Arsip Tag: joko widodo

Acara & Kegiatan, Legal & Regulasi

Sopir truk curhat ke Presiden, Menhub kumpulkan pengusaha

Persoalan pungutan liar (pungli) dan tindak premanisme di sepanjang jalur transportasi mendapatkan perhatian dari Presiden Joko Widodo. Selasa pagi, 8 Mei 2018, sebanyak kurang lebih 80 orang yang berprofesi sebagai pengemudi truk logistik berkesempatan menyampaikan keluhan yang biasa mereka temui di sepanjang perjalanan kepada Presiden di Istana Negara, Jakarta.

JAKARTA (alfijak): “Di jalanan kita ini masih banyak pungli gak sih? Masih banyak atau tambah banyak?” tanya Presiden memulai diskusi.

Selama pertemuan berlangsung, Presiden Joko Widodo lebih banyak mendengarkan apa yang diutarakan sejumlah pengemudi logistik yang hadir. Presiden tampak tidak dapat menahan keterkejutannya ketika mendengar langsung keluhan-keluhan yang disampaikan.

Setidaknya, terdapat dua keluhan besar yang disampaikan para pengemudi truk dari seluruh Indonesia itu. Pertama ialah mengenai adanya pungli dan tindak premanisme yang biasa mereka temui saat beroperasi.

“Mesti bayar kalau mau lewat jalan. Kalau tidak bayar, kaca pecah. Kalau _gak_ kaca pecah, golok sampai di leher. Kalau _nggak_, ranjau paku. Ban kita disobek,” seorang pengemudi menjelaskan.

Sementara keluhan kedua ialah mengenai peraturan pembatasan tonase yang dikeluhkan sejumlah pengemudi. Menurut pengakuan mereka, para pengemudi sering kali tidak mengetahui batas-batas yang diterapkan peraturan itu.

“Selama ini kami pengemudi ngertinya kan bawa barang, Pak. Kalau tidak bawa barang banyak, ya uangnya tidak ada. Karena ongkos pun kita _gak_ tau batas atasnya di mana bawahnya di mana. Biar kita _gak overload_ terus akhirnya tidak dimintai uang sama Dishub,” ucap salah satu perwakilan.

Terkait keluhan-keluhan ini, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa tindakan pungli dan premanisme itu tidak dibenarkan dan tidak boleh terus terjadi. Selepas pertemuan, ia langsung memerintahkan Kapolri dan Wakapolri untuk menindaklanjuti laporan-laporan itu.

“Saya perintahkan langsung ke Pak Kapolri dan Wakapolri untuk segera ditindaklanjuti. Tidak bisa seperti itu, itu yang pertama meresahkan, menyebabkan ketidaknyamanan, kedua menyebabkan biaya yang tinggi dalam transportasi kita. Ada _cost-cost_ tambahan yang seharusnya tidak ada. Itu dirasakan oleh para pengemudi truk dan itu sangat mengganggu,” ujar Presiden di Istana Negara.

Dirinya juga mewanti-wanti bila ada oknum aparat yang sampai terlibat dalam tindakan pungli dan premanisme di jalanan ini. Menurutnya, sanksi yang akan diberikan akan sama dengan para pelaku pungli di administrasi pemerintahan yang ditangani oleh Saber Pungli (Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar).

“Sama saja, disikat semuanya,” ucapnya.

Adapun mengenai keluhan soal aturan pembatasan tonase kendaraan, Presiden Joko Widodo menganggap hal itu akibat dari kurangnya sosialisasi yang dilakukan Dinas Perhubungan kepada para pengemudi maupun kepada perusahaan-perusahaan. Untuk itu, ia meminta kepada Perhubungan untuk lebih menyosialisasikan aturan-aturan dimaksud.

“Saya kira ada aturan-aturannya. Mungkin perlu sosialisasi agar para pengemudi mengerti, mana yang boleh, mana yang tidak boleh,” tuturnya.

Selepas pertemuan, Kepala Negara juga menerima seorang pengemudi truk yang melakukan aksi jalan kaki dari Mojokerto ke Jakarta untuk menyampaikan keluhan-keluhan para pengemudi truk kepada Presiden.

Agus Yuda, pengemudi dimaksud, diterima langsung oleh Presiden dengan didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Wakapolri Komjen Pol Syafruddin.

