BC yakin INSW perbaiki rating RI untuk kemudahan berbisnis

130703_pelabuhan-tanjung-priok-1

 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menilai penerapan Indonesia National Single Window memperbaiki peringkat Indonesia dalam Ease on Doing Business 2017.

Direktur Kapabeanan Internasional dan Antar Lembaga Ditjen Bea dan Cukai Robert Leonard Marbun menyatakan menjelaskan Indonesian National Single Window (INSW) merupakan sistem elektronik yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan kegiatan impor dan ekspor melalui pengintegrasian perizinan.

“Menindaklanjuti amanat paket kebijakan ekonomi dan ditujukan untuk melaksanakan kemudahan berusaha yang menjadi kriteria penilaian EoDB, khususnya terkait dengan dokumen ekspor impor dan kepabeanan, INSW saat ini telah menyediakan data realisasi impor untuk kepentingan post audit, khususnya terkait produk yang wajib Standar Nasional Indonesia,” ungkap Robert melalui siaran pers, Minggu (30/10/2016).

Robert menjelaskan INSW juga telah menjalankan amanat untuk mengintegrasikan sistem Inaportnet, menerapkan Indonesia Single Risk Management, dan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi INSW secara nasional.

INSW yang beroperasi sejak 2007 merupakan tindak lanjut dari deklarasi Bali Concord Tahun 2003. Saat itu para Pemimpin Negara-Negara ASEAN berkomitmen untuk membentuk ASEAN Single Window (ASW).

Kini INSW telah diterapkan secara mandatori pada 21 kantor pelayanan Bea Cukai dan melayani lebih dari 92 persen total transaksi ekspor dan impor nasional.

Sebagai informasi, Bank Dunia merilis peringkat kemudahan berusaha di seluruh negara, Easy of Doing Business (EoDB) di Washington DC, Amerika Serikat, Selasa (25/10/2016).

EoDB 2017 mencatat kenaikan peringkat Indonesia dalam hal kemudahan berusaha di peringkat 91 dunia, di mana posisi ini naik 15 peringkat dibandingkan pencapaian tahun lalu.

Kenaikan peringkat Indonesia tahun ini lantaran Bank Dunia memperhitungkan reformasi kebijakan yang dibuat pemerintah dalam satu tahun terakhir.

Dalam survei itu Bank Dunia pun menilai proses ekspor dan impor di Indonesia semakin mudah. Hal ini seiring dengan perbaikan layanan Bea Cukai serta penyerahan dokumen di bawah kebijakan satu atap dengan diterapkannya INSW.

Untuk menyusun peringkat EoDB, Bank Dunia menggunakan sepuluh indikator yakni kemudahan memulai usaha, kemudahan memperoleh sambungan listrik, pembayaran pajak, pemenuhan kontrak, penyelesaian kepailitan, pencatatan tanah dan bangunan, permasalahan izin pembangunan, kemudahan memperoleh kredit, perlindungan investor, dan perdagangan lintas negara.

Selain melalui layanan satu atap, Bea Cukai juga berperan dalam memperbaiki kualitas indikator Indonesia, yakni dengan bekerja sama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam hal izin investasi tiga jam dan pembangunan Pusat Logistik Berikat (PLB) yang selain berfungsi dalam mengefesienkan biaya impor barang modal juga mempercepat arus logistik.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi berpendapat dalam dua tahun terakhir harus diakui ada proses dan keinginan yang kuat dari pemerintah untuk menyederhanakan proses perizinan membuka usaha.

“Masalah perizinan ini sudah menjadi pembicaraan banyak pihak, dan pemerintah sekarang dan sejak awal bekerja sudah mulai melakikan izin yang lebih cepat dan memotong hari proses perizinan terutama yang berkaitan dengan izin yang berkaitan dengan investasi,” jelas Yukki kepada Bisnis, Rabu (26/10/2016).

Menurut Yukki sangat wajar jika Jakarta dan Surabaya mendapatkan apresiasi khusus sebagai dua kota terbaik yang menopang perbaikan peringkat Indonesia dalam survei EoDB 2017.

