Arsip Tag: Gemilang Tarigan

Asosiasi tak keberatan tarif tol JORR yang baru

Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) akan menerapkan tarif toll terbaru jauh dekat Rp15 ribu untuk mobil pribadi dan mobil besar Rp30 ribu. Tarif tersebut bagian integrasi transaksi untuk ruas   Jakarta Outer Ring Road (JORR) dengan tol Pondok Aren-Bintaro Viaduct-Ulujami dan tol Akses Tanjung Priok.

JAKARTA (alfijak): Gemilang Tarigan , Ketua Umum Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) mengatakan sangat setuju dengan adanya penarapan tarif terbaru yang dianggap menguntungkan pihaknya.

“Kalau dulu kita bisa kena Rp90 ribu, kalau sekarang Rp30 ribu kan lebih murah,” katanya di Jakarta, Kamis (28/6/2018).

Menurut dia, truk logistic memang mau tidak mau harus masuk toll, karena tidak mungkin untuk masuk jalur arteri.

Hal tersebut untuk mempercepat pengangkutan dari titik pengambilan barang hingga Pelabuhan atau Bandara.

Dia berpikir dengan ketentuan tarif jarak pendek dan jauh dengan tariff yang sama, tentunya bisa mengurangi beban jalan toll.

Dia berharap mobil pribadi yang jarak pendek, mikir dua kali untuk masuk toll jika jaraknya pendek.

“Mobil pribadi kalau jarak deket masuk jalan areri saja, kan bayarnya sama jarak pendek dan jauh,tapi kalau juah bisa ambil toll karena menguntungkan,” katanya.

Sambutan positif

Sambutan positif salah satunya datang dari Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI). Wakil Ketua Kompartemen ALFI, Ian Sudiana mengungkapkan, pihaknya mendukung integrasi tarif Tol JORR dan Akses Tanjung Priok.

“Kami dari ALFI sangat mendukung integrasi tarif Tol JORR dan akses Tanjung Priok, karena dengan single pricing, bagi kami memberikan kepastian layanan,” kata Ian usai menghadiri acara focus group discussion “Manfaat Integrasi Tol JORR untuk Pelaku Logistik” di Hotel Ibis, Cawang, Jakarta, Kamis (28/6).

Pasalnya, pihaknya menilai dengan integrasi tarif Tol JORR dan Akses Tanjung Priok maka kedepan semakin sedikit pintu yang harus dilewati pelaku usaha Logistik dan lainnya.

“Ini suatu adalah suatu inisiatif yang bagus, setelah terintegrasi, semakin sedikit pintu yang harus kami taping atau lewati. Jadi satu kali bayar sudah, sampai di ujung tanpa kendala,” katanya.

Ian mencontohkan, jika sebelumnya jalur yang dilewati oleh kendaraan angkutan logistik yakni Tanjung Priok via Kebon Bawang dan Rorotan, semula harus membayar Rp 45.000, lalu di Rorotan membayar lagi Rp 20.500, total biaya yang harus dikeluarkan pada rute tersebut mencapai Rp 65.000.

Maka dengan pemberlakuan integrasi tarif tersebut, biaya yang harus dikeluarkan pada rute yang sama hanya Rp 30.000.

“Dibuat tarif tunggal hanya menjadi Rp 30.000, round trip Rp 60.000. Dibandingkan tadinya Rp 120.000 atau terendah Rp 86.000 kalau tidak lewat Kebon Bawang, tapi ambil dari Rorotan. Jadi tetap (integrasi tarif) lebih bagus,” tutur Ian.

Menurut analisanya, setiap golongan kendaraan dengan jarak tempuh terjauh mengalami penurunan biaya hingga 70 persen.

Dengan rincian golongan satu turun hingga 70 persen, golongan 2 dan 3 turun 40-60 persen, sementara untuk golongan 4 dan 5 terjadi penurunan biaya hingga 30 persen.

“Mobil golongan I memang ada adjustment ke atas, tapi bagi kami di logistik adjustment tersebut menjadi positif. Jadi kami siap dukung,” pungkas Ian Sudiana. (industry.co,id/kompas.com/ac)

‘Stagnasi di terminal peti kemas tak boleh dibiarkan’

Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) mendesak Menteri BUMN Rini Sumarno untuk turun tangan membenahi pengelolaan terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok yang  dikendalikan PT Pelabuhan Indonesia II/Indonesia Port Corporation (IPC) untuk menghindari ancaman stagnasi akibat kemacetan arus logistik.

JAKARTA (alfijak): Ketua Umum DPP Aptrindo Gemilang Tarigan mengungkapkan desakan itu menyusul kongesti di Pelabuhan Priok yang diduga akibat adanya persaingan bisnis antarterminal peti kemas ekspor impor di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu semenjak sebulan terakhir.

Gemilang mengatakan kemacetan yang berpotensi stagnasi itu dipicu tidak seimbangnya fasilitas dan peralatan bongkar muat di New Priok Container Terminal-One (NPCT-1) dengan volume muatan dan jumlah kapal kontainer yang dilayani di terminal itu.

“Jangan paksakan kalau NPCT-1 tak mampu menangani kapal dan muatan, sebaiknya dialihkan ke terminal lainnya saja karena semua pihak sudah mengeluh dengan kondisi NPCT-1 itu. Dalam hal ini, PT Pelindo II mesti bertanggung jawab,” ujarnya kepada Bisnispada Senin (28/5/2018).

Gemilang menambahkan Menteri BUMN semeatinya dapat segera mengintruksikan kepada Pelindo II selaku pengelola terminal peti kemas di Priok agar tidak saling berebut pasar kontainer yang tidak sehat yang pada akhirmya mengorbankan kepentingan kelancaran logistik dan masyarakat.

Di Pelabuhan Priok terdapat lima fasilitas terminal peti kemas ekspor impor yakni Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja, Terminal Mustika Alam Lestari (MAL), NPCT-1, dan Terminal 3 Priok.

