Arsip Tag: ALFI

ALFI Institute Latih SDM Logistik

JAKARTA-Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) melalui ALFI Institute menyelenggarakan pelatihan bagi SDM Logistik untuk menjawab kegusaran Pemerintah terhadap masih rendahnya kualitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) logistik RI saat ini.

Sekjen DPP ALFI, Akbar Johan mengatakan, kemajuan sektor logistik sangat ditentukan kualitas SDM-nya dan oleh sebab itu ALFI menilai pentingnya peningkatan kualitas SDM tersebut.

Bahkan, sejumlah investor yang mau masuk ke Indonesia membatalkan niatnya lantaran masih rendahnya kompetensi SDM Logistik nasional.

“Ada kegusaran dari Presiden Joko Widodo, mengenai belum mampunya RI menyiapkan SDM logistik yang kompetitif. Makanya ALFI kini mesti menjawab dan memberikan solusi terhadap hal itu,” kata Akbar saat penyelenggaran Training of Trainer (TOT) Workshop ALFI & ALFI Institute 2019 di Jakarta, pada Senin (30/9/2019).

Pelatihan dan Workshop yang bertema ‘Kita Tingkatkan Profesionalisme SDM Freight Forwarding, Logistik dan Rantai Pasok Menyongsong Tatanan Ekonomi Asean & Global Menuju SDM Indonesia Unggul Melalui Pendidikan dan Pelatihan itu, dilaksanakan selama tiga hari kedepan serta diikuti puluhan peserta dari sejumlah pengurus daerah ALFI di Indonesia.

Dia mengatakan, salah satu kendala dalam mendorong daya saing yakni permasalahan perizinan/birokrasi yang lama serta tidak tersedianya SDM yang cukup dari sisi kuantitas maupun kualitas.

TOT ALFI Institute kali ini merupakan pelaksanaan yang ke tujuh. Bahkan ditargetkan dari pelaksanaan TOT itu yakni dapat dilakukan dari hulu hingga ke hilir atau sampai ke daerah-daerah di seluruh Indonesia.

“Diharapkan pelatihan ini menjadi driver sehingga ada transformasi hingga ke pengurus-pengurus ALFI di daerah,dari Aceh hingga Papua. Jadi akan kita dorong DPW-DPW ALFI di derah itu untuk menyelenggarakan program ALFI Institute,” paparnya.

Adapun para pengajar dan ratusan modul yang disiapkan oleh ALFI Institute, telah tersertifikasi secara regional maupun internasional.

Karenanya, ALFI menilai pelatihan seperti ini perlu terus dilakukan secara masif dan dengan kuantitas yang lebih banyak lagi. ALFI juga terbuka untuk bekerjasama dengan BUMN maupun pihak swasta lainnya dalam upaya pengembangan SDM logistik di Indonesia.

Director Course ALFI Institute, M.Supriyanto, mengatakan lembaga pelatihan ini telah memiliki standarisasi modul yang sudah diterima di dunia maupun di Asean.

ALFI Institute juga telah memiliki akreditasi dari United Nations Economic & Social Commision for Asia and Facific Standard (UNESCAP) dan The International Federation of Freight Forwarder Association (FIATA) dalam penyelenggaraan kursus di Indonesia.

Sekretaris DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan mendukung ALFI Institute dalam mendorong peningkatan kualitas SDM Logitik hingga ke seluruh wilayah Indonesia.

“Dengan kompetensi SDM yang baik maka akan memengaruhi perbaikan daya saing logistik RI secara global,” ujarnya.(ri)

Yukki : Sistem Digital Security Untuk Pacu Daya Saing Logistik

JAKARTA-Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menggandeng salah satu anak Perusahaan Perum Peruri yaitu PT. Peruri Digital Security untuk mengintegrasikan sistem pengamanan (security) dan labelling pada aktivitas logistik berbasis IT/online.

Penandatanganan kesepakatan kerjasama Pengembangan Sistem Label, Segel Security Terpersonalisasi secara Online di Lingkungan Penyedia Jasa Logistik itu telah dilakukan Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi dengan Direktur Utama PT. Peruri Digital Security, pada 26 Juni 2019.

Yukki mengatakan, ALFI saat ini juga sedang mengembangkan digitalisasi logistik untuk menyongsong era industry 4.0, dengan program Smart Logistics melalui modul – modul impor, ekspor, track and trace, rantai pasok sampai dengan ke last mile delivery.

“Track and Trace yang saat ini dikembangkan tentunya meliputi transport laut, darat dan udara, IoT, pergudangan, depo dan data exchange atau pertukaran data), sektor Perbankan untuk menunjang Trade Financing, tentunya tidak lepas dari aspek keamanan,”ujar Yukki melalui siaran pers DPP ALFI, pada Selasa (2/7/2019).

