Arsip Tag: ALFI DKI

Bahas Solusi Kemacetan Priok, Ini Pandangan ALFI

JAKARTA – Kementerian Perhubungan menggelar rapat kordinasi dalam rangka menyelesaikan sejumlah persoalan di kawasan pelabuhan Tanjung Priok, pada pekan lalu.

Rapat itu dilakukan sesuai Undangan Sesditjen Hubla Arif Toha melalui suratnya UM 207/27/7/DJPL/2019 tanggal 20 Juni 2019, yang disampaiakan kepada stakeholders terkait di pelabuhan Tanjung Priok.

Menhub Budi Karya Sumadi memimpin langsung rapat kordinasi itu yang melibatkan Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Biro Perencanaan Sekjen Kemenhub, Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tanjung Priok, dan Manajemen PT.Pelindo II/IPC.

Juga diikuti pelaku usaha yang diwakili Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Indonesia National Shippowners Association (INSA), Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo).

Tiga persoalan yang menad agenda dalam pertemuan itu yakni; Rekayasa Lalu Lintas Wilayah pelabuhan Tanjung Priok, Tata Kelola Penumpukan Peti Kemas Ekspor Impor, dan Pengaturan Pergerakan Truk di Pelabuhan.

Sebelumnya, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) telah mengeluarkan tujuh rekomendasi sebagai tindak lanjut rencana aksi mengatasi kemacetan di kawasan pelabuhan Tanjung Priok.

Rekomendasi rencana aksi itu disampaikan Kepala BPTJ Bambang Prihartono, melalui surat BPTJ tanggal 31 Mei 2019 yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Ketujuh rekomendasi itu yakni ; pemanfaatan buffer area, otomatisasi gate, optimalisasi depo peti kemas dan kontainer empty, penerapan terminal booking and trucking system (TBRC), batas akhir waktu pengapalan atau clossing time, manajemen rekayasa lalu lintas, dan skema antrian dalam area terminal peti kemas.

Kurang Tepat

Sekretaris Umum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, untuk yang berkaitan dengan TBRC dan Clossing Time semestiya dilakukan kajian mendalam dan pelibatan stakeholder dalam hal ini pemilik barang/pengguna jasa.

“Sebelum rekomendasi dikeluarkan mestinya ada kajian suatu kebijakannya terlebih dahulu soal TBRC dan clossing time,” ujarnya.

Adil mengatakan pelibatan stakeholders untuk implementasi terminal booking and trucking system (TBRC) sudah semestinya melibatkan pemilik barang yang diwakili Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia (GPEI), Gabungan Importir Nasional Indonesia (GINSI), maupun ALFI dan seluruh pengelola terminal peti kemas di pelabuhan Priok.

“Ini supaya pada saat implementasi dapat dilaksanakan dengan baik, dan rekomendasi yang disodorkan ke Menhub tidak salah sasaran,”paparnya.

Menurut Adil, jika berbicara terminal booking terminal system dari jaman Dirut Pelindo II masih di jabat RJ Lino, sudah mulai dibicarakan bahkan ALFI telah melakukan study banding ke Port Botani Sydney Auustralia, prihal implementasi TBRC itu.

“Sejak awal kami katakan jika akan dilakukan penerapan booking terminal system maka Pelindo II harus mempersiapkan buffer area disisi barat dan timur pelabuhan dan terminal juga harus melaksanakan service level agrement (SLA) dan service level guarante (SLG) secara transparan supaya tidak ada yang dirugikan karena menyangkut ekspor impor,”ucap Adil.

Sedangkan yang berhubungan dengan clossing time atau batas akhir waktu pengapalan di pelabuhan, pada perinsipnya mengikuti jadwal pelayaran karena pelabuhan kita adalah port of destination.

Oleh karennya, ALFI menilai alangkah bijaksananya jika yang mengusulkan rekomendasi kepada Menhub menyangkut kemacetan Priok adalah Kantor Otoritas Pelabuhan karena sebagai wakil pemerintah.

Rekomendasi kepada Menhub itu, imbuhnya, hendaknya bukan dikeluarkan oleh BPTJ karena kalau dikaitkan dengan kemacetan Jakarta, kurang tepat lantaran arus barang ekspor impor lebih kurang 70% arahnya ke area timur pelabuhan mulai Bekasi hingga Cikampek dansekitarnya.(ri)

ALFI Jakarta Sosialisasi Sejumlah Aturan Tentang Logistik

JAKARTA-Perusahaan forwarder dan logistik di DKI Jakarta antusias mengukuti sosialisasi sejumlah aturan yang diterbitkan Pemerintah RI disektor itu.

