Arsip Tag: ALFI

Agar Sesuai AFAMT, ALFI Minta Revisi Permendag 29/2017

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) meminta Peraturan Menteri Perdagangan No. 29/2017 tentang Perdagangan Antar Pulau, agar disesuaikan dengan kesepakatan ASEAN Framework Agreement on Multimoda Transport (AFAMT).

Ketua Umum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Provinsi Lampung, Zamzani Yasin mengatakan, oleh karenanya beleid tersebut perlu direvisi agar angkutan multimoda dapat diterapkan dan perdagangan antar pulau (domestik) mudah diintergrasikan dengan perdagangan internasional atau ekspor dan impor.

Di Pelabuhan Panjang, imbuhnya, sejak Maret 2019 sudah disinggahi kapal berbobot 4.000 twenty foot equivalent units (TEUs) dengan rute Panjang- Tanjung Priok-Intra Asia. Kapal curah sebesar 50.000 Ton dan juga kapal yang membawa sapi sebanyak 13.000 ekor.

“Ini membuktikan bahwa Pelabuhan di Provinsi Lampung ini berpotensi menjadi pusat alih muatan (transshipment) dari pelabuhan di sekitarnya,” ujar Zamzani Yasin, melalui keterangannya pada Jumat (7/8/2020).

Namun, lanjut dia, sistem dokumentasi barangnya masih belum terintegrasi sebagaimana best practice di negara-negara ASEAN , terutama barang- barang komoditas antar pulau yang akan dieskpor. Akibatnya, perusahaan logistik membuat kembali dokumennya, sehingga memerlukan waktu dan biaya.

“Untuk itu, Permendag No.29/2017 tidak perlu mengatur manifest domestik. Kalau manifest kan hanya daftar muatan. Idealnya yang diatur adalah dokumen angkutan perdagangan antar pulaunya, agar sistem angkutan multimoda di daerah-daerah dapat diterapkan,” ucap Zamzani.

Wakil Ketua Umum Bidang Maritim dan Kepelabuhanan DPP ALFI, Harry Sutanto, mengatakan, dengan adanya dokumen angkutan barang (DAB) komoditi antar pulau memungkinkan diterapkannya sistem angkutan multimoda yang menggunakan satu kontrak dan satu dokumen pengiriman.

“Perdagangan antar pulau minimum menggunakan dua sarana angkutan barang, yaitu angkutan darat-laut atau darat-udara,” katanya.

Menurutnya, perdagangan antar pulau akan lebih efisien dan efektif bila menggunakan DAB, karena DAB bisa menjadi instrumen pencairan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau dengan istilah kerennya Letter of Credit (L/C) Lokal di lembaga perbankan nasional.

Harry menjelaskan bahwa DAB adalah bagian yang tak terpisahkan dengan pelaksanaan sistem angkutan multimoda sesuai kesepakatan AFAMT (ASEAN Framework Agreement on Multimoda Transport).

Sesuai dengan AFAMT, kata Harry, operator angkutan multimoda harus didaftar oleh badan otoritas nasional untuk diteruskan AFFA (ASEAN Federation of Forwarders Association) dan ke Sekretariat ASEAN.

“Sedikitnya 291 perusahaan JPT (Jasa Pengurusan Transportasi) di DKI Jakarta telah terdaftar di AFFA maupun Sekretariat ASEAN. Jumlah perusahaan yang didaftarkan akan terus bertambah, terutama dari luar Jakarta,” ujar Harry.

Dia menambahkan bila sistem perdagangan dalam negeri bisa menggunakan sistem tersebut lalu lintas semua komoditas perdagangan di dalam negeri akan dapat tercatat dengan baik.

“Data perdagangan antar pulau ini sudah pasti akan bermanfaat bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang akurat,” paparnya.

Terlebih lagi dalam suasana pandemi Covid-19 seperti saat ini, kata Harry, penerapan SKBDN dalam perdagangan dalam negeri akan membantu para Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM.

“Pihak perbankan pun diuntungkan, karena kredit yang disalurkan sudah jelas transaksinya. Dampak selanjutnya perdagangan dalam negeri makin bergairah,” tandasnya.

Surianto, Ketua DPW ALFI Provinsi Sumatera Utara mencontohkan pengiriman jagung dari sentra produksi jagung di Karo, Diri dan Simalungun ke Pulau Jawa tidak dilaksanakan menggunakan sarana terpadu (angkutan darat-laut).

Padahal, imbuhnya, dengan menggunakan sistem angkutan terpadu (darat-laut-darat) biaya pengirimannya bisa lebih murah.

Oleh sebab itu, ALFI Sumatera Utara sangat mendukung bila Permendag No. 29/2017 tentang Perdagangan Antar Pulau direvisi dan disesuaikan dengan perkembangan sistem angkutan.

“Hal ini supaya kegiatan perdagangan antar pulau atau domestik dapat tumbuh lebih baik,” ujarnya.

ALFI & Organda Soroti Peran Angkutan Multimoda

ALFIJAK – Kesiapan pelaku logistik nasional dalam berdaya saing global akan semakin berat seandainya pembentukan Badan Usaha Angkutan Multimoda (BUAM) dilakukan secara tidak tepat fungsi dalam perannya.

