Arsip Tag: Kyatmaja Lookman

GPEI minta dispensasi pembatasan operasional truk untuk barang ekspor

Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia (GPEI) meminta pemerintah memberi pengecualian bagi angkutan truk sumbu tiga atau lebih pengangkut barang-barang ekspor pada saat pembatasan operasional angkutan barang truk di jalan tol dan nasional tertentu diberlakukan pada 22-23 Desember 2017 dan 29-30 Desember 2017.

JAKARTA (alfijak): Menurut GPEI, Aktivitas ekspor akan mengalami gangguan jika pemerintah tidak memberikan pengecualian bagi truk pembawa barang ekspor atau bahan baku industri yang memiliki orientasi ekspor.

Ketua Umum Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno mengatakan pihaknya meminta pemerintah memberikan pengecualian untuk angkutan barang truk pembawa barang-barang ekspor karena kegiatan ekspor mengalami peningkatan pada akhir tahun dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya.

Tidak hanya pengangkut barang-barang ekspor, ungkapnya pemerintah juga perlu memberikan pengecualian untuk angkutan truk pembawa bahan baku industri yang orientasinya ekspor dan bahan bakunya dari dalam negeri.

“GPEI mengharapkan adanya pengecualian untuk aktivitas ekspor, karena di akhir tahun kegiatan ekspor meningkat di bandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya,” kata Benny kepada Bisnis pada Minggu (10/12/2017).

Dia menjelaskan peningkatan aktivitas ekspor sudah mulai terlihat sejak Oktober 2017 dan akan mencapai puncak pada Desember 2017.

Menurutnya, kenaikan aktivitas ekspor di rata-rata bulan pada kuartal 1, 2, dan 3 bisa mencapai 30%.

Terkait dengan besaran kerugian yang akan diderita perusahaan eksportir, Benny mengaku belum melakukan perhitungan.

Peta jalur

Sementara itu, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Bidang Distribusi dan Logistik Kyatmaja Lookman mengatakan pihaknya menyesalkan jika pemerintah tidak melakukan perubahan terkait pembatasan operasional angkutan barang dengan sumbu tiga atau lebih pada jalan tol dan nasional tertentu.

Dia meminta pemerintah memetakan jalur-jalur yang dapat dilewati oleh angkutan barang sumbu tiga atau lebih pada 22-23 Desember 2017 dan 29-30 Desember 2017 untuk mencapai kawasan-kawasan industri.

Angkutan barang truk dengan sumbu tiga atau lebih akan mengalami kesulitan melewati jalur nontol tanpa peta jalur yang ditetapkan oleh pemerintah pada masa Natal 2017 dan Tahun Baru 2018.

Kementerian Perhubungan memastikan pembatasan operasional truk di jalan tol dan nasional tertentu pada masa Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 tidak mengalami perubahan, yakni tetap selama 4 hari.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan pihaknya akan mengumumkan kebijakan pembatasan operasional angkutan barang truk dengan sumbu tiga atau lebih pada Rabu (13/12/2017).

“Sudah kami sampaikan kemarin, dan Rabu kita sampaikan ke media menyangkut masalah kebijakan ini,” kata Budi di Jakarta pada Minggu (10/12/2017).

Dia menjelaskan pihaknya tetap membatasi pergerakan truk dengan sumbu tiga atau lebih di jalan tol dan nasional tertentu pada 22-23 Desember 2017 dan 29-30 Desember 2017.

Budi mengingatkan pembatasan operasional angkutan barang truk yang akan diterapkan bukan melarang truk beroperasi pada 22-23 Desember 2017 dan 29-30 Desember 2017.

Namun, pembatasan itu hanya berlaku pada jalur-jalur tertentu. Dia mengatakan truk dengan sumbu tiga atau lebih bisa tetap beroperasi di jalur lain seperti jalan nasional pantura.

Tidak jauh berbeda, dia menuturkan pihaknya juga tidak melakukan perubahan terhadap angkutan barang truk sumbu tiga atau lebih yang mendapatkan pengecualian agar dapat melintas di jalur tol dan nasional tertentu yang diputuskan tidak boleh dilewati. (bisnis.com/ac)

Aptrindo desak UU Nomor 22 Tahun 2009 segera direvisi

Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menilai sudah waktunya pemerintah merevisi UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jika ingin serius melakukan penindakan di jembatan timbang terhadap angkutan barang dengan muatan atau tonase berlebih.