“Tadi dibicarakan sama Bapak Presiden beliau memang sangat kaget bahwasanya masih banyak hal-hal seperti itu membebani kita (pengemudi),” ujar Agus usai pertemuan.

Panggil pelaku usaha

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berencana memanggil para pelaku usaha guna membahas pengiriman logistik.

Hal itu bakal dilakukan Budi sebagai tindak lanjut pertemuan para sopir truk dengan Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Selasa (8/5) pagi.

“Supaya sopir jangan resah. Kami akan kumpulkan pengikut barang mengikuti aturan,” ujar Budi Karya di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (8/5).

Dalam pertemuan tadi, sopir truk mengadu kepada Presiden, Menhub, dan Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin bahwa dalam menjalankan tugas mengantar barang mereka kerap jadi korban aparat dan premanisme.

Salah satu oleh pihak aparat adalah ketika mereka dimintaka uang karena kelebihan beban dari pada yang diperbolehkan dalam aturan, dan kemampuan normal mobil.

“Kami pengemudi hanya mengerti bawa barang. Kalau enggak bawa barang, enggak ada uang. Minta biar tidak kelebihan berat dan diminta uang sama Dishub. Di jalan jadi korban terus premanisme dan aparat,” keluh seseorang pengemudi kepada Jokowi.

Menanggapi itu, Budi menyatakan para sopir itu adalah korban karena membawa beban berlebih. Ia menilai yang patut dimintai tanggung jawab sebetulnya para pelaku usaha pengiriman barang.

“Dari evaluasi yang kita lakukan, 80 persen truk itu melampaui, kalau tidak batas berat, ya batas volume. Saya harus katakan memang yang jadi korban adalah sopir. Pemilik barang biasanya, inginnya, mengangkut barang sebanyak-banyaknya tanpa memerhatikan daya dukung,” ujar Budi.

Namun, di sisi lain, Budi berharap pengemudi pun mesti tegas pada kemampuan bawaan kendaraannya.

Misal, lanjutnya, pelanggaran yang ditemukan adalah truk berkemampuan 15 ton ternyata membawa barang 20 ton.

Ia mengatakan umumnya pengemudi kerap menyatakan tidak mengetahui hal tersebut kepada petugas perhubungan.

Padahal, sambungnya, pengemudi diyakini mengetahui bobot maksimal sebab tertulis di sisi kanan truk.

“Kalau dibilang tidak tahu, tidak benar. Mereka tahu tapi terpaksa. Membuat kesalahan berjamaah karena si pemilik barang memaksakan,” kata Budi.

Atas dasar itulah, Budi menegaskan akan memanggil para pelaku usaha, juga sebagai tindak lanjut pertemuan para sopir dengan presiden. Menhub juga bakal mengumpulkan seluruh kadishub, serta sopir truk untuk membahas hal ini kembali.

“Saya pikir apa yang dilakukan para sopir adalah masukan yang baik untuk kita, supaya kita saling mengoreksi dan mencari satu bentuk eksekusi dari peraturan yang lebih baik,” ujar Budi.

Terkait aturan beban yang kemudian dipantau lewat jembatan timbang di setiap daerah, Budi menegaskan regulasi tersebut sudah jelas.

“Jembatan timbang itu dengan dasar-dasar baik peraturan tingkat pusat maupun daerah adalah satu bentuk pengaturan yang mengatur berat dan volume,” katanya.

“Memang di beberapa daerah digunakan untuk mendapatkan pendapatan APBD. Kita memang akan menertibkan.”

Salah satu kasus yang vulgar mengenai pungli di jembatan timbang ini terjadi di Jawa Tengah pada 27 April 2014 silam. Kala itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan inspeksi mendadak ke jembatan timbang di Subah, Batang.

Di sana, ia memergoki terjadi pungutan liar oleh petugas. Ganjar pun meradang kala menangkap basah aksi pungli dan menyemprot petugas yang bertanggung jawab di sana.  (beritalima.com/cnnincondonesia.com/ac)

Bisnis Terkait, Legal & Regulasi, Siapa Mengapa

Jasa Marga sederhanakan golongan truk, masa konsesi diperpanjang

Sebagai tindaklanjut dari instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menurunkan tarif tol, PT Jasa Marga (Persero) Tbk akan melakukan penggabungan golongan kendaraan. Golongan yang akan digabungkan, yaitu golongan III, golongan IV dan golongan V.

