Arsip Tag: adil karim

Diduga monopolistik, ALFI siap gugat CFS ke KPU

Perusahaan forwarder dan logistik yang beroperasi di pelabuhan Tanjung Priok keberatan adanya pemusatan kegiatan konsolidasi kargo ekspor impor atau container freight station (CFS) center di pelabuhan itu karena berpotensi monopolistik dan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.

JAKARTSA (alfijak): kretaris Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Adil Karim menyatakan asosiasinya akan menyampaikan kepada komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) untuk mempertanyakan pendapat lembaga tersebut perihal adanya CFS center di pelabuhan Priok yang kini disiapkan oleh PT.Pelindo II/IPC.

“Kemarin (27/11), sejumlah perusahaan forwarder mengadukan masalah kehadiran CFS centre di Priok itu kepada ALFI karena berpotensi mematikan kegiatan usaha forwarder yang selama ini berada di luar pelabuhan Priok dalam melayani kargo impor berstatus less than container load. Secepatnya, ALFI akan pertanyakan masalah ini kepada KPPU,” ujarnya kepada Bisnis.com, Selasa (28/11/2017).

Adil mengungkapkan, selama ini penanganan kargo impor berstatus lesss than container load (LCL) tersebar di sejumlah fasilitas gudang yang ada di dalam pelabuhan Priok maupun gudang di luar pelabuhan yang masih dalam wilayah pabean pelabuhan Tanjung Priok.

“Jika harus dipusatkan di dalam satu lokasi atau CFS centre di dalam pelabuhan apakah hal ini tidak bertentangan dengan UU monopoli dan persaingan usaha?.Sebab Pelindo II sebagai BUMN semestinya juga ikut berperan menumbuhkembangkan usaha swasta dengan cara kemitraan, bukan menciptaka persaingan yang berpotensi tidak sehat,” paparnya.

Dia juga menyatakan fasilitas CFS centre di dalam area Pelabuhan Tanjung Priok berpotensi membuat pelabuhan itu terancam kemacetan dan krodit, lantaran lokasi fasilitasnya tidak tepat.

Lokasi CFS centre Priok saat ini berada di eks gudang Masaji Kargo Tama (MKT) dan Gudang Agung Raya yang saat ini bersebelahan dengan akses masuk utama pos 9 Pelabuhan Tanjung Priok.

“Mestinya dilakukan kajian terlebih dahulu sebelum menentukan lokasinya CFS centre, karena sekarang ini saja truk untuk masuk ke gudang Agung Raya bisa memakan tiga lapis lajur jalan dan parkirnya di pinggir jalan dekat pintu masuk gudang itu.Apalagi kalau di gudang itu di jadikan CFS centre akan menjadi masalah baru terkait traffic di dalam pelabuhan,”paparnya.

Adil mengatakan sejak awal ALFI sudah menyampaikan kepada PT.Pelindo II/IPC untuk melakukan simulasi terlebih dahulu soal CFS centre di pelabuhan Priok sebelum dioperasikan termasuk bagaiman sistem tehnologi yang akan diimplementasikannya.

Selain itu, imbuhnya, ALFI juga sudah mengusulkan supaya disiapkan satu lokasi lainnya di luar pelabuhan untuk CFS centre itu yang terintegrasi dengan sistem layanan arus barang berbasis online.

“ALFI juga sudah meminta agar dilakukan kajian supaya tidak terjadi traffic jump di pelabuhan akibat barang impor LCL dikumpulkan hanya di dua fasilitas gudang itu yakni MKT dan Agung Raya. Sebab selama ini saja kondisnya sudah jalan ke lokasi itu macet,” paparnya.

Dia mengatakan Pelindo II hendaknya tidak memaksakan kehendak mengoperasikan fasilitas CFS centre di lokasi fasilitas yang ada saat ini, namun bisa dicarikan solusi alternative lokasi lainnya yang tidak menimbulkan persoalan baru terutama menyangkut kelancaran arus barang dari dan ke pelabuhan Priok.

“Kami melihat CFS centre yang disiapkan Pelindo II saat ini terkesan BUMN itu hanya untuk mengisi fasilitas gudang miliknya yang selama ini kosong sehingga mau dipaksakan dengan dalih CFS centre,” paparnya.

