Arsip Tag: ALFI

ALFI Mendorong Percepatan Hilirisasi Industri

ALFIJAK- Transformasi ekonomi dari industri sektor primer ke Industri berbasis nilai tambah (hilirisasi) perlu terus dilakukan guna mendorong investasi melalui sektor-sektor prioritas yang memiiki nilai tambah.

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, mengatakan upaya hilirisasi tersebut untuk meningkatkan nilai tambah suatu produk yang pada akhirmya nanti akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.

“ALFI mendukung pemerintah supaya program hilirisasi atau transformasi ekonomi dari industri sektor primer ke industri berbasis nilai tambah itu bisa berjalan sesuau harapan. Intinya kita mesti fokus pada hilirisasi industri tersebut,” ujar Yukki melalui keterangan pers-nya pada Rabu (1/12/2021).

Dia mengatakan, industri padat karya yang berorientasi ekspor termasuk industri farmasi dan alat kesehatan, elektronik maupun otomotif perlu terus dipacu. Selain itu, menyangkut energi khususnya yang berkaitan dengan energi baru dan terbarukan, infrastruktur dan pertambangan yang memiliki nilai tambah, juga harus terus menerus mendapat perhatian.

Yukki mengungkapkan, berdasarkan data Kementerian Investasi/Badan Kordinasi Penamanam Modal (BKPM) bahwa target investasi tahun 2020 s/d 2024 mencapai Rp.4.983,2 Triliun, atau tumbuh 47,3% jika dibandingkan dengan total realisasi pada tahun 2015-2019 mencapai Rp.3.381,9 Triliun.

“Target itu bisa dicapai jika kita fokus dengan program hilirisasi industri, dan ini sejalan dengan yang dicanangkan Pemerintah RI ” ucapnya.

ALFI juga mengapresiasi upaya Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia dalam memacu investasi di Indonesia sekaligus dalam rangka percepatan hilirisasi Industri.

Berdasarkan data BKPM, imbuhnya, target investasi pada tahun 2021 mencapai Rp.900 Triliun, dan realisasi sepanjang Januari-September 2021 telah mencapai Rp.659 Triliun.

Yukki mengatakan, sepanjang 2008 – 2019, gejolak ekonomi dunia bersumber sumber dari sektor keuangan, energi, maupun perdagangan. Krisis-krisis tersebut tak begitu nyata menekan sisi permintaan dan penawaran (supply and demand).

Namun, imbuhnya, sejak munculnya Covid-19 yang bersumber dari sektor kesehatan telah melumpuhkan ekonomi karena menekan kinerja sisi supply and demand.

“Kondisi tersebut semakin parah, karena perekonomian dunia belum berpengalaman menangani covid-19,” papar Yukki.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan pemerintah optimistis implementasi kebijakan hilirisasi industri akan menjaga kekuatan perekonomian nasional, sehingga tidak mudah terombang-ambing di tengah fluktuasi harga komoditas dan tidak tergantung pada sumber luar.

Menperin menilai, urgensi mempercepat hilirisasi kian terasa dengan hadirnya pandemi Covid-19 yang kini telah mendisrupsi global chain.(*)

ALFI : Merger Pelindo dan Kolaborasi Swasta bisa Perkuat Supply Chain & Logistik di RI

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengharapkan, merger PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I s/d IV mampu mendorong penguatan manajemen supply chain (rantai pasok) dan logistik di Indonesia secara jangka panjang.

Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi, mengemukakan, pasalnya dengan merger tersebut maka aset, SDM dan keuangan Pelindo semakin besar dan kuat.

Merger BUMN kepelabuhanan itu secara resmi telah dimulai sejak 1 Oktober 2021, dengan nama PT Pelabuhan Indonesia. Berbagai juga berharap multiplier efek dari merger tersebut bukan sekedar demi efisiensi pelayanan logistik di tanah air namun mendorong Pelindo menjadi global player dengan melakukan ekspansi bisni jasa kepelabuhan ke luar negeri.

Yukki menilai operator global yang saat ini berada di peringkat teratas mampu mencapainya karena mengakuisisi pelabuhan di luar negeri dan sekaligus meningkatkan kapasitasnya di dalam negeri.

“Kalau bicara pelabuhan ada batasannya tapi kalau logistik nggak ada batasaanya. Jadi jangan berheti di aksi korporasi tapi jangka panjang, misalnya dengan Kementerian BUMN memperkuat ketahanan pangan dan energi juga kesehatan. Itu kan harus diperkuat supply chain di Indoensia dan dunia. Berani mengambil aksi yang lebih besar terhadap aktivitas ratai pasok,” ujar Yukki melalui keterangan tertulisnya.

Yukki juga menghendaki adanya kolaborasi bersama dengan swasta dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam membangun ekosistem. Jangan sampai justru bersaing dengan perusahaan kecil.