Yukki yang juga Chairman Asean Freight Forwarder Association itu, mengatakan kerjasama global terkait platform teknologi yang berbasis communities network akan menumbuhkan keyakinan bagi para anggota ALFI untuk menggunakan platform Smart Logistics tersebut.

“Platform ini diharapkan bisa beroperasi di tingkat Asean, beberapa Negara Timur Tengah, USA, Jepang, Canada, China dan Amerika Latin dengan standar keamanan digital yang mumpuni,”ucapnya.

Keamanan digital tersebut,imbuhnya, tentunya mencakup teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber dan merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data, termasuk cyber-fisik, Internet of Things (IoT).

Selain itu mencakup komputasi awan (cloud-based) dan komputasi kognitif (cognitive computing, self-learning system) dan tentunya community-based, di mana outputnya akan tercipta kolaborasi global dan kemudahan bisnis proses logistik bagi para anggota ALFI.

“Tahap awal sistem ini, kami akan sosialisasikan setidaknya di lima wilayah DPW ALFI meliputi, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Makassar dan Belawan,”tuturnya.

Yukki optimis bahwa target integrasi global platform ini bisa terlaksana di quarter ketiga 2019.

Dia mengatakan, ALFI kini terus mengembangkan rantai pasok berbasis digital guna meningkatkan daya saing agar dapat menuju Indonesia yang kompetitif, dinamis dan inovatif.

Yukki menyadari, untuk mewujudkan hal tersebut tentunya tidak bisa bergerak sendiri, dibutuhkan kolaborasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk pengembangan digital platform itu yang meliputi fitur-fitur seperti global manifest, cross border trade connectivity, dan supply chain service orchestration.

“Dengan pengembangan tersebut ALFI ditargetkan menjadi Trade Facilitator, community network di Asean, Timur Tengah, USA, Jepang, Canada, China dan Amerika Latin,”ujar Yukki.(ri)

BPTJ Rekomendasi Soal Kemacetan Priok ke Menhub, Ini Respon ALFI

Adil Karim, Sekum DPW ALFI DKI JAKARTA

JAKARTA – Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mengeluarkan tujuh rekomendasi sebagai tindak lanjut rencana aksi mengatasi kemacetan di kawasan pelabuhan Tanjung Priok.

Rekomendasi rencana aksi itu disampaikan Kepala BPTJ Bambang Prihartono, melalui surat BPTJ tanggal 31 Mei 2019 yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Ketujuh rekomendasi itu yakni ; pemanfaatan buffer area, otomatisasi gate, optimalisasi depo peti kemas dan kontainer empty, penerapan terminal booking and trucking system (TBRC), batas akhir waktu pengapalan atau clossing time, manajemen rekayasa lalu lintas, dan skema antrian dalam area terminal peti kemas.

Surat Kepala BPTJ itu juga ditembuskan antara lain ke Dirjen Hubla, Direktur Lalu Lintas BPTJ, Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Dishub DKI Jakarta, PT Pelindo II/IPC, PT Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja.

Selain itu, PT ILCS, PT.Mustika Alam Lestari, PBM Adipurusa, Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) dan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI).

Target Rencana Aksi

Menyangkut buffer area dan autogate system di pelabuhan Priok, rekomendasi BPTJ itu menargetkan rencana aksi pada minggu kedua bulan Juni 2019 agar fasilitas buffer area di pelabuhan Priok dapat dimanfaatkan optimal lewat sistem digitalisasi sehingga truk tidak lagi parkir sembarangan di dalam pelabuhan yang berpotensi bikin kemacetan.

Sedangkan automatic gate bisa berjalan sesuai rencana sehingga dapat menghindari antrian truk yang masuk ke terminal lini satu pelabuhan Priok.

Adapun optimaliasi fasilitas depo empty,dijadwalkan implementasi pada minggu ketiga Juni 2019, agar terminal peti kemas tidak menjadi tempat menungu truk menuju ke depo.

Untuk implementasi TBRC dijadwalkan rencana aksi pada minggu keempat Juli 2019,agar ada kepastian pengangkut maupun memonitor barang dan trucking di pelabuhan Priok.

Rencana aksi menyangkut clossing time dijadwalkan pada minggu kedua Juni 2019, untuk mengurangi jumlah antrian truk menuju Priok demi kelancaran lalu lintas di jalan raya.

Sedangkan manajemen rekayasa lalu lintas dan skema antrian dalam terminal pelabuhan dijadwalkan rencana aksi pada minggu keempat Juni 2019, yang bertujuan mengubah jadwal pelayaran dan volume kepadatan kendaraan dipelabuhan dari akhir minggu menjadi awal minggu.

