CFS Center agar di luar pelabuhan, jalur logistik siap akhir tahun

Layanan kargo impor berstatus less than container load (LCL) pada fasiltas container freight station (CFS center) pelabuhan Tanjung Priok, hingga kini tidak berjalan optimal alias mangkrak lantaran tidak mendapat dukungan maskimal dari pelaku usaha forwarder dan logistik di pelabuhan itu

JAKARTA (aflijak): Berdasarkan pantauan Bisnis, fasilitas pusat konsolidasi kargo atau container freight station /CFS centre di pelabuhan Priok yang berlokasi di gate 9 pelabuhan Priok itu hingga kini tidak ada aktivitas pemasukan dan pengeluaran kargo.

Hanya terpampang loket layanan billing CFS centre pada fasilitas yang sudah di deklair beroperasi sejak akhir 2017 itu.

Adil Karim, Sekretaris Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, mengungkapkan sejak awal asosiasinya sudah mengingatkan bahwa lokasi fasilitas CFS centre di Priok itu keliru, dan seharusnya kalau mau siapkan fasilitas semacam itu jangan di dalam pelabuhan karena akan menyebabkan kemacetan trafic, tetapi disiapkan di luar pelabuhan.

“Kalau didalam pelabuhan gak efisien karena sekarang saja kondisinya macet apalagi kalau ada CFS centre. Jadi kami rasa para pelaku usaha logistik di Priok juga mempertimbangkan faktor efisiensi itu sehingga gak menggunakan fasilitas CFS centre tersebut,” ujar Adil kepada Bisnis, Sabtu (19/8/2018).

Adil mengatakan, layanan kargo impor bestatus LCL saat ini sudah dilayani di sejumlah fasilitas pergudangan di luar pelabuhan yang masih masuk wilayah pabean dan cukai pelabuhan Tanjung Priok.

“Pada praktiknya, layanan kargo impor LCL yang ada di luar pelabuhan saat ini tidak ada masalah mengingat layanan ini kan sifatnya business to business antara forwarder, pemilik gudang dan pemilik barang. Jadi kalau mau dipusatkan hanya disatu tempat saja cukup sulit,”kata Adil.

Sejak Nopember 2017, PT.Pelabuhan Indonesia II/IPC meluncurkan fasilitas CFS centre di pelabuhan Tanjung Priok yang merupakan bagian program penataan pelabuhan guna mempercepat arus barang impor berstatus less than container load (LCL) dari dan ke pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

CFS center Priok merupakan area pusat konsolidasi kargo untuk barang impor berstatus LCL yang dilayani melalui pelabuhan tersebut setelah kontener dibongkar dari kapal dari terminal peti kemas.

Priok-Cikarang

PT Pelabuhan Indonesia atau
Pelindo II (Persero) berencana membangun proyek Cikarang Bekasi Laut (CBL) untuk mempermudah pengiriman logistik dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta ke Kawasan Industri Cikarang, Jawa Barat.

Menurut Direktur Teknik dan Manajemen Risiko Pelindo II, Dani Rusli, selama ini pengiriman logistik dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta menuju Kawasan Industri Cikarang hanya melalui Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) dan kereta api.\

“CBL diperlukan karena tol dan kereta terbatas. CBL ini nanti melewati aliran laut-sungai,” ucapnya saat ditemui di Belitung, Jumat (16/8).

Menurut dia, CBL akan dibangun melalui 3 tahap dengan total kapasitas nantinya mencapai 1,5 TEUs peti kemas per tahun.

Pada tahap pertama, CBL akan dibangun dengan kapasitas 500 ribu TEUs peti kemas per tahun terlebih dulu.

“Kami targetkan bisa dibangun akhir tahun ini tahun ini. Investasi yang kami siapkan Rp 3 triliun untuk pembangunan CBL,” ujar Dani.

Adapun pembangunan CBL tengah dalam proses mengurus perizinan di Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cibitung, Kementerian PUPR. Menengok alur sungai yang akan dilalui kapal logistik, saat ini difungsikan sebagai pengendali banjir.

“Kami proses perizinan penggunaan lahan PUPR, AMDAL juga berjalan. Kami memang fokus bisa dieksekusi tahun ini,” tegasnya. (bisnis.com/kumparan.com/ac)

Perusahaan asing andalkan bahan baku dari negaranya, RI makin bergantung impor

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, tingginya impor pada Juli lalu dikarenakan sektor infrastruktur dan manufaktur semakin bergantung pada produksi luar negeri. Di antaranya komponen seperti baja dan besi yang merupakan komoditas utama untuk pembangunan.

