Arsip Tag: adil karim

Investasi Sektor Logistik ‘Wait and See’ Jelang Pemilu

ALFIJAK – Pemerintah menyebut bahwa kinerja perekonomian Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu yang relatif kuat dengan inflasi yang terkendali dan jauh di bawah rata-rata inflasi di negara berkembang di dunia.

Kendati begitu, berbagai kalangan pelaku usaha di Indonesia termasuk di sektor Logistik saat ini masih cenderung menunggu atau wait and see untuk melakukan investasi maupun akselerasi pengembangan market.

Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim mengemukakan, belum nampak pergerakan aktivitas logistik secara masif pada periode awal tahun 2024 ini.

“Kalaupun ada, hal itu merupakan penyelesaian dari order-order atau market sebelumnya, atau yang belum selesai diakhir tahun lalu,” ujarnya, pada Senin (29/1/2024).

Dia mengatakan, dinamika perpolitikan di dalam negeri atau Pemilu (Pemilihan Umum) saat ini, sedikit banyaknya mempengaruhi pada aktivitas bisnis dan para pelaku usaha yang memilih wait and see.

“Mereka (para pelaku usaha) nampaknya memang wait and see dengan hasil Pemilu mendatang, tetapi pada prinsipnya pelaku usaha juga optimistis dan telah memiliki rencana konkret. Intinya, kita berharap sepanjang stabilitas politik nanti terjaga, investasi dan kegiatan bisnis termasuk di sektor logistik tahun ini juga diharapkan akan lebih baik,” ucap Adil Karim.

Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengemukakan, secara historis, periode Pemilu cenderung mendorong aktivitas ekonomi dalam negeri melalui belanja Pemerintah dan belanja konsumsi lainnya terutama Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga. Selain itu, aktivitas Pemilu juga akan menumbuhkan PDB riil dan meningkatkan perputaran jumlah uang beredar.

Disisi lain, imbuhnya, kinerja sektor eksternal juga resilien di tengah kondisi ekonomi global yang masih dipenuhi ketidakpastian.

Cadangan devisa terus meningkat hingga mencapai Rp146,4 miliar di akhir 2023, rasio utang luar negeri terhadap PDB masih terjaga sebesar 28,92%, dan kinerja neraca perdagangan juga mampu mempertahankan tren surplus selama 44 bulan secara berturut-turut.

“Aktivitas manufaktur Indonesia di level 52,5 dan terus di level ekspansif selama 28 bulan berturut-turut, serta berada di atas tren kawasan ASEAN dan global. Kita ingin mendorong pertumbuhan industri manufaktur yang menjadi andalan. Di berbagai program, utamanya kita dorong industri manufaktur pengolahan, yang share-nya terhadap PDB di 2023 adalah 19,72%,” ujarnya melalui keterangan resmi dikutip Senin (29/1/2024).

Susiwiyono mengatakan, adapun realisasi investasi di akhir tahun 2023 tercatat mencapai sebesar Rp1.418,9 triliun dan melampaui target Rp1.400 triliun yang dicanangkan di awal 2023.

“Saat ini banyak investor yang menanyakan peluang berinvestasi di Indonesia. Mereka memang wait and see dengan hasil Pemilu nanti, tapi mereka sudah punya rencana konkret. Sepanjang stabilitas politik nanti terjaga, investasi di tahun ini juga akan lebih baik,” ucap Susiwijono.

Sesmenko Susiwijono juga menuturkan bahwa perekonomian Indonesia selama 8 kuartal berturut-turut berhasil tumbuh di atas 5% hingga Kuartal III-2023.

“Pertumbuhan ekonomi di 2023 sudah cukup kuat, dan kita optimis di 2024 akan lebih baik lagi. Apalagi pada Kuartal I-2024 ini kita akan menyambut hajatan Pemilu, tepatnya pada 14 Februari 2024. Tentunya hal ini akan menjadi momentum positif bagi Indonesia[*]

Refleksi Akhir Tahun ALFI DKI, Berjibaku Jelang Tahun ‘Naga Kayu’

Tahun 2023 merupakan tahun dimana sepenuhnya aktivitas usaha kembali berjalan normal, setelah negara-negara didunia, termasuk Indonesia didera Pandemi Covid-19 sepanjang kurun waktu duatahun sebelumnya.

Tak sedikit kalangan dunia usaha menyebut masa Pandemi itu sebagai periode yang tak mudah.

Namun, sektor usaha logistik merupakan salah satu sektor usaha yang tergolong ‘tahan banting’ bahkan cenderung alami pertumbuhan aktivitas dikala itu, bahkan terus alami pertumbuhan paralel dengan target pertumbuhan ekonomi nasional yang ditetapkan Pemerintah diatas 5% pada tahun ini.

