Arsip Tag: adil karim

ALFI DKI Jakarta & BPJS Ketenagakerjaan, Sosialisasikan Jamsostek untuk Tunjang Operasional di Pelabuhan

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menggandeng Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, menggelar sosialisasi kepada seluruh perusahaan logistik dan forwarder di DKI Jakarta agar SDM-nya diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Sosialisasi itu sebagai implementasi Instruksi Presiden (Inpres) No:2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) di Lingkungan ALFI/ILFA sebagai Penunjang Operasional di Pelabuhan.

Kegiatan yang digelar di Jakarta, pada Kamis (18/11/2021) secara Hybrid tersebut terselenggara berkat kerjasama DPW ALFI DKI Jakarta dengan BPJS Ketenagakerjaan cabang Kelapa Gading Jakarta Utara. Kegiatan sosialisasi itu juga dihadiri Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Capt Wisnu Handoko.

Dalam sambutannya, Capt Wisnu menyampaikan apresiasi kepada ALFI DKI Jakarta yang memprakarsai agar seluruh karyawan dan SDM  perusahaan anggota asosiasi tersebut untuk ikut program BPJS Ketenagakerjaan.

“Saya apresiasi apa yang sudah dilakukan ALFI DKI ini sebagai role model, dan OP berharap kedepannya dapat juga diikuti oleh asosiasi-asosiasi lainnya di pelabuhan Priok terhadap perusahaan anggota-nya,” ujar Capt Wisnu.

Ka OP Tanjung Priok mengingatkan bahwa, geliat aktifitas di pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan tersibuk di Indonesia perlu menjadi perhatian semua pihak dalam menjaga aspek keselamatan SDM yang bekerja di pelabuhan tersebut.

“Dengan di ikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan diharapkan ada kepastian jaminan sosial ketenagakerjaan maupun hari tua para SDM atau pekerja di pelabuhan dan demi menunjang kelancaran arus barang dan logistik. SDM itu aset kita,” ujarnya.

Dia juga mengungkapkan, monitoring terhadap aktivitas jasa pengurusan transportasi di pelabuhan Priok terus dilakukan dan termasuk optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai penunjang operasional khususnya terhadap para petugas di lapangan.

Komitmen 

Ketua Umum DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, sosialisasi ini dilaksanakan mengingat komitmen pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi perusahaan anggota ALFI.

Apalagi, imbuhnya, terhadap perusahaan yang bergerak di sektor logistik, SDM merupakan kunci penting dalam meningkatkan performa dan layanan sektor logistik di tanah air.

Adil mengatakan, selain sebagai hak setiap pekerja, jaminan sosial tenaga kerja dapat meningkatkan produktifitas karyawan di perusahaan.

“Kami berharap seluruh perusahaan ALFI DKI turut aktif dalam mengikutsertakan semua SDM nya dalam BPJS Ketenagakerjaan. Menurut kami, meningkatkan SDM Perusahaan jasa logistik tidak cukup hanya meningkatkan keterampilannya saja, tetapi justru perlu jaminan keselamatan dan jaminan hari tua agar kinerja usaha kita lebih produktif,” ujar Adil Karim, dalam sambutannya.

Adil Karim juga menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya sosialisasi implementasi Inpres No:2/2021 tersebut.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaaan cabang Kelapa Gading, Erfan Kurniawan, menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini adalah percepatan implementasi Inpres No:2/2021 serta mendukung Surat Edaran (SE) Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan No: 12/2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Sektor Angkutan Laut.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi, dalam arahannya menghimbau agar program tersebut dapat di optimalisasikan.

“Saya juga ingin mengapresiasi kepada DPW ALFI DKI yang terus menerus menyosialisasikan kepada anggotanya mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk soal Inpres No:2/2021,” ucap Yukki.

Pada kesempatan sosialiasi itu juga diserahkan bukti Sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada DPP ALFI dan DPW ALFI DKI Jakarta, dan sejumlah perusahaan antara lain: PT Sieba Arta Mandiri, PT Tiga Bintang Ekspres, PT Pusaka Golden Utama.(*)

Ini Harapan ALFI DKI, Menjelang Merger Pelindo

ALFIJAK – Pelaku bisnis di pelabuhan Tanjung Priok berharap, program digitalisasi layanan kepelabuhan serta komitmen operator pelabuhan terhadap service level agrement dan service level guarante (SLA/SLG) semakin ditingkatkan pasca dilakukannya merger PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I,II, III dan IV.

Hal tersebut dikemukakan Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim dan Ketua DPW Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) DKI Jakarta, Juswandi Kristanto.

“Komitmen operator pelabuhan terhadap SLA dan SLG yang telah disepakati dengan pengguna jasa dan asosiasi terkait di pelabuhan mesti dijalankan. Manajemen pelabuhan juga mesti memperbaiki kinerja layanannya termasuk integrasi dan digitalisasi sistem yang lebih mumpuni untuk menciptakan efisiensi logistik nasional,” ujar Adil Karim.