Ketua Umum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Widijanto mengemukakan selama setahun terakhir ini cukup banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Salah satunya, imbuhnya, yakni hadirnya Lembaga Online Single Submission ( OSS ) di Kemenko Perekonomian dan berbagai kebijakan dari Kementerian Perhubungan serta Kementerian Keuangan.

“Kebijakan OSS yang menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan ijin usaha sektoral termasuk di bidang Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) telah menimbulkan kebingunan di kalangan pelaku usaha logistik,” ujar Widijanto pada pembukaan Sosialisasi Peraturan Pemerintah, pada Kamis (25/4/2019).

Sosialisasi tersebut diikuti lebih dari 400 perusahaan logistik dan forwarder anggota ALFI DKI Jakarta.

Widijanto mengatakan, banyak perusahaan anggota ALFI merasa kebingungan terhadap kebijakan OSS tersebut lantaran di lapangan ada instansi pemerintah yang tidak meminta SIUJPT lagi bila satu perusahaan telah memiliki NIB.

“Pada sisi lain ada instansi pemerintah bahkan BUMN dan perusahaan publik atau multinasional masih minta SIUJPT,”ucap Widijanto.

Sosialisasi tersebut menampilkan pembicara dari Lembaga OSS, Kemenko Perekonomian yang membahas tentang tatacara pengurusan perijinan melalui Lembaga OSS.

Melalui soasialisai dan diskusi ini, kata Widijanto, diharapkan masalah NIB dan SIUJPT yang sering membingungkan pelaku usaha mendapat pencerahan dari Lembaga OSS agar baik pelaku usaha maupun instansi pemerintah di daerah tidak bingung lagi.

Persoalan lainnya yang dihadapi anggota ALFI yaitu pelaksanaan PMK 229/2017 dan revisinya atau PMK11/ 2019 terkait dengan masih sering terjadi pembatalan SKA (Surat Keteragan Asal) dan perusahaan anggota ALFI terkena Nota Pembetulan ( Notul) karena harus bayar bea masuk umum.

Selain itu penerapan PMK 158/2017 terkait inward/outward manifest khususnya di Bandara Soutta yang awalnya untuk kelancaran efisiensi dan efektifitas pengurusan dokumen ekspor /impor, tapi akhir akhir ini menyebabkan logistik biaya tinggi.

Sanksi denda akibat keterlambatan submit dokumen inward/outward (impor/ekspor), forwarding dikenakan denda 10 juta sampai 100 juta. Jika denda tak dibayar Bea dan Cukai tidak mau melayani forwarding dalam mengurus dokumen impor/ekspor.

Widijanto mengharapkan melalui diskusi ini berbagai masalah dapat dicarikan solusi oleh Bea dan Cukai agar proses impor/ekspor berjalan lancar.

Sosialisasi selain menampilkan pembicara dari Lembaaga OSS, juga dari Dinas Penanaman Modal & PTSP DKI dengan topik tatacara pengurusan JPT dan domisili perusahaan.

Pembicara lainnya dari Ditjen Bea Cukai membahas PMK 11 Tahun 2019 dan revisi PMK 229 Tahun 2017 serta implementasi PMK 158 Tahun 2017 & permasalahannya.

“Kegiatan sosialissi peraturan pemerintah merupakan bagian dari program kerja DPW ALFI DKI yang sudah ditetapkan dalam Rapat Pimpinan Wilayah Asosiasi pada 2018,”ucap Widijanto.(ri)

ALFI Desak Integrasikan Dokumen DO Online

Adil Karim, Sekum DPW ALFI DKI JAKARTA

JAKARTA (ALFIJAK): Dokumen Delivery Order (DO) online, selama ini masih mengambil ke pelayaran atau belum online secara terintegrasi. Dampaknya, kurang efektif dalam upaya strategi penurunan dwelling time dan biaya logistik pelabuhan.

Demikian disampaikan oleh Adil Karim, Sekretaris ALFI (Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia) DKI Jakarta, melalui keterangan persnya.

