Arsip Kategori: Rilis Media

Rilis dari DPW ALFI DKI Jakarta untuk konsumsi media massa.

Terminologi Surcharges Sulfur Kapal Kurang Tepat

ALFIJAK- Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia mempertanyakan terminologi dikenakannya biaya tambahan (surcharges) kepada pemilik barang oleh pelayaran atas kewajiban pihak pelayaran/kapal menggunakan bahan bakar (BBM) dengan kandungan sulfur maksimal 0,5% m/m, atau sulfur rendah/low sulfur.

Adil Karim, Ketua DPW ALFI DKI Jakarta mengatakan, terminologi surcharges tersebut kurang tepat lantaran mengakibatkan kebingungan dan pertanyaan para pemilik barang kepada pihak yang mewakilinya dalam hal ini forwarding.

Kendati begitu, Adil mengatakan biaya tambahan akibat penggunaan sulfur rendah oleh pelayaran atau low sulfur surcharges (LSS) belum dialami oleh pemilik barang maupun forwarding yang mewakilinya di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.

“Kami belum menerima laporan ada perusahaan aggota yang dikutip LSS di Priok. Yang jelas menurut kami terminologi surcharge itu kurang tepat, kalau pelayaran mau pakai istilah kenaikan ongkos angkut kan bisa saja, jangan lalu menggunakan istilah surcharges.Ini yang bikin kami bingung kok barang kami dikenai surcharges?,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (17/1/2020).

Kendati begitu, Adil mengingatkan agar perusahaan pelayaran tidak memakai terminologi surcharges tersebut karena istilah itu sulit diterima oleh kargo owners.

Berdasarkan informasi yang dihimpun ALFI DKI, pihak pelayaran nasional yang melayani pengangkutan peti kemas domestik telah menyebarkan pemberitahuan bakal mengenakan low sulfur surcharges (LSS) termasuk untuk rute dari Jakarta (Pelabuhan Tanjung Priok) ke beberapa wilayah.

Misalnya, terhadap peti kemas berukuran 20 kaki untuk rute Jakarta-Palembang dan Jakarta-Semarang dikenakan surcharge Rp.400 ribu/bok, Jakarta-Banjarmasin Rp.800 ribu/bok, Jakarta-Pare Pare Rp.1,2 juta/bok, dan Jakarta-Timika Rp.1,7 juta/bok.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mewajibkan penggunaan bahan bakar low sulfur bagi setiap kapal yang beroperasi di perairan Indonesia, baik itu kapal berbendera Indonesia maupun asing.

Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. 35 Tahun 2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Bahan Bakar Low Sulfur dan Larangan Mengangkut atau Membawa Bahan Bakar yang Tidak Memenuhi Persyaratan serta Pengelolaan Limbah Hasil Resirkulasi Gas Buang dari Kapal.

Saat ini, kapal-kapal di Indonesia masih menggunakan bahan bakar dengan kadar sulfur sebesar 3,5%. Berdasarkan regulasi International Maritime Organization (IMO) 2020 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 tersebut, pemerintah mewajibkan kapal-kapal Indonesia menggunakan bahan bakar dengan kadar sulfur maksimal sebesar 0,5% yang bertujuan untuk mengurangi tingkat polusi udara.(ri)

DEL Tunjuk Direksi Baru


ALFIJAK – PT Dewata Freight International Tbk (DEL) melakukan perombakan pada susunan dewan komisaris dan direksi perseroan.

Dalam rapat umum pemegang saham luar biasa yang diadakan pada Senin (13/1/2020), diputuskan pemberhentian dengan hormat Rico Rustombi dari jabatannya sebagai Komisaris Utama perseroan dan I Ketut Satyagraha yang sebelumnya menjabat sebagai Komisaris perseroan.

Selain itu, pemegang saham juga menyetujui pemberhentian dengan hormat Bimada yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama perseroan dan mengangkat kembali sebagai Komisaris perseroan.