Sedangkan Juswandi, Ketua DPW APBMI DKI Jakarta berharap merger Pelindo bisa mempererat hubungan kerjasama antara Perusahaan Bongkar Muat (PBM) yang melakukan pekerja bongkar muat di pelabuhan dengan Pelindo sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP).

“Harapanya kami akan ada standarisasi model kerjasama yang seragam antara PBM dan Pelindo dari semua pelabuhan yang dikelola Pelindo,” ucapnya.

Juswandi juga berharap, model kerjasama antara PBM dan PT Pelindo di Tanjung Priok yang telah berjalan selama ini bisa semakin harmonis demi kepentingan kedua belah pihak serta mendukung kelancaran arus barang dan logistik melalui pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

Sebagaimana diketahui, rencana merger empat BUMN Pelabuhan, yaitu PT Pelabuhan Indonesia I-IV (Persero) menjadi satu Pelindo semakin dekat.

Sosialisasi tentang rencana tersebut kepada berbagai asosiasi dan instansi terkait pelabuhan terus dilakukan.

“Merger Pelindo I-IV merupakan milestone perjalanan pelabuhan di Indonesia dan rencana strategis dari pemerintah selaku pemegang saham untuk membuat layanan pelabuhan menjadi lebih baik. Sehingga rencana ini akan berperan besar dalam pengembangan kepelabuhan nasional untuk kita lebih bisa bersaing dengan kompetitor dari mancanegara,” kata Presetyo, Direktur Utama Pelindo I, dalam kegiatan sosialisasi, baru-baru ini.

Saat ini pengelolaan pelabuhan di Indonesia dilakukan oleh 4 entitas BUMN, yakni Pelindo I-IV. “Kapabilitas dari masing-masing BUMN ini bisa berbeda, baik dari sisi finansial, sumber daya manusia, maupun pengalaman yang mana hal ini berdampak pada perbedaan output pelayanan yang diberikan,” jelas Arif Suhartono, Direktur Utama Pelindo II.

Sehingga, menurut Arif, Integrasi keempat BUMN di masing-masing wilayah operasional menjadi satu BUMN Layanan Kepelabuhan ini, adalah untuk meningkatkan konektivitas nasional dan standarisasi pelayanan Pelabuhan dan layanan logistik yang terintegrasi.

Kegiatan sosialisasi yang berlangsung secara daring ini dihadiri oleh berbagai perwakilan asosiasi kepelabuhan, di antaranya Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Indonesia (GAFEKSI), Asosasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA), dan Indonesia National Shipowner Association (INSA).

Selain itu, Indonesia Shipping Agencies Association, Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Indonesia (GPEI), Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia, Koperasi Tenaga Kerja Bongkat Muat, dan lainnya.

Beberapa perwakilan instansi pemerintah di wilayah Pelabuhan juga turut hadir, yakni Kantor Syahbandar, Kantor Otoritas Pelabuhan, Kantor Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai, Kantor Bea Cukai, Kantor Imigrasi, Navigasi, KKP dan Karantina serta pihak Kepolisian.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, Pelindo I-IV ingin memberikan informasi terbaru sekaligus meminta dukungan agar proses merger Pelindo bisa berjalan lancar.

“Kami tentunya berharap dan memerlukan dukungan dari teman-teman asosiasi sekalian. Karena dengan dukungan teman-teman asosiasi dan stakeholders, proses integrasi ini akan berjalan lebih lancar,” jelas Direktur Utama Pelindo III Boy Robyanto.

Seiring dengan penggabungan itu, visi Pelindo ke depan adalah “Menjadi Pemimpin Ekosistem Maritim Terintegrasi dan Berkelas Dunia”, dengan misi Pelindo adalah “Mewujudkan jaringan ekosistem maritim nasional melalui peningkatan konektivitas jaringan dan integrasi pelayanan guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.”

Dalam proses merger ini, nantinya PT Pelindo II (Persero) akan bertindak sebagai surviving entity atau perusahaan penerima penggabungan. Setelah merger, nama perusahaan hasil penggabungan menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo.

Direktur Utama Pelindo IV, Prasetyadi mengatakan, rencana proses merger Pelindo memang sudah didiskusikan sejak lama, namun baru dapat terealisasi sekarang dikarenakan dalam proses menggabungkan empat kekuatan besar operator bisnis pelabuhan di Indonesia. “Pemerintah selaku pemegang saham memerlukan waktu, pertimbangan, kajian yang cermat dan hati-hati untuk merealisasikan integrasi ini.”

Melalui proses merger ini, Pelindo terus berkomitmen untuk bisa menjadi lebih baik dalam setiap aspek. Putut Sri Muljanto, Direktur Operasi dan Komersial Pelindo III dalam paparan menjelaskan, ada atau tidak ada merger, sistem itu pasti akan berubah untuk bisa lebih baik.

“Misal beberapa pelabuhan saat ini belum beroperasi 24 jam, nah perubahan kedepannya adalah bisa melayani 24 jam dan tentunya ini rencana perubahan di pelabuhan Indonesia,” jelasnya.