Menurut Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Adil Karim,SE,CPSM,  optimis bisnis logistik di tanah air akan  semakin prospektif. Karenanya, pelaku logistik di Indonesia mesti merapatkan barisan dengan cara kolaborasi agar bisa berdaya saing baik di domestik (dalam negeri) maupun internasional.

Apalagi, UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah turunannya, serta Perpres No. 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, investor asing bisa memiliki saham hingga 100% di bidang usaha jasa pengurusan transportasi.

Adil menyebutkan, kegiatan bisnis logistik dan rantai pasok sangat dipengaruhi pertumbuhan ekonomi, investasi dan belanja pemerintah. Sedangkan perkembangan ekonomi sangat tegantung pertumbuhan investasi dan konsumsi masyarakat di suatu wilayah atau negara.

Disisi lain, trend bisnis logistik dan rantai pasok secara nasional dan internasional perlu diantisipasi. Oleh sebab itu, kolaborasi tidak hanya dengan sesama perusahaan anggota, tapi perlu juga melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor industri logistik dan rantai pasok.

“Sudah saatnya pelaku usaha logistik nasional berkolaborasi dalam meningkatkan kinerja logistik sekaligus memacu investasinya supaya cita-cita  Menuju Indonesia Emas 2045 sebagaimana yang digaungkan Pemerintah RI saat ini bisa terwujud,” sergah Adil.

Hal penting lainnya yang perlu mendapat perhatian yakni, bagaimana upaya meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) perusahaan logistik melalui program Diklat dan sertifikasi kompetensi melalui Lembaga yang terverifikasi Badan Nasional Standar Profesi (BNSP) maupun Standar Internasional.

“Kompetensi SDM perusahaan pun tidaklah cukup, karena dengan perkembangan bisnis logistik yang sangat cepat, sehingga dibutuhkan pimpinan perusahaan yang memiliki pola pikir terbuka, kolaboratif dan inovatif,” tegas Adil.

Tranformasi layanan logistik melalui digitalisasi juga menjadi syarat mutlak agar perusahaan logistik mampu berdaya saing. Karenanya, sejak awal pelaku logistik yang tergabung di ALFI terus mendorong program National Logistik Ekosistem (NLE).

Adil menyebutkan, NLE merupakan program Pemerintah sebagai terobosan untuk mengefisienkan biaya logistik dengan menata kembali sektor logistik.

NLE merupakan sebuah platform digital layanan logistik dari hulu (kedatangan kapal) hingga hilir (warehouse/pabrik) dengan memfasilitasi kolaborasi Kementerian/ Lembaga, perusahaan terkait, serta pelaku logistik.

Dengan adanya kolaborasi digital dalam satu platform yakni NLE, pemerintah memastikan kelancaran pergerakan arus barang ekspor dan impor, maupun pergerakan arus barang domestik, baik antardaerah dalam satu pulau, maupun antarpulau.

Adapun Penataan NLE telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional serta didukung dengan program Strategi Nasional pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Implemetasi NLE juga diiperluas ke 34 pelabuhan serta 12 bandara. Sementara tercatat lebih dari 15 K/L dan lebih dari 50 platform logistik yang telah berhasil diintegrasikan melalui Indonesia National Single Window (INSW) ke dalam platform NLE di bawah pengelolaan LNSW Kementerian Keuangan itu.

Pembenahan layanan logistik melalui NLE melingkupi empat pilar yaitu simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah, kolaborasi platform logistik (penyedia transportasi, shipping, gudang, dsb), kemudahan pembayaran, dan tata ruang kepelabuhan.

“NLE perlu didorong terus implementasinya, mengingat belum semuanya terintegrasi, termasuk dengan platform yang dibangun oleh pelaku logistik swasta,” ucap Adil.

Kualitas Infrastruktur

Adil menyebutkan, untuk meningkatkan kualitas layanan logistik yang lebih baik, diperlukan juga kualitas infrastruktur yang memadai,terintegrasi, mudah diakses, dan terjangkau.

Karenanya, guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dari sektor kegiatan logistik, selain diperlukan infrastruktur pelabuhan dan bandara yang lebih baik (terkoneksi dengan jalur perdagangan), juga kualitas infrastruktur jalan dan transportasi darat yang lebih masif.

“Selain demi menghadirkan layanan logistik yang efektif dan efisien, penyiapan infrastruktur logistik yang lebih baik bisa menjadi magnet atau daya tarik lebih banyak lagi menarik investasi, yang pada akhirnya kita bisa menempatkan diri sebagai pemain kunci dalam jaringan supply chain global,” ujar Adil.

Hal lain yang tak boleh terlupakan, imbuh Adil adalah memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM sehingga tercipta pengusaha-pengusaha muda di bidang logistik untuk membuka lapangan pekerjaan seluas luasnya di bumi pertiwi.