“Jika itu yang terjadi maka pastinya akan menggerus kelangsungan usaha UMKM bidang forwarding dan angkutan barang darat yang selama ini telah berikan sumbangsih besar terhadap ketahanan ekonomi negara atas serangakaian resesi yang terjadi,” ujar Wakil ketua umum DPP ALFI bidang Supply chain dan multimoda – Trismawan Sanjaya, melalui keterangan pers-nya pada Jumat (10/6/2020).

Dia mengatakan, kebijakan penerapan Multimoda Transport Operator (MTO) yang salah justeru akan buka peluang tata laksana single dokumen dikuasai oleh pelaku usaha asing semakin besar lagi karena mereka yang telah kuasai pasar dan punya jaringan usaha secara global.

Lebih mengkhawatirkan lagi, imbuhnya, jika BUAM hanya sebagai agen dari pelaku logistik asing tersebut untuk dapat berkegiatan di Indonesia tanpa harus buka perusahaan di Indonesia (non permanent establishment) dimana seandainya single dokumen yang digunakan berasal dari negara asal barang.

“Sebab, ini pasti bisa jadi peluang perusahaan asing dengan memanfaatkan situasi perdagangan bebas seperti AFTA, GATT dan GATS dalam menguasai kendali logistik dalam negeri semakin luas tanpa harus lakukan investasi langsung di dalam negeri,” ucapnya.

Trismawan mengatakan, saat ini biaya logistik nasional masih sangat tinggi dimana salah satu faktornya akibat lemahnya grand design logistik nasional dan sangat sedikit sekali pelaku usaha serta juga lembaga pemerintahan yang memiliki kompetensi untuk membangun ekosistem logistik yang berkeadilan bagi masyarakat luas.

Sehingga kebijakan dan prosedur yang terbentuk hanya fatamorgana tanpa bisa memberikan kepastian kegiatan usaha bagi pelaku usaha nasional secara luas apalagi terhadap UMKM.

Oleh karena itu, ALFI mengingatkan agar tidak terjebak lagi dalam kebijakan penerapan single dokumen yang akan diterapkan oleh BUAM ( Badan Usaha Angkutan Multimoda) maka perlu di evaluasi kembali peraturan tata laksana pembentukan operator angkutan multimoda (BUAM).

“Hal ini agar dapat lebih fokus mengurangi resiko populasi pelaku usaha lain yang akan jadi korban apalagi jika harus perekonomian negara juga yang bisa menjadi korban,” paparnya.

Usul Organda

Hal senada dikemukakan Ketua Umum DPP ORGANDA , Adrianto Djokosoetono. Menurutnya hingga kini kegiatan usaha dibidang Logistik sangat memberatkan bagi pelaku usaha nasional.

Disisi lain, imbuhnya, ada ketidakadilan apabila dibandingkan dengan kemudahan yang diberikan kepada pelaku usaha PMA ( Penanaman Modal Asing) seperti terkait proses perijinan usaha, fasilitas Master list dan sejenisnya. Tidak luput tumpang tindihnya kebijakan dan birokrasi antar lembaga/instansi antar pemerintah pusat dengan daerah.

Dia mencontohkan mengenai pengaturan operator angkutan multimoda (MTO) yang tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2011 kemudian turunannya melalui Peraturan Menteri Perhubungan No. 8 Tahun 2012 RUU masih perlu ditinjau kembali agar bemanfaat bagi pelaku usaha nasional serta sejalan dengan kesepakatan AFAMT (ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport).

Namun, dia menyayangkan lantaran yang terjadi saat ini ketentuan tata laksana MTO dalam peraturan yang ada bahwa sangat memberatkan dan menyulitkan bagi pelaku usaha yang sudah menerapkan pola kegiatan layanan multimoda (door to door), diantaranya adalah pengusaha truk angkutan barang.

Adrianto mengusulkan menyederhanakan ketentuan layanan Multimoda dengan menggabungkan dalam peraturan terkait jasa pengurusan transportasi barang yang sudah ada sehingga tidak perlu membuat peraturan dan birokrasi baru yang terpisah dengan kegiatan usaha bidang logistik yang telah berjalan saat ini.

“Kemudian pemerintah dapat lebih fokus untuk mendorong serta mengembangkan pelaku usaha nasional bidang logistik dan angkutan barang agar dapat semakin berdaya saing global melalui kebijakan kemudahan berkegiatan usaha, kepastian dalam investasi usaha, kemudahan permodalan dan sebagainya,” ucapnya.(red)

Ini Kegiatan Logistik Yang Terdampak Pandemi

ALFIJAK – Pemerintah RI menyiapkan skenario kenormalan baru atau New Normal dengan prasyarat protokol kesehatan ketat untuk menggerakkan kembali aktivitas perekonomian dan perdagangan dimasa pandemi Covid-19.

Pandemi covid-19, juga telah memporak-porandakan sebagian besar kegiatan bisnis, termasuk di sektor ligistik.