“Kuncinya berkolaborasi besar dengan swasta. Ibaratnya akan besar kalau bisa dilakukan kolaborasi. Jadi merger ini lebih down to earth. Mengajak ekosistem bersama. Banyak Pelindo harus fokus tertentu tapi UKM juga harus jadi perhatian. Mendukung usaha kecil di lingkungan masing-masing. Perusahaan BUMN memberikan dampak positif terhadap keseluruhan ekosistem,” ucapya.

Yukki yang juga menjabat Chairman Asean Freight Forwarder Association (AFFA) itu mengatakan, dengan merger Pelindo juga bisa diharapkan mampu meneraik investasi disektor transportasi, logistik dan kepelabuhan di Indonesia guna mendongkrak pertumbuhan Ekonomi (GDP) nasional bisa diatas 7%, sebagaimana yang dicanangkan Pemerintah RI.

“Dengan merger dan integrasi sistem pelayanannya, Pelindo telah duduk sebagai operator pelabuhan terbesar secara global di posisi 8 besar dari total throughput-nya. Tetapi, ambisi tersebut jangan berhenti di situ saja.  Dengan demikian pascamerger, dampak operasional Pelindo harus lebih dirasakan oleh semua rantai pasok di Indonesia. Pelindo diharapkan mampu mengelola lebih banyak pelabuhan tak hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri,” tuturnya.

Yukki menjabarkan, penyatuan BUMN Pelindo itu mendapat reaksi positif dari market, baik di dalam maupun di luar. Namun saat ini market juga menanti general corporation action selanjutnya pasca merger, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang dalam merealisasikan target-targetnya.

Oleh karenanya, dia berharap merger tersebut tak sebatas aksi korporasi, tetapi juga memudahkan pengguna jasa dengan mengedepankan penyederhanaan birokrasi layanan kepelabuhanan di Indonesia.

“Memang butuh waktu untuk mencapai targer-target itu semua. Namun secara prinsip bagi kami (Pelaku Usaha), bahwa merger tersebut merupakan langkah positif dan progresif yang sepatutnya perlu terus di dukung oleh semua stakeholders terkait,” ujar Yukki.(*)

ALFI Mendukung Pengembangan Pelabuhan Logistik Anggrek Gorontalo

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mendukung percepatan proyek pengembangan Pelabuhan Anggrek di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo Sulut.

Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi mengemukakan, hal itu sebagai upaya mendorong terwujudnya konektivitas logistik RI dengan berbagai negara seperti Jepang, Korea, China, dan Hong Kong.

“Sebagai pelaku usaha logistik, ALFI mendukung pengembangan pelabuhan itu sebagai logistic port,” ujar Yukki, Kamis (23/9/2021).

Menurutnya, pengembangan pelabuhan Anggrek perlu dilakukan karena kapasitas operasional dermaga saat ini sudah melampaui standar kinerja pelabuhan, di mana ukuran kapal kapal-kapal yang bersandar (peti kemas dan kargo) lebih besar dari kapasitas dermaga eksisting sehingga kurang optimal.

“Kolaborasi berbagai pihak termasuk oleh swasta dalam pengembangan pelabuhan tersebut dan wilayah hinterland-nya diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi wilayah setempat maupun nasional,” ucap Yukki.

Sebagaimana diketahui, nilai investasi <span;>pengembangan Pelabuhan Anggrek menjadi pelabuhan logistik (logistics port) mencapai Rp 1,4 triliun.

Kemenhub lewat Direktur Jenderal Perhubungan Laut selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) pada 18 juni 2021 telah menetapkan Konsorsium Anggrek Gorontalo International Terminal sebagai pemenang. Konsorsium ini terdiri dari PT Gotrans Logistics International, PT Anugerah Jelajah Indonesia Logistic, PT Titian Labuan Anugrah, dan PT Hutama Karya (Persero).

Targetnya, keberadaan pelabuhan ini dapat mendukung konektivitas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gopandang di Gorontalo, yang berfungsi sebagai penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan serta simpul distribusi, produksi, dan konsolidasi yang mendukung dengan Pelabuhan Gorontalo sehingga dapat menciptakan efisiensi dan tidak menimbulkan masalah seperti kemacetan.

Menurut Rachmat Gobel anggota DPR RI asal Gorontalo, pengembangan Pelabuhan Anggrek tersebut akan dilakukan dalam dua tahap yang didukung penuh dari pemerintah, BUMN dan investor swasta.

“Pengembangan Pelabuhan Anggrek tersebut menggunakan skema kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan ini merupakan skema pembiayaann yang inovatif, sehingga tidak menggunakan dana APBN, tapi melalui pendanaan kreatif non-APBN,” katanya, melalui keterangan pers yang dikutip Kamis (23/9/2021).

Pengusaha asal Gorontalo tersebut menjelaskan bahwa penyerahan proyek pengembangan Pelabuhan Anggrek dari Kantor Unit Penyelenggara Kelas II Pelabuhan Anggrek, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan kepada PT. AGIT dijadwalkan akan dilaksanakan pada 28 September 2021 di Pelabuhan Anggrek, Gorontalo.(*)

Memperbaiki Supply Chain Melalui Implementasi NLE

ALFIJAK – Implementasi National Logistic Ecosystem (NLE) diyakini mampu memperbaiki ma<span;>najemen supply chain atau rantai pasokan, sehingga proses logistik bisa menghasilkan biaya yang lebih efisien dan siklus produksi yang semakin cepat.

