Arsip Tag: adil karim

ALFI DKI Apresiasi NLE hingga Penyediaan Vaksin Covid 19 oleh Menteri BUMN

ALFIJAK – Dunia usaha didalam negeri secara umum, termasuk sektor usaha logistik mengalami tekanan signifikan akibat wabah virus Corona atau Covid-19 yang kini masih menjadi Pandemi di Indonesia.

Berbagai harapan pelaku bisnis logistik telah disampaikan kepada pemerintah sebagai upaya mempercepat pemulihan usaha di sektor tersebut termasuk UMKM.

Pemerintah RI melalui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, selama ini dinilai proaktif dalam pencarian dan penyediaan vaksin Covid-19. Sasarannya adalah, untuk segera menghentikan laju Pandemi sehingga memberikan kepastian solusi kesehatan maupun pergerakan perekonomian bagi dunia usaha dan masyarakat.

Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi usaha di DKI Jakarta mengalami tekanan signifikan selama Pandemi. Apalagi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat masih diterapkan di Ibukota.

Sebagai solusi, ungkapnya, upaya Menteri BUMN Erick Thohir dalam percepatan penyediaan vaksin Covid-19, patut di apresiasi dan diacungi jempol. Sebab selain memberikan angin segar bagi dunia usaha, penyediaan vaksin itu nantinya diharapkan mampu memberikan kepastian baik secara langsung maupun psikologis terhadap aktivitas perekonomian di dalam negeri.

Disisi lain, kata Adil, terkait dengan aktivitas sektor logistik, bahwa ALFI menilai implementasi National Logistics Ecosystem (NLE) menjadi solusi ampuh untuk memberikan efisiensi layanan logistik di dalam negeri, baik saat Pandemi saat ini maupun dimasa mendatang.

“Jujur saja, kami harus sampaikan apresiasi mendalam untuk Pemerintah RI melalui Menteri BUMN Erick Thohir yang telah proaktif dalam.penyediaan vaksin Covid 19. Kami berharap hal ini segera terwujud agar tidak ada lagi kegalauan dunia usaha. Dilain sisi komitmen Kementerian dan Lembaga terkait untuk mengimplementasikan NLE juga menjadi angin segar bagi pelaku logistik.Dan hal ini juga sangat kami apresiasi,” ucap Adil Karim, melalui keterangan pers-nya pada Rabu (30/9/2020).

Sebagai pelaku bisnis, kata Adil menegaskan dan mengakui bahwa langkah Menteri BUMN yang juga selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) tersebut sangat serius dan tidak main-main dalam upaya mengendalikan penyebaran Covid-19 yang belum mereda.

“Pandemi covid-19 yang masih berlangsung hingga kini di Indonesia menjadi cobaan terberat bagi dunia usaha. Apalagi, perekonomian RI saat ini dibayangi resesi lantaran terkontraksi dua kuartal berturut-turut. Oleh karenanya kehadiran vaksin Covid-19 sangat dinantikan masyarakan maupun dunia usaha,” papar Adil.

Dimasa Pandemi ini, kata Adil, Pemerintah juga sedang berusaha untuk menyediakan vaksin Covid-19 supaya ekonomi kembali bergerak dan pada akhirnya program NLE juga bisa berjalan dengan baik agar pertumbuhan ekonomi nasional bisa terwujud kembali

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, bahwa pada akhir tahun ini Indonesia akan memiliki 30 juta dosis vaksin covid-19, merupakan angin segar bagi pelaku usaha dan masyarakat.

Vaksin tersebut merupakan hasil kerja sama dengan Sinovac dan jika hasil uji klinis fase ketiga berjalan baik, Indonesia juga mendapatkan komitmen tambahan vaksin sebanyak 20 juta pada akhir tahun ini.

Kemampuan PT Bio Farma (Persero) untuk memproduksi vaksin covid-19 sebanyak 250 juta dosis per tahun, juga bisa memberikan kepastian dunia usaha untuk mengakselerasi kembali perekonomian di tanah air.

“Pelaku logistik sangat berharap semua pihak memdukung upaya yang telah dilakukan pemerintah tersebut agar Pandemi ini bisa segera teratasi,” ucap Adil.

