Arsip Kategori: Bisnis Terkait

Sektor usaha yang terkait dengan asosiasi logistik dan forwarder di Indonesia.

‘jangan cuma cari untung padahal pelayanan amburadul’

Gabungan importir nasional seluruh Indonesia (GINSI) mengharapkan tidak ada wacana kenaikan tarif layanan jasa kepelabuhan di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta sampai dengan lima tahun ke depan atau hingga 2022.

JAKARTA (alfijak): Ketua BPD GINSI DKI Jakarta, Subandi mengatakan justru yang saat ini harus dilakukan oleh PT.Pelindo II/IPC selaku operator di pelabuhan Priok yakni membenahi semua jenis pelayanan kapal dan barang agar lebih efisien supaya produktivitas meningkat.

“Kalau layanan efisien dan produktivitas membaik sangat membantu penurunan biaya logistik sebab beban biaya yang ditanggung consigne berangsur berkurang,” ujarnya kepada Bisnis.com, Selasa (12/12/2017).

Subandi mengatakan Ginsi sudah mendengar adanya wacana untuk menaikkan sejumlah komponen tarif layanan di pelabuhan Tanjung Priok.

“Justru kami inginnya tarif layanan pelabuhan yang ada saat ini dievaluasi dan diturunkan, seperti tarif bongkar muat barang umum maupun peti kemas serta tarif storage-nya dan tidak perlu ada tarif progresif untuk storage itu,” paparnya.

Menurut Subandi, dalam kondisi perdagangan yang belum sepenuhnya membaik saat ini, jika operator/pengelola pelabuhan memaksakan kehendak menaikkan tarif layananannya, sama halnya tidak mempunyai kepedulian terhadap masyarakat luas.

“Pelindo II sebagai BUMN jangan cuma cari untung padahal pelayanan amburadul, biaya logistik tinggi dan keluhan pelanggan dianggap angin lalu. Disisi lain, Pemerintah jangan cuma teriak biaya logistik tinggi tapi membiarkan para operator pelabuhan ber lomba menggenjot keuntungan dengan cara menaikan tarif dan menurunkan pelayanan,” tuturnya.

Pemerintah,imbuhnya, jika sungguh-sungguh mau menurunkan biaya logistik didalam negeri, dapat menginstruksikan kepada BUMN yang mengoperasikan pelabuhan untuk tidak menaikan tarif karena selama ini sudah meraih profit cukup besar.

“Saatnya saat ini operator pelabuhan Priok meningkatkan service kepada pengguna jasa sesuai perannya BUMN juga publuc service, dan jangan selalu berorientasi mengejar keuntungan,” ujar dia (bisnis.com/ac)


Kadin: tarif tol mestinya turun, bukan naik

Sejumlah ruas tol mengalami kenaikan tarif pada akhir tahun ini. Kenaikan ini dikatakan didasarkan pada peraturan penyesuaian tarif tiap 2 tahun sekali berdasarkan besaran inflasi. Menghadapi sejumlah kenaikan ruas tol itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P. Roeslani menyambutnya dengan negatif.

JAKARTA (alfijak); Dia berpendapat bahwa pembangunan jalan tol itu termasuk jenis investasi jangka panjang yang harusnya mengalami penurunan tarif.

“Jalan tol kalau sudah jadi, tarifnya bukan naik mestinya malah turun karena posisinya jangka panjang. Pengusaha jalan tol juga mereka ada perencanaannya. Di negara lain tarifnya makin lama makin turun,” katanya.

Rosan juga mengatakan bahwa kebijakan penyesuaian tarif tol seharusnya melihat dari kepentingan secara luas, baik untuk masyarakat maupun dunia usaha.

Tarif tol yang makin naik dikatakannya bisa membebani biaya logistik dunia usaha jika frekuensi lalu lintas kendaraan masuk tol tinggi dan berdampak pada kenaikan harga sejumlah barang.

“Tarif makin rendah, dunia usaha yang lewat di situ juga bebannya makin rendah. Orang bilang jalan tol tidak seberapa tapi kalau frekuensinya banyak, lumayan juga,” ungkapnya.

