Arsip Kategori: Rilis Media

Rilis dari DPW ALFI DKI Jakarta untuk konsumsi media massa.

Pebisnis Inginkan DO Online, Segera Teritegrasi INSW

ALFIJAK : Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengharapkan Sistem Delivery Order (DO) Online sudah terintegrasi dengan Sistem Indonesia National Single Window (INSW) yang dikelola oleh Lembaga National Single Window ( LNSW ), paling lambat awal tahun 2020.

Sekum DPW ALFI DKI Adil Karim, mengatakan saat ini tengah disiapkan Gateway Sistem DO Online yang terintegrasi dalam INSW.

Pada tahap awal ini, sedang dilakukan integrasi kargo owner/ forwarding dengan pelayaran dalam INSW. Selanjutnya Terminal Operator/perbankan, kata Adil Karim yang juga anggota Pokja DO Online.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman meresmikan Soft Launching Gateway Sistem Delivery Order (DO) Online dalam Sistem Indonesia National Single Window (INSW), di Kementerian Keuangan, paa pekan lalu.

Adil mengatakan sejak diberlakukannya PM 120/2017 tentang Pelayanan Pengiriman Pesanan Secara Elektronik (Delivery Order Online) untuk barang impor di pelabuhan, pelaksanaan DO Online baru dari shipping Line ke Terminal Operator yang sudah berjalan.

“Sementara kargo owner / freight forwarding masih belum terintegrasi,”ujarnya.

Karena itu sebagian besar penebusan Delivery Order di pelayaran oleh Freight forwarder masih dilakukan secara manual ataupun melalui email.

ALFI berharap setelah stake holder terkait DO Online (pelayaran, kargo owner/ forwarding dan Terminal Operator / perbankan) sudah terintegrasi dalam INSW dapat memangkas waktu pengambilan DO.

“Syukur -syukur dapat menurunkan biaya logistik,” kata Adil Karim.(ri)

ALFI Persoalkan Perizinan SKEM & LHE Barang Elektronik

Widijanto Ketua DPW ALFI DKI Jakarta

JAKARTA – Asosiasi logistik dan forwarder Indonesia (ALFI) mengusulkan kementerian tehnis terkait untuk perizinan importasi barang elektronika dilaksanakan melalui satu pintu atau one stop services.

Ketua DPW ALFI DKI Jakarta, Widijanto mengatakan selama ini proses izin importasi barang elektronik, terlalu banyak instansi yang terlibat, antara lain di Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk izin Nomor Pendaftaran Barang (NPB).

Kemudian, di Kementerian Perindustrian yakni sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI), maupun melalui Lembaga Surveyor terkait dengan SNI dan Sertifikat Hemat Energi (SHE).

Selain itu perizinan yang di terbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkaitan dengan izin pembubuhan Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan Label Tanda Hemat Energi bagi industri elektronika.

Masa berlaku izin untuk SNI yakni 4 tahun sedangkan SKEM dan Label Tanda Hemat Energi (LHE) berlaku 3 tahun.

Widijanto mengatakan, panjangnya birokrasi dan banyaknya bentuk perizinan importasi barang elektronik itu menyebabkan kegiatan importasi barang elektronik kini banyak tertahan di pelabuhan bahkan ada yang harus dikembalikan atau reekspor ke negara asal barang.

“Kami minta izin-izin untuk impor barang elektronik itu dibenahi. Jangan menyulitkan pebisnis seperti saat ini,” ujarnya kepada wartawan.

Dia mengatakan, ALFI DKI Jakarta juga menerima laporan keluhan sejumlah perusahaan anggota asosiasi itu terkait lamanya mengurus izin pembubuhan SKEM dan Label Tanda Hemat Energi (LHE) bagi industri elektronika dari Ditjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM.

Kondisi itu, imbuhnya, menghambat industri karena barang tertahan di pelabuhan sehingga menyebabkan ekonomi biaya tinggi dalam proses importasi industri elektronika.

“Soalnya, proses mendapatkan izin SKEM dan LHE di Kementerian ESDM saat ini bisa memakan waktu 14 hari lebih, meskipun izin tersebut masih berlaku dan pelaku usaha tetap diminta memperbaharui SNI walaupun SNI-nya juga masih berlaku,”paparnya.