JAKARTA (alfijak): Menurut Faisal, ketergantungan dua sektor ini sudah tinggi sejak tahun lalu. Hanya saja, kata dia, pada tahun lalu ekspor tumbuh lebih cepat.

Sementara itu, pada tahun ini, pertumbuhan impor lebih cepat di saat manufaktur terus melambat.

“Ketergantungan impor dari tahun ke tahun memang tinggi. Tapi tahun ini pertumbuhan impornya lebih tinggi dibandingkan ekspor,” tuturnya ketika dihubungi Republika, Jumat (17/8).

Selain itu, perusahaan industri manufaktur besar di dalam negeri merupakan hasil investasi asing. Kondisi ini kerap kali diikuti dengan kebutuhan akan bahan baku yang tidak diserap dari produksi dalan negeri, melainkan negara lain.

Faisal menjelaskan, industri manufaktur otomotif di Indonesia dikuasai 90 persen oleh Jepang. Begitu juga ketika Cina membangun industri manufaktur di Indonesia, bahan baku didatangkan dari sana.

“Kesalahannya, investasi yang masuk itu tidak sering diarahkan untuk menyerap produksi dalam negeri. Alasannya banyak, misal tidak sesuai spesifikasi produksi kita dengan standar internasional,” ujar Faisal.

Padahal, menurut Faisal, permasalahan tersebut dapat diarahkan dengan kebijakan-kebijakan. Misal, investasi yang masuk harus diarahkan secara berangsur-angsur untuk melatih sumber daya manusia (SDM) setempat.

Tujuannya, agar sumber daya alam lokal dapat dimanfaatkan untuk diolah dan dijadikan sebagai input.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis bahwa nilai impor pada Juli lebih besar dibanding Juni hingga 62,17 persen, yakni dari 11,26 miliar dolar AS menjadi 18,27 miliar dolar AS. Apabila dibanding Juli tahun lalu juga terjadi peningkatan 31,56 persen dari 13,88 miliar dolar AS.

Menurut golongan penggunaan barang ekonomi, diketahui bahwa selama Juli 2018, golongan bahan baku/penolong memberikan peranan terbesar yaitu 74,84 persen dengan nilai 13,67 dolar AS.

Ini diikuti oleh impor barang modal 15,75 persen (2,8 miliar dolar AS) dan barang konsumsi 9,41 persen (1,7 miliar dolar AS).

Hak keberatan impor

Pemerintah Indonesia telah mengirim perwakilannya ke Jenewa untuk mengikuti sidang World Trade Organization (WTO) yang membahas tuntutan retaliasi Amerika Serikat (AS).

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan RI, Oke Nurwan mengatakan utusan Indonesia itu merupakan Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI).

Mereka ditugaskan untuk menyampaikan keberatan dari Pemerintah Indonesia atas tuntutan retaliasi AS.

“Prinsipnya, Indonesia sudah menyampaikan keberatan atas retaliasi dan besaran 350 juta dolar AS kepada Amerika melalui DSB (Dispute Settlement Body) Chair dari WTO,” ujar Oke, Kamis (16/8).

Anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono menilai peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah itu sebenarnya sudah tepat karena untuk melindungi produksi di dalam negeri dengan membatasi keberadaan barang impor.

“Negara mana pun bisa mengatakan tidak impor. Pemerintah Indonesia berhak keberatan impor agar produk asing enggak mudah masuk, produk impor dapat masuk dengan catatan […], dan untuk menstabilkan harga di dalam negeri yang kurang produksi,” ujar Ono.

Apalagi, menurut dia, Indonesia memiliki sumber daya pertanian dan peternakan besar yang masih dapat terus dikembangkan.

“Kalau produk impor berlebih, [bisa] mempengaruhi pendapatan pertanian, akan merusak tata niaga produk lokal,” ujar Ono.

Retaliasi menuntut Indonesia membayar 350 juta dolar AS, atau sekitar Rp5 triliun, sebagai ganti atas kerugian industri AS akibat peraturan impor holtikultura, hewan dan produk hewani.

Peraturan impor itu semula diterbitkan pemerintah RI pada 2012. AS dan Selandia Baru kemudian menilainya sebagai kebijakan pembatasan dan pelarangan impor sehingga membawa masalah ini ke WTO.

Pada Februari 2017, WTO mengabulkan gugatan AS dan Selandia Baru sehingga Indonesia harus mencabut peraturan impor itu. RI sudah berupaya melaksanakan putusan WTO, tapi AS menilai sebaliknya.

Pada Agustus 2018, pemerintahan Donald Trump resmi menuntut Indonesia membayar ganti rugi Rp5 triliun.

Meski sudah menyampaikan keberatan, persoalan belum selesai.

