Industri logistik di Indonesia telah berisi banyak pemain lokal maupun global. Meski telah banyak pemain yang tak kuat bertahan, Ark Supply Chain tak gentar.
Mereka telah menyiapkan dana segar sekitar US$ 50 juta untuk ekspansi.
Mereka ingin berkontribusi lebih besar untuk perbaikan logistik di Indonesia yang masih jauh dari harapan.
“Dana segar senilai US$ 50 juta disiapkan untuk pengembangan perusahaan dalam 5 tahun ke depan, meliputi teknologi, warehouse network, dan ekspansi armada transportasi yang saat ini berjumlah 200 truk,” kata Abdul Rahim Tahir, CEO Group Ark Supply Chain.
Perusahaan yang baru dirintis sejak 2010 dengan nama PT Ark Logistics & Transport ini peluang besar di industri logistik dari sudut pandang Supply Chain Management. Sektor transportasi meliputi udara, laut, kereta, dan truk.
Segmen transportasi Internasional adalah lewat Udara dan laut, serta penanganan di bea dan cukai untuk ekspor dan impor bahan mentah dan bahan jadi.
Abdul Rahim Tahir
“Kami sedang membangun gudang seluas 35.000 m2 di Cibatu Bekasi dan akan siap digunakan pada Juni 2017. Kami sedang siap menggarap sektor e-commerce yang tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir,” kata dia.
Menurut dia, industri logistik juga masih membutuhkan banyak sumber daya manusia yang kompeten.
Ark Supply Chain menggandeng The Chartered Institute Logistics and Transport yang berpusat di UK melalui cabangnya yakni CILT Indonesia.
Setiap karyawan profesional harus menjalani training dan sertifikasi sebelum ditempatkan ke area tugas logistik di Ark Supply Chain.
Untuk mendorong pertumbuhan bisnis, lanjut dia, manajemen menata bisnis kedalam satu induk perusahaan.
Ark Supply Chain mewadahi PT Ark Logistics & Transport yang bergerak di bidang pergudangan dan distribusi di sektor FMCG, otomotif dan teknologi.
Ada juga unit usaha pengiriman barang melalui laut dan udara, dengan bendera PT MCLogi Ark Indonesia, patungan antara Ark Logistics dengan PT MC Logi, anak usaha Mitsubishi Corporation, Jepang.
“PT MCLogi Ark Indonesia masih dalam proses, targetnya pada Januari 2017 sudah siap beroperasi untuk freight forwarding antarnegara seperti pengiriman mobil-mobil built up dan lainnya. Saat ini, baru ada 3 unit usaha dan tengah menyiapkan 2 unit usaha lainnya. Sehingga, total ada 5 unit usaha di bawah holding,” ujar dia.
Dia menjelaskan, Ark Express dibuat untuk menangkap peluang di pasar e-commerce.
Untuk memenangi persaingan, perseroan akan memperbaiki semua proses pengiriman lewat dukungan teknologi, infrastruktur dan SDM yang unggul.
Pada aspek teknologi, mereka telah memiliki cloud computing, android dan perangkat yang terjangkau.
Dengan begitu, konsumen lebih mudah mengakses dan mengecek status pengiriman barang yang dikirim lewat Ark Express secara real time.
“Saat ini, sistemnya sedang dibangun dan diuji coba. Pada akhir 2016, targetnya perangkat lunak yang sedang kami bangun sudah siap dipakai,” kata dia.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan siap mengawal regulasi Peraturan Menteri Keuangan No. 191/PMK.04/2016 tentang pembebasan bea masuk untuk berbagai perlengkapan pertahanan.
“Begitu PMK-nya terbit, kami sudah siap melaksanakan aturan itu. Teknisnya tidak jauh berbeda, nanti untuk impor berbagai perlengkapan pertahanan, nanti akan menggunakan form khusus,” ujar Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi, Jumat (26/12/2016).
Dalam regulasi yang terbit Desember ini, khususnya Pasal 2, berbagai perlengkapan untuk keperluan militer maupun kepolisian yang dibebaskan dari bea masuk berupa persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang, dan barang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.