“Jadi tentunya akan ada perubahan teknologi, perubahan sistem, perubahan alat-alat, dan lainnya yang tentunya baik bagi kita semua dan logistic cost di Indonesia,” lanjut Putut.

Pasca merger, Pelindo akan membentuk empat klaster bisnis atau subholding untuk anak perusahaan-anak perusahaan yang dimiliki oleh Pelindo I-IV. Subholding dibentuk berdasarkan kategori bisnis, yakni (1) peti kemas, (2) non peti kemas, (3) logistik & hinterland development, dan (4) marine, equipment, & port services.(*)

Pelaku Logistik Apresiasi Rencana ‘JASforT’ di JICT

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta dan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) DKI Jakarta, mengapresiasi rencana program PT JICT menyiapkan sistem JICT Appointment System for Truck atau JASforT, yang dapat dapat di akses perusahaan truck untuk melakukan booking sebelum berangkat ke Terminal peti kemas tersebut.

Kendati begitu, Ketua DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim, mengatakan sistem ‘JASforT’ perlu disosialisasikan secara masif kepada stakeholders dan ke depannya juga harus terintegrasi dengan sistem National Logistic Ecosystem (NLE).

“Sifatnya kita dukung untuk inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pengelola terminal peti kemas di Priok sepanjang bertujuan untuk efisiensi pelayanan serta menciptakan kelancaran arus barang/logistik ekspor dan impor dari dan ke pelabuhan,” ujar Adil Karim pada Kamis (2/9/2021).

Dia juga mengingatkan agar pihak pengelola terminal peti kemas tetap memerhatikan<span;> pelayanan ekspor menjelang clossing time, lantaran aktivitas truk logistik menjelang clossing time ke pelabuhan biasanya sangat tinggi.

“Hal-hal sepert itu harus tetap diperhatikan oleh  pihak terminal, termasuk soal service level agrement (SLA) dan service level guarante (SLG) yang saat ini berlaku. Selain itu sistem ‘JASforT’ juga mesti ada backup sistemnya, jangan sampai jika terjadi trouble justru menimbulkan permasalah baru,” ujarnya.

Sementata itu, Ketua Aptrindo DKI Jakarta, H Soedirman mengemukakan, program ‘JASforT’ yang rencananya di selenggarakan pihak JICT diyakni sangat membantu pengusaha truk anggota Aptrindo DKI yang berkegiatan melayani JICT.

“Harapan kami, dengan beberapa keunggulan-keunggulan dari inovasi tehnologi yang dijanjikan oleh JICT maka akan semakin terciptanya jaminan percepatan,ketepatan, dan tentunya tidak macet  dalam proses bongkar dan muat di pelabuhan,” ucap Soedirman.

PT JICT mengumumkan bahwa dalam waktu dekat akan segera meluncurkan sistem terbaru yang bisa memudahkan Trucking mendapatkan pelayanan Lift On dan Lift Off dalam terminal.

Sistem bernama JICT Appointment System for Truck atau di singkat ‘JASforT’ itu dapat di akses oleh perusahaan truck untuk melakukan booking sebelum berangkat ke Terminal.

Sistem ini juga akan mengurangi kepadatan pelayanan di Terminal karena truk yang biasa nya memenuhi terminal pada malam hari dapat di layani di waktu yang lebih fleksibel karena perusahaan telah melakukan booking sebelumnya.

Sistem itu dibangun untuk membagi kegiatan Receiving/Delivery (R/D) agar tidak terkonsentrasi pada satu waktu tertentu. Dengan adanya JAS for T, Pihak Pelayaran, Trucking, Terminal Operator, dan masyarakat sekitar pelabuhan akan merasakan manfaatnya.

Menurut Direktur Utama JICT, Ade Hartono, komitmen JICT adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada pengguna jasa di bidang logistik yang menggunakan jasa Petikemas.

“Jika selama ini pengguna jasa hanya mengenal JICT hanya sebagai Terminal bongkar muat Petikemas, maka kami ingin memperkenalkan JICT lebih dari pada itu. Kami ingin menawarkan solusi pelayanan logistic yang lebih komprehensif,” ujarnya, pada Kamis (2/9/2021).

Ade menegaskan, jika Pengguna Jasa memilih JICT, maka mereka akan mendapatkan pelayanan yang lebih dari sekedar bongkar muat di dermaga, tetapi juga pelayanan di Lapangan dengan Truk dan system lainnya.

JASforT dapat di akses oleh pengguna jasa melalui aplikasi My.jict.co.id yang dibangun internal oleh team JICT. Pengusaha Truk dapat melakukan booking setelah mereka menyelesaikan proses administrasi pembayaran.

Manfaat lainnya yang dapat di rasakan oleh pengguna jasa dengan menggunakan JASforT adalah TRT truk menjadi lebih cepat, berkurangnya kemacetan di area Pelabuhan, pelayanan bongkar muat yang lebih optimal dan tentunya akan mengurangi biaya operasional pada trucking.