Pada prinsipnya ALFI DKI sangat mendukung program modernisasi pelabuhan Priok namun harus jelas konsepnya dan kajiannya serta jangan hanya sekedar untuk merebut pasar yang sudah ada selama ini untuk dialihkan ke CFS centre tetapi berdampak masalah traffic di dalam pelabuhan sehingga menggangu kelancaran arus barang ekspor impor khususnya yang full container.

Untuk kategori barang LCL, cargo owner-nya itu adalah perusahaan forwarder dan pengirimannya dari negara asal adalah container yard to container yard atau yang sering disebut CY to CY sehingga sampai dipelabuhan atau pun terminal perusahaan forwarder yang melakukan pecah pos status barang itu ke pelayaran pengangkutnya.

“Forwarder punya hak menempatkan di gudang manapun untuk kargo impor berstatus LCL itu bukan harus di dalam pelabuhan. Makanya, jangan sekedar bikin fasilitas CFS center tetapi acuannya juga mesti jelas,”tuturnya.

Fasilitas CFS center di Pelabuhan Priok, saat ini dioperasikan oleh dua perusahaan penyedia logistik di pelabuhan itu yakni PT.Multi Terminal Indonesia (IPC Logistic Services) dan PT.Agung Raya Warehouse. (bisnis.com/ac)

‘Pelabuhan bukan tempat penumpukan barang’

Usulan perpindahan peti kemas impor di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, mengacu pada hitungan jika yard occupancy ratio (YOR) di terminal peti kemas sudah mencapai 65 persen, mendapat sorotan pengusaha. Alasannya, pelabuhan bakal menjadi tempat penimbunan barang.

JAKARTA (alfijak): Menurut Sekretaris Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Adil Karim, usulan itu hanyalah konsep yang sudah usang dan cenderung menyesatkan.

“Kami menilai usulan tersebut berpotensi membuat pelabuhan kongesti dan menggagalkan program pemerintah dalam menekan biaya logistik dan capaian dwelling time,” jelas Adil, Rabu (22/11).

Ketua Umum Depalindo Toto Dirgantara mengatakan kegiatan relokasi peti kemas impor di Pelabuhan utama tetap harus mengacu pada batas waktu penumpukan maksimal tiga hari di lini satu pelabuhan atau terminal petikemas. Itu diatur dalam Permenhub Nomor 25 tahun 2017 tentang batas waktu penumpukan (longstay) di pelabuhan.

“Acuan YOR 65 persen dalam kegiatan relokasi peti kemas impor di pelabuhan Tanjung Priok pernah diterapkan beberapa tahun silam dan yang terjadi adalah pelabuhan seringkali dibanyangi kongesti lantaran fasilitas terminal berubah fungsinya sebagai tempat penimbunan barang,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Adil, pemilik barang impor (perusahaan forwarder) harus menalangi pembayaran biaya penumpukan yang tinggi.

“Hal itu karena berlaku tarif progresif dan pinalti di lini satu pelabuhan,” ujarnya.

Adil menambahkan berdasarkan kajian bersama penyedia dan pengguna jasa di Pelabuhan Tanjung Priok, telah disepakati bahwa terminal peti kemas harus menjalankan bisnis intinya.

“Yakni sebagai operator bongkar muat. Bukan mengandalkan pendapatan dari biaya penumpukan atau storage,” ujarnya.

Pihaknya, lanjut Adil, mendukung terbitnya Permenhub Nomor 25 tahun 2017. tentang batas waktu penumpukan barang impor di empat pelabuhan utama di Indonesia.

Barang impor hanya dibolehkan menumpuk maksimal tiga hari di lini satu Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak Surabaya, Belawan Medan dan Makassar.

“Peraturan itu sudah sangat efektif menekan dwelling time dan tidak menimbulkan biaya tambahan logistik. Namun jika mengacu YOR 65 persen dalam kegiatan relokasi justru akan sulit mencapai dwelling time ideal di pelabuhan. Apalagi untuk kurang dari tiga hari,” jelas Adil.

Ia menambahkan, ALFI DKI Jakarta, mendesak Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok menjalankan dengan tegas implementasi Permenhub 25/2017 itu.

