Priok siapkan digitalisasi layanan trucking

Di Pelabuhan Tanjung Priok digitalisasi layanan trucking sedang dipersiapkan menyusul banyaknya jumlah truk dan trailer yang beroperasi di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

JAKARTA (alfijak): Berdasarkan data yang diperoleh Bisnis.com, terdapat rata-rata 10.000 unit setiap harinya yang truk pengangkut barang dan peti kemas yang keluar masuk melayani Pelabuhan Tanjung Priok.

Ketua Aptrindo DKI Jakarta Mustadjab Susilo Basuki mengatakan implementasi sistem digitalisasi dalam bisnis angkutan barang dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok dapat dilaksanakan pada triwulan pertama 2018 setelah dirampungkannya kordinasi persiapan dengan seluruh stakeholders dan instansi terkait.

Mustadjab menjelaskan, dengan digitalisasi itu diharapkan dapat menekan biaya logistik dari dan ke Priok di atas 10% sedangkan penghematan biaya operasional pengusaha truk bisa mencapai di atas 25%.

“Sudah saatnya kita siapkan dan implementasikan sistem digital (digitaliasi) bisnis angkutan barang. Apalagi 65% volume ekspor impor nasional dilayani melalui pelabuhan Priok,” ujarnya di sini awal pekan ini.

Mustadjab juga mengatakan dengan digitaliasi bisnis angkutan barang bisa menghilangkan pungli dan adanya keteraturan pergerakan truk sesuai jadwal pengangkutannya/delivery dari dan ke Priok.

“Digitalisasi bisnis angkutan barang juga bisa memperoleh data akurat pergerakan truk dan berapa besar supply dan demand-nya di pelabuhan,” paparnya.

Menurut dia, selama ini di Pelabuhan Priok tidak ada data akurat pergerakan truk dari dan ke pelabuhan tersebut setiap harinya sehingga menyulitkan pihak terkait dan rekayasa lalu lintas. (bisnis.com/ac)

Yukki: infrastruktur belum mendukung, KA barang masih lebih mahal dari truk

Pelaku usaha menilai pemanfaatan moda transportasi dengan menggunakan kereta barang masih kurang mendukung dari sisi infrastruktur sehingga biayanya cenderung lebih mahal dari angkutan truk.

JAKARTA (alfijak): Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarders Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi mengaku fasilitas untuk kereta penumpang sudah baik. Akan tetapi untuk kereta barang masih jauh dan bayak hal yang harus diperbaiki.

Oleh karena itu, dalam waktu dekat masih belum bisa diandalkan. “Belum lagi dari sisi cost, kereta jauh di atas angkutan truk,” katanya kepada Bisnis.com, Senin (15/1/2018).

Meski begitu, ALFI sangat mendorong dan mendukung upaya pemerintah memberikan alternatif pilihan multimoda baik itu angkutan darat, laut dan udara.

Dengan pilihan moda tersebut, Hanafi meyakini akan mempermudah pelaku usaha dalam memilih alternatif sesuai kebutuhkan dengan mempertimbangkan yang lebih efesien dan efektif.

“Jadi bukan hanya kereta api yang kita dorong. Fasilitas masih perlu ditingkatkan dikarenakan masih fokusnya kepada penumpang, khususnya ini untuk kereta api,” tegasnya.

Pemerintah saat ini sedang berupaya menarik minat pengusaha agar beralih mengirim barang dari truk menggunakan kereta. (bisnis.com/ac)

PNBP kelautan turun, tarif logistik di pelabuhan bakal ikut turun

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana untuk menurunkan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor kelautan. Artinya, sejumlah tarif seperti logistik di pelabuhan akan turun.

 

JAKARTA (alfijak): Hal itu diungkapkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai mengikuti rapat koordinasi yang membahas kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (15/1).

“Tarif ini harus dilakukan dengan consider (pertimbangan), bagaimana pun kita harus reduce (kurangi) itu, bagaimana pun kami sudah sepakat untuk turunkan tarif-tarif itu, baik yang menjadi pemasukan korporasi maupun PNBP, sehingga angka itu jadi kompetitif. Kalau ada perbedaan ya tidak perlu banyak,” katanya.