Potensi DKI Jakarta

DKI Jakarta merupakan wilayah yang tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) cukup tinggi, yaitu pada tahun 2022 mencapai Rp 3.186,46 triliun.  Dengan asumsi bahwa biaya logistik mencapai 23,5% dari PDRB, maka kue logistik di DKI Jakarta nilainya mencapai sekitar Rp 748,48 triliun.

Sedangkan bila mengacu kepada perhitungan Bappenas, biaya logistik mencapai 14,29% dari GDP, maka potensi logistik di DKI sekitar Rp.455 triliun.

Investasi di DKI Jakarta juga terus meningkat, dimana pada tahun 2022 realisasi investasi mencapai Rp 143 triliun atau meningkat 38,4% dibandingkan dengan tahun 2021.

Adil mengatakan, potensi kegiatan logistik di DKI Jakarta itu sebagai peluang sekaligus tantangan para pelaku usaha logistik di Jakarta saat ini maupun di tahun 2024 mendatang atau yang dikenal dengan tahun shio ‘Naga Kayu’.

“Namun sebagai pelaku usaha kami tetap optimistis sektor logistik di 2024 bisa tetap tumbuh meskipun ditengah dinamika perpolitikan nasional maupun pengaruh ekonomi dan geopolitik global imbas masih berlangsungnya konflik Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina saat ini,” ujar Adil Karim.[sumber: Logistiknews.id]

ALFI DKI Jakarta dan Bea Cukai Priok, Selenggarakan Pelatihan CEISA 4.0 ke PPJK

ALFIJAK– Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta bersama dengan Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok, memberikan pelatihan teknologi CEISA 4.0 kepada perusahaan pengurusan jasa kepabeanan (PPJK) anggota DPW ALFI DKI Jakarta.

CEISA atau Customs-Excise Information System and Automation merupakan sistem kepabeanan dan cukai berbasis IT untuk memberikan layanan kepada pengguna jasa di Bea Cukai.

Seiring berkembangnya teknologi saat ini, Bea Cukai meluncurkan portal CEISA 4.0, yakni suatu sistem yang digunakan untuk membuat dokumen pabean pengganti modul aplikasi seperti Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Tempat Penimbunan Berikat (TPB).

Ketua DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, ALFI sebagai pelaku usaha logistik sangat mendukung perkembangan teknologi tersebut.

“Apalagi CEISA 4.0 juga akan dimandatorikan pada akhir bulan Nopember 2023. Dimana ada perubahan modul lama ke webbased CIESA 4.0. Dan hal ini mesti tersosialisasikan sebaik-baiknya kepada pengguna jasa atau stakeholders,” ujar Adil Karim saat memberikan sambutan pada kegiatan pelatihan teknologi CEISA 4.0 kepada sekitar 500 perusahaan pengurusan jasa kepabeanan (PPJK) anggota DPW ALFI DKI Jakarta, pada Selasa (21/11/2023).

Para perusahaan anggota ALFI DKI yang mengikuti pelatihan itu berkecimpung di Pelabuhan Tanjung Priok maupun Bandara Soeta. Adapun trainernya melibatkan KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok maupun Tim IKC Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu.

” ALFI mengapresiasi KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok serta Tim IKC Ditjen Bea dan Cukai atas kerjasama pelaksanaan pelatihan ini. ALFI DKI sangat mendukung program pemerintah terkait dengan CEISA 4.0,” ucap Adil.

Dia mengatakan, dengan adanya pelatihan ini maka bisa pelaku usaha bisa memberikan masukan guna meminimalisir jika ada kendala saat mandatori CEISA 4.0 dilaksanakan sehingga bisa mengurangi resiko dilapangan.

Pasalnya, imbuh Adil, beberapa kali sistem CEISA alami kendala, dan untuk itu kedepannya harus ada kontigency plan jika persoalan serupa terjadi kenbali.

“Sebab aktivitas logistik  di Pelabuhan Priok maupun Bandara Soeta itu sebagai pintu gerbang ekonomi dan kalau ada masalah disitu bisa menimbulkan biaya tinggi logistik yang berimbas pada ekonomi nasional,” ucap Adil Karim.

Untuk itu, kata Adil, pelatihan secara langsung (ofline) ini guna mengantisipasi supaya tidak tetjadi keterlambatan dan hambatan karena CIESA 4.0 adalah hal yang baru bagi pelaku usaha logistik.

“Sebelumnya ALFI DKI telah melakukan  pelatihan secara online san bertahap yang telah diikuti sekitar 1000 peserta. Dan pelatihan ofline kali ini sebagai penutup untuk pemantapan,” ujar Ketua ALFI DKI.