Pembebasan bea masuk juga diberikan barang dan bahan yang menghasilkan barang lain dan diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.
Barang-barang impor tersebut merupakan barang yang dipergunakan oleh berbagai lembaga seperti Lembaga Kepresidenan, Mabes TNI, Mabes Polri, dan beberapa lembaga lainnya semisal Badan Narkotika Nasional (BNN).
Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk, para pihak yang melaksanakan impor harus mengajukan surat permohonan kepada kepala pabean tempat pemasukan barang dengan mencantumkan uraian barang beserta dokumen pendukungnya.
Untuk lembaga-lembaga seperti BNN, dan Badan Intelijen Negara (BIN) maupun Lembaga Sandi Negara (LSN), permohonan pembebasan bea masuk ditandatangani oleh pejabat setingkat Sekretaris Utama. Sementara untuk Lembaga Kepresidenan ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara atau sekurang-kurangnya pejabat eselon II.
Sementara bagi TNI surat permohonan ditandatangani oleh Asisten Logistik atau Wakil Asisten Logistik. Untuk kepolisian, surat tersebut ditandatangani oleh Deputi Kapolri Bidang Logistik.
Jika permohonan itu telah disetujui, maka Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan memuat rincian jumlah, jenis, dan nilai pabean dari barang yang diberikan pembebasan bea masuk, serta penunjukan pelabuhan tempat pembongkaran.
Rencana untuk menyelundupkan ribuan minuman keras (miras) yang berasal dari Korea Selatan bernama Soju ini akhirnya berhasil digagalkan oleh petugas Bea Cukai dan Polri.
Tindakan penggagalan penyelundupan ribuan miras tersebut dilakukan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tanjung Priok, yang dibantu dengan Polres Pelabuhan Tanjung Priok.
Saat dimintai keterangan, Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan menjelaskan bahwa ribuan miras tersebut diselundupkan di dalam satu kontainer 40 feet yang diimpor oleh PT. SPMB.
Untuk mengelabuhi dari razia petugas, pelaku importir menyimpan ribuan miras tersebut ke dalam spare part kendaraan.
Dan hasilnya, dua orang tersangka penyelundupan ribuan miras tersebut berhasil diamankan oleh petugas.
“Kami bersama-sama BNN, Polri, Bea Cukai terus melakukan penegakan hukum. Kemarin berhasil melakukan penangkapan terhadap barang masuk diduga ilegal ditemukan tanpa dokumen sah. Spare part tapi dalamnya minuman Korea Soju,” ujar Iriawan,di Kantor Pusat Ditjen Bea Cukai, Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (23/12).
Iriawan menambahkan bahwa dalam penangkapan kedua tersangka tersebut, pihaknya juga berhasil menyita miras jenis Soju asal Korea Selatan sebanyak 36.400 botol.
Dugaan sementara, akibat adanya penyelundupan ribuan miras tersebut, negara mengalami kerugian mencapai 4,19 miliar.
“Barang beredar jelang Natal dan Tahun Baru akan merepotkan kantibmas,” tambah dia.
Dua orang tersangka yakni MZ selaku Direktur dan SR selaku Marketing PT. SPMB sudah ditahan oleh polisi.
Sementara itu, kasus penyelundupan ribuan miras tersebut saat ini masih ditangani oleh Bea Cukai Tanjung Priok.
Beras plastik selundupan
Sementara itu dari Nigeria dilaporkan, pemerintah negara itu telah menyita lebih dari 100 karung beras plastik yang diselundupkan ke negara itu di tengah meroketnya harga bahan pangan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.
Petugas berwenang mengingatkan beras plastik yang diduga dibawa dari China itu berbahaya untuk dikonsumsi manusia.
Diwartakan dari AFP, Minggu (25/12/2016), karung beras seberat 50 kilogram dengan merk “Best Tomato Rice” itu tidak memiliki tanggal pembuatan dan berhasil dicegat pekan lalu sebelum beredar di kota.
“Kami telah melakukan analisis awal terhadap beras plastik itu. Setelah direbus, beras itu lengket dan hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi jika benda itu dikonsumsi manusia,” kata petugas bea cukai daerah Ikeja, Mohammed Haruna.
