Arsip Kategori: Bisnis Terkait

Sektor usaha yang terkait dengan asosiasi logistik dan forwarder di Indonesia.

IPC TPK ambil alih 2 terminal di Priok, DO online dijalankan

Pengelolaan dan operasional bongkar muat peti kemas di terminal 2 dan terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok, beralih ke PT IPC Terminal Peti Kemas (TPK)—anak usaha PT Pelindo II mulai 15 Juli 2018.

JAKARTA (lafijak) Mulyadi , General Manager PT.Pelindo II cabang Tanjung Priok, menyatakan langkah itu dalam rangka memberikan peningkatan pelayanan kepada para pengguna jasa di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

Selama ini, pengelolaan dan operasional terminal 2 dan terminal 3 Pelabuhan Priok dikendalikan oleh PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) yang juga merupakan anak usaha Pelindo II.

Terminal 3 Priok didominasi melayani bongkar muat peti kemas internasional dan sebagian kecil peti kemas domestik. Sedangkan di terminal 2 khusus melayani bongkar muat peti kemas domestik.

Namun, imbuhnya, mulai 15 Juli 2018 pengelolaan dan pengoperasian kedua terminal petikemas itu akan dilakukan oleh PT IPC Terminal Petikemas / IPC TPK) yang secara fokus mengoperasikan beberapa Terminal Petikemas dilingkungan Pelindo II.

“Ini merupakan pemisahan/spinoff terminal petikemas dari PTP ke IPCTPK,” ujarnya kepada Bisnis.com Sabtu (14/7/2018).

Mulyadi menambah pihaknya telah memberitahukan perubahaan pengelola Terminal 2 dan Terminal 2 tersebut kepada pengguna jasa melalui surat edaran urat nomor: Ps-02.01/13/tpk, tanggal 13 Juli 2018.

“Terima kasih atas dukungan dan kerjasama dari seluruh pihak yang selama ini telah terjalin dengan baik kiranya dapat dilanjutkan dan ditingkatkan pada masa mendatang,”ujarnya.

DO Online

Ada sepuluh terminal internasional pelabuhan yang sudah siapkan fasilifas layanan delivery order (DO) online sehingga baik shipping line maupun pemilik barang dapat memanfaatkan sistem DO Online yang dimiliki oleh terminal tersebut.

“Terhitung sejak diluncurkan Juni 2018 lalu, hingga saat ini data yang diterima untuk 10 terminal yang telah melakukan pelayanan menggunakan DO online sudah ada sebanyak 43,662 DO container release yang sudah diproses dan dilaporkan dari terminal ke Inaportnet,” kata Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Chandra Irawan di Jakarta, Sabtu (14/7/2018).

Seperti diketahui, DO Online pada Inaportnet 2.0 merupakan aplikasi dari pemerintah untuk memonitor setiap DO Online yang telah diterbitkan dan pergerakan barang di setiap pelabuhan yang sudah masuk dalam sistem.

Aplikasi DO online dapat digunakan baik untuk ekspor maupun impor.

Oleh karena itu, Chandra menuturkan, pemerintah mengharapkan agar peran serta pemangku kepentingan dan asosiasi untuk ikut mendorong anggotanya agar memanfaatkan dan mengimplementasikan DO Online ini.

Chandra mencontohkan, saat ini seperti yang telah dijalankan  di Pelabuhan Tanjung Priok terkait DO Online telah dimanfaatkan untuk melayani ekspor – impor.

Ada di lima terminal yaitu JICT, TPK Koja, NPCT1, PT MAL dan TO3 yang sistemnya sudah terkoneksi dengan shipping line (perusahaan pelayaran) dan cargo owner (pemilik barang) yang menjadi costumernya.

Dari data yang diterima, dari lima terminal di pelabuhan Tanjung Priok yang sudah melakukan pelayanan dengan DO Online. Sejak dari 24 Juni 2018 sampai 3 Juli 2018 tercatat sudah ada 23.767 DO kontainer rilis yang sudah diproses dan sudah dilaporkan datanya dari terminal ke inaportnet.

“Sejauh ini, pelaksanaan DO Online berjalan cukup baik karena sudah terkoneksi dan terintegrasi dengan baik ke sistem terminal operator  maupun ke inaportnet,”  kata Chandra.

Namun demikian Chandra juga menjelaskan implementasi aplikasi Inaportnet dan DO Online ini masih terus berjalan walaupun belum sepenuhnya sempurna tetapi pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan terus berusaha menyempurnakan serta pengembangan sistem yang lebih baik lagi.