Gemilang menyebutkan berdasarkan data yang diperoleh Aptrindo, NPCT -1 tidak memiliki post gate parking area dan pre gate parking area seperti yang dimiliki terminal lainnya di Priok.

Selain itu, adanya peningkatan bongkar kontainer sebesar 20% atau mencapai 25.000 twenty foot equivalent units (TEUs) per pekan. Bahkan pada Mei 2018 saja NPCT-1 telah meng-handle 106.000 TEUs.

Gemilang menyebutkan kapasitas ideal per hari di NPCT-1 hanya bisa menampung sekitar 1.000-an trucking, tetapi kini lebih dari 3.000-an truk per hari.

“Stagnasi dan kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan. Pelindo II mesti mengalihkan layanan kapal di NPCT-1 ke terminal lain di Priok. Semua terminal itu kan sahamnya dimiliki juga Pelindo II, istilahnya cuma memindahkan kantong kiri ke kantong kanan saja,” papar Gemilang.

Kantor  Syahbandar Pelabuhan Tanjung Priok juga telah menggelar rapat kordinasi pada Minggu,27 Mei 2018 yang dihadiri seluruh manajemen terminal peti kemas dan asosiasi pelaku usaha terkait di pelabuhan itu.

Dalam dokumen yang diperoleh Bisnis, dalam pertemuan itu, Syahbandar Pelabuhan Tanjung Priok mengusulkan agar gate NPCT-1 di pindah ke dalam lagi sehingga dapat menambah kapasitas daya tampung truck yang melayani terminal itu.

Kemudian, perlunya pengawasan di putaran Bogasari yang di sering menjadi salah satu titik kemacetan dan perlu diurai, serta perlunya dibuat buffer area dan jalan layang untuk visi jangka panjang.

Diurai

Layanan lima kapal kontainer ekspor impor di New Priok Container Terminal-One (NPCT-1) dialihkan ke fasilitas dua terminal peti kemas lainnya di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

Direktur Operasi NPCT-1, Rino Wisnu Putro mengatakan, pengalihan kelima kapal kontainer itu akan dilakukan pada pekan ini juga untuk mengurai kepadatan di NPCT-1 dan kemacetan akses di jalur logistik pelabuhan Tanjung yang terjadi akhir-akhir ini.

“Kami baru saja selesai rapat dan sudah komunikasikan dengan semua pengelola terminal peti kemas di Priok untuk segera mengalihkan layanan lima kapal dari NPCT-1 ke terminal lainnya di Priok.Tetapi saya tidak hafal nama kapalnya apa saja,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (28/5/2018).

Rino mengatakan, kepadatan di NPCT-1 dan kemacetan di jalur logistik Priok saat ini telah menjadi permasalahan bersama pengelola terminal peti kemas di pelabuhan Priok sehingga diperlukan solusi yang saling membantu antar terminal.

Informasi yang diperoleh Bisnis, lima kapal yang akan dialihkan pelayanannya dari NPCT-1 itu antara lain sebanyak tiga kapal dialihkan ke JICT yakni; MV. TIX Evergreen (1 Juni 2018), MV. IA1 Maersk (1 Juni), dan MV. CIT Evergreen (2 Juni).

Sedangkan kapal yang dialihkan ke TPK Koja yakni; MV.Evergreen JPIA pada 30 Juni dan MV. MSC Capricon pada 31 Juni.

Pengelolaan JICT dan TPK Koja yang dikendalikan oleh Hutchison Port Holding (HPH) dan PT.Pelindo II/IPC telah memiliki sispro layanan standar internasional, fasilitas gate terintegrasi dengan inspeksi dan billing secara online.

Dikonfirmasi Bisnis, Direktur Operasi dan sistem Informasi Tehnologi PT.Pelindo II/IPC, Prasetiadi mengatakan, penyelesaian kepadatan di NPCT-1 dilakukan pada pekan ini juga dengan mengalihkan sejumlah layanan kapal ke terminal lain di Priok.

Saat ini, di Pelabuhan Priok terdapat lima fasilitas terminal ekspor impor yakni; JICT, TPK Koja, NPCT-1, Mustika Alam Lestari (MAL), dan Terminal 3 Priok.

“Semua pengelola terminal harus sinergi mencari solusi masalah kepadatan di jalur logistik Priok itu,” ujarnya.

Sekjen BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Erwin Taufan mengungkapkan, dampak kepadatan di NPCT-1 dalam satu bulan terakhir ini menyebabkan biaya penumpukan peti kemas impor membengkak.

“Kami dapat aduan anggota importir yang kena biaya storage hingga ratusan juta akibat barang impor lambat keluar dari NPCT-1,” ujarnya. (halloindo.com/bisnis.com/ac)

ALFI: penurunan tarif tol logistik agar fokus pada rute padat truk

Asosiasi logistik dan forwarder Indonesia (ALFI) menyatakan, penurunan tarif tol khusus angkutan logistik bisa mengefisiensikan moda angkutan darat, jika diberlakukan pada ruas tol yang ramai dilintasi truk barang.

JAKARTA (alfijak): Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, pelaku logistik berharap pemangkasan tarif tol diberlakukan pada ruas tol yang ramai atau sibuk digunakan oleh angkutan logistik sehingga memberikan manfaat ekonomis logistik.

Dia mengatakan, mengenai rencana penurunan tarif tol logistik ini, pelaku usaha masih menunggu seperti apa kebijakannya karena selama ini setiap ada penetapan tarif tol baru maupun penyesuaian tentunya melalui proses di pemerintah bahkan di DPR.

“ALFI berfikir positif saja dalam hal ini dan apakah ini juga termasuk tarif tol lama seperti Jagorawi,Cikampek maupun Merak yang merupakan tol terpadat, atau hanya tol baru saja yang memang jumlah kendaraannya masih tidak sesuai dengan target,” ujar Yukki melalui siaran pers DPP ALFI, yang diterima Bisnis, hari ini Sabtu (24/3/2018).

Dia mencontohkan, kalau jalan non tol sepi maka mobil barang gol 3 & 4 akan melalui jalan non tol dan pada saat ada kemacetan baru melalui tol karena memang tidak ada pengaturan dalam hal ini.