Adil menegaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari program kerja DPW ALFI DKI dalam memberikan insight kepada anggota prihal pelaksanaan CIESA 4.0, guna memperlancar arus barang ekspor impor.[*]

Hambat Logistik, ALFI DKI Desak SKB Angkutan Barang Saat Lebaran Direvisi

ALFIJAK – Pelaku Logistik di Pelabuhan Tanjung Priok ketar-ketir menyusul adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2023/1444 H.

SKB tersebut di tandatangani Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno, Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol.Firman Shantyabudi, dan Dirjren Bina Marga Hedy Rahadian pada 5 April 2023, dimana dalam beleid itu pembatasan truk  beroperasi dimulai Senin 17 April s/d 2 Mei 2023 (atau sekitar 2 minggu).

Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim mengemukakan, pasalnya beleid itu tidak mengecualikan untuk angkutan ekspor impor atau peti kemas dari dan ke pelabuhan.

“Artinya angkutan ekspor impor atau peti kemas dilarang beroperasi selama periode tersebut. Hal ini tentunya juga berpotensi membuat pelabuhan terancam kepadatan atau kongesti,” ujar Adil Karim, pada Jumat (7/4/2023).

Sebagaimana diketahui, di Pelabuhan Tanjung Priok saat ini terdapat lima fasilitas terminal peti kemas yang melayani kegiatan ekspor impor yakni; Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja, New Priok Container Terminal One (NPCT-1), Terminal Mustika Alam Lestari (MAL), dan Terminal 3 Priok yang dioperasikan IPC TPK.

Adil menegaskan SKB itu terkesan hanya mengedepankan kepentingan angkutan penumpang saat Lebaran namun mengabaikan kelangsungan proses bisnis logistik yang notabene tidak boleh terhambat agar kondisi perekonomian nasional tetap stabil.

“Kalau urusan logistik ekapor impor ini terhambat maka multiplier efeknya sangat luas hingga ke hinterland-nya (juga tidak bisa beroperasi). Biaya logistik menjadi melambung dan beban masyarakat sebagai konsumen akhir juga bisa terkerek naik,” ucap Adil.

Dia mengilustrasikan,  kapasitas bongkar muat peti kemas pelabuhan Tanjung Priok kini mencapai 7 juta peti kemas berukuran twenty foot equivalent units (TEUs) pertahun. Jika dibagi dalam setahun atau 52 minggu berarti tiap minggu terdapat rata-rata sekitar 135.000 peti kemas.

“Maka kalau dua minggu tidak ada delivery akibat truk dilarang operasional tentunya bakal ada sekitar 270.000 peti kemas yang mengendap di pelabuhan. Dan hal ini akan menyebabkan yard occupancy ratio di container yard lebih padat sehingga bisa berakibat kongesti  yang dampaknya lebih parah ke ekonomi nasional,” tegas Adil.

Oleh karenanya, ALFI DKI mendesak SKB itu segera direvisi lantaran regulasi arus mudik (penumpang/orang) jangan sampai mengorbankan perekonomian nasional yang saat inipun masih dalam bayang-bayang resesi global.

“Intinya harus ada pengecualian untuk angkutan ekspor impor selama masa Lebaran. Jadi SKB tersebut harus direvisi dan jangan hanya melihat satu sisi mudiknya saja, tetapi juga melihat perputaran ekonomi secara nasional melalui pergerakan barang dan logistik keseluruhan,” papar Adil.

Apalagi, kata Adil, selama ini pelabuhan Tanjung Priok telah beroperasi 24/7, dan bongkar muat peti kemas dari kapal sudah terjadwal sedemikian rupa. Sehingga tidak bisa dibayangkan bagaimana kondisi kepadatan di lini satu pelabuhan jika tidak ada trucking yang melayani untuk delivery keluar pelabuhan akibat adanya pembatasan atau larangan sesuai SKB itu.

Pasalnya, dalam SKB itu kegiatan ekspor impor (peti kemas) tidak termasuk yang dikecualikan dalam pembatasan operasional angkutan barang dalam masa angkutan Lebaran 2023.

SKB itu hanya menyebutkan bahwa pembatasan operasional angkutan barang dalam SKB itu, disebutkan tidak berlaku bagi angkutan barang pengangkut bahan bakar minyak atau bahan bakar gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk, sepeda motor, dan bahan kebutuhan pokok (sembako).

Adapun pembatasan operasional angkutan barang sebagaimana SKB itu berlaku di sejumlah ruas jalan tol mulai dari wilayah Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Selain itu, berlaku juga pada ruas jalan non tol yang ada di beberapa wilayah di Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali.

Adil mengaku heran mengapa aturan pengaturan angkutan barang pada musim Lebaran tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Kalau tahun-tahun sebelumnya, untuk angkutan ekspor impor (peti kemas) dikecualikan alias tidak ada pembatasan operasional saat musim angkutan Lebaran,” tutup Adil Karim.[*]

Implementasi NLE di Pelabuhan & Bandara, Perkuat Supply Chain

ALFIJAK – Pemerintah RI melalui Kementerian Keuangan terus memacu peningkatan performance logistik nasional melalui implementasi National Logistics Ecosystem (NLE). Bahkan bukan hanya di Pelabuhan Laut, NLE juga bakal diterapkan di Bandar Udara (Bandara) yang layani internasional maupun domestik.