Peran logistik dalam anomali perekonomian Indonesia

Budi Karya mengatakan, penurunan tarif ini bakal mempengaruhi target PNBP. Namun, dengan turunnya tarif ini diharapkan bisa meningkatkan jumlah perdagangan di sektor pelabuhan.

“PNBP, nanti untuk angkanya, karena saya harus lapor dulu ke Kementerian Keuangan untuk turunkan itu. Saya bilang dengan PNBP turun, nanti harapannya volume-nya naik, makanya tadi Pak Wakil Menteri Keuangan (Mardiasmo) setuju, tapi prinsipnya saya harus lapor dulu,” katanya.

Saat ini, Budi Karya mengaku masih belum bisa merinci berapa tarif yang diturunkan ini. Dia hanya mengatakan bahwa penurunan ini akan diterapkan pada awal tahun 2018 ini. “Tahun ini. Jadi saya akan ada pengurangan PNBP, makanya mulai tahun ini,” kata dia.

Dengan adanya penurunan tarif ini, dirinya berharap para pelaku usaha akan semakin tertarif untuk berusaha di Indonesia. Dengan begitu, maka peringkat EoDB akan terus naik.

“Yang penting secara kualitas saya berusaha untuk meningkatkan. Kalau itu kita perbaiki, pasti meningkatnya signifikan, seperti yang terjadi di Soekarno-Hatta, kita tidak omong akan naik dari 65 ke 43 tapi kami lakukan semaksimal mungkin dan dia turun. Juga soal level of service di udara, itu kami tingkatkan. Kalau kami targetkan naik dua, naik tiga, dan ini naiknya akan signifikan kalau bisa kami selesaikan,” tukasnya.

Menumpuk

Budi Karya mengatakan pula, pihaknya mencoba untuk terus memberi kemudahan di berbagai hal, di antaranya ialah aturan layanan pengiriman pesanan elektronik (delivery order online/DO online) untuk barang impor di pelabuhan.

Dia mengatakan, walau aturan tersebut telah terbit, tapi masih dinilai belum efektif dalam menekan dwelling time atau waktu bongkar muat.

Dia mengaku, waktu keluar masuk barang di pelabuhan masih menjadi satu masalah yang rumit, walaupun dwelling time sudah ditetapkan untuk di bawah tiga hari.

“Masalah waktu ada sedikit komplikasi, karena ketika kami sudah buat dwelling time tiga hari, sebenarnya (masih) ada 30%-40% barang-barang yang masih ada di pelabuhan dengan berbagai motif. Sebagian besar adalah belum selesai karena pemeriksaan, tapi ada yang karena pemiliknya tidak ada gudang dan pembelinya,” katanya.

Dia menambahkan, masalah penumpukan barang inilah yang disampaikannya kepada Darmin Nasution dalam rapat kemudahan berinvestasi atau EoDB.

“Saya sudah lapor Pak Menko (Darmin Nasution) untuk kolaborasi dengan tim Bea Cukai untuk melakukan kerja bersama, karena nyatanya ada barang-barang tetap di sana. Yang penting kualitas, kualitas 40% setelah dwelling time seperti apa mengaturnya. Jadi sudah ada dwelling time dia masih mau di sana banyak,” katanya.

Budi Karya juga mengatakan, aturan DO Online sendiri sejatinya sudah mulai dijalankan oleh para pelaku usaha di pelabuhan. Hanya saja, efektifnya delivery order online berkaitan dengan masalah waktu, di mana masih banyak barang yang ternyata belum dipindahkan oleh pelaku usaha.

“Sekarang sudah ada online kita buat dan sudah dirasakan oleh shipping line, meski belum semua. Jadi sekarang harus melakukannya lebih baik dan banyak,” pungkasnya. (medanbisnisdaily.com/ac)

JICT minta maaf layanan terganggu, MTI tetap dipertahankan

PT Jakarta International Container Terminal (JICT) menegaskan akan tetap melanjutkan kerjasama dengan PT Multi Tally Indonesia (MTI) sebagai suplier operator Rubber Tired Gantry Crane (RTGC) di terminal JICT di pelabuhan Tanjung Priok.

