Arsip Kategori: Siapa Mengapa

tokoh dan peran di balik dunia logistik

GPEI minta dispensasi pembatasan operasional truk untuk barang ekspor

Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia (GPEI) meminta pemerintah memberi pengecualian bagi angkutan truk sumbu tiga atau lebih pengangkut barang-barang ekspor pada saat pembatasan operasional angkutan barang truk di jalan tol dan nasional tertentu diberlakukan pada 22-23 Desember 2017 dan 29-30 Desember 2017.

JAKARTA (alfijak): Menurut GPEI, Aktivitas ekspor akan mengalami gangguan jika pemerintah tidak memberikan pengecualian bagi truk pembawa barang ekspor atau bahan baku industri yang memiliki orientasi ekspor.

Ketua Umum Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno mengatakan pihaknya meminta pemerintah memberikan pengecualian untuk angkutan barang truk pembawa barang-barang ekspor karena kegiatan ekspor mengalami peningkatan pada akhir tahun dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya.

Tidak hanya pengangkut barang-barang ekspor, ungkapnya pemerintah juga perlu memberikan pengecualian untuk angkutan truk pembawa bahan baku industri yang orientasinya ekspor dan bahan bakunya dari dalam negeri.

“GPEI mengharapkan adanya pengecualian untuk aktivitas ekspor, karena di akhir tahun kegiatan ekspor meningkat di bandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya,” kata Benny kepada Bisnis pada Minggu (10/12/2017).

Dia menjelaskan peningkatan aktivitas ekspor sudah mulai terlihat sejak Oktober 2017 dan akan mencapai puncak pada Desember 2017.

Menurutnya, kenaikan aktivitas ekspor di rata-rata bulan pada kuartal 1, 2, dan 3 bisa mencapai 30%.

Terkait dengan besaran kerugian yang akan diderita perusahaan eksportir, Benny mengaku belum melakukan perhitungan.

Peta jalur

Sementara itu, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Bidang Distribusi dan Logistik Kyatmaja Lookman mengatakan pihaknya menyesalkan jika pemerintah tidak melakukan perubahan terkait pembatasan operasional angkutan barang dengan sumbu tiga atau lebih pada jalan tol dan nasional tertentu.

Dia meminta pemerintah memetakan jalur-jalur yang dapat dilewati oleh angkutan barang sumbu tiga atau lebih pada 22-23 Desember 2017 dan 29-30 Desember 2017 untuk mencapai kawasan-kawasan industri.

Angkutan barang truk dengan sumbu tiga atau lebih akan mengalami kesulitan melewati jalur nontol tanpa peta jalur yang ditetapkan oleh pemerintah pada masa Natal 2017 dan Tahun Baru 2018.

Kementerian Perhubungan memastikan pembatasan operasional truk di jalan tol dan nasional tertentu pada masa Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 tidak mengalami perubahan, yakni tetap selama 4 hari.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan pihaknya akan mengumumkan kebijakan pembatasan operasional angkutan barang truk dengan sumbu tiga atau lebih pada Rabu (13/12/2017).

“Sudah kami sampaikan kemarin, dan Rabu kita sampaikan ke media menyangkut masalah kebijakan ini,” kata Budi di Jakarta pada Minggu (10/12/2017).

Dia menjelaskan pihaknya tetap membatasi pergerakan truk dengan sumbu tiga atau lebih di jalan tol dan nasional tertentu pada 22-23 Desember 2017 dan 29-30 Desember 2017.

Budi mengingatkan pembatasan operasional angkutan barang truk yang akan diterapkan bukan melarang truk beroperasi pada 22-23 Desember 2017 dan 29-30 Desember 2017.

Namun, pembatasan itu hanya berlaku pada jalur-jalur tertentu. Dia mengatakan truk dengan sumbu tiga atau lebih bisa tetap beroperasi di jalur lain seperti jalan nasional pantura.

