Arsip Tag: adil karim

ALFI Gelar Aksi Peduli di Kawasan Pelabuhan Priok

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) melaksanakan program aksi peduli terhadap pencegahan dan penyebaran virus Corona (Covid-19) di Indonesia yang telah dinyatakan sebagai pandemi oleh word health organization (WHO).

Aksi peduli ALFI itu digelar di gate 9 kawasan pelabuhan Tanjung Priok, pada Senin (13/4/2020) dengan menyalurkan sebanyak 2 ribu masker, 650 botol hand sanitazer dan 380 bok nasi kotak kepada para Sopir truk logistik, buruh bongkar muat, maupun masyarakat pengguna jasa yang beraktivitas di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

“Kegiatan ini sebagai bagian dari program kepedulian ALFI untuk berpartisipasi membantu pemerintah provinsi DKI Jakarta maupun Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi dan mencegah penyebaran pandemi Covid-19,” ujar Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi.

Turut hadir pada kesempatan itu, Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Jece Julita Piris, Direktur Komersial IPC/Pelindo II Rima Novianti, Ketua DPW ALFI DKI Jakarta Adil Karim, serta pengurus lainnya, maupun sejumlah perwakilan instansi terkait di pelabuhan Priok.

Yukki mengatakan, pelabuhan Tanjung Priok merupakan pintu gerbang perekonomian nasional lantaran lebih dari 65% kegiatan perdagangan ekspor impor maupun antarpulau (domestik) dilakukan melalui pelabuhan tersebut.

Oleh karena itu, aktivitas logistik dan bongkar muat barang melalui pelabuhan Priok harus tetap berjalan lancar, aman serta memerhatikan aspek keselamatan maupun protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah ditengah kondisi pandemi Covid-19.

“Alhamdulillah aktivitas pelabuhan Priok masih berjalan normal, layanan logistik juga berjalan seperti biasanya meskipun saat ini Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan status PSBB di Ibukota,” papar Yukki.

Sebagaimana diketahui, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta mulai diberlakukan sejak Jumat (10 April 2020) hingga Kamis (23 April 2020).

Hal itu berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Bawsedan Nomor 380 Tahun 2020 tentang Pemberlakukan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19) di Provinsi DKI Jakarta.

Ketua DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, program aksi peduli ALFI dilaksanakan atas dukungan perusahaan anggota guna upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Dengan bersama-sama kita optimistis bisa terbebas dari Pandemi Covid-19, mudah-mudahan kita semua dapat melalui semua cobaan ini agar seluruh elemen masyarakat bisa segera kembali beraktivitas seperti biasanya,” ucap Adil.

Dia mengatakan, kepedulian ALFI dalam menangani Covid-19 di Indonesia juga sudah dilakukan oleh sejumlah perusahaan anggota asosiasi itu dengan cara membebaskan biaya jasa handling import terhadap barang-barang yang berkaitan dengan Covid 19 untuk pengiriman atas nama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Langkah ini dilakukan di Bandara Soekarno Hatta (oleh dua perusahaan) yakni PT PrimaPro Logistics dan PT Green Air Pacific, serta PT Halim Trans Cargo dan PT Transaka di Bandara Halim Perdanakusumah.

Adapula di Pelabuhan Tanjung Priok yakni oleh PT Jasa Mandiri Utama, serta di Depo kontainer Marunda Cilincing Jakarta Utara oleh PT Fourway Logistik.

Selain itu, juga oleh PT DFI Logistik dan PT DNK untuk pengiriman logistik moda laut dan udara.

Kendati membebaskan biaya handling, namun untuk biaya sewa gudang/penumpukan di pelabuhan atau bandara dan biaya lainnya yang ditagih oleh pihak ketiga tetap berbayar.

“Untuk itu semua kelengkapan dokumen dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Disarankan agar di dokumen impornya pengiriman mencantumkaan BNPB sebagai penerima, supaya juga ada pembebasan pajak dan bea masuk impornya,” ujar Adil Karim.