Pelaku bisnis logistik yang tergabung dalam Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) terus mendorong langkah konkret yang telah dilakukan Pemerintah RI dalam rangka memberikan kemudahan berusaha melalui sistem NLE guna mendongkrak kinerja dan performance logistik nasional.

ALFI juga mendorong NLE sebagai program action yang inclusive, collaboratif dan progressive di Indonesia.

“Bahkan sejak tahun 2017, asosiasi kami (ALFI) telah ikut terlibat aktif dalam komitmen dan terus mendorong implementasi NLE di Pelabuhan dan Bandara tersebut,” ujar Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi.

Yukki mengemukakan, pentingnya peran aktif pelaku usaha dan stakeholders dalam menyukseskan NLE karena pemerintah tidak bisa sendiri dalam mewujudkan penataan ekosistem logistik nasional tersebut.

Oleh karenanya, ALFI terus mendorong pelaku usaha/ perusahan-perusahan logistik nasional dan anggotanya untuk dapat memanfaatkan layanan NLE tersebut.

“Sejauh ini kami rasakan bahwa persepsi pengguna jasa menilai adanya efisiensi layanan logistik melalui program NLE itu. Terobosannya cukup signifikan dan menciptakan integrasi yang pada gilirannya menghasilkan efisiensi. Harapannya kedepan lebih masif lagi, termasuk pemanfaatan fasilitas di NLE oleh stakeholders di sektor privat juga perlu didorong,” ucap Yukki.

Menurutnya, secara umum implementasi NLE bertujuan untuk meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, serta meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Aktivitas logistik merupakan salah satu roda penggerak perekonomian Indonesia.

Implementasi National Logistic Ecosystem (NLE), juga diyakini mampu memperbaiki manajemen Supply Chain atau rantai pasokan, sehingga proses logistik bisa menghasilkan biaya yang lebih efisien dan siklus produksi yang semakin cepat. Pada prinsipnya pelaku usaha logistik nasional mendukung program NLE  guna merangkai semua kegiatan Supply Chain secara nasional.

Yukki menyebutkan, NLE adalah suatu ekosistem logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan sarana pengangkut hingga barang tiba di gudang.  NLE juga mengenalkan suatu konsep kolaborasi digital yang memungkinkan entitas logistik terhubung dengan pemerintah serta platform logistik lainnya. Selain itu, NLE memperkaya peran Indonesia national single window (INSW).

“Makanya ALFI sangat mengapresiasi dan terus mendorong NLE dapat dilaksanakan selain di Pelabuhan juga di Bandara (airport).Bahkan dari awal kami mendorong NLE Ini di implementasikan di semua Bandara dan pelabuhan secara bertahap sampai dengan 2024 sesuai dengan Kepres dan masuk kepada ekosistem logistik,” jelas Yukki.

Dukungan ALFI DKI 

Ketua DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim juga mendukung sepenuhnya implementasi NLE di Pelabuhan maupun Bandar Udara.

“Kami akan terus menyosialisasikan implementasi NLE kepada perusahaan anggotanya yang berkegiatan di pelabuhan Tanjung Priok maupun di Bandara Soekarno Hatta,” ujar Adil.

Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai yang sekaligus Ketua Pelaksana Harian Tim Teknis Pengembangan NLE Rudy Rahmaddi mengatakan hngga kini, NLE telah diimplementasikan pada 14 pelabuhan.

“Kedepan, implementasi NLE akan diperluas ke pelabuhan laut dan pelabuhan udara baik domestik maupun internasional,” ujarnya.

Pada 2022, NLE bekerja sama dengan tim survei independen dari Prospera untuk mendapatkan gambaran awal efektivitas NLE.

Secara umum, persepsi pengguna jasa menilai adanya efisiensi program NLE, khususnya layanan SSm Perizinan, SSm QC, Delivery Order, Surat Penyerahan Petikemas Online, Autogate, dan Trucking. Efisiensi waktu dan biaya yang berdasarkan laporan survei Prospera berkisar 24,6 persen sampai 49,5 persen.

Berdasarkan data Lembaga National Single Window (LNSW), estimasi penurunan biaya timbun dan biaya penarikan untuk behandle atau pemeriksaan mulai dari awal implementasi SSm Pabean Karantina pada bulan Juni 2020 sampai dengan Desember 2022 sebesar 191,32 miliar atau 33,48 persen. Selain itu, rata-rata efisiensi waktunya sebesar 22,37 persen.