Dukungan NLE

Adil mengatakan, sejak awal ALFI berperan aktif terlibat secara langsung mendukung NLE yang diluncurkan pemerintah RI. Program itu dinilai bisa mengatasi berbagai tantangan ke depan di bidang logistik.

“NLE merupakan rangkaian menuju Indonesia menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar,” tuturnya.

NLE adalah sistem kolaborasi yang mengharmonisasikan agar prosedur ekspor impor logistik dapat berjalan lebih efisien. NLE juga merupakan ekosistem logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang/flow of goods dengan dokumen internasional/flow of documents, sejak kedatangan sarana pengangkut (kapal/ pesawat) hingga barang keluar dari pelabuhan dan tiba di gudang.

“Semuanya bisa diproses secara digital sehingga memudahkan para pelaku bisnis dalam melakukan kegiatan, baik kegiatan domestik maupun kegiatan ekspor-impor,” ucap Adil Karim.(redaksi)

Besok Ada Maintenance Sistem Billing di CIESA, Ini Himbauan ALFI DKI ke Anggota

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta mengharapkan kegiatan maintenance sistem Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3) yang terkoneksi dengan Customs-Excise Information System and Automation (CIESA) Kepabeanan dan Cukai, jangan sampai meleset dari jadwal yang telah diumumkan.

Ketua Umum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, pada prinsipnya pebisnis mendukung adanya perbaikan atau maintenance atas layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berbasis Centralized Integrated Inter-Connected Automated itu.

“Yang terpenting jangan sampai meleset jadwalnya. Kami juga telah menghimbau kepada perusahaan anggota ALFI DKI untuk menginformasikan kepada mitra kerjanya yakni eksportir dan importir agar dapat menyelesaikan pembayaran (billing) kegiatannya sebelum jadwal maintenance CIESA dilakukan. Hal ini supaya arus barang gak terhambat,” ujar Adil, kepada pada Jumat (28/8/2020).

Dia menyampaikan hal tersebut menyusul adanya informasi pengumuman (terlampir) mengenai akan dilakukannya maintenance MPN G3 pada sistem CIESA, selama sekitar 9 jam yakni mulai Sabtu 29 Agustus pukul 20.00 Wib s/d Minggu 30 Agustus pukul 05.00 Wib.

“Kami berharap jadwal maintenancenya supaya gak molor karena pada tiap hari Senin awal pekan pada umumnya aktivitas lalu lintas barang ekspor-impor dimulai berjalan. Sebab kalau meleset jadwalnya, sistem bisa berdampak ke yang lain apalagi jika bicara billing,” paparnya.

Menurut Adil Karim, selama ini dan khususnya dimasa Pandemi Covid-19 seperti sekarang, kalangan dunia usaha sangat konsen dengan waktu layanan keluar masuk barang di pelabuhan untuk menghindari terkena biaya kelebihan waktu penggunaan kontainer atau demurage maupun penumpukan atau storage yang membebani.

Adil juga berharap setelah dilakukan maintenance sistem itu, maka kedepannya dicapai kelancaran terhadap respon pengajuan dokumen ekspor (PEB) maupun impor (PIB) yang lebih cepat melalui sistem CIESA.

“Menyangkut billing-kan juga berhubungan dengan importasi. Maka agar disempurnakan juga untuk respon PIB maupun PEB agar bisa lebih cepat. Kedepan kita harapkan paling lama 15 menit selesai sejak dokumen disubmit pengguna jasa lewat pertukaran secara elektronik,” ucapnya.

Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok, Dwi Teguh Wibowo, mengungkapkan, secara keseluruhan kegiatan importasi pada bulan Agustus ini lebih rendah dibandingkan dari bulan sebelumnya.

Kendati begitu, imbuhnya, untuk mengantisiapasi tidak terjadi masalah saat maintenance sistem tersebut dilakukan, intansinya akan mencoba menugaskan pegawai bagian billing di KPU Bea Cukai Tanjung Priok sehingga yang masih mungkin dikerjakan dapat diupayakan .

“Sebagai pertimbangan kegiatan maintenance terjadi malam hari pukul 20.00 Wib hingga pagi pukul 05.00 Wib, semoga tidak berpengaruh besar karena yang submit dokumen di rentang jam tersebut relatif sedikit sekali,” ujar Dwi Teguh.

