Arsip Tag: Enggartiasto Lukita

Acara & Kegiatan, Legal & Regulasi, Peluang Usaha, Siapa Mengapa

RI masih butuh fasilitas GSP, Kadin tekankan win-win solution

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita melakukan terus melobi pemerintah Amerika Serikat (AS) supaya Indonesia tetap bisa menikmati fasilitas tarif yang lebih murah lewat skema generalized system of preferences (GSP).

JAKARTA (alfijak): Lewat keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (29/7/2018), Mendag bertemu dengan Perwakilan Dagang AS, Robert Lighthizer di kantornya di Washington DC, AS. Pertemuan itu merupakan agenda utama kunjungan kerja Mendag sejak awal pekan ini.

“Lighthizer sangat menghargai dan menyambut baik pendekatan pemerintah Indonesia untuk bekerja sama meningkatkan hubungan bilateral kedua negara sebagai mitra strategis. Kerja sama Indonesia AS diharapkan dapat meningkatkan nilai perdagangan kedua negara yang menurut kami masih sangat rendah dibanding potensi yang ada,” kata Mendag.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan total perdagangan Indonesia dan AS pada tahun lalu mencapai 25,91 miliar. Dari jumlah tersebut, ekspor Indonesia mencapai 17,79 miliar dolar AS dan impor Indonesia sebesar 8,12 miliar dolar AS.

Dengan demikian, Indonesia mengalami surplus terhadap Amerika 9,67 miliar dolar AS.

Dalam pertemuan itu, pria kelahiran Cirebon, Jawa Barat itu menyatakan, Indonesia akan meningkatkan ekspor produk-produk Indonesia yang potensial di pasar AS.

Selain itu, Indonesia juga siap membeli bahan baku dan barang modal AS yang tidak diproduksi di Indonesia

“Di dalam ketidakpastian ekonomi dunia saat ini, justru Indonesia proaktif memanfaatkan setiap peluang yang ada. Misalnya dengan mengadakan perundingan perdagangan maupun kerja sama bilateral yang lebih erat antara bisnis dan pemerintah seperti yang kita adakan di Washington DC ini,” ujar Mendag.

Mendag juga mengutarakan, berbagai isu hambatan perdagangan yang menjadi perhatian Indonesia seperti proses peninjauan ulang terhadap Indonesia sebagai negara penerima skema GSP dan pengecualian bagi Indonesia atas pengenaan kenaikan tarif impor produk besi baja dan aluminium AS.

“Permintaan mempertahankan GSP untuk Indonesia tersebut tidak hanya untuk kepentingan industri di Indonesia, tetapi juga juga untuk kepentingan industri di AS karena terkait proses produksi domestik mereka, jadi sebetulnya ini kerja sama win-win,” ujar Mantan Ketua DPP Partai Nasdem itu.

Indonesia masih memerlukan GSP untuk meningkatkan daya saing produk di pasar AS.

Produk-produk Indonesia yang selamaini menggunakan skema GSP AS antara lain karet, ban mobil,perlengkapan perkabelan kendaraan, emas, asam lemak, perhiasan logam, aluminium, sarung tangan, alat musik, pengeras suara, keyboard, dan baterai.

Di tahun 2017, produk Indonesia yang menggunakan skema GSP bernilai 1,9 miliar dolar AS.

Angka ini masih jauh di bawah negara-negara penerima GSP lainnya seperti India sebesar 5,6 miliar dolar AS, Thailand 4,2 miliar dolar AS, dan Brasil 2,5 miliar dolar AS.

“Proses peninjauan ulang saat ini tengah berlangsung, oleh karena itu kunjungan kali ini sangat tepat waktunya dan strategis dalam menegaskan kembali arti penting perdagangan kedua negara,” kata Mendag.

Dalam kunjungan kerja ke AS tersebut, Mendag juga menggalang dukungan berbagai kalangan bagi keterbukaan akses pasar Indonesia, seperti menemui asosiasi importir AS, asosiasi tekstil, AS, hingga anggota kongres AS.

Win-win

Pemerintah Amerika Serikat (AS) tunjukkan sinyal positif pasca melakukan pertemuan dengan Indonesia. Pertemuan tersebut terkait dengan pemberian klarifikasi dari Indonesia mengenai peninjauan generalized system of preferences (GSP).

Pertemuan dengan United States Trade Representative (USTR) hanya dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam ini dilakukan oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita. Sementara pengusaha yang ikut kunjungan lebih berfokus pada hubungan antar bisnis (Business to Business/B2B).

“Rombongan yang bertemu GSP hanya pemerintah, kalau pemerintah bilang pertemuan berlangsung positif,” ujar Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani kepada Kontan.co.id, Minggu (29/7).

Pihak swasta diungkapkan Shinta juga ikut membantu perundingan. Penguatan hubungan bisnis dengan pihak importir AS dilakukan mengingat fasilitas GSP juga akan menguntungkan importir.

Selain itu, Shinta juga mengungkapkan rencana pemerintah untuk membuka akses pasar Indonesia bagi AS. Meski begitu pasar di Indonesia dinilai tidak akan terganggu meski masuk barang dari AS.

“Kita mau kerja sama yang win-win, seperti tekstil kalau kita ekspor maka kita impor kapas dari AS karena kita tidak produksi kapas,” terang Shinta.

Meski telah adasinyal positif, keputusan terkait GSP masih menunggu. Pasalnya saat ini masih terus dilakukan proses peninjuan.

Fasilitas GSP merupakan hak veto dari pemerintah AS. Keputusan terkait GSP nantinya akan diputuskan oleh Presiden AS.