“Kami menyadari bahwa implementasi aplikasi pada tahap awal ini, belum bisa langsung sempurna namun kedepan aplikasi tersebut pasti kita terus lakukan penyempurnaan, agar diperoleh hasil yang lebih baik lagi. Kementerian Perhubungan juga selalu terbuka dan siap menerima masukan dan kritikan dari masyarakat demi kemajuan dan perbaikan bersama,” ujar Chandra.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meluncurkan aplikasi Inaportnet 2.0 dan layanan Delivery Order (DO) Online pada  29 Juni 2018 .

Sejak peluncuran, aplikasi diterapkan di lima pelabuhan yakni Pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar dan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. (bisnis.com/liputan6.com/ac)

Perang dagang AS-Cina ancam ratusan produk RI

Ada lebih dari 100 produk asal Indonesia sebagai komoditas ekspor ke Amerika Serikat yang terancam oleh peringatan Presiden AS Donald Trump mengenai perang dagang.

JAKARTA (alfijak): Berdasarkan informasi dari Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo) Sofjan Wanandi, Trump sudah memberi peringatan kepada Indonesia karena neraca perdagangan AS defisit, di mana jumlah ekspor asal Indonesia lebih banyak.

“GSP (Generalized System of Preference) kita sedang di-review. Ada sekitar 124 produk dan sektor yang saat ini sedang dalam review, termasuk di dalamnya kayu plywood, kapas, macam-macam,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Hubungan Internasional dan Investasi Shinta Widjaja Kamdani saat acara halal bihalal Apindo, Kamis (5/7/2018) malam.

GSP sendiri merupakan kebijakan AS berupa pembebasan tarif bea masuk terhadap impor barang-barang tertentu dari negara-negara berkembang.

GSP menjadi satu-satunya tumpuan Indonesia untuk menjalin hubungan dagang dengan AS.

Jika dilihat dari riwayatnya, program GSP telah berlangsung sejak 1976, lalu sempat dihentikan pada 2013, kemudian dilaksanakan kembali Juni 2015 silam.

Jika kebijakan GSP ditiadakan, maka dampaknya akan langsung terasa ke neraca perdagangan Tanah Air karena akan ada tarif yang dikenakan jika Indonesia mengekspor ke AS.

“Tekstil sih sebenarnya enggak masuk dalam 124 tadi, tapi itu juga akan di-review secara menyeluruh untuk lebih mendapatkan manfaatnya. Lalu juga ada produk-produk pertanian, udang dan kepiting kalau enggak salah,” tutur Shinta.

Berdasarkan data ekspor impor Indonesia yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 25 Juni 2018, tertera AS sebagai satu dari tiga pangsa ekspor nonmigas terbesar Indonesia.

Ekspor nonmigas ke AS dari Januari sampai Mei 2018 tercatat sebanyak 10,91 persen dari total ekspor atau setara dengan nominal 7,43 miliar dollar AS.

Jumlah ekspor nonmigas ke AS mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Nilai ekspor nonmigas ke AS pada Januari hingga Mei 2017 tercatat hanya sebesar 7,17 miliar dollar AS.

Hantam rupiah

AS yang menerapkan kebijakan tarif impor barang-barang dari China hingga senilai US$ 34 miliar akan menjadi sentimen utama pergerakan nilai tukar rupiah.

Sebab hal ini akan menjadi ketidakpastian baru, selain normalisasi kebijakan moneter AS (The Fed).

“Makanya, kami melihat BI pun masih ada ruang menaikkan lagi suku bunga acuan,” kata Ekonom Bank Permata Josua Pardede kepada Kontan.co.id, Kamis (5/7/2018).

Terhitung hampir dua bulan, BI telah menaikkan bunga sebesar 100 basis points (bps) menjadi 5,25%.

Ia menilai, pergerakan nilai tukar rupiah yang saat ini masih di atas Rp 14.000 per dollar AS sulit menguat ke bawah Rp 13.900 per dollar AS karena tekanan trade war tersebut.

Jika nilai tukar rupiah bergerak melemah mendekati Rp 14.500 per dollar AS setelah trade war besok, maka BI perlu memprioritaskan stabilitas kurs rupiah.

“Kalau memang rupiah masih terus melemah mendekati Rp 14.500 per dollar AS, ada potensi BI naikkan kembali 25 bps di bulan ini,” tambahnya. (kompas.com/tribunnews.com/ac)

 

Asosiasi tak keberatan tarif tol JORR yang baru

Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) akan menerapkan tarif toll terbaru jauh dekat Rp15 ribu untuk mobil pribadi dan mobil besar Rp30 ribu. Tarif tersebut bagian integrasi transaksi untuk ruas   Jakarta Outer Ring Road (JORR) dengan tol Pondok Aren-Bintaro Viaduct-Ulujami dan tol Akses Tanjung Priok.