Respon Pebisnis

Menanggapi adanya rekomendasi rencana aksi BPTJ itu, Sekretaris Umum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, untuk yang berkaitan dengan TBRC dan Clossing Time semestiya dilakukan kajian mendalam dan pelibatan stakeholder dalam hal ini pemilik barang/pengguna jasa.

“Sebelum rekomendasi dikeluarkan mestinya ada kajian suatu kebijakannya terlebih dahulu soal TBRC dan clossing time,” ujarnya, di Jakarta, pada Rabu (12/6/2019),dikutip dari beritakapal.com.

Adil mengatakan pelibatan stakeholders untuk implementasi terminal booking and trucking system (TBRC) sudah semestinya melibatkan pemilik barang yang diwakili Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia (GPEI), Gabungan Importir Nasional Indonesia (GINSI), maupun ALFI dan seluruh pengelola terminal peti kemas di pelabuhan Priok.

“Ini supaya pada saat implementasi dapat dilaksanakan dengan baik, dan rekomendasi yang disodorkan ke Menhub tidak salah sasaran,”paparnya.

Menurut Adil, jika berbicara terminal booking terminal system dari jaman Dirut Pelindo II masih di jabat RJ Lino, sudah mulai dibicarakan bahkan ALFI telah melakukan study banding ke Port Botani Sydney Auustralia, prihal implementasi TBRC itu.

“Sejak awal kami katakan jika akan dilakukan penerapan booking terminal system maka Pelindo II harus mempersiapkan buffer area disisi barat dan timur pelabuhan dan terminal juga harus melaksanakan service level agrement (SLA) dan service level guarante (SLG) secara transparan supaya tidak ada yang dirugikan karena menyangkut ekspor impor,”ucap Adil.

Sedangkan yang berhubungan dengan clossing time atau batas akhir waktu pengapalan di pelabuhan, pada perinsipnya mengikuti jadwal pelayaran karena pelabuhan kita adalah port of destination.

Oleh karennya, ALFI menilai alangkah bijaksananya jika yang mengusulkan rekomendasi kepada Menhub menyangkut kemacetan Priok adalah Kantor Otoritas Pelabuhan karena sebagai wakil pemerintah.

Rekomendasi itu, imbuhnya, hendaknya bukan dikeluarkan oleh BPTJ karena kalau dikaitkan dengan kemacetan Jakarta, kurang tepat lantaran arus barang ekspor impor lebih kurang 70% arahnya ke area timur pelabuhan mulai Bekasi hingga Cikampek dansekitarnya.

Adil mengatakan, dari sisi pebisnis, justru mengingingkan dilakukan kembali kajian ganjil genap agar dapat dilaksanakan 24 jam bagi mobil pribadi di Jakarta, namun khusus trucking angkutan barang ekspor impor tidak diwajibkan ikutin ganjil genap supaya ekonomi terus berjalan dengan baik serta ada aturan yang tegas pada jalur tol.(ri)

ALFI Dorong Kerjasama Global Digitalisasi Logistik

Ketua Umum DPP ALFI Yukki N.Hanafi

JAKARTA – Perkembangan industri yang memasuki era 4.0, digitalisasi dan logistik menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, mengatakan, dengan perkembangan itu, cepat atau lambat digitalisasi telah merambah ke semua lini dan salah satunya adalah logistik.

Saat ini kesiapan ALFI untuk menyongsong era industry 4.0, dengan dua hal. Pertama, menyiapkan sumber daya manusianya dengan berbagai pelatihan melalui ALFI institute.

Kedua, ALFI telah melakukan pengembangan digitalisasi Smart Logistics yang dibangun dalam Website ALFI (ilfa.or.id) dan pengembangan tersebut telah dilakukan secara bertahap.

Saat ini,imbuhnya, modul yang siap adalah modul impor, ekspor, track and trace, yang telah mencakup lebih dari 150 negara, selanjutnya pengembangan rantai pasok sampai dengan ke last mile delivery.

Yukki mengatakan, pada tahap awal Track and Trace yang saat ini dikembangkan tentunya meliputi transport laut, darat dan udara, karena pergerakan arus barang tidak hanya melalui jalur laut saja.

“Selanjutnya kita kembangkan di IoT, pergudangan, depo dan data exchange (pertukaran data), tak lupa sektor Perbankan untuk menunjang Trade Financing,” papar Yukki juga Chairman Asean Freight Forwarder Association.

Yukki juga menambahkan bahwa, ALFI saat ini sedang dalam proses menjalin kerjasama global baik kerjasama platform teknologi, maupun communities network, dimulai dari tingkat ASEAN, beberapa Negara Timur Tengah, USA, Jepang, Canada, China dan Amerika Latin.