Tidak jauh berbeda, dia menuturkan pihaknya juga tidak melakukan perubahan terhadap angkutan barang truk sumbu tiga atau lebih yang mendapatkan pengecualian agar dapat melintas di jalur tol dan nasional tertentu yang diputuskan tidak boleh dilewati. (bisnis.com/ac)

Kadin: tarif tol mestinya turun, bukan naik

Sejumlah ruas tol mengalami kenaikan tarif pada akhir tahun ini. Kenaikan ini dikatakan didasarkan pada peraturan penyesuaian tarif tiap 2 tahun sekali berdasarkan besaran inflasi. Menghadapi sejumlah kenaikan ruas tol itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P. Roeslani menyambutnya dengan negatif.

JAKARTA (alfijak); Dia berpendapat bahwa pembangunan jalan tol itu termasuk jenis investasi jangka panjang yang harusnya mengalami penurunan tarif.

“Jalan tol kalau sudah jadi, tarifnya bukan naik mestinya malah turun karena posisinya jangka panjang. Pengusaha jalan tol juga mereka ada perencanaannya. Di negara lain tarifnya makin lama makin turun,” katanya.

Rosan juga mengatakan bahwa kebijakan penyesuaian tarif tol seharusnya melihat dari kepentingan secara luas, baik untuk masyarakat maupun dunia usaha.

Tarif tol yang makin naik dikatakannya bisa membebani biaya logistik dunia usaha jika frekuensi lalu lintas kendaraan masuk tol tinggi dan berdampak pada kenaikan harga sejumlah barang.

“Tarif makin rendah, dunia usaha yang lewat di situ juga bebannya makin rendah. Orang bilang jalan tol tidak seberapa tapi kalau frekuensinya banyak, lumayan juga,” ungkapnya.

Beberapa waktu yang lalu PT Jasa Marga menaikkan tarif lima ruas tol yang dikelola BUMN tersebut berlaku mulai Jumat, 8 Desember 2017 pukul 00.00 WIB yang lalu. Kelima ruas tol itu diantaranya Tol Cawang-Tomang-Pluit dan Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit atau yang dikenal sebagai Tol Dalam Kota Jakarta, ruas Tol Surabaya-Gempol, ruas Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa, ruas Tol Palimanan-Kanci dan ruas Tol Semarang (Seksi A, B, C). (otoniaga.com/ac)

‘Importir agar taati segala regulasi yang ada’

Badan Pengurus Daerah (BPD) Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) DKI Jakarta menunjuk Capt. H Subandi sebagai Ketua Umum BPD GINSI DKI Jakarta. Mengemban tugas untuk periode 2017-2022, Subandi bertanggung jawab untuk menjadikan wadah importir nasional untuk wilayah DKI Jakarta ini sebagai organisasi yang lebih solid ke depannya.

JAKARTA (alfijak); “BPD GINSI DKI Jakarta adalah sebuah organisasi yang menjadi wadah bersatunya para importir nasional yang berlokasi di DKI Jakarta dan sekitarnya.

Keberadaannya sangat penting mengingat semua produk dari luar negeri diimpor secara resmi oleh pengusaha-pengusaha yang bergabung menjadi anggota di GINSI.

Karenanya saya dan seluruh anggota Badan Pengurus Daerah (BPD) lainnya sangat bersemangat dan ingin segera menyambut kesempatan untuk memimpin GINSI menjadi organisasi yang lebih solid dalam membangun perekonomian negara,” kata Subandi, Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) GINSI DKI Jakarta dalam keterangan yang diterima, Rabu (6/12/2017).

Untuk itu, bertempat di Grand Ballroom Magnolia Grand Mercure Jakarta, GINSI mengukuhkan jajaran kepengurusan BPD GINSI DKI Jakarta sebagai salah satu upaya untuk menunjukkan kepada semua pihak yang berhubungan dengan perdagangan dan perindustrian bahwa para pelaku usaha impor memiliki wadah dalam bentuk organisasi.

Dengan pengukuhan jajaran Badan Pengurus Daerah (BPD) DKI Jakarta yang baru,  GINSI berharap bisa lebih berperan dalam mengatur keanggotaannya.Khususnya dalam hal edukasi dan pengimplementasian peraturan peraturan yang berlaku, sekaligus menjadi mitra dan kepanjangan tangan regulator.

