Inovasi & Kolaborasi untuk Penguatan Sektor Logistik

ALFIJAK – Langkah Inovasi dan kolaborasi serta membangun rantai pasok berbasis digital untuk meningkatkan daya saing, menjadi hal penting dalam penguatan industri logistik nasional.

Ketua Umum DPP Asosiasi Logitik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, ditengah situasi Pandemi Covid-19 dan kondisi pasar di Indonesia yang dinamis saat ini, kolaborasi sektor logistik membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Kementerian dan Lembaga, seperti Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Perindustrian, Perdagangan dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Sejak beberapa waktu silam, ALFI terus mendorong dan menjadikan logistik Indonesia lebih kompetitif, dinamis dan inovatif. Kami juga berharap agar anggota ALFI dapat terus berkolaborasi dengan semua pihak, karena kolaborasi adalah kunci untuk menjadikan logistik Indonesia yang lebih kompetitif dan inovatif,” ujar Yukki melalui keterangan tertulisnya pada Selasa (28/12/2021).

Untuk mewujudkan hal tersebut, imbuhnya, ALFI mendorong semua pihak agar dapat berkolaborasi dan menghilangkan ego sektoral untuk meningkatkan ekonomi nasional serta bisa bergerak lebih cepat ke arah pemulihan ekonomi pasca hantaman Pandemi Covid 19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia.

Yukki menegaskan, ALFI juga mengapresiasi upaya Pemerintah RI yang terus memperkuat pertumbuhan ekonomi digital di kawasan perdesaan.

Menurutnya, hal ini akan semakin mempermudah transaksi digital yang dilakukan masyarakat hingga ke pelosok-pelosok wilayah desa di Indonesia.

Dia mengatakan, selama Pandemi Covid-19 masyarakat mulai beralih memanfaatkan platform e-commerce dalam memenuhi kebutuhannya.

Oleh karenanya, pelaku bisnis logistik perlu segera melakukan adaptasi terhadap perubahan, jika tidak ingin di libas perkembangan perdagangan maupun tuntutan masyarakat dan prilaku konsumen yang kinipun bertransformasi sangat cepat memanfaatkan digitalisasi.

“Sekarang ini pola bisnis dan perdagangan juga telah berubah bahkan industri juga telah melakukan berbagai perubahan lantaran mereka tidak hanya melihat dari sisi logistik tetapi supply chain (rantai pasok),” ujar Yukki yang juga Chairman Asean Federation of Forwarder Association (AFFA).

Oleh sebab itu, imbuhnya, transformasi digital yang dilakukan oleh sektor logistik merupakan sebuah keharusan dan dinilai bisa menjadi katalis untuk bisa bertahan hingga melakukan berbagai ekspansi terutama selama terjadinya pandemi Covid-19 hingga sekarang ini.

“Perusahaan logistik yang tidak mau melakukan perubahan itu, dampaknya bisa tutup. Apalagi peluang bisnis perusahaan jasa kirim maupun e-commerce kian moncer seiring dengan maraknya aktivitas belanja daring masyarakat selama masa Pandemi ini,” tutur Yukki.

Tulang Punggung

Sektor logistik di tengah pandemi Covid 19,  menjadi tulang punggung bagi sektor lain yang membutuhkan distribusi barang.

Pasalnya, perubahan pola bisnis dan perdagangan, saat ini juga tidak terlepas dipengaruhi karakteristik perkembangan masyarakatnya, yang dimulai dari generasi sebelumnya hingga generasi saat ini.

Bahkan, kata Yukki, dalam perkembanganya, aktivitas perdagangan yang melibatkan penjualan barang atau penawaran jasa secara langsung kepada konsumen akhir atau ritel juga mengalami pergeseran cukup masif yakni dari yang sebelumnya berbentuk tradisional ritel menjadi modern ritel dan kemudian terus bergerak menjadi small ritel dan bahkan saat ini cenderung didominasi online ritel.

Yukki mencontohkan, akibat Pandemi Covid-19 yang diiringi perkembangan digitaliasi diberbagai sektor saat ini juga telah cenderung berimbas perubahan pada aktivitas bekerja, belajar dan bermain (eSport). Selain itu berpengaruh pada aktivitas belanja rumah tangga seperti belanja online meningkat 37%, mengurangi aktivitas di luar rumah (57%), dan work from home (WFH) naik 41% dari sebelumnya. Disamping itu juga berdampak pada aktivias peningkatan penggunaan sosial media.