Padahal, kegiatan logistik sangat luas cakupannya dimana tidak hanya merupakan kegiatan perpindahan barang namun juga meliputi orang, uang, dan data sehingga kemudian dapat dikelompokkan secara sederhana berdasarkan bentuk dan skala terhadap komoditas yang dikelola dan bentuk transaksinya.

Menurut Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, adapun kegiatan logistik yang diklasifikasikan berdasarkan komoditas yang dikelola antara lain; bahan baku industri (manufaktur , kerajinan , olahan dan semacamnya), produk jadi hasil Industri (otomotif , elektronik , alat kesehatan dan semacamnya).

Kemudian, bahan kebutuhan pokok primer (makanan ,minuman , obat-obatan dan semacamnya), barang impor dan ekspor, barang e-Commerce maupun barang lainnya (pertanian , perikanan air laut / air tawar, dan pertambangan)

Sedangkan yang diklasifikaaikan berdasarkan bentuk transaksinya antara lain; perdagangan industri internasional, perdagangan industri domestik, perdagangan eceran /retail, maupun perdagangan elektronik.

Dia mengatakan, jika memperhatikan pengelompokkan itu bahwa dapat dipastikan bahwa sektor logistik yang kondisi paling terdampak akibat pandemi Covid-19 adalah kegiatan yang berhubungan dengan komoditas pada kegiatan Industri dan kegiatan ekspor/ impor.

“Adanya pembatasan sosial dalam pandemi covid-19 pada hampir seluruh dunia juga telah menurunkan demand / supply atas komoditas , juga berimbas pada aktivitas produksi sektor industri hulu yang mengalami penyesuaian dan penurunan kapasitas,” ujar Yukki, pada Kamis (4/6/2020).

Yukki juga mengamati pola transaksi kegiatan logistik yang terdampak berat dimasa pandemik ini yang dapat dipastikan terjadi terhadap pola transaksi perdagangan yang berbasis B to B , sedangkan pola transaski B to C dan C to C ( kategori retail ) masih dapat bertahan bahkan ada yang mengalami pertumbuhan positif di masa wabah saat ini.

Dia mengatakan, pelaku Industri juga harus mengeluarkan biaya ekstra / tambahan yang sangat besar untuk operasional perusahaanya di masa wabah bahkan hingga pasca wabah terkait untuk menyeseuaikan dengan protokol pencegahan penyebaran covid-19 (New Normal).

Hal itu lantaran ruang gerak pekerja terbarasi sehingga tidak menjadi lebih produktif dibanding sebelum masa wabah ini , kemudian juga bagi perusahaan yang menyediakan angkutan jemputan bagi pekerjanya maka harus menambah jumlah kendaraan / bus angkutan pekerja akibat harus membatasi jumlah penumpang dalam kendaraannya.

Berikut jenis kegiatan logistik yang terdampak berat di masa pandemi Covid-19 :

1. Jasa Angkutan Barang Moda Udara
2. Jasa Angkutan Barang Moda Laut
3. Jasa Angkutan Truk Peti Kemas (Kontainer)
4. Jasa Angkutan Truk Ekspor / Impor
5. Jasa Angkutan Bahan Baku Industri Manufaktur
6. Jasa Kegiatan Stevedoring / Boingkar Muat
7. Jasa Kegiatan Customs dan Port Clearance
8. Jasa Kegiatan Depo Peti Kemas (Kontianer )
9. Jasa Pergudangan Bahan Baku Impor dan Berikat
10. Jasa Kegiatan Logistik lainnya berkaitan dengan transaksi Bisnis to Bisnis atau B to B.(mad)

Begini Imbas Covid-19 ke Bisnis Logistik 

Alfijak : Dampak pandemi virus Corona (Covid-19) terhadap kinerja logistik dan perekonomian Indonesia tidak bisa dihindari saat ini.

Menurut Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, jika berbicara terminologi logistik akan sangat luas cakupannya.

Oleh sebab itu, imbuhnya, dalam kaitan dengan masa pandemi covid -19 saat ini, maka dapat difokuskan bahwa klasifikasi logistik itu berkaitan dengan komoditi yang ditanganinya, jenis moda transport yang digunakan, dan tata kelola distribusinya seperti apa.

Yukki mengatakan, yang paling dirasakan dampaknya terhadap Covid-19 saat ini yakni terhadap komoditi ekspor, komoditi industri produsen otomotif, komoditi industri produsen elektronik dan sejenisnya.

“Sedangkan sebagian menjadi peluang bagi komoditi retail diantaranya industri lat kesehatan, obat-obatan, produsen masker, sanitizer dan sejenisnya,” ucapnya.

Dia meyebutkan, jika melihat kegiatan logistik dari jenis moda transport-nya maka hampir dipastikan seluruh moda transportasi yang berbasis angkutan truk barang produsen manufaktur, angkutan laut berbasis barang bulk dan kontainer mengalami kondisi yang berat dan semakin turun demandnya selama kurun waktu berlakunya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) disejumlah wilayah Indonesia, serta adanya larangan mudik mulai 24 April 2020.