Meski mengalami kelangkaan, Nigeria melarang impor beras karena ingin meningkatkan produksi beras lokal. Haruna mengatakan, beras-beras plastik itu akan dijual menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.
Dengan inflasi yang terjadi, harga bahan makanan, termasuk beras di Nigeria semakin tinggi.
Harga sekarung beras seberat 50 kilogram di Nigeria saat ini hampir dua kali lipat dari harga di bulan yang sama tahun lalu.
Pada 2015, beras plastik China sempat membuat heboh penduduk di beberapa negara Asia, termasuk Indonesia, India dan Vietnam.
Meski terlihat seperti beras pada umumnya, beras-beras itu dibuat dengan campuran kentang, kentang manis dan resin sintetis yang dapat menyebabkan kerusakan sistem pencernaan jika dikonsumsi.
sumber: iwarta.id/okezone.com
“Kami telah melakukan analisis awal terhadap beras plastik itu. Setelah direbus, beras itu lengket dan hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi jika benda itu dikonsumsi manusia,” kata petugas bea cukai daerah Ikeja, Mohammed Haruna. Meski mengalami kelangkaan, Nigeria melarang impor beras karena ingin meningkatkan produksi beras lokal. Haruna mengatakan, beras-beras plastik itu akan dijual menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Dengan inflasi yang terjadi, harga bahan makanan, termasuk beras di Nigeria semakin tinggi. Harga sekarung beras seberat 50 kilogram di Nigeria saat ini hampir dua kali lipat dari harga di bulan yang sama tahun lalu. Pada 2015, beras plastik China sempat membuat heboh penduduk di beberapa negara Asia, termasuk Indonesia, India dan Vietnam. Meski terlihat seperti beras pada umumnya, beras-beras itu dibuat dengan campuran kentang, kentang manis dan resin sintetis yang dapat menyebabkan kerusakan sistem pencernaan jika dikonsumsi.
Perbedaan tarif CHC di Priok untungkan kapal asing
Jepang merupakan salah satu negara yang akan merencanakan sejumlah pembangunan infrastruktur pelabuhan dan kereta api cepat di Indonesia. Untuk itu Menteri Infrastruktur dan Transportasi Jepang direncanakan akan melakukan kunjungan kerja ke Indonesia akhir tahun ini, yaitu pada tanggal 28 dan 29 Desember 2016.
Kunjungan Menteri Transportasi Jepang ke Indonesia diantaranya untuk bertemu dengan Menteri Perhubungan RI untuk membahas beberapa proyek transportasi. Demikian salah satu hasil pertemuan antara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dengan Duta besar Jepang untuk Indonesia Tanizaki Yasuaki di Jakarta.
Mengutip laman dephub.go.id, Rabu (21/12), dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa proyek infrastruktur transportasi di Indonesia yang rencananya akan dikerjasamakan oleh kedua negara, diantaranya yaitu, rencana pembangunan Pelabuhan Patimban, Jawa Barat dan Pembangunan Kereta api semi cepat (Medium High Speed) Jakarta – Surabaya.
Keberadaan Pelabuhan Patimban diharapkan dapat terintegrasi dengan Pelabuhan Utama Tanjung Priok dalam rangka meningkatkan efisiensi distribusi logistik di Indonesia. Pembangunan pertama proyek Patimban diharapkan selesai pada 2019.
Nantinya sebagian fungsi New Priok juga bisa dialihkan ke Patimban. Proyek yang masuk dalam proyek strategis nasional ini, seluruhnya ditargetkan rampung pada 2027. Lokasi Pelabuhan Internasional Patimban berada di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Untuk diketahui, investasi untuk pelabuhan berkapasitas 1,5 juta TEUs ini ditaksir mencapai Rp 43,22 triliun.
Proyek pembangunan Pelabuhan Patimban akan didanai oleh pihak Jepang yang berasal dari Badan Kerja sama Internasional Jepang (Japan International Cooperation Agency/JICA).
Sementara itu, terkait proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya, dari hasi pertemuan tersebut diketahui, Pemerintah Jepang akan menawarkan salah satu perusahan asal Jepang untuk membangun proyek tersebut. Namun demikian, pemerintah Indonesia masih menunggu hasil dari kunjungan Menteri Koordinator Kemaritiman ke Jepang.