Selama ini, imbuhnya, ALFI telah aktif membantu BNPB dalam penanggulangan bencana termasuk saat kondisi pandemi Covid-19 dengan membantu BNPB membuka posko di Bandara Halim Perdanakusumah untuk penyimpanan dan penyaluran bantuan.(#)

Sejumlah Anggota ALFI, Bebaskan Biaya Handling Impor Untuk Bantu Tangani Covid 19

ALFIJAK – Enam perusahaan forwarder dan logistik anggota Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) turut berpartisipasi membebaskan biaya jasa handling import terhadap barang-barang yang berkaitan dengan Covid 19 untuk pengiriman atas nama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pembebasan biaya handling itu, sebagai komitmen dari sejumlah perusahaan anggota ALFI yang berada di DKI Jakarta khususnya maupun di Jabodetabek pada umumnya.

Ketua ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, kendati membebaskan biaya handling, namun untuk biaya sewa gudang/penumpukan di pelabuhan/bandara dan biaya lainnya yang ditagih oleh pihak ketiga tetap berbayar.

“Untuk itu semua kelengkapan dokumen dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu disarankan di dokumen impornya pengiriman menyebutkan BNPB sebagai penerima, supaya juga ada pembebasan pajak dan bea masuk impornya,” ujar Adil Karim.

Sebagaimana diketahui, bahwa untuk penanganan barang impor Covid 19 yang menyebutkan penerimanya BNPB maka dibebaskan dari bea masuk dan cukainya, tidak dipungut PPN dan PPnBM, dikecualikan PPh pasal 22 impor, dan menerima pengecualian tata niaga impor.

Adil mengatakan, beberapa perusahaan anggota ALFI yang membebaskan biaya handling impor untuk penanganan Covid-19 itu yakni terdapat di Bandara Soekarno Hatta (dua perusahaan) yakni PT PrimaPro Logistics (cp: Didi 0812-9327-7780) dan PT Green Air Pacific (cp:Maritha 0816-726-350).

Kemudian, di Bandara Halim Perdanakusumah, yakni PT Halim Trans Cargo (cp:Kris 0816-1331-723) dan PT Transaka (cp:Susan 0811-898-257), sedangkan di Pelabuhan Tanjung Priok yakni oleh PT Jasa Mandiri Utama (cp: Muhyan 0815-9564-546).

Dilokasi lainnya di Jabodetabek juga ada yang ditangani PT Fourway Logistik (cp:Adit 0838-1328-8111) berada di Depo container di Marunda.

“Di Bandara Halim Perdanakusumah, kita juga siapkan Posko bersama ALFI dengan BNPB untuk penanganan Covid 19,” kata Adil.

Sebagaimana diketahui, organisasi kesehatan dunia/word health organization (WHO) telah menyatakan pandemi virus Corona (Covid-19) di Indonesia.

Pemerintah RI hingga kini terus berupaya maksimal dalam penanganan maupun mencegah meluasnya penyebaran Covid-19 sesuai protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

Hingga Selasa (7/4/2020) pukul 12.00 WIB, diketahui secara total ada 2.738 kasus Covid-19 di Indonesia.(rd)

Jasa Kepabeanan Tak Perlu Lagi Custom Bond

ALFIJAK – Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) saat ini tidak perlu lagi memperpanjang custom bond, pasca adanya Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu No Per-35/BC/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan.

Custom bond biasanya ditangani oleh pihak ketiga seperti perusahaan asuransi dan sejenisnya guna memberikan jaminan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai atas risiko tidak diselesaikan kewajiban oleh Eksportir/Importir atas fasilitas kepabeanan, fasilitas penangguhan/pembebasan bea masuk barang impor dan pungutan negara lainnya.

Adil Karim, Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, mengatakan asosiasinya juga telah menyampaikan kepada anggotanya agar para PPJK tidak perlu lagi memperpanjang customs bond melalui Surat Edaran No: 20/DPW.ALFI/DKI-Jaya /III/2020.

“Langkah Ditjen Bea dan Cukai menghapuskan kewajiban custom bond sudah tepat dan sesuai dengan keinginan dan dukungan ALFI dalam hal menurunkan biaya logistik,” ujar Adil.

