Arsip Kategori: Rilis Media

Rilis dari DPW ALFI DKI Jakarta untuk konsumsi media massa.

Rilis Media

ALFI DKI Sosialisasikan PMK 71/2022, Peserta Membludak

Tinggalkan sebuah komentar

ALFIJAK– Dalam rangka menyatukan persepsi antara Petugas Pajak pada kantor Ditjen Pajak Kemenkeu dan Perusahaan Forwarder & Logistik di DKI Jakarta, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) melaksanakan sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No: 71 tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu.

Sosialisasi yang digelar pada Senin (20/3/2023) di Kelapa Gading Jakarta Utara itu mengambil tema ‘<span;>Mungkinkah PM 7/PMK.03/2022 Mengakomodir Pengkreditan Pajak Masukan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)’.

Diikuti sekitar 500-an perusahaan anggota ALFI DKI Jakarta, sosialisasi itu sangat antusias diikuti para peserta maupun tamu undangan yang hadir.

“Melalui sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan persepsi yang sama antara petugas pajak dan pebisnis logistik serta mewujudkan kepastian hukum perpajakan terhadap kegiatan logistik di tanah air,” ujar Ketua Umum DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim saat memberikan sambutan pada acara sosialisasi itu.

Hadir pada kesempatan itu antaralain: Sekjen DPP ALFI Akbar Johan, pejabat dari Kantor Wilayah Ditjen Pajak (DJP) yakni; KPP Pratama Jakarta Penjaringan, KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok, KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading, KPP Pratama Jakarta Pademangan, KPP Pratama Jakarta Koja, KPP Madya Jakarta Utara, KPP Pratama Jakarta Pluit, dan KPP Madya Dua Jakarta Utara).

Selain itu, dihadiri instansi dan stakehokders terkait seperti, Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok,

Adil mengungkapkan Sosialisasi beleid Perpajakan ini merupakan program kerja yang telah ditetapkan pada Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) dan Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) DPW ALFI/ILFA DKI Jakarta.

Dia berharap perusahaan anggota ALFI dapat memanfaatkan sosialisasi ini sebaik-baiknya dan memberikan masukkan terhadap implementasi PMK 71/PMK.03/2022 di lapangan.

“Melalui sosialisasi pada hari ini diharapkan juga dapat memberikan masukan kepada Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, sehingga implementasi PMK 71/PMK.03/2022 dapat diterapkan sebagaimana mestinya, memberikan kepastian hukum perpajakan, terutama bagi pelaku logistik nasional,” ucap Adil Karim.

Adil menambahkan, ALFI akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak guna membangun negeri untuk bersama-sama taat pajak dan aturan yang berlaku.

“Saya berharap sosiisasi ini dapat dimanfaatkan sebaiknya-baiknya dan agar para anggota tidak meninggalkan acara ini sampai selesai karena akan diisi lonsultasi soal perpakajan oleh Ditjen Pajak sampe sore hari disini. Silahkan manfaatkan sebaik-baiknya jika ada pertanyaan atau masalah dilapangan dapat dikonsultasikan langsung,” ujar Adil.

ALFI DKI Jakarta juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya acara ini, sehingga sosialisasi perpajakan ini dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sementara itu, Sekjen DPP ALFi Akbar Djohan dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada DPW ALFI DKI Jakarta atas penyelenggaraan sosialiasi beleid perpajakan ini. “ALFI sebagai patriot terdepan untuk taat perpajakan di sektor bisnis ini,” ucap Akbar.

Dia mengatakan, kegiatan logistik, perusahaan yang menggunakan izin Jasa Pengurusan Transportasi dengan nomor KBLI 52291, dimana sesuai dengan Permenhub No. 59 Tahun 2021 aktivitas usahanya mencakup 22 subsetor yang saling terkait.

“Karenanya, program Sosialisasi PMK 71/2022 ini sangat penting dan strategis, yang diharapkan dapat mewujudkan persamaan persepsi antara Petugas Pajak dengan Perusahaan JPT, sehingga kita bisa bersama-sama dapat meningkatkan kinerja sektor logistik Indonesia yang lebih baik,” ujar Akbar.