Dia menilai Jakarta dan Surabaya memang menjadi kota besar di Indonesia dengan pertumbuhan investasi tertinggi dalam dua tahun terakhir.

Dia menilai, peringkat ini tidak berkaitan dengan Logistic Performance Index yang sama-sama dikeluarkan Bank Dunia, dan peringkat kita memburuk.

Sebagai informasi, dalam rilis Logistic Performance Index (LPI) 2016 Indonesia menduduki peringkat 63, turun 10 peringkat dari posisi sebelumnya peringkat 53 pada 2014.

sumber: bisnis.com

 

 

GINSI keluhkan tarif liar importasi LCL di Priok

Sekjen Badan Pengurus Pusat Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (BPP GINSI) Achmad Ridwan Tento mendesak Kementerian Perhubungan turun tangan tangani tarif liar cargo impor berstatus less than container load (LCL) di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.

Ridwan mendesak formulasi, komponen dan tarif layanan kargo impor harus dievaluasi hingga tercapai kesepakatan tarif baru antar penyedia dan pengguna jasa guna menghilangkan praktik kutipan liar di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

“Sesuai perintah Presiden Jokowi, pungutan liar (pungli) harus diberangus. Nah ini kesempatan untuk menertibkan praktek kutipan liar yang tidak memiliki dasar hukumnya di Pelabuhan Priok,” ujar Ridwan.

Menurutnya, instansi terkait sulit mengawasi praktik yang masuk kategori pungutan liar (pungli) dalam layanan impor tersebut sebab tidak memilik acuan tariff, kalaupun ada jasa soal layanan impor LCL itu sudah kedaluarsa sejak 2010 namun tarif liar pada layanan kargo impor tersebut masih saja berlangsung sampai sekarang.

Akibat praktek pungli tersebut, kata Ridwan, yang paling dirugikan atas kondisi seperti ini adalah perusahaan importir yang melakukan pemasukan barang melalui pelabuhan Priok dengan status importasi LCL. “Kami pengurus GINSI sudah sering mengeluhkan pungli layanan importasi LCL di Priok itu tapi tidak ada perubahan hingga kini,” tuturnya.

Dikatakannya, seharusnya yang melakukan pengawasan tarif tersebut Otoritas Pelabuhan (OP). Tetapi bagaimana mau ngawasin kalau kesepakatan tarif nya sudah tidak berlaku lagi.

GINSI berharap agar tarifya menjadi single billing dan harus ada kesepakatan antara penyedia dan pengguna jasa di pelabuhan. Penyederhanaan sistem tarif atau melalui single billing layanan kargo impor LCL di Priok bisa diterapkan dengan mekanisme operator gudang langsung menagihkan kepada pemilik barang.

Selama ini dalam praktek pungli tersebut, sistem penagihan layanan LCL impor yakni operator gudang yang nagih ke perusahaan forwarder, kemudian forwarder menagih ke pengguna jasa.

Padahal sesuai dengan kesepakatan asosiasi penyedia dan pengguna jasa Pelabuhan Priok pada tahun 2010, komponen biaya LCL cargo impor yang sudah disepakati untuk forwarder charges a.l CFS charges, DO charges, agency charges, dan administrasi.

Adapun biaya local charges untuk layanan LCL kargo impor hanya diberlakukan komponen tarif a.l delivery, mekanis, cargo shifting, surveyor, penumpukan, administrasi, behandle dan surcharges.

Namun, di luar komponen tersebut masih ada pemilik barang impor yang dikutip komponen biaya tambahan seperti devaning atau pecah pos yang mencapai Rp2,13 juta/cbm, biaya lain-lain Rp2,8 juta/dokumen, serta administrasi delivery order (DO) Rp1,45 juta.

Kian liarnya kutipan biaya penanganan kargo impor berstatus LCL di Pelabuhan Tanjung Priok saat ini, diduga lemahnya pengawasan operator dan instansi terkait akibat tidak adanya fasilitas terpadu dalam penanganan layanan jenis kargo impor tersebut.