‎JAKARTA (alfijak): Direktur Utama Jasa Marga, Desi Arryani mengatakan, tujuan utama dari penurunan tarif tol ini yaitu untuk menurunkan biaya logistik. Oleh sebab itu, yang menjadi prioritas adalah untuk angkutan logistik seperti truk.

“Kita berharap kan tujuannya tol untuk logistik nasional. Kalau pemain logistik, pengendara truk ini tidak masuk tol kan sayang. Jadi terutama yang berubah adalah golongan,” ujar dia di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Minggu (25/3/2018).

Penggabungan golongan yang dimaksud, lanjut dia, untuk golongan III, golongan IV, dan golongan V digabungkan menjadi satu golongan, yaitu golongan III. Dengan demikian, golongan kendaraan dalam penentuan tarif tol menjadi lebih sederhana, yaitu golongan I, golongan II, dan golongan III.

‎‎”Dari sebelumnya golongan I, II, III, IV, V, menjadi I, II, III. Jadi yang sebelumnya III, IV, V menjadi satu, namanya golongan III. Itu turun. Kalau golongan I relatif enggak berubah. Jadi diharapkan kendaraan besar masuk ke tol. Jadi golongan I tetap, golongan II tetap,” Desi menjelaskan.

Menurutnya, penggabungan golongan ini akan berlaku untuk ruas tol baru dan akan beroperasi. Sementara ruas tol lama masih akan dilakukan kajian terlebih dulu.

‎‎”Sementara (tol) yang akan beroperasi. Mungkin bertahap. Kita belum tahu, finalnya mungkin sebelum hari Kamis ini (pekan depan),” tukas Desi.

Gratis dengan catatan

Rencana pemerintah untuk mengurangi tarif tol, khususnya bagi angkutan logistik dinilai sudah cukup tepat, bahkan bill perlu digratiskan dengan catatan.

Akademisi Unika Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno menuturkan meski langkah itu cukup bagus, namun masalah jalan tol bukan dalam biayanya.

“Sebenarnya, masalahnya bukan dalam biaya tolnya, tetapi karena macet, sehingga produktivitas truk dan juga produsen jauh berkurang,” kata Djoko, Minggu (25/3).

Menurutnya, pemerintah perlu menggratiskan tarif tol untuk angkutan logistik namun perlu ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh angkutan logistik seperti kecepatan angkutan logistik minimal 40 km/jam, dan dilarang ODOL (over dimention dan over load).

“Jika melanggar, denda setinggi-tingginya. Bangun jembatan timbang sebagai alat kontrol ODOL. Jika ketahuan melanggar, keluarkan di pintu tol terdekat dan kenakan denda setinggi-tingginya,” katanya.

Menurutnya, denda tersebut akan ditetapkan kepada pemilik barang, perusahaan angkutan dan pengemudinya seperti yang diberlakukan di Korea Selatan.

Adapun, agar skenario penggratisan tarif tol bagi angkutan logistik itu berjalan mulus, Djoko mengusulkan dua opsi, yaitu perpanjangan masa konsesi jalan tol yang dipegang Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) atau meninggikan tarif bagi kendaraan pribadi golongan I.

“BUJT dapat diberi kompensasi masa konsesi ditambah, atau menaikkan tarif tol untuk kendaraan pribadi.”

Adapun perpanjangan masa konsesi dibenarkan oleh Menteri perhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan nantinya pengelola tol akan diberi konsesi lebih panjang seiring dengan penurunan tarif tersebut.

Perpanjangan konsesi

Budi menuturkan persatuan harga kilometer (tarif jalan tol) nantinya akan lebih rendah pada kisaran 10%–15%.

“Membahas jalan tol, kami mengapresiasi semua kementerian dan lembaga yang sudah membangun jalan tol. Namun harus memberikan keringanan kepada masyarakat. Ada indikasi untuk angkutan barang terutama untuk truk logistik,” kata Budi Karya, Minggu, (25/3).

Tak hanya perpanjangan masa konsesi, Budi Karya mengatakan pengelola tol juga akan diberi kemudahan pajak.

Lebih lanjut, Pemerintah juga lakukan pengklasifikasian dari truk-truk logistik yang akan diubah.

“Yang selama ini mahal banget, akan menjadi lebih murah. Contoh di jalan tol di Jawa Timur yang kini dikenakan Rp180.000 akan menjadi Rp90.000.”