ALFI juga berharap agar usaha yang dijalankan perusahaan anggotanya di DKI Jakarta bisa lebih efektif dan efisien dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Oleh sebab itu kami terus mendukung pemerintah dalam melakukan pembinaan kepada anggota dalam hal kemudahan berusaha tersebut,” ucap Adil.

Hal senada dikemukakan Wakil Ketum DPP ALFI, Widijanto. Menurutnya, keinginan penghapusan kewajiban PPJK menyerahkan customs bond merupakan harapan seluruh PPJK yang telah didiskusikan oleh ALFI dengan Bea dan Cukai selama ini.

“Kita patut bersyukur karena dengan kebijakan tersebut berarti meringankan beban PPJK yang mayoritas tergolong usaha kecil dan menengah,” kata Widijanto.

Menurutnya, selama ini jaminan customs bond kurang berfungsi secara signifikan lantaran tidak pernah ada kasus importir /PPJK yang lari dari tanggungjawabnya, sementara premi asuransi tiap tahun harus terus dibayar.(ri)

ALFI : Capaian WBBM Tak Mudah, OP Priok Agar Pertahankan Kinerja

Adil Karim, Ketum DPW ALFI DKI JAKARTA

ALFIJAK- Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta mengharapkan Kantor Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok dapat mempertahankan kinerjanya setelah instansi itu meraih penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Ketua Umum DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan prestasi WBBM merupakan pencapaian yang tidak mudah saat Kantor OP Tanjung Priok dipimpin Capt Hermanta.

“Makanya kami berharap agar Kepala OP Tanjung Priok yang baru dapat mempertahankan capaian prestasi itu atau meningkatkan kinerjanya agar semakin baik lagi dimasa mendatang,” ujar Adil Karim, pada Senin (16/12/2019).

Pada akhir pekan lalu, Kementerian Perhubungan telah merotasi sejumlah pejabat eselon di lingkungan instansi itu, termasuk jabatan Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dan Kepala Kantor Syahbandar Pelabuhan Tanjung Priok.

Capt. Hermanta yang sebelumnya menjabat Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, kini menjadi Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Pelabuhan Tanjung Priok, sedangkan Jece Julita Piris diangkat menjadi Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok.

Menurut Adil Karim, dengan kepemimpinan Capt Hermanta sebagai Kepala Syahbandar Utama Pelabuhan Tanjung Priok, diyakini juga akan mampu mengantarkan instansi Syahbandar tersebut meraih predikat WBBM.

Adapun, Kantor OP Tanjung Priok yang kini dinakhodai Jece Julita Piris, imbuhnya, dapat melanjutkan hal-hal baik yang selama ini telah dirintis oleh pendahulunya.

“Kami (ALFI) DKI juga berharap Kepala OP Tanjung Priok yang baru saat ini, dapat berkordinasi dan bekerjasama dengan semua stakeholders di pelabuhan Priok,”ucap Adil.

Pada 10 Desember 2019, Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok telah menerima penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Cahyo Kumolo yang didampingi oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi kepada Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok saat itu, Capt Hermanta.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) setiap tahun dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia).

Hal ini dilakukan untuk memberikan apresiasi kepada Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (K/L) yang melakukan percepatan reformasi birokrasi.

“Dengan capaian WBBM oleh Kantor OP Tanjung Priok, artinya wilayah kerja pelabuhan Priok sudah terbebas dari praktik pungutan liar atau pungli. Pelabuhan ini juga berkomitmen melayani sepenuh hati bagi seluruh pengguna jasa di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu,”ujar Adil Karim yang kini juga aktif mengajar di ALFI Institute.

Syah, Adil Karim Pimpin DPW ALFI Jakarta 2019-2024

Alfijak : President Director PT Trimitra Express, Adil Karim terpilih menjadi Ketua Umum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta masa bakti 2019-2024.

Adil yang merupakan mantan Sekum DPW ALFI DKI Jakarta 2014-2019 itu harus berebut suara dengan tiga calon lainnya pada Muswil ke 5 asosiasi itu.