Apalagi, implementasi beleid di Pelabuhan Tanjung Priok saat ini terbatas pada peti kemas impor yang belum mengantongi surat perintah pengeluaran barang (SPPB). Namun sudah menumpuk lebih dari tiga hari di pelabuhan (overbrengen).

“Sedangkan terhadap peti kemas impor yang sudah SPPB meskipun sudah lebih dari tiga hari di pelabuhan belum dilaksanakan relokasi oleh pihak terminal,” pungkasnya. (indopos.co.id/ac)

Adil: relokasi peti kemas SPPB tak jalan, biaya logistik melambung

Pengguna jasa dan pemilik barang impor di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta mendesak pengelola terminal peti kemas ekspor impor segera merelokasi peti kemas impor yang sudah clearance kepabeanan atau sudah mengantongi surat perintah pengeluaran barang (SPPB) atau longstay untuk mengurangi beban biaya logistik.

JAKARTA (alfijak): Sekretaris DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Adil Karim mengatakan belum berjalannya kegiatan relokasi  peti kemas sudah SPPB atau longstay di pelabuhan itu mengakibatkan biaya logistik penanganan kargo impor di pelabuhan Priok terus meningkat.

Padahal, menurut dia, pelaksanaan relokasi peti kemas impor longstay itu sudah diatur melalui Permenhub No: 25 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan menteri perhubungan nomor PM 116 tahun 2016 tentang pemindahan barang yang melewati batas waktu penumpukan (long stay) di pelabuhan utama belawan, pelabuhan utama Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Makassar.

Adil: relokasi peti kemas SPPB tak jalan, biaya logistik melambung

Beleid itu juga diperkuat dengan adanya peraturan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok No:UM.008/27/11/OP.TPK.2017 tanggal 9 Oktober 2017 tentang perubahan atas peraturan kepala kantor otoritas pelabuhan utama Tanjung Priok No:UM.008/31/7/OP.TPK.2016 tanggal 10 november 2016 tentang tata cara pemindahan barang yang melewati batas waktu penumpukan (long stay) di pelabuhan Tanjung Priok.

“Kami sudah menghitungnya. Kalau barang yang sudah SPPB direlokasi keluar pelabuhan atau ke depo buffer, biayanya lebih murah ketimbang kami harus menanggung tarif penumpukan yang sifatnya progresif bahkan kena pinalti di lini satu pelabuhan. Ini bisa mengurangi biaya logistik bagi pemilik barang,” ujar Adil kepada Bisnis pada Selasa (24/10/2017).

Dia juga prihatin dengan kondisi aturan setingkat Permenhub dan Kepala OP Tanjung Priok tidak bisa segera berjalan di pelabuhan, lantaran pengelola terminal peti kemas takut kehilangan pendapatan dari biaya storage penumpukan yang bersifat progresif.

“Kami selaku pengguna jasa mendukung adanya beleid itu karena sudah  kami lakukan  kajian secara komprehensif bisa menekan biaya logistik secara nasional. Makanya ALFI dan GINSI bersedia menandatangani kesepakatan tarif  layanan  relokasi peti kemas SPPB itu,” papar Adil.

Ketua BPD Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) DKI Jakarta Subandi mengemukakan tidak ada alasan bagi pengelola terminal peti kemas di Pelabuhan Priok untuk tidak mematuhi beleid tersebut.

“Kita mesti bersikap demi kepentingan nasional yang lebih luas dalam upaya menekan biaya logistik di pelabuhan sebagaimana program  pemerintah saat ini,” ujarnya.

Survey lapangan

Dikonfirmasi Bisnis, Wakil Dirut PT.Jakarta International Container Terminal (JICT) Riza Erivan menyatakan akan menjalankan kegiatan relokasi peti kemas longstay sesuai beleid tersebut, namun pihaknya masih perlu waktu persiapan internal di manajemen terminalnya.

Dia juga mengatakan manajemen JICT sudah membentuk tim internal yang akan melakukan survey untuk kesiapan depo mana saja yang akan dijadikan buffer peti kemas impor yang sudah SPPB dan tidak segera diambil pemilik barangnya atau longstay itu.