Adapun mata acara lainnya pada RUPLSB tersebut adalah pengangkatan Yukki Nugrahawan Hanafi sebagai Komisaris Utama perseroan.

Pemegang saham juga menyetujui pengangkatan Nofrisel selaku Direktur Utama perseroan.

Terhitung sejak ditutupnya rapat, susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Yukki Nugrahawan Hanafi
Komisaris: Bimada
Komisaris Independen: Fadel Akbar

Dewan Direksi

Direktur Utama: Nofrisel
Direktur: Selvi Yuniar
Direktur: Titan Erawati
Direktur: Nur Hasanah
Direktur Independen: Herry Susanto

‘Zero ODOL’ Truk Logistik Tak Sinkron

ALFIJAK- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendukung penuh rencana Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam mengimplementasikan kebijakan zero over dimensi dan over load (ODOL) terhadap truk logistik mulai 2021.

Kendati begitu, Kemenperin meminta agar Kemenhub mempertimbangkan kembali penerapan regulasinya hingga pada 2023-2025 dengan memperhatikan jenis dan karakteristik pada industri nasional.

Hal itu terungkap dalam surat Kemenperin No:872/M-IND/12/2019 tanggal 31 Desember 2019 yang ditandatangani Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Dalam suratnya itu, Kemenperin dan industri nasional pada prinsipnya menyatakan mendukung kebijakan Zero ODOL sebagai penegakkan hukum terhadap peraturan perundangan yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan barang yang bertujuan untuk meminimalisir dampak buruk dari over dimension dan over load.

Kemenperin juga menyadari bahwa logistik dan distribusi bahan baku maupun produk industri nasional sangat bergantung pada moda transportasi darat yaitu truk, mengingat moda transportasi laut maupun perkeretaapian hingga kini belum mampu mengurangi beban dari transportasi darat tersebut.

Dalam suratnya itu, Kemenperin menyampaikan bahwa dampak implementasi Zero ODOL secara penuh pada 2021 cenderung akan mengurangi daya saing industri nasional lantaran penambahan jumlah angkutan akan memerlukan waktu dan investasi, menambah kemacetan, menambah kebutuhan bahan bakar minyak (BBM), serta meningkatkan emisi CO2.

Selain itu, berpotensi meningkatkan kecelakaan di jalan raya mengingat banyak infrastruktur jalan yang belum sesuai, dan terutama meningkatkan biaya logistik yang cukup besar.

Kemenperin juga meminta Kemenhub agar dalam implementasi secara penuh kebijakan Zero ODOL pada 2021 tidak meresahkan industri nasional. Oleh karenanya, Kemenperin meminta Kemenhub mempertimbangkan kembali kebijakan itu pada 2023-2025 dengan memperhatikan jenis dan karakteristik pada industri dalam negeri.(ri)

Maspion Group Garap Pelabuhan di Gresik

ALFIJAK- Bos Maspion Group, Alim Markus mengungkapkan segera memulai proyek pelabuhan dengan perusahaan Uni Emirat Arab (UEA). Nilai proyek itu sekitar US$ 1,2 miliar atau setara Rp 16,8 triliun (dengan kurs Rp 14.000).

Pelabuhan itu dibangun di kawasan industri Maspion di Gresik, Jawa Timur. Kapasitas pelabuhan itu hingga 3 juta teus.

“Kita kerja samanya dengan DP World,” tutur Alim di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Rabu (8/1/2020).

“Kalau proyek kita sendiri yang sudah pasti ini US$ 1,2 miliar di dalam US$ 18,8 miliar. Untuk pelabuhan di kawasan industri Maspion di Gresik, kita udah teken agreement yang 3 juta teus,” ungkap Alim.

Alim menyatakan kerja sama ini akan dilakukan dengan Dubai Port World. “Kita kerja samanya dengan DP World,” ucapnya.

Kemudian, Alim pun mengatakan dia akan turut serta rombongan pemerintah yang menuju ke UAE untuk meneken kerja sama investasi US$ 18,8 miliar.