291 JPT di DKI Jakarta Telah Terdaftar di AFFA

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengungkapkan sebanyak 291 perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) di DKI Jakarta telah terdaftar di ASEAN Federation of Forwarders Association (AFFA) maupun Sekretariat ASEAN.

Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah (DPW) ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan 291 perusahaan JPT yang terdaftar itu berklasifikasi melayani kegiatan international.

“Comfirm, ada 291 perusahaan yang telah didaftarkan oleh DPP ke sekretariat Asean dan AFFA,” ujar Adil Karim.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Maritim dan Kepelabuhanan Dewan Pengurus Pusat (DPP) ALFI, Harry Sutanto, menyakini bahwa jumlah perusahaan JPT yang didaftarkan ke AFFA dan Sekretariat Asean akan terus bertambah, terutama dari luar Jakarta.

Dia juga mengungkapkan bahwa penggunaan dokumen angkutan barang (DAB) antarpulau atau domestik memungkinkan diterapkannya sistem angkutan multimoda yang menggunakan satu kontrak dan satu dokumen pengiriman.

Wakil Ketua Umum Bidang Maritim dan Kepelabuhanan DPP ALFI, Harry Sutanto, mengatakan, dengan DAB tersebut memungkinkan diterapkannya sistem angkutan multimoda yang menggunakan satu kontrak dan satu dokumen pengiriman.

“Perdagangan antar pulau minimum menggunakan dua sarana angkutan barang, yaitu angkutan darat-laut atau darat-udara,” ujarnya.

Menurutnya, perdagangan antar pulau akan lebih efisien dan efektif bila menggunakan DAB, karena DAB bisa menjadi instrumen pencairan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau dengan istilah kerennya Letter of Credit (L/C) Lokal di lembaga perbankan nasional.

Harry menjelaskan bahwa DAB adalah bagian yang tak terpisahkan dengan pelaksanaan sistem angkutan multimoda sesuai kesepakatan AFAMT (ASEAN Framework Agreement on Multimoda Transport).

Sesuai dengan AFAMT, kata Harry, operator angkutan multimoda harus didaftar oleh badan otoritas nasional untuk diteruskan ASEAN Federation of Forwarders Association (AFFA) dan ke Sekretariat ASEAN.

Dia menambahkan bila sistem perdagangan dalam negeri bisa menggunakan sistem tersebut lalu lintas semua komoditas perdagangan di dalam negeri akan dapat tercatat dengan baik.

“Data perdagangan antar pulau ini sudah pasti akan bermanfaat bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang akurat,” paparnya.

Terlebih lagi dalam suasana pandemi Covid-19 seperti saat ini, kata Harry, penerapan SKBDN dalam perdagangan dalam negeri akan membantu para Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).(red)

Terkait Multimoda, RI Agar Adopsi Kesepakatan Asean

ALFIJAK – Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim menegaskan, kegiatan multimoda hanya cukup di registrasi sesuai dengan kesepakatan pimpinan negara anggota ASEAN dalam AFAMT (ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport ).

Jika harusnya cuma diregistrasi kalau mau melayani multimoda. Lalu siapa yang meregistrasi ?

“Ya Asosiasi yang mewadahinya seperti di ALFI karena mayoritas perusahaan anggota ALFI telah melayani kegiatan multimoda, sehingga asosiasilah yang mendata para perusahaan anggotanya, mana yang berkegiatan di moda Laut, Udara ataupun di Darat. Atau seluruh moda (multimoda),” ujarnya.

Melalui pendekatan registrasi itulah, imbuh Adil, makanya tidak diperlukan perizinan khusus apalagi hingga pemerintah menerbitkan izin baru atau harus berbadan hukum baru untuk melakukan kegiatan angkutan multimoda.

Sesuai ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport, semestimya Pemerintah Indonesia dapat mengadopsi negara-negara anggota ASEAN yang telah bersepakat dalam AFAMT itu dalam implementasi sistem angkutan multimoda.

Apalagi, kata dia, bukan hanya negara-negara anggota ASEAN, bahkan hampir semua negara di dunia telah mengadopsi sistem angkutan multimoda sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu handbook of multimodal transport operation yang diterbitkan UN-ESCAP.