Yukki mengatakan, perkiraan dari nilai transaksi yang dilakukan secara digital (virtual) di tahun 2025 akan tumbuh 5-10% dari perkiraan sebelum adanya Covid-19 hanya 57% dan estimasi setelah adanya Covid-19 mencapai 67%.

Apresiasi Kominfo

ALFI juga mengapresiasi upaya Pemerintah RI melalui Kementerian Kominfo yang terus memperkuat pertumbuhan ekonomi digital di kawasan perdesaan, melalui peyiapan infrastruktur digital serta mendorong inovasi dan kemitraan layanan e-commerce dan logistik.

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), sejak awal pandemi Covid-19, di Indonesia terjadi peningkatan jumlah konsumen digital sebesar 21 juta orang, dan 72% berasal dari wilayah perdesaan.

Yukki mengakui bahwa upaya Pemerintah RI melalui Kominfo itu selaras dengan keinginan pelaku usaha logistik untuk memperkuat pengembangan layanan logistik dan eCommerce hingga ke seluruh wilayah di tanah air.

“Keberadaan infrastruktur dan platform digital membuka peluang bagi masyarakat, terutama dari perdesaan, menjual produk melalui pasar online,”  jelas Yukki.

Sebelumnya, inspektur Jenderal Kementerian Kominfo Doddy Setiadi menyatakan kemitraan antara  e-commerce dan layanan logistik akan memiliki nilai tambah dan meningkatkan ekonomi digital yang inklusif.

Kementerian Kominfo juga memastikan bahwa daerah perdesaan tidak jauh tertinggal dari pusat ekonomi perkotaan dalam hal kesiapan infrastruktur dan teknologi.

Pemerintah mendukung setiap elemen bangsa terus produktif menghadapi era adaptasi kebiasaan baru pascapandemi. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo menyiapkan percepatan transformasi digital sebagai upaya strategis yang harus dilakukan.

Tren pemanfaatan e-commerce memacu kebutuhan layanan logistik yang andal. Oleh karena itu, Pemerintah memastikan infrastruktur logistik pos Indonesia harus terintegrasi secara nasional untuk menjangkau daerah yang belum terjangkau dan meminimalkan kesenjangan infrastruktur antara perdesaan dan perkotaan.

“Trend  e-commerce akan berkembang baik jika produk yang dijual secara online dapat dikirim ke pelanggan dalam harga dan waktu yang wajar. Sedangkan saluran logistik pos menawarkan pengiriman ke seluruh dunia dalam jarak dekat untuk penjual  online di daerah perdesaan,” jelasnya.

Oleh karena itu, kemitraan antara e-commerce dan layanan logistik, terutama di daerah perdesaan menjadi salah satu solusi untuk membuat pasar e-commerce  Indonesia terus berkembang dan membuka peluang signifikan bagi masyarakat.

“Kemitraan tersebut akan melibatkan kolaborasi dalam peningkatan infrastruktur logistik, penguatan layanan point-to-point, dan peningkatan pemenuhan last-mile delivery. Tidak hanya menjangkau seluruh wilayah negara namun bisa menjadi solusi bagi penjual online di daerah perdesaan,” ucapnya.(*)

Rapimwil ALFI Jakarta 2021, Galang Komitmen Digitalisasi Logistik

ALFIJAK – Pelaku usaha logistik dan forwarder di DKI Jakarta menguatkan komitmen dalam mendorong digitalisasi logistik guna mendukung percepatan dan kelancaran arus barang.

“Kita harus beradaptasi dengan segala bentuk perubahan, salah satunya adalah digitalisasi di sektor logistik yang saat ini bergerak dinamis dan sangat cepat,” ujar Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim saat Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) ALFI DKI Jakarta yang dilaksanakan di Jakarta pada Rabu (22/12/2021).

Rapimwil tersebut merupakan agenda rutin konsolidasi organisasi untuk mengevaluasi program kerja yang telah berjalan serta menyusun program kerja tahun berikutnya yakni 2022.

Adil Karim mengatakan, ditengah keterbatasan pergerakan akibat kondisi Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini, program kerja organisasi diharapkan dapat tetap berjalan untuk menaungi kepentingan seluruh perusahaan anggota ALFI DKI Jakarta.

“Termasuk soal digitalisasi logistik, kami akan terus sosialisasikan kepada anggota untuk menyiapkan diri terhadap hal itu,” ucapnya.