“Apalagi bagi jenis moda transport angkutan penumpang umum sepertinya akan sangat parah dampaknya,” tutur Yukki.

Kemudian, kata Yukki, bila melihat dari jenis tata kelola distribusinya, maka saat ini menjadi angin segar bagi transaksi logistik berbasis daring (online) karena menerapkan pola transaksi Consumer to Consumer (C to C) atau Business to Comsumer (B to C), sementara semua kegiatan distribusi kategori Business to Business (B to B) seperti logistik manufaktur, logistik ekspor telah menjadi kebalikannya yaitu terdampak sangat berat.

Yukki mengatakan, penurunan logistik terkait industri manufaktur dan ekspor yang tergerus sampai 70% akibat Covid-19 karena beberapa faktor.

Pertama, terhentinya kegiatan asset moda transport akibat sejumlah aturan pembatasan wilayah di sejumlah daerah.

Kedua,berkurangnya aktivitas tenaga kerja yang harus menyesuaikan dengan demand yang tersisa.

Ketiga, kondisi pergudangan yang mengalami kekosongan barang akibat tidak ada lagi supply bahan baku atau alokasi persediaan barang jadinya, sementara kegiatan antaran barang on line dan kurir mengalami kenaikan hingga 15-30% dari kondisi normal sebelumnya, dimana akibat perubahan pola belanja masyarakat akibat penerapan PSBB dan larangan mudik.

Trismawan Sanjaya, Vice Chairman DPP ALFI /ILFA Bidang Supply Chain, Multimoda and e-Commerce, mengatakan, bagi pelaku logistik yang terdampak berat terutama yang berbasis transaksi B to B di masa penanggulangan covid 19 akan sangat kesulitan menyikapi cash flow/ arus kas perusahaaan.

Kondisi ini lantaran dimana biaya harus terus berjalan sedangkan pemasukan semakin surut bahkan kesulitan menagih pembayaran atas jasa yang telah dilakukan.

“Sebagian pelaku usaha mencoba mengatasi cash flow dengan mengubah cara termin pembayaran bahkan sampai mengurangi jumlah tenaga kerjanya,” ujarnya.

Trismawan mengungkapkan, kendati angkutan barang masih dapat melakukan kegiatan selama masa PSBB 9namun tidak memberikan dampak positif bagi pelaku logistik.

“Hal ini karena demand nya terhenti yang disebabkan kehilangan pangsa pasar serta penerapan protokol PSBB yang harus tetap dijalankan,”paparnya.

Mengacu pada kondisi tersebut, Yukki maupun Trismawan mengatakan Pemerintah perlu membantu pelaku logistik yang terdampak Covid-19 melalui pemberian stimulus perpajakan , stimulus perbankan , keringanan beban iuran BPJS , relaksasi penghapusan biaya Pendapatan Negara Bulan Pajak dan sejenisnya.(rd)

IPC, BKPM & ALFI Bersinergi Cegah Penyebaran Covid-19 di Pelabuhan

ALFIJAK : Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC bersinergi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia (ALFI) kembali membagikan ribuan masker non medis berikut makanan di area pelabuhan.

Kegiatan ini merupakan aksi lanjutan dari program ‘Masker Untuk Kebaikan’ yang telah dimulai sejak tiga hari sebelumnya. Kali ini, sebanyak 3.000 masker kain dan 1.500 paket makanan dibagikan kepada Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), supir truk serta para pekerja lainnya yang beraktivitas di area Pelabuhan Tanjung Priok.

“Dampak pandemi Covid-19 sudah memukul perekonomian global, dan efeknya sudah dirasakan langsung oleh semua kalangan. IPC bersama BKPM, ALFI dan OP tergerak untuk bersama-sama membantu pemerintah dalam mengatasi pandemi ini dengan mendistribusikan ribuan masker dan paket makanan ini,” kata Direktur Utama IPC, Arif Suhartono, Kamis (16/4).

Pendistribusian masker dan paket makanan itu dilakukan di beberapa titik di area pelabuhan. Beberapa relawan IPC yang tergabung dalam Employee Social Responsibility (ESR-IPC), dari Kantor Pusat dan anak perusahaannya yaitu PPI, PII, ILCS, EPI dan MTI membagikan langsung bantuan tersebut di lapangan.

Selain Dirut IPC, dalam kesempatan tersebut juga hadir Ketua Umum DPP ALFI selaku Komite Investasi BKPM, Yukki Nugrahawan Hanafi dan Jece Julita Piris, Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok.

IPC berkepentingan untuk memastikan bahwa aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sudah diterapkan di Jabodetabek serta beberapa daerah lainnya khususnya di area pelabuhan berjalan dengan baik. “Kami ingin memastikan bahwa semua orang di area pelabuhan mengenakan masker,” ujarnya.(*)

Catatan Akhir Tahun untuk Logistik Indonesia

ALFIJAK- Ketua Umum DPP ALFI – Yukki N Hanafi menyampaikan catatan singkat dinamika kegiatan usaha hingga penghujung akhir tahun 2019.

