Arsip Kategori: Rilis Media

Rilis dari DPW ALFI DKI Jakarta untuk konsumsi media massa.

Program Tol Laut Diklaim Perkuat Jalur Pelayaran & Logistik

SURABAYA (Alfijak): Program tol laut yang menjadi salah satu program pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, diyakini dapat memperlancar dan mengefisienkan angkutan barang secara rutin, terjadwal, dari Barat sampai ke Timur Indonesia.

Pemerintah mengklaim program ini juga untuk memperkuat jalur pelayaran dan logistik.

“Kendati dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kendala, namun secara bertahap nantinya bisa terselesaikan,” ungkap Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt. Wisnu Handoko , saat jadi pembicara kunci pada Focus Group Discussion (FGD) Tol Laut dengan tema “Melanjutkan Konektivitas, Membuka Jalur Logistik dan Menekan Disparitas Harga di Hotel Garden Palace Surabaya, Kamis (17/1/2019).

Menurutnya, sejak program tol laut dicanangkan pada 2015, pelaksanaan program itu masih harus terus dioptimalkan agar dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung ,yakni mampu menurunkan biaya logistik dan menekan angka disparitas harga barang.

“Dari tahun ke tahun penyelenggaraan angkutan barang di laut (tol laut) terus ditingkatkan. Ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah trayek, yang pada 2018 dan 2019 mencapai 18 trayek dilayani oleh 19 armada kapal,” kata dia.

Dari total 18 trayek pada 2019, sebanyak 5 trayek diopersikan oleh PT. Pelni, dua trayek PT. ASDP, dan 4 trayek oleh Djakarta Lloyd melalui penugasan. Sedangkan 7 trayek lainnya , dioperasikan oleh perusahan pelayaran swasta melaui mekanisme pelelangan umum.

Adapun kapal-kapal tol laut tersebut akan menyinggahi 4 pelabuhan pangkal, 6 pelabuhan transshipment dan 66 pelabuhan singgah.

Pada tahun 2019, subsidi angkutan tol laut mengalami penurunan sekitar 50 persen, dari 2018 sebesar Rp447,6 miliar jadi Rp222 miliar tahun 2019.

Kendala lain dalam program tol laut yakni masih minimnya fasilitas bongkar muat di beberapa pelabuhan singgah, serta belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dalam tata kelola operasional tol laut.

“Ke depan Pemerintah bersama pihak terkait berkomitmen, untuk meningkatkan pelayanan kapal dan barang yang profesional dan transparan melalui digitalisasi sistem pelayanan pelabuhan,”ujar Wisnu.

Hal lain yang harus dilakukan , imbuhnya, yakni dengan meningkatkan ketersediaan fasilitas dan peralatan dalam mendukung pelayanan serta mengoptimalkan pelabuhan sebagai lokasi transhipment petikemas, baik domestik maupun internasional.

Dari data realisasi muatan berangkat tahun 2018 tercatat mengalami peningkatan menjadi sebesar 229.565 ton dengan total 239 voyage. Sedangkan untuk realisasi muatan balik tercatat sebesar 5.502 ton sehingga harus terus ditingkatkan.

“Kurang optimalnya muatan balik juga menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus dicari solusinya,”jelasnya.(ri)

Tarif Layanan Jasa Kurir Naik 10%

JAKARTA (Alfijak): Perusahaan jasa pengiriman ekspres atau jasa kurir menyesuaikan tarif menyusul perusahaan penerbangan menaikkan biaya Surat Muatan Udara (SMU).

PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) misalnya, mulai Selasa (15/1) resmi menaikkan tarif jasa pengiriman barang 10%-40%. Kenaikan tarif pengiriman itu berlaku dari Jabodetabek ke seluruh Indonesia khususnya yang menggunakan pesawat.

“Iya benar (karena harga kargo naik),” ujar Presiden Direktur JNE M Feriadi, dikutip dari Kontan.co.id.

JNE melakukan penyesuaian tarif untuk pengiriman dari Jabodetabek ke seluruh Indonesia. “Kenaikannya variatif tergantung tujuan,  perkiraan mulai 10%-40%,” imbuh Feriadi.

Feriadi mengatakan bukan saja JNE yang menaikkan harga pengiriman, tetapi anggota Asperindo juga sudah menaikkan harga.