JAKARTA (alfijak): Gemilang Tarigan , Ketua Umum Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) mengatakan sangat setuju dengan adanya penarapan tarif terbaru yang dianggap menguntungkan pihaknya.

“Kalau dulu kita bisa kena Rp90 ribu, kalau sekarang Rp30 ribu kan lebih murah,” katanya di Jakarta, Kamis (28/6/2018).

Menurut dia, truk logistic memang mau tidak mau harus masuk toll, karena tidak mungkin untuk masuk jalur arteri.

Hal tersebut untuk mempercepat pengangkutan dari titik pengambilan barang hingga Pelabuhan atau Bandara.

Dia berpikir dengan ketentuan tarif jarak pendek dan jauh dengan tariff yang sama, tentunya bisa mengurangi beban jalan toll.

Dia berharap mobil pribadi yang jarak pendek, mikir dua kali untuk masuk toll jika jaraknya pendek.

“Mobil pribadi kalau jarak deket masuk jalan areri saja, kan bayarnya sama jarak pendek dan jauh,tapi kalau juah bisa ambil toll karena menguntungkan,” katanya.

Sambutan positif

Sambutan positif salah satunya datang dari Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI). Wakil Ketua Kompartemen ALFI, Ian Sudiana mengungkapkan, pihaknya mendukung integrasi tarif Tol JORR dan Akses Tanjung Priok.

“Kami dari ALFI sangat mendukung integrasi tarif Tol JORR dan akses Tanjung Priok, karena dengan single pricing, bagi kami memberikan kepastian layanan,” kata Ian usai menghadiri acara focus group discussion “Manfaat Integrasi Tol JORR untuk Pelaku Logistik” di Hotel Ibis, Cawang, Jakarta, Kamis (28/6).

Pasalnya, pihaknya menilai dengan integrasi tarif Tol JORR dan Akses Tanjung Priok maka kedepan semakin sedikit pintu yang harus dilewati pelaku usaha Logistik dan lainnya.

“Ini suatu adalah suatu inisiatif yang bagus, setelah terintegrasi, semakin sedikit pintu yang harus kami taping atau lewati. Jadi satu kali bayar sudah, sampai di ujung tanpa kendala,” katanya.

Ian mencontohkan, jika sebelumnya jalur yang dilewati oleh kendaraan angkutan logistik yakni Tanjung Priok via Kebon Bawang dan Rorotan, semula harus membayar Rp 45.000, lalu di Rorotan membayar lagi Rp 20.500, total biaya yang harus dikeluarkan pada rute tersebut mencapai Rp 65.000.

Maka dengan pemberlakuan integrasi tarif tersebut, biaya yang harus dikeluarkan pada rute yang sama hanya Rp 30.000.

“Dibuat tarif tunggal hanya menjadi Rp 30.000, round trip Rp 60.000. Dibandingkan tadinya Rp 120.000 atau terendah Rp 86.000 kalau tidak lewat Kebon Bawang, tapi ambil dari Rorotan. Jadi tetap (integrasi tarif) lebih bagus,” tutur Ian.

Menurut analisanya, setiap golongan kendaraan dengan jarak tempuh terjauh mengalami penurunan biaya hingga 70 persen.

Dengan rincian golongan satu turun hingga 70 persen, golongan 2 dan 3 turun 40-60 persen, sementara untuk golongan 4 dan 5 terjadi penurunan biaya hingga 30 persen.

“Mobil golongan I memang ada adjustment ke atas, tapi bagi kami di logistik adjustment tersebut menjadi positif. Jadi kami siap dukung,” pungkas Ian Sudiana. (industry.co,id/kompas.com/ac)

Priok dicoret dari daftar hitam War Risk JWC

Indonesia Maritime, Logistik and Transportation Watch (IMLOW) mengapresiasi langkah Joint War Committee (JWC) menghapus Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dari daftar hitam pelabuhan berisiko perang (war risk).

JAKARTA (alfijak): Pada 14 Juni 2018, JWC telah meirilis bahwa pelabuhan Tanjung Priok dinyatakan aman untuk kegiatan pelayaran dunia.

“Tentu kita apresiasi. Hal ini berkat desakan dan upaya semua pihak termasuk pemerintah RI dan Kemenhub agar pelabuhan Tanjung Priok dihapuskan dalam daftar hitam JWC itu. Lagipula memang faktanya pelabuhan Tanjung Priok aman-aman saja kok selama ini,” ujar Sekjen IMLOW Achmad Ridwan Tento, Kamis (28/6).