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi mengemukakan, pada prinsipnya pelaku usaha logistik nasionak mendukung program NLE  guna merangkai semua kegiatan Supply Chain secara nasional.

Dia menyebutkan, NLE adalah suatu ekosistem logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan sarana pengangkut hingga barang tiba di gudang. NLE juga mengenalkan suatu konsep kolaborasi digital yang memungkinkan entitas logistik terhubung dengan pemerintah serta platform logistik lainnya. Selain itu, NLE memperkaya peran Indonesia national single window (INSW).

“Kami mendorong NLE dapat segera dilaksanakan di Pelabuhan maupun Bandara. Tetapi implementasi NLE itu sendiri juga masih perlu terus dikawal agar bisa terealisasi seperti yang diharapkan. ALFI melihat  NLE ini seharusnya juga meliputi Bandara (airport ), pelaku logistik , eksportir importir serta semua stake holders. NLE sebagai platform besar-nya,” ujar Yukki, pada Sabtu (28/8/2021).

Dia mengatakan, ALFI bersama stakeholders terkait siap memberikan masukan konstruktif termasuk timetable-nya terkait penerapan NLE. Apalagi, imbuhnya, sejak awal ALFI telah terlibat dalam program implementasi NLE tersebut.

Supply chain adalah jaringan antara perusahaan dan pemasoknya untuk memproduksi dan mendistribusikan produk tertentu ke pembeli akhir. Jaringan ini mencakup berbagai aktivitas, orang, entitas, informasi, dan sumber daya.

Dengan mangement supply chain, imbuhnya, bisa diketahui bagaimana langkah perusahaan mengembangkan rantai pasokan sehingga mereka dapat mengurangi biaya dan tetap kompetitif dalam lanskap bisnis.

“Olehkarenanya untuk mendorong Supply Chain yang lebih baik itu, ALFI usulkan agar NLE tidak hanya di Pelabuhan tetapi juga di Bandara yang berkegiatan melayani kargo ekspor impor,” ucapnya.

Menurut Yukki, NLE  juga idealnya diikuti dengan kesiapan pembangunan infrastrukturnya yang terintegrasi melalui kolaborasi dan sinergi antar pihak, seperti Pemda/Pemprov, Kementerian PUPR, Kemenhub, serta perusahaan BUMN dan Swasta.

Adapun yang berkaitan dengan komoditas perlu melibatkan instansi Kementerian atau Lembaga seperti Kementerian ESDM, Kemendag, Kemenperin, Kementan, dan KKP.

“Kolaborasi semua pihak menjadi syarat utama agar implementasi NLE bisa berjalan baik sehingga daya saing produk/komoditas nasional bisa terwujud dan pertumbuhan ekonomi wilayah dan nasional juga tercapai,” paparnya.

Yukki menilai, target Pemerintah untuk menekan biaya logistik nasional ke angka 17 persen sebelum 2024 melalui sejumlah upaya, salah satunya yakni NLE, cukup realistis jika kolaborasi dengan semua pihak tersebut bisa berjalan.

Sebab, imbuh Yukki, pergerakan nilai ekonomi suatu negara sangat didukung oleh logistik yang baik. Digitalisasi logistik telah menjadi keharusan di dalam ekonomi digital.

“Logistik dalam industry 4.0 tidak semata-mata memindahkan barang dari satu pihak kepada pihak lain, melainkan lebih menekankan kepada pentingnya perpindahan data dari satu entitas kepada entitas lain,” ungkapnya.

Yukki yang menjabat Chairman Asean Freight Forwarders Association (AFFA) itu juga mengatakan, bahwa sekarang ini kecepatan data bergerak jauh melebihi pergerakan barang, sehingga konektivitas masyarakat logistik menjadi keharusan. Seamless logistic merupakan satu dari lima pilar di dalam ASEAN Connectivity 2025.

“Oleh sebab itu, perlunya interaksi antar berbagai platform perdagangan dan logistik untuk menjadi suatu ekosistem yang kuat guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah RI menargetkan dapat menerapkan National Logistic Ecosystem (NLE) di 10 pelabuhan lainnya di Indonesia, setelah Batam.

Guna mempercepat implementasi Instruksi Presiden No. 5/2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional, Menteri Koordinator Luhut Binsar Pandjaitan, telah membahas perkembangan National Logistic Ecosystem (NLE) atau Ekosistem Logistik Nasional bersama berbagai Kementerian/Lembaga terkait perkembangannya.(*)

Usulan ALFI untuk Mengatasi Kelangkaan Peti Kemas & Kelancaran Logistik Ekspor Impor

ALFIJAK– Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyampaikan beberapa usulan kepada  Pemerintah untuk  mengatasi persoalan kelangkaan peti kemas guna  mendorong kelancaran arus barang ekspor impor.

Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi, mengatakan kelangkaan petikemas   ini harus dicarikan solusi karena telah  mendorong kenaikan harga  freight yang sangat ekstrim pada sejumlah rute pengiriman internasional dan  mengakibatkan  kenaikan harga logistik.

Usul ALFI itu yakni: Pertama, mengoptimalkan utilisasi perputaran peti kemas dengan mengupayakan pengeluaran atau pemanfaatan peti kemas dengan status un-clearence (belum ada clearance) di setiap terminal Pelabuhan.  Kemudian, pihak pelayaran juga secara transparan menyampaikan laporan lebih awal kepada eksportir dan instansi terkait jika memang kapasitas muat mereka bermasalah atau sudah penuh booking oleh eksportir.  Kapasitas muat kapal utamakan peti kemas isi barang bukan peti kemas kosong (reposition).

Kedua, diberikan relaksasi / kemudahan untuk pengalihan barang ekspor / finished goods dari pabrik ke gudang logistik, jika pabrik ada fasilitas pabean (KB atau  KITE) maka telah di dukung pihak BC untuk memberikan kemudahan proses ijin relokasi sementara ini dari KB / KITE ke lokasi gudang PLB, TPS atau TLDDP (gudang umum dengan jaminan). Selain itu, pengendalian teknis sarana muat peti kemas dan ketersediaan peti kemas  dapat diawasi dan dimonitor oleh instansi terkait maupun pengguna jasa.

Ketiga, optimalisasi keterlibatan pelaku logistik swasta nasional untuk mendukung proyek infrastruktur pemerintah. Dalam kaitan ini, percepatan dan kemudahan perijinan kegiatan berusaha segera dapat dirasakan pelaku usaha tanpa mengabaikan kepentingan negara yang lebih besar (praktik monopoli, larangan / pembatasan ekspor / impor dan sebagainya).

Keempat, pemberian subsidi kepada eksportir, khususnya komoditas yang memiliki daya saing tinggi (RCA >1) sehingga mampu mengubah cara pembayaran ekspor dari FOB menjadi CIF dan memiliki bargaining terhadap buyer di luar negeri.

Kelima, memberikan subsidi kepada operator pelayaran sehingga mau melakukan repositioning (repo) kontainer kosong yang masih tertahan di beberapa tempat.

Di sisi lain,  menurut kajian ALFI , sedikitnya  terdapat tujuh sumber masalah penyebab  kelangkaan peti kemas yakni;

Pertama, shipping dengan kontainer / peti kemas diperlukan untuk aktivitas ekspor impor komoditas yang berupa produk jadi. Aktivitas ekspor komoditas SDA Indonesia seperti Batubara dan CPO tidak menggunakan kontainer, namun menggunakan Bulk Dry Cargo atau Bulk Liquid Cargo.

Kedua, ketersediaan kontainer di suatu negara salah satunya bergantung pada frekuensi impornya. Kontainer cenderung banyak bergerak ke Amerika seiring dengan impornya yang tinggi, sementara di Indonesia lebih sedikit.

Ketiga, selama pandemi COVID-19, terjadi penurunan impor Indonesia yang berakibat lebih sedikitnya kontainer yang masuk ke Indonesia. Dengan keterbatasan kontainer, pelaku usaha eksportir dan importir di Indonesia merasa kelangkaan kontainer, terutama ukuran 40 feet/ 40 feet highcube. Lebih lanjut, tekanan kenaikan biaya angkut tidak dapat mengkompensasi nilai tambah komoditas yang di ekspor.

Keempat, operator shipping line memberi klien free time window atau waktu ekstra secara gratis untuk menyimpan kargo mereka di dalam peti kemas di pelabuhan untuk mempertahankan hubungan bisnis.

Kelima, operator shipping line di Amerika Serikat mengurangi free time window  tersebut dan membebankan biaya tambahan  pembongkaran kontainer untuk mendorong kontainer kembali ke Asia secepat mungkin untuk pengiriman berikutnya.

“Namun, importir AS tidak dapat menemukan kapasitas truk yang cukup untuk mengosongkan kontainer,” ucap Yukki.

Keenam, para pelaku eksportir Asia menekan harga dengan memesan kontainer di muka, memesan ruang di kapal, dan menegosiasikan tarif dengan menggunakan kontrak kontainer yang terhubung dengan indeks dan alat manajemen risiko.

Ketujuh, pemerintah Tiongkok melakukan intervensi harga dan meminta Costco (perusahaan container milik Tiongkok dengan market share dunia 35%) untuk menahan harganya yang diharapkan dapat menahan kenaikan harga kontainer.

Menurut Yukki, hal ini semakin diperparah karena selama masa Pandemi terjadi aktivitas penurunan impor Indonesia yang menyebabkan kelangkaan kontainer terutama 40 feet untuk ekspor.

“Impor Indonesia yang lebih kecil tersebut menyebabkan rendahnya jumlah kontainer yang masuk ke Indonesia, selain itu terjadinya ketidakseimbangan arus kontainer ekspor dan impor Amerika Asia menaikkan harga container,” tuturnya.