“BPD GINSI DKI Jakarta akan lebih aktif menyelesaikan kendala yang dihadapi para importir yang berkaitan dengan ketidaktahuan importir terhadap regulasi yang ada. Hal ini untuk mendukung kelancaran arus barang di Tanjung Priok sebagaimana yang diharapkan pemerintah termasuk Presiden Jokowi,” jelas Subandi.

Selain itu, GINSI DKI Jakarta juga mengimbau kepada para importir agar bekerja secara profesional dan mentaati segala regulasi yang ada.

Subandi mengatakan, GINSI DKI Jakarta akan lebih sering melakukan sosialisasi kepada para importir yang tergabung dalam GINSI DKI Jakarta agar para anggota dapat mengupdate dan mengupgrade pengetahuan terkait perdagangan luar negeri terutama soal importasi.

Dengan pengukuhan ini pelaku usaha dapat selalu bersinergi dengan para stakeholder baik asosiasi kepelabuhanan, asosiasi komoditi perdagangan maupun pembuat kebijakan.

Sehingga fungsi dari BPD GINSI ini dapat menjembatani para pelaku selaku usaha dalam mengimplentasikan peraturan peraturan yang berlaku dan juga sebagai mitra dan kepanjangan tangan regulator.

Dengan pengukuhan jajaran Badan Pengurus Daerah (BPD) DKI Jakarta yang baru, GINSI bisa lebih berperan mengimplementasian peraturan peraturan yang berlaku, sekaligus menjadi mitra dan kepanjangan tangan regulator.

Subandi berjanji, BPD GINSI DKI Jakarta akan lebih aktif menyelesaikan kendala yang dihadapi para importir yang berkaitan dengan ketidaktahuan importir terhadap regulasi yang ada.

“Hal ini untuk mendukung kelancaran arus barang di Tanjung Priok sebagaimana yang diharapkan pemerintah termasuk Presiden Jokowi,” jelas Capt. H Subandi.

Para pengurus BPD GINSI yang dikukuhkan Rabu malam oleh Sekjen GINSI Pusat Erwin Taufan antara lain Capt. Subandi Ketua Umum, c Wakil Ketua III Bidang Pelabuhan dan Bandara, Ius Adung Tajudin Bendahara, Hari Notosuprapto Wakil Ketua I Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Zulfahmi Sekretaris, Alamsjah Wakil Ketua III Bidang Perdagangan dan Perbankan.

Dengan pengukuhan pengurus baru, diharapkan dapat selalu bersinergi dengan para stakeholder baik asosiasi kepelabuhanan, asosiasi komoditi perdagangan maupun pembuat kebijakan, sehingga fungsi dari BPD GINSI ini dapat menjembatani para pelaku selaku usaha dalam mengimplentasikan peraturan peraturan yang berlaku dan juga sebagai mitra dan kepanjangan tangan regulator atau pemerintah.

Pangkas biaya logistik

Perbandingan biaya logistik terhadap gross domestic product (GDP) Indonesia berpeluang bisa dikurangi rata-rata lebih dari 10% setiap tahunnya dengan cara adanya transparansi terhadap proses dan tender kegiatan jasa logistik swasta yang beroperasi di Indonesia sesuai dengan prinsip Trade Facilitation Agrement (TFA) yang telah diratifikasi sejumlah negara di dunia.

Pengamat Kemaritiman dan Logistik dari Indonesian Maritime, Logistics & Transportation Watch (IMLOW), Achmad Ridwan Tento mengatakan saat ini perbandingan biaya logistik terhadap GDP Indonesia sekitar 23% dan pada 2018 pemerintah menargetkan turun menjadi 21%.

“Penurunan biaya logistik nasional itu semesti bisa lebih besar lagi jika ada transparansi terhadap proses tender atau lelang kegiatan logistik dari seluruh perusahaan swasta khususnya yang berstatus terbuka (Tbk).