Beberapa waktu yang lalu PT Jasa Marga menaikkan tarif lima ruas tol yang dikelola BUMN tersebut berlaku mulai Jumat, 8 Desember 2017 pukul 00.00 WIB yang lalu. Kelima ruas tol itu diantaranya Tol Cawang-Tomang-Pluit dan Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit atau yang dikenal sebagai Tol Dalam Kota Jakarta, ruas Tol Surabaya-Gempol, ruas Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa, ruas Tol Palimanan-Kanci dan ruas Tol Semarang (Seksi A, B, C). (otoniaga.com/ac)

Okupansi peti kemas impor capai 80%, Priok terancam stagnasi

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta mengimbau pengelola terminal peti kemas ekspor-impor untuk segera mengajukan kegiatan relokasi barang atau pindah lokasi penumpukan (PLP) peti kemas impor kepada Bea dan Cukai menyusul kepadatan arus peti kemas di pelabuhan Priok sejak awal pekan ini.

JAKARTA (alfijak): Pantauan dan informasi yang diperoleh Bisnis.com, tingkat isian lapangan penumpukan peti kemas atau yard occupancy ratio (YOR) di Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja dan New Priok Container Terminal-One (NPCT-1) rata-rata sejak awal pekan ini mencapai 72% hingga 80%.

Pebisnis di pelabuhan Priok juga mengkhawatirkan kondisi tersebut berpotensi memicu stagnasi di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu apalagi jika tidak diantisipasi menjelang libur akhir tahun ini.

“Kami akan komunikasikan dengan pihak pengelola terminal peti kemas di Priok supaya mengajukan PLP segera dan juga dapat disampaikan melalui website Bea dan Cukai,” ujar Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok, Dwi Teguh Wibowo, Kamis (7/12/2017).

Dwi Teguh mengatakan, kepadatan peti kemas di Pelabuhan Priok kemungkinan terjadi lantaran adanya libur panjang selana tiga hari pada akhir pekan lalu sehingga delivery peti kemas impor oleh pemilik barang sangat minim.

“Padahal kami sudah sampaikan melalui website dan medsos kami bahwa KPU Bea dan Cukai Priok membuka layanan penuh di libur tiga hari kemarin. Dan ternyata tidak banyak (consignee) yang memanfaatkan,” tuturnya.

Dwi Teguh juga menyebutkan untuk kondisi pelabuhan Priok saat ini, layanan Bea dan Cukai sebanyak 80%-nya merupakan jalur hijau.

“Dalam hal kondisi YOR seperti itu dimungkinkan sebagian besar belum submit dokumen. Kalau sudah submit dokumen tentu banyak yang bisa langsung clearance pabean atau mengantongi surat perintah pengeluaran barang,” ujar dia. (bisnis.com/ac)

‘Importir agar taati segala regulasi yang ada’

Badan Pengurus Daerah (BPD) Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) DKI Jakarta menunjuk Capt. H Subandi sebagai Ketua Umum BPD GINSI DKI Jakarta. Mengemban tugas untuk periode 2017-2022, Subandi bertanggung jawab untuk menjadikan wadah importir nasional untuk wilayah DKI Jakarta ini sebagai organisasi yang lebih solid ke depannya.

JAKARTA (alfijak); “BPD GINSI DKI Jakarta adalah sebuah organisasi yang menjadi wadah bersatunya para importir nasional yang berlokasi di DKI Jakarta dan sekitarnya.

Keberadaannya sangat penting mengingat semua produk dari luar negeri diimpor secara resmi oleh pengusaha-pengusaha yang bergabung menjadi anggota di GINSI.

Karenanya saya dan seluruh anggota Badan Pengurus Daerah (BPD) lainnya sangat bersemangat dan ingin segera menyambut kesempatan untuk memimpin GINSI menjadi organisasi yang lebih solid dalam membangun perekonomian negara,” kata Subandi, Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) GINSI DKI Jakarta dalam keterangan yang diterima, Rabu (6/12/2017).