Dia mengatakan, berdasarkan kondisi-kondisi tersebut kelancaran arus barang ekspor dan Impor di Indonesia dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 saat ini masih harus berhadapan dengan isu-isu dilapangan, yaitu: soal kelangkaan peti kemas (shortage container), tidak tersedianya space di kapal (full book).

Disamping itu, isu penumpukan barang ekspor dilokasi pabrik yang bisa mengakibatkan stop produksi, serta lemahnya ekosistem data/komunikasi antar pelaku moda transport, pemilik barang, forwarder, dan Instansi/Lembaga Pemerintah terkait.

Yukki mengatakan, meskipun begitu, situasi kelangkaan kontainer yang juga dialami  negara-negara di dunia diperkirakan akan mulai berkurang hingga akhir 2022. Apalagi, Indonesia termasuk negara yang dinilai paling siap menghadapi persoalan tersebut. Karena tidak mengalami lockdown dalam mengatasi Pandemi.

Selain masalah kelangkaan kontainer,  ALFI  telah menerima sejumlah  laporan berupa  kendala terkait  masalah di sektor logistik seperti tidak tersedia space di kapal karena full book, bahkan sempat ada penumpukan barang ekspor di lokasi pabrik yang bisa mengakibatkan stop produksi, hingga masih lemahnya ekosistem data di antara pelaku moda transportasi, pemilik barang, forwarder, dan instansi terkait.

“Di sisi lain, kelancaran arus barang ekspor dan impor serta pembiayaannya dalam situasi pandemi yang dialami dunia saat ini menjadi kunci meningkatkan kinerja ekspor nasional,” ujar Yukki. (*)

ALFI Mendukung Perpanjangan PPKM Darurat & Apresiasi Masukan KADIN

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyatakan mendukung perpanjangan penerapan PPKM Darurat hingga 25 Juli 2021 mendatang.

Sebelumnya, Pemerintah RI juga telah memberlakukan PPKM Darurat sejak 3 s/d 20 Juli 2021 guna meredam laju Pandemi Covid-19 di tanah air.

Dalam kaitan ini, Presiden RI Joko Widodo , juga telah meminta semua pihak agar bisa bekerjasama dan bahu membahu untuk melaksanakan PPKM ini, dengan harapan kasus akan segera turun dan tekanan kepada rumah sakit juga menurun. “Untuk itu, kita semua harus meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan,” ujar Presiden.

Pemerintah juga mengalokasikan tambahan anggaran perlindungan sosial Rp.55,21 Triliun, berupa: bantuan tunai,  bantuan sembako, bantuan kuota internet dan  subsidi listrik. Pemerintah juga memberikan insentif untuk usaha mikro informal sebesar sebesar Rp 1,2 juta untuk sekitar 1 juta Usaha Mikro.

“Saya sudah memerintahkan kepada para Menteri terkait untuk segera menyalurkan bansos tersebut kepada warga masyarakat yang berhak. Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat, seluruh komponen bangsa, untuk bersatu padu melawan Covid-19 ini. Dengan usaha keras kita bersama, Insya Allah kita bisa segera terbebas dari Covid-19. Dan kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi masyarakat bisa kembali normal,” ujar Presiden.

Merespon hal tersebut, Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, mendukung yang disampaikan Presiden Joko Widodo. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) merupakan upaya dan solusi bersama untuk menekan penularan Covid-19 serta mempertahankan roda perekonomian nasional.

“Kami sebagai pelaku usaha di sektor logistik, dapat memahami kebijakan yang di ambil Pemerintah untuk memperpanjang PPKM Darurat hingga 25 Juli mendatang. Opsi ini tidak bisa kita hindari meskipun bagi kami inipun sangat berat,” ujar Yukki, pada Rabu (21/7/2021).

Dia mengatakan, ALFI akan selalu menghimbau kepada seluruh perusahaan forwarder dan logistik di Indonesia untuk mendukung kebijakan perpanjangan PPKM Darurat itu dengan komitmen mematuhi protokol kesehatan (Prokes) dalam setiap aktivitas usahanya.

“ALFI siap mendukung hal itu. Kami tidak pernah bosan untuk menyampaikan kepada usaha bidang Logistik dan Transportasi di Indonesia untuk selalu berkomitmen pada protokol kesehatan,” paparnya.

Yukki menegaskan, dalam pandangan pelaku usaha, PPKM Darurat tentu sangat berdampak terhadap ekonomi dan dunia usaha, serta efek domino yang ditimbulkan yaitu penurunan kegiatan ekonomi pasar domestik secara keseluruhan.

“Dalam kondisi seperti sekarang ini kita semua agar bersikap tenang tidak resah dan panic buying,” paparnya.

Oleh karenanya, imbuh Yukki, ALFI merespon positif adanya usulan KADIN ke Pemerintah RI dalam perpanjangan PPKM Darurat itu.

Menurut Yukki, pasalnya apa yang disampaikan KADIN tersebut merupakan kondisi nyata dunia usaha saat ini dalam menghadapi Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung hampir 18 bulan terakhir ini.