Menurutnya, kondisi dinamika perekonomian global tahun 2019 yang banyak memberikan ketidak pastian dalam investasi dan kegiatan berusaha , dimana sepertinya akan tidak jauh berbeda di tahun 2020 karena indikasi berlanjutnya perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok , sulitnya pemisahaan Inggris dari Uni Eropa , dan pemilihan presiden Amerika Serikat pada bulan November 2020 akan sangat mempengaruhi eskalasi ketidak pastian di tahun 2020 .

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan perekonomian yang realistis dan penuh kehati-hatian sepanjang 2019 telah mencatat pertumbuhan ekonomi 5.02 persen dalam masa ketidakpastian global tersebut .

“Sumber kekuatan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 adalah konsumsi domestik yang sumbangannya mencapai 56,28 persen, sementara kontribusi investasi bagi pertumbuhan 32,32 persen,”ujarnya.

Kekuatan UMKM,imbuhnya, juga menjadi penting dalam kekuatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang total pelakunya sudah mencapai 60 juta dimana mereka sangat kreatif dan mampu menyerap tenaga kerja secara jumlah besar .

Dalam mengembangkan kegiatan usaha UMKM , perlu dukungan pemerintah secara serius untuk menghapus produk impor yang cenderung mematikan produk UMKM di pasar dalam negeri serta membantu permodalan dengan tingkat bunga rendah sehingga mampu mendorong daya saingnya .

Yukki menegaskan, untuk meningkatkan kekuatan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga menjadi sangat penting terhadap tata kelola system logistik secara Nasional yang mampu memberikan kelancaran arus barang secara terintegrasi dan berdaya saing.

Dalam lima tahun terakhir, kata dia, sektor logistik Indonesia mengalami perkembangan dan dinamika, yang bisa dilihat antara lain dari peringkat Logistics Performance Index (LPI) dari Bank Dunia.

Peringkat LPI Indonesia berada pada posisi ke 53 di tahun 2014, posisi ke 63 di tahun 2016, dan posisi ke 46 di tahun 2018. Namun peringkat LPI Indonesia di antara negara-negara ASEAN mengalami penurunan dari posisi ke-4 menjadi posisi ke-5 di bawah Singapore (peringkat 7), Thailand (32), Vietnam (39), dan Malaysia (41) .

Menurut catatan wakil ketua umum DPP ALFI bidang Pelabuhan Laut dan kemaritiman, Harry Sutanto bahwa selama tahun 2019 telah banyak dilakukan pengembangan pelabuhan besar dan penyelenggaraan tol laut yang sangat berkontribusi positif terhadap dinamika logistik nasional namun demikian masih terdapat banyak catatan untuk segera dilakukan perbaikan lebih baik lagi.

“Perbaikan tersebut terutama tentang konektivitas yang terintegrasi antara Kawasan pelabuhan dengan Kawasan industrinya maupun konektivitas antar lintas Kawasan industri itu sendiri,” ujar Harry.

Setidaknya sepanjang tahun 2019 masih terdapat banyak masalah yang belum terselesaikan seperti masalah kemacetan pada ruas jalan toll Jakarta – cikampek , dan ruas jalan akses ke pelabuhan Tanjung Priok.

Selain itu, masih juga terhambat dan belum tuntasnya penyelesaian jalan lintas antar Kawasan industri yang diharapkan dapat mengurangi beban jalan toll serta menjadikan kegiatan distribusi barang menjadi lebih efisien.

Menurutnya, sekitar 80% volume ekspor dan impor melalui pelabuhan Tanjung Priok adalah berasal dari industri di jawa barat maka peran konektivitas antar Kawasan industri dengan pelabuhan menjadi sangat penting dalam efisiensi logistiknya.

Sedangkan contingency plan pelabuhan selain Tanjung Priok untuk segera diselesaikan adalah pelabuhan patimban yang berfungsi sebagai pendukung industri di jawa barat juga perlu perhatian khusus dalam ketersediaan akses jalan penghubung langsung kawasan industry dan pelabuhan patimban.

Multimoda

Terkait dalam hal angkutan multimoda dan perdagangan melalui system elektronik ( online shopping ), Wakil Ketua Umum DPP bidang supply chain dan e-commerce , Trismawan Sanjaya justru berpendapat bahwa pemahaman dan penerapan kebijakan angkutan multimoda oleh pemerintah melalui PP No.8 tahun 2011 di Indonesia masih jauh dari perbaikan daya saing dengan negara negara ASEAN dikarenakan pemahaman pemerintah tentang operator angkutan multimodal merupakan suatu kegiatan usaha baru yang perlu ijin khusus akan sangat memberatkan bagi pelaku usaha logistik dan forwarder yang sudah ada untuk bersaing ditingkat ASEAN.

Selain itu tidak sesuai lagi dengan ASEAN Framework Agreement on Multimoda Transport (AFAMT) chapter III jurisdiction and competence article 32 point 4.b , apalagi pelaku usaha forwarding yang ada saat ini sesungguhnya telah menjalankan kegiatan sebagai operator angkutan multimodal/multimodal transport operator yang hanya perlu meregeister kegiatannya saja maka hanya perlu dukungan dan bantuan pemerintah untuk bisa lebih berdaya saing secara global tanpa harus mendirikan badan usaha baru yang hanya khusus untuk menyelenggarakan angkutan multimoda.