JAKARTA (alfijak): Wakil Ketua Aptrindo Bidang Distribusi dan Logistik Kyatmaja Lookman mengatakan pemerintah akan kesulitan menghilangkan muatan atau tonase berlebih jika UU No. 22/2009 tidak direvisi.

UU itu, ungkapnya, baru menyentuh pengemudi angkutan barang truk ketika terdapat pelanggaran muatan atau tonase berlebih.

“Susah [menghilangkan overtonase atau overload tanpa merevisi UU No. 22/2009] karena semua harus dimulai dari aturan tertingginya,” kata Kyatmaja di Jakarta pada Senin (27/11/2017).

Dia menjelaskan muatan atau tonase berlebih dan kemacetan sangat merugikan bagi para pelaku usaha angkutan barang truk. Akibat kedua hal tersebut, lanjutnya utilisasi angkutan barang menjadi sangat rendah.

Saat ini, menurut dia, angkutan barang truk di Thailand bisa 2,5 kali lebih produktif dibandingkan dengan di  Indonesia, Eropa empat kali, dan Amerika Serikat bisa 5 kali lebih produktif. Dia menegaskan muatan berlebih dapat memperpendek umur kendaraan hingga 50%. “Kalau utilisasi, kita lihat konteks daya saing saja.”

Dia menambahkan para pelaku usaha angkutan barang truk pada dasarnya tidak suka dengan muatan atau tonase berlebih.

Oleh karena itu, lanjutnya, pihaknya setuju dengan penindakan yang dilakukan pemerintah di jembatan timbang terhadap truk bermuatan atau tonase berlebih.

Kemudian, ujar Kyatmaja, UU No. 22/2009 juga perlu direvisi mengingat sudah ada cukup lama dan perlu pembaruan dengan mengacu pada situasi-situasi terkini.

“Kalau pemerintah serius yang diperbaiki, kalau enggak ya biarkan saja.”

Dia mengungkapkan angkutan barang sejak 1993 tidak pernah diatur oleh pemerintah.

Akademisi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno mengatakan komponen sanksi yang tegas kepada pemilik barang merupakan yang paling penting diatur jika pemerintah  merevisi UU 22/2009 agar tidak ada truk muatan atau tonase berlebih.

Pemerintah, ungkapnya, bisa memberikan sanksi berupa pidana selain administratif terhadap pemilik barang yang kedapatan barang-barang yang diangkutnya melebihi jumlah berat yang diizinkan.

“Sanksi yang lebih tegas kepada pemilik barang. Tidak hanya administratif, tapi juga pidana,” kata Djoko.

Dia menambahkan selama ini pihak yang paling banyak terkena sanksi akibat muatan atau tonase berlebih adalah pengemudi. (bisnis.com/ac)

Aptrindo siapkan SIAB dukung digitalisasi angkutan barang

Era industrialisasi digital mengharuskan semua sektor industri mengimplementasikan sistem digitalisasi guna meningkatkan daya saing industri, tak terkecuali industri angkutan barang.

JAKARTA (alfijak): Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menargetkan implementasi sistem digitalisasi dalam bisnis angkutan barang dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok dapat dilaksanakan pada triwulan pertama 2018.

“Kita perlu mengikuti tren digital khususnya dalam bisnis angkutan barang,” ujar Wakil Ketua Umum Aptrindo, Kyatmaja Lookman di Jakarta, Rabu (22/11/2017).

Ia menambahkan, untuk masuk digitalisasi industri, saat ini kami sudah menggandeng perusahaan telekomunikasi milik BUMN, Telkom melalui program SIAB (Sistem Informasi Angkutan Barang).

“Selain itu, kami juga berusaha untuk masuk kedalam marketplace untuk truk, tapi masih sangat sulit masuknya,” terangnya.

Menurutnya, dengan mencoba masuk digitalisasi ini, tujuannya untuk membantu anggota di Aptrindo dalam pendataan teknis kepada pelaku usaha dan driver truk.