“Tanggal 10 saya sama Pak Welly Muliawan CFO Maspion Group ke Dubai. Terus langsung naik kereta cepat saya tanggal 11-nya ke Abu Dhabi saya nanti ketemu sama pak Jokowi, saya menyambut. Jadi yang ini kita membicarakan teken agreement yang 3 juta teus juga,” ungkap Alim, seperti dikutip dari detik.com.

Sebagai catatan, DP World pernah menjadi pemegang saham Terminal Peti Kemas Surabaya. Saat berakhir konsesi tahun 2019 lalu, DP World tidak memperpanjang konsesi tersebut. Selanjutnya, DP World  menjalin MoU dengan Maspion Group untuk membangun Terminal Peti Kemas di Gresik.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan pembangunan pelabuhan peti kemas dan kawasan industri di Gresik Jawa Timur tersebut paling lambat dimulai tahun 2021. Menurut Menhub, investasi tersebut bernilai USD1,2 miliar, dengan pembagian investasi antara pihak swasta Indonesia dan UEA yakni 51% berbanding 49%.

MoU antara DP World dan Maspion sendiri sudah ditandatangani oleh CEO Maspion Alim Markus dengan CEO DP World Sultan bin Sulayem. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo bersama Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan turut menyaksikan penandatanganan MoU tersebut.(ri)

MUI Catat 8 Perusahaan Logistik Halal di RI

ALFIJAK- Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) menyampaikan hingga saat ini ada delapan perusahaan logistik halal yang tercatat di Indonesia. Semuanya mencakup penyedia jasa pergudangan, dan transporter.

Wakil Direktur Eksekutif LPPOM MUI, Sumunar Jati menyampaikan motivasi pemain logistik untuk bersertifikasi halal selama ini masih karena market driven. Artinya mereka diminta oleh perusahaan lain yang membutuhkan logistik halal untuk bisa tersertifikasi halal juga.

“Biasanya lebih banyak yang minta itu karena kebutuhan dari industri, misal restoran halal yang butuh logistik warehouse dan transporter yang udah bersertfikasi halal juga,” katanya dikutip dari republika.co.id.

Sektor ini dinilai masih perlu edukasi meski telah menunjukkan ketertarikan. Setelah Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) benar-benar berlaku efektif, permintaan sertifikasi halal untuk logistik diproyeksikan akan meningkat.

Sumunar menyampaikan sertifikasi logistik halalLPPOM MUI mencakup penilaian atau penjaminan perusahaan dalam menjaga produk halal agar tidak terkontaminasi produk non-halal. Sertifikatnya termasuk pada sistem jaminan halal dari sisi jasa.

Perusahaan harus menjamin produk yang mereka kelola. Mulai dari saat input atau menerima dari supplier, untuk kemudian disimpan atau didistribusikan, hingga sampai ke konsumen.

Produk yang sudah halal dijaga agar tidak terkontaminasi. Baik saat disimpan di gudang atau outlet perantara. Juga saat didistribusikan hingga sampai ke pengguna terakhir. Sumunar menyampaikan produk yang krusial adalah produk curah.

“Misal seperti daging itu, dari RPH mungkin sudah halal, tapi saat disimpan atau diangkut apa terjamin? untuk yang punya kemasan sekunder tersier mungkin masih aman, tapi yang curah-curah ini yang krusial,” katanya.

Menurutnya, Asosiasi Logistik Indonesia sudah menyatakan ketertarikan namun masih belum merasa terdesak. Sehingga perlu edukasi yang lebih masif sehingga logistik halal bisa menjadi ladang bisnis perusahaan lokal. Ia mengingatkan potensi bisnisnya sangat besar.(ri)

Akibat Banjir Jabodetabek, Bisnis Ritel & Logistik Paling Terdampak

ALFIJAK- Tingginya curah hujan yang menyebabkan banjir di sejumlah kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Brkasi atau Jabodetabek pada awal tahun 2020 terjadi secara hampir merata dan menyebabkan beberapa kegiatan usaha menjadi lumpuh.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menjelaskan, kerugian yang dialami pengusaha akibat banjir tak hanya disebabkan oleh kerusakan aset, namun juga turunnya penjualan karena produk konsumsi yang bersifat kebutuhan non primer mengalami penurunan.