Menurut Oke, Indonesia masih harus menunggu hasil penilaian WTO terlebih dahulu terhadap keabsahan keberatan tersebut, tanpa diketahui pasti tenggat waktunya. (republika.co.id/gesuri.id/ac)

Penindakan ODOL belum jangkau pemilik barang

Penertiban truk over dimensi dan overload (ODOL) menjadi perhatian serius sejumlah asosiasi dan pengusaha. Sebagai kalangan yang terkena langsung imbasnya, Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menaruh perhatian khusus terhadap kebijakan ini.

JAKARTA (alfijak): Menurut Wakil Ketua DPP Aptrindo, Kyatmaja Lookman, pada prinsipnya, pengusaha truk yang tergabung dalam Aptrindo mendukung penertiban ODOL tersebut. Hal itu semakin dipertegas dalam pertemuan DPP Aptrindo dengan para perwakilan DPD Aptrindo, pada Senin (13/8).

“Namun, ada sejumlah catatan yang semestinya diperhatikan dan dilakukan pemerintah,” kata Kyatmaja kepada Kontan.co.id, pada Selasa (14/8).

Ia menyebut, setidaknya ada empat catatan yang dituliskan oleh Aptrindo. Yaitu mengenai aturan dan kualitas kelas jalan, daya angkut kendaraan, memfasilitasi harga angkut dengan pemilik barang, serta soal sasaran penindakan.

Mengenai kelas jalan, Kyatmaja menyebut bahwa harus ada upgrade soal kelas dan kualitas jalan.

Ia mencontohkan, apabila kekuatan truk mampu mengangkut 26 ton, sedangkan kualitas jalan hanya mampu menahan 21 ton, berarti ada selisih 5 ton.

“Kalau dari contoh itu kan kita kehilangan 5 ton. Jadi kami usulkan agar ada pemetaan dan perbaikan kualitas jalan dengan kajian yang komprehensif,” terangnya.

Soal daya dan harga angkut, Kyatmaja menyebut bahwa karakteristik barang dengan berat per-kilogram, menjadi yang paling terdampak. Sebabnya adalah soal perbandingan berat dan ruang truk yang tersedia.

“Untuk barang dengan karakteristik hitungan per kilogram, itu pasti terdampak sekali. Contohnya begini, barang yang masa jenisnya berat, tapi truknya belum penuh. Maka ketika harus dikurangi muatannya, truknya jadi nggak full, nggak optimal, truk sebesar itu, muatannya sedikit,” terang Kyatmaja.

Oleh sebab itu, masih ada sejumlah sektor usaha yang keberatan. Kyatmaja menyebutkan, kelompok usaha dari jenis sawit (minyak goreng), gula rafinasi, dan pupuk menjadi contoh tiga jenis usaha dari yang masih berkeberatan.

“Sawit-minyak goreng sebagai bahan pokok, gula rafinasi dan pupuk sebagai bahan penting. Toleransi 50% dinilai belum cukup. Namun sebaiknya, kita bedah dulu ongkos transpor ke harga barangnya seberapa signifikan,” ujarnya.

Sebagai informasi, pemerintah telah menerapkan kebijakan penurunan muatan bagi kendaraan barang yang melebihi 100% dari ketentuan atau ODOL ini pada 1 Agustus lalu.

Dalam catatan KONTAN, merujuk pada keterangan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi, saat ini pihaknya masih memberikan toleransi bagi kendaraan dengan muatan berlebih 40%-50% dari aturan yang ada. Misalnya, komoditi semen diberi toleransi 40%, dan logistik sembako 50%.

Kebijakan ODOL ini pun baru berlaku di tiga Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor (UPPKB) jembatan timbang yang menjadi pilot project. Yakni UPPKB Balonggandu Karawang, UPPKB Losarang Indramayu, dan UPPKB Widang Tuban.

“Jadi sebenarnya tidak perlu khawatir. Tapi temen-temen memang harus mempersiapkan diri,” imbuh Kytmaja.

Soal sasaran penindakan, para pengusaha truk ini mengajukan keluhan. Pasalnya, yang menjadi sasaran lebih ditekankan pada angkutan truk, dibandingkan dengan pengusaha pemilik barang.

“Maunya, penindakan angkutan jangan cuma di pengusaha truknya, tapi di pengusaha pemilik barangnya juga. Diawasi, jadi truknya nggak perlu melanggar. Kalau untuk overdimensi, kami masih galau. Kalau harus dilakukan pemotongan truk, itu memakan waktu dan biaya. Siapa yang akan tanggung? Sedangkan truknya kan kami beli sudah seperti itu barangnya,” tandas Kyatmaja. (kontan.co.id/ac)

Barang konsumsi & bahan baku dikenai PPh impor 7,5 persen

Rencana pemerintah memperketat impor perlu dilakukan secara hati-hati mengingat belum semua komoditas impor tersedia produk substitusinya di dalam negeri. Pengendalian impor menjadi fokus pemerintah yang dihadapkan pada dilema untuk mengejar pertumbuhan ekonomi di atas 5% dan mencegah defisit neraca transaksi berjalan terus melebar.