Sebelumnya, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan para pelaku ekonomi mendukung penuh kebijakan pemerintah untuk meredam laju pandemi. Arsjad mengatakan ada beberapa masukkan kepada pemerintah, yaitu:

Pertama, mengizinkan perusahaan industri manufaktur sektor kritikal dan esensial serta industri penunjangnya dan industri yang berorientasi ekspor, untuk tetap beroperasi dengan kapasitas maksimal 100% karyawan operasional dan 25% karyawan penunjang operasional, apabila sudah melakukan vaksinasi minimal dua kali untuk seluruh karyawannya. Dalam hal ini, perusahaan harus tetap mengikuti protokol kesehatan secara ketat dan melaporkan kegiatannya secara berkala pada Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Kedua, mengizinkan industri manufaktur sektor non esensial serta industri penunjangnya untuk tetap beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% karyawan operasional dan 10% karyawan penunjang operasional serta tetap mengikuti protokol kesehatan secara ketat, dengan catatan karyawan yang masuk pada perusahaan sektor tersebut telah divaksinasi minimal dua kali dan melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Kemenperin.

Ketiga, pemerintah dapat mendesain kebijakan fiskal secara konsolidasi untuk meningkatkan daya beli masyarakat, baik melalui program proteksi sosial yang dieksekusi dengan cepat maupun insentif ekonomi untuk dunia usaha yang memadai.

Keempat, pemerintah juga perlu mendorong harmonisasi kebijakan kesehatan, ekonomi, dan sosial secara terpadu dan melakukan komunikasi satu pintu, sehingga menciptakan kepastian dan ketenangan bagi masyarakat.

Kelima, pemerintah perlu mendesain stimulus produktif bagi dunia usaha, selain kesehatan dan bantuan sosial. Hal ini diperlukan karena pengusaha juga memiliki kewajiban untuk mencicil pinjaman, membayar operasional perusahaan dan membayar gaji karyawan.

Untuk memperkuat langkah tersebut, pemerintah juga harus memberikan perhatian yang kuat terhadap sejumlah kebijakan, seperti implementasi POJK 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

Keenam, mempercepat pelaksanaan vaksinasi pada daerah-daerah yang merupakan area perindustrian dan perdagangan, dengan menyediakan fasilitas kesehatan masyarakat (fasyankes) yang dapat bergerak cepat dan mempunyai P-Care Vaksinasi oleh BPJS.

Layanan Logistik Efisien, Ekspor Impor Tumbuh

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengungkapkan kinerja layanan logistik yang semakin efisien saat ini turut mendongkrak tumbuhnya aktivitas ekspor impor RI pada April 2021.

Pertumbuhan tersebut juga ditopang kian efisiennya layanan ekspor impor di pelabuhan-pelabuhan utama di Indonesia.

“Kita harapkan kondisi seperti ini bisa terus berlangsung sehingga target pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai Pemerintah pada tahun ini bisa terwujud,” ujar Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi.

Yukki juga menegaskan bahwa kinerja logistik nasional akan semakin meningkat dimasa mendatang dengan adanya Implementasi National Logistic Ecosystem (NLE) yang akan juga membuat proses delivery order atau DO kegiatan ekspor impor akan semakin cepat.

“Karenanya, sejak awal ALFI tetap berkomitmen mendukung sepenuhnya implementasi NLE karena dengan platform logistik terpadu seperti itu semua layanan proses bisnis logistik ekspor impor dapat terintegrasi dengan semua pihak terkait.Dan tentunya hal ini akan meberikan efisiensi layanan logistik ekspor impor,” ucapnya.

Yukki yang juga menjabat Chairman Asean Federation of Forwarders Association (AFFA) itu menegaskan, komitmen Pemerintah RI yang saat ini terus mengupayakan delapan pelabuhan di Indonesia dapat segera terintegrasi dengan sistem NLE, patut di apresiasi dan didukung oleh semua stakeholders.

Kedelapan pelabuhan itu di antaranya Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta), Patimban (Jawa Barat), Tanjung Emas (Jawa Tengah), Tanjung Perak (Jawa Timur), Makassar (Sulawesi Selatan), dan Belawan Medan, Sumatera Utara.

“Melalui implementasi NLE, layanan di pelabuhan ekspor impor tersebut bisa efisien karena dwelling time lebih cepat,” tuturnya.

Sebagaiamana diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan angka ekspor maupun impor pada bulan April 2021 mengalami peningkatan signifikan.

Kepala BPS, Suhariyanto mengungkapkan, secara year on year (yoy), ekspor tumbuh 51,94% menjadi US$ 18,48 miliar. Adapun ekspor migas pada April 2021 mencapai US$ 0,96 miliar dan non-migas US$ 17,52 miliar yang berasal dari Pertanian US$ 0,34 miliar, Industri Pengolahan US$ 14,92 miliar, dan Pertambangan Lainnya  US$ 2,27 miliar.

Sedangkan untuk impor barang konsumsi pada bulan April 2021, BPS mencatat sebesar US$ 1,63 miliar atau naik 12,89% month to month (mom) dan secara tahunan juga naik 34,11% <span;>year on year (yoy).