Dia pun mengatakan, beberapa sektor yang bakal mengalami kerugian terbesar adalah industri ritel, perhotelan dan juga logistik.

“Dari sektor-sektor yang disebutkan, kerugian akibat banjir bisa dibilang yang paling parah ada di ritel karena aktivitas penjualan ritel menjadi sangat terganggu karena banjir,” ujar Shinta dikutip dari Kompas.com.

Banyak pusat perbelanjaan ritel yang askesnya tertutup karena banjir sehingga baik penjual maupun pembeli tidak beraktifitas.

Ditambah lagi, jika banjir masuk ke dalam pusat perbelanjaan kerugian yang harus dihadapi pengusaha kian besar.

Untuk pengusaha perhotelan, skala dampak yang dirasakan tidak begitu besar. Dampak yang dirasakan lebih kepada kenyamanan pengunjung dan turis.

“Sehingga dampak kerugian non materinya menjadi besar untuk industri perhotelan,” ujar dia.

Untuk industri logistik, kerugiannya juga tinggi karena perusahaan pengangkutan tidak bisa beroperasi lantaran sarana transportasi tergenang air.

Sebagian besar aset sektor logistik menjadi rusak karena banjir sehingga beban maintenace menjadi tinggi.

“Belum lagi kerugian karena harus menghentikan operasi dan kerugian kalau klien meminta ganti rugi bila consignment tidak dikirimkan tepat waktu, dan lain-lain. Di luar sektor-sektor ini juga terdampak,” jelas Shinta.

“Hanya saja bentuk kerugiannya berbeda-beda dan kami belum bisa mendata seberapa besar kerugian yang ditanggung pelaku usaha nasional dari peristiwa ini,” ujar dia.(ri)

Catatan Akhir Tahun untuk Logistik Indonesia

ALFIJAK- Ketua Umum DPP ALFI – Yukki N Hanafi menyampaikan catatan singkat dinamika kegiatan usaha hingga penghujung akhir tahun 2019.

Menurutnya, kondisi dinamika perekonomian global tahun 2019 yang banyak memberikan ketidak pastian dalam investasi dan kegiatan berusaha , dimana sepertinya akan tidak jauh berbeda di tahun 2020 karena indikasi berlanjutnya perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok , sulitnya pemisahaan Inggris dari Uni Eropa , dan pemilihan presiden Amerika Serikat pada bulan November 2020 akan sangat mempengaruhi eskalasi ketidak pastian di tahun 2020 .

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan perekonomian yang realistis dan penuh kehati-hatian sepanjang 2019 telah mencatat pertumbuhan ekonomi 5.02 persen dalam masa ketidakpastian global tersebut .

“Sumber kekuatan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 adalah konsumsi domestik yang sumbangannya mencapai 56,28 persen, sementara kontribusi investasi bagi pertumbuhan 32,32 persen,”ujarnya.

Kekuatan UMKM,imbuhnya, juga menjadi penting dalam kekuatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang total pelakunya sudah mencapai 60 juta dimana mereka sangat kreatif dan mampu menyerap tenaga kerja secara jumlah besar .

Dalam mengembangkan kegiatan usaha UMKM , perlu dukungan pemerintah secara serius untuk menghapus produk impor yang cenderung mematikan produk UMKM di pasar dalam negeri serta membantu permodalan dengan tingkat bunga rendah sehingga mampu mendorong daya saingnya .

Yukki menegaskan, untuk meningkatkan kekuatan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga menjadi sangat penting terhadap tata kelola system logistik secara Nasional yang mampu memberikan kelancaran arus barang secara terintegrasi dan berdaya saing.