“Kami sudah berkordinasi dengan Fordeki [Forum Pengusaha Depo Kontener Indonesia] pekan lalu. Dalam kesempatan itu disebutkan dari sembilan depo anggota Fordeki yang sudah siap sepenuhnya menjadi buffer, ada tiga depo. Tim kita akan survey lapangan depo itu. Semestinya pekan ini sudah dilakukan survey tersebut nanti saya cek lagi,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (24/10/2017).

Saat ini, di Pelabuhan Tanjung Priok terdapat lima pengelola terminal peti kemas ekspor impor yang wajib menjalankan relokasi barang longstay sesuai dengan amanat  Permenhub No: 25 Tahun 2017 dan peraturan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok No:UM.008/27/11/OP.TPK.2017 tanggal 9 Oktober 2017.

Sebelumnya, Ketua Umum Fordeki Syamsul Hadi mengatakan untuk mendukung dwelling time di Priok tersebut, perusahaan/operator depo anggota Fordeki sudah menyiapkan depo back up area seluas kurang lebih 15 Ha di daerah Marunda dan Cakung Cilincing untuk menampung relokasi peti kemas yang sudah clearance pabean/SPPB atau longstay dari pelabuhan Priok.

Berdasarkan catatan Bisnis, pada 16 Agustus 2017 telah ditandatangani kesepakatan mekanisme dan tarif pelayanan relokasi peti kemas impor yang sudah clearance kepabeanan atau longstay antara Ketua Umum Fordeki Syamsul Hadi dengan Ketua ALFI DKI Jakarta Widijanto dan Ketua BPD GINSI DKI Jakarta Subandi, yang disaksikan Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok I Nyoman Gde Saputra.

Kesepakatan tersebut menyangkut tarif relokasi barang impor yang sudah SPBB dari terminal peti kemas ke depo anggota Fordeki untuk peti kemas ukuran 20 feet Rp1 juta per boks dengan perincian moving Rp750.000 per boks dan lift on-lift off (lo-lo) Rp.250.000 per boks.

Adapun untuk ukuran 40 feet dikenakan Rp1,4 juta per boks dengan perincian moving Rp.950.000 per boks dan lo-lo Rp.450.000 per boks. Untuk kedua layanan itu juga dikenai biaya administrasi Rp.100.000 per peti kemas. (bisnis.com/ac)

‘Benahi struktur tarif jasa pelabuhan Priok’

Sekretaris Umum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI, Adil Karim,  mendesak pembenahan dan evaluasi seluruh struktur tarif jasa di Pelabuhan Tanjung Priok.

JAKARTA (alfijakarta): Pembenahan dan evaluasi tarif di pelabuhan Priok menurutnya menjadi kewenangan Otoritas Pelabuhan setempat mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan No:72/2017 tentang jenis, struktur, golongan dan mekanisme penetapan tarif jasa kepelabuhan yang ditandatangani Menhub Budi Karya Sumadi pada 11 Agustus 2017.

” Perlu ada penyegaran dan ditinjau ulang karena struktur dan mekanisme tarif yang ada sekarang tidak menciptakan efisiensi biaya layanan logistik melalui pelabuhan Priok,” ujar Adil Karim.

Berdasarkan kajian ALFI DKI Jakarta, katanya, tarif di pelabuhan Priok yang mesti segera dievaluasi antara lain tarif pandu dan tunda kapal (pilotage), tarif progresif dan penalti penumpukan peti kemas di lini satu pelabuhan atau terminal peti kemas eskpor impor di Priok.

Selain itu, lanjut Adil, mekanisme dan struktur tarif bongkar muat kargo nonpeti kemas atau kargo umum, serta ongkos pelabuhan pemuatan dan ongkos pelabuban tujuan (OPP/OPT).

“Pelabuhan semestinya berperan sebagai public service bukan cuma orientasi profit. Kalau tarif di pelabuhan murah maka biaya logistik juga menjadi terjangkau,” paparnya.

Adil menyebutkan sesuai dengan Permenhub No:72/2017,evaluasi dan tata ulang tarif di pelabuhan guna mendorong tumbuhnya iklim investasi dan menciptakan tarif jasa kepelabuhanan yang efisien dan kompetitif.

Di tengah upaya pemerintah dalam menekan dwelling time dan menurunkan biaya logistik nasional semestinya peran pengelola pelabuhan dalam hal ini PT.Pelindo II selaku operator di Pelabuhan Tanjung Priok mesti ikut berperan aktif menyuseskan program pemerintah saat ini.