'Tindak tegas penghambat beleid relokasi peti kemas'
‘Tindak tegas penghambat beleid relokasi peti kemas’

Pemerintah Indonesia sudah semestinya membuat regulasi untuk mewujudkan transparansi logistik sebab ada peluang kita untuk memangkas biaya logistik itu lebih cepat,” ujarnya kepada Bisnis.com, Kamis (7/12/2017).

Achmad Ridwan mengatakan transparansi merupakan salah satu pilar utama dalam Trade Facilitation Agrement (TFA) yang memberikan jaminan kepada negara yang meratifikasinya bahwa biaya logistik di negara tersebut akan turun lebih dari 10% per tahun, bahkan TFA menyebutnya di kisaran 14%-17,5%.

Oleh karena itu, imbuhnya, penurunan biaya logistik sulit tercapai sesuai yang diharapkan apabila transparasi bisnis bidang ini tidak diaplikasikan.

“ Walaupun Indonesia belum meratifikasi TFA, akan tetapi sebaiknya prinsip transparansi tersebut dapat diterapkan ke dalam pengadaan jasa logistik oleh pihak swasta, karena dengan prinsip ini biaya logistik menjadi lebih efisien,” tuturnya.

Ridwan menyebutkan jasa logistik yang digunakan oleh consigne atau pemilik barang selama ini meliputi seluruh kegiatan yang dibutuhkan dari mulai pengiriman sampai dengan barang tersebut sampai ke gudang miliknya,mulai dari penanganan di pelabuhan (port handling), transportation (delivery), warehousing (pergudangan) maupun pengurusan dokumen (document clearance).

Dia mengatakan tender atau lelang pada sebuah pengadaan barang/jasa adalah bentuk transparansi didalam sebuah proses. Untuk instansi pemerintah, kementerian/lembaga maupun BUMN/BUMD saat ini sudah melaksanakan proses tender/lelang untuk setiap pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkanya, termasuk di bidang logsitik.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden No:54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang sudah dilakukan empat kali perubahan.

“Akan tetapi belum berlaku untuk sektor swasta dimana untuk pengadaan jasa logistik masih menggunakan metode tertutup berupa penunjukkan langsung,” paparnya.

Ridwan yang pernah menjabat Sekjen BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) juga menyatakan, untuk kegiatan logistik yang berhubungan dengan ekspor maupun impor di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta hingga kini didominasi oleh perusahaan dengan kategori jalur prioritas.

Dari 100% kegiatan ekspor/impor Indonesia saat ini, kata dia, sebanyak 65%-70% nya berada di pelabuhan Tanjung Priok, dan dari jumlah itu aktivitas terbesar (lebih dari 70%) dilakukan oleh perusahaan yang mendapatkan jalur prioritas yang sebagian besar adalah perusahaan terbuka (Tbk).

“Dari data yang kami dapat, perusahaan yang mendapat fasilitas jalur prioritas dari Ditjen Bea dan Cukai ada sekitar 100 perusahaan. Sehingga tentunya perusaahaan jalur prioritas tersebutl yang mendominasi kontribusi dalam perhitungan biaya logistik di Indonesia.

Namun, disayangkan, dari sekian banyak perusahaan tersebut tidak melakukan tender/lelang terbuka yang transparan didalam mendapatkan sub kontraktor jasa logistik yang dibutuhkan,” ujarnya.

Berdasarkan kajian Imlow, imbuhnya, pentingnya transparansi dalam kegiatan jasa logistik supaya segala perhitungan menjadi akuntable dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan transparansi maka segala sesuatunya menjadi terpercaya, dan hal ini penting terutama bagi perusahaan yang bersatus terbuka karena kepercayaan investor di bursa saham dapat terjaga. (tribunnews.com/poskotanews.com/bisnis.com/ac)

Yukki: sinergi BUMN & swasta perlu kejar Konektivitas ASEAN 2025

Ketua Umum ALFI (Asosiasi Logistik dan Forwarders Indonesia), Yukki Nugrahawan Hanafi menekankan pentingnya kolaborasi antar instansi terutama antara BUMN dan swasta untuk mendukung program pemerintah dalam membuat program menuju ‘Konektivitas ASEAN 2025.’