Budi mengatakan kebijakan itu akan diatur dalam peraturan menteri PUPR yang rencananya akan dikeluarkan pada Rabu mendatang. “Peraturan Menteri PUPR akan keluar Selasa atau Rabu, maka berlaku.”

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi berharap tarif tol turun hingga 20 persen menyusul kebijakan perpanjangan konsesi jalan tol bagi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

“Penurunan karena perpanjangan konsesi dan beban pajak sekitar 15-20 persen. Jadi bisa-bisa tarifnya tinggal separuh,” kata Budi usai memberikan sambutan pada HUT Papernusa Ke-1 di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), Jakarta, Minggu.

Selain itu, Budi menjelaskan untuk angkutan barang akan diberi keringanan pajak agar biaya logistik bisa ditekan.

“Angkutan barang yang paling besar akan turun dua kali, yakni pengklasifikasian turun hingga 40 persen,” katanya.

Dia menambahkan nantinya ada perubahan klasifikasi truk-truk logistik.

“Pengklasifikasian dari truk-truk logistik diubah. Yang selama ini mahal banget, akan menjadi lebih murah. Contoh di jalan tol di Jawa Timur yang kini dikenakan Rp 180.000 akan menjadi Rp 90.000,” katanya.

Dia mengatakan kebijakan tersbut akan diterbitkan dalam bentuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada pekan depan.

“Akan keluar Selasa atau Rabu, maka berlaku,” katanya.

Menhub menambahkan upaya tersebut untuk meringankan beban masyarakat.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan tarif tol golongan I yang berlaku pada 1980 hanya Rp 200-300 per kilometer.

Kemudian, naik pada 2000-2010 menjadi Rp 600-700 per kilometer.

Tarif terus naik pada periode 2010-2017, tarif tol yang berlaku di kisaran Rp 900-1.300 per kilometer mengacu pada inflasi yang terjadi setiap tahun.

Untuk itu, pemerintah berencana menurunkan tarif saat ini menjadi di bawah Rp 1.000 per kilometer, namun akan merugikan BUJT.

Turun hingga 30 persen

Presiden Joko Widodo meminta tarif tol untuk angkutan logistik bisa turun antara 20-30%. Penurunan tariff tol itu juga diharapkan dapat direalisasikan pada akhir Maret 2018.

“Saya hanya minta kepada Menteri PUPR (Pekerjaan Umum), Menteri BUMN, Menteri Perhubungan, agar tariff tol yang berhubungan dengan transportasi logistik, transportasi barang, itu bisa diturunkan sebanyak-banyaknya,” kata Presiden Joko Widodo di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (23/3).

Presiden mengatakan, perhitungan pengurangan tarif tol itu sudah ia dapatkan. Namun, masih menunggu kajian mengenai keringanan pajak (tax holiday) dan lama konsesi yang dapat diperpanjang kepada badan usaha.

“Saya pikir, mungkin bisa turun 20-30%. Ini secepatcepatnya, mungkin minggu depan, akhir bulan ini sudah,” tambah Presiden.

Kendati demikian, Presiden mengaku belum mengetahui ruas-ruas tol mana yang akan terkena penurunan tarif ini.

“Ini baru dihitung satu per satu. jangan minta cepat-cepat lah, terutama untuk logistik,” ujar  Presiden, seperti dikutip dari Antara.

Dia juga menegaskan, penurunan tarif tol untuk angkutan logistik ini tidak akan memengaruhi pengembalian investasi kepada investor.

Hal itu karena penurunan tarif tol akan diiringi dengan penambahan konsesi, agar cost dari pembangunan jalan tol dapat bisa dikembalikan kepada investor.

Penambahan konsesi juga tidak perlu dikhawatirkan karena jalan tol tersebut tetap milik negara.

“Ini yang kita urus kepemilikan, atau urusan efisiensi dan daya saing? Yang kita urus kan efisiensi dan daya saing, barangnya (jalan tol) kan ada di negara kita, barangnya ada di Indonesia. Kalau itu dipindah kepemilikannya, kemudian dibawa pulang, itu baru ramai. Kita harus mulai seperti itu, kepemilikan itu masih milik negara, semua konsesi milik negara,” jelas Presiden. (liputan6.com/bisnis.com/beritasatu.com/ac)

Legal & Regulasi

ALFI: penurunan tarif tol logistik agar fokus pada rute padat truk

Asosiasi logistik dan forwarder Indonesia (ALFI) menyatakan, penurunan tarif tol khusus angkutan logistik bisa mengefisiensikan moda angkutan darat, jika diberlakukan pada ruas tol yang ramai dilintasi truk barang.