Izin SKEM & LHE

Widijanto menegaskan, ALFI juga mempersoalkan izin pembubuhan SKEM dan LHE yang tidak disebutkan masa berlakunya oleh Kementerian ESDM dan ternyata pihak kementerian itu mengirimkan surat ke Lembaga Indonesia National Single Window (INSW) adanya perubahan transaksional per importasi menjadi berjangka tanpa pemberitahuan kepada importir bersangkutan.

Sehingga, imbuhnya, dalam hal ini tidak ada keseragaman masa berlaku izin antara Kementerian yang menangani importasi barang elektronika tersebut, padahal izin-izin itu saling keterkaitan dengan SNI yang masa berlakunya 4 tahun.

ALFI juga memprotes pemberlakuan batas waktu izin importasi barang elektronika itu dari Kementerian ESDM yang saat ini dihitung berdasarkan kapal tiba sehingga mengakibatkan tertumpuknya bahan baku di pelabuhan.

“Mestinya batas waktu pemberlakuan izin dilakukan pada saat pemberangkatan kapal (muat) dari negara asal sehingga tidak menghambat proses pengirimannya,” ucap Widijanto.

ALFI mengharapkan, dengan adanya Lembaga INSW seharusnya semua perizinan ekspor impor barang dari Kementerian/Lembaga Negara dapat dilakukan secara online melalui portal INSW.

“Tidak seperti sekarang, proses perizinan tersebut hampir semuanya masih secara konvensional. Kalau begitu untuk apa perannya INSW,” tanya Widijanto.(ri)

Kontainer Limbah Impor, Berpotensi Hambat Logistik & Cemari Lingkungan Priok.

 

JAKARTA- Pegiat logistik dan kemaritiman dari Indonesia Maritime Logistic Transportation Watch (IMLOW), mengingatkan lingkungan maritim di pelabuhan Tanjung Priok berpotensi tercemar akibat masih mengendapnya ratusan bok peti kemas berisi limbah plastik impor mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3) di pelabuhan itu.

Achmad Ridwan Tento, Sekjen IMLOW mengatakan, oleh karenanya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Kantor Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok selaku regulator tertinggi di pelabuhan itu agar dapat bertindak.

Caranya, dengan segera memanggil seluruh pihak terkait untuk mencari solusi dari permasalahan yang berhubungan dengan perlindungan lingkungan maritim dan kelancaran arus barang di pelabuhan.

“Mengingat ribuan peti kemas berisi limbah plastik yg diduga mengandung B3 tersebut kini masih berada di pelabuhan Priok, yang dalam jangka waktu tertentu berpotensi mencemari lingkungan pelabuhan, maka diharapkan OP selaku gubernur di pelabuhan harus mencari solusi dengan memanggil semua pihak terkait dengan permasalahan limbah B3 tersebut,” ujarnya, pada Minggu (6/10/2019).

Dia mengatakan, Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sesuai Undang-Undang No: 17 tahun 2008 tentang Pelayaran mempunyai tugas untuk menjamin kelancaran arus barang di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

Sesuai beleid itu, maka sudah sewajarnya OP memanggil dan mengundang para perusahaan importir sampah plastik impor beserta seluruh stake holder terkait untuk mencari solusi mengatasi pencemaran lingkungan maritim khususnya di pelabuhan.

Dalam kaitan ini, kata Ridwan, Otoritas Pelabuhan bisa juga melibatkan Bea dan Cukai setempat, Kementerian Lingkungan Hidup san Kehutanan (KLHK), Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian maupun Operator Terminal Peti Kemas serta Pengelola Tempat Peninbunan Sementata (TPS) wilayah pabean Pelabuhan Priok guna mencari solusi dari permasalahan importasi limbah plastik mengandung B3 itu.

“Mesti dilakukan gerakan kepedulian secara bersama lintas sektoral untuk menghalau permasalahan limbah itu. Mengingat hal ini terjadi di pelabuhan maka menjadi kewenangan Otoritas Pelabuhan untuk lebih reaktif dalam mengkordinasikan dengan stakeholders terkait,”ucapnya.

Sekretaris Umum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan pembiaran dan berlarutnya penanganan kontainer limbah plastik B3 berpotensi mengganggu kelancaran arus logistik dari dan ke pelabuhan Priok.