Sumber:poskotanews.com

 

tmp_18347-peti-kemas-priok463040400

 

 

New Priok perlu ekspansi pasar & umumkan tarif

Suasana aktivitas bongkar muat peti kemas di Terminal Peti Kemas Kalibaru Pelabuhan Utama Tanjung Priok di Jakarta, Selasa (13/9). Dengan beroperasinya Terminal Peti Kemas 1 Kalibaru tersebut telah menambah kapasitas terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok menjadi sebesar tujuh juta TEUs per tahun dari yang semula hanya berkisar lima juta TEUs. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/aww/16.
Suasana aktivitas bongkar muat peti kemas di Terminal Peti Kemas Kalibaru Pelabuhan Utama Tanjung Priok di Jakarta, Selasa (13/9). Dengan beroperasinya Terminal Peti Kemas 1 Kalibaru tersebut telah menambah kapasitas terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok menjadi sebesar tujuh juta TEUs per tahun dari yang semula hanya berkisar lima juta TEUs. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/aww/16.

Pebisnis mendesak manajemen terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan menambah layanan direct call, bukan saling rebutan market pelayaran yang sudah ada.

Wakil Ketua Umum BPP GINSI, Erwin Taufan mengatakan, pengelola terminal peti kemas di Priok perlu memperluas jangkauan layanan pasarnya dengan menambah service baru.

“Sekarang kok yang terjadi justru saling rebutan market pelayaran. Semestinya terminal peti kemas mampu meraih pasar pelayaran baru,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (26-10-2016).

Erwin menyebutkan saat ini tingkat persaingan bisnis terminal peti kemas di Priok semakin ketat menyusul mulai beroperasinya New Priok Container Terminal-One (NPCT-1) yang sudah di resmikan Presiden Joko Widodo pada September lalu.

Sebelumnya,di Pelabuhan Priok sudah beroperasi 4 terminal peti kemas yang layani ekspor impor yakni Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja, Terminal Mustika Alam Lestari (MAL) dan Terminal 3 Pelabuhan Priok.

Sekretaris Perusahaan TPK Koja, Arif Nuryono mengatakan, untuk menghindari rebutan market antar terminal peti kemas ekspor impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Pelindo II mesti menugaskan NPCT1 harus mencari market baru bukan yamg eksisting.

“Untuk Terminal lain seperti JICT dan Koja juga harus melakukan perbaikan pelayanan dan juga kebijakan kommersial yang dapat memberikan kenyamanan pihak shiipping line,”ujarnya.

General Manager Terminal MAL, Paul Krisnadhi justru mengatakan kehadiran NPCT-1 tidak perlu dikhawatirkan.

“Saat ini kalau ada rebutan market wajar saja sebab volume barang tidak naik bahkan sama seperti tahun lalu. Yang terpenting terminal tetap harus tingkatkan kualitas layanan,”ujarnya.

Pelaku usaha logistik mengharapkan pengelola terminal peti kemas Kalibaru atau New Port Container Terminal One (NPC-1) bisa meraih market baru pelayaran global, bukan merebut market yang selama ini sudah di layani di terminal JICT, TPK Koja, Mustika Alam Lestari (MAL) maupun Terminal 3 Pelabuhan Priok.

Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Widijanto mengatakan pasalnya sampai saat ini belum ada market baru shipping line global yang memanfaatkan terminal peti kemas yang memiliki draft -14 low water spring (LWs) dan sudah di resmikan Presiden Joko Widodo pada pertengahan September 2016.

“Kami prihatin atas kondisi ini, sebab yang terjadi justru saling rebutan pasar yang sudah eksisting di Priok. Mestinya hal ini tidak terjadi jika pengelola NPCT-1 mampu meraih market pelayaran global yang baru,” ujarnya.

Widijanto mengatakan, dengan fasilitas yang canggih dan mumpuni yang saat ini di operasikan oleh terminal Kalibaru, semestinya bisa mewujudkan terminal tersebut sebagai Hub, dan mengalihkan kapal-kapal besar kontener (mother vessel) yang selama ini transhipment di pelabuhan negara tetangga seperti Singapuru dan Malaysia.

