Arsip Bulanan: Juli 2023

Rilis Media

LPI Cuma ‘Persepsi’, Fokus Saja Indonesia Emas 2045

Alfijak – Ketimbang berpolemik, pemerintah dan semua pihak diminta menjadikan anjloknya ranking Indonesia dalam Index Performance Logistics (LPI) yang dirilis World Bank, dapat dijadikan acuan untuk berbenah.

Apalagi, laporan LPI World Bank itu hanya bersifat ‘persepsi’ berdasarkan hasil survey melalui metode tertentu sehingga tidak perlu terlampau dirisaukan, ditengah semakin membaiknya pertumbuhan perekonomian Indonesia saat ini.

Hal itu ditegaskan Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi, menanggapi laporan hasil survey World Bank terhadap LPI Indonesia, baru-baru ini.

Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah, selain tetap komitmen pada perbaikan di sektor logistik, Indonesia juga mesti fokus pada menjaga pertumbuhan ekonomi guna merealisasikan program Indonesia Emas pada 2045 mendatang.

“Pemerintah saat ini sudah on the track dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi kita tidak perlu risau berlebihan dengan persepsi LPI World Bank itu, ” ujar Yukki.

Dia mengatakan, konsentrasi Pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional itu setidaknya dapat dilihat pada sejumlah indikator utama, yakni; berdasarkan data triwulan kedua tahun ini, bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi RI cukup tinggi.

Selain itu, daya beli masyarakat hingga kini juga masih cukup baik, dan belanja pemerintah terjaga, serta investasi yang ditargetkan baik itu PMA maupun PMDN tercapai.

Yukki menambahkan, dengan tingkat inflasi yang masih dibawah 5%, daya tarik Indonesia bagi Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih prospektif.

“Disamping itu, program hilirisasi industri oleh Pemerintah juga telah membuahkan hasil sehingga mendorong investasi yang pada akhirnya pertumbuhan ekonomipun terjadi bukan hanya di Jawa tetapi juga di luar pulau Jawa,” tuturnya.

Selain itu, secara geografi dan karakteristiknya, RI sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, tidak bisa dibandingkan dengan negara lainnya dalam kaitan sistem logistik nasionalnya, apalagi jika survey LPI hanya mengakomodir untuk beberapa komoditi saja.

Yukki mengemukakan, terkait pembenahan sistem logistik nasional, sejauh ini Pemerintah sudah melakukan banyak hal, termasuk mengatur bagaimana yang menyangkut trafik dan produktivitas, digitalisasi, transformasi pelaku usaha di dalam negeri, hingga mendorong pertumbuhan investasi di sektor tersebut.

“Sekali lagi kita jangan berpolemik apalagi risau dengan LPI versi World Bank itu. Sebab tidak menutup kemungkinan, banyak juga negara-negara yang masuk dalam survey LPI World Bank itu, justru biaya logistiknya rendah tetapi tingkat perekonomian negara-negara itu tidak bagus-bagus amat. Intinya kita juga tidak ingin biaya logistik murah tetapi tidak ada barangnya,” ujar Yukki yang juga Chairman FIATA Regional Asia Pasific.

Investasi Membaik

Yukki juga menegaskan berdasarkan indikator dan data, bahwa tingkat kepercayaan investor terhadap Indonesia, terus membaik.

Kementerian Investasi/BKPM, mencatat realisasi investasi selama semester pertama tahun ini mengalami peningkatan 16,1% dibanding dengan pencapaian periode tahun lalu.

Realisasi investasi selama Januari-Juni 2023 mencapai Rp.678,7 Triliun dan secara Year on Year (YoY) naik 16,1%, atau telah mencapai 48,5% dari target 2023 sebesar Rp 1.400 Triliun.

Adapun penyerapan tenaga kerja atas kegiatan investasi selama semester I/2023 itu mencapai 849.181 orang.

Data BKPM juga menyebutkan, investasi yang berasal dari PMA selama Januari-Juni 2023 mencapai Rp 363,3 Triliun (naik 17,1% secara YoY), dan PMDN Rp.315,4 Triliun (naik 15% secara YoY).

Realisasi investasi itu tersebar di pulau Jawa Rp 323,8 Triliun dan Luar Pulau Jawa Rp 354,9 Triliun. Adapun 5 besar sektor realisasi PMA dan PMDN selama Januari-Juni 2023 itu yakni; industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya, yang mencapai Rp 89 Triliun.

Kemudian, sektor Transportasi, Pergudangan dan Telekomunikasi mencapai Rp 79,1 Triliun, Pertambangan Rp 71,4 Triliun, sektor Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran Rp 58,3 Triliun, serta sektor Industri Kimia dan Farmasi mencapai Rp 48,1 Triliun.