“Jika kontainer-kontainer limbah B3 itu menjadi long stay akan memengaruhi yard occupancy ratio di pelabuhan yang berdampak pada kelancaran logistik,”ujarnya.

Hambat Logistik

Anwar Sata, Ketua Komite Tetap Percepatan Arus Barang Ekspor/Impor dan Antar Pulau- Kadin Indonesia, mengatakan pihaknya menerima sejumlah laporan berupa keluhan para pebisnis di pelabuhan Tanjung Priok mengenai mengendapnya kontainer limbah impor itu.

Dia mengatakan, kondisi kontainer limbah impor tersebut dianggap telah mengganggu kelancaran arus barang dan harus segera dilakukan reekspor.

“Memang sudah ada yang di reekspor namun itu masih sebagian kecil.Hingga saat ini ratusan kontainer limbah plastik mengandung B3 itu masih tersebar mengendap dilini satu pelabuhan Priok. Bagaimana kelanjutan reekspornya?,” tanya Anwar.

Berdasarkan data Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu, total impor sampah plastik yang masuk ke RI mencapai 2.041 kontainer yang tersebar di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Batam, Tanjung Priok dan Tanggerang. Adapun khusus di pelabuhan Tanjung Priok terdapat 1.024 kontainer.

Di Pelabuhan Tanjung Priok, dari 1.024 kontainer impor limbah plastik itu, sebanyak 14 kontainer memenuhi syarat, 2 kontainer telah di reekspor oleh PT PDPM, sementara 1.008 kontainer belum diajukan pemberitahuan pabeannya.

Kontainer-kontainer limbah plastik itu masuk dari berbagai negara antara lain; Australia, Belgia, Perancis, Jerman, Yunani, Belanda, Slovenia, Amerika Serikat, Selandia Baru, HongKong, dan United Kingdom.

Pelaku Logistik Dukung Penertiban Hand Carry

Ketua Umum DPP ALFI Yukki N.Hanafi

JAKARTA- Alfijak: Pelaku bisnis logistik menyatakan, mendukung langkah Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk memperbaiki tata kelola kebijakan hand carry terutama untuk menghilangkan modus splitting.

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, praktik splitting, under invoice dan penyalahgunaan lainnya dalam modus hand carry banyak terjadi sejalan berkembangnya transaksi on line atau e-commerce.

“Kalau tidak segera dilakukan perbaikan dan kebijakan yang tepat maka kondisi ini akan semakin memperbesar kerugian negara serta juga menurunkan daya saing produk nasional,”ujar Yukki, pada Rabu (2/10/2019)

ALFI juga menyoroti modus hand carry untuk barang produk jadi yang langsung di konsumsi pasar akan lebih berdampak besar kerugiannya bagi negara yaitu selain kehilangan pemasukan dari bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta melemahkan bahkan mematikan produk/ produsen dalam negeri.

“Praktik seperti ini juga menjadikan satu di antara beberapa faktor yang menyebabkan defisit neraca perdagangan,”ucap Yukki.

Trismawan Sanjaya, Wakil Ketua Umum DPP ALFI bidang Supply Chain, e-commerce dan multimodal, menambahkan perlu dikaji kembali untuk penerapan dan pengawasan kebijakan nilai deminimus sebaiknya hanya berlaku untuk barang hand carry saja.

“Hal itu supaya fokus pengawasan Bea Cukai pada barang yang menjadi bawaan penumpang saja dan ini akan memperkecil resiko kerugian negara,”ujarnya.(ri)

ALFI Institute Latih SDM Logistik

JAKARTA-Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) melalui ALFI Institute menyelenggarakan pelatihan bagi SDM Logistik untuk menjawab kegusaran Pemerintah terhadap masih rendahnya kualitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) logistik RI saat ini.

Sekjen DPP ALFI, Akbar Johan mengatakan, kemajuan sektor logistik sangat ditentukan kualitas SDM-nya dan oleh sebab itu ALFI menilai pentingnya peningkatan kualitas SDM tersebut.

Bahkan, sejumlah investor yang mau masuk ke Indonesia membatalkan niatnya lantaran masih rendahnya kompetensi SDM Logistik nasional.

