Arsip Tag: ALFI

ALFI & APBMI dukung aturan no service no pay

Dunia usaha di Pelabuhan Tanjung Priok mengapresiasi dan mendukung rencana Menteri Perhubungan membuat regulasi No Service No Pay di pelabuhan untuk megurangi cost logistic dan menggenjot daya saing industri dalam negeri.

Sekretaris Wiilayah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Adil Karim mengatakan hendaknya regulasi yang disiapkan harus menekankan adanya service level agrement (SLA) pada setiap kegiatan jasa kepelabuhan.

“Dengan demikian, bisa diukur tingkat ketepatan waktu dan kecepatan layanan serta biaya yang timbul,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (7/11/2016).

Dia menegaskan sudah seharusnya kita menghilangkan budaya pungli yang merusak sendi perekonomian masyarakat di tengah persaingan ekonomi global.

Ketua DPW Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) DKI Jakarta Juswandi Kristanto berharap pelaku usaha dilibatkan dalam penyusunan aturan No Service No Pay tersebut.

“Kami pasti dukung kebijakan yang baik dari pemerintah. Namun aturan itu harus dikomunikasikan dahulu dengan pelaku usaha,” ujarnya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkap pihaknya telah menyiapkan peraturan menteri yang akan dikeluarkan dalam satu atau dua minggu ke depan.

Dia melihat kegiatan bongkar muat di pelabuhan sudah dilakukan mengunakan mesin sehingga tidak lagi memerlukan tenaga kerja yang banyak.

“Sekarang sudah mekanisasi dengan alat. Namanya alat itu kan efisiensinya semakin tinggi. Berarti tidak ada lagi orang angkut, mobil yang dipindahkan atau menunggu dan lain sebagainya,” paparnya saat melakukan kunjungan ke Pelabuhan Tanjung Priok, Minggu (6/11).

Selama ini, dia menilai praktik mengutip bayaran tanpa ada layanan membuat daya saing pelabuhan di Indonesia rendah. “Secara tidak langsung kejadian di Surabaya karena itu, ada yang no service tapi pay. Ini terus dipanen oleh beberapa orang karena mereka tidak kerja,” ungkap Menhub.

Nantinya, dia berharap peraturan ini harus disesuaikan dengan ketersediaan alat bongkar muat di pelabuhan. Menhub optimistis peraturan ini tidak akan menimbulkan gejolak karena dia berpikir langkah ini merupakan kesempatan untuk semua pihak melakukan reformasi diri.

“Jangan lagi kita mendapatkan manfaat dari apa yang tidak kita berikan. Saya pikir satu saat bisa kita mengerti,” katanya.

Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan A. Tonny Budiono mengungkapkan tenaga kerja bongkar muat (TKBM) tidak sengsara karena aturan baru ini. Yang lebih tertekan, lanjutnya, adalah koperasi TKBM. Menurutnya, koperasi TKBM sering kali memungut biaya yang besar selama ini.

Namun, sebelum mengeluarkan peraturan ini, dia menuturkan pihaknya telah melakukan rapat dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kementerian Perhubungan sepakat pihaknya akan tetap melindungi koperasi.

“Tetap harus dilindungi, tidak boleh kita mematikan koperasi. Berimbanglah,” ujarnya.

Saat ini, draf peraturan menteri tersebut tengah disempurnakan. Dia mengatakan peraturan baru itu akan dirilis dalam waktu dekat.

Sumber: bisnis.com

 

tmp_11461-081134200_1455780195-20160218-kereta-logistik-jakarta-ff3-233172407

 

 

Kargo udara menggiurkan AP II, ALFI tunggu kepastian

ALFI Soetta tunggu kepastian AP II
ALFI Soetta tunggu kepastian AP II

Pelaku usaha kargo menunggu kepastian dari badan usaha milik negara PT Angkasa Pura II yang ingin menjadi pelaku kargo atau service provider dengan cara menciptakan anak usaha baru khusus menangani bisnis kargo.

Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Soekarno Hatta Arman Yahya mengatakan pihaknya memerlukan kepastian dari PT Angkasa Pura II yang berniat membuka usaha baru di sektor kargo.