Banyak keluhan pebisnis kenapa dwelling time turun namun biaya logistik belum juga turun?.Salah satunya karena ada tarif pinalti dan progresif penumpukan di lini satu pelabuhan yang prosentasenya sangat memberatkan pemilik barang.

“Ini yang harus kita beresin dulu,” tuturnya.

Berdasarkan Permenhub No:72/2017 itu, imbuhnya, golongan tarif pelayanan jasa di pelabuhan semestinya ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan,fasilitas, dan peralatan yang tersedia di terminal.

Adapun golongan tarif berdasarkan jenis pelayanan pada terminal yakni multipurpose (serbaguna), peti kemas, curah cair/gas,curah kering, kendaraan, terapung, pelabuhan daratan (dry port), serta roll on-roll off atau Ro-Ro.

Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, I Nyoman Gede Saputera mengemukakan sudah menerima adanya keluhan dari ALFI DKI Jakarta terkait perlunya penataan ulang tarif-tarif jasa kepelabuhanan di Priok.

Dia berjanji akan menyelesaikannya satu persatu.

“Mana yang mendesak evaluasinya (tarif) segera kita lakukan pembahasan bersama pihak terkait termasuk pengguna jasa pelabuhan,” ujarnya. (poskotanews.com/ac)

ALFI DKI tegaskan bukan bagian dari Dewan Pelabuhan

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta menyatakan  asosiasi tersebut bukan merupakan bagian dari keangotaan maupun kepengurusan dari lembaga Dewan Pelabuhan.

JAKARTA (alfijakarta): Hal itu ditegaskan melalui surat DPW ALFI DKI Jakarta ,nomor:0130/DPW-ALFI/DKI/IX/17 tanggal 14 September 2017 yang ditandatangani Ketua ALFI DKI Widijanto dan Sekretaris Umum Adil Karim yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pelabuhan Sungkono Ali.

“Surat tersebut menegaskan ALFI DKI Jakarta tidak pernah menjadi bagian apalagi merupakan anggota Dewan Pelabuhan,” ujar Ketua ALFI DKI, Widijanto kepada Bisnis,com pada Jumat (22/9/2017).

Widijanto mengemukakan, sebagai lembaga swadaya masyarakat landasan hukum Dewan Pelabuhan tidak kuat dan bukan merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Pelayaran maupun Peraturan Pemerintah Tentang Kepelabuhanan.

Dia mengatakan, mengutip surat ALFI DKI itu, bahwa para pengurus dan pembina DPW ALFI DKI Jakarta yakni sebanyak empat orang yang telah ditetapkan oleh sebagai Penasihat/Pembina Dewan Pelabuhan juga menyatakan pengunduran diri, dengan alasan tidak memberikan benefit bagi organisasi maupun masyarakat dilingkungan pelabuhan.

Surat DPW ALFI itu juga menyatakan, dalam melakukan kegiatannya Dewan Pelabuhan lebih banyak mengedepankan kepentingan kelompok atau golongan dan bukan untuk kemaslahatan masyarakat pelabuhan secara luas serta berdampak kepada perbaikan kinerja pelabuhan.

Surat tersebut juga ditembuskan kepada Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Kepala Syahbandar Tanjung Priok, Kepala KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok, Direksi IPC/Pelindo II dan Anak Perusahaan, serta asosiasi terkait. (bisnis.com/ac)

ALFI DKI sambut baik SP JICT stop mogok kerja

Kalangan pengusaha dan asosiasi terkait yang berkepentingan langsung dengan Pelabuhan Tanjung Priok mengapresiasi penghentian aksi mogok kerja pelabuhan oleh Serikat Pekerja JICT terhitung Senin (7/8/2017) petang.

JAKARTA (alfijakarta): Sekretaris Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI, Adil Karim menungkapkan dampak aksi mogok pekerja JICT sejak 3 Agustus 2017 telah berdampak signifikan pada kegiatan bisnis jasa kepelabuhanan.