Untuk itu, bertempat di Grand Ballroom Magnolia Grand Mercure Jakarta, GINSI mengukuhkan jajaran kepengurusan BPD GINSI DKI Jakarta sebagai salah satu upaya untuk menunjukkan kepada semua pihak yang berhubungan dengan perdagangan dan perindustrian bahwa para pelaku usaha impor memiliki wadah dalam bentuk organisasi.

Dengan pengukuhan jajaran Badan Pengurus Daerah (BPD) DKI Jakarta yang baru,  GINSI berharap bisa lebih berperan dalam mengatur keanggotaannya.Khususnya dalam hal edukasi dan pengimplementasian peraturan peraturan yang berlaku, sekaligus menjadi mitra dan kepanjangan tangan regulator.

“BPD GINSI DKI Jakarta akan lebih aktif menyelesaikan kendala yang dihadapi para importir yang berkaitan dengan ketidaktahuan importir terhadap regulasi yang ada. Hal ini untuk mendukung kelancaran arus barang di Tanjung Priok sebagaimana yang diharapkan pemerintah termasuk Presiden Jokowi,” jelas Subandi.

Selain itu, GINSI DKI Jakarta juga mengimbau kepada para importir agar bekerja secara profesional dan mentaati segala regulasi yang ada.

Subandi mengatakan, GINSI DKI Jakarta akan lebih sering melakukan sosialisasi kepada para importir yang tergabung dalam GINSI DKI Jakarta agar para anggota dapat mengupdate dan mengupgrade pengetahuan terkait perdagangan luar negeri terutama soal importasi.

Dengan pengukuhan ini pelaku usaha dapat selalu bersinergi dengan para stakeholder baik asosiasi kepelabuhanan, asosiasi komoditi perdagangan maupun pembuat kebijakan.

Sehingga fungsi dari BPD GINSI ini dapat menjembatani para pelaku selaku usaha dalam mengimplentasikan peraturan peraturan yang berlaku dan juga sebagai mitra dan kepanjangan tangan regulator.

Dengan pengukuhan jajaran Badan Pengurus Daerah (BPD) DKI Jakarta yang baru, GINSI bisa lebih berperan mengimplementasian peraturan peraturan yang berlaku, sekaligus menjadi mitra dan kepanjangan tangan regulator.

Subandi berjanji, BPD GINSI DKI Jakarta akan lebih aktif menyelesaikan kendala yang dihadapi para importir yang berkaitan dengan ketidaktahuan importir terhadap regulasi yang ada.

“Hal ini untuk mendukung kelancaran arus barang di Tanjung Priok sebagaimana yang diharapkan pemerintah termasuk Presiden Jokowi,” jelas Capt. H Subandi.

Para pengurus BPD GINSI yang dikukuhkan Rabu malam oleh Sekjen GINSI Pusat Erwin Taufan antara lain Capt. Subandi Ketua Umum, c Wakil Ketua III Bidang Pelabuhan dan Bandara, Ius Adung Tajudin Bendahara, Hari Notosuprapto Wakil Ketua I Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Zulfahmi Sekretaris, Alamsjah Wakil Ketua III Bidang Perdagangan dan Perbankan.

Dengan pengukuhan pengurus baru, diharapkan dapat selalu bersinergi dengan para stakeholder baik asosiasi kepelabuhanan, asosiasi komoditi perdagangan maupun pembuat kebijakan, sehingga fungsi dari BPD GINSI ini dapat menjembatani para pelaku selaku usaha dalam mengimplentasikan peraturan peraturan yang berlaku dan juga sebagai mitra dan kepanjangan tangan regulator atau pemerintah.

Pangkas biaya logistik

Perbandingan biaya logistik terhadap gross domestic product (GDP) Indonesia berpeluang bisa dikurangi rata-rata lebih dari 10% setiap tahunnya dengan cara adanya transparansi terhadap proses dan tender kegiatan jasa logistik swasta yang beroperasi di Indonesia sesuai dengan prinsip Trade Facilitation Agrement (TFA) yang telah diratifikasi sejumlah negara di dunia.