JAKARTA (alfijak): Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, pelaku logistik berharap pemangkasan tarif tol diberlakukan pada ruas tol yang ramai atau sibuk digunakan oleh angkutan logistik sehingga memberikan manfaat ekonomis logistik.

Dia mengatakan, mengenai rencana penurunan tarif tol logistik ini, pelaku usaha masih menunggu seperti apa kebijakannya karena selama ini setiap ada penetapan tarif tol baru maupun penyesuaian tentunya melalui proses di pemerintah bahkan di DPR.

“ALFI berfikir positif saja dalam hal ini dan apakah ini juga termasuk tarif tol lama seperti Jagorawi,Cikampek maupun Merak yang merupakan tol terpadat, atau hanya tol baru saja yang memang jumlah kendaraannya masih tidak sesuai dengan target,” ujar Yukki melalui siaran pers DPP ALFI, yang diterima Bisnis, hari ini Sabtu (24/3/2018).

Dia mencontohkan, kalau jalan non tol sepi maka mobil barang gol 3 & 4 akan melalui jalan non tol dan pada saat ada kemacetan baru melalui tol karena memang tidak ada pengaturan dalam hal ini.

Namun, imbuhnya, saat ini sudah banyak perusahaan logistik yang mewajibkan unit truk nya melalui jalan tol dengan pengawan yang ketat lantaran melalui jalan toll dinilai lebih aman dan nyaman.

“Kami melihat nya pada ruas jalan tol yang saya sebutkan diatas pada saat kemacetan terjadi menjadikan biaya logistik semakin meningkat karena rasio kendaraan menjadi rendah dan tentunya membuat tidak nyaman dan pelayanan menjadi sangat rendah,”paparnya.

Yukki mengungkapkan, kondisi saat ini perusahaan logistik sulit memperoleh kepastian waktu pengiriman barang akibat tingkat kemacetan yang krodit di jalur distribusi serta cost melonjak lantaran terjadi pemborosan bahan bakar minyak (BBM).

Dia juga mengatakan, dengan selesai nya jalan tol trans Jawa dan Sumatera adalah hal baik meskipun pada akhirnya angkutan laut maupun kereta api akan semakin tidak efisien karena angkutan logistik melalui darat akan tetap lebih efisien dibanding moda lainnya.

Mendengar keluhan supir

Presiden Joko Widodo mengatakan upaya penurunan tarif tol untuk logistik itu berawal dari keluhan para supir truk.

“Saya ini kan sering turun ke bawah, sering ke daerah, itu suara-suara seperti itu yang saya dengar. Ini (keluhan) dari supir, saya apa adanya. Kalau hanya satu supir tidak apa-apa tapi ini  sudah masuk dua supir, tiga supir, oh ini mesti harus dievaluasi,” ucap Jokowi di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jumat (23/3).

Sebelumnya Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kyatmaja Lookman juga mengaku biaya untuk transportasi logistik terbilang  mahal.

Asosiasi menghitung dengan tarif yang sekarang, untuk kendaraan golongan IV dan V ini sekitar Rp 2.000 per km. Maka, tarif yang diperlukan dari Jakarta-Surabaya biasanya bisa lebih dari Rp 1 juta. Padahal, di daerah-daerah kehadiran truk-truk itu sangat diharapkan.

Maka dari itu, Jokowi memerintah kepada menterinya untuk mengevaluasi kembali tarif tol untuk logistik.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bilang, setidaknya ada tiga hal yang bisa dilakukan agar tarif tol logistik saat turun. Yakni, memperpanjang konsesi, menggabungkan golongan kendaraan, dan memberikan insentif tax holiday.

Menurut Jokowi, pemberian insentif tax holiday terhadap proyek prioner itu bisa menekan biaya tarif tol.

Dengan ketiga opsi itu, pemerintah menghitung setidaknya tarif tol untuk logistik bisa turun kisaran 15-30%.

Basuki mengaku saat ini pengkajian itu dilakukan satu per satu ruas tol di Indonesia.

Sambut baik

Kalangan pebisnis logistik mengapresiasi rencana pemerintah untuk menurunkan tarif tol khusus angkutan logistik.