Safrin Liputo, Kadishub DKi Jakarta dalam sambutannya menegaskan sosilisasi beleid perpajakan ini agar bisa membantu dan mengedukasi para anggota ALFI di Jakarta dalam melakukan kegiatan usahanya.

Sedangkan Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Subagyo mengingatkan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat dilihat dari logistik cost-nya.

“Oleh karenanya, peran ALFI dalam sistem logistik nasional sangatlah strategis,” ujar Ka OP Tanjung Priok.[*]

Rilis Media

Implementasi NLE di Pelabuhan & Bandara, Perkuat Supply Chain

ALFIJAK – Pemerintah RI melalui Kementerian Keuangan terus memacu peningkatan performance logistik nasional melalui implementasi National Logistics Ecosystem (NLE). Bahkan bukan hanya di Pelabuhan Laut, NLE juga bakal diterapkan di Bandar Udara (Bandara) yang layani internasional maupun domestik.

Pelaku bisnis logistik yang tergabung dalam Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) terus mendorong langkah konkret yang telah dilakukan Pemerintah RI dalam rangka memberikan kemudahan berusaha melalui sistem NLE guna mendongkrak kinerja dan performance logistik nasional.

ALFI juga mendorong NLE sebagai program action yang inclusive, collaboratif dan progressive di Indonesia.

“Bahkan sejak tahun 2017, asosiasi kami (ALFI) telah ikut terlibat aktif dalam komitmen dan terus mendorong implementasi NLE di Pelabuhan dan Bandara tersebut,” ujar Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi.

Yukki mengemukakan, pentingnya peran aktif pelaku usaha dan stakeholders dalam menyukseskan NLE karena pemerintah tidak bisa sendiri dalam mewujudkan penataan ekosistem logistik nasional tersebut.

Oleh karenanya, ALFI terus mendorong pelaku usaha/ perusahan-perusahan logistik nasional dan anggotanya untuk dapat memanfaatkan layanan NLE tersebut.

“Sejauh ini kami rasakan bahwa persepsi pengguna jasa menilai adanya efisiensi layanan logistik melalui program NLE itu. Terobosannya cukup signifikan dan menciptakan integrasi yang pada gilirannya menghasilkan efisiensi. Harapannya kedepan lebih masif lagi, termasuk pemanfaatan fasilitas di NLE oleh stakeholders di sektor privat juga perlu didorong,” ucap Yukki.

Menurutnya, secara umum implementasi NLE bertujuan untuk meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, serta meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Aktivitas logistik merupakan salah satu roda penggerak perekonomian Indonesia.

Implementasi National Logistic Ecosystem (NLE), juga diyakini mampu memperbaiki manajemen Supply Chain atau rantai pasokan, sehingga proses logistik bisa menghasilkan biaya yang lebih efisien dan siklus produksi yang semakin cepat. Pada prinsipnya pelaku usaha logistik nasional mendukung program NLE  guna merangkai semua kegiatan Supply Chain secara nasional.

Yukki menyebutkan, NLE adalah suatu ekosistem logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan sarana pengangkut hingga barang tiba di gudang.  NLE juga mengenalkan suatu konsep kolaborasi digital yang memungkinkan entitas logistik terhubung dengan pemerintah serta platform logistik lainnya. Selain itu, NLE memperkaya peran Indonesia national single window (INSW).

“Makanya ALFI sangat mengapresiasi dan terus mendorong NLE dapat dilaksanakan selain di Pelabuhan juga di Bandara (airport).Bahkan dari awal kami mendorong NLE Ini di implementasikan di semua Bandara dan pelabuhan secara bertahap sampai dengan 2024 sesuai dengan Kepres dan masuk kepada ekosistem logistik,” jelas Yukki.

Dukungan ALFI DKI 

Ketua DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim juga mendukung sepenuhnya implementasi NLE di Pelabuhan maupun Bandar Udara.

“Kami akan terus menyosialisasikan implementasi NLE kepada perusahaan anggotanya yang berkegiatan di pelabuhan Tanjung Priok maupun di Bandara Soekarno Hatta,” ujar Adil.

Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai yang sekaligus Ketua Pelaksana Harian Tim Teknis Pengembangan NLE Rudy Rahmaddi mengatakan hngga kini, NLE telah diimplementasikan pada 14 pelabuhan.