“Kalau perusahaan yang jadi anggota Asperindo memang di bulan Januari diminta untuk naik karena itu hasil keputusan rapat pleno Asperindo bulan November tahun 2018 lalu,” ujar dia.

Feriadi mengatakan untuk harga pengiriman Jabodetabek tidak naik lantaran bisa ditempuh memakai transportasi darat.

“Sementara tidak akan naik, harga yang lain Jabodetabek ke seluruh wilayah yang memakai pesawat sudah naik per 15 Januari 2019,” ungkap dia.

Meski ada kenaikan harga pengiriman, Feriadi mengatakan, pihaknya masih memasang target pertumbuhan penjualan tahun ini. “Saya perkirakan naik 30% tahun ini,” tuturnya. (ri)

Kapal Pembawa Narkoba Ditangkap

ACEH (Alfijak) : Tim Satuan Tugas Operasi BNN (Badan Narkotika Nasional) dan Bea Cukai Berhasil menangkap kapal dengan tiga (3) anak buah kapal (ABK) yang diduga membawa narkotika di perairan Lhoksukon Aceh Utara dan Langsa.

Dikutip dari Sindonews.com, dari hasil penyergapan ini, petugas berhasil menemukan 72 bungkus sabu dan 2 bungkus pil ektasi seberat total 72 kilogram (kg).

Deputi Brantas Irjen Pol. Arman Depari dalam siaran persnya mengatakan, kasus penyeludupan sabu dan pil ektasi ini sudah lama diintai oleh Tim gabungan BNN dan Bea dan Cukai di tengah laut perbatasan Malaysia dan Indonesia.

Barang haram itu, katanya, dipindahkan dari kapal ke kapal (ship to ship) dan kemudian dibawa ke wilayah Aceh menggunakan kapal kayu bernama KM Karibia. “Saat ini masih dalam pengembangan,” tegas Arman.

Dia megatakan untuk barang bukti narkoba yang disita yaitu Kapal Kayu Karibia, GPS dan alat Navigasi, telepon genggam, telepon satelit dan lainnya.

“Seluruh kegiatan penyeludupan Narkoba tersebut dikendalikan oleh Napi di Lapas Tanjung Gusta, Medan bernama Ramli,” ujarnya.(ri)

Diskon 35% Tarif Handling Peti Kemas di Pelindo III

 

SURABAYA (Alfijak): Perusahaan pelayaran mendapatkan diskon tarif handling (penanganan) peti kemas transshipment (alih pengapalan) antar-terminal di Pelabuhan Tanjung Perak sebesar 35%, menyusul penerapan tarif khusus di pelabuhan yang dikelola PT. Pelabuhan Indonesia III itu.

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebenarnya sudah memberlakukan tarif khusus di Tanjung Perak, tetapi baru diterapkan di satu terminal saja. Dengan kebijakan baru ini, tarif handling peti kemas di pelabuhan itu menjadi 65% dari tarif normal (paket handling peti kemas domestik).

“Pemangkasan tarif ini sebagai bentuk komitmen Pelindo III dalam menekan biaya logistik nasional dan pemenuhan tugas sebagai agen pembangunan,” kata Direktur Utama Pelindo III Doso Agung pada acara Kerjasama Pelindo III dengan Perusahaan Pelayaran dalam Memperkuat Konektivitas dan Penyederhanaan Sistem Pembayaran (Single Billing) di Surabaya, Senin (14/1).

Dia mengatakan Pelabuhan Tanjung Perak saat ini mengemban peran sebagai penghubung antara wilayah barat dan wilayah timur Indonesia sehingga menjadi transshipment port peti kemas domestik.

Dengan tarif khusus itu, tutur Doso, perusahaan pelayaran mendapat diskon handling peti kemas transhipment sebesar 35%. “Ini baru diberlakukan di lingkungan Pelindo III atau bisa disebut sebagai yang pertama di pelabuhan Indonesia,” ujarnya.

Menurut Doso, peti kemas transhipment di Tanjung Perak berasal dari wilayah Sumatera, Jakarta, dan sekitarnya.  Ada juga dari Kalimantan yang selanjutnya akan diangkut ke wilayah timur Indonesia, seperti Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Papua, dan sebaliknya.