“Bila dilihat, memang barang-barang konsumsi yang meningkat adalah barang yang dibutuhkan pada Ramadan. Jelang Idul Fitri,” ucapnya.

Suhariyanto merinci beberapa importasi yang mengalami peningkatan, seperti contohnya raw sugar dari India, bawang putih dari China, anggur segar dari China, juga daging tanpa tulang beku dari Australia.

Impor barang konsumsi ini memberikan kontribusi sebesar 10,00% pada nilai impor bulan April 2021 secara keseluruhan. Dengan demikian, nilai impor pada bulan April 2021 tercatat sebesar US$ 16,29 miliar.(*)

Sektor Logistik Bakal Tumbuh 7% Tahun ini

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia mengestimasi aktivitas bisnis logistik pada tahun 2021, diharapkan bisa tumbuh mencapai 7 persen.

Kendati begitu, estimasi pertumbuhan tersebut tentunya masih belum sesuai yang diharapkan jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan tahun-tahun sebelum adanya Pandemi Covid-19 yang rerata bisa diatas 10 persen.

Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi, mengungkapkan kondisi bisnis logistik pada triwulan pertama tahun 2021 ini mengalami pertumbuhan terutama ditopang oleh Konsumsi. Kitapun melihat Investasi sudah masuk kembali karena ada rasa optimistis dimana vaksinasi Covid 19 sudah berjalan.

“Sebagai pelaku bisnis logistik, kita berharap hal ini dapat terus ketingkat yang lebih baik.Tentunya belum sesuai yang kita harapkan tapi pertumbuhan di Logistik kita harapkan di akhir tahun 2021 bisa sekitar 7℅,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, pada hakekatnya bahwa pertumbuhan industri logistik ditopang oleh konsumsi dan investasi. Oleh karenanya, meskipun kondisi Pandemi belum juga usai sampai sekarang ini, namun sektor logistik masih bisa bergerak tumbuh lantaran masuk dalam 11 sektor yang diijinkan tetap berjalan.

“Kecenderungan tumbuhnya bidang Logistik telah terlihat di semester akhir tahun 2020 lalu. Kendati pastinya belum kembali kepada titik sebelum Pandemi terjadi. Disisi lain kitapun masih menghadapi  permasalahan sulitnya mendapatkan kontainer 20 feet khususnya untuk eksport yang bukan saja Indonesia tapi terjadi hampir di seluruh dunia,” ucap Yukki yang juga menjabat Chairman Asean Federation of Freigt Forwarders Association (AFFA).

Dia mengemukakan, optimismtis pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun ini, juga menjadi angin segar bagi pelaku usaha logistik.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah mengeluarkan proyeksi optimistis untuk perekonomian nasional di Triwulan I tahun 2021 meskipun pertumbuhan ekonomi pada Triwulan IV 2020 terkontraksi sebesar (minus) 2,19% (y-on-y) dan membaik dari pertumbuhan Triwulan III 2020 sebesar (minus) 3,49% (y-on-y).

Seperti dikemukakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah menargetkan perekonomian RI akan tumbuh 4,5 – 5,5% tahun ini. Dengan proyeksi Triwulan I tahun 2021 diperkirakan tumbuh 1,6% sampai 2,1%.

Reboundnya ekonomi Indonesia setelah mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen (c-to-c) dibandingkan tahun 2019 karena didukung peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor.

Proyeksi ini sejalan dengan outlook beberapa lembaga internasional, seperti World Bank, OECD, ADB dan IMF. Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa laju pertumbuhan lapangan usaha transportasi dan pergudangan atau logistik pada Triwulan IV 2020 (y-on-y) mengalami kontraksi sebesar (minus) 13,42 persen.

Yukki mengatakan, berbagai capaian program dalam sistem logistik nasional (Sislognas) juga perlu diapresiasi, meskipun masih perlu dilakukan evaluasi terhadap implementasi Sislognas tersebut dilapangan.

Pemerintah juga perlu mempertimbangkan adanya usulan untuk menaikkan payung hukum Sislognas menjadi Undang-Undang dan pembentukan Kelembagaan Logistik Nasional. Alasannya, Sistem National Logistic Ecosystem (NLE) juga diharapkan dapat memicu perbaikan sektor logistik nasional kedepan.

Namun, kata dia, berdasarkan hasil evaluasi Kemenko Perekonomian baru-baru ini, tidak bisa dipungkiri bahwa sudah terdapat sejumlah capaian Sislognas antara lain; terbitnya Perpres No 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang sudah diubah dengan Perpres No:59 tahun 2020.

Selain itu, sampai dengan akhir tahun 2019, terdapat 46 proyek strategis nasional (PSN) telah dibangun meliputi jalan tol, bandara, pelabuhan, bendungan, pembangkit listrik dan rel Kereta Api dengan investasi mencapai Rp.159 Triliun.