“Kalau tarif tol-nya bagi angkutan turun, ya otomatis ongkos angkutan logistik juga bisa kita turunkan,meskipun tidak terlalu signifikan,” ujar Ketua Umum DPP Aptrindo Gemilang Tarigan, kepada Bisnis pada Jumat (23/3/2018).

Meski begitu, Gemilang belum bersedia memerinci berapa persen penurunan biaya angkutan jika tarif tol untuk logistik diturunkan.

“Kami nilai pemerintah saat ini cukup responsif pada rakyat kecil maupun dunia usaha. Jika dilakukan penurunan tarif tol logistik, ini salah satu upaya nyata yang selama ini hanya jargon,” tuturnya.

Sementara itu, kalangan pemerhati logistik dan kemaritiman dari Indonesia Maritime, Logistic & Transportation Watch (IMLOW), menyatakan rencana pemerintah menurunkan tarif jalan tol untuk angkutan logistik akan sangat membantu menggairahkan iklim usaha logistik di Indonesia.

Achmad Ridwan Tento, Sekjen IMLOW mengungkapkan usaha transportasi dan angkutan logistik nasional memerlukan stimulus konkret ditengah ketatnya persaingan bisnis sejenis pada tataran lokal maupun global.

“Tentu ini merupakan angin segar bagi pelaku usaha logistik karena sudah ada pernyataan Presiden Joko Widodo yang akan menurunkan tarif tol khusus transportasi logistik,” ujarnya.

Ridwan, yang pernah menjabat Sekjen BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), mengatakan pebisnis tentu mengapresiasi upaya pemerintah yang terus berkomitmen menurunkan beban biaya logistik untuk mendongkrak logistic performance indeks (LPI) Indonesia.

Namun, tuturnya, di sisi lain pengusaha angkutan logistik perlu patuh terhadap regulasi yang dikeluarkan pemerintah menyangkut larangan kelebihan muatan yang diangkut atau over tonase truk di jalan.

“Instansi terkait mesti tegas terhadap larangan over dimensi dan over tonase itu, supaya tercipta layanan logistik yang aman, nyaman dan memerhatikan faktor keselamatan,” paparnya.

Tak melulu naik

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Rosan P Roeslani menyambut baik rencana pemerintah untuk menurunkan tarif di sejumlah ruas tol.

“Tarif tol seharusnya tidak melulu dinaikkan. Namun, seharusnya makin turun,” ujar Rosan di Jakarta, Jumat (23/3/2018).

Menurutnya, di negara lain, tarif tol bukan semakin mahal tapi justri makin murah.

“Mungkin para pengusaha jalan tol akan protes karena mereka ada planning-nya. Tapi mestinya tarifnya main lama makin turun, karena di negara lain makin lama makin turun,” terangnya.

Kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil sejumlah menteri dan operator jalan tol ke Istana kemarin. Pemanggilan tersebut salah satunya bertujuan untuk membahas tarif tol yang berlaku saat ini.

Pemerintah berencana menurunkan tarif 16 ruas jalan tol yang ada di Indonesia.

Peraturan Presiden (Perpres) akan dikeluarkan sebagai payung hukum kebijakan tersebut.

Kebijakan tersebut berawal dari keluhan sejumlah sopir pengangkut logistik, terutama yang beroperasi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Menurut mereka, tarif tol di kedua pulau itu terlalu tinggi.(kontan.co.id/bisnis.com/industry.co.id/ac)

Acara & Kegiatan, Legal & Regulasi, Siapa Mengapa

Jokowi: Ekspor RI lesu, mesti ada yang keliru, sektor logistik disoal

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk lebih aktif membuka pasar baru untuk ekspor produk Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengejar ketertinggalan ekspor Indonesia dari negara-negara lain di kawasan ASEAN.

JAKARTA (alfijak); Jokowi mengatakan, selama ini ekspor Indonesia kalah jauh tertinggal dibandingkan Thailand, Malaysia bahkan Vietnam. Padahal Indonesia memiliki sumber daya manusia (SDM) yang jauh lebih besar yang bisa menciptakan lebih banyak produk ekspor.‎

“Thailand penduduknya seperempat dari kita, menghasilkan 1,5 kali ekspor Indonesia. Vietnam du per lima penduduknya, menghasilkan 1,2 kali ekspor negara kita. Malaysia penduduknya seperdelapan menghasilkan 1,3 kali ekspor kita,” ujar dia di Istana Negara, Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Menurut Jokowi, ketertinggalan ekspor Indonesia dari negara-negara lain lantaran Indonesia selama ini hanya berkutat pada ekspor ke negara-negara yang sudah ada. Padahal banyak peluang bagi Indonesia untuk mengekspor produknya ke negara-negara baru atau nontradisional.