Disisi lain, ujar dia, sebagai terminal baru, NPCT-1 juga belum pernah mengumumkan secara resmi tarif pelayanan bongkar muat peti kemas ekspor impor di terminal tersebut.

Sumber: bisnis.com

 

 

 

Polisi periksa BC Priok, DPR akan mengevaluasi

Polisi periksa BC Priok, DPR akan mengevaluasi
Polisi periksa BC Priok, DPR akan mengevaluasi

 

Kepala Kantor Pelayanan Utama tipe A Bea dan Cukai Tanjung Priok Fajar Doni, diperiksa oleh Polres Metro Jakarta Utara terkait dugaan penyalahgunaan wewenang ijin re-ekspor barang.

Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara AKBP Yuldi Yuswan mengatakan pemeriksaan dilakukan sejak pukul 17.0 WIB, Selasa (25/10/2016).

“Benar diperiksa. Ada sekitar 25 pertanyaan,” kata Yuldi saat dihubungi.

Menurutnya, saat ini pihaknya telah memeriksa sebanyak 9 saksi.

“Saksi diperiksa semuanya orang Bea Cukai. Ada 9 orang yang sudah diperiksa. Dari Bea Cukai Tanjung Priok dan Ditjen Bea Cukai. Kami masih dalami dugaan penyalahgunaan wewenang untuk ijin re-ekspor,” katanya.

Pemeriksaan terhadap Kepala Bea Cukai Tanjung Priok ini bermula dari laporan PT Mitra Perkara Mandiri, atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan menghambat reekspor barang.

Kasus bermula ketika 6 Mei 2016 PT Mitra Perkasa Mandiri melakukan pemesanan barang berupa Plastic Resin (PP Homopolymer) HP401H, 4800 KG/Bags dengan kuantitas 120.00 MT kepada Bizaffinity PTE LTD Singapore.

Atas dasar pemesanan barang tersebut, Bizaffinity PTE LTD Singapore melakukan pengiriman barang pada 30 Mei 2016 melalui Pelayaran Pacific International Lines (PTE) LTD ke Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.

Namun setelah pengiriman dilakukan, Bizaffinity PTE LTD Singapore mengirimkan surat kepada PT Mitra Perkasa Mandiri melalui surat tanggal 2 Juni 2016 yang menginformasikan telah terjadi kesalahan pengiriman kontainer yang semestinya ditujukan ke Filipina.

Selanjutnya, pada tanggal 3 Juni hinga 25 Juli 2016, dilakukan pemeriksaan terhadap barang dimuat dalam kontainer tersebut oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Hasilnya, adalah kebijakan harus dilakukan reekspor dengan diawasi oleh KPU Tipe A Tanjung Priok. Hal itu tertuang dalam surat bernomor S-329/BC.10/2016 tanggal 25 Juli 2016.

Namun hingga laporan laporan kepolisian dibuat, Kepala Kantor Pelayanan Utama tipe A Bea dan Cukai tidak pernah memberikan persetujuan untuk pengeluaran barang guna reekspor.

Evaluasi kinerja

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana akan memanggil jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Hal ini dilakukan dalam rangka mengevaluasi kinerja Ditjen Bea Cukai yang dinilai kurang memuaskan.

Dalam pertemuan ini, nantinya DPR juga akan meminta penjelasan terkait dugaan aksi pungutan liar (pungli), terutama di Kantor Pelayanan Utama (KPU) Tanjung Priok masih marak terjadi.

“Ada (pemanggilan), pastilah itu setelah reses,” ucap Pimpinan Komisi XI DPR, Achmad Hafisz Tohir di Jakarta, Selasa (25/10).

Pemanggilan ini akan membahas seluruh permasalahan yang ada di Bea dan Cukai, termasuk perbaikan kinerja. “Saya setuju untuk diperbaiki kinerja Bea Cukai yang selama ini belum mencapai target pemasukan dan good corporate governance masih lemah,” katanya.