“Dengan digitalisasi ini diharapkan bisa membantu mereka,” ucap Kyatmaja.

Lebih lanjut, ia mengatakan, di Tanjung Priuk saja mobilitas pelabuhan sudah mulai terbaca dan kita bisa meningkatkan atau pengembangan dengan adanya sistem digitalisasi.

“Dengan siatem digital kita bisa mengetahui jadwal shift, pergantian jadwal engkel, serta seberapa lama truk stay di pelabuhan. Karena dengan adanya sistem digital ini perbaikan bisa dilakukan per target,” katanya.

Dengan adanya sistem digitalisasi sudah mengikuti standarisasi International Maritime Organization ( IMO ).

Di IMO semua truk yang masuk harus sudah teridentifikasi. Sampai sekarang truk yang masuk di pelabuhan Tanjung Priok masih belum teridentifikasi lengkap.

“Dengan adanya sistem digital akan lebih optimal, serta akan meningkatkan pendapatan angkutan yang  belum bisa didata,” tutupnya.

Truck booking return cargo system

Aptrindo menargetkan implementasi sistem digitalisasi dalam bisnis angkutan barang dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok dapat dilaksanakan pada triwulan pertama 2018 setelah dirampungkannya koordinasi persiapan dengan seluruh stakeholders dan instansi terkait.

Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) DKI Jakarta, Mustadjab Susilo Basuki mengatakan dengan digitalisasi itu diharapkan dapat menekan biaya logistik dari dan ke Priok di atas 10%, sedangkan penghematan biaya operasional pengusaha truk bisa di atas 25%.

“Sudah saatnya kita siapkan dan implementasikan sistem digital bisnis angkutan barang. Kita mulai dari Priok terlebih dahulu, mengingat hampir 65% volume ekspor impor nasional dilayani melalui pelabuhan ini,” ujarnya.

Dia mengemukakan hal tersebut dalam Seminar & Rapat Kerja Daerah I Tahun 2017 DPD Aptrindo Provinsi DKI Jakarta bertema Era Digitalisasi Dalam Bisnis Angkutan Barang di Jakarta pada Rabu (22/11/2017).

Rakerda tersebut juga dihadiri Kadiahub Provinsi DKI Jakarta, Andri Yansyah, manajemen PT Pelindo II, asosiasi pelaku usaha di pelabuhan Tanjung Priok, dan 400-an perusahaan angkutan truk di DKI Jakarta.

Mustadjab juga mengatakan dengan digitaliasi bisnis angkutan barang bisa menghilangkan pungli dan adanya keteraturan pergerakan truk sesuai jadwal pengangkutannya/delivery dari dan ke pelabuhan Priok.

“Digitalisasi bisnis angkutan barang juga bisa memperoleh data akurat pergerakan truk dan berapa besar supply dan demand-nya di pelabuhan,” paparnya.

Menurut dia, selama ini di Pelabuhan Priok tidak ada data akurat pergerakan truk dari dan ke pelabuhan tersebut setiap harinya sehingga menyulitkan pihak terkait mengatur rekayasa lalu lintas.

Dia mengatakan digitalisasi juga untuk menghindari tatap muka kegiatan bisnis angkutan barang dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok, tetapi semuanya berpulang pada masing-masing operator truk.

“Soalnya, selama ini pola kerja angkutan barang itu sangat bergantung pada pengemudi. Intinya suka-suka sopir dia mau narik jam berapa. Kondisi ini menyebabkan pergerakan truk tidak bisa diprediksi. Kalau sudah digitalisasi, pergerakan truk barang sudah terjadwal untuk hindari kemacetan.”

Mustadjab juga mengungkapkan untuk mendukung digitalisasi bisnis angkutan barang di Pelabuhan Priok akan diberlakukan truck booking return cargo system (TBRCs) agar setiap truk yang keluar masuk sudah terjadwal dengan baik.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan Pemprov DKI mengapresiasi program digitalisasi sistem bisnis angkutan barang di Ibukota.