Namun, imbuhnya, saat ini sudah banyak perusahaan logistik yang mewajibkan unit truk nya melalui jalan tol dengan pengawan yang ketat lantaran melalui jalan toll dinilai lebih aman dan nyaman.

“Kami melihat nya pada ruas jalan tol yang saya sebutkan diatas pada saat kemacetan terjadi menjadikan biaya logistik semakin meningkat karena rasio kendaraan menjadi rendah dan tentunya membuat tidak nyaman dan pelayanan menjadi sangat rendah,”paparnya.

Yukki mengungkapkan, kondisi saat ini perusahaan logistik sulit memperoleh kepastian waktu pengiriman barang akibat tingkat kemacetan yang krodit di jalur distribusi serta cost melonjak lantaran terjadi pemborosan bahan bakar minyak (BBM).

Dia juga mengatakan, dengan selesai nya jalan tol trans Jawa dan Sumatera adalah hal baik meskipun pada akhirnya angkutan laut maupun kereta api akan semakin tidak efisien karena angkutan logistik melalui darat akan tetap lebih efisien dibanding moda lainnya.

Mendengar keluhan supir

Presiden Joko Widodo mengatakan upaya penurunan tarif tol untuk logistik itu berawal dari keluhan para supir truk.

“Saya ini kan sering turun ke bawah, sering ke daerah, itu suara-suara seperti itu yang saya dengar. Ini (keluhan) dari supir, saya apa adanya. Kalau hanya satu supir tidak apa-apa tapi ini  sudah masuk dua supir, tiga supir, oh ini mesti harus dievaluasi,” ucap Jokowi di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jumat (23/3).

Sebelumnya Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kyatmaja Lookman juga mengaku biaya untuk transportasi logistik terbilang  mahal.

Asosiasi menghitung dengan tarif yang sekarang, untuk kendaraan golongan IV dan V ini sekitar Rp 2.000 per km. Maka, tarif yang diperlukan dari Jakarta-Surabaya biasanya bisa lebih dari Rp 1 juta. Padahal, di daerah-daerah kehadiran truk-truk itu sangat diharapkan.

Maka dari itu, Jokowi memerintah kepada menterinya untuk mengevaluasi kembali tarif tol untuk logistik.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bilang, setidaknya ada tiga hal yang bisa dilakukan agar tarif tol logistik saat turun. Yakni, memperpanjang konsesi, menggabungkan golongan kendaraan, dan memberikan insentif tax holiday.

Menurut Jokowi, pemberian insentif tax holiday terhadap proyek prioner itu bisa menekan biaya tarif tol.

Dengan ketiga opsi itu, pemerintah menghitung setidaknya tarif tol untuk logistik bisa turun kisaran 15-30%.

Basuki mengaku saat ini pengkajian itu dilakukan satu per satu ruas tol di Indonesia.

Sambut baik

Kalangan pebisnis logistik mengapresiasi rencana pemerintah untuk menurunkan tarif tol khusus angkutan logistik.

“Kalau tarif tol-nya bagi angkutan turun, ya otomatis ongkos angkutan logistik juga bisa kita turunkan,meskipun tidak terlalu signifikan,” ujar Ketua Umum DPP Aptrindo Gemilang Tarigan, kepada Bisnis pada Jumat (23/3/2018).

Meski begitu, Gemilang belum bersedia memerinci berapa persen penurunan biaya angkutan jika tarif tol untuk logistik diturunkan.

“Kami nilai pemerintah saat ini cukup responsif pada rakyat kecil maupun dunia usaha. Jika dilakukan penurunan tarif tol logistik, ini salah satu upaya nyata yang selama ini hanya jargon,” tuturnya.

Sementara itu, kalangan pemerhati logistik dan kemaritiman dari Indonesia Maritime, Logistic & Transportation Watch (IMLOW), menyatakan rencana pemerintah menurunkan tarif jalan tol untuk angkutan logistik akan sangat membantu menggairahkan iklim usaha logistik di Indonesia.

Achmad Ridwan Tento, Sekjen IMLOW mengungkapkan usaha transportasi dan angkutan logistik nasional memerlukan stimulus konkret ditengah ketatnya persaingan bisnis sejenis pada tataran lokal maupun global.

“Tentu ini merupakan angin segar bagi pelaku usaha logistik karena sudah ada pernyataan Presiden Joko Widodo yang akan menurunkan tarif tol khusus transportasi logistik,” ujarnya.

Ridwan, yang pernah menjabat Sekjen BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), mengatakan pebisnis tentu mengapresiasi upaya pemerintah yang terus berkomitmen menurunkan beban biaya logistik untuk mendongkrak logistic performance indeks (LPI) Indonesia.

Namun, tuturnya, di sisi lain pengusaha angkutan logistik perlu patuh terhadap regulasi yang dikeluarkan pemerintah menyangkut larangan kelebihan muatan yang diangkut atau over tonase truk di jalan.

“Instansi terkait mesti tegas terhadap larangan over dimensi dan over tonase itu, supaya tercipta layanan logistik yang aman, nyaman dan memerhatikan faktor keselamatan,” paparnya.

Tak melulu naik

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Rosan P Roeslani menyambut baik rencana pemerintah untuk menurunkan tarif di sejumlah ruas tol.

“Tarif tol seharusnya tidak melulu dinaikkan. Namun, seharusnya makin turun,” ujar Rosan di Jakarta, Jumat (23/3/2018).

Menurutnya, di negara lain, tarif tol bukan semakin mahal tapi justri makin murah.

“Mungkin para pengusaha jalan tol akan protes karena mereka ada planning-nya. Tapi mestinya tarifnya main lama makin turun, karena di negara lain makin lama makin turun,” terangnya.

Kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil sejumlah menteri dan operator jalan tol ke Istana kemarin. Pemanggilan tersebut salah satunya bertujuan untuk membahas tarif tol yang berlaku saat ini.

Pemerintah berencana menurunkan tarif 16 ruas jalan tol yang ada di Indonesia.