Realisasi penerimaan Bea dan Cukai hingga 23 Oktober 2016 baru tercapai Rp 108,2 triliun, atau setara dengan 58,8 persen dari target Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 yang Rp 183,9 triliun.

Direktur Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati menuturkan, selama ini sebagai institusi, tata kelola dari Ditjen Bea dan Cukai memang masih perlu dipertanyakan. Sebab, sejauh ini masih banyak ditemukan moral hazard dari aparat-aparat bea cukai di lapangan khususnya di area kepabeanan.

“Proses kepabeanan masih kacau. Ini karena Ditjen Bea dan Cukai di pelabuhan terlalu powerfull. Padahal tugas utama mereka itu kan harusnya memungut bea dan tariff. Over kewenangan ini yang menimbulkan moral hazard, tuturnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR, Heri Gunawan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Polri memeriksa pimpinan Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok karena terindikasi kerap terjadi pungutan liar termasuk penyelidikan perizinan re-ekspor yang dipersulit.

“Jika memiliki cukup bukti dugaan penyalahgunaan wewenang harus diselidiki secara hukum,” kata Heri Gunawan seperti ditulis Antara di Jakarta, Kamis (20/10).

Heri menuturkan, aparat penegak hukum harus memeriksa Kepala KPUBC Tipe A Tanjung Priok Fajar Doni hingga Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi terkait segala persoalan praktik pungli, serta penyalahgunaan wewenang termasuk masalah re-ekspor.

Legislator dari Fraksi Gerindra itu menambahkan temuan praktik pungli bisa dijadikan momentum Kementerian Keuangan untuk mengevaluasi pejabat terkait dan menerbitkan regulasi yang lebih ketat.

Untuk diketahui, PT Mitra Perkasa Mandiri melaporkan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Type A Tanjung Priok, Fajar Doni atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan menghambat re-ekspor barang. Kasus yang bermula dari kesalahan pengiriman barang impor awal Mei lalu, namun penahanan barang masih berlanjut meskipun rekomendasi izin re-ekspor sendiri sudah didapat dari di tanggal 25 Juli lalu.

Hingga laporan laporan kepolisian dibuat, Kepala Kantor Pelayanan Utama tipe A Bea dan Cukai tidak pernah memberikan persetujuan untuk pengeluaran barang guna re-ekspor.

sumber: tribunnews.com/merdeka.com

Qadar: awasi pungli di tiap terminal

Suasana aktivitas bongkar muat peti kemas di Terminal Peti Kemas Kalibaru Pelabuhan Utama Tanjung Priok di Jakarta, Selasa (13/9). Dengan beroperasinya Terminal Peti Kemas 1 Kalibaru tersebut telah menambah kapasitas terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok menjadi sebesar tujuh juta TEUs per tahun dari yang semula hanya berkisar lima juta TEUs. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/aww/16.
Suasana aktivitas bongkar muat peti kemas di Terminal Peti Kemas Kalibaru Pelabuhan Utama Tanjung Priok di Jakarta, Selasa (13/9). Dengan beroperasinya Terminal Peti Kemas 1 Kalibaru tersebut telah menambah kapasitas terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok menjadi sebesar tujuh juta TEUs per tahun dari yang semula hanya berkisar lima juta TEUs. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/aww/16.

Pelaku usaha mengharapkan pengelola terminal petikemas ekspor impor di Pelabuhan Tanjung Priok melakukan pengawasan melekat terhadap SDM yang menjadi operator langsung bongkar muat peti kemas di lapangan.

Ketua Forum Pengusaha Pengurusan Jasa Transportasi dan Kepabeanan (PPJK) M.Qadar Djafar mengatakan, pengawasan tersebut untuk menghindari terjadinya praktik kongkalikong atau pungutan liar (pungli) pada layanan jasa kepelabuhanan.

“Soal pengawasan itu harus dilakukan oleh manajemen di masing-masing terminal,”ujarnya kepada Bisnis, Senin (24-10-2016).

Dia mengatakan, saat ini kendati praktik pungli di pelabuhan Priok sudah bisa diminimalisir namun hendaknya pengawasan harus tetap dilakukan dengan menerapkan sistem layanan berbasis online.