“Kedepan, implementasi NLE akan diperluas ke pelabuhan laut dan pelabuhan udara baik domestik maupun internasional,” ujarnya.

Pada 2022, NLE bekerja sama dengan tim survei independen dari Prospera untuk mendapatkan gambaran awal efektivitas NLE.

Secara umum, persepsi pengguna jasa menilai adanya efisiensi program NLE, khususnya layanan SSm Perizinan, SSm QC, Delivery Order, Surat Penyerahan Petikemas Online, Autogate, dan Trucking. Efisiensi waktu dan biaya yang berdasarkan laporan survei Prospera berkisar 24,6 persen sampai 49,5 persen.

Berdasarkan data Lembaga National Single Window (LNSW), estimasi penurunan biaya timbun dan biaya penarikan untuk behandle atau pemeriksaan mulai dari awal implementasi SSm Pabean Karantina pada bulan Juni 2020 sampai dengan Desember 2022 sebesar 191,32 miliar atau 33,48 persen. Selain itu, rata-rata efisiensi waktunya sebesar 22,37 persen.

Pada kurun waktu 2023-2024, NLE akan fokus pada tiga aspek, yakni akselerasi penyelesaian target rencana aksi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 2020, room for improvement, dan perluasan target pelabuhan implementasi NLE.

Guna mendukung kelancaran implementasi NLE, pemerintah terus menjaring masukan dari semua elemen terkait, baik dari pemerintahan, swasta, maupun pelaku logistik.

Dengan NLE juga diyakini bisa mendongkrak performance logistik nasional sekaligus menargetkan efisiensi biaya logistik di kisaran 60-80%. Target tersebut karena efisiensi NLE saat ini baru di kisaran 50 persen, sehingga belum cukup untuk Indonesia yang secara geografis menantang karena merupakan negara kepulauan.[*]

Rilis Media

ALFI: Ada Peluang Sektor Logistik Jelang Pemilu 2024

ALFIJAK – Mobilisasi dan distribusi barang maupun logistik untuk kebutuhan Pemiihan Umum (Pemilu) 2024 menjadi salah satu peluang yang bisa diserap perusahaan logistik nasional.

Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim berharap Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nantinya dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi perusahaan logistik nasiomal bisa berperan dalam layanan distribusi logistik Pemilu seperti kotak suara, surat suara dan berbagai kebutuhan barang/sarana lainnya guna mendukung suksesnya pesta demokrasi lima tahunan di tanah air, dari awal hingga akhir.

“Pesta demokrasi lima tahunan mesti kita sambut dengan suka cita. Dan yang kami lihat dari sisi bisnis bahwa hal itu juga merupakan salah satu peluang bagi usaha logistik untuk mengembangkan marketnya, perluas networkingnya dalam memberikan layanan logistik, mulai dari tahapan Kampanye hingga pelaksanaan Pemilu pada 2024 mendatang,” ujar Adil Karim.

ALFI berharap dalam tahun dinamika perpolitikan nasional saat ini, semua elemen bangsa termasuk kalangan dunia usaha dapat sama-sama menciptakan kondisi damai dan aman, sehingga program pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional dapat terus tumbuh.

Adil juga menyampaikan optimisme proyeksi pertumbuhan sektor logistik pada tahun 2023 dan dimasa-masa mendatang, mengingat Pemerintah juga optimistis memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2023 sebesar 5,1%-5,3% atau lebih tinggi dari proyeksi  perekonomian global tahun 2023 yang diperkirakan berada pada kisaran 2,2% hingga 2,7%.

Adil mengemukakan perkuatan lini domestik dan program hilirisasi industri di dalam negeri akan mendorong, sekaligus menggeliatkan aktivitas rantai pasok produk-produk dalam negeri yang menyokong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Penguatan industri domestik, termasuk menjaga konsumsi didalam negeri juga sangat berperan dalam menangkal isue ancaman resesi perekonomian global saat ini,” ucapnya.

Selain itu, imbuh Adil,  pembangunan infrastruktur di dalam negeri yang masif dilakukan saat ini untuk mendukung aktivitas transportasi dan logistik perlu terus betkelanjutan guna efisiensi dan meningkatkan daya saing produk nasional.