Selain dijadwalkan bertemu Menhub pada 29 Desember 2016, sehari sebelumnya pada 28 Desember 2016, Menteri Transportasi Jepang juga akan mengunjungi Pelabuhan Patimban.
Jepang merupakan salah satu negara yang akan merencanakan sejumlah pembangunan infrastruktur pelabuhan dan kereta api cepat di Indonesia. Untuk itu Menteri Infrastruktur dan Transportasi Jepang direncanakan akan melakukan kunjungan kerja ke Indonesia akhir tahun ini, yaitu pada tanggal 28 dan 29 Desember 2016.
Kunjungan Menteri Transportasi Jepang ke Indonesia diantaranya untuk bertemu dengan Menteri Perhubungan RI untuk membahas beberapa proyek transportasi. Demikian salah satu hasil pertemuan antara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dengan Duta besar Jepang untuk Indonesia Tanizaki Yasuaki di Jakarta.
Mengutip laman dephub.go.id, Rabu (21/12), dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa proyek infrastruktur transportasi di Indonesia yang rencananya akan dikerjasamakan oleh kedua negara, diantaranya yaitu, rencana pembangunan Pelabuhan Patimban, Jawa Barat dan Pembangunan Kereta api semi cepat (Medium High Speed) Jakarta – Surabaya.
Keberadaan Pelabuhan Patimban diharapkan dapat terintegrasi dengan Pelabuhan Utama Tanjung Priok dalam rangka meningkatkan efisiensi distribusi logistik di Indonesia. Pembangunan pertama proyek Patimban diharapkan selesai pada 2019.
Nantinya sebagian fungsi New Priok juga bisa dialihkan ke Patimban. Proyek yang masuk dalam proyek strategis nasional ini, seluruhnya ditargetkan rampung pada 2027. Lokasi Pelabuhan Internasional Patimban berada di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Untuk diketahui, investasi untuk pelabuhan berkapasitas 1,5 juta TEUs ini ditaksir mencapai Rp 43,22 triliun.
Proyek pembangunan Pelabuhan Patimban akan didanai oleh pihak Jepang yang berasal dari Badan Kerja sama Internasional Jepang (Japan International Cooperation Agency/JICA).
Sementara itu, terkait proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya, dari hasi pertemuan tersebut diketahui, Pemerintah Jepang akan menawarkan salah satu perusahan asal Jepang untuk membangun proyek tersebut. Namun demikian, pemerintah Indonesia masih menunggu hasil dari kunjungan Menteri Koordinator Kemaritiman ke Jepang.
Selain dijadwalkan bertemu Menhub pada 29 Desember 2016, sehari sebelumnya pada 28 Desember 2016, Menteri Transportasi Jepang juga akan mengunjungi Pelabuhan Patimban.
Yukki N. Hanafi, Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) yang juga menjabat sebagai Chairman Asean Federation of Forwarders Association (AFFA), mempertanyakan kejelasan konsep superhub yang akan diterapkan BUMN pelabuhan.
Hal ini, ujarnya, karena tidak ada konsep pelabuhan demikian dalam tata kepelabuhanan nasional ataupun internasional sekalipun.
Berdasarkan cetak biru Sistem Logistik Nasional (Sislognas), hub internasional sudah ditetapkan di Pelabuhan Kuala Tanjung dan Bitung. Jika dari pemerintah mendukung hal ini, tentu harus ada revisi dari cetak biru tersebut.
“Berkaitan double handling, saya tidak bisa membayangkan kalau [kargo ekspor] dari Sumatra harus ke Jakarta dulu atau Makassar ke Surabaya atau ke Jakarta. Saya melihat ada potensi kenaikan biaya logistik di situ,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (21/12/2016).
Dia memahami keinginan mendatangkan kapal besar ke Pelabuhan Tanjung Priok dalam rangka persaingan dengan Singapura dan Malaysia. Namun, operator pelabuhan dan pemerintah harus mengalkulasikan kapasitas volume kapal besar yang dibutuhkan untuk masuk ke Indonesia.
