi kewenangannya, silakan laporkan ke Nomor Telepon/Fax (021) 3506669, 081299098474/ (021) 3857085.

“Saya juga minta agar setiap Kepala Kantor UPT di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut dapat memantau upaya pencegahan dan pemberantasan pungutan liar, KKN dan gratifikasi para pegawainya,” tutup Dirjen Agus.(ri)

Ini Kawasan Pelabuhan & Bandara Yang Komitmen Zona Integrasi

JAKARTA – Duabelas kawasan pelabuhan laut dan bandar udara (bandara) telah mendeklarasikan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Kawasan Bandara dan Pelabuhan Laut Republik Indonesia disaksikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Selain itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dan Kepala Staf Kepresidenan yang diwakili oleh Deputi I Staf Kepresidenan, Darmawan Prasojo di Pelabuhan Tanjung Priok, Kamis (2/5).

Kedua belas kawasan yang telah mendeklarasikan dan memprioritaskan Pembangunan Zona Integritas Kawasan Tahun 2019 adalah Bandara Soekarno Hatta, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Kualanamu Medan, Bandara Hasanuddin Makassar, Bandara Hang Nadim Batam, Bandara Ngurah Rai Bali, Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Belawan Medan, Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, Pelabuhan Sekupang Batam dan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

Deklarasi bersama tersebut merupakan kegiatan strategis Pemerintah karena sebagai bentuk komitmen terbuka dalam membangun Zona Integritas sehingga masyarakat akan mengetahui dan ikut memantau Pembangunan Zona Integritas yang sedang dilaksanakan bersama-sama.

Seiring dengan pembangunan Zona Integritas, telah terbit Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Surat Keputusan Bersama Tim Nasional Pencegahan Korupsi tentang Aksi Pencegahan Korupsi, di mana salah satu Fokus Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yaitu penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Adapun salah satu sub aksi pada sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi adalah tentang Pembangunan Zona Integritas pada Kawasan Strategis, yaitu kawasan Bandar Udara dan Pelabuhan Laut Republik Indonesia.

“Atas dasar itulah, pembangunan Zona Integritas perlu dilakukan pada Kawasan Strategis seperti pelabuhan dan bandara,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo usai menghadiri Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas di Pelabuhan Tanjung Priok.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan cq. Ditjen Perhubungan Laut telah terlebih dahulu mendeklarasikan Pencanangan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tanggal 29 April 2019 yang ditandatangani oleh 21 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut.

Adapun pemilihan ke 21 UPT di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut merupakan pilot project unit kerja yang berpredikat sebagai WBK dan WBBM ini berdasarkan beberapa kriteria antara lain memiliki tata kelola organisasi yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipatif, pengukuran kinerja individu, dan efektif dalam memberikan pelayanan informasi publik.

Menurut Dirjen Agus, membangun unit kerja pelayanan berpredikat WBK/WBBM tentunya tidak mudah, karena pimpinan unit kerja besarta jajarannya dipastikan harus sudah melakukan berbagai perbaikan internal organisasi secara nyata, sistematis, dan berkelanjutan.

“Selain perbaikan internal, unit kerja pelayanan WBK/WBBM juga harus didukung dengan hasil survei eksternal kepada masyarakat yang dilayani terhadap persepsi korupsi dan persepsi kualitas pelayanan publik baik, termasik adanya unit Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang wajib dimiliki setiap UPT,” jelas Dirjen Agus.

Ia juga minta kepada seluruh jajarannya untuk terus meningkatkan kinerja serta membangun tiga budaya organisasi, yaitu budaya integritas, budaya kinerja, dan budaya melayani.

Adapun pada kesempatan tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membacakan Deklarasi Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Kawasan Bandar Udara dan Pelabuhan Laut Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa seluruh jajaran Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih serta bebas dari KKN di Kawasan bandara dan pelabuhan laut, mewujudkan unit kerja berpredikat WBK dan WBBM di unit kerja kawasan bandara dan pelabuhan laut serta membangun keterpaduan/sistem pelayanan publik yang terintegrasi dengan mengacu proses bisnis kawasan bandara dan pelabuhan laut.(ri)

SPIL Gandeng GO-PAY Luncurkan mySPIL Points


JAKARTA- Sejalan dengan komitmennya, PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) kembali memberikan kemudahan dalam bertransaksi melalui platform e-commerce, dengan meluncurkan mySPIL Points.

Terobosan perusahaan pelayaran nasional ini sebagai bagian dari rewarding program yang diberikan kepada para relasi yang dengan setia dan konsisten menggunakan mySPIL dalam melakukan semua transaksinya bersama SPIL.