Dia berharap, agar DO online segera terintegrasi dalam satu sistem. Mengingat selama ini masih mengambil ke pelayaran atau belum online secara terintegrasi.

Adil Karim, menambahkan bahwa dari hasil hitungan dan survei internal ALFI, jika menggunakan platform yang dibuat ALFI sistem terintegradi bisa menurunkan biaya pengambilan DO untuk impor sebesar 75%. Untuk antrian di loket pelabuhan bisa 50% dan post clearance bisa mencapai 75%.

Dengan demikian, DO online yang terintegrasi dalam satu sistem benar-benar bisa memangkas dwelling time.

Adil karim menbahkan bahwa “platform yang sudah kami kembangkan untuk ekspor sudah terhubung lebih dari 120 ribu pelabuhan, di lebih dari 150 negara”.

Sudah masuk pada kegiatan pelayaran ocean going serta koneksi manifest langsung ke 4 negara yakni USA, Canada, Jepang dan china.

Saat ini ALFI sedang mengembangkan PDE mandiri yang nantinya dimasukkan dalam platform tersebut. “Saat ini kami lagi mengembangkan yang namanya PDE mandiri yang akan kami masukkan dalam platform tersebut”.

Hal ini memudahkan sistem dimana nantinya dokumen ekspor dari negara asal yang sudah selesai customs menjadikan dokumen impor dan tidak perlu mengetik lagi karena ada engine data dalam sistem.

Sistem tersebut akan memangkas waktu bagi PPJK maupun importir dalam pengeluaran barang impor. Pun sebaliknya dokumen ekspor yang sudah melalui proses bea cukai menjadikan dokumen impor negara tujuan.

ALFI untuk sementara mengambil sample negara tetangga Malaysia. Yang paling penting di dalam sistem PDE mandiri tersebut ada juga pengawasannya atau intelijennya.

Nantinya pelaku usaha tidak bisa lagi merubah dokumen atau nilai transaksi atau juga mengubah post tarif. ALFI mendukung pemerintah dalam hal pendapatan negara melalui bea masuk, PPN PPH ataupun bea keluar.

Ini yang dinamakan competitive dynamic inovative, Adil karim SE, CPSCM menyebutnya.(sumber: kliksaja.co)

Eks Terminal 2 JICT Bakal Diaktifkan Lagi, Ini Pandangan ALFI DKI

JAKARTA (Alfijak) : Pelaku bisnis yang tergabung dalam Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta menyambut baik rencana pengoperasian kembali eks Terminal 2 Jakarta International Container Terminal (JICT) yang telah lama idle.

Namun, pengaktifan kembali sebagai terminal transshipment kontainer domestik diharapkan tidak menimbulkan biaya tinggi.

Kendati begitu, Sekretaris Umum ALFI DKI Jakarta Adil Karim mengingatkan agar biaya-biaya yang muncul sebagai konsekuensi pergerakan peti kemas dari lokasi bongkar domestik ke pelabuhan tujuan ekspor, dihitung dengan cermat.

Apalagi, tutur dia, dermaga eks JITC 2 tidak menyambung dengan terminal internasional, baik JICT, Terminal Peti Kemas Koja, Pelabuhan Tanjung Priok, New Priok Container Terminal 1 (NPCT1), maupun Mustika Alam Lestari (MAL).

Di samping itu, langkah tersebut memunculkan konsekuensi pemenuhan terhadap aturan-aturan kepabeanan. Sebagai contoh, pergerakan truk kontainer dari terminal domestik membutuhkan dokumen pabean untuk masuk ke dalam pelabuhan internasional. Di dalamnya, ada biaya yang harus ditanggung pemilik barang.

“Bagi kami, yang pasti jangan ada penambahan cost jika pelabuhan tersebut diefektifkan kembali karena lay out-nya setahu saya [kontainer] keluar dulu dari Pelabuhan Eks JICT 2,” kata Adil.

Dalam catatan ALFI, eks Terminal 2 JICT dahulu digunakan untuk melayani kapal-kapal feeder berkapasitas 200 TEUs dengan draft sekitar 8 meter.

Sejak 2012, terminal internasional dengan kapasitas lapangan penumpukan 9 hektare itu tidak digunakan lagi untuk aktivitas komersial. Dermaga hanya dipakai untuk sandar kapal-kapal tamu TNI Angkatan Laut dan kapal angkut sapi.