“Selain JASforT, JICT juga tengah mempersiapkan berbagai layanan logistik dan operasional melalui aplikasi. Kami ingin meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan dukungan dan Kerjasama berbagai pihak,  Pengguna Jasa akan mendapatkan pelayanan end to end service di Terminal JICT”, ucap Ade.(LN)

Tol Layang Kelapa Gading-Pulo Gebang Dioperasikan, Pelaku Logistik Inginkan Tarifnya Terjangkau

ALFIJAK – Pelaku usaha logistik di DKI Jakarta mengapresiasi mulai beroperasinya Jalan Tol Layang Dalam Kota Jakarta Kelapa Gading-Pulo Gebang sepanjang 9,3 kilometer.

Jalan tol tersebut merupakan bagian dari pembangunan enam ruas Jalan Tol Dalam Kota Jakarta.

Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Provinsi DKI Jakarta, Adil Karim mengemukakan, selain dapat mempercepat pergerakan masyarakat, akses jalan Tol tersebut dapat meningkatkan akselarasi kegiatan distribusi logistik Jabodetabek, khususnya dari kawasan Tanjung Priok ke wilayah Bekasi dan sekitarnya.

“Seperti diketahui bahwa di wilayah Bekasi, cukup banyak aktivitas pabrik dan Industri maupun logistik. Akses jalan Tol tersebut berbatasan langsung antara Jakarta dan Bekasi. Hal ini tentu akan sangat membantu pergerakan distribusi logistik antar wilayah,” ujarnya pada Senin (23/8/2021).

Adil mengatakan, idealnya kawasan Jabodetabek terintegrasi dalam akses tol langsung guna memudahkan pergerakan orang maupun barang.

“Yang tak kalah pentingnya, mohon diperhatikan soal tarif tol-nya agar terjangkau, sebab  kalau mahal tidak membuat biaya logistik menjadi turun secara signifikan. Artinya jangan sampai tarifnya mahal sehingga bukan menjadi pilihan walaupun kita mengetahui investasinya tidaklah kecil,” ucap Adil Karim.

Dia mengingatkan hal tersebut agar tidak terulang kembali enggannya armada truk logistik untuk memanfaatkan akses tol langsung Pelabuhan Tanjung Priok beberapa waktu lalu lantaran tarifnya dinilai memberatkan trucking.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Jalan Tol Layang Dalam Kota Jakarta Kelapa Gading-Pulo Gebang sepanjang 9,3 kilometer, pada Senin (23/08).

Alhamdulillah, pada pagi hari ini Jalan Tol Pulo Gebang-Kelapa Gading sepanjang 9,3 kilometer telah selesai dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” kata Jokowi dalam acara peresmiannya yang disiarkan melalui video youtube Sekretariat Presiden, Senin (23/08).

Dengan beroperasinya Jalan Tol Kelapa Gading-Pulo Gebang dapat meningkatkan kecepatan disribusi logistik dan daya saing komoditas perekonomian di kawasan tersebut.

“Kita harapkan dengan telah selesainya Jalan Tol Pulo Gebang-Kelapa Gading sepanjang 9,3 kilometer ini kecepatan distribusi logistik akan semakin baik,” ujar Presiden.

Jalan Tol Kelapa Gading-Pulo Gebang terhubung dengan Kawasan Ekonomi Khusus Marunda dan terhubung juga dengan Pelabuhan Tanjung Priok.

Hal itu tentu saja akan memperkuat, meningkatkan daya saing, serta memudahkan mobilitas masyarakat di Jakarta.

“Juga utamanya mobilitas orang di Jakarta akan semakin baik, mobilitas barang antara kota Jakarta dengan sekitarnya juga akan semakin baik,” ujar Presiden.

Pembangunan jalan tol ini menggunakan skema pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Presiden Jokowi berharap skema-skema pembiayaan seperti ini bisa digunakan dalam pembangunan infrastruktur di seluruh provinsi, di pelosok tanah air.

“Sehingga akan mampu mengatasi ketimpangan antar daerah, antar provinsi dalam pembangunan infrastruktur dan kita harapkan akan mempercepat konektivitas nasional kita,” ungkapnya.

Enam ruas Jalan Tol Dalam Kota Jakarta merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Pembangunan jalan tol tersebut dilakukan secara bertahap yaitu tahap 1 sepanjang 31,2 kilometer yang terdiri dari Seksi A Kelapa Gading-Pulo Gebang sepanjang 9,3 kilometer, Seksi B Semanan-Grogol sepanjang 9,5 kilometer dan Seksi C Grogol-Kelapa Gading sepanjang 12,4 kilometer.

Adapun total nilai investasi pembangunan tahap 1 Seksi A yaitu ruas Kelapa Gading-Pulo Gebang sebesar Rp 20,73 triliun dengan kontraktor pelaksana PT Jaya Konstruksi Tbk-PT Adhi Karya (Persero) Tbk atau KSO.