Untuk diketahui, JWC merupakan lembaga nongovernment di London yang terdiri dari wakil-wakil Lloyds of London Market dan International Underwriting Association (IUA). Lembaga tersebut sebelumnya memasukkan Pelabuhan Tanjung Priok ke dalam daftar pelabuhan berisiko perang (war risk) yang dirilis pada September 2017.

Lebih lanjut Ridwan mengatakan, dimasukannya Pelabuhan Tanjung Priok ke dalam daftar war list JWC berdampak adanya biaya tambahan premi asuransi yang dibebankan kepada pemilik kapal.

Sehingga menjadikan Pelabuhan Tanjung Priok tidak kompetitif.

Sebelumnya, IMLOW juga memprotes supaya JWC menghapus daftar hitam war risk Pelabuhan Tanjung Priok lantaran penilaian itu tidak sesuai fakta lapangan dan mengada-ngada.

Ridwan mengungkapkan, selama ini ada perbedaan definisi piracy antara yang menjadi patokan international maritime organization (IMO) selaku organisasi maritim internasional dibawah PBB dengan internasional maritime beurau (IMB).

“Regulasi IMO selama ini berpatokan kepada United Nation Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS). Sedangkan IMB itu merupakan swasta dibawah International Chamber of Commerce (ICC),” ujar Ridwan.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Laut R Agus H Purnomo dalam keterangan persnya menyatakan, dalam daftar pelabuhan berisiko perang (war risk) yang dikeluarkan oleh JWC pada tanggal 14 Juni 2018, Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta sudah dihapus.

Hal ini, menunjukkan kepercayaan dunia bahwa Indonesia khususnya Pelabuhan Tanjung Priok aman.

“Alhamdulillah, berkat kerja keras dan usaha kita semua akhirnya Pelabuhan Tanjung Priok bisa dihapuskan dalam rilis war risk yang dikeluarkan JWC tersebut. Ini menunjukan adanya kepercayaan dunia pelayaran terutama dunia pelayaran internasional terhadap Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta,” ujarnya.

Sebelumnya, Dirjen Agus juga menjelaskan bahwa pihaknya sangat menyesali Pelabuhan Tanjung Priok dimasukkan ke dalam rilis war risk.

Karena, selama ini tidak ada gangguan keamanan di pelabuhan Tanjung Priok yang terjadi dan menyita perhatian dunia khususnya pelaku usaha di bidang maritim.

“Kami melayangkan protes kepada JWC dengan menyampaikan data dan fakta bahwa Pelabuhan Tanjung Priok itu aman. Akhirnya protes kami membuahkan hasil sehingga Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dikeluarkan dari rilis war risknya JWC,” kata dia.

Dia menambahkan, dengan dihapuskannya Pelabuhan Tanjung Priok dari rilis War Risk tentunya beban premi tambahan asuransi kapal yang menuju Pelabuhan Tanjung Priok menjadi hilang dan seluruh perairan Indonesia aman bagi pelayaran.

“Ini merupakan hal yang baik untuk Indonesia, dengan dinyatakan aman bagi seluruh pelabuhan di Indonesia maka peluang investasi terbuka lebar,” pungkasnya.

Dalam rilis war risk Joint War Committee tertanggal 14 Juni 2018, perairan dunia terbagi menjadi 5 kawasan dengan negara-negara atau perairan yang dikategorikan sebagai war risk yaitu kawasan Afrika yaitu Libya, Somalia, Nigeria dan Togo.

Kawasan Samudera Hindia yaitu Laut Hindia, Laut Arab, Teluk Eden, Teluk Oman dan Laut Merah.

Selanjutnya, kawasan Asia yaitu Pakistan, kawasan Asia Tengah yaitu Iran, Irak, Lebanon, Saudi Arabia, Syria dan Yaman serta kawasan Amerika Selatan yaitu perairan Venezuela. (indopos.co.id/ac)

Integrasi transaksi tol JORR untungkan angkutan logistik?

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunda pemberlakuan integrasi tarif Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) untuk batas waktu yang tidak ditentukan.

JAKARTA (alfijak): Namun demikian, penundaan ini dimanfaatkan Kementerian PUPR untuk terus melakukan sosialisasi intensif kepada masyarakat agar didapat pemahaman komprehensif mengenai integrasi tarif tersebut.

Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto menuturkan, sosialisasi kepada masyarakat diperlukan, karena saat ini integrasi transaksi ditafsirkan sebagai kenaikan tarif tol.