“Pemprov tentunya mengapresiasi hal ini, tetapi yang paling penting juga mesti di-support semua pengusaha dan operator truk,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Kadishub Provinsi DKI Jakarta juga menyerahkan sertifikat kompetensi pengemudi bagi angkutan barang beracun dan berbahaya (B3) kepada perusahaan anggota Aptrindo DKI Jakarta.

Sertifikasi kompetensi pengemudi itu diterbitkan okeh lembaga insan prima (LIP) yang merupakan lembaga sertifikasi dan kompetensi bidang logistik yang diprakarsai Asosias.i Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Asosiasi Depo Kontener Indonesia (Asdeki), dan Aptrindo. (industry.co.id/bisnis.com/ac)

Pengusaha mengeluh pembatasan truk hambat arus barang dari Priok

Pembatasan kendaraan di ruas Tol Jakarta Cikampek berdampak kepada sektor industri di Kabupaten Bekasi. Adanya pelarangan kendaraan berat, maka truk yang menuju ke kawasan industri menjadi terlambat.

JAKARTA (alfijak); ”Sudah pastinya terlambat. Karena, mereka tertahan adanya aturan pembatasan melintas di Tol Jakarta-Cikampek ini,” ungkap Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bekasi Sutomo pada wartawan Senin, 6 November 2017 kemarin.

Menurut Sutomo, keterlambatan kedatangan kendaraan itu justru membuat jam kerja berkurang. Seharusnya, sehari delapan jam, kini berkurang dua jam, yakni menjadi enam jam kerja.

Sejauh ini, lanjut dia, perusahaan yang ada di kawasan industri Kabupaten Bekasi memiliki gudang di luar daerah. Sehingga, untuk bisa memproduksi mereka harus membawa bahan baku dari gudang ke tempat pengolahan.

Sutomo menuturkan, perusahaan yang merasakan akibat pembatasan kendaraan adalah di bidang automotif. Selain hasil produksi yang harus dikirim, ternyata pengiriman bahan baku ke menjadi terlambat.

Padahal, perusahaan sudah mengubah jam kerja untuk para karyawan yang mendapat fasilitas antarjemput.

Sehingga, mereka terpaksa dimajukan jam kerjanya, dari pukul 07.30 WIB menjadi 07.00 WIB.

Untuk itu, Tomo meminta ke depan pemerintah bisa mencari solusi atas pembatasan kendaraan. Misalkan, pembatasan itu tidak mengorbankan perusahaan maupun tidak menabrak aturan yang sudah ada.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Kyatmaja Lookman mengaku keberatan dengan uji coba yang mengarah ke Cikampek.

Sebab, jam tersebut waktunya truk mengirim barang dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju ke kawasan industri di Bekasi, Cikarang, maupun Karawang.

”Kalau dibatasi, nantinya menghambat pengiriman,” katanya.

Menurutnya, jadwal pabrik buka mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB. Biasanya, pada jam itu truk dari Tanjung Priok sudah tiba di pabrik. Namun, dengan adanya pembatasan jam, dipastikan menghambat pengiriman.

”Kawasan industri ini kan memerlukan barang material untuk produksi dari impor. Juga barang-barang hasil produksi ini mereka juga ekspor,” ujar.

Dengan adanya pengaturan itu, ada waktu tiga jm terbuang ketika jam produksi karena pembatasan tersebut.

Karena, truk baru bisa masuk tol Jakarta-Cikampek pukul 9.00 WIB, dan akan tiba pada pukul 12.00 WIB.

Dengan begitu, bakal ada waktu lembur untuk menggantikan tiga jam yang hilang. Untuk itu,Kyatmaja menyarankan dua solusi, yaitu melakukan pengaturan di simpang susun Cikunir.

Sebab, di titik itulah yang menjadi sumber kepadatan, lantara pertemuan ruas Tol JORR dan Jakarta-Cikampek.

”Kami juga menyarankan pembatasan kendaraan pribadi, karena jumlah truk besar hanya 3% dari volume kendaraan di Tol Cikampek,” tegasnya.

Pembatasan kendaraan pribadi dengan cara menaikkan tarif tol, dan memberikan subsidi bangi angkutan massal.

Soalnya, kata dia, kendaraan pribadi terus tumbuh, berbeda dengan truk besar.