ALFI Jakarta Beberkan Solusi Menghindari Praktik Pungli di Priok

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyampaikan solusi perbaikan layanan jasa kepelabuhanan di Tanjung Priok guna menghindari terulangnya praktik pungutan liar (pungli) oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Ketua ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, solusi perbaikan masalah pungli mesti komprehensif, tidak melihat satu sisi saja (SDM) namun perlu melihat sisi pengawasan yang melekat dari manajemen operator terminal yang ada di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

Solusi yang diusulkan ALFI tersebut, yakni;
Pertama, terhadap service level agreement/service level guarante (SLA/SLG) receiving dan delivery kontainer yang telah disepakati bersama pihak terminal dengan otoritas pelabuhan setempat dan pengguna jasa mesti betul-betul dijalankan serta transparan.

“Jika diperlukan dipasang pengumuman ditempat-tempat yang bisa dilihat publik terkait SLA/SLG itu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghandle pergerakan perkontainer baik ekspor maupun impor,” ujar Adil Karim, pada Rabu (16/6/2021).

Kedua, adanya kepastian waktu action operator terminal pasca submit data yang sudah dilakukan oleh pengguna jasa.

“Misalnya saat pengguna jasa sudah melakukan submit data/dokumen impor-nya melalui sistem dan terbit pemberitahuan terkena jalur merah /PJM, seharusnya sudah dapat langsung direlokasi ke tempat yang telah ditentukan, supaya tidak terjadi antrean untuk proses pemeriksaan barang selanjutnya,” ucapnya.

Ketiga, mengoptimalkan fungsi fasilitas control tower room yang ada di masing-masing terminal guna lebih mendeteksi gerakan-gerakan yang terjadi dilapangan.

“Jika fasilitas alat pemantau nya dirasa kurang agar ditambah lebih banyak lagi sehingga dapat memonitor keseluruhan titik-titik di terminal,” paparnya.

Keempat, memanfaatkan kontak pengaduan atau call centre yang ada di terminal/pelabuhan termasuk untuk pengaduan jika pelayanan tidak sesuai dengan SLA/SLG.

Kelima, penyeragaman sistem digitalisasi untuk pelayanan pembuatan kartu import (SP2) atau kartu eksport untuk mengurangi antrean di kantor masing-masing terminal pelabuhan Tanjung Priok.

Keenam, mempercepat implementasi single Truck Identity Document (TID) dan menyiapkan terminal booking system (TBS) serta fasilitas buffer truk yang memadai di sisi Timur Pelabuhan Tanjung Priok.

“Soalnya saat ini buffer truk baru tersedia di sisi barat Tanjung Priok. Tambahan Buffer truk disisi Timur yang tujuannya untuk mengurai kemacetan di jalur arteri ke dan dari pelabuhan Priok sehingga diharapkan bisa menekan tingkat premanisme di jalan raya dari dan ke Priok,” tegas Adil Karim.

Ketujuh, khususnya untuk mengatasi  persoalan praktik pungli di depo kontainer yang ada di luar pelabuhan, agar operator depo membuat SLA/SLG pelayanannya dan wajib dipublikasikan kepada customernya serta dilakukan pengawasan yang melekat oleh manajemen depo.

“Juga perlu standarisasi fasilitas depo yang disesuaikan antara luasan lahan yang dioperasikan dengan jumlah peralatan dan fasilitas pendukungnya,” ujarnya.

Adil mengatakan, pada prinsipnya asosiasi pelaku usaha logistik sangat mendukung perubahan-perubahan ataupun perbaikan pelayanan di pelabuhan Tanjung Priok.

“Momentum ini agar dijadikan introspeksi oleh semua stakeholders demi mewujudkan pelayanan jasa kepelabuhaan yang lebih baik lagi, sehingga meningkatkan daya saing produk nasional, menarik investasi dan mampu mendongkrak logistik performance indeks (LPI) RI,” paparnya.

Adil mengatakan, Indonesia akan masuk pada conectivity Asean pada 2025, oleh karenanya semua pihak mesti menyiapkan diri untuk itu.

ALFI DKI, Mendahulukan Kepentingan Anggota

ALFIJAK : Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, merupakan salah satu asosiasi pelaku usaha yang cukup aktif memberikan masukan dan cukup kritis kepada Regulator serta stakeholder terhadap kondisi maupun pengembangan bisnis di sektor transportasi & logistik di tanah air, khususnya di DKI Jakarta.

Pada periode 2019-2024, Kepengurusan KSB (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) DPW ALFI DKI Jakarta di amanahkan oleh anggota ALFI DKI Jakarta kepada KETUA UMUM: Adil Karim SE,  SEKRETARIS UMUM: Fauzan Musa, dan BENDARA UMUM: Qadar Zafar.