Peraturan Presiden (Perpres) akan dikeluarkan sebagai payung hukum kebijakan tersebut.

Kebijakan tersebut berawal dari keluhan sejumlah sopir pengangkut logistik, terutama yang beroperasi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Menurut mereka, tarif tol di kedua pulau itu terlalu tinggi.(kontan.co.id/bisnis.com/industry.co.id/ac)

Aptrindo: hapus praktik overweight truk!

Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menyatakan penimbangan dan verifikasi berat kotor peti kemas ekspor (verified gross mass/VGM) di Pelabuhan Tanjung Priok, khususnya di Jakarta International Container Terminal (JICT), telah mengubah perilaku eksportir yang hendak men-delivery kargonya menggunakan trucking untuk ekspor via pelabuhan.

JAKARTA (alfijak): Ketua Umum Aptrindo Gemilang Tarigan mengatakan sebelum adanya kewajiban VGM tersebut, pengusaha truk sering mengeluh lantaran armadanya kerap kali dimanfaatkan mengangkut/delivery muatan ekspor berlebih atau overweight.

“Akibatnya, kalau overweight, sebagian muatan ekspor terpaksa mesti diturunkan atau dikeluarkan dari kontener sebelum masuk ke kapal. Kondisi seperti ini merugikan pihak trucking dari sisi waktu karena harus menunggu lebih lama proses pengapalan,” ujarnya kepada Bisnis pada Selasa (6/3/2018).

Gemilang mengatakan sosialiasi  aturan VGM peti kemas mesti terus dilakukan kepada pihak eksportir ataupun perusahaan forwarder yang mewakilinya di pelabuhan Priok.

“Kalau muatan overweight, truk kami juga cepat rusak karena beban berat, sehingga menambah biaya pemeliharaan,” paparnya.

Dia mengutarakan dahulu, berat kotor/gross mass peti kemas ekspor ukuran 20 feet maksimal 24 ton, sehingga kargo atau muatan yang bisa dimasukkan dalam peti kemas tersebut hanya 21,5 ton.

Namun, ujar Gemilang, saat ini untuk ukuran peti kemas ukuran 20 feet memiliki groos mass 30,1 ton dengan barang yang bisa dimasukkan maksimal 27 ton.

“Gross mass peti kemas ukuran 20 feet dan 40 feet saat ini tidak jauh berbeda. Namun, kebanyakan kontener ukuran 40 feet itu diisi kargo dengan yang volumenya besar bukan beratnya yang besar,” tuturnya.

Kewajiban VGM peti kemas ekspor telah diamanatkan oleh International Maritime Organization (IMO) melalui amendemen safety of life at sea (SOLAS) tahun 1972 Bab IV Pasal 2 tentang keselamatan kapal dan berat kotor peti kemas yang diangkut mulai 1 Juli 2016.

Sejak 2 Maret 2018, manajemen PT JICT telah menerbitkan surat edaran kepada pengguna jasa diterminal peti kemas tersibuk di Indonesia itu mengenai pemberitahuan penerbitan sertifikat VGM oleh PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sejak 2 Maret 2018.

Surat edaran nomor HM. 608/1/4/JICT/2018 itu ditandatangani Direktur Utama JICT Gunta Prabawa yang ditembuskan kepada Direksi PT Pelabuhan Indonesia II, Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, serta Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) DKI Jakarta. (bisnis.com/ac)

Dwelling time Priok melonjak, pengawasan longgar

Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok sedang mendalami dan memverifikasi penyebab naiknya angka dwelling time di pelabuhan tersebut.

JAKARTA (alfijak): Dwelling time merupakan masa inap barang/peti kemas impor yang dihitung berdasarkan tiga indikator yakni pre-clearance,custom clearance, dan post clearance.

Kepala KPU Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Dwi Teguh Wibowo mengatakan penyebab naiknya rata-rata dwelling time harus dilihat secara detial dan konprehensif melalui tiga indikator tersebut.

Di Pelabuhan Priok, ungkapnya, karekteristik importasi didominasi jalur hijau/prioritas atau MITA (mitra utama) sebanyak 80% dan sisanya jalur kuning 7% dan jalur merah kurang dari 10%.

“Melihat dwelling time itu mesti konprehensif dalam mencari solusinya, jangan sampai ada percepatan waktu namun tidak seiring dengan penurunan cost logistik,” ujarnya kepada Bisnis.com pada Senin (29/1/2018).

Menurut dia, dari kegiatan jalur importasi yang 80% itu masih perlu dianalisa apakah berkontribusi pada penaikan dweling time.

“Jangan sampai kita terjebak, masak sih yang 80% itu tadi tidak memperhitungkan cost logistik sementara importasinya sudah bisa clearance dokumen saat submit,” paparnya.

Sedangkan untuk pemeriksaan fisik peti kemas jalur merah, Bea dan Cukai sudah menyiapkan lebih banyak SDM pemeriksa, bahkan bisa dilakukan pemeriksaan malam hari.

Dwi Teguh mengungkapkan pada Senin siang (29/1/2018) KPU Bea Cukai Tanjung Priok juga menerima kunjungan dari Komisi XI DPRRI dan Staf Khusus Kepresidenan serta Ditjen Bea dan Cukai, untuk mengetahui kondisi dwelling time di Priok.

Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Arif Toha Tjahjagama mengatakan instansinya akan berkordinasi dengan KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok dalam upaya menekan angka dwelling time di pelabuhan.

“Kita koordinasi dengan Bea Cukai terhadap hal ini.”

Longgar

Longgarnya pengawasan dari instansi terkait ditengarai menjadi penyebab melambungnya rerata masa inap barang dan peti kemas atau dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok yang lebih dari 4 hari.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan mengatakan instansi yang terkait dengan kegiatan ekspor impor termasuk kementerian dan lembaga (K/L) di pelabuhan mesti terus memantau pergerakan dwelling time tersebut.