Trismawan mengatakan, begitu pula pada lingkup kegiatan cross border (lintas negara) khususnya dalam rangka perdagangan melalui system elektronik atau e-commerce yang masih menjadi masalah bagi pelaku UMKM untuk dapat berdaya saing di pasar dalam negeri karena banjir produk impor melalui transaksi e-commerce yang harganya lebih kompetitive disbanding produk UMKM.

Sehingga,imbuhnya, hal itupun berdampak pada rencana kebijakan menjelang akhir tahun yang diumumkan oleh Dirjen Bea & Cukai bahwa akan menurunkan batasan nilai impor bebas bea masuk dan pajak impor dari USD 75 menjadi USD 3 terhadap komoditas impor melalui e-commerce , serta pemberlakuan biaya tambahan transaksi pembayaran untuk menggunakan QR Indonesia Standar (QRIS) .

Sementara itu, dalam kegiatan angkutan udara dan kebandaraan, masih banyak pula perbaikan yang dapat dilakukan antara lain penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tanggal 29 Desember 2017, tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional yang sangat memberatkan dan potensi nilai penalty yang cukup besar bagi pelaku usaha dalam resiko terlambat menyerahkan Surat Keterangan Asal Barang (Certificate of Origin) sesuai ketentuan dalam peraturan tersebut.

“Kemudian pengadaan pesawat khusus pengangkut baranng (freighter) yang dimiliki oleh perusahaan nasional akan menjadi kekuatan baru di logistic udara kita,” ujar Trismawan.

ALFI Institute

Tidak kalah pentingnya juga dalam catatan sepanjang tahun 2019 bahwa DPP ALFI telah mengembangkan bidang Pendidikan Vokasi dalam memajukan SDM logistic di Indonesia melalui “ALFI Institute” dan Lembaga Sertifikasi Profesi “Logistik Insan Prima” dimana sudah mencapai ribuan orang yang mengikuti Pendidikan vokasi terkait logistic dan mengikuti sertifikasi kompetensi bidang logistic melalui kedua Lembaga tersebut.

ALFI Institute telah banyak pula melakukan kerjasama dengan Lembaga Pendidikan formal milik swasta maupun pemerintah untuk berbagi ilmu dan pengalaman dalam bidang Pendidikan logistik.

DPP ALFI sangat intens dalam mengkritisi kebijakan pemerintah namun tetap berperan aktif membantu berikan masukan /solusi kepada pemerintah untuk mampu mendorong peningkatan daya saing serta perbaikan pertumbuhan ekonomi melalui sektor logistik .

“Konektivitas serta integrasi antara pembangunan infrastruktur , kemudahan berinvestasi dan kepastian hukum akan menjadi faktor kekuatan pertumbuhan ekonomi secara regional maupun nasional,” ujar Trismawan.(ri)

ALFI Institute Latih SDM Logistik

JAKARTA-Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) melalui ALFI Institute menyelenggarakan pelatihan bagi SDM Logistik untuk menjawab kegusaran Pemerintah terhadap masih rendahnya kualitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) logistik RI saat ini.

Sekjen DPP ALFI, Akbar Johan mengatakan, kemajuan sektor logistik sangat ditentukan kualitas SDM-nya dan oleh sebab itu ALFI menilai pentingnya peningkatan kualitas SDM tersebut.

Bahkan, sejumlah investor yang mau masuk ke Indonesia membatalkan niatnya lantaran masih rendahnya kompetensi SDM Logistik nasional.

“Ada kegusaran dari Presiden Joko Widodo, mengenai belum mampunya RI menyiapkan SDM logistik yang kompetitif. Makanya ALFI kini mesti menjawab dan memberikan solusi terhadap hal itu,” kata Akbar saat penyelenggaran Training of Trainer (TOT) Workshop ALFI & ALFI Institute 2019 di Jakarta, pada Senin (30/9/2019).

Pelatihan dan Workshop yang bertema ‘Kita Tingkatkan Profesionalisme SDM Freight Forwarding, Logistik dan Rantai Pasok Menyongsong Tatanan Ekonomi Asean & Global Menuju SDM Indonesia Unggul Melalui Pendidikan dan Pelatihan itu, dilaksanakan selama tiga hari kedepan serta diikuti puluhan peserta dari sejumlah pengurus daerah ALFI di Indonesia.

Dia mengatakan, salah satu kendala dalam mendorong daya saing yakni permasalahan perizinan/birokrasi yang lama serta tidak tersedianya SDM yang cukup dari sisi kuantitas maupun kualitas.

TOT ALFI Institute kali ini merupakan pelaksanaan yang ke tujuh. Bahkan ditargetkan dari pelaksanaan TOT itu yakni dapat dilakukan dari hulu hingga ke hilir atau sampai ke daerah-daerah di seluruh Indonesia.