Selain kepada anggota, DPW ALFI DKI Jakarta juga memiliki sejumlah program strategis dalam melindungi serta mengembangkan kompetensi perusahaan anggotanya. Tentunya hal ini juga tidak terlepas dari kordinasi dan kerjasama dengan Dewan Pengurus Pusat (DPP) ALFI.

Sejarah

Sebelum bernama ALFI atau ILFA, nama asosiasi ini adalah GAFEKSI (Gabungan Forwarder Penyedia Jasa Logistik & Ekspedisi Indonesia) atau INFA (Indonesian Forwarders Associations) yang merupakan Asosiasi hasil peleburan atau fusi dari ketiga Asosiasi sebelumnya yaitu:

1. GAVEKSI (Gabungan Veem & Ekspedisi Seluruh Indonesia) dibawah naungan Ditjen Hubla – Dephub.

2. INFFA (Indonesian Freight Forwarders Association) dibawah naungan Departemen Perdagangan; dan

3. AEMPU (Asosiasi Ekspedisi Muatan Pesawat Udara) dibawah naungan Ditjen Hubud – Dephub.

Proses peleburan/fusi ini memakan waktu kurang lebih 2,5 tahun. Sejak tahun 1986 dimana pada masa transisi tersebut para Pimpinan/Pengurus dari GAVEKSI, INFFA. AEMPU membentuk Dewan Jasa Pengurusan Transportasi Indonesia atau Indonesian Freight Forwarders Council yang merupakan wadah/tempat dialog dan musyawarah untuk mencari mufakat dalam rangka menindak lanjuti himbauan dan maksud positif dari Departemen Perhubungan yang menghendaki bahwa Asosiasi – asosiasi yang sejenis agar bergabung dan melebur menjadi satu demi untuk mempermudah pembinaannya.

Sejalan dengan maksud dan tujuan tersebut, Menteri Perhubungan telah mengeluarkan Surat Keputusan: KM-10 Tahun 1988 tertanggal 26 Januari 1988 tentang Legalitas Pendirian Ijin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi; dan KM-10 Tahun 1989 Tanggal 22 Februari 1989 tentang pelimpahan wewenang memberikan ijin usaha Jasa Pengurusan Transportasi Kepada Kantor Wilayah. Departemen Perhubungan yang menandatangani atas nama Menteri Perhubungan.

Setelah itu ketiga Asosiasi tersebut mempersiapkan secara bersama perangkat-perangkat yang diperlukan demi terwujudnya Fusi (peleburan). Dan pada tanggal 10 Juni 1989 Fusi (peleburan) terlaksana dan sekaligus telah dirampungkannya Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga sementara GAFEKSI (INFA).

Pengukuhan GAFEKSI (INFA) oleh Menteri Perhubungan telah dilaksanakan tanggal 25 Juli 1989 dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP.4/AU.001/Phb-89 dimana dinyatakan GAFEKSI (INFA) merupakan satu-satunya organisasi wadah bagi perusahaan Forwarder/Ekspedisi Muatan di Indonesia, dilanjutkan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Perhubungan No. IM.5/HK/207/PHB-89 tanggal 28 Desember 1989.

GAFEKSI (INFA) Sebagai Anggota Badan-Badan Nasional dan Internasional: Kamar Dagang dan Industri (KADIN), AFFA (Asean Federation of Forwarder Associations), FAPAA (Federation of Asia Pacific Aircargo Association), FIATA (International Federation of Freight Forwarder Associations).

Pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Denpasar, Bali pada 10 Juli 2010 itu, Gafeksi sepakat untuk mengubah nama asosiasi menjadi ALFI/ILFA, berdasarkan SK Menteri Perhubungan No. KP 781 Tahun 2012 tanggal 8 Agustus 2012.(red)

ALFI DKI ingin Jaminan Kontainer Impor pakai Asuransi

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mendukung agar pihak asuransi bisa mengcover pengganti uang jaminan kontainer untuk kegiatan impor.

Ketua Umum DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, inisasi penggunaan dan pelibatan pihak asuransi dalam mencover kegiatan importasi tersebut telah dibahas sejak beberapa tahun lalu oleh stakeholders terkait dan regulator, namun sayangnya hingga kini belum ada tindak lanjutnya.

“Memang idealnya jaminan kontainer impor dicover oleh asuransi. Ini demi keseragaman dalam layanan dan memberikan kepastian bisnis bagi pelaku usaha,” ujar Adil, kepada wartawan pada Selasa (9/2/2021).

Dia mengatakan, ALFI  juga sudah pernah menyampaikan usulan kepada Kemenhub dalam pelibatan pihak asuransi untuk mencover uang jaminan kontainer impor.

Bahkan, kata dia, usulan tersebut pernah  masuk dalam paket deregulasi Kemenhub beberapa waktu lalu untuk menghapuskan istilah uang jaminan kontainer. “Tetapi memang tindak lanjutnya belum juga maksimal,” paparnya.

Adil mengatakan, pelibatan pihak asuransi dalam hal itu guna memberikan kepastian bisnis sekaligus menjamin jika ada kerusakan dan lainnya terhadap kontianer dengan kritetia tertentu.