Pada kurun waktu 2023-2024, NLE akan fokus pada tiga aspek, yakni akselerasi penyelesaian target rencana aksi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 2020, room for improvement, dan perluasan target pelabuhan implementasi NLE.

Guna mendukung kelancaran implementasi NLE, pemerintah terus menjaring masukan dari semua elemen terkait, baik dari pemerintahan, swasta, maupun pelaku logistik.

Dengan NLE juga diyakini bisa mendongkrak performance logistik nasional sekaligus menargetkan efisiensi biaya logistik di kisaran 60-80%. Target tersebut karena efisiensi NLE saat ini baru di kisaran 50 persen, sehingga belum cukup untuk Indonesia yang secara geografis menantang karena merupakan negara kepulauan.[*]

ALFI: Ada Peluang Sektor Logistik Jelang Pemilu 2024

ALFIJAK – Mobilisasi dan distribusi barang maupun logistik untuk kebutuhan Pemiihan Umum (Pemilu) 2024 menjadi salah satu peluang yang bisa diserap perusahaan logistik nasional.

Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim berharap Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nantinya dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi perusahaan logistik nasiomal bisa berperan dalam layanan distribusi logistik Pemilu seperti kotak suara, surat suara dan berbagai kebutuhan barang/sarana lainnya guna mendukung suksesnya pesta demokrasi lima tahunan di tanah air, dari awal hingga akhir.

“Pesta demokrasi lima tahunan mesti kita sambut dengan suka cita. Dan yang kami lihat dari sisi bisnis bahwa hal itu juga merupakan salah satu peluang bagi usaha logistik untuk mengembangkan marketnya, perluas networkingnya dalam memberikan layanan logistik, mulai dari tahapan Kampanye hingga pelaksanaan Pemilu pada 2024 mendatang,” ujar Adil Karim.

ALFI berharap dalam tahun dinamika perpolitikan nasional saat ini, semua elemen bangsa termasuk kalangan dunia usaha dapat sama-sama menciptakan kondisi damai dan aman, sehingga program pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional dapat terus tumbuh.

Adil juga menyampaikan optimisme proyeksi pertumbuhan sektor logistik pada tahun 2023 dan dimasa-masa mendatang, mengingat Pemerintah juga optimistis memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2023 sebesar 5,1%-5,3% atau lebih tinggi dari proyeksi  perekonomian global tahun 2023 yang diperkirakan berada pada kisaran 2,2% hingga 2,7%.

Adil mengemukakan perkuatan lini domestik dan program hilirisasi industri di dalam negeri akan mendorong, sekaligus menggeliatkan aktivitas rantai pasok produk-produk dalam negeri yang menyokong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Penguatan industri domestik, termasuk menjaga konsumsi didalam negeri juga sangat berperan dalam menangkal isue ancaman resesi perekonomian global saat ini,” ucapnya.

Selain itu, imbuh Adil,  pembangunan infrastruktur di dalam negeri yang masif dilakukan saat ini untuk mendukung aktivitas transportasi dan logistik perlu terus betkelanjutan guna efisiensi dan meningkatkan daya saing produk nasional.

“Pelaku logistik tetap optimistis pertumbuhan ekonomi nasional akan terus membaik kedepannya. Karena itu, semua pihak perlu sama-sama menjaga untuk terus mendorong momentum pertumbuhan ekonomi di 2022 lalu sehingga diharapkan bisa terus berlanjut pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya, meskipun dinamika perpolitikan nasional di tahun ini lebih dinamis mengingat kita akan menghadapi Pemilu pada 2024 mendatang,” ujar Adil Karim.[*]

Perkuatan Domestik, Bikin Aktivitas Logistik Tumbuh

ALFIJAK – Situasi ekonomi nasional yang tumbuh positif di 2022 diharapkan akan terus berlanjut di 2023. Untuk itu program hilirisasi industri di dalam negeri akan mendorong, sekaligus menggeliatkan aktivitas rantai pasok produk-produk dalam negeri.

Hal tersebut di kemukakan Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim, di Jakarta.

Menurutnya, penguatan industri domestik juga sangat berperan dalam menangkal isue ancaman resesi perekonomian global pada tahun ini.

“Penguatan lini domestik industrinya, menjaga konsumsi domestiknya juga perlu dijaga, termasuk pembangunan infrastruktur di dalam negeri yang masif dilakukan untuk mendukung aktivitas transportasi dan logistik perlu terus dioptimalkan guna efisiensi dan meningkatkan daya saing produk nasional,” ujar Adil.

Dia juga mengatakan, dengan pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5,31% pada tahun 2022 lalu, saat ini aktivitas dunia usaha termasuk sektor bisnis logistik di Indonesia kembali bergerak tumbuh.