Provinsi Jawa Barat masih menempati posisi teratas sebagai 5 besar lokasi realisasi PMA dan PMDN selama semester I/2023 itu dengan nilai investasi mencapai Rp 103,7 Triliun. Kemudian disusul DKI Jakarta Rp 79,5 Triliun, Jawa Timur Rp. 61,2 Triliun, Sulawesi Tengah Rp 56,4 Triliun, dan Batam Rp.50,6 Triliun.

Adapun 5 besar negara dengan realiasi PMA di Indonesia selama Semester I/2023, antara lain; Singapura, Tiongkok, Hongkong (RRT), Jepang dan Amerika Serikat.

Dukung Menko Marves

Yukki mengatakan, meskipun laporan World Bank soal LPI Indonesia itu hanya sebagai persepsi, namun ALFI mendukung langkah Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) melakukan upaya meminta klarifikasi World Bank atas survey LPI yang dirilisnya lantaran dinilai tidak fairnes.

Yukki menegaskan, ALFI sebagai asosiasi pelaku usaha di sektor logistik, kali ini tidak terlibat dalam wawancara survey oleh World Bank itu, padahal pada tahun 2015 dan 2018 pernah di wawancarai prihal LPI tersebut.

Padahal, ungkapnya, pada tahun 2018 dan tahun-tahun sebelumnya, ALFI pernah dikirimkan quisioner oleh perwakilan World Bank berkaitan dengan survey kinerja logistik itu.

Sebagaimana diketahui, World Bank telah merilis bahwa logistics performance index (LPI) Indonesia  menempati peringkat ke 63 dari total 139 negara yang dikaji dengan skor LPI 3,0. Catatan tersebut mengalami penurunan 17 peringkat dibandingkan pada 2018 saat Indonesia menduduki urutan ke-46 dengan skor LPI 3,15.

Kinerja LPI itu dihitung berdasarkan enam dimensi, yakni customs, infrastructure, international shipments, logistics competence and quality, timelines, dan tracking & tracing.

Terbitan LPI oleh World Bank yang dirilis 21 April 2023 itu merupakan penyajian data yang dikumpulkan dari 139 negara pada paruh kedua tahun 2022, atau lebih sedikit ketimbang LPI tahun 2018 yang mencapai 160 negara. Namun pada tahun 2020, Bank Dunia tidak merilis LPI.

Sejak diluncurkan pada 2007, LPI telah melakukan penilaian sederhana terkait logistik oleh sumber-sumber profesional tentang seberapa mudahnya mengekspor ke negara tujuan dalam hal kualitas infrastruktur, kualitas ketersediaan layanan logistik, dan hambatan sektor publik.(*)

Rilis Media

Yukki Ingatkan Pentingnya Transformasi & Kompetensi Pelaku Logistik

ALFIJAK – Keberadaan dan kondisi infrastruktur provinsi Jawa Barat masih menjadi daya tarik investasi nasional baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Hal tersebut terbukti bahwa saat ini Jawa Barat menduduki peringkat pertama dalam hal Investasi di tahun 2022 dengan besaran Rp. 174,6 Triliun, dimana hampir sepertiga investasi digerakan oleh Usaha Mikro Kecil (Rp. 55,2 Triliun).

Demikian disampaikan Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki pada pembukaan Focus Group Discussion (FGD) yang sekaligus Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) ke III ALFI/ILFA DPW Jawa Barat 2023 bertema ‘Keberlanjutan Ekosistem Bisnis Logistik dengan Digitalisasi dan Kolaborasi’ yang digelar di Bekasi Jawa Barat pada Rabu (5/7/2023).

Hadir pada kesempatan itu, KSOP Patimban, Kakanwil Bea dan Cukai Jawa Barat, Dishub Provinsi Jawa Barat, Perwakilan Bank OCBC NISP, dan para anggota ALFI Jawa Barat. Selain itu, Ketua DPW ALFI DKI Jakarta Adil Karim, Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra, Kadin Jawa Barat dan Kadin Karawang.

Yukki mengatakan, anggota ALFI diseluruh Indonesia yang berjumlah lebih dari 3000-an perusahaan, sejatinya mayoritas adalah kelas usaha kecil menengah (UKM), sehingga anggota ALFI di Jawa Barat bisa mengambil lebih peran untuk mendorong munculnya pengusaha-pengusaha baru di bidang transportasi dan logistik.