Adil menambahkan bahwa di dalam AFAMT, disyaratkan bahwa siapapun MTO yang telah didaftarkan di satu negara anggota ASEAN, maka tidak perlu lagi mendaftar di 9 negara anggota ASEAN lainnya. Tentunya ini sangat terbuka untuk asing masing tanpa control, dan dipertanyakan sejauh mana kesiapan pemain MTO Indonesia bersaing di pasar ASEAN.

Intinya, kata dia, Pemerintah RI melalui kementerian dan lembaga (K/L) terkait tidak perlu menerbitkan izin khusus untuk angkutan multimoda, sebab hal ini selain memperpanjang mata rantai birokrasi juga berpotensi masuknya pemain logistik asing di dalam negeri yang ingin menguasai dari hulu hingga hilir.

“Kita tidak alergi dengan investasi asing, namun memproteksi dan mengembangkan kepentingan usaha logistik nasional untuk bisa bersaing secara global merupakan hal mesti terus ditingkatkan dan di pacu secara berkesinambungan,” tandas Adil Karim.

Sebelumnya, Chairman AFFA (ASEAN Federation of Forwarders Associations) Yukki N Hanafi mengatakan, sebaiknya Indonesia mencontoh negara di Asia yang paling awal membuat regulasi angkutan multimoda yakni India.

Sebab, lanjutnya, sejak tahun 1992 India telah menerbitkan Registration of Multimodal Transport Operators (MTO) Rules. “Jadi bukan izin baru lagi seperti di Indonesia,” tegasnya.

AFFA adalah mitra Sekretariat ASEAN di dalam Transport Facilitation Working Group dan implementasi AFAMT di kawasan. Sebagai informasi, ALFI/ILFA juga sebagai member aktif dari FAPAA ( Federation of Asia Pacific AIrcargo Association) dan FIATA (International Federation of Freight Forwarders Association).

Perbaiki Regulasi

Yukki menegaskan sistem angkutan multimoda itu hanya cukup dengan kebijakan registrasi lantaran siapa saja bisa bertindak sebagai MTO seperti perusahaan forwarding, trucking, train company, shipping dan airline yang memberikan layanan dari awal sampai akhir (door to door)

“Maka kita harus memahami bahwa angkutan multimoda adalah salah satu sistem yang biasa digunakan forwarding dalam memberikan layanan door to door,” ucapnya.

Yukki menilai permasalahan di Indonesia saat ini adalah terjadinya kesalahan kebijakan mulai dari Undang-Undang, termasuk di Pelayaran, Penerbangan, Perkeretaapian dan Lalu Lintas Angkutan di Jalan.

“Dari definisinya sudah tidak tepat, atau tidak sesuai dengan konvensi internasional, sehingga peraturan turunannya (Peraturan Pemerintah dan Pereaturan Menteri) akan semakin bias,”paparnya.

Menurutnya, apabila kebijakan yang ada saat ini dipaksakan berlaku (Permenhub No.8/2012) akan ada dualisme kebijakan, karena sejak perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (freight forwarding) ada pada tahun 1988 hingga terbit Permenhub No.49/2017, perusahaan JPT adalah pelaku angkutan multimoda.

Sedangkan apabila mengubah empat Undang-Undang (Pelayaran, Penerbangan, Perkeretaapian dan Lalu Lintas Angkutan di Jalan) dan Peraturan Pemerintah (PP No. 8/2011) memerlukan waktu yang lama.

Makanya, Kementerian Perhubungan diharapkan bisa tegas untuk menggabungkan dua peraturan tersebut atau menghapus kebijakan yang tumpang tindih.

Yukki menegaskan, bila tidak segera diselesaikan, Indonesia akan ketinggalan dengan negara tetangga yang sudah siap membangun konektivitas angkutan di ASEAN pada 2025.

“ini menunjukkan aturannya menyimpang dan pengusahanya tak paham konsep multimoda AFAMT itu. Lalu bagaimana kita bisa berkompetisi nantinya,” ucap Yukki.

ALFI Apresiasi Inpres 5/2020, Dunia Usaha Siap Songsong NLE

ALFIJAK – Terbitnya Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2020 tertanggal 16 Juni 2020, mengenai Penataan Ekosistem Logistik Nasional (Ekolognas) tidak hanya sekedar membangun digitalisasi untuk logistik saja.