”Tapi ini hanya sebatas uji coba, belum final,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, BPJT melakukan uji coba pembatasan kendaraan golongan IV dan V untuk masuk ke ruas Tol Jakarta Cikampek.

Mereka dilarang melintas di ruas tol mulai pukul 06.00 sampai pukul 09.00 WIB. (sindonews.com/ac)

BPTJ andalkan KA barang tekan biaya logistik

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menargetkan penurunan biaya logistik menjadi 20% dari produk domestik bruto (PDB) pada akhir 2019 dengan pembenahan sistem logistik di darat.

JAKARTA (alfijakarta): Oleh karena itu, Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengungkapkan pihaknya ingin mempercepat proyek pembangunan kawasan pergudangan terintegrasi yang akan dikerjakan PT Lookman Djaja.

“BPTJ ingin segera mencapai target untuk menurunkan biaya logistic menjadi 20 persen PDB pada akhir 2019,” ungkapnya di Jakarta pada Kamis (19/10/2017).

Dia menjelaskan kawasan pergudangan yang terintegrasi dengan moda angkutan kereta barang dapat menurunkan biaya logistik karena sistemnya lebih efisien.

Menurutnya, lebih mahalnya biaya angkut dengan kereta barang yang selama ini terjadi karena ada double handling lantaran sistemnya belum efisien.

Oleh karena itu, sistem pergerakan angkutan barang yang ada harus diperbaiki.

“Iya [bisa menurunkan biaya logistik] target saya dari pembenahan sistem logistic di darat bisa sharing penurunan biaya logistik sebesar 3 persen dari PDB,” paparnya.

Bambang menuturkan angkutan barang dengan menggunakan moda transportasi berbasis rel akan lebih efisien dibandingkan dengan angkutan barang berbasis jalan raya.

“Oleh karena itu, semua pergerakan logistik jarak jauh harus pindah ke moda transportasi berbasis rel dan laut.”

Dia melanjutkan moda transportasi berbasis rel bisa mengangkut hingga 50 kontainer dalam satu kali perjalanan, sementara angkutan barang berbasis jalan raya atau truk hanya bisa mengangkut satu kontainer sekali jalan.

“Kondisi tersebut menunjukkan bahwa moda transportasi berbasis kereta jauh lebih efisien dribandingkan dengan angkutan barang truk,” ucap Bambang.

Kawasan pergudangan terintegrasi KA

Sebelumnya, Chief Executive Officer PT Lookman Djaja, Kyatmaja Lookman, mengatakan kawasan pergudangan terintegrasi kereta yang akan dibangunnya di Cikarang, Kabupaten Bekasi, juga merupakan solusi untuk mengatasi kemacetan di jalan tol Jakarta-Cikampek.

Dia menjelaskan sebagian arus barang bisa dialihkan dari jalan raya menuju rel dengan terbangunnya kawasan pergudangan terintegrasi kereta api.

Pergerakan arus barang yang dapat beralih dari jalan raya menuju moda transportasi berbasis rel, dia mencontohkan adalah pergerakan barang dari Banten menuju Cikarang atau Bogor – Depok – Cikarang.

Dari Cikarang, lanjutnya, barang-barang tersebut dapat langsung di bawa ke pelabuhan-pelabuhan utama seperti Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Tanjung Perak, Surabaya, Tanjung Emas, Semarang, dan Patimban, Subang jika sudah selesai.

Nantinya proses pergerakan barang dari gudang diangkut menggunakan truk berlanjut ke kereta lalu ke kapal dan kembali menggunakan truk.

“Kita tawarkan solusi multimoda door to door,” ujarnya. (bisnis.com/ac)

Pengusaha truk pilih roro swasta karena tarif lebih murah

Pengusaha truk lebih memilih menggunakan jasa kapal roll on-roll off (roro) milik swasta untuk mengangkut barang dari Jakarta ke Surabaya.

JAKARTA (alfijakarta): Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kyatmaja Lookman mengatakan, hingga saat ini belum ada kemajuan mengenai skema tarif roro milik PT ASDP Indonesia Ferry.

Sedangkan swasta dipilih karena harganya untuk saat ini lebih terjangkau.