“Karena itu, inisiasi DPW ALFI Jawa Barat untuk menyelenggarakan Rapimwil sekaligus FGD pada hari ini perlu kita apresiasi, mengingat Jawa Barat merupakan pilar penting ekonomi nasional, dan menjadi wilayah penopang pusat bisnis dan produksi nasional yaitu Jakarta dan sekitarnya,” ucap Yukki.

Dia juga mengemukakan, bahwa kondisi perekonomian global masih berkontraksi, bahkan menunjukan pertumbuhan negatif dibeberapa negara ekonomi besar dunia. Disisi lain, peta rantai pasok dunia tengah mengalami pergeseran, dimana kawasan Asia Pasifik dan ASEAN menjadi pusat pertumbuhan ekonomi  dan menjadi pusat produksi dan konsumsi sekaligus.

Untuk berbagi pandangan, imbuh Yukki, Vietnam sebagai salah satu negara ASEAN adalah tujuan utama untuk relokasi rantai pasokan (dari cina dan dunia) akibat geopolitik dan dampak pandemi. Akan tetapi pertumbuhan mereka sudah mendekati ambang batas, karena tingkat pengangguran Vietnam sebesar 2,6% pada tahun 2022 kurang dari setengah dari umunya negara di Asia Pasifik yang hanya  5,7%.

“Hal ini menciptakan peluang bagi negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk memfasilitasi investasi melalui pembangunan infrastruktur dan pembuatan kebijakan yang mempermudah melakukan bisnis lintas batas,” papar Yukki.

Digitalisasi Logistik

Ketua Umum DPP ALFI juga mengingatkan soal digitalisasi logistik dan keberlanjutan usaha yang perlu menjadi fokus bersama dalam memenangkan persaingan usaha kedepan, tidak hanya sesama pengusaha lokal tapi kita bicara tentang pengusaha regional dan internasional.

Karena itu, ujar Yukki, perusahaan anggota ALFI perlu punya rencana untuk memastikan kelangsungan usaha nya bisa bertahan dan tidak fokus terhadap kegiatan yang bersifat tradisional dan manual.

Dia juga mengingatkan supaya setiap kegiatan organisasi yang memiliki visi dan mengedepankan pembangunan ekosistem usaha yang berbasis kolaborasi dan inklusifitas.

“Potensi sekaligus tantangan bagi NKRI ke depan adalah bagaimana seluruh pemangku kepentingan memiliki visi yang sama dan menanggalkan ego sektoral guna kepentingan lebih besar yang berkelanjutan,” ucap Yukki.

Dua Periode

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi juga menegaskan, dirinya hanya akan memimpin organisasi pelaku usaha itu selama dua periode.

“Saya tegaskan lagi disini, awal tahun depan saya sudah pensiun sebagai Ketum DPP ALFI. Saya ingin organisasi ini terus maju berkesinambungan dengan SDM yang ada. Makanya jangan sampai ada upaya-upaya perubahan-perubahan AD/ART di ALFI. Sudah cukup bagi saya memimpin ALFI ini selama dua periode.

Dia menambahkan, kita semua patut bersyukur lantaran ekonomi RI terus membaik bakhan, pada tahun lalu bisa tumbuh diatas 5% sementara banyak negara lain masih mengalami kendala perekonomian tidak sederhana.

“Kinipun sudah masuk Juli 2023, ternyata ekonomi kita masih tumbuh dan ekspor kita masih surplus,” ujar Yukki sambil menegaskan bahwa ALFI juga mendukung sepenuhnya hilirisasi.

Tantangan Logistik

Sementara itu, dalam sambutannya, Ketua DPW ALFI Jawa Barat, M Nuh Nasution mengatakan FGD ini diharapkan sebagai ajang berdiskusi menjawab tantangan logistik kedepan.

“Karenanya bisnis logistik harus bertransformasi di era ini bagi pelaku usaha logistik, dengan optimalisasi digitalisasi,” ucap Nuh.

Dia menambahkan, dengan perkembangnan ekonomi di Jawa Barat diatas 5% saat ini, menandakan ada potensi bagi pelaku usaha logistik untuk ikut ambil bagian di bisnis logistik ini.

“Infrastruktur di Jawa Barat ada Patimban dan Bandara Kertajati, dan hal ini mesti menjadi momentum bagi pelaku logistik di Jawa Barat. Kitapun mesti mulai mengoptimalkan dan memanfaatkan pelabuhan Patimban agar bisa lebih maksimal,” ujar Nuh.[*]

Rilis Media

ALFI Dukung Dishub DKI Rekayasa Lalu Lintas Imbas Perbaikan Jembatan Marunda

ALFIJAK – Pelaku logistik di DKI Jakarta mendukung upaya Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang melakukan rekayasa lalu lintas sebagai solusi mengurai terjadinya potensi kemacetan sehubungan adanya pengerjaan railing dan perbaikan jembatan Marunda yang alami kerusakan.