Apalagi, para pegiat logistik yang bernaung di ALFI selama ini telah mengusung konsep penataan ekolognas tersebut, bahkan di inisiasi semenjak program Minilab Kemenkeu pada tahun 2014.

Kala itu, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), bersama dengan Asosiasi Jalur Perusahaan Prioritas (APJP) dan Indonesia National Ship-owner (INSA) beserta sektor pemerintah duduk bersama untuk menghasilkan suatu rekomendasi terkait pelayanan otomasi terkait import barang, dimulai dari Delivery Order (DO) Online.

Dalam perkembangannya, otomasi tersebut bisa dilakukan end to end sampai dengan ke empty depo dan pergudangan, dan regulasi menyangkut DO Online masih disempurnakan oleh Kemenhub.

Kini, para pelaku logistik di tanah air mendapat angin segar dengan terbitnya Inpres 5/2020 tentang Penataan Ekolognas yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 16 Juni 2020.

Sebab, beleid itu mempertegas peran dan fungsi para Kementerian terkait dalam merealisasikan National Logistik Ecosystem (NLE), sekaligus menjadikannya Indonesia National Single Window (INSW) sebagai panglima dalam konektivitas layanan ekspor impor.

Lagi-lagi, soal NLE itupun pernah diungkapkan ALFI jauh hari sebelumnya.

ALFI menilai, sistem logistik di Indonesia mesti berbasis pada kepentingan layanan yang lebih efisien, transparan, serta terintegrasi dari end to end service.

Oleh sebab itu, dibutuhkan platform logistik nasional yang mengakomodir seluruh kepentingan bisnis dan berdaya saing global 4.0 guna mendongkrak perbaikan Logistik Performance Index Indonesia, sehingga Republik ini memang sudah saatnya mempunyai yang namanya National Logistics Ecosystem (NLE).

“Olehkarenanya, kita terus mendorong supaya NLE Indonesia itu bisa diwujudkan,” ujar Ketua Umum DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim, pada Rabu (24/6/2020).

Adil mengatakan, platform logistik yang bertumpu pada NLE itu diharapkan memperkuat para pelaku bisnis di sektor ini dalam menghadapi persaingan global termasuk memperluas jaringan/networkingnya.

Langkah seperti itu, imbuhnya, sudah ditempuh para pebisnis shipping, pelabuhan maupun logistik di sejumlah negara di dunia yang secara bersama-sama kini membangun networking  bisnisnya secara global.

Adil mengatakan bahwa Inpres 5 Tahun 2020 ini sudah cukup detail, karena dalam beleid tersebut juga dicantumkan timeline dan masing – masing Kementerian yang bertanggung jawab terhadap tupoksinya.

Sebab, kata Adil, jika kita bicara terkait juklak teknis, outputnya harus dikeluarkan oleh kementerian yang bersangkutan, di juklak teknis tersebut tentunya akan di atur lebih detil implementasinya.

Dikatakan Adil, perlu diketahui di dalam Inpres 5/2020, ini, mencakup menyederhanakan proses pemeriksaan barang, mempermudah akses layanan logistik melalui kolaborasi system ekspor dan impor dengan kementerian dan lembaga terkait (K/L),

Selain itu, penerapan system management resiko yang terintegrasi, kementerian dan lembaga terkait, peningkatan efisiensi proses logistik dengan kolaborasi system sektor transportasi, sektor pelayaran, sektor pelabuhan, sektor pergudangan, sektor depo peti kemas.

Juga meliputi penyederhanaan proses bisnis pembayaran penerimaan negara serta sinkronisasi jalur kereta api petikemas, di mana di dalamnya terlibat Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, BPOM, Kepolisian RI dan instansi penerbit ijin lainnya.

“Jika kita bicara tolak ukur, outputnya di kementerian tersebut di atas, Inpres itu hanya sebagai payung hukum agar kementerian – kementerian tersebut saling berkoordinasi untuk mendukung point – point yang disebutkan di dalam inpres tersebut,” ucap Adil.

Itulah sebabnya, mengapa ALFI sangat mengapresiasi, terbitnya Inpres 5/ 2020 ini,bahkan kini mengajak seluruh stakeholders perlu mengawal implementasi aturan itu dilapangan.