“Belum ada progres [soal tarif]. Perusahaan truk langsung ke perusahaan swasta dengan harga lebih murah,” ujarnya kepada Bisnis.com di Jakarta, Rabu (4/10/2017).

Anggota Aptrindo yang menggunakan jasa roro swasta ada tiga yaitu PT Siba Surya, PT Dunia Express Transindo dan PT Bina Sinar Amity.

Kyatmaja menerangkan harga yang ditawarkan roro swasta sekitar Rp4 juta. Saat ini juga tengah ada promo sehingga pengusaha truk berminat. Harga tersebut lebih murah dibanding yang ditawarkan ASDP yakni di kisaran Rp5,7 juta.

Meskipun demikian, harga Rp4 juta sebenarnya masih di atas keinginan pengusaha truk. Mereka ingin harga roro Jakarta-Surabaya Rp2,5 juta – Rp3 juta mengingat besarnya komponen operasional lain seperti supir dan bahan bakar.

Sebelumnya, Direktur Utama ASDP Faik Fahmi mengatakan tarif yang dipatok pihaknya lebih mahal karena masih dibebani oleh ongkos operasional.

Pasalnya, kapal yang mereka miliki tidak ada yang khusus untuk mengangkut barang.

“Spesifikasi kapal kami selama ini roro penumpang. Kalau mau murah harus pakai kapal khusus logistik,” katanya.

Oleh karena itu, mulai tahun ini ASDP berencana membeli kapal roro khusus logistik. Jika kapal tersebut sudah beroperasi dia menjanjikan tarif yang lebih terjangkau.

Spesifikasi yang dibutuhkan ASDP adalah kapal yang bisa mengangkut truk barang sedikitnya 200 unit dengan kecepatan di atas 15 knot.

Saat ini ASDP punya kapal Port Link III yang bisa dioperasikan, tetapi spesifikasinya lebih cocok untuk angkutan penumpang.

Oleh karena itu, ASDP tengah menjalin komunikasi dengan Polandia dalam rangka rencana pembelian kapal.

Faik telah bertemu dengan Menteri Maritim, Ekonomi dan Pedalaman Republik Polandia Marek Grobarcyzk.

Lebih lanjut, dia menerangkan bahwa alasan ASDP ingin fokus ke logistik karena ingin mengembangkan bisnis komersial dan berkontribusi pada program pemerintah.

Menurutnya, selama ini kapal-kapal swasta hanya fokus di rute-rute gemuk seperti Merak-Bakauheni atau Ketapang-Gilimanuk.

Faik juga pernah mengusulkan ke pemerintah agar memberikan subsidi terhadap perbedaan harga yang diinginkan antara para pelaku usaha truk dan tarif yang dimiliki oleh perusahaan.

Pengoperasian feri jarak jauh ini diperkirakan bisa memangkas waktu tempuh Jakarta-Surabaya dari sekitar tiga hari via jalan raya menjadi satu hari dengan kapal feri.

Selain dari biaya supir dan biaya tol, ada pula penghematan yang diperoleh dari penurunan biaya bahan bakar dan biaya pemeliharaan armada yang pada saat ini sekitar 29-32% dan 12% dari total biaya truk.

Manfaat lainnya adalah, penurunan risiko kecelakaan dan keamanan. (bisnis.com/ac)

Aptrindo keberatan mesti sewa lahan stand-by untuk truk

Pengelola kawasan industri menawarkan kepada pengusaha logistik untuk menyewa lahan di dalam kawasan sebagai tempat stand by truk. Tawaran tersebut terkait rencana pembatasan jam operasional truk logistik di jalan tol Jakarta-Cikampek oleh Kementerian Perhubungan.

JAKARTA (alfijakarta): Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kyatmaja Lookman mengaku keberatan. Menurutnya, sebagai kawasan industri sudah sewajarnya menyediakan kantong-kantong parkir.

“Kan ada bentuk tanggung jawab pengelola kawasan dalam bentuk fasilitas umum dan fasilitas sosial. Kasih lahan parkir, apalagi namanya kawasan industri,” katanya kepada Bisnis.com, Senin (18/9/2017).