“Di DKI Jakarta saja, mulai tumbuh dan bermunculan perusahaan-perusahan baru di sektor logistik sejak awal tahun 2023 ini. Fenomena itu dapat kami lihat dengan bergabungnya sejumlah perusahaan forwarder dan logistik di DKI tersebut menjadi anggota ALFI,” ucap Adil.

Dia mengatakan, DKI Jakarta merupakan barometer perekonomian nasional lantaran perputaran pergadangan dan jasa banyak dilakukan. Selain itu, Pelabuhan Tanjung Priok Jakarra menjadi pelabuhan tersibuk di Indonesia yang notabene menghandle lebih dari 65% aktivitas perdagangan ekspor maupun impor serta domestik.

“Pelaku logistik tetap optimistis pertumbuhan ekonomi nasional akan terus membaik kedepannya. Karena itu, semua pihak perlu sama-sama menjaga untuk terus mendorong momentum pertumbuhan ekonomi di 2022 lalu sehingga diharapkan bisa terus berlanjut pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya, meskipun dinamika perpolitikan nasional di tahun ini lebih dinamis mengingat kita akan menghadapi Pemilu pada 2024 mendatang,” ujar Adil Karim.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, pada Januari 2023 terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 5,28 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,98. Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Kotabaru sebesar 7,78 persen dengan IHK sebesar 119,97 dan terendah terjadi di Sorong sebesar 3,23 persen dengan IHK sebesar 112,02.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 5,82 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,07 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 3,62 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 4,28 persen; kelompok kesehatan sebesar 3,04 persen; kelompok transportasi sebesar 13,91 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,87 persen.

Kemudian, kelompok pendidikan sebesar 2,80 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,46 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,15 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,22 persen.

Adapun tingkat inflasi month to month (m-to-m) Januari 2023 sebesar 0,34 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Januari 2023 sebesar 0,34 persen.[*]

ALFI Jakarta Desak Semua Impor Wajib Periksa Karantina di Priok, Menggunakan Hico-Scan

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, mendesak semua barang impor yang wajib periksa karantina wajib dilakukan pemeriksaan fisik secara tetpadu melalui alat pemindai peti kemas atau Hico Scan (X-Ray).

“Dengan menggunakan Hico Scan, sudah terbukti pemeriksaan barang impor lebih efisien dan efektif. Hal ini juga sesuai dengan keinginan pengguna jasa pelabuhan untuk mewujudkan biaya logistik efisien,” ujar Ketua DPW ALFI Jakarta, Adil Karim kepada wartawan Rabu (18/1).

Adil mengatakan, sudah sejak lama ALFI DKI Jakarta menyampaikan ke pihak Balai Karantina Tanjung Priok supaya kegiatan inspeksi karantina dapat melalui tempat pemeriksaan fisik terpadu (TPFT) di kawasan pabean Tanjung Priok, bukan di lapangan terminal peti kemas (lini satu) pelabuhan.

“Kalau melalui TPFT dari sisi biaya dan SDM petugas pemeriksanya lebih efektif karena sudah terpadu. Tetapi kenapa sampai kini masih ada yang di periksa di lapangan TPK Koja Priok ?. Mestinya dialihkan saja ke TPFT yang sudah dilengkapi dengan Hico-Scan, untuk memudahkan petugas karantina dan mengurangi pertemuan langsung (personal) serta memperlancar arus barang dan menurunkan biaya logistik,” ucap Adil Karim.

Percepatan Layanan

Penggunaan HiCo-Scan pada kegiatan pemeriksaan atau behandle peti kemas impor di TPF, selain untuk percepatan layanan, juga diharapkan dapat menekan biaya demurage importasi maupun storage di terminal maupun cost logistik di TPFT.

“Sehingga hal ini menjadi bagian relaksasi bagi importir dalam rangka menurunkan biaya logistik di Indonesia,” papar Adil.

Bahkan, terhitung 9 Januari 2023, tarif paket behandle peti kemas impor yang menggunakan alat pemindai (Hico-Scan) dan dilakukan pemeriksaan fisik di tempat pemeriksaan fisik terpadu (TPFT) Graha Segara di kawasan pabean Pelabuhan Tanjung Priok, mulai di berlakukan.

Hal tersebut menyusul telah adanya kesepakatan bersama antara penyedia dan pengguna jasa yakni pengelola terminal peti kemas di pelabuhan Tanjung Priok yakni PT Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja dengan pengguna jasa yakni Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) DKI Jakarta dan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta.

Kesepakatan bersama itu juga diketahui oleh Manajemen Pelindo Regional 2 Tanjung Priok dan Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok.

Saat ini Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok menempatkan Alat pemindai (X Ray) peti kemas itu pada tempat pemeriksan fisik terpadu atau TPFT Graha Segara, di kawasan  pabean Pelabuhan Tanjung Priok.