“Diharapkan pelatihan ini menjadi driver sehingga ada transformasi hingga ke pengurus-pengurus ALFI di daerah,dari Aceh hingga Papua. Jadi akan kita dorong DPW-DPW ALFI di derah itu untuk menyelenggarakan program ALFI Institute,” paparnya.

Adapun para pengajar dan ratusan modul yang disiapkan oleh ALFI Institute, telah tersertifikasi secara regional maupun internasional.

Karenanya, ALFI menilai pelatihan seperti ini perlu terus dilakukan secara masif dan dengan kuantitas yang lebih banyak lagi. ALFI juga terbuka untuk bekerjasama dengan BUMN maupun pihak swasta lainnya dalam upaya pengembangan SDM logistik di Indonesia.

Director Course ALFI Institute, M.Supriyanto, mengatakan lembaga pelatihan ini telah memiliki standarisasi modul yang sudah diterima di dunia maupun di Asean.

ALFI Institute juga telah memiliki akreditasi dari United Nations Economic & Social Commision for Asia and Facific Standard (UNESCAP) dan The International Federation of Freight Forwarder Association (FIATA) dalam penyelenggaraan kursus di Indonesia.

Sekretaris DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan mendukung ALFI Institute dalam mendorong peningkatan kualitas SDM Logitik hingga ke seluruh wilayah Indonesia.

“Dengan kompetensi SDM yang baik maka akan memengaruhi perbaikan daya saing logistik RI secara global,” ujarnya.(ri)

Yukki : Sistem Digital Security Untuk Pacu Daya Saing Logistik

JAKARTA-Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menggandeng salah satu anak Perusahaan Perum Peruri yaitu PT. Peruri Digital Security untuk mengintegrasikan sistem pengamanan (security) dan labelling pada aktivitas logistik berbasis IT/online.

Penandatanganan kesepakatan kerjasama Pengembangan Sistem Label, Segel Security Terpersonalisasi secara Online di Lingkungan Penyedia Jasa Logistik itu telah dilakukan Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi dengan Direktur Utama PT. Peruri Digital Security, pada 26 Juni 2019.

Yukki mengatakan, ALFI saat ini juga sedang mengembangkan digitalisasi logistik untuk menyongsong era industry 4.0, dengan program Smart Logistics melalui modul – modul impor, ekspor, track and trace, rantai pasok sampai dengan ke last mile delivery.

“Track and Trace yang saat ini dikembangkan tentunya meliputi transport laut, darat dan udara, IoT, pergudangan, depo dan data exchange atau pertukaran data), sektor Perbankan untuk menunjang Trade Financing, tentunya tidak lepas dari aspek keamanan,”ujar Yukki melalui siaran pers DPP ALFI, pada Selasa (2/7/2019).

Yukki yang juga Chairman Asean Freight Forwarder Association itu, mengatakan kerjasama global terkait platform teknologi yang berbasis communities network akan menumbuhkan keyakinan bagi para anggota ALFI untuk menggunakan platform Smart Logistics tersebut.

“Platform ini diharapkan bisa beroperasi di tingkat Asean, beberapa Negara Timur Tengah, USA, Jepang, Canada, China dan Amerika Latin dengan standar keamanan digital yang mumpuni,”ucapnya.

Keamanan digital tersebut,imbuhnya, tentunya mencakup teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber dan merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data, termasuk cyber-fisik, Internet of Things (IoT).

Selain itu mencakup komputasi awan (cloud-based) dan komputasi kognitif (cognitive computing, self-learning system) dan tentunya community-based, di mana outputnya akan tercipta kolaborasi global dan kemudahan bisnis proses logistik bagi para anggota ALFI.

“Tahap awal sistem ini, kami akan sosialisasikan setidaknya di lima wilayah DPW ALFI meliputi, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Makassar dan Belawan,”tuturnya.

Yukki optimis bahwa target integrasi global platform ini bisa terlaksana di quarter ketiga 2019.

Dia mengatakan, ALFI kini terus mengembangkan rantai pasok berbasis digital guna meningkatkan daya saing agar dapat menuju Indonesia yang kompetitif, dinamis dan inovatif.

Yukki menyadari, untuk mewujudkan hal tersebut tentunya tidak bisa bergerak sendiri, dibutuhkan kolaborasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk pengembangan digital platform itu yang meliputi fitur-fitur seperti global manifest, cross border trade connectivity, dan supply chain service orchestration.

“Dengan pengembangan tersebut ALFI ditargetkan menjadi Trade Facilitator, community network di Asean, Timur Tengah, USA, Jepang, Canada, China dan Amerika Latin,”ujar Yukki.(ri)

BPTJ Rekomendasi Soal Kemacetan Priok ke Menhub, Ini Respon ALFI

Adil Karim, Sekum DPW ALFI DKI JAKARTA

JAKARTA – Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mengeluarkan tujuh rekomendasi sebagai tindak lanjut rencana aksi mengatasi kemacetan di kawasan pelabuhan Tanjung Priok.