“Hasil pertemuan masih menunggu pastinya karena keputusan diambil oleh Presiden Trump,” ujar Direktur Pengamanan Perdagangan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Ditjen Daglu) Kementerian Perdagangan (Kemdag), Pradnyawati. (inews.id/kontan.co.id/ac)

 

Legal & Regulasi, Peluang Usaha

RI minta bantuan importir AS soal GSP & kenaikan tarif

Mendag Enggartiasto Lukita minta bantuan importir AS menghadapi evaluasi Generalized System of Preferences (GSP) serta kenaikan tarif baja dan alumunium.

JAKARTA (alfijak): Pencabutan GSP dan penaikan tarif baja dan alumunium, tentunya berpengaruh terhadap industri di Amerika Serikat (AS). Ujung-ujungnya menggerus daya saing produk industri dari negeri Uncle Sam ini.

“Biaya produksi mereka akan meningkat, bahkan pasokan untuk proses produksi dapat terganggu,” ujar Enggar dalam siaran pers, Jakarta, Selasa (24/7/2018).

Produk baja Indonesia diakui memilik kualitas yang baik sehingga diminati oleh industri di AS. Namun, mahalnya bea masuk membuat harga produk baja Indonesia tidak lagi kompetitif.

Keputusan pengenaan tarif impor sebesar 25% untuk produk baja dan 10% untuk produk aluminium telah ditandatangani Presiden AS Donald Trump pada 18 Maret 2018.

Padahal, menurut Enggar, produk baja dan aluminium dari Indonesia tidak menjadi kompetitor secara langsung bagi industri dalam negeri AS.

Ekspor produk besi baja Indonesia ke AS pada 2017 tercatat US$112,7 juta. Angka itu hanya 0,3% pangsa pasar AS.

Nilai ini disebabkan oleh penerapan bea masuk antidumping dan countervailing duty yang berlangsung cukup lama.

Sementara, ekspor aluminium pada 2017 ke AS, tercatat US$212 juta dengan pangsa pasar 1,2%.

Pasar AS merupakan pasar yang penting bagi baja dan alumunium Indonesia. Nilai ekspor itu berkontribusi terhadap 50% ekspor aluminium Indonesia ke dunia.

Tidak hanya pengenaan bea masuk yang tinggi, ketidakpastian GSP juga menjadi hambatan bagi importir AS.

Enggar bilang, GSP memberikan manfaat besar bagi ekspor Indonesia maupun industri dalam negeri AS.

“Tanpa skema GSP, maka harga produk akan naik dan daya saing akan terganggu,” terang Enggar.

Pada April 2017, Pemerintah AS meninjau ulang beberapa negara yang selama ini menjadi penerima skema GSP dari AS. Indonesia termasuk negara yang menerima hal tersebut.

GSP merupakan kebijakan AS berupa pembebasan tarif bea masuk terhadap impor barang tertentu dari negara berkembang.

Kebijakan itu dilakukan dengan batasan nominal penjualan sebesar US$1,9 miliar.

Produk Indonesia yang diekspor ke AS dan masuk ke dalam komoditas penerima GSP antara lain ban karet, perlengkapan perkabelan kendaraan, emas, asam lemak, perhiasan logam, aluminium, sarung tangan, alat-alat musik, pengeras suara, keyboard, dan baterai. (sumedang.info/kompas.com/ac)

Bisnis Terkait, Peluang Usaha

Enggartiasto: 90 Persen produk e-commerce barang impor

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita sedang kesal. Penyebabnya adalah menjamurnya produk-produk impor di toko-toko online (e-commerce). Pelaku usaha e-commerce pun akan segera dipanggil.

JAKARTA (alfijak); Enggar mengungkapkan, salah satu pengusaha e-com­merce mengakui mayoritas produk yang dijual e-commerce adalah barang impor.

Karena itu, dalam waktu dekat, pihaknya akan memanggil para pelaku usaha e-commerce agar menjual produk lokal

“Salah satu marketplace itu menyampaikan secara jujur bahwa dari 2,5 juta hanya 100 ribu domestiknya. Artinya itu di bawah 10 persen produk dalam negeri yang dijual melalui mar­ket place,” katanya di Jakarta.

Dia berharap, e-commerce mulai memperbanyak men­jual produk-produk usaha kecil menengah (UKM). Minimal, produk dari UKM binaan yang memang sudah terseleksi secara kualitas. Kepala Dinas Provinsi harus menjamin produknya agar konsumen tidak kapok.

“Kita sesuai arahan Presiden, online ini atau e-commerce ini harus bisa kita manfaatkan untuk memasarkan produk kita keluar, bukan negara kita di­jadikan pasar oleh produk luar,” terang dia.

Selain itu, kata dia, untuk e-commerce luar negeri yang mengirimkan barang ke Tanah Air rencananya akan dibuatkan aturan agar barang yang mereka kirimkan ke Indonesia harus dimasukkan terlebih dahulu ke Pusat Logistik Berikat (PLB). Selama ini mereka dengan mu­dah mengirimkan barang tanpa dikenakan pajak.

“Mereka tidak bayar pajak, apalagi tenaga kerja dan seba­gainya. Ini bagian dari yang harus kita rumuskan,” jelasnya.

Ketua Asosiasi e-commerce Indonesia (idEA) Aulia E Marinto mengungkapkan, bere­darnya produk impor di online merupakan transformasi toko konvensional. Awalnya produk impor sudah ada di toko-toko konvensional, baik Usaha Kecil Menengah (UKM) maupun distributor. Setelah industri e-commerce merebak, barang tersebut dijual secara online.