Dalam lima tahun terakhir, kata dia, sektor logistik Indonesia mengalami perkembangan dan dinamika, yang bisa dilihat antara lain dari peringkat Logistics Performance Index (LPI) dari Bank Dunia.

Peringkat LPI Indonesia berada pada posisi ke 53 di tahun 2014, posisi ke 63 di tahun 2016, dan posisi ke 46 di tahun 2018. Namun peringkat LPI Indonesia di antara negara-negara ASEAN mengalami penurunan dari posisi ke-4 menjadi posisi ke-5 di bawah Singapore (peringkat 7), Thailand (32), Vietnam (39), dan Malaysia (41) .

Menurut catatan wakil ketua umum DPP ALFI bidang Pelabuhan Laut dan kemaritiman, Harry Sutanto bahwa selama tahun 2019 telah banyak dilakukan pengembangan pelabuhan besar dan penyelenggaraan tol laut yang sangat berkontribusi positif terhadap dinamika logistik nasional namun demikian masih terdapat banyak catatan untuk segera dilakukan perbaikan lebih baik lagi.

“Perbaikan tersebut terutama tentang konektivitas yang terintegrasi antara Kawasan pelabuhan dengan Kawasan industrinya maupun konektivitas antar lintas Kawasan industri itu sendiri,” ujar Harry.

Setidaknya sepanjang tahun 2019 masih terdapat banyak masalah yang belum terselesaikan seperti masalah kemacetan pada ruas jalan toll Jakarta – cikampek , dan ruas jalan akses ke pelabuhan Tanjung Priok.

Selain itu, masih juga terhambat dan belum tuntasnya penyelesaian jalan lintas antar Kawasan industri yang diharapkan dapat mengurangi beban jalan toll serta menjadikan kegiatan distribusi barang menjadi lebih efisien.

Menurutnya, sekitar 80% volume ekspor dan impor melalui pelabuhan Tanjung Priok adalah berasal dari industri di jawa barat maka peran konektivitas antar Kawasan industri dengan pelabuhan menjadi sangat penting dalam efisiensi logistiknya.

Sedangkan contingency plan pelabuhan selain Tanjung Priok untuk segera diselesaikan adalah pelabuhan patimban yang berfungsi sebagai pendukung industri di jawa barat juga perlu perhatian khusus dalam ketersediaan akses jalan penghubung langsung kawasan industry dan pelabuhan patimban.

Multimoda

Terkait dalam hal angkutan multimoda dan perdagangan melalui system elektronik ( online shopping ), Wakil Ketua Umum DPP bidang supply chain dan e-commerce , Trismawan Sanjaya justru berpendapat bahwa pemahaman dan penerapan kebijakan angkutan multimoda oleh pemerintah melalui PP No.8 tahun 2011 di Indonesia masih jauh dari perbaikan daya saing dengan negara negara ASEAN dikarenakan pemahaman pemerintah tentang operator angkutan multimodal merupakan suatu kegiatan usaha baru yang perlu ijin khusus akan sangat memberatkan bagi pelaku usaha logistik dan forwarder yang sudah ada untuk bersaing ditingkat ASEAN.

Selain itu tidak sesuai lagi dengan ASEAN Framework Agreement on Multimoda Transport (AFAMT) chapter III jurisdiction and competence article 32 point 4.b , apalagi pelaku usaha forwarding yang ada saat ini sesungguhnya telah menjalankan kegiatan sebagai operator angkutan multimodal/multimodal transport operator yang hanya perlu meregeister kegiatannya saja maka hanya perlu dukungan dan bantuan pemerintah untuk bisa lebih berdaya saing secara global tanpa harus mendirikan badan usaha baru yang hanya khusus untuk menyelenggarakan angkutan multimoda.

Trismawan mengatakan, begitu pula pada lingkup kegiatan cross border (lintas negara) khususnya dalam rangka perdagangan melalui system elektronik atau e-commerce yang masih menjadi masalah bagi pelaku UMKM untuk dapat berdaya saing di pasar dalam negeri karena banjir produk impor melalui transaksi e-commerce yang harganya lebih kompetitive disbanding produk UMKM.