Tren Otomatisasi

Kerjasama tersebut meliputi teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber dan merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data, termasuk cyber-fisik, Internet of Things (IoT), komputasi awan (cloud-based) dan komputasi kognitif (cognitive computing, self-learning system) dan tentunya community-based, di mana outputnya akan tercipta kolaborasi global dan kemudahan bisnis proses logistik bagi para anggota ALFI.

Tahap awal sosialisasi tersebut di atas akan dilaksanakan setidaknya di lima wilayah DPW ALFI meliputi, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Makassar dan Belawan. Yukki optimis bahwa target integrasi global platform ini bisa terlaksana di quarter ketiga 2019.

Yukki mengatakan, dalam konteks platfrom digital ini, bisnis yang tumbuh harus mencari sesuatu yang berbeda bukan sekedar menjadi lebih baik dan bicara digitalisasi, yang perlu di antisipiasi baik dalam dunia pelayaran dan logistik adalah kecepatan untuk beradaptasi dan agilitas serta transparansi dalam proses internal dan eksternal.

Menurutnya, ALFI yang saat ini mengembangkan Rantai Pasok Berbasis Digital guna meningkatkan Daya Saing agar dapat menuju Indonesia yang kompetitif, dinamis dan inovatif, tentunya tidak bisa bergerak sendiri, dibutuhkan kolaborasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Menurutnya, pembangunan kolaborasi digital platform ini juga meliputi fitur-fitur seperti global manifest, cross border trade connectivity, dan supply chain service orchestration sehingga ALFI ditargetkan menjadi Trade Facilitator, community network di ASEAN, beberapa Negara Timur Tengah, USA, Jepang, Canada, China dan Amerika Latin.(ri)

RI Buka Jalur Alternatif Konektivitas Logistik Global

SINGAPURA – Chairman Asean Federation of Forwarders Associations (AFFA), Yukki Nugrahawan Hanafi, meyakini aliansi tersebut akan menjadi platform untuk kerjasama bisnis dan investasi, dimana anggota AFFA dapat menjalin kontak dan mengeksplorasi peluang bisnis yang tersedia.

“Juga dapat menikmati skema insentif  yang disediakan oleh Pemerintah Tiongkok, dalam hal ini Guangxi Daerah Otonomi Zhuang dan Pemerintah Kota Nanning,”ujar Yukki, pada Senin (13/5/2019).

Menurutnya, AFFA telah sepakat untuk membuka kantor perwakilan di Guangxi sebagai dukungan layanan administratif dan konsultasi untuk aplikasi bisnis dan pendaftaran perusahaan bagi para anggotanya. Hal ini sekaligus sebuah momen yang  strategis dan historis antara kedua wilayah.

Yukki juga telah menyampaikan pernyataannya tersebut melalui wawancara singkat selama Forum Bisnis China-Asean yang digelar di Mandarin Orchard Hotel di Singapore pada hari ini, Senin 13-Mei 2019.

Dikatakan Yukki, pada September 2018, Asean Federation of Forwarders Associations (AFFA), Federasi Logistik & Pembelian Cina (CFLP) dan Kamar Dagang Internasional Cina (CCOIC Guangxi), Nanning Internasional Logistics Park China-Singapura (CSILP) menandatangani MOU untuk Pembentukan Aliansi Transportasi Multimodal China – Asean, bertepatan dengan KTT Investasi Bisnis Asean (CABIS) ke 15 Tiongkok.

Guangxi, sebagai pintu gerbang utama belt and road initiative (BRI) dan koridor darat-laut baru di China barat yang menghubungkan negara-negara Asean, dan mempromosikan pembangunan ekonomi regional melalui sistem transportasi multimoda.

Yukki mengungkapkan, aliansi itu akan memperkuat perdagangan multilateral dalam bidang logistik dan rantai pasokan, yang membuka babak baru kerja sama transportasi multimoda China-Asean sebagai bentuk kontribusi  signifikan pada BRI dan koridor darat-laut baru.

“Aliansi akan memainkan peran penting sebagai platform untuk memperdalam kerja sama yang saling menguntungkan antara China dan negara-negara Asean dan memungkinkan pembagian sumber daya di kawasan,” papar Yukki.

Pada pertemua itu, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) turut diundang sekaligus mewakili sektor logistik di Indonesia.

ALFI termasuk di antara undangan dari sepuluh negara Asean mewakili sektor logistik yang diakui sebagai operator transportasi multimoda di kawasan.

Wakil Ketua Umum DPP ALFI, Iman Gandi, juga telah menandatangani kesepakatan bersama (MoU) dengan CSILP dan Otoritas Provinsi Guangxi terkait aliansi transportasi multimodal.

Partisipasi ALFI dalam BRI,  terutama Nanning, merupakan langkah penting bagi pemain logistik dan produk unggulan nasional untuk memiliki koneksi alternatif transportasi multimoda melalui hub di wilayah barat China.