“Barang impor e-commerce itu karena adanya barang offline. Jadi sebenarnya barang impor yang dijual di online itu barang offline. Jadi kalau mau ditanya kenapa banyak barang impor di online, ya karena banyak barang impor di offline,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka.

Dia hanya mencontohkan kategori populer di e-commerce adalah ponsel. Sedangkan di toko konvensional, ponsel juga produk yang populer. Sementara pada umumnya ponsel merupa­kan barang impor.

“Jadi ini perlu diluruskan. Betul barang impor banyak beredar, tapi itu karena sudah ada di offline, dan temen-temen itu membuka toko online karena dia sudah berjualan di offline,” tegasnya.

Menurut dia, era digital mo­mentum yang tepat mendorong produk dalam negeri. Secara umum produk lokal dihasilkan oleh UKM, meskipun ada be­berapa dari perusahaan besar seperti Wardah, Viva, atau Mas­pion untuk elektroniknya.

Namun, kata dia, konsumen Indonesia sendiri lebih mencari barang branded karena sudah terjamin kualitasnya. Dengan kondisi seperti ini, pemerintah diharapkan memberi edukasi kepada UKM.

Jokowi: Ekspor RI lesu, mesti ada yang keliru
Jokowi: Ekspor RI lesu, mesti ada yang keliru

“Ini harus paralel kalau kita ingin mendorong produk lokal. Karena dengan teknologi produk lokal bisa lebih cepat terjual,” katanya.

Dalam jangka pendek, Au­lia mengimbau pemerintah segera menyusun langkah konkret guna membantu UKM. Sebagai penganut ekonomi kerakyatan, dan terbukti pe­nopang ekonomi saat krisis, sudah seharusnya pemerintah memberdayakan UKM.

“Jangka panjangnya, pemer­intah melakukan inisiatif dan itu terkait regulasi yang mendorong mereka. Yang belum ada saat ini adalah sinkronisasi antara semua pihak. Semuanya ngomongin UKM, tapi belum tersinkronisasi kalau saya lihat, perlu menya­makan langkah, kita harus cari terobosan,” cetusnya.

Memang dalam beberapa tahun terakhir, industri e-com­merce meningkat signifikan. Sayangnya, hal tersebut tidak dibarengi peningkatan jumlah produk-produk buatan Indone­sia yang dipasarkan di platform belanja daring. (rmol.co/ac)

Acara & Kegiatan, Legal & Regulasi, Siapa Mengapa

Jokowi: Ekspor RI lesu, mesti ada yang keliru, sektor logistik disoal

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk lebih aktif membuka pasar baru untuk ekspor produk Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengejar ketertinggalan ekspor Indonesia dari negara-negara lain di kawasan ASEAN.

JAKARTA (alfijak); Jokowi mengatakan, selama ini ekspor Indonesia kalah jauh tertinggal dibandingkan Thailand, Malaysia bahkan Vietnam. Padahal Indonesia memiliki sumber daya manusia (SDM) yang jauh lebih besar yang bisa menciptakan lebih banyak produk ekspor.‎

“Thailand penduduknya seperempat dari kita, menghasilkan 1,5 kali ekspor Indonesia. Vietnam du per lima penduduknya, menghasilkan 1,2 kali ekspor negara kita. Malaysia penduduknya seperdelapan menghasilkan 1,3 kali ekspor kita,” ujar dia di Istana Negara, Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Menurut Jokowi, ketertinggalan ekspor Indonesia dari negara-negara lain lantaran Indonesia selama ini hanya berkutat pada ekspor ke negara-negara yang sudah ada. Padahal banyak peluang bagi Indonesia untuk mengekspor produknya ke negara-negara baru atau nontradisional.

“Kita terlalu monoton ngurus pasar-pasar tradisional. Sudah bertahun-tahun kita ditinggal, negara lain yang mulai mengintervensi pasar-pasar baru,” kata dia.

Dia mencontohkan, Pakistan dan Bangladesh merupakan pasar ekspor yang potensial lantaran jumlah penduduknya yang besar. Namun selama ini Indonesia tidak benar-benar menggarap pasar di kedua nama tersebut.

“Kita tidak pernah menengok Pakistan misalnya, penduduknya 207juta, dibiarkan tidak kita urus. Bangldesh misalnya, penduduknya bukan kecil, 160 juta. Ini pasar besar. meskipun kita sudah surplus tapi masih terlalu kecil angkanya. Bahkan kemarin ada expo di Bangladesh, kita tidak ikut. Semua negara ikut, kita nggak ikut,” jelas dia.

Hal-hal seperti ini, lanjut Jokowi, harusnya menjadi perhatian bagi Kemendag beserta Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) dan Atase Perdagangan. Sehingga negara-negara tersebut bisa secara serius digarap guna meningkatkan ekspor nasional.‎

“Kesalahan-kesalahan seperti ini yang rutin kita ulang-ulang dan enggak pernah kita perbaiki. Ini ada yang keliru. Saya ulang lagi , ada yang keliru. Dan tugas Dirjen (Direktur Jenderal), ITPC, Atase untuk membenahi ini, pasti ada keliru,” tandas dia.

Ditutup

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita untuk mengevaluasi keberadaan Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) dan Atase Perdagangan Indonesia di luar negeri.

Sebab jika tidak produktif dan berkontribusi terhadap peningkatan ekspor, ITPC dan Atase tersebut lebih baik ditutup.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Kerja (Raker) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Tahun 2018 di Istana Negara, pagi ini.