Untuk optimalisasi pemeriksaan barang dengan mengunakan Hi-Co Scan/ X-Ray System atau alat Pemindai tersebut, telah diamanatkan melalui keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu nomor Kep-99/BC/2003 dan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan/PMK No: 109/04/ tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.[*]

ALFI DKI Usulkan eks JICT-2 untuk Layani Domestik

ALFIJAK– Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mendesak Pelindo segera merealisasikan revitalisasi fasilitas eks terminal 2 Jakarta International Container Terminal (JICT-2) di Pelabuhan Tanjung Priok, untuk optimalisasi layanan peti kemas domestik, menambah kapasitas terpasang, dan kelancaran arus barang dan logistik.

Ketua DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengemukakan, fasilitas eks JICT-2 yang sudah idle selama lebih 6 tahun itu idealnya bisa difungsikan dan dimanfaatkan untuk kegiatan bongkar muat peti kemas domestik yang pergerakan pertumbuhannya cukup signifikan setiap tahunnya di pelabuhan Priok.

“Optimalisasi fasilitas eks JICT-2 itu sekaligus dalam rangka menyiapkan terminal khusus domestik yang lebih representatif di pelabuhan Priok, dengan pengelolaan yang lebih profesional (dedicated) guna memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jasa,” ujar Adil Karim.

Adil mengatakan, sangat memungkinkan jika fasilitas eks JICT-2 itu dioptimalkan guna melayani kegiatan pengapalan dan bongkar muat kontener domestik/antar pulau yang saat ini belum memdapat perhatian serius dari operator pelabuhan.

ALFI DKI, imbuhnya, juga mengingatkan supaya Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dapat mendorong Pelindo untuk segera merevitalisasi fasilitas eks JICT-2 yang selama ini tidak termanfaatkan secara komersial atau idle tersebut.

“Pelabuhan Tanjung Priok jangan hanya fokus pada layanan kapal dan bongkar muat kontener internasional. Tetapi layanan kontener domestik juga mestinya mendapat perhatian yang sama. Apalagi saat ini potensi domestik sangat besar, ” ucap Adil.

Isue Global

Adil Karim mengatakan besarnya potensi domestik diharapkan menjadi tumpuan dari terpaan isue resesi global tahun depan dan diharapkan tidak terlalu berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang investasi, perdagangan domestik, konsusmsi dan daya beli dalam negeri bisa terjaga.

“Potensi domestik kita itu sangat besar, hal inilah yang kami yakini kita bisa tetap survive di tengah isu resesi global tahun depan. Tetapi kita tidak boleh lengah, tetap harus hati-hati,” ujar Adil Karim.

Dia juga mengatakan, untuk bisa survive, berbagai program yang telah dijalankan Pemerintah seperti peningkatan keberadaan industri kecil dan menengah (IKM) serta hilirasi industri mesti terus dilakukan.

Hilirisasi, imbuh Adil, merupakan suatu strategi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang kita miliki. Dengan adanya hilirisasi, kedepannya komoditas yang diekspor bukan lagi berupa bahan baku, tetapi berupa barang setengah jadi atau barang jadi.

“Jadi pemerintah mesti memaksimalkan pertumbuhan ekonomi domestik dan konsisten dalam kebijakannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri, termasuk soal hilirisasi industri itu,” ucap Adil.

Rencana Pelindo

Sebelumnya, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) menyatakan akan merevitalisasi fungsi fasilitas eks terminal 2-Jakarta International Container Terminal (JICT-2) di kawasan pabean pelabuhan Tanjung Priok.

Dirut Pelindo Arif Suhartono mengatakan, revitalisasi fasilitas tersebut dengan melakukan perbaikan container yard serta pendalaman kolam dermaga eks JICT-2  dari sebelumnya -9 meter low water spring (LWs) menjadi -12 meter LWs.

“Proses itu (memperdalam) dermaga eks JICT-2 akan kita lakukan. Dan nantinya tetap peruntukkan fasilitas terminal tersebut untuk layanan kontainer,” ujarnya.

Kendati begitu, Dirut Pelindo belum bersedia memastikan apakah peruntukkan eks JICT-2 itu nantinya untuk layanan kontainer ocean going (ekspor impor) atau antarpulau (domestik) lantaran saat ini juga sedang dilakukan pengembangan new priok container terminal (NPCT) atau NPCT-2 guna menambah kapasitas layanan kontainer ocean going.

“Yang jelas kita arahnya akan proses perbaikan eks JICT-2, namun untuk domestik atau internasional kita lihat nanti, belum kita putuskan,” tegas Arif.

Sebagaimana diketahui, saat ini terdapat lima fasilitas terminal kontainer yang melayani ekspor impor di pelabuhan Tanjung Priok yakni, JICT, TPK Koja, NPCT-1, Teminal MAL (NPH) dan Terminal 3 Pabuhan Tanjung Priok.(*)