“Kami percaya ada banyak peluang bisnis yang luar biasa antara China dan Indonesia, oleh karena itu ALFI akan terus mengikuti perkembangan dan mengambil bagian dalam BRI ini,” ucap Iman Gandi.(ri)

ALFI Dorong Integrasi Sarana Logistik KIMA

MAKASSAR-Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia ( ALFI ) menyatakan, pebisnis logistik turut berkomitmen dalam pembangunan kawasan timur Indonesia dengan mendorong perbaikan ekosistem rantai pasok termasuk optimalisasi peran logistiknya.

Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengatakan, asosiasinya cukup aktif mendukung penyediaan sarana logistik yang terintegrasi di kawasan industri Makassar (KIMA).

Dukungan itu dimulai merealisasikan tersedianya fasilitas depo peti kemas dan pendirian pusat logistik berikat (PLB) di kawasan tersebut.

Dia menambahkan, PLB KIMA diharapkan dapat meningkatkan efisiensi ekosistem logistik sehingga mampu menekan risiko fluktuasi harga bahan baku dan kepastian tersedianya pasokan bahan baku secara tepat waktu.

“Dengan efisiensi itu dapat mendorong meningkatnya perdagangan Indonesia Timur ke pasar global,”ujar Yukki, dikutip dari beritakapal.com.

Yukki mengemukakan hal itu dalam sambutannya pada seminar dan forum dialog terkait pusat logistik berikat, yang diselenggarakan di Makassar, Rabu (13/3/2019).

Acara seminar dan forum dialog terkait pusat logistik berikat itu  dihadiri oleh para pelaku industri dan lembaga pemerintah terkait.

Abdul Muis, Direktur Utama PT KIMA, mengatakan realisasi pembangunan PLB di Kawasan Industri Makassar akan melibatkan seluruh instansi dan stakeholder terkait.

Bahkan, PT KIMA telah melakukan investasi serta menyiapkan lahan sekitar area kawasan itu seluas 3 HA.

“FGD Pusat Logistik Berikat KIMA, sebagai wadah untuk memberikan informasi rencana realisasi pendirian PLB di KIMA Makassar serta manfaat bagi para stakeholder terkait,”ujarnya.

Pada kesempatan itu, Kantor Bea dan Cukai setempat juga memaparkan tentang sejarah lahirnya PLB di Indonesia dan aturan-aturan yang mendukung kegiatan itu.

Kehadiran PLB KIMA diharapkan memberikan kemudahan bagi para pelaku bisnis lantaran bisa memperoleh fasilitas penundaan pembayaran Bea Masuk-PDRI saat pengeluaran untuk meningkatkan daya saing tujuan ekspor.

Trismawan Sanjaya, Executive officer PT Sumisho Global Logistics Indonesia yang juga menjabat sebagai wakil ketua umum DPP ALFI bidang supply chain dan e-commerce menjelaskan manfaat PLB khususnya bagi pelaku usaha di Sulawesi Selatan.

“Di industri manufaktur, dengan kehadiran PLB KIMA diharapkan dapat meningkatkan efisiensi biaya logistik, ketersedian bahan baku tepat waktu, menghindari biaya penumpukan di pelabuhan.Sehingga dapat menata biaya produksi dalam rangka memberikan kesimbangan harga pokok produksi dengan harga prokok penjualan agar dapat meningkatkan produk ekspor dengan daya saing global,”ucapnya.

Ketua ALFI Sulselbar, Syaifudin Ipho mengatakan, PLB di kawasan Industri Makassar dapat meningkatkan ekosistem logistik di Sulawesi Selatan dan Indonesia bagian timur serta mendukung perindustrian logistik untuk para anggota ALFI di wilayah ini.(ri)

ALFI Dorong RI Siapkan Sistem Suplychain Digital

JAKARTA: Asosiasi logistik dan forwarder Indonesia (ALFI) menyatakan, Indonesia perlu membangun sistem rantai pasok berbasis digital guna meningkatkan daya saing agar dapat menuju sistem perdagangan domestik dan internasional yang kompetitif, dinamis dan inovatif.

Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, kemajuan sistem perdagangan dalam kerangka logistik saat ini sangat bergantung pada perkembangan teknologi yang ada sekarang yakni bagaimana semua stakeholders dapat merasakan manfaat teknologi tersebut.

“Marilah kita melihat beberapa perkembangan teknologi yang merubah bisnis, perilaku dan birokrasi. Begitupun Indonesia, kita sedang berusaha berubah menjadi lebih digital dan terintegrasi,” ujar Yukki di Jakarta,kemarin.

Dia mengatakan, seiring dengan perkembangan industri yang memasuki era 4.0, digitalisasi dan logistik menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena cepat atau lambat digitalisasi telah merambah ke semua lini dan salah satunya adalah sektor logistik.