JAKARTA (alfijak); Wakil Direktur Utama JICT Riza Erivan, dalam siaran persnya, Senin, mengatakan penunjukan MTI sudah sesuai prosedur yang berlaku dan standar kerja di JICT.

Pergantian suplier operator RTGC sejak 1 Januari 2018 ini dilakukan setelah perusahaan melakukan evaluasi menyeluruh atas kinerja JICT.

Manajemen menyatakan bahwa upaya Serikat Pekerja (SP) JICT yang terus berusaha menggagalkan pergantian suplier operator RTGC sangat merugikan perusahaan dan pelanggan JICT.

“Tender terbuka untuk menentukan suplier operator RTGC dilakukan agar layanan JICT meningkat dan pelanggan mendapatkan manfaat yang optimal. Kami sangat kecewa dengan berbagai upaya dari SP JICT yang terus berusaha membuat situasi kerja di JICT tidak kondusif,” kata Riza.

Sebelum dikelola MTI, suplier operator RTGC di terminal JICT adalah PT Empco Trans Logistics yang berada dibawah naungan Koperasi Karyawan (Kopkar) JICT.

Pada saat lelang suplier operator RTGC dilakukan di akhir tahun 2017 lalu, PT Empco juga memasukkan penawaran, namun harga penawarannya tidak kompetitif sehingga JICT memilih MTI.

“Seharusnya PT Empco dapat bersikap profesional dan mencari peluang kerja di tempat lain. Proses tender telah dilakukan secara terbuka, sesuai prosedur dan semestinya hasilnya juga dihormati oleh setiap peserta tender. Kami prihatin dengan langkah SP JICT yang berusaha memaksakan kehendak agar Empco terus dipekerjakan di JICT,” ujar Riza.

Riza juga menegaskan bahwa JICT tidak memiliki hubungan langsung dengan para karyawan PT Empco, sehingga setiap persoalan yang terjadi di perusahaan tersebut menjadi tanggungjawab manajemen yang bersangkutan.

“Karyawan PT Empco bukan pekerja JICT. Silahkan PT Empco bertanggungjawab dan menyelesaikan persoalan di internal perusahaan. JICT tidak ada hubungannya dengan internal perusahaan lain,” tegasnya.

Terkait suplier operator RTGC, manajemen JICT telah berkoordinasi dengan otoritas pelabuhan Tanjung Priok.

Berdasarkan hasil pertemuan antara PT MTI, Kepala Sudinakertrans Jakarta Utara dan Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok tanggal 29 Desember 2017, disepakati agar MTI membuka lowongan kerja untuk dapat menerima karyawan PT Empco.

Sejak lowongan kerja dibuka pada Desember 2017, hingga kini tercatat sebanyak 114 karyawan PT Empco yang bergabung dengan PT MTI dan bekerja di terminal JICT dan perusahaan suplier RTGC ini juga masih membuka lowogan kerja bagi para karyawan PT Empco yang ingin bekerja kembali.

Manajemen JICT juga berkomitmen untuk secepatnya mengatasi berbagai hambatan yang terjadi di JICT pasca pergantian suplier operator RTGC dan volume petikemas yang masuk ke terminal JICT meningkat.

“Kepada para pelanggan kami mohon maaf jika masih terjadi sedikit perlambatan dalam layanan di JICT. Sejak Jumat kemarin produktifitas di terminal JICT telah meningkat dan kami sangat percaya layanan di JICT akan segera berjalan normal. Kami juga terus berkoordinasi dengan otoritas pelabuhan dan Pelindo II sebagai pemegang saham JICT untuk dapat memberikan layanan terbaik,” kata Riza.

MTI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang outsourcing tenaga kerja, sehingga saat ini masih dalam tahap transisi untuk menyesuaikan dengan sistem operasi di JICT.

MTI menjadi supplier gate checkers, truck drivers dan pekerjaan-pekerjaan lain di pelabuhan.