“Dengan meningkatnya arus peti kemas transshipment domestik, Pelabuhan Tanjung Perak semakin mengukuhkan posisinya sebagai penghubung wilayah Indonesia bagian barat dan timur, dengan didukung sekitar 72 rute pelayaran peti kemas domestik,” jelas Doso.

Berdasarkan data Pelindo III, selama tiga tahun terakhir arus peti kemas transshipment di Pelabuhan Tanjung Perak terus meningkat. Pada 2016, arus peti kemas transshipment tercatat 33.374 boks, naik menjadi 35.131 boks pada 2017, dan mencapai 36.980 boks pada 2018.

Perusahaan pelayaran domestik yang melayani rute transshipment di antaranya Meratus, Tanto, Salam Pacific Indonesia Lines, Tempuran Emas, Mentari Sejati Perkasa, dan Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjwan.

Pelayanan peti kemas domestik juga dilayani oleh seluruh terminal di Pelabuhan Tanjung Perak, termasuk yang dioperatori oleh anak perusahaan Pelindo III seperti Terminal Petikemas Surabaya, BJTI Port dan Terminal Teluk Lamong.(ri)

Aksi Lanjutan SPJICT: Sampaikan Tuntutan di Depan Istana Negara

JAKARTA (Alfijak): Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SP JICT) dan pekerja pelabuhan Indonesia melakukan aksi lanjutan gerakan pengembalian aset bangsa JICT dan keadilan bagi pekerja.

Kali ini aksi lanjutan dilakukan di depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin 14 Januari 2019.

Dalam aksi tersebut, pekerja masih membawa payung hitam dan simbol hitung mundur sebagai tanda matinya keadilan bagi pekerja dan berlarutnya proses hukum kasus perpanjangan kontrak JICT-Koja.

Dalam aksi tersebut, SP JICT bersama pekerja peabuhan nasional kembali menyampaikan empat hal tuntutannya.

Pertama, Presiden harus segera menindaklanjuti kasus-kasus korupsi pelabuhan nasional yang menurut BPK merugikan negara Rp 14,86 triliun.

“Jika dibiarkan berlarut maka akhirnya rakyat Indonesia terancam menanggung beban* akibat korupsi sistemik di pelabuhan,”kata Sekjen SPJICT, M. Firmansyah melalui keterangan tertulisnya.

Kedua, lanjutnya, dalam kasus JICT, kontrak Hutchison yang akan berakhir pada 27 Maret 2019. Audit investigatif BPK menemukan pelanggaran Undang-Undang dalam kasus JICT-Koja seperti tidak ada izin konsesi pemerintah, tanpa tender, tanpa RJPP-RKAP dan tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

“Sehingga ada indikasi kerugian negara mencapai minimal hampir Rp 6 triliun,”ucapnya.

Padahal, imbuh Firmansyah, jika dikelola mandiri baik SDM, peralatan dan teknologi sangat mumpuni. Pasar pun tidak bergantung Hutchison.

Ketiga, selain kerugian negara kasus perpanjangan kontrak JICT-Koja, ada masalah ketenagakerjaan serius. PHK non prosedural pekerja JICT dan PHK massal 400 pekerja outsourcing (SPC) JICT, kriminalisasi aktivis SP JICT.

“42 pelaut juga turut dipecat di anak usaha Pelindo II, Jasa Armada Indonesia (JAI) karena berserikat,” ujar Firmansyah.

Oleh karenanya, dia mendesak 400 pekerja outsourcing JICT (SPC) dan 42 pelaut PT JAI harus segera dipekerjakan kembali. Mereka pun layak diangkat sebagai pekerja tetap sesuai hasil investigasi alur produksi oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara.

Keempat, Pekerja JICT tegaskan tidak anti investasi asing, tetapi investasi Hutchison di JICT-Koja terbukti melanggar hukum dan merugikan negara. Dalam jangka panjang akan membahayakan ekonomi dan kedaulatan negara.

Firmansyah menegaskan Hutchison bisa menggarap pelabuhan lain. Bukan aset negara yang untung seperti JICT-Koja dan siap kembali ke negara tahun ini.

“Pelabuhan Petikemas TPS Surabaya sudah berhasil kembali dari Dubai, kenapa JICT dan Koja tidak bisa?,”tuturnya.

Menurutnya, negara harus menjamin kepastian hukum kasus kontrak JICT-Koja dan keadilan bagi pekerja pelabuhan nasional yang telah berkontribusi terhadap produktivitas pelabuhan.