Karena itu, NLE ini sudah seyogyanya menjadi system yang memudahkan para pemangku kepentingan untuk saling berkolaborasi agar efisiensi dan transparansi di bidang logistik bisa tercapai.

Disisi lain, perusahaan pergudangan, depo dan platform-platform logistik karya anak bangsa mendapatkan kesempatan lebih untuk saling berkolaborasi dan terintegrasi dengan kementerian dan lembaga, sehingga terciptanya saling sinergi antara pemerintah dan swasta.

“Harapannya agar muncul inovasi dan pemulihan ekonomi di bidang manufaktur, logistik dan pelayaran serta jasa lainnya yang terdampak di masa pandemi ini dapat lebih terakselerasi dengan adanya simplifikasi proses melalui platform digital,” ujar Adil yang juga menjabat Ketua Komite Tetap bidang Kepabeanan dan Tata Niaga Impor KADIN DKI Jakarta.(md/sumber:beritakapal.com)

ALFI Gelar Aksi Peduli di Kawasan Pelabuhan Priok

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) melaksanakan program aksi peduli terhadap pencegahan dan penyebaran virus Corona (Covid-19) di Indonesia yang telah dinyatakan sebagai pandemi oleh word health organization (WHO).

Aksi peduli ALFI itu digelar di gate 9 kawasan pelabuhan Tanjung Priok, pada Senin (13/4/2020) dengan menyalurkan sebanyak 2 ribu masker, 650 botol hand sanitazer dan 380 bok nasi kotak kepada para Sopir truk logistik, buruh bongkar muat, maupun masyarakat pengguna jasa yang beraktivitas di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

“Kegiatan ini sebagai bagian dari program kepedulian ALFI untuk berpartisipasi membantu pemerintah provinsi DKI Jakarta maupun Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi dan mencegah penyebaran pandemi Covid-19,” ujar Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi.

Turut hadir pada kesempatan itu, Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Jece Julita Piris, Direktur Komersial IPC/Pelindo II Rima Novianti, Ketua DPW ALFI DKI Jakarta Adil Karim, serta pengurus lainnya, maupun sejumlah perwakilan instansi terkait di pelabuhan Priok.

Yukki mengatakan, pelabuhan Tanjung Priok merupakan pintu gerbang perekonomian nasional lantaran lebih dari 65% kegiatan perdagangan ekspor impor maupun antarpulau (domestik) dilakukan melalui pelabuhan tersebut.

Oleh karena itu, aktivitas logistik dan bongkar muat barang melalui pelabuhan Priok harus tetap berjalan lancar, aman serta memerhatikan aspek keselamatan maupun protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah ditengah kondisi pandemi Covid-19.

“Alhamdulillah aktivitas pelabuhan Priok masih berjalan normal, layanan logistik juga berjalan seperti biasanya meskipun saat ini Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan status PSBB di Ibukota,” papar Yukki.

Sebagaimana diketahui, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta mulai diberlakukan sejak Jumat (10 April 2020) hingga Kamis (23 April 2020).

Hal itu berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Bawsedan Nomor 380 Tahun 2020 tentang Pemberlakukan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19) di Provinsi DKI Jakarta.

Ketua DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, program aksi peduli ALFI dilaksanakan atas dukungan perusahaan anggota guna upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Dengan bersama-sama kita optimistis bisa terbebas dari Pandemi Covid-19, mudah-mudahan kita semua dapat melalui semua cobaan ini agar seluruh elemen masyarakat bisa segera kembali beraktivitas seperti biasanya,” ucap Adil.

Dia mengatakan, kepedulian ALFI dalam menangani Covid-19 di Indonesia juga sudah dilakukan oleh sejumlah perusahaan anggota asosiasi itu dengan cara membebaskan biaya jasa handling import terhadap barang-barang yang berkaitan dengan Covid 19 untuk pengiriman atas nama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Langkah ini dilakukan di Bandara Soekarno Hatta (oleh dua perusahaan) yakni PT PrimaPro Logistics dan PT Green Air Pacific, serta PT Halim Trans Cargo dan PT Transaka di Bandara Halim Perdanakusumah.