Sehingga,imbuhnya, hal itupun berdampak pada rencana kebijakan menjelang akhir tahun yang diumumkan oleh Dirjen Bea & Cukai bahwa akan menurunkan batasan nilai impor bebas bea masuk dan pajak impor dari USD 75 menjadi USD 3 terhadap komoditas impor melalui e-commerce , serta pemberlakuan biaya tambahan transaksi pembayaran untuk menggunakan QR Indonesia Standar (QRIS) .

Sementara itu, dalam kegiatan angkutan udara dan kebandaraan, masih banyak pula perbaikan yang dapat dilakukan antara lain penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tanggal 29 Desember 2017, tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional yang sangat memberatkan dan potensi nilai penalty yang cukup besar bagi pelaku usaha dalam resiko terlambat menyerahkan Surat Keterangan Asal Barang (Certificate of Origin) sesuai ketentuan dalam peraturan tersebut.

“Kemudian pengadaan pesawat khusus pengangkut baranng (freighter) yang dimiliki oleh perusahaan nasional akan menjadi kekuatan baru di logistic udara kita,” ujar Trismawan.

ALFI Institute

Tidak kalah pentingnya juga dalam catatan sepanjang tahun 2019 bahwa DPP ALFI telah mengembangkan bidang Pendidikan Vokasi dalam memajukan SDM logistic di Indonesia melalui “ALFI Institute” dan Lembaga Sertifikasi Profesi “Logistik Insan Prima” dimana sudah mencapai ribuan orang yang mengikuti Pendidikan vokasi terkait logistic dan mengikuti sertifikasi kompetensi bidang logistic melalui kedua Lembaga tersebut.

ALFI Institute telah banyak pula melakukan kerjasama dengan Lembaga Pendidikan formal milik swasta maupun pemerintah untuk berbagi ilmu dan pengalaman dalam bidang Pendidikan logistik.

DPP ALFI sangat intens dalam mengkritisi kebijakan pemerintah namun tetap berperan aktif membantu berikan masukan /solusi kepada pemerintah untuk mampu mendorong peningkatan daya saing serta perbaikan pertumbuhan ekonomi melalui sektor logistik .

“Konektivitas serta integrasi antara pembangunan infrastruktur , kemudahan berinvestasi dan kepastian hukum akan menjadi faktor kekuatan pertumbuhan ekonomi secara regional maupun nasional,” ujar Trismawan.(ri)

Menyiapkan Program Digitalisasi Pendidikan Logistik

ALFIJAK– Peningkatan kualitas pendidikan logistik berbasis digital menjadi program dari Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) & ALFI Institute pada tahun 2020.

Persiapan itu dilakukan melalui diskusi dan arahan Ketua Umum DPP ALFI Yukki N. Hanafi bersama para Pengajar ALFI Institute di penghujung tahun 2019 dengan tema “Collaboration and Digitalization Education & Competence for ALFI & ALFI Institute 2010” yang diselenggarakan di Jakarta pada Senin (23/12/2019).

Kegiatan itu juga bekerjasama dengan Ketua Umum DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim.

Yukki mengatakan, konsolidasi dan memperkuat suatu ekosistem untuk mengantisipasi perkembangan pendidikan ke depan sangat penting.

“Sehingga peran pendidikan dalam bidang Logistics dan Supply Chain Management dapat memperluas pangsa pasar dan memberikan aksessibilitas pendidikan dari berbagai strata , sehingga memperkuat tatanan connectivity Logistik di dalam negeri, Asean maupun global,”ujar Yukki.

Pendidikan di Asean, imbuhnya, memberikan peran untuk memperkuat SDM negara-negaranya didalam bidang Logsitik dan saat ini sangat concern terhadap pendidikan, dengan adanya AFFA Diploma in Logistics, yang merupakan standard pendidikan yang dikeluarkan oleh Asean melalui AFFA.