Menghadapi era itu, imbuhnya, ALFI telah melakukan pengembangan digitalisas smart logistics yang dibangun dalam platform khusus (ilfa.or.id) dan pengembangan tersebut telah dilakukan secara bertahap.

“Melalui portal itu, saat ini modul yang siap adalah modul impor, ekspor, track and trace, yang telah mencakup lebih dari 150 negara, selanjutnya pengembangan rantai pasok sampai dengan ke last mile delivery,” paparnya.

Menurutnya, pada saat ini industri logistik berada di perjalanan atau menuju pada Industri 4.0 dimana pertumbuhan berada pada kecepatan atau dari economy of scale ke economy of speed dan mempengaruhi hampir di semua Industri termasuk di bidang mata rantai pasok (supplychain) maupun e-logistics.

Yukki mengatakan, transformasi digital dari revolusi industri ketig menuju Industri 4.0 adalah gabungan  operasional dengan industri digital. Penggabungan akselerator dalam inovasi itu, salah satunya dengan implementasi IOT (internet of things), dimana ALFI telah memfasilitasi anggotanya untuk menggunakan platform tersebut.

“ALFI akan terus melakukan sosialisasi secara intensive agar platform tersebut dalam dirasakan manfaatnya oleh seluruh anggotanya,” ucapnya.

Dalam konteks platfrom digital di sektor logistik ini, kata dia, bisnis yang tumbuh harus mencari sesuatu yang berbeda bukan sekedar menjadi lebih baik namun diperlukan inovasi dan kesamaan presepsi dari semua stakeholder dan pemerintah selaku regulator.(ari)

ALFI & APBMI dukung aturan no service no pay

Dunia usaha di Pelabuhan Tanjung Priok mengapresiasi dan mendukung rencana Menteri Perhubungan membuat regulasi No Service No Pay di pelabuhan untuk megurangi cost logistic dan menggenjot daya saing industri dalam negeri.

Sekretaris Wiilayah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Adil Karim mengatakan hendaknya regulasi yang disiapkan harus menekankan adanya service level agrement (SLA) pada setiap kegiatan jasa kepelabuhan.

“Dengan demikian, bisa diukur tingkat ketepatan waktu dan kecepatan layanan serta biaya yang timbul,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (7/11/2016).

Dia menegaskan sudah seharusnya kita menghilangkan budaya pungli yang merusak sendi perekonomian masyarakat di tengah persaingan ekonomi global.

Ketua DPW Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) DKI Jakarta Juswandi Kristanto berharap pelaku usaha dilibatkan dalam penyusunan aturan No Service No Pay tersebut.

“Kami pasti dukung kebijakan yang baik dari pemerintah. Namun aturan itu harus dikomunikasikan dahulu dengan pelaku usaha,” ujarnya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkap pihaknya telah menyiapkan peraturan menteri yang akan dikeluarkan dalam satu atau dua minggu ke depan.

Dia melihat kegiatan bongkar muat di pelabuhan sudah dilakukan mengunakan mesin sehingga tidak lagi memerlukan tenaga kerja yang banyak.

“Sekarang sudah mekanisasi dengan alat. Namanya alat itu kan efisiensinya semakin tinggi. Berarti tidak ada lagi orang angkut, mobil yang dipindahkan atau menunggu dan lain sebagainya,” paparnya saat melakukan kunjungan ke Pelabuhan Tanjung Priok, Minggu (6/11).

Selama ini, dia menilai praktik mengutip bayaran tanpa ada layanan membuat daya saing pelabuhan di Indonesia rendah. “Secara tidak langsung kejadian di Surabaya karena itu, ada yang no service tapi pay. Ini terus dipanen oleh beberapa orang karena mereka tidak kerja,” ungkap Menhub.

Nantinya, dia berharap peraturan ini harus disesuaikan dengan ketersediaan alat bongkar muat di pelabuhan. Menhub optimistis peraturan ini tidak akan menimbulkan gejolak karena dia berpikir langkah ini merupakan kesempatan untuk semua pihak melakukan reformasi diri.

“Jangan lagi kita mendapatkan manfaat dari apa yang tidak kita berikan. Saya pikir satu saat bisa kita mengerti,” katanya.

Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan A. Tonny Budiono mengungkapkan tenaga kerja bongkar muat (TKBM) tidak sengsara karena aturan baru ini. Yang lebih tertekan, lanjutnya, adalah koperasi TKBM. Menurutnya, koperasi TKBM sering kali memungut biaya yang besar selama ini.

Namun, sebelum mengeluarkan peraturan ini, dia menuturkan pihaknya telah melakukan rapat dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kementerian Perhubungan sepakat pihaknya akan tetap melindungi koperasi.