“Pekerja pelabuhan akan aksi di depan istana sampai ratusan pekerja oursourcing di Priok bekerja kembali dan aset bangsa JICT-Koja kembali ke NKRI saat berakhirnya kontrak Hutchison 27 Maret 2019,”ujar Firmansyah.(ari)

Patimbam Siap 2019, Marunda Kini Jadi Magnet

JAKARTA (Alfijak): Kementerian Perhubungan menargetkan  Pelabuhan Patimban siap beroperasi pada akhir 2019.

Dalam kunjunganya ke Pelabuhan Patimban pada pekan lalu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan progres pembangunan Pelabuhan Patimban saat ini masih sesuai target.

“Izin sudah selesai semua. Konstruksi yang dibangun yaitu reklamasi, dermaga, trestle, dan breakwater sesuai target bisa selesai, car terminal dulu di bulan Desember,” kata Budi

Menurutnya, Pelabuhan Patimban adalah proyek yang prestisius. Untuk kapasitas Pelabuhan Patimban tahap I adalah 3.5 juta twenty-feet equivalent units (TEUs), tahap II menjadi 5,5 juta TEUs dan ketiga tahap ketiga menjadi total 7,5 juta TEUs.

Menhub menegaskan bahwa proyek pelabuhan Patimban cukup besar mengingat kapasitas pelabuhan yang disiapkan sama besarnya dengan pelabuhan Tanjung Priok, yakni sekitar 7,5 juta TEUs.

“Sehingga bisa dibayangkan segitiga emas Patimban, Kertajati dan Cirebon menjadi daerah yang sangat memenuhi untuk masa depan. Saat ini kita mengembangkan kurang lebih 400 hektar,” ucapnya.

Untuk menunjang mobilitas dari dan ke Pelabuhan Patimban, kata Menhub, dalam jangka pendek akan dibangun jalan akses, jalan arteri dan juga jalan tol yang menghubungkan pelabuhan dengan jalan tol yang ada.

“Artinya, pergerakan barang yang selama ini ke Tanjung Priok, bisa dikatakan 50 persen akan ke sini. Ini akan menjadi suatu daerah yang berkembang dan hal ini bisa menekan biaya logistik nasional” jelasnya.

Menhub juga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pemda Jawa Barat yang telah mendukung pembangunan Pelabuhan Patimban.

MARUNDA JADI MAGNET

Sementara itu, Pelabuhan Marunda mencatatkan prestasi baru di penghujung tahun 2018 dengan keberhasilannya menangani volume barang hampir 60 juta ton.

Menurut Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Marunda, Yuserizal, prestasi tersebut membuktikan bahwa pelabuhan Marunda dipercaya oleh pelayaran untuk menangani bongkar muat barang yang diangkutnya.

“Volume barang yang ditangani oleh Pelabuhan Marunda di Jakarta Utara terus meningkat. Jika di tahun 2017 mencapai 33 juta ton, di tahun 2018 (hingga November) tercatat sekitar 54 juta ton. Kemungkinan total volume barang di 2018 bisa mencapai sekitar 60 juta ton. Tapi yang untuk bulan Desember masih dihitung,” ujarnya.

Dia juga mengungkapkan untuk 2019 ini, sudah ada beberapa pasar yang mau masuk ke Marunda.

“Dengan masuknya sejumlah pasar baru, volume barang yang ditangani lewat pelabuhan Marunda akan lebih besar lagi,” ujarnya.(ri)

Tanjung Perak Disiapkan Jadi Transhipment Port

Kegiatan Bongkar Muat di Prlabuhan Tanjung Perak Surabaya

SURABAYA (Alfijak): BUMN kepelabuhanan Pelindo III, berencana memberlakukan tarif khusus untuk biaya handling(penanganan) transhipment peti kemas domestik di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur.

Hal itu dilakukan Pelindo III sebagai upaya untuk menurunkan biaya logistik dari sisi biaya kepelabuhanan. Pelabuhan Tanjung Perak memiliki letak strategis sebagai penghubung wilayah barat dan timur Indonesia.

Oleh karenanya, pemberlakuan tarif khusus ini diharapkan mampu menurunkan biaya pengiriman barang dan daya saing logistik di wilayah timur Indonesia.