“Ada kegusaran dari Presiden Joko Widodo, mengenai belum mampunya RI menyiapkan SDM logistik yang kompetitif. Makanya ALFI kini mesti menjawab dan memberikan solusi terhadap hal itu,” kata Akbar saat penyelenggaran Training of Trainer (TOT) Workshop ALFI & ALFI Institute 2019 di Jakarta, pada Senin (30/9/2019).

Pelatihan dan Workshop yang bertema ‘Kita Tingkatkan Profesionalisme SDM Freight Forwarding, Logistik dan Rantai Pasok Menyongsong Tatanan Ekonomi Asean & Global Menuju SDM Indonesia Unggul Melalui Pendidikan dan Pelatihan itu, dilaksanakan selama tiga hari kedepan serta diikuti puluhan peserta dari sejumlah pengurus daerah ALFI di Indonesia.

Dia mengatakan, salah satu kendala dalam mendorong daya saing yakni permasalahan perizinan/birokrasi yang lama serta tidak tersedianya SDM yang cukup dari sisi kuantitas maupun kualitas.

TOT ALFI Institute kali ini merupakan pelaksanaan yang ke tujuh. Bahkan ditargetkan dari pelaksanaan TOT itu yakni dapat dilakukan dari hulu hingga ke hilir atau sampai ke daerah-daerah di seluruh Indonesia.

“Diharapkan pelatihan ini menjadi driver sehingga ada transformasi hingga ke pengurus-pengurus ALFI di daerah,dari Aceh hingga Papua. Jadi akan kita dorong DPW-DPW ALFI di derah itu untuk menyelenggarakan program ALFI Institute,” paparnya.

Adapun para pengajar dan ratusan modul yang disiapkan oleh ALFI Institute, telah tersertifikasi secara regional maupun internasional.

Karenanya, ALFI menilai pelatihan seperti ini perlu terus dilakukan secara masif dan dengan kuantitas yang lebih banyak lagi. ALFI juga terbuka untuk bekerjasama dengan BUMN maupun pihak swasta lainnya dalam upaya pengembangan SDM logistik di Indonesia.

Director Course ALFI Institute, M.Supriyanto, mengatakan lembaga pelatihan ini telah memiliki standarisasi modul yang sudah diterima di dunia maupun di Asean.

ALFI Institute juga telah memiliki akreditasi dari United Nations Economic & Social Commision for Asia and Facific Standard (UNESCAP) dan The International Federation of Freight Forwarder Association (FIATA) dalam penyelenggaraan kursus di Indonesia.

Sekretaris DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan mendukung ALFI Institute dalam mendorong peningkatan kualitas SDM Logitik hingga ke seluruh wilayah Indonesia.

“Dengan kompetensi SDM yang baik maka akan memengaruhi perbaikan daya saing logistik RI secara global,” ujarnya.(ri)

RI Tawarkan Pengusaha Belanda Untuk Investasi Sektor Maritim & Infrastruktur

ROTTERDAM – Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Belanda terus meningkatkan kerjasama antar kedua negara melalui peluang perdagangan dan investasi dalam sektor maritim guna mendukung peningkatan perekonomian Indonesia.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha mengatakan, Indonesia menawarkan peluang berbisnis dan berinvestasi ditengah iklim politik yang stabil, serta keamanan negara yang semakin baik.

“Untuk itu, para pengusaha di Belanda didorong untuk berinvestasi di Indonesia khususnya di bidang Infrastruktur dan maritim,”ujarnya saat memenuhi undangan Kamar Dagang dan Industri Indonesia di acara Indonesia – The Netherlands Business And Investment Forum On Infrastructure And Maritime hari ini, Senin (23/9/2019) di Rotterdam, Belanda.

Hadir pada acara tersebut, Duta Besar Indonesia untuk Belanda, I Gusti Agung Wesaka Puja, wakil Ketua Kadin Indonesia untuk transportasi, Carmelita Hartoto, Kasubdit Untuk Sumatra dan Kalimantan BKPM, Saribua Siahaan, Direktur Teknik PT. Pelindo II, Dani Rusli Utama dan Director of Port of Rotterdam International, Mr. René van der Plas.