“Pelaku logistik tetap optimistis pertumbuhan ekonomi nasional akan terus membaik kedepannya. Karena itu, semua pihak perlu sama-sama menjaga untuk terus mendorong momentum pertumbuhan ekonomi di 2022 lalu sehingga diharapkan bisa terus berlanjut pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya, meskipun dinamika perpolitikan nasional di tahun ini lebih dinamis mengingat kita akan menghadapi Pemilu pada 2024 mendatang,” ujar Adil Karim.[*]

Rilis Media

Perkuatan Domestik, Bikin Aktivitas Logistik Tumbuh

ALFIJAK – Situasi ekonomi nasional yang tumbuh positif di 2022 diharapkan akan terus berlanjut di 2023. Untuk itu program hilirisasi industri di dalam negeri akan mendorong, sekaligus menggeliatkan aktivitas rantai pasok produk-produk dalam negeri.

Hal tersebut di kemukakan Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim, di Jakarta.

Menurutnya, penguatan industri domestik juga sangat berperan dalam menangkal isue ancaman resesi perekonomian global pada tahun ini.

“Penguatan lini domestik industrinya, menjaga konsumsi domestiknya juga perlu dijaga, termasuk pembangunan infrastruktur di dalam negeri yang masif dilakukan untuk mendukung aktivitas transportasi dan logistik perlu terus dioptimalkan guna efisiensi dan meningkatkan daya saing produk nasional,” ujar Adil.

Dia juga mengatakan, dengan pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5,31% pada tahun 2022 lalu, saat ini aktivitas dunia usaha termasuk sektor bisnis logistik di Indonesia kembali bergerak tumbuh.

“Di DKI Jakarta saja, mulai tumbuh dan bermunculan perusahaan-perusahan baru di sektor logistik sejak awal tahun 2023 ini. Fenomena itu dapat kami lihat dengan bergabungnya sejumlah perusahaan forwarder dan logistik di DKI tersebut menjadi anggota ALFI,” ucap Adil.

Dia mengatakan, DKI Jakarta merupakan barometer perekonomian nasional lantaran perputaran pergadangan dan jasa banyak dilakukan. Selain itu, Pelabuhan Tanjung Priok Jakarra menjadi pelabuhan tersibuk di Indonesia yang notabene menghandle lebih dari 65% aktivitas perdagangan ekspor maupun impor serta domestik.

“Pelaku logistik tetap optimistis pertumbuhan ekonomi nasional akan terus membaik kedepannya. Karena itu, semua pihak perlu sama-sama menjaga untuk terus mendorong momentum pertumbuhan ekonomi di 2022 lalu sehingga diharapkan bisa terus berlanjut pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya, meskipun dinamika perpolitikan nasional di tahun ini lebih dinamis mengingat kita akan menghadapi Pemilu pada 2024 mendatang,” ujar Adil Karim.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, pada Januari 2023 terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 5,28 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,98. Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Kotabaru sebesar 7,78 persen dengan IHK sebesar 119,97 dan terendah terjadi di Sorong sebesar 3,23 persen dengan IHK sebesar 112,02.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 5,82 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,07 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 3,62 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 4,28 persen; kelompok kesehatan sebesar 3,04 persen; kelompok transportasi sebesar 13,91 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,87 persen.

Kemudian, kelompok pendidikan sebesar 2,80 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,46 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,15 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,22 persen.

Adapun tingkat inflasi month to month (m-to-m) Januari 2023 sebesar 0,34 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Januari 2023 sebesar 0,34 persen.[*]

Rilis Media

Optimistis Kinerja Ekspor 2023 Tumbuh

Jakarta – Pelaku ekspor di tanah air tetap optimistis kinerja ekspor pada tahun ini bisa tumbuh positif, meskipun ditengah isue ketidakpastian (resesi) ekonomi global maupun dinamika tahun perpolitikan nasional saat ini.

Pemerintah RI juga telah memproyeksikan nilai ekspor pada 2013 bakal naik di 12,8 persen dan nilai impor di 14,9 persen.

Ketua Gabungan Perusahan Ekspor Indonesia (GPEI) DKI Jakarta, Irwandy MA Rajabasa mengemukakan, proyeksi itu  menurutnya  terlalu tinggi, apalagi jika merujuk pada kinerja ekspor tahun-tahun sebelumnya.