Padahal, menurut dia, esensi kebijakan integrasi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi sistem transaksi tol.

Selain itu, hal ini juga merupakan langkah menuju Multi Lane Free Flow (MLFF) atau pembayaran tol tanpa berhenti yang ditargetkan berlaku di semua ruas tol pada tahun 2019.

Jadi, kata Arie, integrasi pada intinya adalah penyederhanaan sistem transaksi dengan tarif tunggal. Saat ini transaksi dilakukan 2-3 kali karena pembangunan Tol JORR dilakukan secara bertahap oleh operator atau badan usaha jalan tol (BUJT) berbeda.

“Namun kondisi per hari ini, tol JORR sudah tersambung seluruhnya. Dengan integrasi, sistem transaksi tol menjadi terbuka. Pengguna hanya satu kali membayar tol,” kata Arie dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/6/2018).

Apabila diberlakukan integrasi, maka lima gerbang tol (GT) akan dihilangkan yaitu GT Meruya Utama, GT Meruya Utama 1, GT Semper Utama, GT Rorotan, dan GT Pondok Ranji sayap arah Bintaro sehingga kemacetan di tengah ruas tol akan berkurang signifikan.

“Transaksi akan dilakukan pada gerbang tol masuk (on-ramp payment),” cetus Arie.

Perubahan sistem transaksi dari tertutup menjadi terbuka juga mengubah besaran tarif tol JORR.

Setelah integrasi, tarif untuk kendaraan golongan 1 berupa sedan, jip, pikap atau truk kecil, dan bus sebesar Rp 15.000. Kendaraan golongan 2 dan 3 tarifnya sama yakni Rp 22.500, serta golongan 4 dan 5 juga membayar besaran tarif yang sama yakni Rp 30.000.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna menambahkan besaran tarif Rp 15.000 didasarkan atas perkalian antara jarak rata-rata pengguna tol JORR 17,6 kilometer dengan tarif rata-rata Rp 875 per kilometer.

Besaran tarif ini, menurut Herry, masih di bawah kesanggupan membayar (willingness to pay) masyarakat yang diperoleh dari hasil kajian sebelumnya terkait investasi jalan tol.

“Integrasi tol tentunya juga akan diikuti oleh kebijakan pengendalian angkutan logistik yakni terkait dimensi dan muatan truk,” tuntas Herry.

Dinanti logistik

Integrasi transaksi Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road (JORR) disebut sangat dinanti oleh  pengusaha angkutan logistik. Integrasi tersebut diyakini akan mendorong angkutan logistik menggunakan jalan tol sehingga akan mengurangi beban jalan arteri.

Angkutan logistik disebut merasa tarif tol Akses Tanjung Priok saat ini sebesar Rp45.000 terlalu tinggi, sehingga lebih memilih menggunakan jalur arteri walaupun padat.

Dengan integrasi transaksi, tarif akan lebih murah sehingga angkutan logistik akan memilih jalan tol sehingga beban jalan arteri akan berkurang.

Perubahan sistem transaksi dari sistem tertutup menjadi terbuka memang mengubah besaran tarif tol JORR. Setelah integrasi, tarif untuk kendaraan golongan 1 berupa sedan, jip, pick-up/truk kecil, dan bus menjadi sebesar Rp15.000, kendaraan golongan 2 dan 3 tarifnya adalah Rp22.500, serta golongan 4 dan 5 membayar besaran tarif Rp30.000.

“Adanya Integrasi ini sudah ditunggu dan diharapkan oleh para pengusaha dan pemilik kendaraan angkutan logistik karena akan menjadi lebih efisien, ” ungkap Direktur Human Capital & Pengembangan PT Hutama Karya Putut Ariwibowo melalui pers rilis, Sabtu (23/6/2018).

Ruas tol JORR sepanjang 76,43 km terdiri dari 4 ruas dengan 9 seksi, yakni Seksi W1 (Penjaringan-Kebon Jeruk), Seksi W2 Utara (Kebon Jeruk-Ulujami), Seksi W2 Selatan (Ulujami-Pondok Pinang), Seksi S (Pondok Pinang-Taman Mini), Seksi E1 (Taman Mini-Cikunir), Seksi E2 (Cikunir-Cakung), Seksi E3 (Cakung-Rorotan), Jalan Tol Akses Tanjung Priok Seksi E-1, E-2, E-2A, NS (Rorotan-Kebon Bawang), dan Jalan Tol Pondok Aren-Bintaro Viaduct-Ulujami.