Yukki. N. Hanafi yang juga sebagai Chairman AFFA mengungkapkan, digitalisasi pendidikan mutlak diperlukan dan strategis didalam meningkatkan SDM unggul Indonesia dalam pendidikan logistik di tanah air untuk program kedepan.

Kolaborasi dan digitalisasi akan memberikan kemudahan dan memberikan peran penting untuk perkembangan dan penyamaan wawasan untuk meningkatkan peran dan eksitensi bagi para pelaku logistik salah satunya dengan e-Learning pendidikan logistik.

Menurutnya, kemandirian pendidikan bagi DPW ALFI diseluruh Indonesia, merupakan faktor penting untuk dapat mendorong perkembangan suatu daerah agar meningkatkan peran logistik.

Salah satunya dimulai dari para Pengurus yang harus mengikuti pendidikan standard FIATA maupun UNESCAP sehingga memiliki wawasan yang sama terhadap Logistik dan mengembangkan potensi Logistik untuk pemberdayaan Logistik diwilayah dan ALFI Institute terus mendorong kemandirian ALFI di wilayah.

“Sehingga targetnya dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk Universitas, Politeknik dan umum, mengingat peran Logistik dapat masuk di berbagai sektor dan potensinya begitu berkembang cepat,” ujar Yukki.

M. Supriyanto selaku Course Director ALFI Institute mengatakan, program pendidikan dalam bidang logitsik memerlukan pola metodologi dan kerjasama berbagi pihak dalam logistik.

“Sehingga, melalui pendidikan yang dimiliki ALFI Institute memberikan peran dan menangkap peluang dalam kegiatan Logistik, serta memberikan nilai tambah bagi para pelakunya,” ucapnya.

Selain kurikulum yang dimemiliki oleh ALFI Institute memiliki standard pengakuan global melalui FIATA dan Asean (AFFA), ALFI Institute akan membuat Kurikulum berbasis Nasional guna kepentingan pelaku Logistik yang disesuaikan dengan kompetensi Logistik.

Hal ini perlu dilakukan, mengingat peta kekuatan Indonesia melalui bonus demografi merupakan hal yang tidak terabaikan dan memberikan potensi yang besar didalam pergerakan arus barang antar pulau, untuk itu SDM Logistik nasional untuk SDM Indonesia yang Unggul.

Rekomendasi KADIN : Kontainer Impor Limbah Agar Dikeluarkan Dari Priok

ALFIJAK– Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia menilai keberadaan
ribuan kontainer impor berisi limbah plastik yang diduga mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3) di Pelabuhan Tanjung Priok, sudah menimbulkan ketidakpastian bisnis dan mengganggu kelancaran arus barang di pelabuhan.

Oleh karenanya Kadin mendesak supaya kontainer bermasalah itu segera dikeluarkan dari kawasan pabean pelabuhan Priok atau di rilis oleh Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

“Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar segera melakukan pemeriksaan terhadap ribuan kontainer impor berisi limbah plastik yang diduga mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3) di Pelabuhan Tanjung Priok itu,” ujar Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia bidang Perdagangan, Benny Sutrisno, saat memimpin rapat pertemuan stakeholders dan asosiasi terkait dalam menyelesaikan persoalan mangkraknya ribuan kontainer bermasalah itu, di Menara Kadin pada Senin (23/12/2019).

Kadin menilai mangkraknya ribuan kontainer di pelabuhan Priok itu telah menyebabkan ketidakpastian bisnis, gangguan kelancaraan arus barang dan mencemari lingkungan pelabuhan.

“Setelah dirilis keluar pelabuhan, dalam kasus kontainer impor limbah plastik yang diduga mengandung B3 itu, Kementerian KLHK juga harus segera memilah mana kontainer yang positif mengandung B3 dan mana yang tidak,” ucap Benny.