JAKARTA (alfijak): “Konektivitas logistik di kawasan ASEAN hanya dapat terwujud bila kita menjalin sinergitas strategis antara perusahaan logistik BUMN dan Swasta. Akan jauh panggang dari api jika pelaku industri logistik saling mengedepankan ego dan mengesampingkan semangat kolaborasi,” ujar Yukki yang juga merupakan Chairman AFFA (ASEAN Federation of Forwarders Associations) belum lama ini.

Logistik dikatakan Yukki merupakan bidang yang bersifat multisektoral.

Oleh sebab itu, diperlukan kerjasama oleh seluruh pihak terkait dalam mendorong daya saing industri logistik dalam negeri termasuk para pelaku logistik dan penyedia jasa logistik yang terdiri atas perusahaan- perusahaan swasta dan perusahaan- perusahaan BUMN.

Dalam hal ini, dirinya menyebutkan bahwa ALFI sebagai bagian dari AFFA memiliki peran penting dalam meningkatkan utilisasi aset, optimalisasi rencana investasi (pengembangan fasilitas), dan meningkatkan integrasi pelayanan salah satunya melalui platform “The HiVE.”

“ALFI sebagai bagian dari AFFA telah mengadopsi dan sepakat untuk bersama-sama membangun dan mengembangkan platform e-connectivity dengan meluncurkan ‘The Hive’ bersama. dengan pelaku logistik di negara-negara ASEAN,” papar Yukki..’

Dalam pidato saat pembukaan acara ini, Menteri Perhubungan RI, Bapak Budi Karya Sumadi mengatakan ASEAN telah menjadi pasar ekonomi terbuka dan terpadu, dimana perdagangan antar negara ASEAN mewakili 24% dari total perdagangan negara-negara ASEAN.

Dalam situasi ini AFFA merupakan aktor penting dalam membuat konektivitas menjadi sukses.

“AFFA harus mempromosikan dan membangun kerja sama yang kuat antar anggota dan membantu pemerintah untuk mewujudkan program konektivitas logistik di kawasan ASEAN,” ujar Menhub.  (tribunnews.com/ac)

 

Appkindo bantah jadi penyebab biaya logistik tinggi di bandara

Asosiasi Perusahaan Pemeriksa Keamanan Kargo dan Pos Indonesia (Appkindo) membantah jika pihaknya dianggap sebagai penyebab utama biaya logistik di bandara tinggi.

JAKARTA (alfijak): Ketua Umum Appkindo Andrianto Soedjarwo mengatakan pemerintah harus objektif dalam menilai biaya logistik di bandara. Pasalnya, penentuan tarif agen inspeksi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

“Beberapa waktu lalu kami disurvei oleh Kemenko Maritim. Kami dianggap jadi penyebab biaya logistik tinggi. Padahal, biaya kami tinggi juga karena aturan yang dibuat pemerintah,” katanya kepada Bisnis di Jakarta pada Minggu (26/11/2017).

Biaya yang dimaksud Andrianto antara lain pembelian mesin pemindai (x-ray) baru dan biaya sewa gudang dan lahan di sekitar bandara.

Apalagi, baru-baru ini Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 53 Tahun 2017. Dalam aturan baru tersebut regulated agent (RA) diharuskan menggunakan mesin x-ray dual view untuk kargo tujuan internasional.

“Sekarang x-ray harus dual view, mengadopsi standar Eropa dan Amerika. Jadi terpaksa kami harus beli lagi. Artinya kami harus naikkan harga,” ucapnya.

Andrianto menjelaskan harga mesin x-ray teknologi terbaru cukup mahal. Kisaran harganya antara Rp4,5 miliar-Rp6,6 miliar.

Sebelumnya, sejumlah pelaku industri logistik mengeluhkan keberadaan RA yang dinilai membebani biaya pengiriman barang.

Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspress Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) menilai RA sepatutnya dievaluasi karena membuat biaya pengiriman tinggi. (bisnis.com/ac)

Kontribusi RI dalam Rantai Nilai Global masih dibawah rata-rata

World Trade Organization (WTO) tahun 2017 mencatat kontribusi Indonesia dalam dalam rantai nilai global (Global Value Chain) masih tergolong rendah, dimana indeks kontribusi Indonesia sebesar 43,5, di bawah rata-rata kontribusi agregat negara berkembang sebesar 48,5.

JAKARTA (infolog): Malaysia merupakan negara yang memiliki kontribusi sangat tinggi mencapai 60,8. Begitu juga dengan Thailand sebesar 54,3 dan China sebesar 47,7.

Indeks kontribusi ini mengindikasikan keterlibatan suatu negara dalam produksi sebuah barang yang melibatkan banyak negara saat produksi.

Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta Indonesia harus mampu beradaptasi dengan situasi yang cepat berubah ini demi meningkatkan potensi ekonomi Tanah Air dalam rantai nilai global yang menjadi tren saat ini.

“Ini sudah menjadi kecenderungan global. Indonesia harus terlibat aktif dalam proses rantai nilai tersebut,” ujar Arif dalam keterangannya yang dikutip merdeka.com, Minggu (19/11).

Menurutnya, dengan keterlibatan aktif Indonesia, keuntungan yang dapat diperoleh sangat besar. Indonesia bukan hanya negara yang menyediakan pasar bagi produk global, namun Indonesia justru terlibat dalam proses produksi.

Dengan demikian, Indonesia mampu meningkatkan nilai tambah ekspornya lantaran memberikan kontribusi pada rantai nilai global. Dengan demikian, kesempatan membuka lapangan kerja juga semakin lebar.

“Proses global itu memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi Indonesia,” tegas Arif.

Data WTO menyebutkan, kontribusi Indonesia pada Global Value Chain terutama dikontribusikan oleh industri pertambangan, perdagangan wholesale dan ritel, serta pertanian.

Tiga negara utama yang memanfaatkan input barang dari Indonesia tersebut adalah China, Korea Selatan dan Malaysia.

Arif mengingatkan, salah satu tantangan penting terkait keterlibatan Indonesia dalam rantai nilai global ini adalah masih rendahnya kualitas infrastruktur publik.

Kondisi ini menyebabkan tingginya biaya produksi dan logistik.

Bank Dunia mencatat, indeks infrastruktur Indonesia pada 2016 masih tergolong rendah, yaitu di posisi 2,65. Dibandingkan dengan Malaysia yang memiliki indeks 3,45,

Indonesia masih tertinggal di sektor infrastruktur. Bahkan indeks infrastruktur Vietnam sudah mencapai 2,70.

Untuk itulah, dia menekankan perlunya perbaikan pada kualitas infrastruktur untuk menekan biaya input produksi serta meningkatkan efisiensi.

Melalui kebijakan pembangunan infrastruktur secara masif pada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla ini, dia mengharapkan kebijakan tersebut mampu mendorong peningkatan kinerja perekonomian nasional.

“Dengan demikian akan tercipta tingkat kesejahteraan warga yang lebih baik,” tegasnya. (merdeka.com/ac)

Harga barang impor mahal karena ongkos logistik tinggi

Biaya logistik yang sangat mahal untuk impor melalui kapal laut tetap menjadi sorotan para pengurus Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (Ginsi).

JAKARTA (infolog): Karena sampai kini, ongkos logistik di Indonesia jauh lebih mahal dibandingkan negara lain seperti Singapura dan Malaysia.

Di Indonesia, importir harus mengeluarkan ongkos logistik antara 30 persen hingga 36 persen dari total nilai barang, sedangkan di Singapura hanya 16 persen dan Malaysia 17 persen.

Dengan ongkos logistik yang masih tinggi itu, membuat harga barang impor di Indonesia sangat mahal.

Karena, importir memasukkan seluruh biaya logistik itu termasuk pengeluaran yang dibebankan kepada harga jual.

“Sekecil apapun pengeluaran logistik akan kami catat sebagai pengeluaran. Jelas, itu akan membuat harga barang akan menjadi mahal,” ujar Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Ginsi, Anton Sihombing di Surabaya, Senin(13/11).