Capaian lainnya, sampai dengan 1 Februari 2021,telah ada 187 Pusat Logistik Berikat di 187 lokasi. Selain itu, indikator kinerja logistik yang membaik juga bisa dilihat dari dwelling time di pelabuhan yang semakin baik yakni pada Februari 2021 hanya 2,68 hari.

Namun, imbuh Yukki, kunci sukses dalam Sislognas masih perlu dikelola secara akurat, cepat serta terintegrasi melalui Badan Independen (Adhoc) yang berperan secara aktif dan terkoordinir dibawah kepemimpinan dan kewenangan khusus sehingga mampu melakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga (K/L) dalam menentukan kebijakan tehnis yang komprehensif.

“Karena itu, ALFI menilai sudah saatnya Indonesia memerlukan leading sector yang ngurusin soal logistik nasional,” ucap Yukki.(*)

Kerjasama Angkasa Pura I & ALFI

ALFIJAK – PT Angkasa Pura I (Persero) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) sebagai langkah awal untuk melakukan kerja sama pengembangan dan peningkatan layanan kargo dan logistik di seluruh bandara yang dikelola Angkasa Pura I.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Pengembangan Usaha Angkasa Pura I Dendi T. Danianto dengan Ketua Umum ALFI Yukki Nugrahawan pada Senin (1/3/2021) di Kantor Pusat Angkasa Pura I, Kemayoran, Jakarta.

Adapun ruang lingkup nota kesepahaman ini mencakup penjajakan rencana kerja sama pada lima bidang yaitu ; pertama, Perlindungan keamanan terhadap pengguna layanan kargo udara yang dikelola oleh Angkasa Pura I.

Kedua, peningkatan service level agreement (SLA), key performance index (KPI), dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang menangani kargo dan logistik di bandara Angkasa Pura I.

Ketiga, Standardisasi pelayanan penanganan kargo dan logistik di bandara Angkasa Pura I.

Keempat, Penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan seperti lahan, warehousing, ruangan pelaku usaha logistik dan forwarder, cold storage, layanan fast track, dan lain-lain yang dapat meningkatkan volume kargo.

Kelima, Pelayanan logistik dan kargo tidak terbatas pada moda transportasi udara, namun  juga transportasi darat dan laut.  Selain itu, nota kesepahaman juga mencakup kegiatan pertukaran data dan informasi terkait pengembangan dan peningkatan layanan kargo dan logistik.

“Pada era yang makin kompleks dan serba tidak pasti ini, kolaborasi menjadi hal yang mutlak dilakukan dibanding kompetisi. Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan wujud kolaborasi Angkasa Pura I dengan stakeholder kunci di sektor logistik yang juga bertujuan untuk turut mengakselerasi penerapan ekosistem logistik nasional atau national logistic ecosystem yang di inisiasi Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan pada 2020 lalu,” ujar Direktur Pengembangan Usaha Angkasa Pura I Dendi T. Danianto.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, berkolaborasi lebih baik dibandingkan berkompetisi.

“Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan bentuk kolaborasi yang dapat mendukung implementasi National Logistic Ecosystem sehingga biaya logistik di Indonesia semakin kompetitif dan Indonesia dapat masuk 30 besar dunia dan 3 besar di ASEAN terkait logistic performance index pada 2024,” ujar Yukki

Dendi T. Danianto mengemukakan,kolaborasi ini juga merupakan upaya untuk mendukung strategi revenue enhancement Angkasa Pura I, khususnya pada area bisnis logistik dan kargo.

Pada masa pandemi, kinerja trafik kargo tahun 2020 dibanding 2019 di bandara Angkasa Pura I masih bisa tumbuh tipis 2,09% dibanding dengan trafik penumpang dan pesawat yang memang turun drastis.

Oleh karena itu, untuk menjaga dan memanfaatkan pertumbuhan trafik kargo yang pada 2021 diprediksi tumbuh tipis 2,1% menjadi sekitar 445.300 ton, Angkasa Pura I melakukan beberapa inisiatif, salah satunya rencana kerja sama dengan ALFI ini.

“Diharapkan kolaborasi ini dapat mendukung rencana pengoptimalan bisnis kargo perusahaan dalam jangka pendek dan menengah,” ujar Dendi.

Direktur Pengembangan Usaha Angkasa Pura I itu juga menjelaskan bahwa u<span;>ntuk menjaga dan memanfaatkan potensi pertumbuhan trafik kargo di bandara kelolaan, perseroan akan melakukan beberapa inisiatif seperti menginisiasi collaborative cargo and logistic development.

Hal itu bertujuan untuk mengajak Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya-upaya peningkatan perdagangan di berbagai sektor industri yang secara tidak langsung dapat mendorong trafik kargo di bandara Angkasa Pura I.

Selain itu melaksanakan focus group discussion layanan kargo bersama stakeholder untuk mendiskusikan upaya perwujudan layanan kargo udara terpadu, implementasi single integrated IT platform sebagai upaya revenue safeguarding, dan cargo transhipment untuk menghindari penumpukan kargo di sisi udara serta upaya memastikan keselamatan dan keamanan penerbangan.(#)