Apabila diberlakukan integrasi maka lima gerbang tol akan dihilangkan yaitu GT Meruya Utama, GT Meruya Utama 1, GT Semper Utama, GT Rorotan, dan GT Pondok Ranji sayap arah Bintaro sehingga kemacetan di tengah ruas tol akan berkurang signifikan. Transaksi akan dilakukan pada gerbang tol masuk (on-ramp payment).  (kompas.com/sindonews.com/ac)

‘Stagnasi di terminal peti kemas tak boleh dibiarkan’

Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) mendesak Menteri BUMN Rini Sumarno untuk turun tangan membenahi pengelolaan terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok yang  dikendalikan PT Pelabuhan Indonesia II/Indonesia Port Corporation (IPC) untuk menghindari ancaman stagnasi akibat kemacetan arus logistik.

JAKARTA (alfijak): Ketua Umum DPP Aptrindo Gemilang Tarigan mengungkapkan desakan itu menyusul kongesti di Pelabuhan Priok yang diduga akibat adanya persaingan bisnis antarterminal peti kemas ekspor impor di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu semenjak sebulan terakhir.

Gemilang mengatakan kemacetan yang berpotensi stagnasi itu dipicu tidak seimbangnya fasilitas dan peralatan bongkar muat di New Priok Container Terminal-One (NPCT-1) dengan volume muatan dan jumlah kapal kontainer yang dilayani di terminal itu.

“Jangan paksakan kalau NPCT-1 tak mampu menangani kapal dan muatan, sebaiknya dialihkan ke terminal lainnya saja karena semua pihak sudah mengeluh dengan kondisi NPCT-1 itu. Dalam hal ini, PT Pelindo II mesti bertanggung jawab,” ujarnya kepada Bisnispada Senin (28/5/2018).

Gemilang menambahkan Menteri BUMN semeatinya dapat segera mengintruksikan kepada Pelindo II selaku pengelola terminal peti kemas di Priok agar tidak saling berebut pasar kontainer yang tidak sehat yang pada akhirmya mengorbankan kepentingan kelancaran logistik dan masyarakat.

Di Pelabuhan Priok terdapat lima fasilitas terminal peti kemas ekspor impor yakni Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja, Terminal Mustika Alam Lestari (MAL), NPCT-1, dan Terminal 3 Priok.

Gemilang menyebutkan berdasarkan data yang diperoleh Aptrindo, NPCT -1 tidak memiliki post gate parking area dan pre gate parking area seperti yang dimiliki terminal lainnya di Priok.

Selain itu, adanya peningkatan bongkar kontainer sebesar 20% atau mencapai 25.000 twenty foot equivalent units (TEUs) per pekan. Bahkan pada Mei 2018 saja NPCT-1 telah meng-handle 106.000 TEUs.

Gemilang menyebutkan kapasitas ideal per hari di NPCT-1 hanya bisa menampung sekitar 1.000-an trucking, tetapi kini lebih dari 3.000-an truk per hari.

“Stagnasi dan kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan. Pelindo II mesti mengalihkan layanan kapal di NPCT-1 ke terminal lain di Priok. Semua terminal itu kan sahamnya dimiliki juga Pelindo II, istilahnya cuma memindahkan kantong kiri ke kantong kanan saja,” papar Gemilang.

Kantor  Syahbandar Pelabuhan Tanjung Priok juga telah menggelar rapat kordinasi pada Minggu,27 Mei 2018 yang dihadiri seluruh manajemen terminal peti kemas dan asosiasi pelaku usaha terkait di pelabuhan itu.

Dalam dokumen yang diperoleh Bisnis, dalam pertemuan itu, Syahbandar Pelabuhan Tanjung Priok mengusulkan agar gate NPCT-1 di pindah ke dalam lagi sehingga dapat menambah kapasitas daya tampung truck yang melayani terminal itu.

Kemudian, perlunya pengawasan di putaran Bogasari yang di sering menjadi salah satu titik kemacetan dan perlu diurai, serta perlunya dibuat buffer area dan jalan layang untuk visi jangka panjang.

Diurai

Layanan lima kapal kontainer ekspor impor di New Priok Container Terminal-One (NPCT-1) dialihkan ke fasilitas dua terminal peti kemas lainnya di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

Direktur Operasi NPCT-1, Rino Wisnu Putro mengatakan, pengalihan kelima kapal kontainer itu akan dilakukan pada pekan ini juga untuk mengurai kepadatan di NPCT-1 dan kemacetan akses di jalur logistik pelabuhan Tanjung yang terjadi akhir-akhir ini.