“Namun bagi kami (pelaku usaha ekspor) harus tetap optimistis kinerja ekspor tahun ini bisa tumbuh, meskipun mungkin sedikit melambat lantaran faktor eksternal (ekonomj global) dan perpolitikan di dalam negeri. Kalau proyeksi kami selaku pelaku ekspor, pertumbuhan tahun ini masih dibawah 10 persen,” ujarnya.

Irwandy menjelaskan, peningkatan ekspor yang terjadi pada tahun lalu (2022) ditunjang hanya oleh sejumlah komoditas utama seperti hasil tambang dan sejenisnya yang diserap di berbagai negara di dunia. Namun untuk barang-barang industri hasil pabrikan, pertumbuhan ekspornya relatif belum signifikan.

“Kendati begitu, GPEI juga terus mendorong pertumbuhan ekspor dengan berbagai upaya, salah satunya yakni memacu kompetensi para eksportir nasional melalui pendampingan, pembekalan informasi ekspor dan memperluas pasar ekspor di kancah global kepada perusahaan anggota,” ucapnya.

Bahkan, imbuhnya, GPEI mendukung sepenuhnya pemanfaatan platform layanan ekspor one-stop service InaExport, dalam rangka memacu kegiatan ekspor nasional dan menumbuhkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di dalam negeri agar mampu berorientasi ekspor.

Dia mengatakan, InaExport menawarkan keuntungan tidak hanya membantu penjualan dan promosi ekspor tapi juga pengembangan UMKM untuk siap menghadapi pasar global.

Sebagaimana diketahui, nilai perdagangan ekspor Indonesia pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan dengan nilai ekspor mencapai Rp 268 miliar.

Peningkatan ekspor tersebut ditunjang oleh berbagai komoditas utama seperti besi baja, bahan bakar fosil, dan minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO).

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers,  usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Evaluasi Capaian Ekspor Tahun 2022 dan Target Tahun 2023 yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengatakan,  komoditi batu bara bisa mengompensasi impor dari minyak sehingga kita di bidang energi ini positif sebesar hampir USD6,8 billion secara year to date, sedangkan iron and steel USD29 billion, dan CPO sekitar USD30 billion.

Pemerintah pun memproyeksikan pertumbuhan ekspor pada tahun 2023 ini akan tetap tumbuh positif meski lebih melambat daripada tahun lalu.

Airlangga menuturkan, pemerintah memproyeksikan nilai ekspor naik di 12,8 persen dan nilai impor di 14,9 persen.

“Tahun 2022 ekspor kita tumbuh 29,4 persen, impor tumbuh 25,37 persen. Tahun depan [2023] diproyeksikan ekspornya, karena kita basisnya sudah tinggi, itu ekspornya naik di 12,8 [persen], impornya 14,9 persen,” ujarnya.[*]

Rilis Media

ALFI: TBS Pelabuhan Priok Perlu Siapkan Buffer

ALFIJAK – Implementasi Terminal Booking System (TBS) di Jakarta International Container Terminal (JICT) Pelabuhan Tanjung Priok masih membutuhkan dukungan buffer sebagai tempat menungu trucking sebelum masuk ke dalam terminal peti kemas yang telah terkoneksi dengan sistem TBS.

Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, jika tidak buffer yang mumpuni dalam mendukung TBS itu maka trucking masih bisa terjebak kemacetan atau berputar-putar disekitar pelabuhan lantaran menunggu jadwal masuk yang sudah di booking di terminal.

“Jadi TBS itu mutlak memerlukan buffer truck. Saat ini hanya ada buffer di sisi barat pelabuhan Priok yakni di lapangan eks Inggom Jln Martadinata. Namun yang disisi timur belum ada buffernya. Padahal 60-70% pergerakan trucking dari dan ke Priok berasal dari sisi Timur seperti hinterland di Bekasi, Karawang, Cibitung, Cikampek, Bandung Jawa Barat dan Sekitarnya,” ujar Adil Karim.

Dia menegaskan, bahwa fasilitas buffer yang disiapkan tersebut untuk menunggu sementara trcking yang dokumen ekspor-impornya yang belum siap sementara waktu. Buffer juga sebagai sarana untuk mengurai kemacetan.