Direktur Utama Pelindo III Doso Agung mengatakan besaran tarif khusus tersebut saat ini masih dalam proses finalisasi dan akan segera diumumkan kepada para pengguna jasa.

“Besarannya masih dirumuskan oleh tim internal kami, yang pasti akan diumumkan dalam waktu dekat ini dan berlaku untuk penanganan antar terminal di Pelabuhan Tanjung Perak. Sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh para pengguna jasa,” ujar Doso melalui keterangan persnya, kemarin.

Doso Agung menambahkan saat ini Pelabuhan Tanjung Perak menangani 72 jalur pelayaran peti kemas domestik. Itu menunjukkan bahwa Pelabuhan Tanjung Perak memiliki peran yang sangat penting dalam distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia.

Pelindo III merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang jasa kepelabuhanan.

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pelindo III mengelola 43 pelabuhan yang tersebar di 7 provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, serta memiliki 23 anak perusahaan dan afiliasi.

Pelindo III menjalankan bisnis inti sebagai penyedia fasilitas jasa kepelabuhanan yang memiliki peran kunci guna menjamin kelangsungan dan kelancaran angkutan laut. Dengan tersedianya prasarana transportasi laut yang memadai, Pelindo III mampu menggerakkan serta mendorong kegiatan ekonomi negara dan masyarakat.

“Sekitar 75 persen menuju ke wilayah timur Indonesia, artinya biaya penanganan muatan di Pelabuhan Tanjung Perak sedikit banyak akan berpengaruh pada biaya logistik,” ucap Doso.

Pakar maritim dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Saut Gurning, mengemukakan pada kesempatan berbeda. Ia juga melihat pemberlakukan tarif khusustersebut merupakan usaha positif.

“Bagaikan udara segar bagi para pemilik barang serta operator pelayaran di tengah berbagai kesulitan pasar, serta tingginya beban usaha jasa angkutan peti kemas nasional selama ini,” katanya.

Menurutnya, usaha ini dapat memberikan optimisme baru bagi pelaku usaha peti kemas untuk tetap eksis mendukung geliat logistik maritim nasional.

“Secara khusus, rencana efisiensi biaya penanganan kontainer tersebut jelas akan memberikan dampak menguatnya preferensi pemilik barang dan pelayaran terhadap sejumlah terminal kontainer di Tanjung Perak, sebagai opsi menarik untuk lokasi alih muat (transhipment) kontainer domestik Indonesia,” pungkasnya.(ri)

 

Perbaikan Logistik Butuh Standarisasi Produk

ALFI desak pengalihan bongkar muat peti kemas Priok diperpanjang

JAKARTA (Alfijak): Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan langkah lanjutan yang bisa dilakukan pemerintah setelah membangun infrastruktur adalah perbaikan di sisi logistik.

Darmin mengatakan salah satu yang belum disentuh pemerintah adalah dari sisi standarisasi produk.

“Standar produk kita belum berkembang, kita tak tahu melon grade A, kita tak tahu pisang grade A seperti apa,” kata Darmin di Hotel Ritz Carlton, Jakarta (8/1/2019).

Oleh karena itu, ia mendorong ke depan perlu ada pengkajian soal grading dengan melibatkan pemangku kepentingan, misalnya pelaku pasar swalayan.

Standardisasi itu harapannya bisa dikombinasikan dengan moda angkutan yang semakin jelas dan tarif yang kompetitif sehingga menjadi transformasi dan dorongan di sisi suplai perekonomian. Kendati, dari sisi infrastruktur menurut Darmin masih perlu peningkatan di tingkat kabupaten dan desa. “Jadi ini perlu dikombinasikan dengan inisiatif dari pemerintah daerah,” kata Darmin.

Dikutip Tempo.co, Darmin menyatakan pihaknya akan merumuskan persoalan infrastruktur di daerah itu dalam rangka Dana Alokasi Khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Adapun infrastruktur di daerah yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja logistik antara lain jalan kabupaten dan desa, pasar pengumpul di level kecamatan, serta pasar induk di kota besar.

“Kami juga mencoba mendorong perubahan moda logistik, misalnya di darat itu kereta dan truk, lalu angkutan laut, dan udara,” tutur Darmin. “Saya melihat dalam waktu sekarang, ke depan sebagai kelanjutan pembangunan infrastruktur kita harus masuk selangkah ke depan, logistik, itu penyelesaian baik untuk kebutuhan dalam negeri dan ekspor.”