“Kita harus membekali profesionalisme kita sebagai SDM logistik nasional agar bisa meningkat lagi,” ujar Adil dalam sambutannya usai dikukuhkan oleh Ketua Umum DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi.

Pemilihan Ketua ALFI DKI Jakarta 2019-2024 dilakukan melalui mekanisme formatur pada rangkaian Musyawarah Wilayah ke 5 Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, pada Kamis (5/12/2019).

Sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau AD/ART asosiasi tersebut, rangkaian pemilihan dilaksanakan melalui mekanisme keterwakilan atau formatur dengan anggota formatur sebanyak lima orang yang berasal dari unsur pengurus DPP ALFI, unsur pengurus DPW ALFI DKI Jakarta, dan tiga orang formatur lainnya dipilih dari peserta Muswil melalui pemungutan suara.

Setelah dilakukan penyaringan oleh Sidang Muswil yang dipimpin Anwar Satta, terdapat sebanyak 17 peserta yang mengajukan diri sebagai Formatur.

Sidang Muswil selanjutnya mengumumkan tiga nama Formatur yang dipilih peserta yang meraih suara terbanyak yakni; Ian Sudiana (39 suara), Hery Susanto (63) dan Adil Karim (76).

Kemudian, sidang Muswil mengumumkan Formatur terpilih sebanyak lima orang yakni; Yukki N Hanafi (Ketua Umum DPP ALFI), Widijanto (inchumbent), Adil Karim, Hery Susanto dan Ian Sudiana.

Adapun yang menyatakan bersedia menjadi calon Ketua Umum DPW ALFI periode 2019-2024 sebanyak empat calon yakni; Widijanto (inchumbent), M.Qadar Jafar (mantan pengurus), Sugiyanto (mantan pengurus) dan Adil Karim (mantan Sekjen).

Sebelum dilakukan pemilihan Formatur, masing-masing Calon Ketua ALFI DKI 2019-2024 menyampaikan visi dan misinya selama durasi tiga menit dihadapan seluruh peserta Muswil ALFI DKI Jakarta.

Muswil ke 5 ALFI DKI Jakarta tersebut dibuka resmi oleh Ketua Umum KADIN DKI Jakarta Diana Dewi.

Sesuai daftar hadir, Muswil itu diikuti sekitar 207 perusahaan anggota ALFI dan sejumlah undangan serta peninjau.(#)

Berikut Susunan Pengurus DPW ALFI DKI Jakarta Periode 2019-2024

Ketua Dewan Kehormatan : Syukri Siregar
Ketua Dewan Pembina : Widijanto
Ketua Umum : Adil Karim
Sekretaris Umum : Fauzan
Wakil Ketua Bidang Kepabeanan dan Kepelabuhanan : Hery Susanto

Muswil ALFI DKI digelar 5 Desember

Adil Karim, Sekum DPW ALFI DKI JAKARTA

JAKARTA-Alfijak: Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, siap menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) ke V, pada 5 Desember 2019 dengan mengambil tema Meningkatkan Peran ALFI/ILFA Dalam Mewujudkan Ekosistem di DKI Jakarta Guna Mengantisipasi Era Industri 4.0.

Dikutip dari beritakapal.com, Muswil dalam rangka melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) itu merupakan perhelatan tertinggi seluruh anggota di organisasi tersebut untuk memilih Pengurus/Ketua DPW ALFI periode 2019-2024.

Seluruh perusahaan anggota DPW ALFI DKI dihimbau untuk menghadiri Muswil ke V tersebut, mengingat undangan ke masing-masing perusahaan anggota sudah disampaikan oleh sekretariat ALFI DKI.

Adapun pendaftaran peserta Muswil DPW ALFI ke V tahun 2019 tersebut telah dilaksanakan sejak awal Nopember 2019 dan akan berakhir pada 29 Nopember 2019.

Muswil ke V tersebut juga dijadwalkan memilih secara demokratis dan musyawarah terkait kepengurusan DPW ALFI DKI Jakarta untuk masa bakti lima tahun mendatang.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, saat ini sudah terdapat dua kandidat yang bakal meramaikan bursa pencalonan Ketua DPW ALFI DKI 2019-2024, yakni Widijanto dan Adil Karim.