Dalam Raker tersebut, Jokowi mempertanyakan fungsi dan tugas dari ITPC dan Atase Perdagangan Indonesia di luar negeri selama ini.

Harusnya, keberadaan kedua perwakilan Indonesia di bidang perdagangan tersebut bisa menjadi ujung tombak untuk membuka pasar ekspor yang lebih besar.

“Kita bekerja tapi sebetulnya kalau dibandingkan dan yang hasilnya harus kita harus ngomong apa adanya, IPTC dan Atase Perdagangan kita untuk apa, mestinya di situ ada market intelegen, di situ bisa melihat peluang-peluang di negara yang Bapak, Ibu dan Saudara-Saudara bertugas itu apa. Dirjen juga harus bisa melihat seperti peluangnya apa, kendala-kendala di dalam negeri ini apa yang perlu dibenahi,” ujar Jokowidi Istana Negara, Rabu (31/1/2018).

Jika tidak mampu berkontribusi terhadap peningkatan ekspor Indonesia secara signifikan, Jokowi menginstruksikan agar ITPC dan Atase tersebut ditutup.

Sebab, tidak sedikit uang negara yang dihabiskan untuk membiayai ITPC dan Atase di luar negeri.

“Bertahun-tahun kita miliki ITPC, apa yang dilakukan? Apa mau kita terus-teruskan. Kalau saya tidak, saya lihat tidak ada manfaat, ya saya tutup. Negara keluar biaya untuk itu, jangan lupa. Negara keluar duit yang tidak kecil, banyak. Apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dikerjakan. Kalah dengan negara-negara tadi saya sebut. Enggak mau saya kerja-kerja seperti ini,” jelas dia.

Oleh sebab itu, Jokowi meminta Menteri Perdagangan untuk segera mengevaluasi keberadaan ITPC dan Atase Perdagangan ini. Jangan hanya sekedar menggelar rapat namun tidak memberikan hasil yan signifikan terhadap peningkatan ekspor nasional.

“Oleh sebab itu setelah pembukaan pada pagi hari ini Pak Menteri tolong secara detail dievaluasi , dikoreksi, apa yang salah, apa yang harus dilakukan. Jangan kita Raker-Raker, kita harus memunculkan suatu yang baru. Supaya kita bersaing dengan negara-negara lain,” tandas dia.

Buka baru

Kementerian Perdagangan akan mengusulkan penambahan tiga kantor Indonesian Trade Promotion Center di tiga negara untuk mempermudah proses dagang di wilayah tersebut.

Tiga negara yang akan diusulkan yakni Bangladesh, Rusia, dan Pakistan. Masing-masing kantor ITPC akan dibuka di Dhaka (Bangladesh), Karaci (Pakistan) serta Vladivostok (Rusia). Sementara pemerintah juga berencana membuka kantor Atase Perdagangan di Islamabad Pakistan.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan pihaknya akan mengusulkan hal tersebut pada Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi. Namun sebelumnya sudah disampaikan secara lisan. Belum diketahui kapan realisasi pembukaan kantor ITPC baru inu dibuka.

“Kita buka kantor baru agar proses perdagangan semakin efektif,” kata Mendag Enggar saat konferensi pers Rapat Kerja Kementerian Perdagangan di Press Room Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Sementara itu sejak 2017, pemerintah telah merelokasi tiga kantor ITPC. Artinya kantor yang ada ditutup untuk dibuka ke negara lain. Dua diantaranya yakni dari Lyon Perancis ke Istanbul Turki dan dari Kopenhagen Denmark ke Hanoi Vietnam.

Mendag mengaku tidak mengetahui kenapa ITPC dibangun di Kopenhagen. Setelah melihat tidak adanya dampak positif, pihaknya memutuskan untuk menutupnya sekaligus memindah ke negara lain.

“Kami juga sudah membuka kantor ITPC di Shanghai pada 2017,” sebutnya.

Enggar menyebut sesuai perintah Presiden Jokowi, pihaknya akan menjadikan ITPC sebagai ujung tombak perdagangan di masing-masing negara. Selain itu pihaknya juga bakal melakukan evaluasi terhadap kantor yang sudah dibangun sebelumnya.

Evaluasi yang dilakukan mencakup dampak kantor ITPC terhadap perdagangan di negara tersebut. Selain itu jumlah penduduk dan potensi perdagangan juga menjadi salah satu nilai yang akan dijadikan landasan untuk mempertahankan ITPC yang ada.

“Nanti kami evaluasi kembali negara yang ada ITPC dari sisi perdagangan jumlah penduduk, dan apakah memberi dampak. Kalau tidak, akan kami relokasi [ke negara lain],” sebutnya.

ITPC bertugas sebagai badan yang mempromosikan produk asal Indonesia ke negara penempatannya. Kementerian Perdagangan dan Menko Perekonomian akan melakukan sinergi untuk lebih giat melakukan promosi pada setiap pameran yang dilaksanakan di luar negeri.

Tidak efisien

Meski mencatat surplus yang semakin besar, perdagangan Indonesia masih menghadapi persoalan. Utamanya, biaya logistik di dalam negeri yang tidak efisien, bahkan lebih mahal dibanding negara lain.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, mahalnya biaya logistik di Indonesia tak hanya terjadi pada angkutan laut dan udara, tetapi juga pada kegiatan pergudangan, pengiriman, hingga kegiatan pendukung lainnya.

“Data tahun 2016, rasio antara logistik dan Produk Domestik Bruto (PDB) kita itu 24%,” kata Darmin dalam acara Rapat Kerja Kementerian Perdagangan di Hotel Borobudur, Rabu (31/1).