JAKARTA (alfijak); Presiden Joko Widodo, dalam rapat terbatas mengenai strategi kebijakan memperkuat cadangan devisa di Kantor Presiden, Selasa (14/8/2018) kembali menagih jajaran tim ekonominya untuk memperkuat neraca pembayaran.

“Memperkuat cadangan devisa merupakan hal yang sangat penting yang harus kita lakukan agar ketahanan ekonomi kita semakin kuat terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global termasuk dampak yang terakhir terjadi perekonomian di Turki,” katanya.

Berdasarkan data Bank Indonesia, defisit transaksi berjalan pada kuartal II/2018 tercatat US$8 miliar atau sebesar 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Angka tersebut melebar dibandingkan dengan kuartal II/2017 sebesar 1,96%. Defisit ini juga lebih besar dibandingkan dengan kuartal I/2018 sebesar 2,2% atau sekitar US$5,5 miliar.

Tekanan terhadap rupiah akibat melebarnya defisit kini ditambah oleh sentimen krisis di Turki. Akibatnya, pada perdagangan awal pekan, nilai tukar rupiah tersengat ke level Rp14.600 per dolar AS.

Namun, pada Selasa (14/8), mata uang Garuda terapresiasi ke posisi Rp14.580 per dolar AS, menguat 28 poin atau 0,19% dari penutupan sesi sebelumnya. Secara year-to-date (ytd) rupiah tercatat melemah 7,03% di hadapan dolar AS.

Presiden mengingatkan soal kewajiban penggunaan biodiesel sebagai campuran bahan bakar (B20) sampai dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), terutama bagi badan usaha milik negara (BUMN) skala besar yang dituding banyak menggunakan komponen impor.

“Kemudian juga di Kemendag dan Bea dan Cukai, pengendalian impor, saya kira betul-betul kita cermati secara detail dan cepat sehingga impor barang yang memang sangat penting dan sangat tidak penting bisa kita ketahui,” katanya.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal meminta agar pemerintah berhatihati dalam melakukan pembatasan impor.

“Pemerintah jangan gegabah dalam menentukan pembatasan produk impor. Pemerintah harus pastikan tersedianya produk substitusi dari komoditas yang dibatasi impornya. Jangan sampai malah menjadi bumerang,” katanya.

Untuk barang konsumsi, katanya, kepastian adanya produk substitusi akan meredam potensi terjadinya inflasi di dalam negeri, akibat dibatasinya produk yang selama ini dipasok dari impor.

Sementara itu, untuk barang modal dan penolong, ketersediaan komoditsa pengganti akan menjaga industri dalam negeri tidak kolaps.

“Kenaikan biaya produksi [akibat pembatasan impor barang modal] sangat mungkin terjadi. Tetapi, setidaknya dengan adanya produk substitusi industri terkait masih bisa bernafas,” lanjutnya.

Wakil Direktur Indef Eko Listiyanto menjelaskan upaya mengekang impor dapat menekan pelebaran defisit transaksi berjalan. Namun, ada konsekuensi yang harus diterima yaitu perlambatan pertumbuhan ekonomi.

“Itu pilihan pahit yang harus diambil. Pengurangan impor barang modal dan konsumsi khususnya akan membuat pertumbuhan ekonomi melambat. Pasalnya, ketergantungan konsumsi rumah tangga dan kebutuhan impor barang modal Indonesia cukup tinggi,” jelasnya, kemarin Selasa (14/8/2018).

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Anton Sihombing mengatakan pembatasan impor harusnya dilakukan lebih hati-hati dan mengundang para pemangku kepentingan.

“Kita ini jangan dikesampingkan, yakni pemangku kepentingan, asosiasi-asosiasi terkait. Kalau bisa kita meninjau permasalahan ini sama-sama, duduk sama-sama, sehingga keputusan dapat diambil dengan valid dan solid,” katanya, Selasa (14/8/2018).

Menurutnya, dengan prinsip ekonomi global, yang saling terhubungnya satu negara dengan lainnya, rencana pengendalian impor tersebut sangat tidak efektif.

Komoditas

Menindaklanjuti instruksi Presiden, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan segera mengenakan pajak penghasilan (PPh) impor 7,5% untuk barang-barang yang berhubungan dengan barang konsumsi maupun bahan baku.