Widijanto merupakan Ketua DPW ALFI DKI Jakarta 2014-2019 (inchumbent) Sedangkan Adil Karim sebagai Sekretaris Umum DPW ALFI DKI Jakarta 2014-2019.

Saat dikonfirmasi masalah bursa calon Ketua ALFI DKI mendatang, Adil Karim mengakui bahwa dirinya siap menyalonkan diri pada Muswil ke V asosiasi itu untuk memimpin ALFI DKI periode lima tahun mendatang.

Sebagai pelaku bisnis forwarder dan logistik, Adil diketahui selama ini aktif dan peduli terhadap menjaga soliditas dan turut mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi perusahaan anggota ALFI DKI Jakarta.

Adil Karim juga masih aktif mengajar di INFA Institute, dan yang bersangkutan telah mengantongi sertifikat Certified Program Supply Chain Management (CPSCM) dari FIATA.

“Saya juga mengharapkan semua anggota dapat meramaikan dan menghadiri Muswil ke V DPW ALFI DKI Jakarta,” paparnya.

Saat ini, DPW ALFI DKI Jakarta memiliki keanggotaan aktif sebanyak 1.100 perusahaan.(#)

ALFI : Kontainer Limbah Impor di Priok, Ganggu Logistik & Picu Long Stay

JAKARTA- Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyatakan, menumpuknya ratusan kontainer impor yang diduga berisi sampah atau limbah plastik di Pelabuhan Tanjung Priok, berpotensi mengganggu kelancaran arus barang di pelabuhan itu.

Sektretaris Wilayah DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, berlarutnya penanganan masalah tersebut akan manambah semakin banyak kontainer long stay yang dibiarkan menumpuk di lini satu pelabuhan, sehingga kondisi pelabuhan atau yard occupancy ratio (YOR) lebih padat.

“Importitnya yang masukin limbah itu mesti di tinjau ulang oleh Pemerintah. Disisi lain Kementetian Linggkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) juga mesti turun tangan. Segera KLH bersikap tegas, lakukan inspeksi kontainer itu dan putuskan mau di rilis keluar pelabuhan atau di reekspor,”ujarnya, pada Rabu (11/9/2019).

Adil mengatakan, seharusnya nama importirnya sudah ada di data bc 1.1 yang dikeluarkan Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok, selai itu bisa dilihat dari manifest importasinya.

Menumpuknya ratusan kontainer yang terlalu lama di pelabuhan, kata Adil, sangat berpotensi memengaruhi kelancaran arus barang dan logistik dari dan ke pelabuhan Priok akibat kepadatan pada yard occupancy ratio (YOR) di terminal peti kemas maupun di TPS.

Saat ini, di Pelabuhan Tanjung Priok terdapat lima fasilitas terminal peti kemas yang layani ekspor impor yakni: Jakarta International Container Terminal (JICT), Terminal Peti Kemas Koja, New Priok Container Terminal One (NPCT-1), Terminal Mustika Alam Lestari (MAL), dan Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok

“Masalah barang longstay termasuk ratusan importasi limbah melalui Priok ini memang harus ada penanganan segera.Jangan sampai pelabuhan stagnasi,”ucap Adil.

Sebelumnya, Wakil Direktur Utama PT Jakarta International Container Terminal (JICT) Riza Erivan mengatakan, pihaknya belum mengetahui berapa jumlah kontainer yang diduga berisi limbah impor itu lantaran pihaknya masih menunggu detail dari Bea dan Cukai Tanjung Priok.

“Karena secara teknis kami tidak tahu isi atau manifest dari kontener tersebut, apakah limbah atau bukan,”ucapnya.

Sementara itu, Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok, menyatakan ratusan kontainer impor diduga berisi sampah/limbah plastik yang sampai saat ini masih tertahan di pelabuhan Tanjung Priok, lantaran pengurusan perizinan importasi tersebut belum selesai.

“Itu barang belum di urus dan tujuan ke perusahaan di Tanggerang di bawah pengawasan kanwil Bea dan Cukai Provinsi Banten,” ujar Dwi Teguh Wibowo, Kepala KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok, dikonfirmasi pada Selasa (10/9/2019).