Adil mengatakan, Pandemi Covid-19 yang telah berjalan hampir dua tahun telah mendisrupsi semua industri di Indonesia, tak terkecuali industri logistik.

Oleh karena itu,imbuhnya, para pelaku usaha pun harus mengambil langkah cepat untuk beradaptasi agar bisa bertahan selama pandemi di antaranya dengan digitalisasi logistik..

“Dunia usaha tetap optimistis industri logistik akan tumbuh positif dengan dukungan teknologi digital yang berkembang pesat saat ini,” kata Adil Karim.(*)

Patimban Dikelola Swasta, Pebisnis Logistik Mengapresiasi

ALFIJAK –  Pelaku usaha logistik di Jawa Barat mengapresiasi penyerahan pengelolaan aset Pelabuhan Patimban oleh Kementerian Perhubungan kepada pihak swasta yakni PT Pelabuhan Patimban Internasional (PPI).

Ketua DPW ALFI Jawa Barat, M Nuh Nasution mengatakan, dengan pengelolaan oleh swasta, pengembangan pelabuhan Patimban diharapkan bisa lebih optimal dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi serta menekan biaya logistik nasional.

“Pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini sedang fokus upaya membuat biaya logistik nasional bisa lebih efisien sehingga komoditi nasional mampu berdaya saing. Untuk itu stakeholder harus mendukung upaya pemerintah tersebut,” ujarnya, Jumat (17/12/2021).

M.Nuh menegaskan, ALFI Jawa Barat mengapreaiasi pelabuhan Patimban yang kini dikelola swasta karena perlu adanya kompetisi pelabuhan yang dikelola secara profesional.

“Kita perlu daya saing saat ini untuk industri kita secara nasional yang menyeluruh. Makanya kami sangat setuju jika Patimban dikelola swasta murni ketimbang BUMN. Dengan harapan untuk menurunkan biaya logistik,” ucapnya.

Hal senada dikemukakan, Wakil Ketua Umum DPP ALFI, Trismawan Sanjaya.

Menurutnya, secara umum infrastruktur pelabuhan Patimban sudah baik, namun masih memerlukan akses jalan ke pelabuhan tersebut yang mumpuni (langsung) sehingga tidak lagi melalui jalur Pantura untuk menghindari kemacetan yang kadan masih terjadi.

“Kalau bicara Pelabuhan Patimban itu industri pendukungnya (hintetland) ada di Jawa Barat dan sekitarnya. Hinterland ini juga yang selama ini merupakan kontribusi terbesar di Pelabuhan Tanjung Priok. Intinya kedepan soal hinterland ini perlu ada kolaborasi karena berkaitan dengan pergeseran prilaku kegiatan logistik yang sebelumnya di Priok ke Patimban yang tentunya tidak sederhana,” ucap Trismawan.

Pelabuhan Patimban merupakan Pelabuhan Utama dan merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang direncanakan untuk melayani kegiatan bongkar muat kendaraan dan petikemas yang diselenggarakan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Patimban sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2021.

Bahkan pada Jumat (17/12) Pelabuhan Patimban langsung melayani ekspor perdana sebanyak 1.209 unit kendaraan ke Filipina, menggunakan Kapal MV. Fujitrans berbendera Liberia berukuran 27.286 Gross Ton (GT). Kapal ini telah bersandar di Pelabuhan Patimban sejak Kamis (16/12) pukul 10.00 WIB. Kapal tersebut membawa sebanyak 84 unit kendaraan impor dari Jepang. Direncanakan Kapal akan berangkat pada Jumat malam ini pukul 20.00 WIB.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan secara resmi menyerahkan pengelolaan Terminal Kendaraan (Car Terminal) kepada PT. Pelabuhan Patimban International (PPI), setelah sebelumnya dioperasikan sementara oleh Kemenhub melalui penugasan kepada PT Pelindo.

Penyerahan tersebut ditandai dengan acara Penandatanganan Perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Negara Melalui Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) Proyek KPBU Pelabuhan Patimban.

Penandatanganan tersebut dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha dengan Direktur Utama PT Pelabuhan Patimban Internasional, yang dilanjutkan dengan Berita Acara Serah Terima Aset KPBU Pelabuhan Patimban antara Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Patimban dengan Direktur Utama PT Pelabuhan Patimban Internasional.