“Jangan menunggu Presiden Joko Widodo kembali turun mengurusi dwelling time seperti yang terjadi beberapa tahun lalu. Otoritas pelabuhan dan K/L terkait mestinya konsisten mengawal dwelling time itu,” ujarnya kepada Bisnis pada Senin (29/1/2018).

Menurut Tarigan, saat ini angka dwelling time di setiap pelabuhan bisa diakses secara terbuka oleh masyarakat melaui dashboard online INSW (Indonesia National Single Window], dan seharusnya menjadi perhatian kementerian dan instansi yang berwenang.

Data online dashboard dwelling time INSW, per 29 Januari 2018, menyebutkan masa inap barang dan kontener di Pelabuhan Priok atau dwelling time rata-rata masih 4,75 hari.

Perinciannya, rata-rata dwelling time di Jakarta International Container Terminal (JICT) 4,7 hari, TPK Koja 4,5 hari, New Priok Container Terminal-One (NPCT-1) 4,1 hari, Terminal Mustika Alam Lestari (MAL) 4,2 hari, dan Terminal 3 Priok 4,7 hari.

Wisnu Waskita, praktisi forwarder dan logistik di Pelabuhan Priok yang juga Komisaris PT Tata Waskita, menilai belum optimalnya fasilitas Container Freight Station (CFS) centre menjadi salah satu penyebab dwelling time untuk impor di Priok naik.

“Padahal fasilitas lapangan CFS centre yang juga bisa menjadi buffer area impor sudah tersedia di Priok dan sistem IT serta single billing-nya sudah didiimplemantasikan.inikan semestinya dioptimalkan oleh semua pelau impor di pelabuhan,” ujarnya.

Wisnu mengatakan fasilitas CFS Centre di Priok merupakan komitmen PT Pelabuhan Indonesia II/IPC dalam meningkatkan performance layanan dan tata kelola pelabuhan yang lebih modern agar biaya logistik semakin efisien.

“Maka itu, kami rasa aneh jika masih ada pihak-pihak yang menolak kehadiran fasilitas CFS Centre di Priok. Padahal dengan fasilitas itu, semua kargo impor LCL bisa terdeteksi dengan baik dan tentunya biayanya juga akan efisien,” paparnya.

Sejak akhir 2017, Pelindo II mengoperasian fasilitas CFS Centre di Priok yang berlokasi  di lapangan eks-gudang Masaji Kargo Tama (MKT) dan Gudang Agung Raya yang saat ini bersebelahan dengan akses masuk utama pos 9 Pelabuhan Tanjung Priok.

CFS Centre di Priok itu kini dioperasikan oleh dua perusahaan penyedia logistik yakni PT Multi Terminal Indonesia (IPC Logistic Services) yang juga merupakan anak usaha PT Pelindo II dan PT Agung Raya Warehouse.

Wisnu mengutarakan dengan pemusatan konsolidasi kargo impor less than container load (LCL) diharapkan layanan tidak semrawut dan pengeluaran/delivery barang lebih cepat sehingga dwelling time bisa lebih dikontrol.

“Selama ini layanan LCL kargo impor itu tersebar di banyak lokasi. Ini menyulitkan dari sisi pengawasan sehingga dwelling time-nya juga tidak bisa dikontrol. Sebagai pelaku usaha kami mendukung adanya penataan di pelabuhan terkait dengan layanan kargo impor LCL dipusatkan ke CFS Centre di Priok,” ujarnya.

Edukasi importir

Pemerintah perlu lebih gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pebisnis yang berkicimpung dalam kegiatan importasi di pelabuhan untuk menekan angka dwelling time guna mengefisiensikan biaya logistik nasional.

Sekjen Indonesia Maritime, Transportation, & Logistic Watch (Imlow) Achmad Ridwan Tento mengharapkan upaya itu dilakukan terus menerus supaya terjalin sinergi program pemerintah terkait dengan penurunan dwelling time dengan kepentingan pelaku usaha.

“Untuk mencapai angka dwelling time ideal di pelabuhan itu mesti dilihat komprehensif dari sisi pemerintah selaku regulator dan pelaku bisnis. Harus disinergikan,” ujarnya.

Ridwan menyampaikan hal tersebut sehubungan dengan naiknya rata-rata angka dwelling time di sejumlah terminal peti kemas ekspor impor yang dikelola PT Pelindo II/IPC dan PT Pelindo III.

Berdasarkan data dashboard dwelling time INSW (Indonesia National Single Window) per 25 Januari 2018, rerata dwelling time di Pelindo III mencapai 5,45 hari dengan perincian di Terminal Peti Kemas Semarang 7,05 hari dengan jumlah kontener menumpuk sebanyak 11.898 boks, TPS Surabaya 4,86 hari (28.230 boks) dan Terminal Teluk Lamong 5,08 hari (6.523 boks).

Sedangkan rerata dwelling time di Pelindo II, mencapai 4,9 hari dengan perincian di Jakarta International Container Terminal (JICT) 5,3 hari dan jumlah kontainer menumpuk sebanyak 42.744 boks, terminal peti kemas Koja 4,8 hari (23.797 boks), New Priok Container Terminal-One (NPCT-1) 4,1 hari (22.488 boks) dan untuk Terminal 3 Priok 5,3 hari (74.814 boks).

Ridwan yang menjabat Ketua Bidang Kemaritiman Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI) itu menjelaskan merujuk pada Bank Dunia, dwelling time dihitung berdasarkan indikator pre-clearance, custom clearance, dan post-clearance.

Selama ini, menurut dia, operator pelabuhan (PT Pelindo) sudah berupaya memperbaiki kinerja operasionalnya agar masa inap barang dan peti kemas atau dwelling time di sejumlah terminal peti kemas yang dikelola BUMN itu terus membaik sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo agar dwelling time rata-rata hanya 3 hari.

“Melihat persoalan dwelling time yang saat ini kembali naik, kita harus fair kelambatannya di mana apakah ada di kinerja kementerian dan lembaga (K/L) atau pada perilaku importir yang tidak mau berubah. Ini yang perlu perlu sama-sama diselidiki dan semua pihak duduk bersama,” paparnya.