Ketua Umum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim, SE.CPSCM mengemukakan, rekayasa lalu lintas tersebut sangatlah diperlukan supaya ada solusi memecah kemacetan akibat rusaknya akses vital (jembatan) menuju dan dari arah Marunda.

“Tetapi yang terpenting pihak Dishub DKI tidak hanya sekedar buat rekayasa, namun juga SDM-nya perlu sinergi dengan instansi terkait (Kepolisian) untuk turun kelapangan guna mengawal rekayasa lalu lintas tersebut. Karena, tidak bisa hanya sekedar dibuatkan rekayasa tapi tidak diatur dan diawasi  di lapangannya,” ujar Adil, pada Minggu (2/7/2023).

Sinergitas antar instansi dilapangan tersebut, imbuhnya, agar arus transportasi dan logistik tetap berjalan dengan baik sehingga bisa meminimalisir kepadatan di jalur distribusi, baik di kawasan Marunda khususnya maupun Pelabuhan Tanjung Priok umumnya.

Pasalnya, kata Adil, saat ini kawasan Marunda menjadi salah satu penopang kegiatan logistik dari dan ke pelabuhan Tanjung Priok lantaran di kawasan tersebut cukup banyak tersebar fasilitas depo peti kemas (empty), depo umum maupun fasilitas garasi trucking, pusat logistik berikat, industri (pabrik). Bahkan aktivitas di kawasan pelabuhan Marunda juga cukup signifikan sehingga mobilitas diwilayah itu setiap harinya cukup padat.

“Karenanya diperukan sinergi dan harmonisasi semua stakeholders dan instansi terkait dalam kaitan pengaturan rekayasa lalu lintas oleh Dishub DKI sehubungan pekerjaan railing dan perbaikan jembatan Marunda itu. Hal ini agar arus ekspor impor tetap terjaga dan tidak menambah cost pelaku usaha akibat kemacetan di area tersebut,” tegas Adil Karim.

Mulai 1 Juli 2023

Sebagaimana diketahui, sehubungan dengan adanya pekerjaan railing dan perbaikan jembatan Marunda, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas untuk periode tertentu.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo melalui surat pemberitahuannya tanggal 28 Juni 2023 yang beredar dikalangan pelaku usaha menyebutkan bahwa dilakukan penutupan lajur utara tanggal 1 Juli s/d 7 Juli 2023 (railing). Kemudian penutupan lajur selatan tanggal 8 Juli s/d 16 Agustus 2023 (Perbaikan).

Selanjutnya, ditanggal 20 Agustus s/d 10 September 2023 di lajur selatan akan ada penyempitan lajur karena akan dikerjakan bergantian antara lajur 1 dan lajur 2, melanjutkan pekerjaan sisi tengah sampai sisi barat pada lajur selatan.

Selama pengerjaan akan dilakukan rekayasa lalu lintas sesuai pentahapan pekerjaan yakni; Pengalihan arus lalu lintas dari arah timur ke arah barat dapat melalui jalan Sungai Landak kemudian jalan raya Cilincing atau jalan Cakung Cilincing Raya.

Sedangkan pengalihan arus lalu lintas menuju tol dari arah timur ke arah barat dapat melalui jalan Sungai Landak kemudian jalan Raya Cilincing lalu jalan tol akses Tanjung Priok.

Untuk pengalihan arus lalu lintas kendaraan  kecil dari arah timur ke arah barat dapat melalui jalan Sungai Landak kemudian Jalan Kebantenan 1, lalu Jalan Madya Kebantenan.

Untuk kendaraan yang berasal dari sisi timur jembatan yang akan menuju pelabuhan diarahkan melalui Tol Cibitung-Cilincing (Gerbang Tol Tarumajaya) untuk kemudian keluar di akses Tol Pelabuhan atau Jalan Jampea.

Adapun kendaraan besar dan kendaraan berat dari arah Marunda dari arah timur menuju arah utara dialihkan melalui akses jalan Kawasan Berikat Nusantara (KBN)dan untuk kendaraan dari arah Marunda atau Timur menuju arah Selatan dan Timur dialihkan melalui Tol Cibitung-Cilincing.

Untuk itu, kepada pengguna jalan agar dapat menghindari ruas jalan tersebut dan dapat menyesuaian pengaturan lalu lintas yang ditetapkan, mematuhi rambu lalu lintas dan petunjuk petugas di lapangan serta mengutamakan keselamatan di jalan.[*]