Menurutnya, pemerintah akan mengendalikan barang yang permintaannya melonjak tinggi, tetapi tidak betul-betul strategis dan dibutuhkan dalam perekonomian.

“Ini kita suspect termasuk berbagai macam belanja online yang berasal dari luar negeri yang memang mengkontribusikan impor barang konsumsi yang sangat tinggi. Kita akan melakukan langkah yang cukup drastis dan tegas untuk mengendalikan,” katanya.

Adapun, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto berjanji akan memperkuat ekspor, meningkatkan investasi serta melakukan substitusi bahan baku dan bahan penolong impor yang mencakup 500 komoditas.

Airlangga menyebutkan, untuk meningkatkan substitusi impor, pihaknya akan terus mendorong pemenuhan aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

“Kami push terus untuk TKDN. Ini mendorong penyerapan produksi dalam negeri. Regulasi [TKDN] sudah ada tinggal Perpres tim [pengawasa pemenuhan] nya yang kita tunggu [ditetapkan Presiden Joko Widodo],” katanya.

Ada pun, PT Pertamina (Persero) mengkaji kemungkinan menyerap 200.000 barel per hari minyak mentah, yang selama ini diekspor sebagai langkah memangkas defisit neraca perdagangan migas.

Plt Dirut PT Pertamina Nicke Widyawati mengatakan mekanisme ini dapat dilakukan, dengan menjadikan kebutuhan itu sebagai prioritas.

Nicke mengatakan selama ini Pertamina sudah mengikuti tender, dengan mekanisme hak prioritas dalam tender, pihaknya dapat menyerap minyak mentah tersebut. (bisnis.com/ac)

3 Komoditas keberatan dengan aturan ODOL

Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menyatakan masih ada tiga pelaku usaha komoditas barang yang masih merasa keberatan terkait aturan pemberian sanksi terhadap truk kelebihan muatan dan dimensi.

JAKARTA (alfijak): “Ada tiga yang keberatan, yakni pelaku usaha komoditas gula, minyak goreng, dan pupuk, komoditas lain tidak ada masalah,” kata Wakil Ketua Aptrindo Kyatmaja Lookman di Jakarta, Senin, 13 Agustus 2018.

Kyatmaja mengatakan, hal itu dikarenakan muatan ketiga komoditas tersebut kelebihan 200 persen. “Muatan mereka selama ini kelebihan berat 200 persen,” katanya.

Padahal, lanjut Kyatmaja, biaya transportasi hanya tiga persen dibandingkan dengan kelebihan 200 persen yang sangat membahayakan keselamatan.

“Harusnya dampak kenaikan transportasi tidak separah itu, maksimal tiga persen saja. Silakan yang lain buka-buka ongkos transportasinya saja dibanding dengan harga barang,” katanya.

Untuk itu, Kyatmaja menyarankan agar pengusaha komoditas gula, minyak goreng, dan pupuk untuk menggunakan moda angkutan yang lebih besar karena lebih aman.

“Kita ini sukanya truk yang lebih kecil dimuat berlebih, seperti pengusaha beras pakai truk kecil dimuat dua kali lipat, jika pakai satu truk besar kan lebih aman,” katanya.

Terkait moda alternatif lain, seperti kereta api logistik, Kyatmaja menilai kelemahannya tidak bisa langsung dari pintu ke pintu (door to door) dan harus menggunakan truk lagi.

Namun, Kyatmaja pun tidak setuju apabila penerapan peraturan pemberian sanksi terhadap truk kelebihan muatan dan dimensi ditunda karena akan mengorbankan aspek keselamatan.

“Nanti ditunda masih minta ditunda lagi, kalau saya lihatnya lebih ke aspek keselamatannya. Ketika truk sudah melebihi spesifikasi teknisnya sudah enggak aman. 31 ribu orang meninggal setiap tahunnya,” katanya.

Kebijakan peraturan pemberian sanksi terhadap truk kelebihan muatan dan dimensi ini baru diterapkan di tiga jembatan timbang, yaitu Balonggandu Karawang, Losarang Indramayu, dan Widang Tuban mulai 1 Agustus 2018. (tempo.co/republika.co.id/ac)

ALFI: car terminal perlu akses truk sendiri

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mendesak penyediaan jalur tambahan untuk keluar masuk truk pengangkut kendaraan dan alat berat dari dan ke terminal khusus kendaraan yang dikelola IPC Car Terminal (IPCC) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

JAKARTA (alijak): Ketua ALFI DKI Jakarta Widijanto mengatakan truk pengangkut kendaraan yang hendak masuk ke car terminal dari Cakung Cilincing selama ini harus berputar di depan kantor Bogasari sehingga sering menyebabkan kemacetan, karena akses selanjutnya juga hanya satu lajur.