“Syukurlah jika aksi mogok itu sudah dihentikan karena dampaknya cukup besar. Bohong kalau ada yang menyebutkan kegiatan di priok normal, faktanya di lapangan banyak masalahnya, terutama kapal yang dialihkan sandar ke dermaga lain banyak yang tidak tertangani dengan baik,” ujar Adil Karim yang menyambut positif sikap SP JICT yang menghentikan aksinya sebelum delapan hari mogok yang direncanakan seperti dikutip Poskotanews.com.

Dengan normalnya kembali layanan di terminal petikemas JICT, kata Adil Karim, diharapkan kegiatan bisnis pelabuhan Tanjung Priok normal dan bisa berjalan seperti biasanya kembali. “Saya juga mengapresiasi semua pihak yang mendorong supaya aksi tidak berlarut-larut,” ujar Adil.

Ahmad Ridwan Tento, pengusaha senior yang juga mantan Sekjen GINSI (Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia) juga menyambut positif penghentian mogok massal di JICT.

Sebab selain menganggu kegiatan logistik, juga nama Indonesia citranya menjadi tidak baik di luar negeri, sebab hampir semua kapal yang sandar di terminal petikemas tersebut kebanyakan dari luar negeri.

Ketua Angkutan Khusus Pelabuhan (Angsuspel) Organda DKI Jakarta Hally juga menanggapi penghentian aksi mogok tersebut, pengguna jasa logistik pelabuhan ataupun anggota pengusaha truk/container bisa kembali dilayani di tempat tersebut.

Ketua Forum Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) Pelabuhan Tanjung Priok, M. Qadar Jafar berharap jangan sampai ada aksi mogok lagi. Semua pihak yang terlibat mesti mengedepankan kepentingan nasional. “Intinya semua kan bisa dikomunikasikan,” katanya. (poskotanews.com/ac)

ALFI sesalkan carrier asing yang masih minta jaminan peti kemas

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyatakan pelanggaran terhadap aturan jaminan peti kemas impor masih terjadi. Karena itu, ALFI mendesak harus ada sanksi terhadap perusahaan pelayaran asing pengangkut barang ekspor impor, melalui agennya, yang melanggar aturan tentang jaminan kontener sebagaimana diatur melalui Surat Edaran Dirjen Hubla Kemenhub No. UM.003/40/II/DJPL-17.

JAKARTA (infologistic): Sekretaris Umum ALFI DKI Jakarta Adil Karim mengatakan sanksi itu perlu ditegakkan supaya semua pemangku kepentingan patuh pada aturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

“Kami juga mengimbau pemilik barang tidak menggunakan perusahaan pelayaran global yang tidak mau taat pada aturan hukum dan regulasi di Indonesia,” ujar Adil kepada Bisnis pada Rabu (31/5/2017).

Dia menambahkan ALFI sangat mengapresiasi adanya aturan penghapusan uang jaminan kontainer/peti kemas impor di Indonesia itu untuk menekan biaya logistik yang dikeluhkan mayoritas pebisnis nasional.

“Namun sampai saat ini masih ada pelayaran asing yang mengutip uang jaminan peti kemas impor tanpa alasan yang jelas. Kami (ALFI) menerima keluhan soal ini dari perusahaan ianggota kami Makanya perlu ada sanksi bagi pelayaran yang melanggar itu. Saatnya kita benahi soal biaya logistik ini,” papar Adil.

Sekjen BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Erwin Taufan pun menyatakan hal yang sama.

Bahkan, menurutnya, untuk di pelabuhan utama lainnya seperti di Belawan, Medan, soal uang jaminan peti kemas impor itu masih tetap ditarik oleh pelayaran asing.

“Saya alami sendiri dan ada buktinya bahwa kapal asing lewat agennya masih mengutip uang jaminan peti kemas tersebut,” ucap Erwin.

Direktur Lalu Lintas Laut Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Bay M. Hasani mengatakan sosialisasi terhadap aturan itu akan dilakukan terus menerus.

“Kita tunggu implementasinya sebulan atau dua bulan dulu. Yang melanggar pasti kena sanksi.”

Kemenhub mengatur soal jaminan peti kemas untuk kegiatan impor karena dinilai membebani biaya logistik.

Aturan itu dituangkan melalui surat edaran Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub No. UM.003/40/II/DJPL-17 yang ditandatangani Dirjen A. Tonny Budiono pada 19 Mei 2017.