Pengamat Kemaritiman dan Logistik dari Indonesian Maritime, Logistics & Transportation Watch (IMLOW), Achmad Ridwan Tento mengatakan saat ini perbandingan biaya logistik terhadap GDP Indonesia sekitar 23% dan pada 2018 pemerintah menargetkan turun menjadi 21%.

“Penurunan biaya logistik nasional itu semesti bisa lebih besar lagi jika ada transparansi terhadap proses tender atau lelang kegiatan logistik dari seluruh perusahaan swasta khususnya yang berstatus terbuka (Tbk).

'Tindak tegas penghambat beleid relokasi peti kemas'
‘Tindak tegas penghambat beleid relokasi peti kemas’

Pemerintah Indonesia sudah semestinya membuat regulasi untuk mewujudkan transparansi logistik sebab ada peluang kita untuk memangkas biaya logistik itu lebih cepat,” ujarnya kepada Bisnis.com, Kamis (7/12/2017).

Achmad Ridwan mengatakan transparansi merupakan salah satu pilar utama dalam Trade Facilitation Agrement (TFA) yang memberikan jaminan kepada negara yang meratifikasinya bahwa biaya logistik di negara tersebut akan turun lebih dari 10% per tahun, bahkan TFA menyebutnya di kisaran 14%-17,5%.

Oleh karena itu, imbuhnya, penurunan biaya logistik sulit tercapai sesuai yang diharapkan apabila transparasi bisnis bidang ini tidak diaplikasikan.

“ Walaupun Indonesia belum meratifikasi TFA, akan tetapi sebaiknya prinsip transparansi tersebut dapat diterapkan ke dalam pengadaan jasa logistik oleh pihak swasta, karena dengan prinsip ini biaya logistik menjadi lebih efisien,” tuturnya.

Ridwan menyebutkan jasa logistik yang digunakan oleh consigne atau pemilik barang selama ini meliputi seluruh kegiatan yang dibutuhkan dari mulai pengiriman sampai dengan barang tersebut sampai ke gudang miliknya,mulai dari penanganan di pelabuhan (port handling), transportation (delivery), warehousing (pergudangan) maupun pengurusan dokumen (document clearance).

Dia mengatakan tender atau lelang pada sebuah pengadaan barang/jasa adalah bentuk transparansi didalam sebuah proses. Untuk instansi pemerintah, kementerian/lembaga maupun BUMN/BUMD saat ini sudah melaksanakan proses tender/lelang untuk setiap pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkanya, termasuk di bidang logsitik.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden No:54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang sudah dilakukan empat kali perubahan.

“Akan tetapi belum berlaku untuk sektor swasta dimana untuk pengadaan jasa logistik masih menggunakan metode tertutup berupa penunjukkan langsung,” paparnya.

Ridwan yang pernah menjabat Sekjen BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) juga menyatakan, untuk kegiatan logistik yang berhubungan dengan ekspor maupun impor di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta hingga kini didominasi oleh perusahaan dengan kategori jalur prioritas.

Dari 100% kegiatan ekspor/impor Indonesia saat ini, kata dia, sebanyak 65%-70% nya berada di pelabuhan Tanjung Priok, dan dari jumlah itu aktivitas terbesar (lebih dari 70%) dilakukan oleh perusahaan yang mendapatkan jalur prioritas yang sebagian besar adalah perusahaan terbuka (Tbk).

“Dari data yang kami dapat, perusahaan yang mendapat fasilitas jalur prioritas dari Ditjen Bea dan Cukai ada sekitar 100 perusahaan. Sehingga tentunya perusaahaan jalur prioritas tersebutl yang mendominasi kontribusi dalam perhitungan biaya logistik di Indonesia.

Namun, disayangkan, dari sekian banyak perusahaan tersebut tidak melakukan tender/lelang terbuka yang transparan didalam mendapatkan sub kontraktor jasa logistik yang dibutuhkan,” ujarnya.