“Di buffer tersebut ada informasi juga secara real time mana yang sudah masuk atau belum ke dalam terminal sehingga semuanya transparan. Pasalnya, ada konsekuensi kalau trucking telat masuk ada demurage yang ditanggung pemilik barang.Makanya soal TBS juga bicarakanlah dengan pemilik barang, karena trucking hanya sebagai pengangkut jika dikasih order oleh pemilik barang,” tegas Adil.

Dia juga megatakan, konektivitas TBS harus menyeluruh dengan sistem digital berbasis website maupun Apps yang bisa di akses secara transparan oleh pengelola terminal peti kemas, pemilik barang, perusahaan truck maupun pihak industri (hinterland).

“TBS juga bisa melihat bagaimana service level agreement dan service level guaranted (SLA/SLG) diterminal peti kemas sehingga layanannya lebih terukur,” papar Adil.

Dia mengatakan, integrasi sistem TBS secara menyeluruh itu juga hendaknya diterapkan terhadap layanan peti kemas domestik, bukan hanya internasional.

“Intinya semuanya harus lewat sistem. Jangan dianaktirikan domestiknya,” ujarnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, TBS di JICT sudah mulai diujicobakan pada 2 Januari 2023, namun baru terhadap perusahaan trucking tertentu saja.[*]

Rilis Media

Kerjasama KADIN & Pasar Indonesia AG, Indonesia Trading House di Swiss Diresmikan

ALFIJAK – Duta Besar RI untuk Swiss dan Liechtenstein, Muliaman Hadad, bersama dengan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, menyaksikan peresmian pendirian Indonesia Trading House (ITH) bertempat di toko Pasar Indonesia, Aargau, Swiss, pada 21 Januari 2022.

Peresmian dihadiri juga oleh, Yukki Nugrahawan Hanafi (Wakil Ketua Umum Koordinator I KADIN Indonesia) yang mewakili KADIN Indonesia dan Atase Perdagangan RI Jenewa. Pemilik Pasar Indonesia AG, Catharina Oehler, merupakan diaspora Indonesia di Swiss yang berusaha sejak tahun 1999.

Sementara itu dari pihak Kadin Indonesia hadir pula ketua Komite Bilateral Swiss KADIN Indonesia, Francis Wanandi dan Ronald Bonia dari Kadinda Papua.

“ITH diharapkan dapat menjadi pintu masuknya produk-produk Indonesia, baik produk makanan dan non-makanan, ke pasar Swiss dan pasar Eropa. Indonesia harus memanfaatkan Swiss sebagai Hub untuk pintu produk Indonesia ke pasar Eropa, sebagai implementasi dari  perjanjian Indonesia-EFTA CEPA”, ujar Dubes Muliaman.

Sementara itu, Waketum Kordinator 1 KADIN Indonesia Yukki N Hanafi mengatakan bahwa  ITH Swiss ini merupakan kerja sama KADIN dengan diaspora yang pertama di Eropa dan akan di replikasikan ke berbagai negara.

Peresmian ITH ini, imbuh Yukki, merupakan bukti keberhasilan dari kolaborasi KADIN dengan mitra di Swiss (Pasar Indonesia AG).

“Kami mengapresiasi dukungan dari KBRI Bern dan Kementerian Perdagangan RI. Pada prinsipnya, kami akan terus mendukung upaya kemajuan dan peningkatan perdagangan Indonesia untuk tembus pasar Eropa. Kami juga memahami perhatian utama para diaspora Indonesia akan tingginya biaya logistik, semoga kita bisa cari solusi bersama terkait isu logistik dimaksud”, ucap  Yukki.

Dalam peresmian ITH, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki memberikan apresiasi tinggi atas upaya pendirian ITH di Swiss, terutama untuk peluang masuknya produk-produk UMKM Indonesia ke pasar luar negeri, khususnya Eropa.

“Saya kira sekarang dengan dukungan teknologi akan cukup mudah membantu penjualan produk-produk Indonesia lewat jaringan diaspora, asal ada partner yang menyediakan warehousenya”, ujar Teten.

Kementerian Koperasi dan UKM juga memberikan perhatian terhadap pemanfaatan market platform atau marketplace untuk pemasaran produk-produk UMKM Indonesia serta keterhubungannya dengan jejaring ITH, diaspora Indonesia, dan para pelaku pasar di Luar Negeri.