“Angkasa Pura Cargo belum bilang secara jelas usaha model apa yang mau mereka lakukan karena belum ada rapat umum pemegang saham,” terang Arman kepada Bisnis, Selasa (17/5/2016).

Rencananya, Arman Yahya bersama beberapa anggota ALFI akan mengadakan komunikasi dengan pihak Angkasa Pura II (AP II) terkait rencana ekspansi yang mengkhawatirkan bagi sejumlah pelaku usaha kargo swasta.

“Saya sudah mengatakan, kalau mereka (AP II) mau membuat demikian silahkan saja. Tetapi harus jelas mereka mau membuat kargo agent seperti kita atau fasilitatornya pengelola kargo?” tegas Arman.

Rencana komunikasi antara AP II dengan pelaku usaha kargo dan freight forwarding akan berlangsung pekan depan.

Arman mengakui bahwa pihaknya tidak bisa mengintervensi atau melarang inovasi yang akan dilakukan oleh AP II. Semua rancangan inovasi bisnis dari setiap badan usaha negara diizinkan selama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Kami hanya tidak mau terjadi benturan seperti di Tanjung Priok ketika Pelindo juga mengambil ranah logistik, anggota ALFI di Priok kehilangan pendapatan. Kami, yang swasta membangun segala sesuatu sendiri,” jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Logistik dan Rantai Pasokan, Rico Rustombi menyatakan Indonesia yang kini sudah memasuki ASEAN Transport Action Plan perlu melakukan integrasi fasilitas transportasi udara baik dari tingkat regional hingga internasional ketimbang membuka bisnis kargo.

“Perlu ada peningkatan layanan kargo di bandara agar bandara di Indonesia dapat menjadi pilihan hub untuk kargo udara seperti contohnya dengan cargo village dan aerotropolis. AP I dan AP II diharapkan lebih menjadi penyedia infrastruktur yang handal di ASEAN,” ungkap Rico.

Sementara itu, Vice President of Cargo Business PT Angkasa Pura II Siswanto mengatakan untuk rencana bisnis kargo tersebut sudah terbentuk tim yang akan mengurusnya. Tim tersebut juga sudah mendapatkan restu dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Langkah yang masih harus ditempuh AP II adalah peresmian usaha untuk tim yang terbentuk dan program kerja anak usaha melalui rapat umum pemegang saham (RUPS).

“Anak usaha kami nantinya sudah jelas akan memosisikan diri sebagai services provider. Sekarang kami hanya penyedia jasa penunjang dan infrastruktur. Jadi kami mau mau ke lingkup kargo dan logistik,” ungkap Siswanto.

Siswanto berharap anak usaha AP II tersebut tidak akan menjadi pesaing bagi perusahaan kargo eksisting. Sebaliknya, Siswanto mengatakan bahwa AP II ingin bersinergi dengan pihak swasta untuk mencari dan mengelola peluang usaha baru.

“Dalam setiap kesempatan kami sudah umumkan rencana usaha services provider ini, kami memang belum diskusi khusus dengan perusahaan swasta eksisting, tetapk intinya kami inginkan sinergi bukan persaingan agar sama-sama bisa menggali potensi bisnis yang belum tergali,” tuturnya.

AP II memang ingin memacu pendapatan non inti dari bisnis kargo akibat kebijakan Asean Open Sky. Pasalnya, kontribusi pendapatan dari bisnis kargo hanya 3% dari total pendapatan AP II.

Oleh sebab itu AP II berencana ikut bermain sebagai pelaku kargo atau service provider dengan cara menciptakan anak usaha baru khusus yang menangani bisnis kargo.

Untuk tahap awal AP II akan menyuntikkan dana Rp200 miliar untuk mengelola fasilitas cargo village. Tak hanya cargo village, AP II juga mulai menyatakan niatnya mengincar usaha agen inspeksi atau regulated agent.

Open Enterprise Logistics (OEL)

Indonesia jangan ragu mengadopsi teknologi dan model bisnis sharing economy untuk menekan biaya logistik nasional.”Indonesia perlu merevolusi cara sektor logistik dan supply chain bekerja.

Indonesia dapat menjadi salah satu pasar yang paling kompetitif dan menarik secara ekonomi di ASEAN apabila mengubah cara berpikir tentang efisiensi pada proses supply chain dan adopsi teknologi baru.