Berdasarkan kajian Imlow, imbuhnya, pentingnya transparansi dalam kegiatan jasa logistik supaya segala perhitungan menjadi akuntable dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan transparansi maka segala sesuatunya menjadi terpercaya, dan hal ini penting terutama bagi perusahaan yang bersatus terbuka karena kepercayaan investor di bursa saham dapat terjaga. (tribunnews.com/poskotanews.com/bisnis.com/ac)

BC yakin post border bisa turunkan dwelling time di pelabuhan

Pemerintah meyakini pengubahan mekanisme pengawasan terhadap baja impor melalui skema post border dapat menurunkan dwelling time di pelabuhan.

Kepala Seksi Impor Kantor Pusat Ditjen Bea Cukai Anju Hamonangan Gultom menyatakan pengawasan kesesuaian barang dapat dilakukan di luar pelabuhan.

Postborder itu nantinya dilakukan dalam rangka mempercepat dwelling time. Sama sekali tidak mengurangi pengawasan instansi mana pun, tapi memang mekanismenya saja yang berubah,” ujarnya di dalam gelaran Indonesia Quality and Safety Forum 2017, Rabu (29/11).

Pemerintah tidak serta merta mengalihkan seluruh pemeriksaan kesesuaian barang impor menjadi post border.

Menurutnya, pemerintah mengutamakan pengecekan barang yang terkait  langsung dengan kesehatan dan keselamatan tetap dilakukan di pelabuhan.

“Tidak semua barang menjadi post border, banyak yang tetap dilakukan di dalam port,” ujarnya

Berdasarkan data Ditjen Bea Cukai, dwelling time pada pelabuhan Tanjung Priok pada November rerata mencapai 3,2 hari.

Angka tersebut mencakup pre-clearance selama 1,8 hari, custom clearance selama 0,4 hari, dan post clearance 1,01 hari. “Targetnya bisa ditekan menjadi sekitar 2 hari,” ujarnya.

Sebelumnya, pebisnis baja domestik mencemaskan skema post border yang berisiko memperlonggar fungsi pengawasan terhadap baja imporPenyesuaian ketentuan pengawasan tersebut rencananya berlaku mulai Februari 2018.

Potensi biaya

Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia Hidayat Triseputro menyatakan pabrikan memperkirakan kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan biaya tambahan bagi industri dan memperlambat kecepatan importasi.

“Kalau boleh jujur, sebenarnya kami juga sedang meraba-raba bagaimana dampaknya nanti.  Tapi pertanyaaannya, siapa saja yang terlibat dalam pengawasannya nanti?” ujarnya.

Menurutnya, ketentuan pemeriksaan fisik barang yang dilakukan di dalam gudang penyimpanan importir memungkinkan barang impor tertahan lebih lama.

“Dan itu juga berkaitan dengan kemungkinan tambahan cost karena bukan tidak mungkin malah mengurangi kecepatan barang masuk. Semakin lambat kecepatan barang keluar masuk, itu yang mengganggu produksi,”ujarnya.

Terlebih, pemeriksaan fisik barang pada skema post border menimbulkan berbagai pertanyaan lain tatkala barang impor tak memenuhi ketentuan pemerintah. Sementara itu, barang tersebut sudah berada di dalam gudang importir.

“Dan  yang terpenting, begitu ada barang yang tidak sesuai ketentuan masuk, lalu barangnya mau diapakan? Dibalikin re-ekspor lagi kan rasanya kan enggak mungkin, sedangkan kalau hanya pengecekan barang sesuai sesuai dokumen, resiko barangnya tidak sesuai itu tinggi sekali,” ujarnya. (bisnis.com/ac)

Appkindo bantah jadi penyebab biaya logistik tinggi di bandara

Asosiasi Perusahaan Pemeriksa Keamanan Kargo dan Pos Indonesia (Appkindo) membantah jika pihaknya dianggap sebagai penyebab utama biaya logistik di bandara tinggi.

JAKARTA (alfijak): Ketua Umum Appkindo Andrianto Soedjarwo mengatakan pemerintah harus objektif dalam menilai biaya logistik di bandara. Pasalnya, penentuan tarif agen inspeksi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

“Beberapa waktu lalu kami disurvei oleh Kemenko Maritim. Kami dianggap jadi penyebab biaya logistik tinggi. Padahal, biaya kami tinggi juga karena aturan yang dibuat pemerintah,” katanya kepada Bisnis di Jakarta pada Minggu (26/11/2017).