Sebelumnya, Ketua Serikat Pekerja Container Sabar Royani, Ketua Serikat Pekerja Multi Terminal Indonesia Wahyu Trijaya, Sekjen SP JICT M Firmansyah, Ketua SP JICT Hazris Malsyah, Ketua Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia Nova Hakim, dan Ketua Serikat Pekerja Jasa Armada Indonesia Akbar Aziz usai memberikan paparan soal kinerja Jakarta International Container Terminal (JICT) di Jakarta, Minggu (14/1/2018).

Akibat dari pergantian vendor operator lapangan Jakarta International Container Terminal (JICT) di pelabuhan Tanjung Priok sejak 1 Januari 2018 oleh PT Multi Tally Indonesia (MTI) yang dinilai tidak memiliki kompeten namun didukung Direksi JICT dan Pelindo II, menyebabkan dampak buruk dan mengurangi performa bagi anak usaha PT Pelindo II (Persero) itu. (inews.id/antaranews.com/ac)

SP menilai vendor baru merugikan JICT

Dampak dari pergantian vendor operator lapangan Jakarta International Container Terminal (JICT) di pelabuhan Tanjung Priok sejak 1 Januari 2018 sudah mengurangi performa anak usaha PT Pelindo II (Persero). 

JAKARTA (alfijak): Tidak profesionalnya para pekerja operator baru di bawah vendor PT Multi Tally Indonesia itu bahkan membuat Dirut JICT Gunta Prabawa sampai mengajukan surat permohonan bantuan tenaga operator RTGC kepada Pelindo II.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja (SP) JICT Firmansyah Sukardiman saat melakukan konferensi pers kepada semua awak media di Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Minggu (14/1).

“Pergantian vendor yang dilakukan manajemen Direksi JICT merupakan persengkongkolan jahat yang tidak hanya merugikan nama baik perusahaan namun juga para pengguna jasa karena banyak kesalahan fatal yang dilakukan operator amatir di lapangan,” ujar Firmansyah.

Ia menyebutkan selama setidaknya 12 hari beroperasi, JICT sudah merugi Rp 8,7 miliar bahkan kerugian pengguna jasa antara Rp 40 Miliar hingga ratusan miliar padahal beberapa diantaranya nilai proyeknya hanya Rp 14 Miliar/Tahun.

“Untuk mengurangi load di JICT bongkar muat petikemas empat buah kapal ke terminal dermaga lainnya di Pelabuhan Tanjung Priok. Dwelling time saat ini sudah naik di angka 6,6 hari (target Presiden Jokowi di bawah 3 hari) sehingga kemacetan truk kontainer di kawasan pelabuhan sering terjadi,” tambahnya.

Perubahan vendor yang sudah diupayakan sejak Juni 2017 dan perusahaan swasta yang menguasai bisnis hulu sampai hilir operasional JICT hingga 92 persen tenaga outsourcing di bawah group Gaga (milik mantan prajurit Kolinlamil TNI AL) menyebabkan 400 pekerja operator lama tidak diperpanjang kontraknya.

“Sejak vendor ini beroperasi sudah ada 14 kecelakaan kerja, bahkan dua petikemas impor yang sudah dikirim ke gudang salah penerima atau pemiliknya. Antrian truk mencapai 32 jam dan kapal hingga 44 jam, serta produktivitas turun hingga 11 move per hour dari 26 menjadi 15 mph,” ungkap Firmansyah.

Ia berharap agar pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN segera melakukan tindakan secepatnya terhadap situasi buruknya performa JICT. Ini agar tidak semakin mengorbankan para pihak yang berkepentingan dan merugikan negara.

Ketua Serikat Pekerja Container (SPC), Sabar Royani menyebutkan situasi di dalam pelabuhan Tanjung Priok khususnya di JICT sudah tidak kondusif karena pergantian vendor. Ia berharap agar situasi bisa kembali seperti semula.

Ketua Umum SP Multi Terminal Indonesia (MTI), Wahyu menyayangkan keputusan pergantian vendor yang dilakukan Direksi JICT dan Pelindo II merugikan negara secara tidak langsung baik dalam jangka pendek dan panjang.