“Mestinya ada akses tambahan dan tersendiri untuk kegiatan di fasilitas car terminal agar tidak memperparah tingkat kemacetan Priok pada jam-jam sibuk layanan distribusi logistik,” ujarnya kepada Bisnis pada Senin (13/8/2018).

Dia mengemukakan IPC Car Terminal selaku pengelola dan operator terminal khusus mobil di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu semestinya sudah memikirkan untuk menyiapkan akses terminalnya yang lebih efisien dari saat ini, seperti yang sudah disiapkan oleh Jakarta International Container Terminal (JICT) dan TPK Koja.

“Joint gate JICT dan TPK Koja sudah terkoneksi langsung dengan akses tol pelabuhan yang terhubung dengan Jakarta Outer Ring Road (JORR). Idealnya, fasilitas car terminal yang juga mendominasi bongkar muat layanan internasional punya pula akses sendiri seperti itu agar tidak menambah krodit kemacetan Priok, tidak bercampur dengan jalan arteri seperti sekarang,” paparnya.

ALFI: car terminal perlu akses truk sendiri
ALFI: car terminal perlu akses truk sendiri

Widijanto menambahkan kemacetan di Priok pada jam sibuk sudah sering dikeluhkan pengguna jasa pelabuhan lantaran memicu biaya logistik pemilik barang dan menimbulkan ketidakefisienan.

“Kami harapkan IPC Car Terminal Priok juga melakukan pembenahan dengan menyiapkan akses khusus untuk efisiensin layanannya,” paparnya.

IPCC merupakan anak usaha PT Pelabuhan Indonesia II atau Indonesia Port Corporation (IPC). IPCC memberikan jasa pelayanan terminal kendaraan. Jasa pelayanan meliputi stevedoring, cargodoring, receiving, dan delivery.

Selain itu, IPCC melayani pelayanan jasa lainnya, yaitu vehicle processing center (VPC), equipment processing center (EPC), port stock, dan transhipment roro services.

IPCC tidak hanya menyediakan jasa terminal untuk mobil, tapi juga untuk alat berat, truk, bus, dan suku cadang.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, IPCC memiliki beberapa keunggulan, di antaranya satu-satunya perusahaan pengelola terminal komersial yang memberikan jasa pelayanan terminal kendaraan di negara terpadat keempat di dunia, memiliki 100% captive market untuk ekspor-impor kendaraan, dan margin bisnis menarik.

IPCC juga mengelola lahan seluas 31 hektare dengan kapasitas 700.000 unit kendaraan per tahun. IPCC menargetkan pada 2022 mengelola lahan seluas 89,5 hektare dengan kapasitas 2,1 juta kendaraan. Dengan demikian, IPCC diproyeksikan menjadi pengelola terminal mobil terbesar kelima di dunia.

Dari segi kinerja keuangan IPCC juga menunjukkan hal yang menggembirakan. Pada 2017, misalnya, IPCC membukukan pendapatan Rp422,1 miliar, naik 34,3% dibandingkan dengan 2016 Rp314,3 miliar.

Pada periode yang sama, EBITDA IPCC bertambah 31,5% menjadi Rp175,4 miliar dari Rp133,4 miliar. Laba kotor naik 26,8% menjadi Rp208,6 miliar dari Rp164,5 miliar, dan laba bersih tumbuh 32,2% dari Rp98,4 miliar menjadi Rp130,1 miliar pada 2017.

Sementara total aset IPCC per Desember 2017 mencapai Rp. 336,3 miliar, naik 26,95% dibandingkan 2016 sebesar Rp264,9 miliar. Liabilitas IPCC naik 25% menjadi Rp. 99,2 miliar dari Rp. 79,3 miliar, dan ekuitas tumbuh 27,7% menjadi Rp237 miliar dari Rp. 185,6 miliar dan current ratio sebesar 3,3 kali, naik dari 2,4 kali.

Dalam 3 tahun terakhir rata-rata ROA IPCC mencapai 35,4%, margin EBITDA 40,4%, ROE 50,6%, dan ekuitas terhadap aset rata-rata 69,8%. (bisnis.com/ac)

Industri sesuaikan karoseri dengan aturan ODOL

Truk angkutan barang dengan muatan overload dan overdimensi menjadi bahasan yang mengemuka di seminar karoseri yang digelar oleh PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) dan Kementerian Perhubungan di sela gelaran pameran otomotif GIIAS 2018 di ICE BSD City, Tangerang.