Sebelumnya, Darmin menyebut sejak terjadinya krisis Asia pada tahun 1998-1999, Indonesia tidak lagi membangun infrastruktur secara berarti. Sehingga, kondisi itu menjadi kendala untuk mendorong investasi masuk ke Indonesia, termasuk kendala dalam mengembangkan produksi dan logistik.

“Kita tahu mengangkut barang dari Tanjung Priok ke Sulawesi, apalagi Papua, lebih mahal daripada ke Eropa.”

Setelah infrastruktur itu mulai terbangun, Darmin mengatakan kondisi perekonomian mulai bergerak ke arah positif. Misalnya saja angka pengangguran dan kemiskinan yang turun. Belum lagi rasio gini yang semakin kecil.

“Meski, impor masih tetap ada, tapi harga bisa kami kendalikan,” ujarnya.(ri)

 

ALFI Apresiasi Implementasi Manifest Generasi Ketiga oleh Ditjen Bea Cukai

Widijanto, Ketua DPW ALFI DKI JAKARTA

JAKARTA (Alfijak): Dalam rangka mempercepat kelancaran arus barang, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mengimplementasikan manifest generasi ke III.

Heru Pambudi, Direktur Jenderal Bea Cukai Kemenkeu mengatakan bahwa menifest generasi ke III merupakan versi paling mutakhir yang mengedepankan prinsip otomasi dan simplifikasi sejalan dengan program reformasi Bea dan Cukai.

Adapun beberapa prinsip yang diusung dalam sistem ini di antaranya advance manifest system 24 jam sebelum kedatangan untuk sarana pengangkut laut sehingga customs clearance bisa dilalukan lebih cepat.

Selain itu, melalui sistem ini otoritas juga menambah non-vessel operating common carrier dan penyelenggara pos agar pengajuan manifest dapat lebih cepat oleh masing-masing penerbit dokumen.

“Bea cukai juga menerapkan prinsip manajemen risiko perubahan manifest di mana perubahan dapat dilakukan secara online dan tidak semua perubahan wajib persetujuan kepala kantor, pencantuman NPWP, dan penutupan pos manifest,” ujarnya, kemarin.

Penerapan Manifest Generasi III telah dilakukan secara bertahap yang dimulai pada tanggal 28 Desember 2017 di Kantor Pabean di Jakarta.

Menurutnya, hingga Agustus 2018, sistem ini telah diterapkan secara bertahap pada 12 Kantor Pabean utama di seluruh Indonesia yang meliputi 6 pelabuhan dan 7 bandara utama di mana secara statistik mewakili lebih dari 80% volume impor dan ekspor nasional.

Pada 26 September 2018, sistem Manifest Generasi III diberlakukan di seluruh pelabuhan dan bandara internasional yang diawasi oleh 104 Kantor Pabean di seluruh Indonesia.

Pengimplementasian Manifest Generasi III telah memberikan dampak positif dan menciptakan berbagai kemudahan di antaranya penurunan dwelling timekhususnya pre-clearance di mana berdasarkan data di pelabuhan Tanjung Priok, terjadi penurunan pre-clearancesebesar 0,81 hari atau 19,69% setelah mandatory sistem Manifest Generasi III.

Widijanto, Ketua Umum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, mengapresiasi langkah Ditjen Bea dan Cukai tersebut karena manfaat sistem itu sangat dirasakan pelaku bisnis terutama dalam percepatan proses clearance.

“Sangat membantu pelaku usaha mengingat sistem manifest generasi ke tiga ini dapat menghilangkan persyaratan pos manifest lainnya yang berlaku selama ini,”kata Widijanto.

Ditjen Bea dan Cukai menyatakan, manifest Generasi III telah menghilangkan proses perincian pos manifest yang selama ini mencapai 11.500 proses per bulan. Hal ini mengakibatkan proses clearance berkurang sebesar 2 hingga 8 jam atau sebesar 20% – 80% dari sebelumnya, serta mengurangi biaya, dan beban administrasi.

Implementasian Manifest Generasi III juga telah mengurangi proses redress manifest. Pada awal masa pemberlakuan sistem self-correction redress manifest pada sistem Manifest Generasi III, proses redress berkurang sebesar 22,75% dari yang selama ini rata-rata mencapai 550 permohonan per bulan.(adm)