Menurutnya, pemerintah sudah berupaya memperbaiki kinerja importasi dengan menerbitkan sejumlah regulasi termasuk menyiapkan suprastruktur atau sistem seperti INSW dan akan memberlakukan delivery order atau D/O online.

Namun, kata Ridwan, dari sisi pemberdayaan pelaku usahanya (importir) masih dirasa belum maksimal, padahal kegiatan importasi disejumlah pelabuhan utama seperti di Tanjung Priok Jakarta didominasi perusahaan besar manufaktur yang mengantongi jalur prioritas/MITA (mitra utama).

“Kalau jalur prioritas, itu memperoleh pelayanan berbeda, lantaran bisa pre-notification karena barang masih di kapal sudah bisa clearance dokumen kepabeanan, sehingga bisa langsung dikeluarkan dari pelabuhan,” tuturnya.

Ridwan mendesak untuk memberikan kepastian bisnis dalam rangka efisiensi kegiatan logistik, diperlukan pengaturan pengadaan barang dan jasa aktivitas logistik yang diselenggarakan perusahaan swasta.

“Selama ini tidak ada aturan tender terbuka aktivitas logistik swasta, sehingga tidak tercipta kompetisi dan keterbukaan bisnis yang sehat,” ujarnya. (bisnis.com/ac)

Tarif breakbulk kadaluarsa, APBMI minta diperpanjang 6 bulan

Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) mengusulkan supaya tarif/biaya layanan bongkar muat atau OPP/OPT kargo non-peti kemas/breakbulk yang berlaku saat ini di dermaga konvensional pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, diperpanjang hingga 6 bulan ke depan.

JAKARTA (alfijakarta): Usulan tersebut mengingat saat ini masa berlaku tarif OPP/OPT di pelabuhan Priok sudah kedaluarsa, dan supaya memenuhi aspek legalitas, agar dilakukan masa perpanjangan saja sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua Umum DPP APBMI Muhamad Fuadi mengatakan dalam kondisi perekonomian yang belum benar-benar stabil saat ini dan volume kargo juga cenderung menurun, sebaiknya tidak perlu mengevaluasi apalagi menaikkan tarif layanan bongkar muat di pelabuhan.

“Evaluasinya cukup dengan cara memperpanjang masa berlaku tarif OPP/OPT di Priok itu yang saat ini sudah kedaluarsa. Tidak perlu ada perubahan besaran tarifnya. Dilegalkan saja dengan cara memperpanjang masa berlakunya minimal hingga enam bulan kedepan,” ujarnya kepada Bisnis.com pada Senin (2/10/2017).

Fuadi mendorong asosiasi penyedia dan pengguna jasa terkait di Pelabuhan Tanjung Priok bersama-sama dengan PT.Pelabuhan Tanjung Priok-anak usaha Pelindo II untuk memproses perpanjangan masa berlaku tarif OPP/OPT itu serta disaksikan Kantor Otoritas Pelabuhan Priok agar bisa membuat kesepakatan untuk melegalkan tarif tersebut.

Dia berharap semua pihak berkontribusi dalam mendukung program pemerintah untuk menekan biaya logistik nasional termasuk biaya-biaya yang ada di pelabuhan.

Dikonfirmasi Bisnis, Imanudin, Dirut PT Pelabuhan Tanjung Priok, anak usaha PT Pelindo II, mengatakan pihaknya segera berkordinasi dengan para asosiasi pelaku usaha di Priok untuk memperpanjang masa berlaku tarif OPP/OPT tersebut.

“Menurut kami dilakukan perpanjangan masa berlakunya saja, jadi gak perlu ada perubahan tarif,” ujar Imanudin.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan mengatakan evaluasi tarif OPP/OPT kargo non peti kemas atau breakbulk di pelabuhan Priok jangan sampai justru menaikkan tarif layanan bongkar muat kargo di pelabuhan itu.

“Harapannya jangan sampai ada kenaikan tarif karena akan mrmberatkan pelaku bisnis ligistik ,” ujarnya.\

Sebelumnya, Ketua BPD GINSI DKI Jakarta Subandi mengatakan sampai sekarang masih terdapat beberapa biaya di pelabuhan Priok yang sudah kedaluarsa dan perlu di evaluasi, baik struktur maupun besarannya.

Tarif yang dimaksud, imbuhnya, adalah tarif OPP (Ongkos Pelabuhan Pemuatan) dan OPT (Ongkos Pelabuhan Tujuan) untuk kegiatan bongkar muat kargo jenis break bulk di terminal konvensional Priok.

“Tarif OPP/OPT harus benar-benar dihitung secara transparan dan bisa dipertanggung jawabkan, baik dari aspek tata hitungnya maupun struktur dan golongan nya,” ujarnya.

Dia menyebutkan tarif OPP dan OPT yang berlaku namun sudah kedaluarsa saat ini tidak transparan dan tidak mencerminkan rasa keadilan serta tidak mendorong upaya meningkatkan produktifitas yang tinggi karena biayanya sama untuk semua jenis komoditas. Selain itu, jika tetap diberlakukan tarif tersebut dinilai ilegal.

Menurut catatan Bisnis, sejak 2012, biaya OPP/OPT di Tanjung Priok untuk kargo umum menggunakan fasilitas gudang dikenakan Rp. 81.075 per ton per m3 sedangkan untuk pola trucklossing hanya Rp. 57.200 per ton per m3.

Ketua baru

Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) DKI Jakarta akan memilih ketua baru yang siap memimpin organisasi itu untuk periode 2017-2022 dalam Musyawarah Wilayah ke-2 yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 26 Oktober 2017.

Berdasarkan penelusuran Bisnis.com, dua calon atau kandidat ketua siap bertarung dalam Muswil APBMI DKI Jakarta 2017 yakni; Juswandi Kristanto, Dirut PT.Daisy Mutiara Samudera yang juga saat ini menjabat Ketua DPW APBMI DKI Jakarta periode 2012-2017 (incumben).