“Ini tidak ada jaminan. Semua kapal besar itu sudah ada hubungan dengan [pelabuhan] Singapura dan Malaysia,” tegasnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan pemerintah dan BUMN harus melihat adanya kargo dengan kebutuhan khusus yang harus cepat dikirim, seperti produk sayur, buah dan ikan segar.
Kargo jenis tersebut tidak mungkin mengunakan sistem pooling di satu pelabuhan karena akan memperlama waktu pengiriman. Kebijakan ini, lanjutnya, akhirnya mematikan direct call ke pelabuhan lain karena menganggu muatan di daerah. “Tidak akan ada [direct call] yang masuk [ke daerah],” ujarnya.
Dia membenarkan ada kemungkinan pengalihan pajak ekspor daerah dari pengapalan internasional ke Ibu kota, lokasi Pelabuhan Tanjung Priok.
Aulia Febrial Fatwa, Ketua Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia, menuturkan penetapan transshipment kapal besar di Pulau Jawa tidak sesuai dengan Sislognas. Di dalam Sislognas, sudah jelas hub internasional di Pelabuhan Kuala Tanjung dan Bitung.
ANCAMAN NASIONAL
Dia menambahkan kebijakan ini akan mengancam keamanan dan pertahanan nasional karena kapal asing masuk langsung ke perairan tengah Indonesia.
Selain itu, dia menilai kebijakan ini jika diterapkan untuk kargo ekspor saja akan berpotensi meningkatkan biaya logistik karena adanya double handling. Biaya logistik tinggi menekan daya saing eksportir. “Kalau ekspor ke Jakarta dulu, itu salah kaprah. Cost-nya seperti apa,” ungkapnya.
Sementara itu, dia menilai jika konsolidasi kargo ditujukan untuk barang impor, pengusaha pelayaran nasional bisa diuntungkan. Di sisi lain, dia mempertanyakan dominasi Pelabuhan Tanjung Priok karena semua arus barang dan peti kemas akan mengalir ke sana.
Senator Nur Bahagia, Guru Besar Teknik ITB, mengatakan kebijakan superhub seharusnya ditekankan untuk konsolidasi barang impor. Sementara itu, dia menegaskan direct call harus tetap mengakomodasi produk ekspor.
“Menurut Sislognas, kita itu mempermudah ekspor dan memberikan barriers to entry untuk impor melalui pintu tertentu. Itu ada konsepnya, daerah terdepan dan terdalam kan,” tegasnya.
Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Elvyn G. Masassya mengatakan superhub ini nantinya tidak akan menutup kesempatan pelabuhan di bawah BUMN lain untuk melakukan direct call atau pengapalan langsung.
“Direct call atau direct export tetap tercatat di situ. Pemerintah daerah akan mendapat pendapatan dari ekspornya,” paparnya setelah Rakor Pelindo I-IV di Makassar, Senin (20/12).
Dia mencontohkan kargo ekspor dikumpulkan di Tanjung Priok dan dimuat ke dalam kapal besar sehingga tidak perlu melakukan transshipment di Singapura. Konsep superhub ini, lanjutnya, segera diterapkan pada tahun depan.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku senang adanya sinergi antara Pelindo I-IV terkait konsep superhub ini.
“Saya senang karena koordinasi mereka saling memberi. Ada kesepakatan antara mereka mengenai hub dan superhub. Yang jadi superhub mungkin ada dua, Priok dan Perak, yang lain hub juga. Proses ekspor terjadi di masing-masing pelabuhan, tetapi transshipment hanya di titik tersebut,” ungkapnya.
Pengusaha di industri logistik mempertanyakan kebijakan BUMN kepelabuhanan terkait dengan penetapan konsolidasi kargo ekspor untuk alih muat (transshipment) di Pelabuhan Tanjung Priok.
Priok jajal sistem online, Karantina luncurkan PriokQ
Waktu bongkar muat atau dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara sempat menjadi sorotan tajam oleh sejumlah kalangan. Bahkan Presiden RI Joko Widodo sempat marah dibuatnya. Namun kini pihak terkait di Pelabuhan Tanjung Priok nampaknya terus membenahi pelayanan.