Dia juga mengatakan, posisi kontainer impor tersebut bukan hanya berada di lapangan penumpukan kontainer di satu terminal peti kemas saja, tetapi juga telah menyebar di beberapa tempat penimbunan sementara atau TPS wilayah pabean Tanjung Priok.(ri)

Pro kontra CFS Priok masih berlanjut

Pegiat logistik yakin keberadaan fasilitas pusat konsolidasi kargo atau Container Freight Station (CFS) Center di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dapat menciptakan transparansi dan efisiensi biaya logistik penanganan barang impor berstatus less than container load (LCL).

JAKARTA (alfijak): Wisnu Wakita, praktisi logistik yang juga Komisaris PT Tata Waskita, mengemukakan meskipun fasilitas CFS Center di Priok belum termanfaatkan optimal oleh pelaku usaha, tetapi kehadirannya penting dalam upaya menata Pelabuhan Priok yang inovatif dan lebih baik.

“Kita tetap mendukung keberadaan CFS Center di Priok yang disiapkan PT Pelabuhan Indonesia II itu sebagai bagian program menurunkan biaya logistik, efisiensi pengawasan, dan transparansi layanan,” ujarnya di Jakarta kepada Bisnis pada Kamis (23/8/2018).

CFS Center Priok merupakan area pusat konsolidasi kargo untuk barang impor berstatus LCL yang dilayani melalui pelabuhan itu setelah kontainer dibongkar dari kapal dari terminal kontainer.

Wisnu menambahkan jika ada yang mengaggap pemanfaatan fasilitas itu belum optimal, hal itu mesti dijadikan dorongan bagi pengelolanya untuk lebih gencar melakukan ekspansi pemasaran layanan tersebut.

“Fasilitas CFS Centre di Priok sudah lama dinantikan pelaku usaha sebagai layanan satu atap dalam menangani kargo impor LCL yang selama ini dilayani di banyak lokasi gudang CFS di luar pelabuhan,” paparnya.

Dengan kehadiran fasilitas yang beroperasi sejak November 2017 itu, tuturnya, pemilik barang impor LCL bisa melakukan penerimaan dan pengeluaran barang selama 24/7 di area tersebut.

Wisnu mengatakan selama ini pebisnis merasakan sejumlah depo pergudangan di luar Pelabuhan Priok belum operasi 24/7. CFS Center menjadi pionir menerapkan 24/7 dengan sistem IT yang terintegrasi dengan pemilik barang serta menerapkan single billing.

Di sisi berseberangan, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta mengungkapkan sejak awal mereka sudah mengingatkan bahwa lokasi fasilitas CFS Center di Priok itu keliru. ALFI DKI berpandangan fasilitas itu jangan disiapkan di dalam pelabuhan karena akan menyebabkan kemacetan traffic, tetapi disiapkan di luar pelabuhan.

“Kalau di dalam pelabuhan, tidak efisien. Sekarang saja kondisinya macet, apalagi kalau ada CFS Center. Jadi, kami rasa para pelaku usaha logistik di Priok juga mempertimbangkan faktor efisiensi itu sehingga tidak menggunakan fasilitas tersebut,” ujar Sekum ALFI DKI Jakarya Adil Karim.

Adil mengatakan, layanan kargo impor bestatus LCL saat ini sudah dilayani di sejumlah fasilitas pergudangan di luar pelabuhan yang masih masuk wilayah pabean dan cukai Pelabuhan Tanjung Priok.