Tidak hanya menambahkan fitur mySPIL Points dalam rewarding program ini, SPIL juga menggandeng GO-PAY dalam proses penukaran poin yang diperoleh oleh relasi menjadi saldo GO-PAY.

GM Commercial PT SPIL Jimmy Liesensia, mengatakan pihaknya melihat perkembangan saat ini bahwa masyarakat tidak dapat lepas dari penggunaan smartphone dalam kehidupan sehari-hari untuk melakukan semua aktivitasnya. Kehadiran GO-PAY dan aplikasi online lain saat ini begitu lekat dan menarik untuk diikuti, oleh karenanya SPIL bekerja sama dengan GO-PAY sebagai media penukaran poin.

“Harapannya, relasi SPIL dapat semakin memanfaatkan keuntungan dan kemudahan dalam menggunakan poin yang telah mereka peroleh. mySPIL Points yang telah dikumpulkan dapat ditukarkan menjadi saldo GO-PAY yang dapat digunakan untuk membayar makanan, membeli voucher PLN, membeli pulsa, dan berbagai macam kebutuhan lainnya,” ujar Jimmy, melalui siaran pers-nya Senin (29/4/2019).

Proses mendapatkan poin didapat dari setiap tahapan yang dilakukan mulai dari membuat booking, membuat e-SI, e-BL, dan melakukan pembayaran melalui Virtual Account.

Keuntungan lain yang diberikan adalah admin dari pemilik account mySPIL akan menerima poin sebesar 50% dari setiap transaksi yang dilakukan di setiap tahapan sehingga semakin tinggi tingkat penggunaannya akan semakin banyak pula poin yang dikumpulkan untuk bisa ditukarkan menjadi saldo GO-PAY.

Chandra Satar, Head of Payment Solutions Ecosystem GO-PAY menyambut baik inisiatif kolaborasi ini. GO-PAY meyakini bahwa kolaborasi dan kemitraan merupakan bagian penting dalam membangun ekosistem pembayaran digital yang kuat.

“Kolaborasi telah menjadi salah satu strategi utama kami dalam mendorong pertumbuhan GO-PAY sebagai alat pembayaran nontunai terdepan di Indonesia. Kami pun berharap bahwa dengan kolaborasi ini, manfaat pembayaran digital dapat dirasakan oleh lebih banyak orang,”ucapnya.

mySPIL Points ini sudah dapat digunakan mulai 23 April 2019 dengan memperbaharui aplikasi mySPIL pada smartphone yang dapat di unduh melalui Google Playstore maupun App store untuk pengguna iPhone. Pengguna juga dapat melakukan transaksi melalui mySPIL web yang dapat di akses melalui www.myspil.com.(ri)

ALFI Jakarta Sosialisasi Sejumlah Aturan Tentang Logistik

JAKARTA-Perusahaan forwarder dan logistik di DKI Jakarta antusias mengukuti sosialisasi sejumlah aturan yang diterbitkan Pemerintah RI disektor itu.

Ketua Umum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Widijanto mengemukakan selama setahun terakhir ini cukup banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Salah satunya, imbuhnya, yakni hadirnya Lembaga Online Single Submission ( OSS ) di Kemenko Perekonomian dan berbagai kebijakan dari Kementerian Perhubungan serta Kementerian Keuangan.

“Kebijakan OSS yang menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan ijin usaha sektoral termasuk di bidang Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) telah menimbulkan kebingunan di kalangan pelaku usaha logistik,” ujar Widijanto pada pembukaan Sosialisasi Peraturan Pemerintah, pada Kamis (25/4/2019).

Sosialisasi tersebut diikuti lebih dari 400 perusahaan logistik dan forwarder anggota ALFI DKI Jakarta.

Widijanto mengatakan, banyak perusahaan anggota ALFI merasa kebingungan terhadap kebijakan OSS tersebut lantaran di lapangan ada instansi pemerintah yang tidak meminta SIUJPT lagi bila satu perusahaan telah memiliki NIB.

“Pada sisi lain ada instansi pemerintah bahkan BUMN dan perusahaan publik atau multinasional masih minta SIUJPT,”ucap Widijanto.

Sosialisasi tersebut menampilkan pembicara dari Lembaga OSS, Kemenko Perekonomian yang membahas tentang tatacara pengurusan perijinan melalui Lembaga OSS.

Melalui soasialisai dan diskusi ini, kata Widijanto, diharapkan masalah NIB dan SIUJPT yang sering membingungkan pelaku usaha mendapat pencerahan dari Lembaga OSS agar baik pelaku usaha maupun instansi pemerintah di daerah tidak bingung lagi.