Sementara biaya rasio biaya logistik negara lain, lebih rendah hampir setengahnya, yaitu 15% dari PDB.

Darmin melanjutkan, ekspor Indonesia juga masih memiliki kekurangan, yaitu sebagian besar diserahkan dengan free on board (FOB). Artinya, eksportir hanya menanggung biaya pengiriman ke pelabuhan negara asal.

Sebaliknya, impor Indonesia justru cost and freight (C&F). Artinya, eksportir menanggung biaya pengiriman sampai ke pelabuhan negara tujuan, yaitu pelabuhan terdekat importir, tetapi tidak termasuk biaya asuransi.

“Kelemahan itu yang harus dibebani dan bersamaan masuk ke aktivitas ekonomi digital. Bagusnya dari dulu dibenahi. Tetapi karena belum ya sekarang dibenahi,” tambahnya. (liputan6.com/bisnis.com/kontan.co.id/ac)

 

Bisnis Terkait

Importir belum optimalkan 76 Pusat Logistik Berikat

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong pelaku usaha dalam negeri, khususnya para importir, mengoptimalisasi penggunaan Pusat Logistik Berikat (PLB) untuk menjadi hub logistik regional yang saat ini dinilai masih rendah.

JAKARTA (alfijak): Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita berharap PLB menjadi tempat pergudangan untuk bahan baku impor kebutuhan industri. Pihaknya akan mendorong sosialisasi penggunaan PLB bagi pengusaha dalam negeri.

“Seharusnya itu menguntungkan, saya akan ajak bicara dunia usaha, mengapa dan apa masalahnya karena saat ini masih rendah,” kata Enggartiasto di Jakarta, Senin (6/11).

Ia menyatakan bahwa pihaknya akan mendorong pemanfaatan PLB tersebut dalam waktu dekat sekaligus memperbaiki kekurangan yang ada.

Pusat Logistik Berikat dapat dipergunakan sebagai tempat pergudangan oleh para importir dan mengalihkannya dari gudang dan pusat logistik di luar Indonesia.

Saat ini terdapat 45 PLB di 76 lokasi di Indonesia.

PLB tersebut untuk menjadi tempat pergudangan bahan baku impor, seperti otomotif, pertahanan, tekstil, komoditas, bahan kimia, alat berat, serta industri kecil dan menengah.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, rata-rata tingkat kegunaan PLB tahap pertama periode Maret 2016 s.d. Oktober 2017 mencapai 68 persen dan pada tahap kedua periode Oktober 2016 s.d. Oktober 2017 sebesar 32 persen.

Hingga akhir Oktober 2017, nilai inventory yang disimpan di PLB tersebut mencapai Rp920 triliun.

Sementara pelaku usaha yang memanfaatkan PLB juga mulai meningkat. Tercatat 500 pemasok, 107 distributor internasional, dan 458 distributor lokal telah menggunakan PLB.

Selain itu, kontribusi PLB terhadap fiskal juga menunjukkan adanya pertambahan.

Tercatat selama 2016 s.d. 2017, kontribusi PLB terhadap bea masuk impor Rp373,79 miliar, Pajak Penghasilan (PPh) impor Rp223,96 miliar, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) impor Rp 684,84 miliar. (republika.co.id/ac)

Bisnis Terkait, Legal & Regulasi, Peluang Usaha

Budi lirik Enggartiasto agar bantu muatan balik Tol Laut

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyoroti angkutan balik tol laut dari wilayah Timur Indonesia menuju wilayah Barat Indonesia.

JAKARTA (alfijak): Budi mengklaim, program tol laut pemerintah telah membuat perbedaan harga antara wilayah Timur dan Barat Indonesia berkurang.

“Saya menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan policy pemerintah khususnya di wilayah Indonesia Bagian Timur bahwasanya kita sudah ada tol laut.  Melalui tol laut saat ini sudah terjadi disparitas harga berkurang,” kata Budi, dalam siaran pers yang dikirim pada Kamis malam (2/11/2017).

Setelah menurunkan perbedaan harga antara wilayah Timur dan Barat Indonesia, dia menambahkan langkah selanjutnya adalah mengangkut barang-barang dari Indonesia timur menuju barat.

Dia menambahkan, pemerintah akan membuat masyarakat di wilayah timur Indonesia memiliki kepastian berdagang dan industri tertentu.

Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan akan bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan yang dipimpin Mendag Enggartiasto Lukita.

“Sekarang ini kita punya PR (pekerjaan rumah) adalah bagaimana mengangkut barang-barang dari indonesia timur ke barat. Yang pertama efisiensi pengiriman dan pendistribusian logistik melalui tol laut, yang kedua membuat mereka punya kepastian berdagang dan industri tertentu. Kita akan create tentunya bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan,” paparnya.

Budi Karya Sumadi menghadiri Rapat Koordinasi Hari besar Keagamaan 2017 dan Tahun Baru 2018 serta Sosialisasi kebijakan Perdagangan Dalam Negeri 2017.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Budi menyampaikan beberapa arahan kepada perwakilan Dinas Perdagangan dari seluruh Indonesia.

“Saya menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan policy pemerintah, khususnya di wilayah Indonesia Bagian Timur bahwasanya sudah ada tol laut. Melalui tol laut saat ini sudah terjadi disparitas harga berkurang,” ujar Budi di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (2/11).

Budi menambahkan, ada beberapa tugas selanjutnya yaitu bagaimana mengangkut barang-barang dari Indonesia Timur ke Barat melalui tol laut.