Pelindo II berencana mengoperasikan kembali eks Terminal 2 JICT sebagai terminal transshipment peti kemas domestik selambat-lambatnya awal semester II/2019.

Terminal nantinya dapat digunakan untuk sandar kapal domestik dengan muatan ekspor. Muatan itu diturunkan, kemudian dipindahkan ke terminal internasional.

Sebaliknya, bisa pula dari terminal internasional, kargo impor dipindahkan ke JICT 2, lalu diangkut oleh kapal domestik ke pelabuhan lain di dalam negeri.(ri)

Platform Logistik ‘My Cargo’, Akomodir Pebisnis & Stakeholders

Adil Karim, Sekum DPW ALFI DKI JAKARTA

JAKARTA-Platform digital logistik bernama Smart Port atau sering disebut My Cargo, yang merupakan karya anak bangsa kini mencuri perhatian para pelaku bisnis di tanah air.

Berdasarkan kalkulasi dan survey Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), penggunaan platform itu dalam kegiatan logistik nasional saat ini dapat menurunkan biaya pengambilan dokumen delivery order (DO) untuk impor sebesar 75%, antrian diloket pelabuhan 50% dan post clearance 75%.

“Sehingga kita benar-benar dapat memangkas dwelling time. Artinya DO online harus terintegrasi dalam satu sistem karena selama ini masih mengambil ke pelayaran lantaran belum online secara terintegrasi,”ujar Adil Karim, Sekretaris Umum DPW ALFI DKI Jakarta,seperti dikutip dari betitakapal.com, Kamis (7/3)

Dengan menggunakan platform my cargo, sekaligus memfasilitasi pengguna jasa melakukan permohonan dokumen delivery order DO secara online tanpa harus datang ke perusahaan pelayaran (shipping line).

Olehkarenanya, ALFI mencatat penurunan biaya logistik setelah digitalisasi secara integrasi itu diterapkan.

Pasalnya, pola manual/konvensional untuk pengurusan delivery order (DO) payment di lingkup Pelabuhan Tanjung Priok saja harus merogoh kocek pebisnis hingga Rp187 miliar per tahun. Pengeluaran itu hanya untuk kurir, belum termasuk uang bensin dan uang makan.

“Kami prihatin, makanya butuh sistem digital logistik yang terintegrasi semua pihak bisa. Ekosistem logistik di Malaysia saja berencana akan implementasikan platform my cargo yg notabene karya anak bangsa kita itu, sementar kita masih berpolemik pada ego sektoral di dalam negeri kita sendiri,”ucapnya.

Adil mengungkapkan, pada platform itu juga sudah dikembangkan untuk kegiatan ekspor yang terhubung lebih dari 120 ribu pelabuhan, lebih dari 150 negara dan pelayaran ocean going serta koneksi manifest langsung ke 4 negara yakni USA, Canada, Jepang dan China.

“Saat ini kami sedang mengembangkan yang namanya pertukaran data elektronik (PDE) mandiri yang akan kami masukkan dalam platform tersebut,” tandasnya.

Dengan memasukkan PDE Mandiri dalam platform my cargo, imbuh Adil, nantinya dokumen ekspor dari negara asal yang sudah selesai customs menjadikan dokumen impor dan tidak perlu mengetik lagi karena ada engine data dalam sistem.

Dengan begitu, akan memangkas waktu bagi perusahaan pengurusan jasa kepabeanan (PPJK) maupun importir dalam hal pengeluaran barang impor.Begitupun sebaliknya terhadap dokumen ekspor yang sudah melalui proses bea cukai menjadikan dokumen impor negara tujuan.

“Untuk sementara kita ambil sample malaysia dan yang paling penting di dalam sistem PDE mandiri tersebut ada juga pengawasannya atau intelijennya sehingga pelaku usaha tidak bisa lagi merubah dokumen atau nilai transaksi atau juga merubah post tarif. Artinya kita mendukung pemerintah dalam hal pendapatan negara melalui bea masuk, ppn pph ataupun bea keluar,”paparnya.

Konkretnya, kata Adil, dalam platform my cargo itu juga telah mengakomodir kepentingan proses bisnis yang berkaitan dengan flow of dokumen, flow of barang dan flow of financing didalam nya, sehingga memudahkan untuk pengguna platform itu men-tracking and tracing.(ri)