Indonesia sebagai negara maritim dengan 95.000 km garis pantai, dimana 5,9 Juta km2 area yuridis laut, 16.056 pulau dan didukung oleh 267 Juta orang jumlah penduduk serta terletak diantara 2 rim Pasifik dan Hindia sehingga Indonesia menjadi lokasi strategis dalam rute perdagangan dunia mengingat 90% perdagangan internasional melalui jalur laut dan sebagian besar melewati wilayah perairan Indonesia.

Saat ini pelayanan transportasi laut domestik masih terpusat pada wilayah yang memiliki aktifitas ekonomi tinggi yaitu di wilayah barat Indonesia.

Arif Toha mengatakan, diperlukan upaya pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi di wilayah timur indonesia dengan didukung pelayanan transportasi laut sebagai tulang punggung distribusi logistik yang menghubungkan wilayah barat dan timur Indonesia sehingga mampu menurunkan biaya logistik guna mempercepat pemerataan perekonomian.

Pada tahun 2018, Indeks Performa Logistik atau Logistics Performance Index (LPI) Indonesia menempati posisi 46 dengan skor 3,15. Posisi ini naik dari peringkat sebelumnya pada tahun 2016, yaitu posisi ke-63 dengan skor 2,98.

“Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan kualitas infrastruktur Indonesia yang juga mengalami kenaikan. Dengan kata lain, pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan selama kurun waktu empat tahun terakhir, terbukti memberikan dampak yang positif. Karena dengan dibangunnya infrastruktur yang handal, merupakan kunci utama dalam meningkatkan daya saing Indonesia, yang diyakini mampu mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB),” ujar Arif.

Namun di sisi lain, imbuhnya, sebagai negara maritim terbesar yang 2/3 luas wilayahnya terdiri dari laut, kontribusi sektor maritim terhadap perekonomian Indonesia masih perlu terus ditingkatkan. Menurut data BPS 2018, kontribusi sektor kelautan terhadap PDB nasional masih berada di bawah 15 %, atau hanya sekitar 13,32 persen.

“Kecilnya kontribusi maritim mengindikasikan bahwa Indonesia masih dapat mengeksplorasi lebih jauh potensi maritimnya,”tuturnya.

Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai langkah konkrit, untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui transportasi laut.

Hal ini dapat terlihat dengan adanya peningkatan volume ekspor dan impor barang dalam kurun waktu empat tahun terakhir yang melalui empat Pelabuhan Utama, yaitu Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Makassar.

Hal itu juga dengan dukungan kebijakan yang menunjang kemudahan dalam berinvestasi, antara lain deregulasi perizinan dan implementasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS).(#)

ALFI Dukung Bea & Cukai, Perketat Pengawasan Reekspor Limbah

Reekspor Kontainer Limbah Impor

JAKARTA- Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mendukung langkah Pemerintah melalui Ditjen Bea dan Cukai serta instansi terkait lainnya untuk memperketat pengawasan kegiatan reekspor kontainer limbah impor B3.

Asosiasi Logistik itu juga mendorong pemberian sanksi tegas bagi perusahaan importir bersangkutan yang tidak mematuhi kewajiban reekspor kontianer limbah impor bermasalah tersebut.

“Kalau importirnya tidak melakukan re ekspor atau pembiaran (abandon) terhadap kontainer impor limbah bermasalah itu, harus ditindak tegas dan Ditjen Bea dan Cukai bisa mengejarnya dengan instrument adanya joint analisis antara Ditjen Bea Cukai dengan Ditjen Pajak,” ujar Sekretaris Umum DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim melalui siaran pers-nya, pada Sabtu (21/9/2019).

Ditjen Bea dan Cukai telah menegaskan, bahwa seluruh kontainer impor limbah plastik bermasalah yang mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3) yang masuk wilayah RI, akan dilakukan reekspor ke negara asal barang tersebut.

Langkah tersebut sesuai arahan Presiden Joko Widodo, yakni kalau ada pelanggaran pada importasi mesti di lakukan tindakan tegas yakni reekspor.

Adil Karim mengatakan, ALFI juga mengapresiasi langkah pemerintah yang secara tegas memutuskan untuk me-reekspor kontainer linbah impor mengandung B3 yang masuk melalui sejumlah pelabuhan Indonesia itu.