“Sekarang kita mesti fokus bagaimana menurunkan biaya logistik dan tetap stabil. Sebab berdasarkan pengalaman dilapangan bahwa kerusakan kontainer didepo juga masih menjadi masalah tersendiri bagi pelaku usaha. Sebab, kita sulit memverifikasinya lantaran ALFI maupun importir dilapangan selama ini hanya menugaskan Sopir Truk utuk mencari atau memverifikasi kontainer yang rusak tersebut. Jika sudah dicover asuransi maka verifikasi kerusakan kontainer sebagai alat angkut juga akan menjadi tanggung jawab pihak asuransi,” ucap Adil.

Pelibatan pihak asuransi dalam mencover jaminan kontainer, imbuh Adil juga untuk mendorong layanan logistik yang efisien dan efektif serta tidak lagi konvensional.

Sebagaimana diketahui, pada awal 2019, ALFI  sudah mengusulkan agar dikeluarkan peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) supaya pelayaran diwajibkan menggunakan asuransi yang diakui otoritas jasa keuangan (OJK) untuk mengcover pengganti uang jamiman peti kemas.

Usulan itu sudah disampaikan ketika Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Ditjen Hubla Kemenhub, Wisnu Handoko.

ALFI sangat berharap pembayaran uang jaminan kontainer impor dengan asuransi dapat terlaksana lantaran hal ini juga untuk meringankan beban Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) sebagai wakil pemilik barang atau importir.(red)

ALFI DKI Apresiasi NLE hingga Penyediaan Vaksin Covid 19 oleh Menteri BUMN

ALFIJAK – Dunia usaha didalam negeri secara umum, termasuk sektor usaha logistik mengalami tekanan signifikan akibat wabah virus Corona atau Covid-19 yang kini masih menjadi Pandemi di Indonesia.

Berbagai harapan pelaku bisnis logistik telah disampaikan kepada pemerintah sebagai upaya mempercepat pemulihan usaha di sektor tersebut termasuk UMKM.

Pemerintah RI melalui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, selama ini dinilai proaktif dalam pencarian dan penyediaan vaksin Covid-19. Sasarannya adalah, untuk segera menghentikan laju Pandemi sehingga memberikan kepastian solusi kesehatan maupun pergerakan perekonomian bagi dunia usaha dan masyarakat.

Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi usaha di DKI Jakarta mengalami tekanan signifikan selama Pandemi. Apalagi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat masih diterapkan di Ibukota.

Sebagai solusi, ungkapnya, upaya Menteri BUMN Erick Thohir dalam percepatan penyediaan vaksin Covid-19, patut di apresiasi dan diacungi jempol. Sebab selain memberikan angin segar bagi dunia usaha, penyediaan vaksin itu nantinya diharapkan mampu memberikan kepastian baik secara langsung maupun psikologis terhadap aktivitas perekonomian di dalam negeri.

Disisi lain, kata Adil, terkait dengan aktivitas sektor logistik, bahwa ALFI menilai implementasi National Logistics Ecosystem (NLE) menjadi solusi ampuh untuk memberikan efisiensi layanan logistik di dalam negeri, baik saat Pandemi saat ini maupun dimasa mendatang.

“Jujur saja, kami harus sampaikan apresiasi mendalam untuk Pemerintah RI melalui Menteri BUMN Erick Thohir yang telah proaktif dalam.penyediaan vaksin Covid 19. Kami berharap hal ini segera terwujud agar tidak ada lagi kegalauan dunia usaha. Dilain sisi komitmen Kementerian dan Lembaga terkait untuk mengimplementasikan NLE juga menjadi angin segar bagi pelaku logistik.Dan hal ini juga sangat kami apresiasi,” ucap Adil Karim, melalui keterangan pers-nya pada Rabu (30/9/2020).

Sebagai pelaku bisnis, kata Adil menegaskan dan mengakui bahwa langkah Menteri BUMN yang juga selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) tersebut sangat serius dan tidak main-main dalam upaya mengendalikan penyebaran Covid-19 yang belum mereda.

“Pandemi covid-19 yang masih berlangsung hingga kini di Indonesia menjadi cobaan terberat bagi dunia usaha. Apalagi, perekonomian RI saat ini dibayangi resesi lantaran terkontraksi dua kuartal berturut-turut. Oleh karenanya kehadiran vaksin Covid-19 sangat dinantikan masyarakan maupun dunia usaha,” papar Adil.

Dimasa Pandemi ini, kata Adil, Pemerintah juga sedang berusaha untuk menyediakan vaksin Covid-19 supaya ekonomi kembali bergerak dan pada akhirnya program NLE juga bisa berjalan dengan baik agar pertumbuhan ekonomi nasional bisa terwujud kembali

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, bahwa pada akhir tahun ini Indonesia akan memiliki 30 juta dosis vaksin covid-19, merupakan angin segar bagi pelaku usaha dan masyarakat.