TANGERANG (alfijak): Seminar yang digelar di booth Hino hall 3H ini menjadi wahana sosialisasi untuk memberikan sosialisasi dan bertukar informasi kepada para karoseri terkait dengan peraturan pemerintah mengenai over dimensi dan over load (ODOL).

Seperti diketahui, Pemerintah RI mulai tanggal 1 Agustus 2018 menerapkan kebijakan penurunan muatan bagi kendaraan yang membawa beban lebih dari 100 persen.

Pengecualian diberikan untuk angkutan sembako dengan toleransi hingga 50 persen, tapi bila melebihi 75 persen akan dilakukan proses penurunan muatan.

Sementara angkutan semen dan pupuk diberikan pengecualian dengan denda tilang bila muatan melebihi 40 persen, dan diminta menurunkan muatan bila melebihi 65 persen dari standarnya.

“Seminar karoseri ini mengikuti arahan dari Presiden Joko Widodo di mana fokus pembangunan mulai bergeser ke pembangunan Sumber Daya Manusia atau SDM guna menciptakan kepatuhan dan budaya berlalu lintas yang berkeselamatan,“ ungkap Budi Setiyadi.

Seminar dihadiri Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi dan Direktur Sales dan Promosi HMSI, Santiko Wardoyo, diikuti 60 peserta dari kalangan pelaku industri karoseri dari Jabotabek, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Santiko mengatakan, seminar ini juga merupakan bagian dari kolaborasi Hino bersama karoseri untuk memberikan produk terbaik bagi pelanggan setia Hino dan juga memperat hubungan kerjasama Hino dengan karoseri.

Selain menggelar seminar mengenai ODOL, di acara ini Hino juga melakukan soft launching untuk website khusus bagi karoseri yaitu www.karoseri.hino.co.id yang berisi data petunjuk mengenai gambar sasis Hino, detail spesifikasi produk Hino, uji landasan sasis Hino dan informasi teknik lainnya mengenai petunjuk pemasangan bodi truk Hino.

Melalui web ini para karoseri dapat membuat bodi sesuai dengan standar dan keamanan produk Hino, sehingga bodi truk Hino dapat digunakan dengan sesuai peraturan pemerintah dan standar keamanan yang tinggi bagi keselamatan berkendara.

Sebagai bentuk apresiasi kepada karoseri yang sudah mengikuti standarisasi dari Hino, maka pada acara tersebut diberikan juga berupa sertifikasi dan awarding kepada 16 karoseri yang sudah mengikuti buku petunjuk pemasangan bodi Hino.

Produk karoseri ini dinyatakan lulus uji atau sudah tersertifikasi standar pemasangan bodi Hino yang sesuai, aman dan turut menjaga keselamatan di jalan.

“Kami senang dapat mewadahi antara karoseri dengan Kementerian Perhubungan sebagai regulator, sehingga karoseri dapat bertemu langsung dan mengetahui informasi mengenai odol tersebut dengan jelas langsung dari narasumbernya. Melalui acara ini, kami harapkan juga dapat semakin memerperat hubungan kerjasama yang selama ini sudah terbangun antara Hino dan karoseri,” ungkap Santiko Wardoyo. (tribunnews.com/ac)

 

500 Eksportir belum manfaatkan fasilitas fiskal

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai melakukan pertemuan dengan para eksportir Indonesia. Tujuan pertemuan tersebut untuk mensosialisasikan fasilitas kepabeanan untuk meningkatkan ekspor dan investasi.

JAKARTA (alfijak): Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kushari Suprianto mengatakan, berdasarkan catatan Bea Cukai masih ada sekitar 500 eksportir yang melakukan aktivitas ekspor rutin belum menggunakan fasilitas kepabeanan.

“Berdasarkan catatan kami bapak dan ibu bagian dari 500 eksportir yang menurut kepabeanan ekspor rutin namun belum menggunakan fasilitas pemerintah dalam mendorong kegiatan ekspor,” ujar Kushari di Kantornya, Jakarta, Selasa (7/8/2018).

Padahal, fasilitas ini diberikan oleh pemerintahan Jokowi-JK untuk meningkatkan nilai ekspor. Mengingat selama ini kegiatan perdagangan internasional banyak berperan memberikan nilai lebih terhadap transaksi perdagangan.

“Atas perintah Presiden bagaimana kita berikan sesuatu yang lebih kepada eksportir kita. Kita diminta juga mendata eksportir mana yang melakukan kegiatan ekspor impor dan memberikan devisa negara namun belum menggunakan fasilitas fiskal,” jelasnya.

Dalam kesempatan kali ini, pemerintah akan kembali menjelaskan fasilitas apa saja yang diperoleh pengusaha ketika melakukan ekspor.