Dia menambahkan, untuk menampung truk logistik perlu lahan yang luas. Sedangkan bila harus menyewa lahan di dalam kawasan harganya terlampau mahal.

Sebelumnya, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar mengatakan, sekitar 40% truk yang melintas di jalur Cawang-Cikampek dalam keadaan tanpa muatan saat kembali ke base.

Oleh karena itu HKI menyarankan agar pemilik truk memiliki lahan di dalam kawasan industri sebagai tempat stand by truk.

Namun, hal tersebut juga berarti pengusaha truk harus membayar biaya sewa lahan di dalam kawasan seperti halnya industri-industri yang lain.

“Kalau ada permintaan seperti itu dari perusahaan logistik artinya kan mereka menyewa dari kami sama seperti industri lain yang butuh lahan. Berarti ada transaksi sama kami,”ujarnya.

Kawasan industri membuka akses

Sebelumnya dilaporkan bahwa truk logistik yang melintas di jalan tol Jakarta-Cikampek bakal dibatasi jam operasionalnya.

Oleh karena itu, pengelola kawasan industri di Cikampek, Jawa Barat bersedia untuk membuka akses. Dengan demikian truk logistik tidak perlu terlalu sering bolak balik di jalan tol.

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar mengatakan, sekitar 40% truk yang melintas di jalur Cawang-Cikampek dalam keadaan tanpa muatan saat kembali ke base.

Oleh karena itu HKI menyarankan agar pemilik truk memiliki lahan di dalam kawasan industri sebagai tempat stand by truk.

Namun, hal tersebut juga berarti pengusaha truk harus membayar biaya sewa lahan di dalam kawasan seperti halnya industri-industri yang lain.

“Kalau ada permintaan seperti itu dari perusahaan logistik artinya kan mereka menyewa dari kami sama seperti industri lain yang butuh lahan. Berarti ada transaksi sama kami,” katanya kepada  Bisnis.com, Senin (18/9/2017).

Lebih lanjut, Sanny juga menghimbau para pemilik kawasan untuk lebih aktif. Tidak perlu menunggu datangnya permintaan dari pengusaha logistik, tetapi sudah mulai menyiapkan terlabih dahulu.

Sebagai informasi, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) tengah menggodok rencana pengaturan jam operasional truk.

Truk logistik dilarang beroperasi pada jam-jam sibuk yaitu dari pukul 6 sampai 9 pagi.

Latar belakang munculnya rencana tersebut adalah kemacetan yang kian hari kian parah di ruas jalan tersebut.

Ukuran truk logistik yang lebar dan kecepatannya yang rendah dituding sebagai penyebab kemacetan. (bisnis.com/ac)

Aptrindo tolak top-up e-money, tambah beban biaya logistik

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kyatmaja Lookman mengatakan, biaya top-up pada uang elektronika (e-money) di jalan tol akan membuat ongkos transportasi angkutan barang semakin mahal.

JAKARTA (alfijakarta): “Kalau ada biaya top up makin mahal biaya transportasi nantinya, “katanya kepada Bisnis.com, Sabtu (16/9).

Pengusaha truk punya kepentingan terhadap rencana tersebut. Pasalnya, per 31 Oktober mendatang semua kendaraan yang melintas di jalan tol wajib membayar menggunakan e-money.

Menurutnya, biaya tersebut seharusnya jangan diberlakukan dulu karena infrastruktur pendukungnya belum siap. Contohnya untuk mengisi ulang e-money, selama ini supir truk masih kesulitan.

Lebih lanjut, Kyatmaja mengatakan bahwa penggunaan e-money di jalan tol awalnya bertujuan untuk mengurangi kemacetan. Namun, belakangan justru menjadi lahan bisnis.

Seharusnya, katanya, beban biaya tersebut ditanggung oleh PT Jasa Marga Tbk. selaku pengelola jalan tol.

“Kami kan konsumen kok dibebani demi kemudahan Jasa Marga. Jangan dibuat ajang cari uang dong. Menciptakan bisnis baru dari kemacetan,” imbuhnya.

Jimmy Ruslim, Direktur PT Dunia Express Trasindo (Dunex) memaparkan, dalam satu kali perjalanan (trip) perusahaan pasti mengisi ulang kartu uang elektronik yang dipakai supir.