“Pada praktiknya, layanan kargo impor LCL di luar pelabuhan saat ini tidak ada masalah mengingat layanan ini sifatnya business to business antara forwarder, pemilik gudang dan pemilik barang. Jadi, kalau mau dipusatkan di satu tempat saja, cukup sulit,” ujar Adil. (bisnis.com/ac)

CFS Center agar di luar pelabuhan, jalur logistik siap akhir tahun

Layanan kargo impor berstatus less than container load (LCL) pada fasiltas container freight station (CFS center) pelabuhan Tanjung Priok, hingga kini tidak berjalan optimal alias mangkrak lantaran tidak mendapat dukungan maskimal dari pelaku usaha forwarder dan logistik di pelabuhan itu

JAKARTA (aflijak): Berdasarkan pantauan Bisnis, fasilitas pusat konsolidasi kargo atau container freight station /CFS centre di pelabuhan Priok yang berlokasi di gate 9 pelabuhan Priok itu hingga kini tidak ada aktivitas pemasukan dan pengeluaran kargo.

Hanya terpampang loket layanan billing CFS centre pada fasilitas yang sudah di deklair beroperasi sejak akhir 2017 itu.

Adil Karim, Sekretaris Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, mengungkapkan sejak awal asosiasinya sudah mengingatkan bahwa lokasi fasilitas CFS centre di Priok itu keliru, dan seharusnya kalau mau siapkan fasilitas semacam itu jangan di dalam pelabuhan karena akan menyebabkan kemacetan trafic, tetapi disiapkan di luar pelabuhan.

“Kalau didalam pelabuhan gak efisien karena sekarang saja kondisinya macet apalagi kalau ada CFS centre. Jadi kami rasa para pelaku usaha logistik di Priok juga mempertimbangkan faktor efisiensi itu sehingga gak menggunakan fasilitas CFS centre tersebut,” ujar Adil kepada Bisnis, Sabtu (19/8/2018).

Adil mengatakan, layanan kargo impor bestatus LCL saat ini sudah dilayani di sejumlah fasilitas pergudangan di luar pelabuhan yang masih masuk wilayah pabean dan cukai pelabuhan Tanjung Priok.

“Pada praktiknya, layanan kargo impor LCL yang ada di luar pelabuhan saat ini tidak ada masalah mengingat layanan ini kan sifatnya business to business antara forwarder, pemilik gudang dan pemilik barang. Jadi kalau mau dipusatkan hanya disatu tempat saja cukup sulit,”kata Adil.

Sejak Nopember 2017, PT.Pelabuhan Indonesia II/IPC meluncurkan fasilitas CFS centre di pelabuhan Tanjung Priok yang merupakan bagian program penataan pelabuhan guna mempercepat arus barang impor berstatus less than container load (LCL) dari dan ke pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

CFS center Priok merupakan area pusat konsolidasi kargo untuk barang impor berstatus LCL yang dilayani melalui pelabuhan tersebut setelah kontener dibongkar dari kapal dari terminal peti kemas.

Priok-Cikarang

PT Pelabuhan Indonesia atau
Pelindo II (Persero) berencana membangun proyek Cikarang Bekasi Laut (CBL) untuk mempermudah pengiriman logistik dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta ke Kawasan Industri Cikarang, Jawa Barat.

Menurut Direktur Teknik dan Manajemen Risiko Pelindo II, Dani Rusli, selama ini pengiriman logistik dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta menuju Kawasan Industri Cikarang hanya melalui Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) dan kereta api.\

“CBL diperlukan karena tol dan kereta terbatas. CBL ini nanti melewati aliran laut-sungai,” ucapnya saat ditemui di Belitung, Jumat (16/8).

Menurut dia, CBL akan dibangun melalui 3 tahap dengan total kapasitas nantinya mencapai 1,5 TEUs peti kemas per tahun.

Pada tahap pertama, CBL akan dibangun dengan kapasitas 500 ribu TEUs peti kemas per tahun terlebih dulu.

“Kami targetkan bisa dibangun akhir tahun ini tahun ini. Investasi yang kami siapkan Rp 3 triliun untuk pembangunan CBL,” ujar Dani.

Adapun pembangunan CBL tengah dalam proses mengurus perizinan di Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cibitung, Kementerian PUPR. Menengok alur sungai yang akan dilalui kapal logistik, saat ini difungsikan sebagai pengendali banjir.

“Kami proses perizinan penggunaan lahan PUPR, AMDAL juga berjalan. Kami memang fokus bisa dieksekusi tahun ini,” tegasnya. (bisnis.com/kumparan.com/ac)