Acara ini akan menghadirkan Direktur Perdagangan Luar Negeri Kementerian Keuangan Oke Nurwanto, Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai pembicara kunci.

“Tentu acara pagi ini adalah suatu acara yang beliau beliau banyak beriskusi. Jadi paling banyak menerima masukan kenapa bapak ibu belum menggunakan fasilitas ini maupun kendala di lapangan. Kebetulan pimpinan kita akan kumpul disini dan nantinya Bu Menteri Keuangan akan segera merapat,” tandasnya. (liputan6.com/ac)

Yukki: penyempurnaan PDE manifes akan perbaiki LPI Indonesia

Sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) manifes (dokumen muatan barang) yang kini masih terus disempurnakan Ditjen Bea Cukai melalui Peraturan Menteri Keuangan No.158/2017 akan dapat memperbaiki kinerja logistik Indonesia, kata Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) kemarin.

JAKARTA (alfijak): Menurut dia, Logistics Performance Index (LPI) Indonesia tahun 2018 sudah membaik naik 17 tingkat dalam dua tahun, peringkat ke-46 dari 160 negara. Peringkat LPI Indonesia yang dirilis Bank Dunia 2016 lalu sempat melorot dari posisi 53 dengan skor 3,08 menjadi peringkat 63 dengan skor 2,98.

Dari semua indikator LPI ini, Indonesia, skor tertinggi Indonesia adalah indikator ketepatan waktu dengan 3,67 poin di posisi ke-41. Sedangkan indikator pabean mendapat nilai terendah dengan 2,67 poin, berada di posisi ke-62 dari semua negara yang disurvei.

“Dengan kebijakan baru PMK 158/2017, saya yakin indikator pabean akan lebih baik, sehingga LPI Indonesia pada tahun akhir 2019 akan setara dengan negara tetangga dan bahkan bisa lebih baik lagi,” kata Yukki kepada pers di sini kemarin.

Yukki mengatakan hal itu menanggapi evaluasi PMK 158/2017 yang dibahas antar asosiasi seperti ALFI dan INSA dengan pihak Ditjen Bea dan Cukai di Jakarta Senin (06/08) untuk sektor angkutan laut. Sedangkan di sektor angkutan udara dijadwalkan dibahas pada Selasa (07/08) besama INACA, IATA, ALFI dan PT. Angkasa Pura II, dll.

Yukki: penyempurnaan PDE manifes akan perbaiki LPI Indonesia
Yukki: penyempurnaan PDE manifes akan perbaiki LPI Indonesia

Sistem PDE manifest yang baru tersebut, lanjut dia, memungkinkan perusahaan jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) sebagai NVOCC (Non Vessel Operating Common Carrier) dapat mengakses langsung ke sistem di Bea Cukai dan INSW dalam memasukkan data barang impor/ekspor secara elektronik.

Sebelumnya, freight forwarding untuk melakukan perubahan maupun perbaikan dokumen impor dan ekspor secara elektronik harus melalui perusahaan pelayaran dan maskapai penerbangan.

“Kebijakan ini sudah sesuai dengan kesepakatan ASEAN di bidang logistik,” kata Yukki yang juga Ketua AFFA (The ASEAN Federation of Forwarders Association).

ALFI, kata Yukki, menyambut baik evaluasi kebijakan tersebut sebelum diberlakukan secara penuh, sehingga bila diberlakukan secara penuh nantinya tidak mengganggu proses ekspor impor.

“Selain itu sistem PDE manifest ini juga harus dapat diintegrasikan dengan ASEAN Single Window (ASW),” katanya.

Yukki: penyempurnaan PDE manifes akan perbaiki LPI Indonesia
Yukki: penyempurnaan PDE manifes akan perbaiki LPI Indonesia

Dia menambahkan upaya Ditjen Bea dan Cukai tersebut perlu diikuti kementerian dan lembaga pemerintah terkait, yang terlibat dalam proses perdagangan internasional (ekspor dan impor). Sebab, lanjutnya, untuk kegiatan ekspor dan impor melibatkan 15 kementerian dan tiga (3) lembaga negara.

Kebijakan Bea Cukai yang mengarah kepada trade facilitation sudah tepat, sehingga dengan kebijakan tersebut akan dapat mempercepat proses impor dan ekspor. “Perdagangan internasional akan terakselerasi dengan baik.”

Namun Bea Cukai saja tidaklah cukup, lanjut Yukki, karena kementerian lainnya terutama Perhubungan, Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Kesehatan, Kemenhankam, Bapeten, Kominfo, Kemen LH, Polri, Bank Indonesia, Badan Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Badan Pengawas Obat dan Makanan. (ac/bw)