Kedatangan Anton Sihombing dan pengurus BPP Ginsi untuk melantik Ketua BPD Ginsi Jatim, Romzi Abdullah Abdat yang akan digelar hari ini, Selasa (14/11) di Hotel Shangri-la Surabaya.

Dikatakannya, masalah ongkos logistik di pelabuhan terutama sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan di mana, pengelola pelabuhan dalam menentukan tarif harus melibatkan asosiasi importir, karena yang terlibat itu di antara mereka.

Namun kedua belah pihak tidak boleh saling ngotot untuk mempertahankan ego, namun saling berkoordinasi agar keduanya sama-sama diuntungkan.

Ditambahkan Ketua BPD Ginsi DKI Jakarta, Subandi, sebenarnya ongkos logistik di Indonesia untuk impor itu bukan hanya yang resmi ditetapkan pemerintah dan pengelola jasa kepelabuhanan.

Namun ada ongkos-ongkos lain di luar itu yang terkadang memberatkan importir. Bahkan, ada perusahaan pelayaran yang menerapkan sistem adanya uang jaminan.

Uang jaminan ini terkadang dikembalikan dengan tidak utuh kepada importir dengan alasan harus menanggung biaya kerusakan kontainer yang sudah disewa importir.

“Bahkan terkadang kita harus nambah uang lagi karena uang jaminan itu habis untuk membayar kerugian ini itu. Dan apapun pengeluaran itu, jelas akan kami masukkan pada pengeluaran ongkos logistik. Dan jelas ini akan berpengaruh pada harga jual nantinya karena jatuhnya harga produk impor sangat mahal akibat ongkos logistik yang mahal,” jelas Subandi.

Sehingga ke depan, Ginsi akan menghadap pemerintah untuk mengkritisi masalah ini.

Para pakar-pakar yang ada di Ginsi nantinya akan memberikan solusi bagaimana seharusnya ongkos logistik ini bisa ditekan namun tetap menguntungkan pengelola pelabuhan dan importir.

“Karena akibat hal ini, banyak importir yang gulung tikar. Bahkan importir produsen banyak yang tiarap dulu, mereka berhenti impor bahan baku misalnya karena mahalnya logistik. Tidak mengherankan banyak importir produsen yang beralih menjadi importir umum, mengimpor bahan jadi,” jelas Subandi.

Ketua BPD Ginsi Jatim, Romzi Abdullah Abdat pun nantinya akan meminta para anggota Ginsi di Jatim yang berjumlah 3 ribu orang itu agar bisa menekan ongkos logistik yang cukup mahal itu.

Salah satunya adalah melengkapi dokumen-dokumen impor ketika hendak mendatangkan barang dari luar negeri.

Sehingga, ketika barang itu tiba di pelabuhan, dokumen bisa langsung diserahkan dan barang bisa keluar dengan cepat tanpa harus menginap lama di pelabuhan.

“Karena menginap lama di pelabuhan bisa menambah beban biaya logistik,” tukasnya. (duta.co/id)

Bappenas: belanja online picu kenaikan importasi barang konsumsi

Importasi barang konsumsi ikut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di kuartal III 2017. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menengarai hal ini ada hubungannya dengan maraknya masyarakat yang berbelanja secara online.

JAKARTA (alfijak); Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ( Bappenas) Bambang Brodjonegoro  menyebut, indikasi itu nampak karena tidak sedikit barang-barang yang dibeli secara online berasal dari luar negeri yang didapat dengan cara impor.

” Impor kan ada banyak, salah satunya impor barang konsumsi. Mungkin kenaikan impor barang konsumsi karena kegiatan e-commerce, belanja online makin tinggi,” kata Bambang dalam konferensi pers di kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (13/11/2017).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pertumbuhan impor barang dan jasa kuartal III 2017 sebesar 15,09 persen, meningkat jauh dari kuartal III 2016 yang hanya 3,67 persen.