“Kita terlalu monoton ngurus pasar-pasar tradisional. Sudah bertahun-tahun kita ditinggal, negara lain yang mulai mengintervensi pasar-pasar baru,” kata dia.

Dia mencontohkan, Pakistan dan Bangladesh merupakan pasar ekspor yang potensial lantaran jumlah penduduknya yang besar. Namun selama ini Indonesia tidak benar-benar menggarap pasar di kedua nama tersebut.

“Kita tidak pernah menengok Pakistan misalnya, penduduknya 207juta, dibiarkan tidak kita urus. Bangldesh misalnya, penduduknya bukan kecil, 160 juta. Ini pasar besar. meskipun kita sudah surplus tapi masih terlalu kecil angkanya. Bahkan kemarin ada expo di Bangladesh, kita tidak ikut. Semua negara ikut, kita nggak ikut,” jelas dia.

Hal-hal seperti ini, lanjut Jokowi, harusnya menjadi perhatian bagi Kemendag beserta Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) dan Atase Perdagangan. Sehingga negara-negara tersebut bisa secara serius digarap guna meningkatkan ekspor nasional.‎

“Kesalahan-kesalahan seperti ini yang rutin kita ulang-ulang dan enggak pernah kita perbaiki. Ini ada yang keliru. Saya ulang lagi , ada yang keliru. Dan tugas Dirjen (Direktur Jenderal), ITPC, Atase untuk membenahi ini, pasti ada keliru,” tandas dia.

Ditutup

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita untuk mengevaluasi keberadaan Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) dan Atase Perdagangan Indonesia di luar negeri.

Sebab jika tidak produktif dan berkontribusi terhadap peningkatan ekspor, ITPC dan Atase tersebut lebih baik ditutup.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Kerja (Raker) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Tahun 2018 di Istana Negara, pagi ini.

Dalam Raker tersebut, Jokowi mempertanyakan fungsi dan tugas dari ITPC dan Atase Perdagangan Indonesia di luar negeri selama ini.

Harusnya, keberadaan kedua perwakilan Indonesia di bidang perdagangan tersebut bisa menjadi ujung tombak untuk membuka pasar ekspor yang lebih besar.

“Kita bekerja tapi sebetulnya kalau dibandingkan dan yang hasilnya harus kita harus ngomong apa adanya, IPTC dan Atase Perdagangan kita untuk apa, mestinya di situ ada market intelegen, di situ bisa melihat peluang-peluang di negara yang Bapak, Ibu dan Saudara-Saudara bertugas itu apa. Dirjen juga harus bisa melihat seperti peluangnya apa, kendala-kendala di dalam negeri ini apa yang perlu dibenahi,” ujar Jokowidi Istana Negara, Rabu (31/1/2018).

Jika tidak mampu berkontribusi terhadap peningkatan ekspor Indonesia secara signifikan, Jokowi menginstruksikan agar ITPC dan Atase tersebut ditutup.

Sebab, tidak sedikit uang negara yang dihabiskan untuk membiayai ITPC dan Atase di luar negeri.

“Bertahun-tahun kita miliki ITPC, apa yang dilakukan? Apa mau kita terus-teruskan. Kalau saya tidak, saya lihat tidak ada manfaat, ya saya tutup. Negara keluar biaya untuk itu, jangan lupa. Negara keluar duit yang tidak kecil, banyak. Apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dikerjakan. Kalah dengan negara-negara tadi saya sebut. Enggak mau saya kerja-kerja seperti ini,” jelas dia.

Oleh sebab itu, Jokowi meminta Menteri Perdagangan untuk segera mengevaluasi keberadaan ITPC dan Atase Perdagangan ini. Jangan hanya sekedar menggelar rapat namun tidak memberikan hasil yan signifikan terhadap peningkatan ekspor nasional.

“Oleh sebab itu setelah pembukaan pada pagi hari ini Pak Menteri tolong secara detail dievaluasi , dikoreksi, apa yang salah, apa yang harus dilakukan. Jangan kita Raker-Raker, kita harus memunculkan suatu yang baru. Supaya kita bersaing dengan negara-negara lain,” tandas dia.