“Jadi sekali lagi saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Catherina dan juga dukungan Pak Dubes yang luar biasa dan KADIN. Mudah-mudahan ini bisa direplikasi di berbagai tempat karena sekarang ini produk UMKM juga sudah berkualitas untuk dapat memenuhi standar internasional”, pungkas Menteri Teten saat memberi sambutan dalam peresmian ITH itu.

Peresmian pendirian ITH adalah tindak lanjut dari penandatanganan pendirian Indonesia Trading House atau ITH oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsyad Rasyid di sela perhelatan WEF bertempat di Indonesia Pavilion pada 24 Mei 2022.[*]

Rilis Media

ALFI Jakarta Desak Semua Impor Wajib Periksa Karantina di Priok, Menggunakan Hico-Scan

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, mendesak semua barang impor yang wajib periksa karantina wajib dilakukan pemeriksaan fisik secara tetpadu melalui alat pemindai peti kemas atau Hico Scan (X-Ray).

“Dengan menggunakan Hico Scan, sudah terbukti pemeriksaan barang impor lebih efisien dan efektif. Hal ini juga sesuai dengan keinginan pengguna jasa pelabuhan untuk mewujudkan biaya logistik efisien,” ujar Ketua DPW ALFI Jakarta, Adil Karim kepada wartawan Rabu (18/1).

Adil mengatakan, sudah sejak lama ALFI DKI Jakarta menyampaikan ke pihak Balai Karantina Tanjung Priok supaya kegiatan inspeksi karantina dapat melalui tempat pemeriksaan fisik terpadu (TPFT) di kawasan pabean Tanjung Priok, bukan di lapangan terminal peti kemas (lini satu) pelabuhan.

“Kalau melalui TPFT dari sisi biaya dan SDM petugas pemeriksanya lebih efektif karena sudah terpadu. Tetapi kenapa sampai kini masih ada yang di periksa di lapangan TPK Koja Priok ?. Mestinya dialihkan saja ke TPFT yang sudah dilengkapi dengan Hico-Scan, untuk memudahkan petugas karantina dan mengurangi pertemuan langsung (personal) serta memperlancar arus barang dan menurunkan biaya logistik,” ucap Adil Karim.

Percepatan Layanan

Penggunaan HiCo-Scan pada kegiatan pemeriksaan atau behandle peti kemas impor di TPF, selain untuk percepatan layanan, juga diharapkan dapat menekan biaya demurage importasi maupun storage di terminal maupun cost logistik di TPFT.

“Sehingga hal ini menjadi bagian relaksasi bagi importir dalam rangka menurunkan biaya logistik di Indonesia,” papar Adil.

Bahkan, terhitung 9 Januari 2023, tarif paket behandle peti kemas impor yang menggunakan alat pemindai (Hico-Scan) dan dilakukan pemeriksaan fisik di tempat pemeriksaan fisik terpadu (TPFT) Graha Segara di kawasan pabean Pelabuhan Tanjung Priok, mulai di berlakukan.

Hal tersebut menyusul telah adanya kesepakatan bersama antara penyedia dan pengguna jasa yakni pengelola terminal peti kemas di pelabuhan Tanjung Priok yakni PT Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja dengan pengguna jasa yakni Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) DKI Jakarta dan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta.

Kesepakatan bersama itu juga diketahui oleh Manajemen Pelindo Regional 2 Tanjung Priok dan Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok.

Saat ini Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok menempatkan Alat pemindai (X Ray) peti kemas itu pada tempat pemeriksan fisik terpadu atau TPFT Graha Segara, di kawasan  pabean Pelabuhan Tanjung Priok.

Untuk optimalisasi pemeriksaan barang dengan mengunakan Hi-Co Scan/ X-Ray System atau alat Pemindai tersebut, telah diamanatkan melalui keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu nomor Kep-99/BC/2003 dan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan/PMK No: 109/04/ tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.[*]

Rilis Media

ALFI DKI Usulkan eks JICT-2 untuk Layani Domestik

ALFIJAK– Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mendesak Pelindo segera merealisasikan revitalisasi fasilitas eks terminal 2 Jakarta International Container Terminal (JICT-2) di Pelabuhan Tanjung Priok, untuk optimalisasi layanan peti kemas domestik, menambah kapasitas terpasang, dan kelancaran arus barang dan logistik.