“Tetap harus dilindungi, tidak boleh kita mematikan koperasi. Berimbanglah,” ujarnya.

Saat ini, draf peraturan menteri tersebut tengah disempurnakan. Dia mengatakan peraturan baru itu akan dirilis dalam waktu dekat.

Sumber: bisnis.com

 

tmp_11461-081134200_1455780195-20160218-kereta-logistik-jakarta-ff3-233172407

 

 

Kargo udara menggiurkan AP II, ALFI tunggu kepastian

ALFI Soetta tunggu kepastian AP II
ALFI Soetta tunggu kepastian AP II

Pelaku usaha kargo menunggu kepastian dari badan usaha milik negara PT Angkasa Pura II yang ingin menjadi pelaku kargo atau service provider dengan cara menciptakan anak usaha baru khusus menangani bisnis kargo.

Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Soekarno Hatta Arman Yahya mengatakan pihaknya memerlukan kepastian dari PT Angkasa Pura II yang berniat membuka usaha baru di sektor kargo.

“Angkasa Pura Cargo belum bilang secara jelas usaha model apa yang mau mereka lakukan karena belum ada rapat umum pemegang saham,” terang Arman kepada Bisnis, Selasa (17/5/2016).

Rencananya, Arman Yahya bersama beberapa anggota ALFI akan mengadakan komunikasi dengan pihak Angkasa Pura II (AP II) terkait rencana ekspansi yang mengkhawatirkan bagi sejumlah pelaku usaha kargo swasta.

“Saya sudah mengatakan, kalau mereka (AP II) mau membuat demikian silahkan saja. Tetapi harus jelas mereka mau membuat kargo agent seperti kita atau fasilitatornya pengelola kargo?” tegas Arman.

Rencana komunikasi antara AP II dengan pelaku usaha kargo dan freight forwarding akan berlangsung pekan depan.

Arman mengakui bahwa pihaknya tidak bisa mengintervensi atau melarang inovasi yang akan dilakukan oleh AP II. Semua rancangan inovasi bisnis dari setiap badan usaha negara diizinkan selama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Kami hanya tidak mau terjadi benturan seperti di Tanjung Priok ketika Pelindo juga mengambil ranah logistik, anggota ALFI di Priok kehilangan pendapatan. Kami, yang swasta membangun segala sesuatu sendiri,” jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Logistik dan Rantai Pasokan, Rico Rustombi menyatakan Indonesia yang kini sudah memasuki ASEAN Transport Action Plan perlu melakukan integrasi fasilitas transportasi udara baik dari tingkat regional hingga internasional ketimbang membuka bisnis kargo.

“Perlu ada peningkatan layanan kargo di bandara agar bandara di Indonesia dapat menjadi pilihan hub untuk kargo udara seperti contohnya dengan cargo village dan aerotropolis. AP I dan AP II diharapkan lebih menjadi penyedia infrastruktur yang handal di ASEAN,” ungkap Rico.

Sementara itu, Vice President of Cargo Business PT Angkasa Pura II Siswanto mengatakan untuk rencana bisnis kargo tersebut sudah terbentuk tim yang akan mengurusnya. Tim tersebut juga sudah mendapatkan restu dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Langkah yang masih harus ditempuh AP II adalah peresmian usaha untuk tim yang terbentuk dan program kerja anak usaha melalui rapat umum pemegang saham (RUPS).

“Anak usaha kami nantinya sudah jelas akan memosisikan diri sebagai services provider. Sekarang kami hanya penyedia jasa penunjang dan infrastruktur. Jadi kami mau mau ke lingkup kargo dan logistik,” ungkap Siswanto.

Siswanto berharap anak usaha AP II tersebut tidak akan menjadi pesaing bagi perusahaan kargo eksisting. Sebaliknya, Siswanto mengatakan bahwa AP II ingin bersinergi dengan pihak swasta untuk mencari dan mengelola peluang usaha baru.

“Dalam setiap kesempatan kami sudah umumkan rencana usaha services provider ini, kami memang belum diskusi khusus dengan perusahaan swasta eksisting, tetapk intinya kami inginkan sinergi bukan persaingan agar sama-sama bisa menggali potensi bisnis yang belum tergali,” tuturnya.

AP II memang ingin memacu pendapatan non inti dari bisnis kargo akibat kebijakan Asean Open Sky. Pasalnya, kontribusi pendapatan dari bisnis kargo hanya 3% dari total pendapatan AP II.

Oleh sebab itu AP II berencana ikut bermain sebagai pelaku kargo atau service provider dengan cara menciptakan anak usaha baru khusus yang menangani bisnis kargo.

Untuk tahap awal AP II akan menyuntikkan dana Rp200 miliar untuk mengelola fasilitas cargo village. Tak hanya cargo village, AP II juga mulai menyatakan niatnya mengincar usaha agen inspeksi atau regulated agent.