Dalam beleid itu disebutkan selama ini pengenaan uang jaminan peti kemas impor oleh perusahaan pelayaran asing/general agen-nya di Indonesia kepada penerima barang (consigne) atau yang mewakilinya dalam hal ini perusahaan forwarder berdampak pada tingginya biaya logistik.

Dengan adanya aturan tersebut, jaminan peti kemas impor tidak perlu lagi berbentuk uang sebagaimana yang disetorkan consigne atau kuasanya kepada perusahaan pelayaran maupun agennya di Indonesia. Namun hanya cukup dengan surat pernyataan diatas materai cukup.

Dalam beleid itu di tegaskan terkait dengan jaminan peti kemas impor, consigne hanya wajib membuat pernyataan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan peti kemas dengan bermaterai cukup yang disampaikan kepada perusahaan pelayaran.

Apabila consigne menunjuk kuasanya (forwarder), maka kuasa yang ditunjuk itu pun mesti membuat pernyataan yang sama. Namun, dalam hal ini penanggung jawab atas kerusakan/kehilangan peti kemas tetap berada pada consigne/pemilik barang sesuai dengan nama yang tercantum dalam dokumen bill of loading (B/L).

Namun, dalam beleid itu juga disebutkan perusahaan pelayaran/agennya dapat melakukan evaluasi terhadap consigne-nya yang baru menggunakan jasa pelayaran tersebut atau apabila barang yang diangkut berpotensi dapat merusak peti kemas, maka pelayaran dapat mengevaluasi apakah akan mengenakan uang sebagai jaminan pemakaian kontenernya atau hanya cukup menyampaikan surat pernyataan seperti di atas.

Apabila hasil evaluasi pelayaran, consigne harus tetap menaruh uang jaminan maka pengembalian uang jaminan kontener itu harus sudah dikembalikan ke consignee paling lambat enam hari kerja setelah kontener kosong (empty)-nya ada di depo.

sumber: bisnis.com

ALFI: mogok buruh ancam aktivitas pelabuhan

Sekretaris Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim menyayangkan jika mogok benar-benar terjadi. Karenanya, imbuhnya, pemerintah mesti mampu menyelesaikan kemelut hubungan industril yang terjadi di TPK Koja maupun JICT.

Sebab, kata dia, jika JICT dan TPK Koja mogok berpotensi melumpuhkan aktivitas di pelabuhan Tanjung Priok. Pasalnya saat ini, JICT dan TPK Koja menangani sekitar 70% volume bongkar muat peti kemas ekspor impor di pelabuhan Tanjung Priok.

“Kami pelaku usaha logistik butuh kepastian dalam pelayanan di pelabuhan, kalau ancaman mogok terus terjadi bagaimana kami bisa usaha,” ujarnya.

Pekerja pelabuhan yang tergabung dalam serikat pekerja terminal peti kemas (SPTPK) Koja di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara ikut mengancam melakukan aksi mogok kerja.

Rencana aksi ini dilakukan setelah sebelumnya pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT) menyatakan akan melakukan aksi mogok pada 15-20 Mei 2017.

Ketua Umum Serikat Pekerja TPK Koja, Joko Suprayitno dan Sekretaris Umum M.Susrya Buana melalui suratnya Nomor:244/SP-TPKK/E/V/17 tanggal 5 Mei 2017, menyebutkan terdapat dua alasan krusial yang memicu aksi mogok pekerja pada salah satu terminal peti kemas ekspor impor di pelabuhan Priok itu.

Surat pemberitahuan mogok kerja SPTPK Koja itu ditujukan kepada General Manager TPK Koja dan ditembuskan kepada Direksi Pelindo II, Direktur Hutchison Port Indonesia (HPI), Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan Sudinakertrans Jakarta Utara.

“Sejumlah pengguna jasa dan asosiasi pelaku usaha di pelabuhan Priok juga sudah menerima surat pemberitahuan mogok kerja SPTPK Koja yang akan di lakukan pada 15-20 Mei 2017 tersebut,” ujar Ketua TPK Koja Joko Suprayitno dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (5/5/2017).