Dalam kesempatan itu, mantan dirut AP II ini juga menerima masukan dari perwakilan Dinas Perdagangan di wilayah Indonesia di antaranya Provinsi Maluku, Sulawesi Selatan, Makassar, Bangka Belitung, Kalimantan Utara. (bisnis.com/jpnn.com/ac)

Legal & Regulasi

Mulai H-7 hanya truk sembako boleh lewat

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membatasi operasional truk di jalan tol dan jalan nasional saat mudik Lebaran 2017. Pembatasan operasional ini mulai dari H-7 Lebaran dan selesai pada H+7.

JAKARTA (alfijakarta): Pembatasan ini sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Direktorat Jenderal Darat nomor 2717/AJ.201/DJRD/2017 tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Pengaturan Kendaraan Angkutan Barang pada Masa Angkutan Lebaran 2017.

Adapun pembatasan ini ditujukan untuk truk yang mengangkut barang galian atau tambang, truk yang jumlah beratnya lebih dari 14 ton, truk dengan tiga sumbu, serta truk gandeng.

“Untuk truk barang galian atau tambang dilarang melintas di Jalan Nasional dan Jalan tol di pulau Jawa dan Provinisi Lampung, mulai tanggal 18 Juni atau H-7 sampai dengan 3 Juli 2017 atau H+7,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Pudji Hartanto seperti dikutip dalam SK tersebut, Minggu (11/6/2017).

Sementara itu, untuk truk yang beratnya lebih dari 14 ton, truk dengan tiga sumbu, dan truk gandeng dilarang melintas pada 21 Juni 2017 atau H-4 sampai dengan 29 Juni 2017 atau H+3.

Kebijakan ini berlaku di seluruh jalan nasional dan jalan tol di Pulau Jawa.

Pemerintah dan pelaku usaha memastikan barang kebutuhan masyarakat telah terdistribusi sebelum diberlakukannya masa pembatasan operasional truk jelang dan pasca-Lebaran.

Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengatakan, sudah meminta pelaku usaha untuk mendistribusikan barang kebutuhan, seperti beras, gula, dan terigu jauh-jauh hari sehingga tidak ada kekurangan pasokan, termasuk di daerah-daerah.

”Untuk produk-produk yang tidak berpotensi busuk sekian lama, sebaiknya jauh-jauh hari sudah didistribusikan masuk ke daerah,” ujar Mendag di Jakarta.

Adapun untuk bahan pangan pokok, terutama pangan segar mendapat pengecualian, di mana pada masa pembatasan truk tersebut masih memungkinkan untuk diangkut dengan truk dua sumbu.

”Bahan pokok ada pengecualian. Kita sudah dapatkan persetujuan, dengan dua sumbu itu mendapatkan pengecualian,” jelasnya.

Seperti tahun- tahun sebelumnya, pemerintah akan memberlakukan pembatasan operasional angkutan pada masa arus mudik dan arus balik Lebaran, yaitu H-4 hingga H+4. Pembatasan berlaku untuk truk tiga sumbu ke atas.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman mengatakan, produsen pangan olahan sudah siap dan pihaknya sudah mengantisipasi hingga ke daerah-daerah sebelum masa pembatasan transportasi efektif berlaku.

Kendati demikian, terdapat beberapa komoditas pangan yang mendapat dispensasi, di antaranya tepung terigu, minyak goreng, dan daging.

”Tahun ini kita juga minta agar air minum dalam kemasan (AMDK) dapat dispensasi. Pasalnya, AMDK ini penting, sedangkan stok di ritel terbatas hanya 2-3 hari. Kalau pembatasannya sampai tujuh hari, kami khawatir ada kekosongan,” tuturnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N Mandey mengatakan, saat ini barang-barang persiapan kebutuhan Lebaran sudah masuk ke pusat-pusat distribusi (distribution center). Hingga seminggu ke depan, para peritel masih akan melakukan pengiriman ke berbagai daerah.

”Nanti saat ada pembatasan, biasanya kita alihkan ke truk yang dua sumbu, biasanya untuk mengangkut kebutuhan produk segar karena hanya tahan 3-4 hari,” tuturnya.

Roy menambahkan, beberapa anggota Aprindo di Jawa menyatakan, situasi cukup terkendali dan barang umumnya sudah terdistribusi ke pusat-pusat distribusi.

Untuk menjaga kapasitas di gudang penyimpanan, barang-barang juga sudah didorong masuk ke toko-toko ritel.

Sementara itu, untuk ritel modern di luar Jawa seperti Manado, pengiriman membutuhkan waktu lebih lama karena terkendala transportasi.

Lebih lanjut Roy mengharapkan peningkatan konsumsi masyarakat saat bulan puasa dan Lebaran mampu mendongkrak pertumbuhan industri ritel modern tahun ini ke level dua digit.

sumber: okezone.com/tribunnews.com

Bisnis Terkait, Legal & Regulasi, Peluang Usaha

Tataniaga impor stop aksi mafia pangan, mekanisme arus barang diperbaiki

Aturan tata niaga importasi yang direncanakan Kementerian Perdagangan (Kemendag), menurut Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Syarkawi Rauf merupakan langkah strategis untuk bisa menghentikan aksi mafia pangan. Dia menilai kebijakan ini seharusnya sudah dilakukan sejak lama, sehingga ada pengendalian harga.

JAKARTA (alfijakarta): “Kita support pak menteri ya. Harusnya ini dilakukan sejak lama. Sepertinya kita sangat tergantung dari luar. Nah, ini harus dikontrol. Ini langkah bagus. Kita tinggal implementasi di lapangan,” ujar Syarkawi kepada wartawan, Selasa (9/5/2017).