Persoalan lainnya yang dihadapi anggota ALFI yaitu pelaksanaan PMK 229/2017 dan revisinya atau PMK11/ 2019 terkait dengan masih sering terjadi pembatalan SKA (Surat Keteragan Asal) dan perusahaan anggota ALFI terkena Nota Pembetulan ( Notul) karena harus bayar bea masuk umum.

Selain itu penerapan PMK 158/2017 terkait inward/outward manifest khususnya di Bandara Soutta yang awalnya untuk kelancaran efisiensi dan efektifitas pengurusan dokumen ekspor /impor, tapi akhir akhir ini menyebabkan logistik biaya tinggi.

Sanksi denda akibat keterlambatan submit dokumen inward/outward (impor/ekspor), forwarding dikenakan denda 10 juta sampai 100 juta. Jika denda tak dibayar Bea dan Cukai tidak mau melayani forwarding dalam mengurus dokumen impor/ekspor.

Widijanto mengharapkan melalui diskusi ini berbagai masalah dapat dicarikan solusi oleh Bea dan Cukai agar proses impor/ekspor berjalan lancar.

Sosialisasi selain menampilkan pembicara dari Lembaaga OSS, juga dari Dinas Penanaman Modal & PTSP DKI dengan topik tatacara pengurusan JPT dan domisili perusahaan.

Pembicara lainnya dari Ditjen Bea Cukai membahas PMK 11 Tahun 2019 dan revisi PMK 229 Tahun 2017 serta implementasi PMK 158 Tahun 2017 & permasalahannya.

“Kegiatan sosialissi peraturan pemerintah merupakan bagian dari program kerja DPW ALFI DKI yang sudah ditetapkan dalam Rapat Pimpinan Wilayah Asosiasi pada 2018,”ucap Widijanto.(ri)

Kelembagaan Sea and Coast Guard Disusun

Ditjen Hubla Kemenhub berkomitmen untuk mengawal keselamatan dan keamanan pelayaran, salah satunya dengan menyusun kelembagaan penjagaan laut dan pantai atau sea and coast guard.

Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Ahmad mengatakann, kelembagaan sea and coast guard merupakan salah satu rekomendasi hasil rapat kerja Ditjen Perhubungan Laut tahun 2019.

“Kita akan bersama-sama membahas usulan revisi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai,” ujarnya pada pembukaan kegiatan Penyusunan Kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai di Tangerang, Selasa (23/4/2019).

Sebelumnya, di bulan Maret 2018 lalu, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai telah menginisasi pelaksanaan Penyusunan Materi Muatan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai yang telah menghasilkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penjagaan Laut dan Pantai yang memuat mengenai kewenangan, identitas serta organisasi dan tata kerja Penjagaan Laut dan Pantai.

“Salah satu hasil rekomendasi kegiatan tersebut adalah percepatan pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penjagaan Laut dan Pantai dan penyusunan Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja Penjagaan Laut dan Pantai,” ujar Ahmad.

Menurut Ahmad, guna menindaklanjuti rekomendasi penyusunan Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja Penjagaan Laut dan Pantai, Direktorat KPLP menginisasi kegiatan Penyusunan Kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai yang akan membahas kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai dalam dua perspektif.

“Satu, penyusunan kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan kedua, penata kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai dengan mengusulkan revisi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai,” ujar Ahmad.

Dia menjelaskan bahwa Kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai sesuai amanat UU Pelayaran secara legalitas masih harus menunggu penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah yang secara yuridis dan politik masih memerlukan banyak pembahasan dan pertimbangan.

Pada kegiatan penyusunan kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai tersebut dihadirkan pula para peserta yang terdiri atas expert dan alumni pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Japan Coast Guard dan US Coast Guard serta perwakilan dari lima Pangkalan PLP yang diharapkan dapat memberikan pandangan dan perbandingan kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai dalam melaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan hukum sesuai dengan hukum nasional dan pergaulan internasional.

“Ada lima pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai yang tersebar di wilayah Indonesia untuk bertugas mengawal keselamatan dan keamanan pelayaran yaitu di Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Uban, Tanjung Perak Surabaya, Bitung dan Tual,” jelas Ahmad.

Untuk itu, dia meminta peran aktif dari semua peserta untuk dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk bersama-sama memformulasikan kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai yang disesuaikan dengan kebutuhan nasional yang secara yuridis, politis dan sosiologis.

Hadir pada kesempatan tersebut, praktisi senior di bidang pelayaran yaitu Capt. Albert Lapian, Capt. Djonni Algamar, Capt. Jonggung Sitorus dan mantan Kepala BAIS periode 2011 – 2013, Laksda TNI (Purn) Soleman B Pontoh.(ri)