“Kami baru saja selesai rapat dan sudah komunikasikan dengan semua pengelola terminal peti kemas di Priok untuk segera mengalihkan layanan lima kapal dari NPCT-1 ke terminal lainnya di Priok.Tetapi saya tidak hafal nama kapalnya apa saja,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (28/5/2018).

Rino mengatakan, kepadatan di NPCT-1 dan kemacetan di jalur logistik Priok saat ini telah menjadi permasalahan bersama pengelola terminal peti kemas di pelabuhan Priok sehingga diperlukan solusi yang saling membantu antar terminal.

Informasi yang diperoleh Bisnis, lima kapal yang akan dialihkan pelayanannya dari NPCT-1 itu antara lain sebanyak tiga kapal dialihkan ke JICT yakni; MV. TIX Evergreen (1 Juni 2018), MV. IA1 Maersk (1 Juni), dan MV. CIT Evergreen (2 Juni).

Sedangkan kapal yang dialihkan ke TPK Koja yakni; MV.Evergreen JPIA pada 30 Juni dan MV. MSC Capricon pada 31 Juni.

Pengelolaan JICT dan TPK Koja yang dikendalikan oleh Hutchison Port Holding (HPH) dan PT.Pelindo II/IPC telah memiliki sispro layanan standar internasional, fasilitas gate terintegrasi dengan inspeksi dan billing secara online.

Dikonfirmasi Bisnis, Direktur Operasi dan sistem Informasi Tehnologi PT.Pelindo II/IPC, Prasetiadi mengatakan, penyelesaian kepadatan di NPCT-1 dilakukan pada pekan ini juga dengan mengalihkan sejumlah layanan kapal ke terminal lain di Priok.

Saat ini, di Pelabuhan Priok terdapat lima fasilitas terminal ekspor impor yakni; JICT, TPK Koja, NPCT-1, Mustika Alam Lestari (MAL), dan Terminal 3 Priok.

“Semua pengelola terminal harus sinergi mencari solusi masalah kepadatan di jalur logistik Priok itu,” ujarnya.

Sekjen BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Erwin Taufan mengungkapkan, dampak kepadatan di NPCT-1 dalam satu bulan terakhir ini menyebabkan biaya penumpukan peti kemas impor membengkak.

“Kami dapat aduan anggota importir yang kena biaya storage hingga ratusan juta akibat barang impor lambat keluar dari NPCT-1,” ujarnya. (halloindo.com/bisnis.com/ac)

ALFI usul overbrengen dilakukan malam hari

Asosiasi logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengusulkan kegiatan perpindahan peti kemas impor atau overbrengen dari terminal peti kemas lini satu ke tempat penimbunan sementara (TPS) diwilayah pabean Tanjung Priok dilakukan pada malam hari atau setelah pukul 18.00 WIB.

JAKARTA (alfijak): Ketua ALFI DKI Jakarta, Widijanto mengatakan kegiatan overbrengen peti kemas impor yang melewati batas waktu penumpukan di pelabuhan Priok jika dilaksanakan pada malam hari akan mengurangi tingkat kemacetan di Jalur distribusi dari dan ke pelabuhan Priok.

“Kalau malam hari dilakukan overbrengen peti kemas impor, bisa lebih cepat mengingat jalanan di sekitar pelabuhan Priok tidak terlalu ramai,” ujar Widijanto kepada Bisnis.com, Senin (21/5/2018).

Dia juga mengemukakan usulan agar overbrengen peti kemas impor di pelabuhan Priok dilakukan hanya pada malam hari telah disampaikan dalam audiensi pengurus DPW ALFI DKI Jakarta dengan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok hari ini (21/5/2018).


Widijanto mengatakan, selain soal overbrengen, ALFI juga mengusulkan supaya kegiatan pemeriksaan fisik peti kemas impor jalur merah sebaiknya setelah kontainer diperiksa segera dikembalikan lagi ke lokasi terminal peti kemas atau lini satu.

Ada pun, terkait dengan kebijakan pembatasan operasional trucking di pagi hari di ruas tol mulai pukul 06.00 s/d 09.00 Wib telah berdampak pada kegiatan di pelabuhan Priok.

“Untuk itu ALFI mengharapkan adanya evaluasi terhadap kebijakan pembatasan jam operasional trucking di pagi hari itu  mengingat kebijakan tersebut sangat memengaruhi pelambatan layanan logistik di pelabuhan,” paparnya.

Widijanto mengatakan, semua pemangku kepentingan di pelabuhan Priok agar dapat mengantisipasi sedini mungkin kepadatan pelabuhan menjelang Lebaran tahun ini, karena meningkatnya volume importasi khususnya untuk kebutuhan pokok dan barang jadi.