Ketika dihubungi Suara Pembaruan, belum ada jawaban dari Wakil Dirut JICT Riza Erivan perihal tanggapan perihal data performa JICT yang  menurun seperti yang disampaikan Serikat Pekerja JICT dalam konferensi pers.

Begitu pula manajemen Pelindo II belum merespon perihal bantuan operator RTGC ke JICT. (beritasatu.com/ac)

Aturan custom bond perlu direvisi

Perusahaan forwarder yang menangani pengurusan jasa kepabeanan (PPJK) mendesak adanya kepastian dari Pemerintah untuk merivisi aturan jaminan kegiatan kepabeanan atau custom bond yang saat ini memberatkan pelaku usaha.

JAKARTA (alfijak): M.Qadar Jafar, Ketua Forum PPJK Pelabuhan Tanjung Priok, mengungkapkan  awal tahun, custom bond PPJK pada sebagian besar harus dilakukan perpanjangan untuk dapat melakukan kegiatan selanjutnya.

“Kalau satu custom bond hanya berlaku untuk satu kantor layanan pabean sangat memberatkan bagi kami, tolonglah pemerintah mendengarkan suara usaha PPJK yang selama ini tergolong UKM,” ujarnya kepada Bisnis.com, Kamis (11/1/2018).

Qadar mengatakan, sikap pemerintah diharapkan jangan terlalu lama dalam menyikapi keluhan pebisnis di sektor transportasi dan ligistik ini.

“Pemerintah mesti cepat merespon keluhan pengusaha nasional,” paparnya.

Sebelumnya, Asosiasi logistik dan forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta menegaskan bahwa kewajiban custom bond yang berlaku di tiap kantor pabean sebagaiman diatur melalui Perdirjen Bea dan Cukai No:4 tahun 2017 berpotensi mematikan usaha PPJK.

ALFI DKI Jakarta menginginkan kewajiban penyiapan uang jaminan pabean atau custom bond diberlakukan untuk tiap provinsi bukan pada masing-masing kantor pelayanan kepabeanan dan cukai. (bisnis.com/ac)

Pelayanan JICT lambat, INSA tagih kompensasi

Indonesian National Shipowners’ Association atau INSA meminta kompensasi kepada PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) atas keterlambatan pelayanan bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengungkapkan pengusaha menanggung kerugian yang signifikan karena pelayanan kepada kapal-kapal di pelabuhan molor hingga 44 jam dari operasional normal empat jam.

“Semestinya ada kompensasi yang sesuai untuk perusahaan pelayaran yang alami kerugian akibat lambannya kinerja JICT,” ujar Carmeilita, Kamis (11/1/2018).

Dia menambahkan perlambatan kinerja JICT bakal berdampak besar bagi kelancaran rantai pasok bila pelayanan JICT masih lamban. Hal ini sekaligus bisa mencoreng reputasi JICT sebagai terminal kontainer ekspor-impor terbesar di Indonesia. INSA berharap JICT bisa segera memperbaiki produktivitas guna menghindar kondisi yang lebih buruk.

Untuk diketahui, produktivitas JICT molor akibat peralihan tenaga kerja alih daya operator alat bongkar muat jenis Rubber Tyred Gantry Crane (RTGCC) dari PT. Emco Logistic kepada PT. Multi Tally Indonesia (MTI).

Carmeilita menekankan, JICT seharusya mempersiapkan sumberdaya manusia dan teknis secara matang sebelum mengalihkan operator alat bongkar muat.

Dia mencontohkan peralihan operator bisa dilakukan secara bertahap dengan melibatkan SDM berpengalaman sehingga keterlambatan pelayanan bisa diminimalisasi saat arus barang tidak terlalu tinggi.

Carmeilita mempertanyakan, peralihan operator bongkat muat justru dilakukan JICT saat hari kerja atau saat arus barang cukup tinggi.

Di lain pihak, pihak JICT menyampaikan permohonan maaf kepad apengguna jasa atas keterlambatan layanan di JICT.

Riza Erivan, Wakil Direktur Utama JICT mengatakan perlambatan kinerja bersifat sementara dan akan segera berjalan normal setelah adanya pergantian pemasok RTGC.