Biaya yang dimaksud Andrianto antara lain pembelian mesin pemindai (x-ray) baru dan biaya sewa gudang dan lahan di sekitar bandara.

Apalagi, baru-baru ini Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 53 Tahun 2017. Dalam aturan baru tersebut regulated agent (RA) diharuskan menggunakan mesin x-ray dual view untuk kargo tujuan internasional.

“Sekarang x-ray harus dual view, mengadopsi standar Eropa dan Amerika. Jadi terpaksa kami harus beli lagi. Artinya kami harus naikkan harga,” ucapnya.

Andrianto menjelaskan harga mesin x-ray teknologi terbaru cukup mahal. Kisaran harganya antara Rp4,5 miliar-Rp6,6 miliar.

Sebelumnya, sejumlah pelaku industri logistik mengeluhkan keberadaan RA yang dinilai membebani biaya pengiriman barang.

Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspress Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) menilai RA sepatutnya dievaluasi karena membuat biaya pengiriman tinggi. (bisnis.com/ac)

GINSI siapkan action plan untuk bersinergi dengan Bea Cukai

Gabungan importir nasional seluruh Indonesia (GINSI) DKI Jakarta menyiapkan action plan untuk melakukan sinergi lebih konkret dengan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok dalam rangka sosialisasi kebijakan pemerintah terkait importasi untuk mendukung kelancaran arus barang.

JAKARTA (alfijak): Ketua BPD GINSI DKI Jakarta, Subandi mengatakan, pelayanan custom di pelabuhan Tanjung Priok yang kini dipimpin Dwi Teguh Wibowo dinilainya saat ini cukup humanis dan responsif agar terus ditingkatkan untuk menyukseskan program pemerintah menekan dwelling time dan menurunkan biaya logistik nasional.

Dia mengatakan faktor kelancaran arus barang dan efisiensi logistik di pelabuhan Priok sangat berdampak pada biaya logistik nasional mengingat lebih dari 65% arus barang ekspor impor saat ini dilayani melalui pelabuhan Priok.

“GiNSI akan lebih aktif menyelesaikan kendala yang dihadapi para importir yang berkaitan dengan ketidaktahuan importir terhadap regulasi yang ada. Hal ini untuk mendukung kelancaran arus barang di Tanjung Priok sebagaimana yang diharapkan pemerintah termasuk Presiden Jokowi,” ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (25/11/2017).

Kendati begitu, kata dia, GINSI DKI juga mengimbau kepada para importir agar bekerja secara profesional dan mentaati segala regulasi yang ada.

Subandi mengatakan, Ginsi DKI akan lebih sering melakukan sosialisasi kepada perusahaan importir agar para anggota dapat mengupdate dan mengupgrade terkait pengetahuan perdagangan luar negeri terutama soal importasi.

“Tentunya, Ginsi DKI juga berharap hubungan kemitraan dengan custom dapat terus ditingkatkan agar tercipta susana kondusif dan tidak ada kegaduhan di pelabuhan,” ujar dia.

Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Dwi Teguh Wibowo mengatakan, saat ini terdapat tiga kategori karakteristik importasi melalui pelabuhan Priok.

Untuk kategori importasi jalur merah mencapai 7%, jalur kuning 8% dan jalur hijau 85%.

“Dengan karakteristik itu, sentuhan Bea Cukai terhadap kegiatan importasi tidak terlalu banyak sebab yang 85% tersebut tidak perlu dilakukan pemeriksaan dokumen maupun fisik barangnya,” ujar Dwi Teguh. (bisnis.com/ac)


Biaya logistik CBL perlu dihitung ulang

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II (Persero) terus menggenjot persiapan proyek Inland Waterways Cikarang Bekasi Laut Jawa (CBL).

JAKARTA (alfijak): Proyek inisiasi dari Pelindo II yang menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) itu diharapkan bisa berjalan sesuai target.