Dia menyebutkan, tingkat keterisian lapangan penumpukan atau yard occupancy ratio (YOR) di pelabuhan Priok mesti dijaga tidak boleh lebih 65% agar tidak terjadi kongesti dan kesulitan manuver kontainer di lapangan.

“Soalnya, kemacetan dan kepadatan pelabuhan biasanya terjadi karena kurang seimbangnya antara ketersediaan dan produktivitas fasilitas termasuk SDM-nya dibanding melonjaknya volume barang/kontainer yang dilayani,” paparnya.

Widijanto mengatakan, untuk mengurai kemacetan dan kepadatan di akses distribusi pelabuhan Priok seharusnya melibatkan semua pihak terkait,termasuk pelaku usaha. (bisnis.com/ac)

Importir tak perlu tolak rencana pelumas wajib SNI

Dalam waktu dekat, SNI juga akan diberlakukan untuk produk oli kendaraan, tak terkecuali oli impor. Tak ayal rencana tersebut mendapat penolakan dari pada importir oli.

JAKARTA (alfijak): Namun demikian, penolakan tersebut dianggap sesuatu yang tidak perlu. Trainer dari Masyarakat Pelumas Indonesia (Maspi) Juergen Gunawan menilai SNI diberlakukan untuk perlindungan terhadap masyarakat Indonesia.

Hal yang sama juga disebutnya dilakukan di negara lain. Sebab masing-masing negara akan menetapkan perlunya perlindungan konsumen, tidak hanya dari sisi hukum, tetapi juga melalui standar yang dibuat dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh orang-orang kompeten.

“Jika kita lihat di Jepang dikenal ada JIS, Japanese Industrial Standard, ataupun di negara-negara lain dengan acuan standar yang ditentukan oleh masing-masing negara,” ucap Juergen kepada Kompas.com, Sabtu (19/5/2018).

Juergen menyebut acuan dasar yang diambil adalah metode pengujian standar internasional, yaitu ASTM (American Society for Testing and Materials). Jam Jar pada kemasan pelumas Shell. Jam Jar pada kemasan pelumas Shell.(Istimewa)

Namun angka-angka parameternya sudah ditetapkan bersama oleh tim khusus. Tim inilah yang bekerja menentukan batasan atas dan bawah dari suatu pelumas yang boleh beredar di Indonesia.

Nantinya masyarakat juga akan mendapat informasi yang jelas dan transparan pelumas apa saja yang lolos standarisasi.

“Jadi harapannya di masa yang akan datang, tidak akan sembarang produk bisa masuk dan dipasarkan di Indonesia,” ujar Presiden Direktur PT Willbern Tritium Indonesia ini. (kompas.com/ac)

BM tinggi ancam kelangsungan industri makanan kemas kaleng

Asosiasi Produsen Kemas Kaleng Indonesia (APKKI) minta pemerintah memangkas tarif bea masuk. Saat ini Bea masuk terhadap produk impor mencapai 20 persen.

JAKARTA (alfijak): Produsen yang ingin melakukan impor harus membayar bea masuk sesuai PMKk Nomor 10 PMKk.011/2014 sebesar 12,5 persen, ditambah BMAD antara 4-7 persen.

Di Singapura dan Filipina bea masuk dibuat 0 persen, di Thailand, Malaysia, dan Vietnam bea masuk 5 persen.

Tingginya bea masuk dan pengenaan langsung Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap baja lapis timah mengancam keberlangsungan industri kemas kaleng.

Ketua APKKI Halim Parta Wijaya mengatakan, pengenaan bea masuk impor yang relatif tinggi justru mengerek harga barang. Jika produk baja lapis timah mahal, maka harga jualnya pun otomatis mahal.

Halim menyebut banyak produk berbahan kaleng yang harganya tinggi. Contohnya susu kemasan, atau makanan kaleng seperti sarden sebagai salah satu kebutuhan masyarakat.

“Bahwa penerapan bea masuk yang tinggi ditambah dengan BMAD secara langsung mengancam keberlangsungan industri kemas kaleng. Juga industri-industri pengguna produk kaleng, karena menjadikan harga produk yang menggunakan kaleng menjadi lebih mahal,” ujarnya di Jakarta, Minggu (6/5).

Tingginya harga jual produk kalengan akan menurunkan pendapatan negara dari ekspor. Sebab tidak sedikit produk kaleng Indonesia yang diekspor ke negara lain.

Salah satu yang menjadi andalan adalah kaleng untuk sarden, dan produk untuk tutup botol maupun kaleng minuman. (metaonline.id/ac)