Open Enterprise Logistics (OEL)

Indonesia jangan ragu mengadopsi teknologi dan model bisnis sharing economy untuk menekan biaya logistik nasional.”Indonesia perlu merevolusi cara sektor logistik dan supply chain bekerja.

Indonesia dapat menjadi salah satu pasar yang paling kompetitif dan menarik secara ekonomi di ASEAN apabila mengubah cara berpikir tentang efisiensi pada proses supply chain dan adopsi teknologi baru.

“Teknologi dan proses yang baru tidak hanya akan membuat sektor logistik menjadi lebih efektif, tetapi juga memungkinkan pemain lokal untuk bersaing dan melakukan bisnis dengan operator besar di dalam industri, ” kata CEO OpenPort Max Ward dalam rilisnya, kemarin.

OpenPort adalah sebuah perusahaan solusi logistik berbasis aplikasi. Perusahaan ini memanfaatkan kemajuan teknologi dan adopsi massal dari smartphone  untuk pendekatan manajemen logistik baru.

Perusahaan menawarkan platform berbasis mobile yang bersifat netral untuk end-to-end manajemen supply chain perusahaan di pasar negara berkembang, yang menghubungkan pengirim dan pengangkut untuk mengurangi biaya, meningkatkan kinerja, dan terus mendorong optimasi supply chain melalui model Open Enterprise Logistics (OEL).

Dijelaskannya, sebuah multi-shipper platform berbasis cloud dapat diadopsi dengan biaya minimal, dan terobosan aplikasi mobile terintegrasi yang juga dapat digunakan untuk menghubungkan operator-operator truk.

Saat ini biaya logistik angkutan truk mencakup 72% dari biaya logistik transportasi di Indonesia. Untuk itu diperlukanlah sebuah pendekatan pasar yang netral dan transparan dalam menghubungkan pengirim dengan truk pengangkut untuk dapat menghasilkan penghematan besar, meningkatkan efisiensi, pengurangan pihak ketiga serta peningkatan visibilitas supply chain.

Platform logistik berbasis digital, OpenPort memungkinkan pengirim untuk melaksanakan manajemen supply chain mereka secara in-house.

Menurut perusahaan konsultan berskala global  Roland Berger, langkah dari Openport dapat menjadi metode utama dalam mengurangi biaya. Sistem ini memungkinkan pembelian sesuai permintaan.

Selain itu, sebagai suatu platform jaringan bersama, peningkatan efisiensi secara signifikan dapat direalisasikan dengan mengurangi jumlah truk kosong melalui backhaul dan shared loads.

Hal tersebut akan mengurangi biaya logistik untuk perusahaan pengiriman baik dari luar maupun di dalam negeri hingga sebesar 30%, serta memperbesar margin untuk penyedia transportasi domestik dengan cara meningkatkan pemanfaatan/utilisasi aset mereka.

“Di OpenPort, kami memahami tantangan-tantangan dari negara berkembang seperti Indonesia. Melalui teknologi inovatif, kami ingin membawa konektivitas yang lebih baik dalam bidang logistik ke Indonesia, dan tentunya untuk membantu meningkatkan kinerja supply chain negara ini,” ungkapnya.

Sekadar informasi, saat ini biaya logistik di Indonesia kini sudah mencapai 26% dari total PDB, atau tiga kali lebih besar daripada negara maju.

Kajian  Roland Berger bersama OpenPort memperkirakan bahwa setiap perusahaan logistik di Indonesia memiliki potensi untuk dapat mengurangi biaya logistik sebanyak 30% dalam jangka pendek, apabila beban-beban yang signifikan dapat dihilangkan secara keseluruhan.

Selain itu dengan adanya perubahan peraturan yang mulai diberlakukan secara ekstensif dan terus-menerus, persentase biaya logistik di Indonesia dapat dikurangi hingga 9% dari PDB pada tahun 2035, atau sebanding dengan negara-negara OECD.

Indonesia Timur dapat memainkan peran penting dalam mengembangkan rute maritim, yang akan meningkatkan pembangunan ekonomi di Kalimantan dan Sulawesi, serta manfaat pelabuhan dan pengirim yang berbasis di Jawa Timur.

Dengan mengembangkan infrastruktur dan bekerja sama dengan para ahli untuk menentukan muatan optimal, operator logistik di Jawa Timur akan mampu merebut pangsa pasar dari Tanjung Priok.

Saat ini, meskipun Tanjung Priok merupakan pelabuhan paling ramai dan menangani lebih dari 50% dari kargo trans-shipment di Indonesia, tetapi penanganan kepabeanan masih cenderung lambat dan kapasitas pelabuhan yang terbatas.

sumber: indotelko.com/bisnis.com