Riza mengatakan, pergantian supplier RTGC merupakan langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada para pelanggan. Penetapan MTI juga telah melalui proses lelang terbuka dan sesuai standar kerja di JICT.

“Perubahan vendor ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan JICT agar memberikan manfaat yang optimal kepada pelanggan,” ujar Riza dalam keterangan resmi, Rabu (10/1/2018).

Menurut Riza JICT, telah beberapa kali melakukan pergantian supplier RTGC. Diawal pergantian, vendor yang baru cenderung melakukan penyesuaian dengan sistem dan ritme kerja di JICT.

Apalagi sejak akhir 2017 hingga menjelang Imlek tahun ini volume petikemas di terminal JICT meningkat signifikan. (bisnis.com/ac)

Buruknya pelayanan JICT rugikan importir miliaran rupiah

Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) meminta tanggung jawab manajemen Jakarta International Container Terminal (JICT) atas peti kemas impor yang terpaksa tidak bisa langsung delivery atau dikeluarkan dari pelabuhan sejak awal bulan ini sampai dengan sekarang.

JAKARTA (alfijak): Ketua BPD GINSI DKI Jakarta, Subandi mengatakan pelambatan produktivitas layanan JICT itu membuat pihak consignee/impotir mengalami kerugian yang tidak sedikit yang berasal dari biaya storage yang terkena penalti dan biaya penggunaan keterlambatan peti kemas atau demurrage.

“Apa yang akan diberikan JICT kepada importir yang barangnya enggak bisa dikeluarkan dan terkena tarif storage progresif. Bahkan terancam kena demurrage kontainer akibat amburadul serta lambatnya pelayanan di terminal JICT,” ujarnya kepada Bisnis.com, Rabu (10/1/2018).

Subandi mengatakan biaya tambahan untuk storage jika sudah melewati batas waktu penumpukan dikenakan Rp300.000 per boks/hari untuk ukuran peti kemas 20 feet, dan untuk ukuran 40 feet dikenakan 600 ribu per boks/hari.

Adapun biaya demurrage, mencapai rata-rata US$60 per boks/ hari untuk peti kemas 20 feet dan US$100 per boks/hari untuk ukuran 40 feet.

“Ada ratusan bahkan mungkin ribuan kontener yang mengalami kelambatan proses delvery sejak awal bulan ini.Bisa dibayangkan berapa beban tambahan biayanya. bisa milliaran rupiah,” tuturnya.

Subandi mengungkapkan pelambatan layanan di JICT masih terjadi, bahkan pada Selasa 9 Januari 2018, GINSI masih menerima keluhan perusahaan importir di pelabuhan Priok menyangkut masih terjadi pelambatan layanan peti kemas di terminal JICT.

“Kemarin saya terima keluhan importir untuk kontainer yang hendak periksa melalui alat hi-co scan juga tidak bisa ketarik dan terlayani semuanya di JICT karena volume penarikan padat. Bahkan ada yang sudah dua hari lebih menunggu layanan hi-co scan dengan jumlah 8 kontainer diajukaan, namun baru satu kontainer yang ketarik, sisanya 7 kontainer belum bisa,” ungkapnya.

Subandi mensinyalir, lambannya layanan tersebut akibat ketidakbecusan SDM/operator alat di lapangan. “Lagi-lagi importir menerima imbas buruknya, banyak kontainer enggak bisa diproses lanjut gara-gara keadaan di dalam terminal JICT padat akibat lambannya proses lift on/off oleh operator,” ujar dia.

Hanya sementara

PT Jakarta International Container Terminal (JICT) menyatakan layanan bongkar muat dan arus barang di terminal Tanjung Priok segera berjalan normal. Pelambatan yang saat ini terjadi hanya bersifat sementara.

Wakil Direktur Utama JICT Riza Erivan mengatakan, setelah adanya pergantian supplier dari rubber tired gantry crane (RTGC) ke PT Multi Tally Indonesi (MTI) di terminal JICT, pelayanan akan kembali normal mulai 1 Januari 2018.