Yang terbaru adalah menerapkan pelayanan sistem online. Kendati relatif tertinggal namun langkah ini patut diapresiasi. Sebab sistem online sudah banyak dilakukan sejumlah instansi ataupun lembaga pemerintahan. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada pengguna jasa. Serta meningkatkan pelayanan. Menurut
Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, I Nyoman Gede Saputra, penerapan sistem online saat ini suatu keharusan. Apalagi hal itu juga banyak dilakukan sejumlah instansi. Pihaknya pada 1 November 2016 lalu, telah melakukan ujicoba pelayanan online.
“Cepat atau lambat sistem akan jalan. Kita sudah lakukan upaya, terkait pelayanan online. Apa saja yang sudah dilakukan. Persiapan-persiapan telah kami lakukan. Sosialisasi sudah kami lakukan bersama stakeholder terkait,” ujarnya Senin kemarin (19/12).
Menurutnya penerapan pelayanan online cukup efektif. Bahkan saat ini dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok, sudah 2,91 perhari. Sementara pemerintah menargetkan dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok adalah harus 2,5 hari.”Kita terus mendorong pelaksanaan penerapan sistem online. Termasuk DO online dan e-trucking,” jelas Nyoman.
Adapun masih adanya yang mengeluhkan penerapan online, pihaknya berharap mereka paham tupoksinya. Termasuk pengguna jasa. Berkas persyaratan haruslah lengkap. “Sebab kalau tidak, nanti tertolak oleh sistem online,” pungkasnya.
Sebelumnya, para pengusaha kapal yang tergabung dalam, Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia (INSA) DKI Jakarta, mengeluhkan adanya denda keterlambatan sandar. Pasalnya, menurut mereka keterlambatan tidak hanya disebabkan oleh pengusaha kapal. Namun juga stakeholder terkait.
“Kalau ada keterlambatan. Dilakukan pihak lain, tapi tetap asosiasi yang dikenakan denda. Misal, jadwal sudah ada, sandar sudah ada. Kalau terlambat di denda,” ujar Ketua INSA DKI Jakarta Alimudin.
Menurutnya, keterlambatan itu bukan hanya dari pengusaha kapal pelayaran saja. Sementara schedule sudah ditetapkan. “Sebelum sandar, ada schedule waktu untuk sandar. Kalau lebih kena denda. Soal itu, banyak pihak terkait. Jangan dendanya dibebankan kepada kami,” ujarnya.
Lebih lanjut Alimudin mengatakan, keterlambatan juga disebabkan implementasi inaportnet yang belum optimal. Menurutnya, kendala di sistem mempengaruhi proses. Seperti saat sandar. Kalau sistem masalah, harus dimanualkan. Namun maksimal 3 jam, hal itu membuat delay.
“Schedule kapal harus sesuai. Dipandu jam berapa, bongkar muat jam berapa. Itu setelah diberlakukannya inaportnet. Kalau sistem bermasalah, satu jam harus manual. Jangan nunggu sampai tiga jam,” pungkasnya.
PriokQ diperkenalkan
Badan Karantina Pertanian (Barantan) meluncurkan pelayanan berbasis situs online yang diberi nama PriokQ Klik. Dengan fasilitas PriokQ Klik, pelayanan waktu Karantina Pertanian di Pelabuhan Tanjung Priok lebih efisien hingga 80% dari sebelumnya.
Dalam keterangan resminya, Barantan menyebut inovasi layanan dari Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok ini diterapkan demi mendukung upaya pemerintah mengakselerasi ekspor produk pertanian yang berkualitas dan bebas dari hama penyakit.
“Balai Karantina Pertanian Tanjung Priok bertugas mengatur dan mengawasi lalu lintas manusia, barang, dan hewan dan tumbuhan. Sebagai salah satu unit pemerintah, BalaiKarantina Pertanian mencegah peluang masuk dan tersebarnya hama penyakit hewan,” ungkap Widi Hananto, Ketua Pelaksana Sosialisasi PriokQ dalam sambutannya di Jakarta, Selasa (20/12).