Oleh karena itu, apabila dikenai biaya otomatis biaya yang dikeluarkan bakal semakin besar.

“Ya sekitar 5%-10% [perkiraan kenaikannya],” katanya.

Meskipun demikian, dia mengaku senang dengan kewajiban menggunakan uang elektronik untuk membayar tol, karena memudahkan pengguna.

Namun, dia berharap pihak bank berinovasi dengan membuatkan akun khusus perusahaan untuk pengisian uang elektronik menggunakan ponsel berteknologi NFC (Near-Field Communication).

Pasalnya selama ini pengisian ulang uang elektronik dilakukan melalui akun perorangan. Jimmy khawatir transaksi tersebut tercatat di SPT pajak.

“Kan repot. Nanti di laporan SPT jadi kelihatan banyak sekali uangnya padahal buat bayar tol, ” imbuhnya. (bisnis.com/ac)

Pengusaha keluhkan regulasi impor ban truk

Terkait diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/11/2016 tentang Ketentuan Impor Ban yang berlaku mulai 1 Januari lalu, ternyata dikeluhkan oleh para pengusaha truk ekspedisi, dan ditengarai kontra produktif.

Kyatmaja Lookman, salah satu pengusaha truk ekspedisi menjelaskan, dengan diterbitkannya peraturan tersebut, jelas sangat merugikan para pengusaha truk yang ada di Indonesia.

“Karena selama ini para produsen ban lokal hanya memproduksi ban bias saja, sementara untuk truk di Indonesia yang dipakai bukan hanya ban bias saja, dan bagi para pengusaha truk logistik biasanya juga menggunakan ban radial,” paparnya.

Kyatmaja juga bercerita, saat rapat dengar pendapat di Kementerian Perindustrian mengenai pemberlakuan peraturan tersebut beberapa waktu lalu, muncul dua kubu yang berselisih, yakni antara produsen ban lokal (Perusahaan yang memproduksi ban di dalam negeri) dan importir ban.

Di mana, terangnya, kalau produsen ban lokal saat ini menggunakan aturan Angka Pengenal Impor Produsen (API-P) dalam menjalankan bisnisnya, sedangkan yang dipakai importir ban adalah Angka Pengenal Impor Umum (API-U).

“Masalahnya, produsen ban lokal menggunakan APIP ini untuk mengimpor ban utuh dengan alasan sebagai sample, padahal APIP ini hanya dipergunakan untuk impor ban setengah jadi atau bahan baku saja,” paparnya kepada Dapurpacu.com lewat sambungan telepon, Kamis (30/3).

Atas penyalahgunaan itulah, akhirnya pihak importir ban merasa keberatan.

“Impor sample ban kok sampai 10 kontainer, itu kan jumlahnya banyak sekali. Apa mau dijual di sini sample ban impornya,” terang Kyatmaja menceritakan keluhan para importir.

Jika membaca rincian aturan yang tertulis di Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/11/2016 tentang Ketentuan Impor Ban, di Pasal 4-5 disebutkan, bahwa Perusahaan pemilik API-P merupakan perusahaan yang mengimpor ban hanya untuk digunakan dalam menunjang atau melengkapi proses produksi barang yang dihasilkan.

Kemudian, perusahaan pemilik API-P dilarang untuk memperdagangkan dan/atau memindahtangankan ban yang diimpor kepada pihak lain.

Kondisi itu terjadi, lanjutnya, karena memang perusahaan yang memproduksi ban di dalam negeri belum memiliki teknologi untuk membuat ban radial khusus truk.

Selain itu, alasan produsen masih belum mau membuat ban radial khusus truk karena menganggap permintaan pasar masih banyak untuk ban bias, sementara ban radial khususnya truk sedikit.

Bagi Kyatmaja sendiri sebagai konsumen, dengan pembatasan impor ini ketersediaan ban radial yang mereka butuhkan jadi terbatas, dan efeknya adalah kenaikan harga.

Bahkan, para pengusaha angkutan truk jadi seperti dipaksa untuk memakai ban bias yang performanya tidak lebih baik dari ban radial.

Sumber: dapurpacu.com