Kemudian dilakukan penandatanganan Berita Acara Tanggal Efektif KPBU antara Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan Direktur Utama PT Pelabuhan Patimban.

Serah terima aset ini merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Pelabuhan Patimban antara Kementerian Perhubungan sebagai Penanggungjawab Proyek dengan PT. Pelabuhan Patimban Internasional sebagai Badan Usaha Pelaksana yang telah ditandatangani pada bulan Maret 2021 lalu.(*)

ALFI Soroti Sistem Floating Booking Space Kontainer Domestik

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) angkat bicara terkait isue rencana operator pelayaran kontainer domestik yang akan memberlakukan sistem floating booking space khusus, pada awal Januari 2022.

Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi, mengatakan sistem booking yang dilakukan secara langsung ke mitra pelayaran maupun melalui forwarder anggota ALFI tersebut berpotensi semakin naiknya tarif angkutan kontainer domestik.

“Padahal sebelum sistem itu dilakukan-pun, dalam waktu lima bulan terakhir ini juga telah terjadi kenaikan tarif pengiriman kontainer domestik hingga 80 persen, lantaran isue-nya kontainer tersedia tetapi ruang (space) di kapal tidak ada,” ujar Yukki melalui keterangan tertulisnya, pada Senin (13/12/2021).

Yukki mengungkapkan, kenaikkan tarif angkut kontainer domestik (freigjt) sebetulnya sudah terjadi terutama pada beberapa tujuan atau dari kota-kota besar di wilayah Timur seperti Makasar yang kenaikkanya 20-80%  dan kisaran 30-60%  untuk ke dan dari pelabuhan Belawan Sumatera Utara.

Pihaknya pun memperkirakan kenaikan tarif pengiriman logistik domestik tersebut akan berlanjut hingga pertengahan tahun 2022. Oleh karenanya, para pemilik barang maupun perusahan forwarder anggota ALFI juga menunggu transparansi kenaikkan freight tersebut dari perusahaan pelayaran.

“Hal ini sudah saya sampaikan kepada semua Ketua Umum Daerah di 34 Propinsi kita (ALFI) juga harus terbuka sampaikan hal ini kepada pemilik barang secara terbuka,” ucapnya.

Pasalnya, kata Yukki, kenaikan freight kontainer domestik tersebut sudah berimbas pada beberapa perusahaan yang memproduksi makanan dan minuman yang menyatakan akan menaikkan harga barangnya.

“Faktanya dilapangan ALFI memperoleh informasi bahwa beberapa komoditi domestik akan ikutan naik dan kondisi ini tidak bisa hindari akibat freight angkutan tersebut naik,” ucapnya.(*)

ALFI DKI Mendukung STID Pelabuhan Priok

ALFIJAK– Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim meyakini Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok bakal menempuh rencana cadangan atau contingency plan jika jumlah STID yang dikantongi trucking di pelabuhan Priok belum sesuai ekspektasi hingga akhir bulan ini.

“Saya yakin Kantor OP Tanjung Priok akan menempuh opsi contingency plan untuk meminimalisir resiko tersebut,” ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, implementasi Single Truck Identity Document (STID) di Pelabuhan Tanjung Priok akan diberlakukan mulai 1 Januari 2021.

Namun, berdasarkan data Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) DKI Jakarta, hingga minggu kedua bulan Desember 2021, baru tercatat sebanyak 1.300-an STID yang diterbitkan kepada operator trucking di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

“Kita lihat saja nanti apa yang akan dilakukan OP Tanjung Priok, apakah ada contingency plan atau memang tetap jalankan aturan tersebut per 1 januari 2022. Tapi saya yakin OP Priok akan tempuh contingency plan jika STID belum sesuai ekspektasi yang diharapkan.Tidak mungkin OP Priok ambil resiko, untuk hal ini,” ujar Adil Karim.

Ketua DPD Aptrindo DKI Jakarta, H Soedirman, mengungkapkan masih di perlukan contingency plan jika target jumlah STID tidak tercapai dalam pertengahan Desember ini supaya aktivitas logistik di pelabuhan Priok tidak terganggu pasca penerapan STID pada awal tahun depan.

“Pada prinsipnya Aptrindo optimistis dengan STID itu namun brrdasarkan data yang ada sampai (11/12/2021) saat ini baru sekitat 1.300-an STID yang diterbitkan,” ujarnya.