“Teknologi dan proses yang baru tidak hanya akan membuat sektor logistik menjadi lebih efektif, tetapi juga memungkinkan pemain lokal untuk bersaing dan melakukan bisnis dengan operator besar di dalam industri, ” kata CEO OpenPort Max Ward dalam rilisnya, kemarin.

OpenPort adalah sebuah perusahaan solusi logistik berbasis aplikasi. Perusahaan ini memanfaatkan kemajuan teknologi dan adopsi massal dari smartphone  untuk pendekatan manajemen logistik baru.

Perusahaan menawarkan platform berbasis mobile yang bersifat netral untuk end-to-end manajemen supply chain perusahaan di pasar negara berkembang, yang menghubungkan pengirim dan pengangkut untuk mengurangi biaya, meningkatkan kinerja, dan terus mendorong optimasi supply chain melalui model Open Enterprise Logistics (OEL).

Dijelaskannya, sebuah multi-shipper platform berbasis cloud dapat diadopsi dengan biaya minimal, dan terobosan aplikasi mobile terintegrasi yang juga dapat digunakan untuk menghubungkan operator-operator truk.

Saat ini biaya logistik angkutan truk mencakup 72% dari biaya logistik transportasi di Indonesia. Untuk itu diperlukanlah sebuah pendekatan pasar yang netral dan transparan dalam menghubungkan pengirim dengan truk pengangkut untuk dapat menghasilkan penghematan besar, meningkatkan efisiensi, pengurangan pihak ketiga serta peningkatan visibilitas supply chain.

Platform logistik berbasis digital, OpenPort memungkinkan pengirim untuk melaksanakan manajemen supply chain mereka secara in-house.

Menurut perusahaan konsultan berskala global  Roland Berger, langkah dari Openport dapat menjadi metode utama dalam mengurangi biaya. Sistem ini memungkinkan pembelian sesuai permintaan.

Selain itu, sebagai suatu platform jaringan bersama, peningkatan efisiensi secara signifikan dapat direalisasikan dengan mengurangi jumlah truk kosong melalui backhaul dan shared loads.

Hal tersebut akan mengurangi biaya logistik untuk perusahaan pengiriman baik dari luar maupun di dalam negeri hingga sebesar 30%, serta memperbesar margin untuk penyedia transportasi domestik dengan cara meningkatkan pemanfaatan/utilisasi aset mereka.

“Di OpenPort, kami memahami tantangan-tantangan dari negara berkembang seperti Indonesia. Melalui teknologi inovatif, kami ingin membawa konektivitas yang lebih baik dalam bidang logistik ke Indonesia, dan tentunya untuk membantu meningkatkan kinerja supply chain negara ini,” ungkapnya.

Sekadar informasi, saat ini biaya logistik di Indonesia kini sudah mencapai 26% dari total PDB, atau tiga kali lebih besar daripada negara maju.

Kajian  Roland Berger bersama OpenPort memperkirakan bahwa setiap perusahaan logistik di Indonesia memiliki potensi untuk dapat mengurangi biaya logistik sebanyak 30% dalam jangka pendek, apabila beban-beban yang signifikan dapat dihilangkan secara keseluruhan.

Selain itu dengan adanya perubahan peraturan yang mulai diberlakukan secara ekstensif dan terus-menerus, persentase biaya logistik di Indonesia dapat dikurangi hingga 9% dari PDB pada tahun 2035, atau sebanding dengan negara-negara OECD.

Indonesia Timur dapat memainkan peran penting dalam mengembangkan rute maritim, yang akan meningkatkan pembangunan ekonomi di Kalimantan dan Sulawesi, serta manfaat pelabuhan dan pengirim yang berbasis di Jawa Timur.

Dengan mengembangkan infrastruktur dan bekerja sama dengan para ahli untuk menentukan muatan optimal, operator logistik di Jawa Timur akan mampu merebut pangsa pasar dari Tanjung Priok.

Saat ini, meskipun Tanjung Priok merupakan pelabuhan paling ramai dan menangani lebih dari 50% dari kargo trans-shipment di Indonesia, tetapi penanganan kepabeanan masih cenderung lambat dan kapasitas pelabuhan yang terbatas.

sumber: indotelko.com/bisnis.com