Ketua DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengemukakan, fasilitas eks JICT-2 yang sudah idle selama lebih 6 tahun itu idealnya bisa difungsikan dan dimanfaatkan untuk kegiatan bongkar muat peti kemas domestik yang pergerakan pertumbuhannya cukup signifikan setiap tahunnya di pelabuhan Priok.

“Optimalisasi fasilitas eks JICT-2 itu sekaligus dalam rangka menyiapkan terminal khusus domestik yang lebih representatif di pelabuhan Priok, dengan pengelolaan yang lebih profesional (dedicated) guna memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jasa,” ujar Adil Karim.

Adil mengatakan, sangat memungkinkan jika fasilitas eks JICT-2 itu dioptimalkan guna melayani kegiatan pengapalan dan bongkar muat kontener domestik/antar pulau yang saat ini belum memdapat perhatian serius dari operator pelabuhan.

ALFI DKI, imbuhnya, juga mengingatkan supaya Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dapat mendorong Pelindo untuk segera merevitalisasi fasilitas eks JICT-2 yang selama ini tidak termanfaatkan secara komersial atau idle tersebut.

“Pelabuhan Tanjung Priok jangan hanya fokus pada layanan kapal dan bongkar muat kontener internasional. Tetapi layanan kontener domestik juga mestinya mendapat perhatian yang sama. Apalagi saat ini potensi domestik sangat besar, ” ucap Adil.

Isue Global

Adil Karim mengatakan besarnya potensi domestik diharapkan menjadi tumpuan dari terpaan isue resesi global tahun depan dan diharapkan tidak terlalu berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang investasi, perdagangan domestik, konsusmsi dan daya beli dalam negeri bisa terjaga.

“Potensi domestik kita itu sangat besar, hal inilah yang kami yakini kita bisa tetap survive di tengah isu resesi global tahun depan. Tetapi kita tidak boleh lengah, tetap harus hati-hati,” ujar Adil Karim.

Dia juga mengatakan, untuk bisa survive, berbagai program yang telah dijalankan Pemerintah seperti peningkatan keberadaan industri kecil dan menengah (IKM) serta hilirasi industri mesti terus dilakukan.

Hilirisasi, imbuh Adil, merupakan suatu strategi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang kita miliki. Dengan adanya hilirisasi, kedepannya komoditas yang diekspor bukan lagi berupa bahan baku, tetapi berupa barang setengah jadi atau barang jadi.

“Jadi pemerintah mesti memaksimalkan pertumbuhan ekonomi domestik dan konsisten dalam kebijakannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri, termasuk soal hilirisasi industri itu,” ucap Adil.

Rencana Pelindo

Sebelumnya, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) menyatakan akan merevitalisasi fungsi fasilitas eks terminal 2-Jakarta International Container Terminal (JICT-2) di kawasan pabean pelabuhan Tanjung Priok.

Dirut Pelindo Arif Suhartono mengatakan, revitalisasi fasilitas tersebut dengan melakukan perbaikan container yard serta pendalaman kolam dermaga eks JICT-2  dari sebelumnya -9 meter low water spring (LWs) menjadi -12 meter LWs.

“Proses itu (memperdalam) dermaga eks JICT-2 akan kita lakukan. Dan nantinya tetap peruntukkan fasilitas terminal tersebut untuk layanan kontainer,” ujarnya.

Kendati begitu, Dirut Pelindo belum bersedia memastikan apakah peruntukkan eks JICT-2 itu nantinya untuk layanan kontainer ocean going (ekspor impor) atau antarpulau (domestik) lantaran saat ini juga sedang dilakukan pengembangan new priok container terminal (NPCT) atau NPCT-2 guna menambah kapasitas layanan kontainer ocean going.

“Yang jelas kita arahnya akan proses perbaikan eks JICT-2, namun untuk domestik atau internasional kita lihat nanti, belum kita putuskan,” tegas Arif.

Sebagaimana diketahui, saat ini terdapat lima fasilitas terminal kontainer yang melayani ekspor impor di pelabuhan Tanjung Priok yakni, JICT, TPK Koja, NPCT-1, Teminal MAL (NPH) dan Terminal 3 Pabuhan Tanjung Priok.(*)