Dia menjelaskan Balai Karatina Priok akan meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis sistem informasi guna memperkuat perlindungan sumber daya alam hayati atau bio diversity Indonesia.
Selain itu, Barantan memperketat pengawasan diwilayah kerja baik di pelabuhan internasional, dry port, kantor pos, maupun pelabuhan domestik dan penumpang seiring dengan peningkatan jumlah komoditas pertanian yang dilalulintaskan.
“Layanan ini merupakan bentuk dukungan kami pada para eksportir importir pertanian,” kata Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok, Purwo Widianto.
PriokQ Klik! adalah layanan inovasi Karantina pertama di Indonesia. Layanan ini memungkinkan bagi eksportir dan importir produk pertanian untuk memonitor proses permohonan pemeriksaan karantina (PPK) secara online.
Q adalah singkatan dari quarantine yang artinya karantina.
Hal ini berbeda dari layanan sebelumnya yang dilakukan secara manual atau antri diloket layanan. Kini pengguna jasa dapat memonitor PPK yang diajukan tanpa harus menunggu, perkiraan biaya yang harus dibayar juga dapat langsung dilihat, pembayaran jasapun dapat dilakukan secara online seperti kebijakan yang telah dilakukan sebelumnya.
Inovasi pembayaran online ini juga menutup kemungkinan markup biaya karantina yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Aplikasi ini mendukung penuh komitmen stop gratifikasi dan pungli.
Penghematan biaya dan bagi pengguna jasa diperkirakan akan mencapai 80% dalam pengurusan jasa karantina, karena tanpa menunggu dan realtime.
Lima keunggulan PriokQ Klik :
1. Tanpa harus menunggu, hasil verifikasi dokumen dapat dimonitor secara online bahkan dinotifikasikan via email,
2. Perkiraan biaya (PNBP) langsung dapat diketahui realtime online, tanpa was-was, anti gratifikasi dan pungli, dapat diakses kapanpun dan dimanapun, bahkan dinotifikasikan via email,
3. Nomor dokumen yang harus dikirim ke INSW juga bias langsung dicek secara online, tanpa harus menunggu/mengambil hasil print dokumen, ini juga dinotifikasikan via email,
4. Status pengiriman data karantina ke INSW (Indonesia National Single Window) juga dapat dilihat online, tanpa harus menghubungi petugas, sudah bisa di cek kapanpun dimanapun, bahkan notifikasi dikirim via email,
5. Analisis reject INSW, juga dapat dilakukan secara mandiri, agar pengguna jasa dapat memonitor ketika terjadi reject dari INSW.
Timbun petikemas di pelabuhan, 5 pengelola terminal dipanggil
Mekanisme penetapan kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara, serta pemindahan barang di tempat penimbunan sementara, sekaligus pengenaan sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut, saat ini sudah diatur dalam satu peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Nomor PER-6/BC/2015.
Aturan yang ditetapkan pada 6 April 2015 itu mencabut tiga peraturan Dirjen sebelumnya yaitu P-20/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara, PER-24/BC/2013 Tentang Penerapan Sistem Pintu Otomatis Tempat Penimbunan Sementara pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, dan PER-28/BC/2013 tentang Tata laksana Pindah Lokasi Penimbunan Barang Impor yang Belum Diselesaikan Kewajiban Pabeannya dari Satu Tempat Penimbunan Sementara ke Tempat Penimbunan Sementara Lainnya.
Kepala Sub Direktorat Komunikasi dan Publikasi Deni Surjantoro mengatakan yang dimaksud dengan kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Bea Cukai.
“Kawasan pabean sepenuhnya berada di bawah pengawasan Bea Cukai dan untuk memperoleh penetapan sebagai kawasan pabean, pengelola pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pabean atau Kepala Kantor Pelayanan Utama,” ujar Deni.
Pelabuhan laut atau bandar udara, kawasan perbatasan, dry port atau terminal barang, kantor pos, dan kawasan pabean yang berada di kawasan penunjang pelabuhan laut atau bandar udara merupakan lokasi-lokasi yang dapat diajukan sebagai kawasan pabean.