Peningkatan pertumbuhan impor juga dinilai paling tinggi untuk tahun ini, terlebih data pada kuartal II 2017 menunjukkan tingkat pertumbuhan impor hanya terpaut 0,22 persen.

Ada berbagai komponen pada poin tingkat pertumbuhan impor barang dan jasa. Khusus untuk komponen barang, dibagi ke tiga jenis yaitu impor barang konsumsi, impor barang modal, dan impor bahan baku.

Jika dibandingkan dengan data pada periode yang sama tahun lalu, jumlah impor barang konsumsi meningkat jadi 17,7 persen di kuartal III 2017.

Adapun jumlah impor barang konsumsi kuartal III 2016 hanya 11,2 persen.

Bambang meyakini, dari sekian banyak orang yang mengimpor barang untuk konsumsi, pasti ada yang dijual lagi.

Berdasarkan data tersebut, Bambang memperkirakan maraknya orang belanja online sebagai pendorong tingginya tingkat impor barang konsumsi.

“Kalau diperhatikan, yang sering belanja online, banyak barang yang dibeli adalah barang impor. Itu akan meningkatkan impor barang konsumsi,” tutur Bambang. (kompas.com/ac)

BPTJ: pembatasan truk di jalan tol berdampak positif

Uji coba pembatasan angkutan golongan IV dan V masuk di tol Cikampek-Jakarta pada pukul 06.00-09.00 yang diinisiasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ)  mampu mengurangi waktu tempuh perjalanan dan meningkatkan kecepatan perjalanan hingga 15 persen bahkan lebih.

JAKARTA (alfijak): “Ya, kalau sebelum uji coba kecepatan rata-rata hanya 30 km/ jam dengan pembatasan selama tiga jam ini berhasil meningkatkan kecepatan rata-rata menjadi 48 km/ jam,” jelas Kepala BPTJ Bambang Prihartono di Jakarta, Rabu (8/11/2017).

Saat dimulai pelaksanaan uji coba ruas tol Jakarta-Cikampek, kata Bambang Pri, juga terjadi kenaikan kecepatan yang signifikan, meski baru dilaksanakan satu pekan.

Kecepatan rata-rata meningkat dari uji coba minggu 1 ke uji coba minggu 2 yaitu 30-41 km/jam menjadi 48 km/jam dengan speed gun pada km 23. Sedangkan kecepatan rata-rata meningkat dari 56 menjadi 68 km/jam menggunakan RTMS Jasa Marga pada km 26 ruas tol Jakarta- Cikampek.

Namun BPTJ tak cepat puas. Bambang Pri menegaskan pihaknya saat ini tengah mengkaji pembatasan pada jam sama terhadap angkutan barang golongan II dan III.

Cara lainnya adalah melalui dari satu kawasan ke kawasan lainnya tanpa melalui jalan tol, tetapi melalu jalan non tol.

“Sekarang ini dilaporkan, jalan antarkawasan kebanyakan masih ditutup menggunakan portal dan dilarang dilalui. Kami bersepakat jalan tersebut nantinya bisa dilewati,” ungkapnya.

Bila sudah bisa dilalui, ditambahkan Bambang Pri, maka pengurangan jumlah truk dalam ruas tol akan berkurang sangat signifikan, sehingga peningkatan kecepatan juga bisa meningkat.

Untu itu, pihaknya juga meminta kepada pihak kawasan untuk mendukung melalui sosialisasi dengan media spanduk, penyebaran brosur, dan melalui media sosial, terkait rencana pengalihan truk angkutan golongan II dan III ke jalan non tol.

“Nantinya untuk bus premium transjabodebek dan semua bus lainnya juga dapat lebih lancar, dengan menggunakan lajur khusus selama di ruas tol,” kata Bambang Pri.

Dalam keberhasilan ini, Bambang juga mengapresiasi bantuan dari Korlantas, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Jasamarga, Aptrindo, Himpunan Kawasan, Asosiasi Logistics dan Forwarder Indonesia (ALFI) dan Organda yang telah bekerja bersama dalam mengurai kemacetan Jabodetabek. (harianterbit.com/ac)