Buka baru

Kementerian Perdagangan akan mengusulkan penambahan tiga kantor Indonesian Trade Promotion Center di tiga negara untuk mempermudah proses dagang di wilayah tersebut.

Tiga negara yang akan diusulkan yakni Bangladesh, Rusia, dan Pakistan. Masing-masing kantor ITPC akan dibuka di Dhaka (Bangladesh), Karaci (Pakistan) serta Vladivostok (Rusia). Sementara pemerintah juga berencana membuka kantor Atase Perdagangan di Islamabad Pakistan.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan pihaknya akan mengusulkan hal tersebut pada Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi. Namun sebelumnya sudah disampaikan secara lisan. Belum diketahui kapan realisasi pembukaan kantor ITPC baru inu dibuka.

“Kita buka kantor baru agar proses perdagangan semakin efektif,” kata Mendag Enggar saat konferensi pers Rapat Kerja Kementerian Perdagangan di Press Room Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Sementara itu sejak 2017, pemerintah telah merelokasi tiga kantor ITPC. Artinya kantor yang ada ditutup untuk dibuka ke negara lain. Dua diantaranya yakni dari Lyon Perancis ke Istanbul Turki dan dari Kopenhagen Denmark ke Hanoi Vietnam.

Mendag mengaku tidak mengetahui kenapa ITPC dibangun di Kopenhagen. Setelah melihat tidak adanya dampak positif, pihaknya memutuskan untuk menutupnya sekaligus memindah ke negara lain.

“Kami juga sudah membuka kantor ITPC di Shanghai pada 2017,” sebutnya.

Enggar menyebut sesuai perintah Presiden Jokowi, pihaknya akan menjadikan ITPC sebagai ujung tombak perdagangan di masing-masing negara. Selain itu pihaknya juga bakal melakukan evaluasi terhadap kantor yang sudah dibangun sebelumnya.

Evaluasi yang dilakukan mencakup dampak kantor ITPC terhadap perdagangan di negara tersebut. Selain itu jumlah penduduk dan potensi perdagangan juga menjadi salah satu nilai yang akan dijadikan landasan untuk mempertahankan ITPC yang ada.

“Nanti kami evaluasi kembali negara yang ada ITPC dari sisi perdagangan jumlah penduduk, dan apakah memberi dampak. Kalau tidak, akan kami relokasi [ke negara lain],” sebutnya.

ITPC bertugas sebagai badan yang mempromosikan produk asal Indonesia ke negara penempatannya. Kementerian Perdagangan dan Menko Perekonomian akan melakukan sinergi untuk lebih giat melakukan promosi pada setiap pameran yang dilaksanakan di luar negeri.

Tidak efisien

Meski mencatat surplus yang semakin besar, perdagangan Indonesia masih menghadapi persoalan. Utamanya, biaya logistik di dalam negeri yang tidak efisien, bahkan lebih mahal dibanding negara lain.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, mahalnya biaya logistik di Indonesia tak hanya terjadi pada angkutan laut dan udara, tetapi juga pada kegiatan pergudangan, pengiriman, hingga kegiatan pendukung lainnya.

“Data tahun 2016, rasio antara logistik dan Produk Domestik Bruto (PDB) kita itu 24%,” kata Darmin dalam acara Rapat Kerja Kementerian Perdagangan di Hotel Borobudur, Rabu (31/1).

Sementara biaya rasio biaya logistik negara lain, lebih rendah hampir setengahnya, yaitu 15% dari PDB.

Darmin melanjutkan, ekspor Indonesia juga masih memiliki kekurangan, yaitu sebagian besar diserahkan dengan free on board (FOB). Artinya, eksportir hanya menanggung biaya pengiriman ke pelabuhan negara asal.

Sebaliknya, impor Indonesia justru cost and freight (C&F). Artinya, eksportir menanggung biaya pengiriman sampai ke pelabuhan negara tujuan, yaitu pelabuhan terdekat importir, tetapi tidak termasuk biaya asuransi.

“Kelemahan itu yang harus dibebani dan bersamaan masuk ke aktivitas ekonomi digital. Bagusnya dari dulu dibenahi. Tetapi karena belum ya sekarang dibenahi,” tambahnya. (liputan6.com/bisnis.com/kontan.co.id/ac)