Dia menambahkan kebijakan tata niaga yang baru ini tak hanya menyasar pada satu komoditas saja. Ia melihat dampak harga yang stabil bisa dirasakan di komoditas lain seperti gula pasir dan minyak goreng.

Terang dia pihaknya bersama satgas pangan juga akan melakukan pengawasan di berbagai tempat guna memastikan kebijakan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita bisa terlaksana.

Menurut Syarkawi pihaknya akan melakukan pengawasan implementasi di lapangan seperti di Pasar Tradisional, Pasar Modern dan Gudang penyimpanan.

“Ini jangka pendek, bulan Ramadan sampai Lebaran. Tapi ke depan ini tetap bisa dijalankan,” paparnya.

Hal senada juga dikatakan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bawang Putih Indonesia Pieko Njotosetiadi yang mengutarakan langkah yang dilakukan oleh pemerintah merupakan langkah baik dan strategis untuk memastikan stok bahan pokok aman.

Ia menjelaskan langkah pemerintah membuka keran impor bukan untuk membanjiri pasar, melainkan agar stok terjamin dan bisa menstabilkan harga.

Lebih lanjut dia mengutarakan mulai pekan depan importir akan mendatangkan 100 kontainer bawang putih dari Cina dan India secara bertahap. Tiap kontainer berisi 29 ton bawang putih. Ia memastikan masuknya bawang putih tersebut akan menurunkan harga di pasaran secara signifikan.

“Saya support dan dukung kebijakan pak Enggar. Karena ini langkah yang tepat untuk menjamin ketersediaan stok. Harga juga bisa kita kendalikan dengan baik,” ungkapnya

Sementara sebelumnya Mendag Enggar mengatakan, pemerintah akan menyiapkan tata niaga importasi komoditas bawang putih yang selama ini dilakukan secara bebas dan tidak terdata dengan baik.

“Sampai dengan saat ini kegiatan impor bawang putih itu tidak diatur. Maka kami akan mengatur tata niaga dalam waktu satu dua hari ini,” kata Enggar awal pekan kemarin,

Enggar menambahkan dalam tata niaga importasi bawang putih tersebut tidak akan menerapkan skema kuota per tahun, dikarenakan bisa membuka peluang adanya praktek jual beli kuota yang pada akhirnya bisa menyebabkan tingginya harga di pasar konsumen.

Pemerintah memperkirakan total importasi bawang putih per tahun kurang lebih sebanyak 480-500 ribu ton. Pasokan tersebut didatangkan dari Republik Rakyat Tiongkok, India, Amerika Serikat, Swiss dan Malaysia. Sebanyak 99,25 persen pasokan Indonesia berasal dari Tiongkok.

Saat ini, harga bawang putih di pasar konsumen tercatat mengalami kenaikan sejak awal tahun 2017. Pada Mei 2017, rata-rata nasional harga bawang putih sebesar Rp50.680 per kilogram (kg), atau naik 31,5 persen dibanding Januari yang sebesar Rp38.554 per kg.

Guna mengatasi tingginya harga bawang putih dalam negeri tersebut, Enggartiasto meminta pelaku usaha untuk segera melepas stok ke pasar-pasar rakyat dengan harga tertinggi tingkat konsumen sebesar Rp38.000 per kg.

“Kita minta, selain perusahaan terdaftar, kemudian gudangnya, posisi stok juga. Mereka telah memberikan komitmen atas stok yang ada, untuk segera dijual dengan harga dasar mereka yang telah disepakati tidak boleh lebih dari Rp38.000 per kg di tingkat konsumen,” kata Enggar.

Perbaiki mekanisme

Pemerintah diminta untuk membenahi mekanisme arus keluar barang impor yang sudah masuk ke pelabuhan. Ini perlu dilakukan agar barang yang sudah masuk benar-benar memiliki standar sekaligus terjamin dari sisi keamanannya. Alasan lain, agar industri dalam negeri lebih terlindungi.

Pemerintah bisa lebih mendahulukan bahan baku untuk keluar dari pelabuhan karena digunakan demi mendukung proses industri di dalam negeri. Artinya, ada proses memilih memilah sebelum barang keluar dari pelabuhan.

“Percepatan impor dan penyederhanaan proses impor harus lebih diutamakan bahan baku. Meskipun secara regulations tidak bisa ada diskriminasi, namun bisa dibuat jalur berbeda antara bahan baku dan barang jadi,” tegas Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman, saat berbincang, Selasa (9/5/2017).

Bahkan, kalau perlu, ditambah lagi dengan jalur pemeriksaan tambahan, untuk produk-produk kategori konsumsi atau bahan pangan yang langsung konsumsi.

“Jalur bahan baku dan produk jadi dipisah. Kemudian persyaratan produk impor pun harus diperketat demi keamanan konsumen di dalam negeri,” ujar Adhi.

Adhi menjelaskan, hingga saat ini, industri sektor makanan minuman lebih mampu menahan gempuran produk impor. Kalau pun ada impor, nilai dan volumenya sangat kecil.

Meski data BPS menyebut ada lonjakan barang konsumsi, hal itu tak berlaku untuk sektor makanan minuman. “Kalau sektor mamin saya lihat memang tidak ada lonjakan,” ucap dia.

Industri mamin, ditegaskan Adhi, saat ini sudah menjadi tuan di dalam negeri sehingga tidak khawatir dengan serbuan impor. Tak heran, produk impor jadi di sektor mamin pun presentasinya sangat sedikit.