Deni menambahkan bahwa untuk pengajuan sebagai kawasan pabean, permohonan dilengkapi dengan dokumen pelengkap dan pendukung.
“Bea Cukai akan melakukan penelitian untuk memutuskan menerima atau menolak permohonan tersebut. Keputusan akan diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai atas nama Menteri Keuangan,” katanya.
Ketua Umum DPP Organda, Andrianto Djokosutono mengungkapkan biaya logistik Indonesia yang kini masih mencapai 24 persen dari gross domestic product (GDP) atau biaya produksi. Kondisi ini tergolong terbesar kedua di ASEAN.
“Transportasi darat atau truk kontribusi GDP mencapai 48 persen, membuat moda transportasi ini menjadi target utama pemerintah dalam mengatasi penurunan biaya logistik,” ujar Andrianto dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Angkutan Barang Organda 2016, Kamis (15/12).
Salah satu solusi pemerintah untuk menurunkan biaya logistik yakni dengan menata keberadaan angkutan mobil (Car Carier) untuk menghindari kemacetan di jalan raya serta mengalihkan sebagian arus pengiriman barang dari darat ke laut melalui program tol laut.
Rakornas tersebut dibuka secara langsung oleh Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Puji Hartanto yang dalam kesempatan itu mewakili Menteri Perhubungan.
Juga dihadiri, General Manager Pelindo II Cabang Tanjung Priok, Hendro Haryono, Dirut PT.Indonesia Kendaraan Termimal (IKT), para pengguna jasa pelabuhan Priok dan asosiasi terkait di pelabuhan Tanjung Priok.
Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Puji Hartanto mendukung upaya Angsuspel Organda DKI dan Manajemen Indonesia Kendaraan Terminal (IKT) akan menata keberadaan angkutan mobil (Car Carier) untuk menghindari kemacetan di jalan raya.
Dirut PT IKT Armen Amir mengungkapkan untuk meningkatkan pelayanan sekaligus mengurangi angkutan kendaraan (car carier) berseleweran di jalan, pihaknya bekerjaaama dengan Angsuspel Organda DKI segera menata operasional armada tersebut.
Tahap pertama semua angkutan kedaraan didaftar di IKT kemudian diberi striker atau TID (Truck Identification Document) yang dapat membuka portal secara otomatis.
“Kami siapkan lahan 1 hektar untuk Car Pooling. Jadi semua car carier berada di IKT dan siap dipanggil melalui sistem berbasis IT jika dibutuhkan,” ujar Armen.
Hub penerbangan
Tak lama lagi 2016 akan berakhir dan berganti memasuki tahun baru 2017. Pekerjaan Kemenhub untuk tahun berjalan ini untuk mewujudkan nawacita yang diimpikan bangsa.
Seperti di sektor Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus melakukan reformasi terhadap organisasi untuk memperbaiki kualitas jalur laut melalui program Tol Laut.
“Hasilnya lebih bagus, program ini. membuat bagaimana jalur yang dulu hilang kita temukan lagi bahkan menjadi suatu jalur baru yang dibutuhkan dan menjadi suatu cara baru dan meningkatkan ekonomi yang berkelanjutan,” papar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (15/12/2016).
Untuk sektor udara, pada 2016 ini menjadi kesempatan di mana Indonesia bisa melakukan penerbangan kembali ke Eropa. Ke depan akan ada penerbangan langsung Rusia menuju Indonesia.
“Ini menunjukkan kinerja di udara yang menunjukkan performa baik di samping menyiapkan Jakarta dan Bali sebagai hub penerbangan nantinya. Untuk laut yang tengah disiapkan jadi hub ialah Pelabuhan Tanjung Priok,” tuturnya.
Kemudian di sektor darat, pada tahun ini lebih banyak perbaikan, di antaranya jembatan timbang, pengelolaan terminal A. Menurut Budi, realisasi sektor darat menjadi suatu tanda bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki mengenai pelayanan dan kebutuhan masyarakat.
“Sedangkan untuk perkeretaapian, perbaikan dan pengerjaan double-double track terus dikerjakan,” terangnya.
sumber: poskotanews.com/okezone.com
Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia – DKI Jakarta Raya