“Kepada para pelanggan, kami mohon maaf jika masih terjadi sedikit pelambatan dalam layanan di JICT. Perubahan vendor ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan JICT agar memberikan manfaat yang optimal kepada pelanggan,” kata Riza, dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Rabu, 10 Januari 2018.

enurut Riza, penggantian supplier RTGC merupakan langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada para pelanggan. JICT, kata dia, telah beberapa kali mengganti supplier RTGC.

Di awal penggantian, vendor yang baru cenderung melakukan penyesuaian dengan sistem dan ritme kerja di JICT.

Apalagi, sejak akhir 2017 hingga menjelang Imlek tahun ini volume peti kemas di terminal JICT meningkat signifikan.

Penetapan MTI, menurut Riza, juga telah melalui proses lelang terbuka dan sesuai dengan standar kerja di JICT.

Ia meminta JICT terus berkoordinasi dengan MTI agar secepatnya melakukan perbaikan, sehingga kualitas layanan terus meningkat.

“Pemilihan MTI telah melalui proses yang matang dan mempertimbangkan banyak hal. Kami yakin bahwa layanan kepada pelanggan akan secepatnya berjalan normal kembali,” ucapnya. (bisnis.com/tempo.co/ac)

Perlu payung hukum lebih konkrit untuk lindungi pengguna jasa pelabuhan

Dampak lambannya pelayananan di pelabuhan membuat pebisnis dirugikan. Baik dari segi waktu maupun materi. Terkait hal itu, kepentingan bisnis pengguna jasa kepelabuhanan di Indonesia perlu dilindungi melalui aturan atau payung hukum untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi akibat dampak buruknya layanan kepelabuhanan.

JAKARTA (alfijak): ”Harus  ada aturan yang konkret sebagai upaya melindungi pebisnis di pelabuhan. Sampai sekarang perlindungan hukum bagi para pengguna jasa pelabuhan masih lemah. Kami berharap segera diterbitkannya payung hukum untuk melindungi kepentingan pengguna jasa kepelabuhanan,” ujar Ketua Departemen Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI) Achmad Ridwan, Selasa (9/1).

Hal itu ditegaskannya  menanggapi masih terjadinya ketidakpastian kelancaran layanan jasa kepelabuhan di Pelabuhan Tanjung Priok yang dikeluhkan asosiasi pengguna jasa di pelabuhan tersebut. Karena itu dia mengajak semua stakeholder untuk mencari solusi.

”Perlu aturan yang jelas di pelabuhan terkait bisnis sektor ini. Supaya penyedia dan pengguna jasa di pelabuhan sama-sama tidak dirugikan,” pungkasnya.

Sementara itu, awal pekan tahun ini pengguna jasa pelabuhan yang diwakili Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) DKI Jakarta dan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, memprotes dan mengeluhkan layanan pemeriksaan fisik peti kemas impor atau behandle di New Priok Container Terminal One (NPCT-1).

Lantaran adanya kerusakan alat bongkar muat jenis reach stacker di terminal itu. Kondisi itu mengakibatkan puluhan kontainer impor yang sudah terjadwal dilakukan pemeriksaan harus menunggu hingga lebih dari tiga hari.

Pelambatan layanan receiving dan delivery peti kemas juga terjadi di Jakarta International Container Terminal (JICT).

Lantaran ada penyesuaian peralihan tenaga operator alat bongkar muat di terminal itu sejak 1 Januari 2018.  Kondisi itu juga mengakibatkan setidaknya 13 kapal terpaksa delay pelayanannya.

Sementara itu, Ketua Umum Indonesia Maritime, Logistic and Transportation Watch (IMLOW) Roelly Panggabean mengatakan dampak dari lambannya pelayanan jelas merugikan pengguna jasa. Sebab ada biaya tambahan yang sebelumnya tidak pernah di kalkulasikan dalam hitungan bisnis logistik.

”Pengelola terminal peti kemas hendaknya dapat memberikan jaminan dan komitmennya terhadap seluruh aktivitas layanan di terminalnya,” pungkasnya. (indopos.co.id/ac)