Kemudian, Sahat Simatupang, Komisaris yang juga Direktur PT.Terminal Jasa Maritim yang juga pernah menjabat Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok 2009-2014.

Dihubungi Bisnis.com, pada Senin (2/10/2017), Sahat Simatupang yang saat ini juga sebagai Sekjen DPP APBMI menyatakan kesiapannya untuk memimpin APBMI DKI pada periode lima tahun mendatang.

“Saya siap, dan akan membenahi kegiatan bongkar muat di Priok dengan meningkatkan produktivitas seluruh PBM,” ujarnya.

Sahat juga melihat APBMI selaku wadah perusahaan bongkar muat (PBM) perlu menghitung ulang tarif-tarif jasa layanan di pelabuhan untuk dalam mewujudkan biaya logistik nasional yang ideal.

“Jangan menyalahi aturan. APBMI mesti berjuang agar semua PBM harus bisa bekerja di pelabuhan .Jadi jangan ada lagi istilah PBm terseleksi dan tidak terseleksi,” paparnya.

Sahat mengatakan, kinerja PBM semestinya diukur lewat produktivitasnya serta tehnis bongkar muat yang dilakukannya dengan jangan merusak dermaga di pelabuhan.

“Jadi PBM itu diseleksi sesuai dengan kemampuannya sendiri, jangan dikotak kotakkan terseleksi atau tidak terseleksi,” paparnya.

Sahat juga mengatakan, akan berjuang menghapuskan aturan pungutan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) pengawasan bongkar muat karena pungutan kegiatan pengawasan itu selama inj sudah dilakukan oleh shipping line,operator terminal, tenaga kerja bongkar muat (TKBM) dan PBM itu sendiri.

Dihubungi terpisah, Ketua DPW APBMI (petahana) Juswandi Kristansto menyatakan siap memimpin kembali APBMI untuk periode lima tahun ke depan.

“Hingga saat ini saya masih dipercaya anggota/PBM untuk memimpin APBMI DKI Jakarta.Silahkan anggota yang akan menilai dan selama diberikan amanah itu saya gunakan untuk kepentingan organisasi (APBMI) bukan kepentingan golongan apalagi pribadi,” ujarnya, Senin (2/10/2017).

Juswandi juga menyatakan akan melanjutkan program yang bermanfaat kepada seluruh PBM di Priok dan meningkatkan kemitraan dengan PT.Pelindo II dan manajemen Pelabuhan Tanjung Priok.

Data yang diperoleh Bisnis.com, peserta Muswil APBMI ke-2 tahun 2017 akan diikuti sekitar 85 perusahaan bongkar muat di DKI Jakarta. Hingga hari ini, Senin siang (2/10/2017), sudah tercatat 71 PBM yang mendaftar untuk mengikuti Muswil tersebut. (bisnis.com/ac)

 

Truk agar patuhi batas overload angkutan barang

Mantan Dirjen Perhubunagn Darat Kementerian Perhubungan Pudji Hartanto Iskandar Selasa (22/8/2017) mendatangi Kantor DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) di perkantoran Yos Sudarso kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Kedatangan mantan Dirjen Hubdar Kemenhub itu yakni untuk pamitan dengan para pengurus di Aptrindo.

“Seperti kata pepatah orang Padang datang tampak muka pulang harus tampak punggung,” ujar Pudji memberi permisalan.

Menurut Pudji, setelah tidak lagi sebagai pejabat negara dia akan lebih fokus pada kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan.

Kedatangan Pudji Hartanto ke Aptrindo disambut Ketua Umum DPP Aptrindo, Gemilang Tarigan didampingi Sekjen Wisnu Petalolo dan sejumlah pengurus lainnya.

Dalam pertemuan dengan pengurus DPP Aptrindo, Pudji mengatakan dirinya tetap membuka diri untuk diajak berdiskusi terkait permasalahan angkutan barang.

“Saya harapkan kebijakan yang sudah ada seperti overload angkutan barang tetap dipatuhi,” ujarnya. (bisnis.com/ac)

Dwelling time Lebaran bakal naik signifikan

Masa inap barang di pelabuhan (dwelling time) diperkirakan bakal naik signifikan beberapa hari menjelang dan sesudah Lebaran tahun ini.

JAKARTA (alfijakarta.com): Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia meyakini waktu inap barang di pelabuhan atau dwelling time akan mengalami peningkatan signifikan dengan adanya pembatasan operasional angkutan barang ekspor dan impor di jalan nasional dan tol seluruh Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan meyakini, waktu inap barang di pelabuhan atau dwelling time bisa mencapai 9 hari.

Langkah tersebut, ungkapnya berbanding terbalik dengan keinginan presiden Joko Widodo yang berharap hanya sekitar 2 hari.

“Kalau sekarang, [pembatasan operasional truk ekspor dan impor] H-4 sampai dengan H+3 kan tujuh tambah 2 hari lebaran 9 hari. Jadi sembilan dia naik,” kata Gemilang, Jakarta, kepada Bisnis.com pada Senin (12/6).

Dia mengatakan, dwelling time dihitung berdasarkan masuknya barang dari kapal ke dermaga sampai ke luar pelabuhan. Sementara untuk keluar dari pelabuhan, dia menekankan biasanya menggunakan angkutan barang truk.

Oleh karena itu, paparnya, barang – barang yang ada di pelabuhan tidak bisa keluar jika truk – truk pengangkut barang ekspor dan impor dilarang beroperasional pada masa angkutan lebaran tahun ini.

Dia menuturkan, pada masa angkutan lebaran tahun ini pemerintah tidak memberikan pengecualian bagi truk pembawa barang ekspor dan impor.

Oleh karena itu, larangan operasional angkutan barang truk yang dikeluarkan oleh pemerintah di jalan nasional dan jalan tol berlaku pada truk – truk pembawa barang ekspor dan impor.

Saat ini, dia mengingatkan, sebesar 70% barang – barang yang berada di pelabuhan biasanya di bawah ke arah timur seperti Bekasi, Cikarang, Cikampek, dan sebagainya.