Direktur Operasi dan Sistem Informasi Pelindo II, Prasetyadi menyatakan saat ini hasil feasibility study (FS) Inland Wateways CBL telah selesai.

Namun pihaknya masih mengajukan kajian tambahan yang diminta Balai Besar Wilayah Ciliwung-Cisadane untuk dapat rekomendasi teknis sebagai dasar penerbitan izin pemanfaatan kanal dari Kementerian PUPR.

“Kita masih melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR untuk pengurusan izin penggunaan kanal dan secara simultan sedang menyusun detail desain dari aspek komersial, operasional dan teknik,” kata Prasetyadi kepada Kontan.co.id, Kamis (23/11).

Tapi dari hasil kajian FS, ada beberapa proyek infrastruktur eksisting yang bersinggungan dengan Inland Weterways CBL.

Di antaranya, adanya Jembatan Sukajaya, Jembatan Tembalang, Jembatan Baru, Jembatan Pulau Putar, dan Jembatan CBL. Untuk itu pihaknya akan mencarikan solusi.

“Akan dicarikan solusi dengan pihak terkait,” imbuhnya.

Dia menyatakan, proyek senilai Rp 3,4 triliun ini akan didanai dari capital expenditure (capex) secara multiyears tahun 2018 dan tahun 2019.

“Kita akan melakukan pembangunan secara bertahap disesuaikan dengan market,” pungkas dia.

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono pihaknya mendorong agar proyek in bisa segera direalisasikan.

Maklum saja, proyek infrastruktur perhubungan ini akan jadi salah satu moda transportasi andalan memecah kemacetan angkutan barang dari Terminal Tanjung Priok.

Tapi pihaknya juga akan meminta Pelindo II untuk menghitung ulang aspek bisnis terkait logistik yang akan melalui proyek ini.

“Di khawatirkan, penggunaan CBL malah memberatkan cost logistik bagi pemakai jangan dengan pengenaan Canal Due dan penampungan barang di Container Yard milik Pelindo di Tanjung Priok,” jelas dia. (kontan.co.id/ac)

JICT buka kembali rute THI intra-Asia

Jakarta International Container Terminal (JICT) kembali menerima layanan kapal baru tujuan Intra Asia.

JAKARTA (alfijak): Pelabuhan peti kemas terbesar se-Indonesia ini, melayani rute Taiwan – Hong Kong – Indonesia (THI) dari gabungan perusahaan pelayaran Yangming dan TS Line.

Kapal perdana Princess of Luck milik Yang Ming sandar tepat pukul 00.00 WIB. Kapal berbendera Siprus ini, memiliki bobot mati 24.346 dwt.

JICT layani rute THI dengan skedul rutin mingguan, dimulai Rabu hingga Jumat dini hari. Adapun dalam satu minggu, JICT mampu menangani 35 kapal sampai 40 Kapal.

Rute kapal baru yang dilayani meliputi Jakarta – Semarang – Surabaya – Kaohsiung – Hongkong – Shekou Container Terminal.

Direktur Operasional JICT, Kim Chang Su, mengatakan, pihaknya akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan.

“Kami berharap, kerja sama ini bisa menguntungkan semua pihak,” ujar Kim saat seremoni di atas kapal, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (23/11).

Turut hadir pada acara Seremoni penyambutan kedatangan kapal perdana yakni Direktur Operasi JICT CS Kim, General Manager Yang Ming Santos Chu, Owner Representative TS Line Hank Liang dan Senior Manager Marketing JICT, Yanti Agustinova.

Nahkoda kapal Princess of Luck, kapten Tomchakovsky Sergiy, menyatakan, pihaknya memberikan apresiasi tinggi kepada JICT.

“Terimakasih kepada JICT. Saya berharap kinerja pelabuhan ini selalu prima,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Presiden Direktur JICT, Riza Erivan mengatakan, kedatangan kapal-kapal baru ke JICT adalah bentuk kepercayaan terukur dari pelanggan.

“Bagi JICT, pelayanan yang utama. Kapal-kapal tujuan internasional ini harus dapat dilayani dengan baik,” kata Riza. (beritasatu.com/ac)