Vaksin tersebut merupakan hasil kerja sama dengan Sinovac dan jika hasil uji klinis fase ketiga berjalan baik, Indonesia juga mendapatkan komitmen tambahan vaksin sebanyak 20 juta pada akhir tahun ini.

Kemampuan PT Bio Farma (Persero) untuk memproduksi vaksin covid-19 sebanyak 250 juta dosis per tahun, juga bisa memberikan kepastian dunia usaha untuk mengakselerasi kembali perekonomian di tanah air.

“Pelaku logistik sangat berharap semua pihak memdukung upaya yang telah dilakukan pemerintah tersebut agar Pandemi ini bisa segera teratasi,” ucap Adil.

Dukungan NLE

Adil mengatakan, sejak awal ALFI berperan aktif terlibat secara langsung mendukung NLE yang diluncurkan pemerintah RI. Program itu dinilai bisa mengatasi berbagai tantangan ke depan di bidang logistik.

“NLE merupakan rangkaian menuju Indonesia menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar,” tuturnya.

NLE adalah sistem kolaborasi yang mengharmonisasikan agar prosedur ekspor impor logistik dapat berjalan lebih efisien. NLE juga merupakan ekosistem logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang/flow of goods dengan dokumen internasional/flow of documents, sejak kedatangan sarana pengangkut (kapal/ pesawat) hingga barang keluar dari pelabuhan dan tiba di gudang.

“Semuanya bisa diproses secara digital sehingga memudahkan para pelaku bisnis dalam melakukan kegiatan, baik kegiatan domestik maupun kegiatan ekspor-impor,” ucap Adil Karim.(redaksi)

Besok Ada Maintenance Sistem Billing di CIESA, Ini Himbauan ALFI DKI ke Anggota

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta mengharapkan kegiatan maintenance sistem Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3) yang terkoneksi dengan Customs-Excise Information System and Automation (CIESA) Kepabeanan dan Cukai, jangan sampai meleset dari jadwal yang telah diumumkan.

Ketua Umum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, pada prinsipnya pebisnis mendukung adanya perbaikan atau maintenance atas layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berbasis Centralized Integrated Inter-Connected Automated itu.

“Yang terpenting jangan sampai meleset jadwalnya. Kami juga telah menghimbau kepada perusahaan anggota ALFI DKI untuk menginformasikan kepada mitra kerjanya yakni eksportir dan importir agar dapat menyelesaikan pembayaran (billing) kegiatannya sebelum jadwal maintenance CIESA dilakukan. Hal ini supaya arus barang gak terhambat,” ujar Adil, kepada pada Jumat (28/8/2020).

Dia menyampaikan hal tersebut menyusul adanya informasi pengumuman (terlampir) mengenai akan dilakukannya maintenance MPN G3 pada sistem CIESA, selama sekitar 9 jam yakni mulai Sabtu 29 Agustus pukul 20.00 Wib s/d Minggu 30 Agustus pukul 05.00 Wib.

“Kami berharap jadwal maintenancenya supaya gak molor karena pada tiap hari Senin awal pekan pada umumnya aktivitas lalu lintas barang ekspor-impor dimulai berjalan. Sebab kalau meleset jadwalnya, sistem bisa berdampak ke yang lain apalagi jika bicara billing,” paparnya.

Menurut Adil Karim, selama ini dan khususnya dimasa Pandemi Covid-19 seperti sekarang, kalangan dunia usaha sangat konsen dengan waktu layanan keluar masuk barang di pelabuhan untuk menghindari terkena biaya kelebihan waktu penggunaan kontainer atau demurage maupun penumpukan atau storage yang membebani.

Adil juga berharap setelah dilakukan maintenance sistem itu, maka kedepannya dicapai kelancaran terhadap respon pengajuan dokumen ekspor (PEB) maupun impor (PIB) yang lebih cepat melalui sistem CIESA.

“Menyangkut billing-kan juga berhubungan dengan importasi. Maka agar disempurnakan juga untuk respon PIB maupun PEB agar bisa lebih cepat. Kedepan kita harapkan paling lama 15 menit selesai sejak dokumen disubmit pengguna jasa lewat pertukaran secara elektronik,” ucapnya.

Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok, Dwi Teguh Wibowo, mengungkapkan, secara keseluruhan kegiatan importasi pada bulan Agustus ini lebih rendah dibandingkan dari bulan sebelumnya.

Kendati begitu, imbuhnya, untuk mengantisiapasi tidak terjadi masalah saat maintenance sistem tersebut dilakukan, intansinya akan mencoba menugaskan pegawai bagian billing di KPU Bea Cukai Tanjung Priok sehingga yang masih mungkin dikerjakan dapat diupayakan .

“Sebagai pertimbangan kegiatan maintenance terjadi malam hari pukul 20.00 Wib hingga pagi pukul 05.00 Wib, semoga tidak berpengaruh besar karena yang submit dokumen di rentang jam tersebut relatif sedikit sekali,” ujar Dwi Teguh.