Angkutan barang truk, dia mengungkapkan sebenarnya bisa melintas jika tidak melewati jalan – jalan yang dilarang oleh pemerintah.

Namun, paparnya pengemudi angkutan barang ekspor dan impor tidak mengetahui jalan mana saja yang dikategorikan sebagai jalan nasional, kabupaten, atau provinsi.

“Nah, kan sekarang mana yang disebut jalan nasional? Jalan nasional cuma orang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang tahu. Sopir tidak tahu,” katanya.

Oleh karena itu, dia menambahkan, pemerintah perlu membuatkan jalan – jalan arteri yang dapat dilalui angkutan barang truk dan tidak terbentur dengan jalur mudik.

Tidak hanya di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dia mengungkapkan pemerintah juga harus membuat jalur – jalur arteri yang dapat dilalui oleh angkutan barang tanpa berbenturan dengan pemudik di Banten, Jawa Tengah, dan sebagainya.

Dia menuturkan, para pelaku usaha di luar negeri biasanya tidak peduli dengan masa angkutan lebaran ketika mengirimkan barang. Jadi, paparnya kapal – kapal pengangkut barang – barang ekspor dan impor akan tetap berjalan.

Biasanya, dia menuturkan, para importir di dalam negeri yang menyesuaikan jadwalnya dengan masa angkutan lebaran.

Namun, dia mengungkapkan, langkah pemerintah tidak memberikan pengecualian bagi angkutan barang ekspor dan impor pada tahun ini di luar perkiraan pemilik barang mengingat pengiriman biasanya dilakukan satu bulan sebelumnya.

“Ekspor impor sebelumnya dikecualikan. Kemudian, dulu ada yang di dispensasi kalau ada pabrik yang minta boleh [tetap jalan]. Namanya pabrik ada yang 24 jam enggak boleh berhenti, ada bahan baku [yang harus] mengalir terus,” katanya.

Dia menambahkan, pelabuhan tetap beroperasi selama 24 jam dan tujuh hari dalam seminggu. Oleh karena itu, paparnya tidak ada libur di pelabuhan.

“Kalau truknya libur, menumpuklah barang di dalam,” katanya.

sumber: bisnis.com

Pengusaha logistik sesuaikan jadwal Lebaran

Pengusaha angkutan logistik atau paket pengiriman turut menyesuaikan aktivitas operasionalnya menjelang Lebaran nanti. Adanya aturan pembatasan operasional angkutan logistik mulai H-4 hingga H+4 Lebaran 2017 ini adalah penyebabnya.

Para pengusaha paket pengiriman ini mengharapkan adanya sosialisasi lebih lanjut di daerah serta penyesuaian cuti bersama dengan aturan tersebut.

Sosialisasi tersebut termaktub dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2017.

Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan mengatakan, permenhub itu baru berupa master atau panduan yang hanya mencakup aturan umum dan berlaku panjang, tetapi detailnya diperlukan peraturan dirjen.

“Dalam permenhub itu, H-7 hingga H+7 jembatan timbang ditutup. Lalu kemarin, Pak Menteri mempresentasikan larangan yang akan muncul dalam perdirjen bahwa yang akan dibatasi H-7 untuk truk mining dan galian. Terus, pembatasan kendaraan lebih dari sumbu tiga atau berat muatan dan kendaraan lebih dari 14 ton,” kata Tarigan kepada “PR”, Kamis 25 Mei 2017.

Sementara pembatasan operasional angkutan logistik atau pengiriman paket dilakukan sejak H-4 hingga H+3 Idulfitri.

Tarigan menilai, tahun ini pemerintah lebih baik melakukan sosialisasi dengan mengundang para pemangku kepentingan sehingga pengusaha pun dapat menyesuaikan dengan jadwal pengiriman barang.

“Tahun ini cukup baik. Enggak main patok-patok aja. Pemerintah dari dulu selalu siap, tapi tidak melibatkan stakeholder. Tahun ini, jauh-jauh hari sudah didiskusikan sehingga kami bisa planning, sudah jelas untuk jadwalkan libur,” ucapnya.

Hal senada disampaikan Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi.

Ia mengatakan, sosialisasi pemerintah mengenai pembatasan angkutan logistik tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya.

Pemerintah telah mengajak berkomunikasi berbagai pemangku kepentingan sejak tiga bulan lalu.

Dari hasil rapat dengan pemerintah pusat, pembatasan operasional terbagi atas H-7 hingga H+7 yang berkaitan dengan konstruksi dan lain-lain. Sementara pembatasan waktu mulai H-4 hingga H+3 itu mencakup keseluruhannya.

“Untuk sembako tidak ada larangan. Kami berharap ada pembicaraan lagi untuk beberapa komoditas. Larangan juga mencakup ekspor impor, kecuali barang-barang yang sudah ada di pelabuhan,” tuturnya.

Namun, kata Yukki, para pengusaha menunggu pengumuman resmi pemerintah mengenai jadwal cuti bersama.

Pihaknya berharap, jadwal cuti bersama menyesuaikan aturan pembatasan operasional angkutan logistik.

“Ini juga penting. Kami lagi tunggu cuti bersama. Kami harap cuti bersama ini mengikuti rencana transportasi mudik. Jangan keluar dari konteks ini agar tidak berantakan pulangnya. Nanti bisa ada larangan baru lagi,” ujarnya.
Belum berkoordinasi

Sekretaris DPD Aptrindo Jawa Barat, R. Budi Setiawan, mengaku sudah mendapatkan informasi dari pengurus pusat terkait dengan aturan pembatasan operasional tersebut.

Namun, sosialisasi lebih lanjut dari Dishub Jabar belum ada sehingga pihaknya akan berkoordinasi jika ada informasi yang belum jelas ataupun ketika menemui kendala di lapangan.

“Paling kita komunikasi ke Dishub. Koordinasi itu biasanya kita yang menanyakan. Ini gimana ketika ada kendala. Kalau kayak waktu Natal dan Tahun Baru, seluruhnya dipanggil Kadishub,” kata Budi.