Adapula di Pelabuhan Tanjung Priok yakni oleh PT Jasa Mandiri Utama, serta di Depo kontainer Marunda Cilincing Jakarta Utara oleh PT Fourway Logistik.

Selain itu, juga oleh PT DFI Logistik dan PT DNK untuk pengiriman logistik moda laut dan udara.

Kendati membebaskan biaya handling, namun untuk biaya sewa gudang/penumpukan di pelabuhan atau bandara dan biaya lainnya yang ditagih oleh pihak ketiga tetap berbayar.

“Untuk itu semua kelengkapan dokumen dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Disarankan agar di dokumen impornya pengiriman mencantumkaan BNPB sebagai penerima, supaya juga ada pembebasan pajak dan bea masuk impornya,” ujar Adil Karim.

Selama ini, imbuhnya, ALFI telah aktif membantu BNPB dalam penanggulangan bencana termasuk saat kondisi pandemi Covid-19 dengan membantu BNPB membuka posko di Bandara Halim Perdanakusumah untuk penyimpanan dan penyaluran bantuan.(#)

Sejumlah Anggota ALFI, Bebaskan Biaya Handling Impor Untuk Bantu Tangani Covid 19

ALFIJAK – Enam perusahaan forwarder dan logistik anggota Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) turut berpartisipasi membebaskan biaya jasa handling import terhadap barang-barang yang berkaitan dengan Covid 19 untuk pengiriman atas nama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pembebasan biaya handling itu, sebagai komitmen dari sejumlah perusahaan anggota ALFI yang berada di DKI Jakarta khususnya maupun di Jabodetabek pada umumnya.

Ketua ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, kendati membebaskan biaya handling, namun untuk biaya sewa gudang/penumpukan di pelabuhan/bandara dan biaya lainnya yang ditagih oleh pihak ketiga tetap berbayar.

“Untuk itu semua kelengkapan dokumen dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu disarankan di dokumen impornya pengiriman menyebutkan BNPB sebagai penerima, supaya juga ada pembebasan pajak dan bea masuk impornya,” ujar Adil Karim.

Sebagaimana diketahui, bahwa untuk penanganan barang impor Covid 19 yang menyebutkan penerimanya BNPB maka dibebaskan dari bea masuk dan cukainya, tidak dipungut PPN dan PPnBM, dikecualikan PPh pasal 22 impor, dan menerima pengecualian tata niaga impor.

Adil mengatakan, beberapa perusahaan anggota ALFI yang membebaskan biaya handling impor untuk penanganan Covid-19 itu yakni terdapat di Bandara Soekarno Hatta (dua perusahaan) yakni PT PrimaPro Logistics (cp: Didi 0812-9327-7780) dan PT Green Air Pacific (cp:Maritha 0816-726-350).

Kemudian, di Bandara Halim Perdanakusumah, yakni PT Halim Trans Cargo (cp:Kris 0816-1331-723) dan PT Transaka (cp:Susan 0811-898-257), sedangkan di Pelabuhan Tanjung Priok yakni oleh PT Jasa Mandiri Utama (cp: Muhyan 0815-9564-546).

Dilokasi lainnya di Jabodetabek juga ada yang ditangani PT Fourway Logistik (cp:Adit 0838-1328-8111) berada di Depo container di Marunda.

“Di Bandara Halim Perdanakusumah, kita juga siapkan Posko bersama ALFI dengan BNPB untuk penanganan Covid 19,” kata Adil.

Sebagaimana diketahui, organisasi kesehatan dunia/word health organization (WHO) telah menyatakan pandemi virus Corona (Covid-19) di Indonesia.

Pemerintah RI hingga kini terus berupaya maksimal dalam penanganan maupun mencegah meluasnya penyebaran Covid-19 sesuai protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

Hingga Selasa (7/4/2020) pukul 12.00 WIB, diketahui secara total ada 2.738 kasus Covid-19 di Indonesia.(rd)

Jasa Kepabeanan Tak Perlu Lagi Custom Bond

ALFIJAK – Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) saat ini tidak perlu lagi memperpanjang custom bond, pasca adanya Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu No Per-35/BC/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan.

Custom bond biasanya ditangani oleh pihak ketiga seperti perusahaan asuransi dan sejenisnya guna memberikan jaminan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai atas risiko tidak diselesaikan kewajiban oleh Eksportir/Importir atas fasilitas kepabeanan, fasilitas penangguhan/pembebasan bea masuk barang impor dan pungutan negara lainnya.