Meskipun begitu, imbuhnya, tahapan kegiatan reekspor tersebut harus dikawal semua pihak supaya seluruh kontainer impor limbah bermasalah itu benar-benar dikembalikan ke negara asalnya.

“Selain mengapresiasi yang dilakukan pemerintah, kegiatan reekspor juga harus benar-benar dikawal agar tidak ada kontainer limbah yang tersisa,” ucapnya.

Adil mengatakan, ALFI berkomitmen menjaga kelancaran dan efisiensi arus keluar masuk barang di pelabuhan. Olehkarenanya, penanganan kontainer impor limbah bermasalah harus dituntaskan agar tidak menimbulkan masalah baru yakni banyaknya barang long stay yang berpotensi mengganggu aktivitas logistik di pelabuhan.

“Pelabuhan mesti clear dari barang long stay dan bermasalah untuk tetap menjaga tingkat yard occupancy ratio (YOR) di lini satu pelabuhan,”tandasnya.

Berdasarkan data Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu, total impor sampah plastik yang masuk ke RI mencapai 2.041 kontainer yang tersebar di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Batam, Tanjung Priok dan Tanggerang. Adapun khusus di pelabuhan Tanjung Priok terdapat 1.024 kontainer.

Di Pelabuhan Tanjung Priok, dari 1.024 kontainer impor limbah plastik itu, sebanyak 14 kontainer memenuhi syarat, 2 kontainer telah di reekspor oleh PT PDPM, sementara 1.008 kontainer belum diajukan pemberitahuan pabeannya.

Kontainer-kontainer limbah plastik itu masuk dari berbagai negara antara lain; Australia, Belgia, Perancis, Jerman, Yunani, Belanda, Slovenia, Amerika Serikat, Selandia Baru, HongKong, dan United Kingdom.(#)

ALFI Persoalkan Pembatasan BBM Subsidi Angkutan Logistik

JAKARTA (Alfijak): Kebijakan pembatasan jumlah pembelian bahan bakar jenis Solar bersubsidi untuk kategori truk angkutan barang roda enam kebawah, dipersoalkan pengusaha logistik nasional.

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, mengatakan, justru regulasi itu berpotensi menimbulkan permasalan baru yang berdampak buruk terhadap perekonomian lantaran bukan merupakan solusi yang tepat untuk menyikapi permasalahan over quota penggunaan BBM bersubsidi.

Dia mengungkapkan, pada 29 Agustus 2019, Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas (BPH Migas) telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3865E/Ka BPB/2019 mengenai penggunaan solar bersubsidi yang isinya mengenai pembatasan jumlah pembelian untuk kategori truk angkutan barang roda enam kebawah, maupun larangan pengisian solar bersubsidi ke angkutan barang yang gunakan truk lebih dari enam roda khususnya truk trailer pengangkut komoditas ekspor impor.

Yukki menilai isi surat edaran itu tidak sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191/2014 yang diperbaharui dengan Nomor 43 tahun 2018 yang mengatur tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan kakar minyak (BB) pada jenis BBM Tertentu adalah termasuk yang diberikan subsidi, dan termasuk BBM jenis solar.

Dia menegaskan, pada pasal pasal selanjutnya juga termasuk lampiran dari peraturan presiden tersebut menyatakan bahwa penggunaan minyak solar ditujukan kepada angkutan umum untuk barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning dan tulisan berwarna hitam kecuali angkutan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari enam.

Menurut Yukki, Surat edaran BPH Migas melarang angkutan barang jenis truk trailer untuk menggunakan solar bersubsidi, justru akan menjadi faktor penghambat kelancaran arus barang ekspor serta menjadi pemicu semakin menurunnya daya saing industri manufaktur di pasar global akibat biaya tinggi khususnya biaya logistik bahan baku

“Pemberlakuan kebijakan BPH Migas itu bukan solusi yang tepat untuk menyikapi permasalahan over quota penggunaan BBM Tertentu termasuk distribusinya yang kurang tepat sasaran,”ujar Yukki, kepada wartawan, Selasa (17/9/2019).

Trismawan Sanjaya, Wakil Ketua Umum DPP ALFI Bidang Supply Chain, mengatakan, dalam situasi defisit neraca perdagangan saat ini maka perlu kebijakan dukungan serta insentif bagi pelaku usaha ekspor dan produsen komoditas pasar domestik termasuk kegiatan logistiknya.