SPTPK Koja menyatakan, mogok itu dilakukan karena dimasukkannya rental fee ke dalam perhitungan Jaspro/Bonus 2016 KSO TPK Koja sehingga hak para pekerja mengalami penurunan signifikan.

Ia juga menambahkan selain itu belum dilaksanakannya upaya peningkatan hubungan pelanggan sesuai dengan berita acara kesepakatan bersama No: UM.339/27/4/2/PI.II-17 dan No: 114/SKB-HPI/IV/17 tanggal 27 April 2017 antara Pelindo II dengan Direksi HPI.

Pemberitahuan mogok kerja pada 15-20 Mei 2017 juga sudah dilayangkan sebelumnya oleh Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT) melalui suratnya No:SPJICT/PBT/11/IV/2017 tanggal 28 April 2017.

sumber: sindonews.com

 

ALFI & APBMI dukung aturan no service no pay

Dunia usaha di Pelabuhan Tanjung Priok mengapresiasi dan mendukung rencana Menteri Perhubungan membuat regulasi No Service No Pay di pelabuhan untuk megurangi cost logistic dan menggenjot daya saing industri dalam negeri.

Sekretaris Wiilayah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Adil Karim mengatakan hendaknya regulasi yang disiapkan harus menekankan adanya service level agrement (SLA) pada setiap kegiatan jasa kepelabuhan.

“Dengan demikian, bisa diukur tingkat ketepatan waktu dan kecepatan layanan serta biaya yang timbul,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (7/11/2016).

Dia menegaskan sudah seharusnya kita menghilangkan budaya pungli yang merusak sendi perekonomian masyarakat di tengah persaingan ekonomi global.

Ketua DPW Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) DKI Jakarta Juswandi Kristanto berharap pelaku usaha dilibatkan dalam penyusunan aturan No Service No Pay tersebut.

“Kami pasti dukung kebijakan yang baik dari pemerintah. Namun aturan itu harus dikomunikasikan dahulu dengan pelaku usaha,” ujarnya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkap pihaknya telah menyiapkan peraturan menteri yang akan dikeluarkan dalam satu atau dua minggu ke depan.

Dia melihat kegiatan bongkar muat di pelabuhan sudah dilakukan mengunakan mesin sehingga tidak lagi memerlukan tenaga kerja yang banyak.

“Sekarang sudah mekanisasi dengan alat. Namanya alat itu kan efisiensinya semakin tinggi. Berarti tidak ada lagi orang angkut, mobil yang dipindahkan atau menunggu dan lain sebagainya,” paparnya saat melakukan kunjungan ke Pelabuhan Tanjung Priok, Minggu (6/11).

Selama ini, dia menilai praktik mengutip bayaran tanpa ada layanan membuat daya saing pelabuhan di Indonesia rendah. “Secara tidak langsung kejadian di Surabaya karena itu, ada yang no service tapi pay. Ini terus dipanen oleh beberapa orang karena mereka tidak kerja,” ungkap Menhub.

Nantinya, dia berharap peraturan ini harus disesuaikan dengan ketersediaan alat bongkar muat di pelabuhan. Menhub optimistis peraturan ini tidak akan menimbulkan gejolak karena dia berpikir langkah ini merupakan kesempatan untuk semua pihak melakukan reformasi diri.

“Jangan lagi kita mendapatkan manfaat dari apa yang tidak kita berikan. Saya pikir satu saat bisa kita mengerti,” katanya.

Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan A. Tonny Budiono mengungkapkan tenaga kerja bongkar muat (TKBM) tidak sengsara karena aturan baru ini. Yang lebih tertekan, lanjutnya, adalah koperasi TKBM. Menurutnya, koperasi TKBM sering kali memungut biaya yang besar selama ini.

Namun, sebelum mengeluarkan peraturan ini, dia menuturkan pihaknya telah melakukan rapat dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kementerian Perhubungan sepakat pihaknya akan tetap melindungi koperasi.

“Tetap harus dilindungi, tidak boleh kita mematikan koperasi. Berimbanglah,” ujarnya.

Saat ini, draf peraturan menteri tersebut tengah disempurnakan. Dia mengatakan peraturan baru itu akan dirilis dalam waktu dekat.

Sumber: bisnis.com

 

tmp_11461-081134200_1455780195-20160218-kereta-logistik-jakarta-ff3-233172407