Adil Karim, Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, mengatakan asosiasinya juga telah menyampaikan kepada anggotanya agar para PPJK tidak perlu lagi memperpanjang customs bond melalui Surat Edaran No: 20/DPW.ALFI/DKI-Jaya /III/2020.

“Langkah Ditjen Bea dan Cukai menghapuskan kewajiban custom bond sudah tepat dan sesuai dengan keinginan dan dukungan ALFI dalam hal menurunkan biaya logistik,” ujar Adil.

ALFI juga berharap agar usaha yang dijalankan perusahaan anggotanya di DKI Jakarta bisa lebih efektif dan efisien dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Oleh sebab itu kami terus mendukung pemerintah dalam melakukan pembinaan kepada anggota dalam hal kemudahan berusaha tersebut,” ucap Adil.

Hal senada dikemukakan Wakil Ketum DPP ALFI, Widijanto. Menurutnya, keinginan penghapusan kewajiban PPJK menyerahkan customs bond merupakan harapan seluruh PPJK yang telah didiskusikan oleh ALFI dengan Bea dan Cukai selama ini.

“Kita patut bersyukur karena dengan kebijakan tersebut berarti meringankan beban PPJK yang mayoritas tergolong usaha kecil dan menengah,” kata Widijanto.

Menurutnya, selama ini jaminan customs bond kurang berfungsi secara signifikan lantaran tidak pernah ada kasus importir /PPJK yang lari dari tanggungjawabnya, sementara premi asuransi tiap tahun harus terus dibayar.(ri)

ALFI : Capaian WBBM Tak Mudah, OP Priok Agar Pertahankan Kinerja

Adil Karim, Ketum DPW ALFI DKI JAKARTA

ALFIJAK- Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta mengharapkan Kantor Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok dapat mempertahankan kinerjanya setelah instansi itu meraih penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Ketua Umum DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan prestasi WBBM merupakan pencapaian yang tidak mudah saat Kantor OP Tanjung Priok dipimpin Capt Hermanta.

“Makanya kami berharap agar Kepala OP Tanjung Priok yang baru dapat mempertahankan capaian prestasi itu atau meningkatkan kinerjanya agar semakin baik lagi dimasa mendatang,” ujar Adil Karim, pada Senin (16/12/2019).

Pada akhir pekan lalu, Kementerian Perhubungan telah merotasi sejumlah pejabat eselon di lingkungan instansi itu, termasuk jabatan Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dan Kepala Kantor Syahbandar Pelabuhan Tanjung Priok.

Capt. Hermanta yang sebelumnya menjabat Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, kini menjadi Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Pelabuhan Tanjung Priok, sedangkan Jece Julita Piris diangkat menjadi Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok.

Menurut Adil Karim, dengan kepemimpinan Capt Hermanta sebagai Kepala Syahbandar Utama Pelabuhan Tanjung Priok, diyakini juga akan mampu mengantarkan instansi Syahbandar tersebut meraih predikat WBBM.

Adapun, Kantor OP Tanjung Priok yang kini dinakhodai Jece Julita Piris, imbuhnya, dapat melanjutkan hal-hal baik yang selama ini telah dirintis oleh pendahulunya.

“Kami (ALFI) DKI juga berharap Kepala OP Tanjung Priok yang baru saat ini, dapat berkordinasi dan bekerjasama dengan semua stakeholders di pelabuhan Priok,”ucap Adil.

Pada 10 Desember 2019, Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok telah menerima penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Cahyo Kumolo yang didampingi oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi kepada Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok saat itu, Capt Hermanta.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) setiap tahun dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia).

Hal ini dilakukan untuk memberikan apresiasi kepada Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (K/L) yang melakukan percepatan reformasi birokrasi.

“Dengan capaian WBBM oleh Kantor OP Tanjung Priok, artinya wilayah kerja pelabuhan Priok sudah terbebas dari praktik pungutan liar atau pungli. Pelabuhan ini juga berkomitmen melayani sepenuh hati bagi seluruh pengguna jasa di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu,”ujar Adil Karim yang kini juga aktif mengajar di ALFI Institute.