Dia mengatakan, terkait permasalahan yang dihadapi tentang distribusi Bahan bakar yang tidak tepat sasaran serta over quota, sudah selayaknya dilakukan tata laksana pengawasan dan Pengelolaan distribusi BBM Tertentu untuk dapat mencapai stabilitas dunia usaha, pertumbuhan ekonomi bangsa serta kesejahteraan dan kemakmuran Negara.

“Usulan yang mungkin lebih bijak dengan tidak diberlakuan pembatasan pemakaian solar bersubsidi untuk angkutan truk yang mengangkut barang ekspor dan impor bahan baku industri,”tuturnya.

Kemudian, imbuhnya, penerapan hal itu dapat dimulai pada area di pulau Jawa, diikuti daerah lainnya diluar pulau Jawa yang banyak kegiatan ekspor dan bahan baku impor.

“Dengan begitu diharapkan kedepanya disiapkan solar subsidi untuk angkutan barang ekspor/impor yang ber plat kuning dengan pengawasan yang melekat dari pemerintah,”ujar Trismawan.(ri)

Darmin : Angkutan Logistik Mesti Efisien

JAKARTA (Alfijak): Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan angkutan logistik harus efisien untuk menjadikan Indonesia sebuah negara maju.

“Kami percaya bahwa negara yang maju pasti memerlukan angkutan logistik yang efisien. Yang bisa mewujukan itu salah satunya adalah Kementerian Perhubungan (Kemenhub),” jelasnya dalam keynote speech di Konferensi Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2019 di JCC Senayan Jakarta, Sabtu (14/9/2019), seperti disampaikan dalam keterangan resmi.

Agar angkutan logistik bisa lebih efisien, lanjut Darmin, maka perlu dilakukan perbaikan sarana dan prasarana transportasi, standar barang, dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Menurutnya, pemerintah telah melakukan kebijakan besar karena infrastruktur yang dibangun 5 tahun terakhir lebih banyak dibandingkan 20 tahun sebelumnya. Efisiensi angkutan logistik menjadi penting agar masyarakat makin dimudahkan.

Darmin menambahkan Kemenhub perlu mempersiapkan SDM yang andal untuk mendukung perwujudan angkutan logistik yang efisien.

“Yang saya tahu, Kemenhub jauh di depan dalam pengembangan SDM. Kami harapkan Kemenhub bisa terus mendorong kegiatan di mendorong pelatihan dan vokasi-vokasi,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan akan mengoptimalkan angkutan logistik, dimulai dari kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan dan Makasar, dengan harapan daerah tersebut bisa menjadi contoh.

Dia menyampaikan selama 5 tahun terakhir, sejumlah Kementerian/Lembaga sudah bersinergi untuk mendorong perbaikan sektor transportasi dan infrastruktur, mulai dari pembangunan, rehabilitasi, ataupun revitalisasi terhadap sarana dan prasarana perhubungan. Hal ini dilakukan di seluruh wilayah Indonesia.

“Kami melakukan hal tersebut karena kami percaya, pemerataan dengan pertumbuhan Indonesia dapat didorong dengan dukungan transportasi yang unggul. Terlebih lagi karena Indonesia adalah kepulauan terbesar di dunia. Tidak dapat dipungkiri lagi transportasi antarmoda menjadi kunci untuk Indonesia maju,” ucap Budi Karya.

Dalam acara tersebut, dilakukan pula peluncuran Sistem Informasi Management Sumber Daya Manusia Transportasi Nasional (SIM SDM TRANAS) serta penandatanganan empat nota kesepahaman tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Pelayaran; Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian Sub Sektor Transportasi Laut; Aviation Training Consultancy and Support in Indonesia; serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Junior Aviation Security.

Konfrensi yang bertema “Merajut Nusantara, Membangun Bangsa” ini merupakan salah satu rangkaian Indotrans Expo 2019 pada 13-15 September 2019. Indotrans Expo mencakup pameran transportasi dan kegiatan lainnya serta menjadi bentuk penghargaan kepada para pelaku transportasi yang telah mewujudkan terbangunnya sistem transportasi yang baik di Indonesia.(ri)