Alhasil, jika konsumsi dalam negeri terus naik didorong pertumbuhan ekonomi membaik, industri mamin dalam negeri siap memenuhi setiap kenaikan permintaan.

“Industri sangat siap. Karena mamin ada filter rasa selera dan budaya. Sehingga relatif lebih sulit mamin global menyerang masuk. Perkiraan impor mamin jadi sekitar 7 persen dari total peredaran dalam negeri,” tegas Adhi.

Untuk itu, industri berharap pemerintah benar-benar memperhatikan dan menerapkan perlindungan sekaligus juga menghilangkan berbagai hambatan yang memberatkan pengusaha. Mulai dari regulasi, birokrasi, hingga masih besarnya suku bunga untuk industri.

“Suku bunga. Regulasi yang kurang kondusif. Memang ada deregulasi. Tapi ada juga regulasi baru. Misal soal sertifikasi halal, wacana cukai ke industri, hingga Pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) terhadap impor bahan baku kemasan plastik Polythelen Terephalate (PET) dan lain-lain,” tegas Adhi.

Ia berharap, pemerintah benar-benar memperhatikan masukan industri dan bisa bersinergi. Jangan lagi ada kementerian mendukung, sebagian lagi menolak, atas masukan yang diberikan industri. Sudah seharusnya pemerintah benar-benar membuktikan keberpihakannya pada industri nasional.

“Pemerintah harus lebih meningkatkan koordinasi dengan menjadkan national Interest dan daya saing di pasar global sebagai pedoman,” ujar Adhi, mengingatkan.

Kebijakan impor harus disinergikan dengan dukungan nyata pada industri sebagai sektor penyerap tenaga kerja besar. Impor jangan lagi dimaknai membuka pintu untuk semua barang masuk leluasa.

sumber: sindonews.com/tribunnews.com

Acara & Kegiatan, Bisnis Terkait, Legal & Regulasi, Peluang Usaha, Rilis Media

Mendag: KA peti kemas perlu dioptimalkan

Jabar anggap Kalibaru solusi jangka pendek, siapkan cetak biru Patimban
Jabar anggap Kalibaru solusi jangka pendek, siapkan cetak biru Patimban

Distribusi barang dengan logistik yang efisien menjadi perhatian serius Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, terutama dalam mendorong peningkatan ekspor nonmigas.

Kini moda transportasi Kereta Api (KA) Peti Kemas Gedebage (Bandung)-Tanjung Priok, bisa menjadi alternatif baru agar kegiatan ekspor impor lebih efisien, tepat waktu, dan aman.

Imbauan pemanfaatan KA Peti Kemas ini disampaikan pada acara “Sosialisasi Kereta Api Angkutan Peti Kemas Jalur Tj. Priok-Gedebage” yang berlangsung pada Jumat (13/1/2017), di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

“Penggunaan kereta peti kemas jalur Tanjung Priok-Gedebage harus dioptimalkan untuk membawa berbagai komoditas ekspor agar terjadi peningkatan efisiensi logistik, mengurangi waktu bongkar muat (dwelling time), serta meningkatkan kelancaran arus barang dan daya saing ekspor,” tegas Mendag.

Mendag menyatakan bahwa pemanfaatan kereta peti kemas ini menjadi salah satu pilihan solusi yang tepat.

“Tarif kereta api lebih murah, lebih tepat waktu, keamanan barang lebih terjaga, serta relatif aman dari dampak kemacetan arus lalu lintas di jalan raya,” jelas Mendag.

Kereta peti kemas jalur Tanjung Priok-Gedebage sudah dapat dimanfaatkan sejak Juni 2016 pada saat kereta Pelabuhan Tanjung Priok resmi beroperasi.

Sebelumnya, jalur kereta peti kemas Gedebage hanya sampai stasiun Pasoso. Jalur peti kemas ini dibangun atas kerja sama PT. Kereta Api Indonesia dengan PT. Mitra Adira Utama, PT. KA Logistik, dan PT. Multi Terminal Indonesia.

Sekilas Pelabuhan Darat Gedebage Pelabuhan darat (dry port) Gedebage berada pada ketinggian +672 m di ujung timur Kota Bandung.

Pelabuhan darat ini merupakan salah satu pelabuhan darat pertama yang dibangun di Indonesia dengan menggunakan moda transportasi kereta api sebagai sarana pengangkut peti kemas untuk keperluan ekspor maupun impor dari daerah penyuplai kebutuhan masyarakat kota (hinterland area).

Stasiun kereta peti kemas di Pelabuhan Darat Gedebage memiliki dua jalur khusus untuk bongkar muat kontainer yang memiliki depo guna merawat puluhan gerbong.

Di kawasan stasiun ini juga terdapat Terminal Peti Kemas Bandung (TPKB). Sarana angkutan yang digunakan adalah gerbong berjenis GD/Gerbong Datar dengan macam-macam kapasitas angkut mulai dari 30 ton-45 ton. Barang yang diangkut antara lain barang elektronik hingga mobil.

TPK Gedebage memiliki daerah operasional terutama di sekitar kota Bandung, Sumedang, Garut, dan Tasikmalaya.

Secara administratif TPKB terletak di Kecamatan Gedebage Kota Bandung dan menempati daerah seluas 15.000 m2 dengan fasilitas Container Yard seluas 9.800 m2, penimbangan truk dan kontainer, custom clearance untuk produk ekspor, container handling (loading on dan loading off), jalur rel KA, karantina kontainer, dan pengurusan dokumen perjalanan (ekspor-impor).

Sumber: suara.com