Dia mengatakan, Kadin Indonesia akan menyurati Menko Perekonomian dan Dirjen Bea dan Cukai terhadap penyelesaian kasus ini dengan memberikan rekomendasi supaya kontainer-kontainer impor bermasalah itu bisa langsung di rilis (dilepas) dan dikeluarkan dari pelabuhan.

Terhadap kontainer limbah plastik yang diduga mengandung B3 sudah mangkrak lebih dari 150 hari di pelabuhan Priok itu, Kadin juga mengusulkan supaya kontainer-kontainer tersebut dipindahkan ke area/lahan milik importir, serta dikelompokkan.

“Intinya, Kadin Indonesia mendesak supaya tidak ada lagi kontainer-kontainer tersebut di wilayah pabean pelabuhan Tanjung Priok mengingat berpotensi mengganggu kelancaran arus barang,” kata Benny.

Laporan Surveyor

Kadin Indonesia juga mempertanyakan hasil pemeriksaan surveyor yang dilakukan di pelabuhan pemuatan kontainer-kontainer berisi limbah plastik.

“Pasalnya, apabila telah memperoleh laporan surveyor (LS) yang menyatakan kontainer tersebut tidak mengandung B3 maka tidak terjadi masalah seperti sekarang ini,” ujar Benny.

Sebelumnya, Kadin Indonesia juga telah merekomendasikan membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) untuk menyelesaikan masih menumpuknya importasi kontainer berisi plastik yang diduga mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3) itu.

Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Veri Anggriono mengatakan, instansinya telah setuju agar ribuan kontainer impor bermasalah itu dirilis keluar pelabuhan.

“Rilis saja kontainer-kontainer itu ke gudang pemiliknya dan dibuka bersama oleh instansi terkait untuk di periksa. Yang bahan baku silahkan digunakan untuk industri sedangkan yang terkontaminasi limbah B3 bisa di reekspor atau di musnahkan,”ujar Veri.

Veri mengatakan, hal ini penting dilakukan guna memberikan kepastian terhadap kontainer-kontainer impor untuk kelangsungan bahan baku menopang industri plastik yang orientasi ekspor.

Berdasarkan data Ditjen Bea dan Cukai, di Pelabuhan Tanjung Priok, masih terdapat 1.024 bok kontainer impor yang diduga berisi limbah plastik. Dari jumlah itu, sebanyak 14 kontainer memenuhi syarat, 2 kontainer telah di reekspor oleh PT PDPM, sementara 1.008 kontainer belum diajukan pemberitahuan pabeannya.

Kontainer-kontainer limbah plastik itu masuk dari berbagai negara antara lain; Australia, Belgia, Perancis, Jerman, Yunani, Belanda, Slovenia, Amerika Serikat, Selandia Baru, HongKong, dan United Kingdom.

Sekjen Indonesia Maritime, Transportation and Logistik Watch (IMLOW) Achmad Ridwan Tentowi mengatakan setuju dengan rekomendasi Kadin Indonesia untuk merilis kontainer-kontainer impor bermasalah itu segera dikeluarkan dari kawasan pabean pelabuhan Priok.

“Sebab berlarutnya penanganan kasus importasi diduga limbah itu berpotensi ancaman pencemaran lingkungan di terminal peti kemas ataupun pelabuhan Priok dan mencoreng keberadaan pelabuhan Priok dimata internasional yang sudah menerapkan ISPS code,” ujar Ridwan.

Menurut Ridwan, keberadaan kontainer-kontainer limbah plastik diduga mengandung B3 bisa menyebabkan potensi bahaya ataupun mengancam keselamatan pelabuhan dan bertentangan dengan ISPS code.

Pada Rapat di kantor Kadin Indonesia itu juga dibahas soal tehnis biaya-biaya yang muncul dalam kegiatan rilis ribuan kontainer impor bermasalah di pelabuhan Priok itu yang nantinya dapat diselesaikan secara business to business antara terminal di pelabuhan, tempat penimbunan sementara (TPS), pelayaran, dan pihak importirnya.(#)