Dia juga menyarankan agar OP Tanjung Priok menggali informasi dari manajemen pelabuhan Tanjung Priok berapa banyak kebutuhan in-out kontainer perharinya melalui pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

“Kalau misalnya di Priok rata-rata perhari ada 3000-an kontainer in-out, artinya membutuhkan unit trucking yang telah teregistrasi STID sebanyak duakali lipatnya atau sekitar 6.000-an truk pemegang STID,” paparnya.

Soedirman menyarakan, contingency plan bisa bersifat pararel dimana TID lama dapat langsumg di mutasikan ke STID, dengan toleransi batas waktu tertentu.

“Kita optimis tetapi harus ada contingency plannya (rencana cadangan), apalagi dalam keadaan darurat dalam minggu kedua harus di antisipasi. Detekesi in-out berapa kebutuhan truk bisa dilihat dari manajemen pelabuhan. Oleh sebab itu pada minggu kedua ini harus ada kebijakan alternatif soal STID tersebut. Jangan sampai nanti awal tahun, pelabuhan keteteran,” papar Soedirman.

Sebelumnya, Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) maupun Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) merasa ‘waswas’ jika kewajiban STID yang belum maksimal dipenuhi operator trucking yang berkegiatan di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu, justru akan berimbas pada terganggunya kelancaran arus barang.*

ALFI Mendorong Percepatan Hilirisasi Industri

ALFIJAK- Transformasi ekonomi dari industri sektor primer ke Industri berbasis nilai tambah (hilirisasi) perlu terus dilakukan guna mendorong investasi melalui sektor-sektor prioritas yang memiiki nilai tambah.

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, mengatakan upaya hilirisasi tersebut untuk meningkatkan nilai tambah suatu produk yang pada akhirmya nanti akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.

“ALFI mendukung pemerintah supaya program hilirisasi atau transformasi ekonomi dari industri sektor primer ke industri berbasis nilai tambah itu bisa berjalan sesuau harapan. Intinya kita mesti fokus pada hilirisasi industri tersebut,” ujar Yukki melalui keterangan pers-nya pada Rabu (1/12/2021).

Dia mengatakan, industri padat karya yang berorientasi ekspor termasuk industri farmasi dan alat kesehatan, elektronik maupun otomotif perlu terus dipacu. Selain itu, menyangkut energi khususnya yang berkaitan dengan energi baru dan terbarukan, infrastruktur dan pertambangan yang memiliki nilai tambah, juga harus terus menerus mendapat perhatian.

Yukki mengungkapkan, berdasarkan data Kementerian Investasi/Badan Kordinasi Penamanam Modal (BKPM) bahwa target investasi tahun 2020 s/d 2024 mencapai Rp.4.983,2 Triliun, atau tumbuh 47,3% jika dibandingkan dengan total realisasi pada tahun 2015-2019 mencapai Rp.3.381,9 Triliun.

“Target itu bisa dicapai jika kita fokus dengan program hilirisasi industri, dan ini sejalan dengan yang dicanangkan Pemerintah RI ” ucapnya.

ALFI juga mengapresiasi upaya Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia dalam memacu investasi di Indonesia sekaligus dalam rangka percepatan hilirisasi Industri.

Berdasarkan data BKPM, imbuhnya, target investasi pada tahun 2021 mencapai Rp.900 Triliun, dan realisasi sepanjang Januari-September 2021 telah mencapai Rp.659 Triliun.

Yukki mengatakan, sepanjang 2008 – 2019, gejolak ekonomi dunia bersumber sumber dari sektor keuangan, energi, maupun perdagangan. Krisis-krisis tersebut tak begitu nyata menekan sisi permintaan dan penawaran (supply and demand).

Namun, imbuhnya, sejak munculnya Covid-19 yang bersumber dari sektor kesehatan telah melumpuhkan ekonomi karena menekan kinerja sisi supply and demand.

“Kondisi tersebut semakin parah, karena perekonomian dunia belum berpengalaman menangani covid-19,” papar Yukki.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan pemerintah optimistis implementasi kebijakan hilirisasi industri akan menjaga kekuatan perekonomian nasional, sehingga tidak mudah terombang-ambing di tengah fluktuasi harga komoditas dan tidak tergantung pada sumber luar.

Menperin menilai, urgensi mempercepat hilirisasi kian terasa dengan hadirnya pandemi Covid-19 yang kini telah mendisrupsi global chain.(*)