Rekomendasi rencana aksi itu disampaikan Kepala BPTJ Bambang Prihartono, melalui surat BPTJ tanggal 31 Mei 2019 yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Ketujuh rekomendasi itu yakni ; pemanfaatan buffer area, otomatisasi gate, optimalisasi depo peti kemas dan kontainer empty, penerapan terminal booking and trucking system (TBRC), batas akhir waktu pengapalan atau clossing time, manajemen rekayasa lalu lintas, dan skema antrian dalam area terminal peti kemas.

Surat Kepala BPTJ itu juga ditembuskan antara lain ke Dirjen Hubla, Direktur Lalu Lintas BPTJ, Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Dishub DKI Jakarta, PT Pelindo II/IPC, PT Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja.

Selain itu, PT ILCS, PT.Mustika Alam Lestari, PBM Adipurusa, Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) dan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI).

Target Rencana Aksi

Menyangkut buffer area dan autogate system di pelabuhan Priok, rekomendasi BPTJ itu menargetkan rencana aksi pada minggu kedua bulan Juni 2019 agar fasilitas buffer area di pelabuhan Priok dapat dimanfaatkan optimal lewat sistem digitalisasi sehingga truk tidak lagi parkir sembarangan di dalam pelabuhan yang berpotensi bikin kemacetan.

Sedangkan automatic gate bisa berjalan sesuai rencana sehingga dapat menghindari antrian truk yang masuk ke terminal lini satu pelabuhan Priok.

Adapun optimaliasi fasilitas depo empty,dijadwalkan implementasi pada minggu ketiga Juni 2019, agar terminal peti kemas tidak menjadi tempat menungu truk menuju ke depo.

Untuk implementasi TBRC dijadwalkan rencana aksi pada minggu keempat Juli 2019,agar ada kepastian pengangkut maupun memonitor barang dan trucking di pelabuhan Priok.

Rencana aksi menyangkut clossing time dijadwalkan pada minggu kedua Juni 2019, untuk mengurangi jumlah antrian truk menuju Priok demi kelancaran lalu lintas di jalan raya.

Sedangkan manajemen rekayasa lalu lintas dan skema antrian dalam terminal pelabuhan dijadwalkan rencana aksi pada minggu keempat Juni 2019, yang bertujuan mengubah jadwal pelayaran dan volume kepadatan kendaraan dipelabuhan dari akhir minggu menjadi awal minggu.

Respon Pebisnis

Menanggapi adanya rekomendasi rencana aksi BPTJ itu, Sekretaris Umum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, untuk yang berkaitan dengan TBRC dan Clossing Time semestiya dilakukan kajian mendalam dan pelibatan stakeholder dalam hal ini pemilik barang/pengguna jasa.

“Sebelum rekomendasi dikeluarkan mestinya ada kajian suatu kebijakannya terlebih dahulu soal TBRC dan clossing time,” ujarnya, di Jakarta, pada Rabu (12/6/2019),dikutip dari beritakapal.com.

Adil mengatakan pelibatan stakeholders untuk implementasi terminal booking and trucking system (TBRC) sudah semestinya melibatkan pemilik barang yang diwakili Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia (GPEI), Gabungan Importir Nasional Indonesia (GINSI), maupun ALFI dan seluruh pengelola terminal peti kemas di pelabuhan Priok.

“Ini supaya pada saat implementasi dapat dilaksanakan dengan baik, dan rekomendasi yang disodorkan ke Menhub tidak salah sasaran,”paparnya.

Menurut Adil, jika berbicara terminal booking terminal system dari jaman Dirut Pelindo II masih di jabat RJ Lino, sudah mulai dibicarakan bahkan ALFI telah melakukan study banding ke Port Botani Sydney Auustralia, prihal implementasi TBRC itu.

“Sejak awal kami katakan jika akan dilakukan penerapan booking terminal system maka Pelindo II harus mempersiapkan buffer area disisi barat dan timur pelabuhan dan terminal juga harus melaksanakan service level agrement (SLA) dan service level guarante (SLG) secara transparan supaya tidak ada yang dirugikan karena menyangkut ekspor impor,”ucap Adil.

Sedangkan yang berhubungan dengan clossing time atau batas akhir waktu pengapalan di pelabuhan, pada perinsipnya mengikuti jadwal pelayaran karena pelabuhan kita adalah port of destination.

Oleh karennya, ALFI menilai alangkah bijaksananya jika yang mengusulkan rekomendasi kepada Menhub menyangkut kemacetan Priok adalah Kantor Otoritas Pelabuhan karena sebagai wakil pemerintah.

Rekomendasi itu, imbuhnya, hendaknya bukan dikeluarkan oleh BPTJ karena kalau dikaitkan dengan kemacetan Jakarta, kurang tepat lantaran arus barang ekspor impor lebih kurang 70% arahnya ke area timur pelabuhan mulai Bekasi hingga Cikampek dansekitarnya.

Adil mengatakan, dari sisi pebisnis, justru mengingingkan dilakukan kembali kajian ganjil genap agar dapat dilaksanakan 24 jam bagi mobil pribadi di Jakarta, namun khusus trucking angkutan barang ekspor impor tidak diwajibkan ikutin ganjil genap supaya ekonomi terus berjalan dengan baik serta ada aturan yang tegas pada jalur tol.(ri)