Dikonfirmasi Bisnis, pengelola terminal peti kemas Mustika Alam Lestari (MAL) di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta mengklaim sudah tidak ada lagi pungutan liar (pungli) dalam operasional di terminal ekspor impor itu.

General Manager Terminal MAL, Paul Khrisnadi mengatakan pihaknya memastikan akan menindak tegas terhadap praktek pungli dalam kegiatan jada kepelabuhanan.

“Kalau ada karyawan kami yang menerima pungli kepada customer dalam layanan bongkar muat pasti kami pecat,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (24-10-2016).

Dia juga menyebutkan, untuk menghindari praktik pungli pada layanan jasa kepelabuhan di MAL sudah menerapkan sistem berbasis IT untuk mengontrol para petugasnya di lapangan.

“Kalau barang sudah keluar gate saya tidak mengetahui apa yang terjadi. Tetapi kalau masih di dalam terminal pasti bisa dideteksi jika ada pungli,”tuturnya.

Sumber: bisnis.com

 

 

 

BC kembangkan ISRM percepat custom clearance

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi Susiwijono mengatakan institusi bea cukai telah berupaya mengurangi waktu bongkar muat barang di pelabuhan (dwelling time) dengan mengembangkan sistem Indonesia Single Risk Management (ISRM).

“Bea Cukai telah menerapkan kebijakan ISRM yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan dan efektifitas pengawasan dalam proses ekspor impor,” kata Susiwijono dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Susiwijono menyampaikan, melalui penerapan ISRM yang tidak hanya dilakukan oleh otoritas kepabeanan, tapi juga di seluruh kementerian lembaga di pelabuhan, maka pelaku usaha bisa memiliki identitas tunggal (single indentity) untuk menjalani seluruh proses bisnis.

Dengan demikian, Susiwijono mengharapkan proses dwelling time di pelabuhan yang saat ini telah mengalami penurunan, yaitu rata-rata hanya mencapai 3,3 hari, dengan proses paling cepat berada dalam “customs clearance”, menjadi lebih memadai dan pelayanannya lebih efektif.

“Untuk customs clearance sendiri, hanya berkontribusi paling banyak 0,5 hari pada dwelling time,” kata mantan Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini.

Ketua Asosiasi Pengusaha Jalur Prioritas Edward Otto Kanter menambahkan saat ini proses dwelling time bagi pengusaha jalur prioritas masih berada pada angka 3,2 hari dari target pelayanan selama 2,5 hari.

Untuk itu, Edward mengharapkan otoritas terkait di pelabuhan bisa membuat sistem yang lebih terintegrasi antarkementerian lembaga guna mempercepat maupun melancarkan proses ekspor maupun impor.

“Kami juga berterima kasih kepada Bea Cukai yang sudah mengotomasikan proses clearance dengan sistem INSW dan CEISA serta berperan aktif dalam uji coba proyek pengembangan sistem seperti MPNG2, PIB dan PEB versi baru,” ujar Edward.

Selain berupaya mengatasi masalah dwelling time yang dirasakan masih terlalu lama oleh sejumlah pelaku usaha, institusi bea cukai juga fokus untuk mengatasi masalah pungutan liar yang masih terjadi di lingkungan pelabuhan.

Oleh karena itu, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok akan memperkuat sistem dan meningkatkan performa kerja untuk memberikan pelayanan yang memadai kepada pengguna jasa guna mencegah adanya pungutan liar.

Untuk mengawal kepatuhan dan kinerja petugas, Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Priok Fadjar Dony Tjahjadi memastikan pihaknya akan menerjunkan Unit Kepatuhan Internal yang bertugas untuk memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.

Bea dan Cukai Tanjung Priok, kata dia, juga memiliki program unggulan “Tolak Catat Laporkan” sebagai bentuk strategi pencegahan pungutan liar di lingkungan salah satu pelabuhan terbesar di Indonesia ini.

“Para pengguna jasa dapat membuat laporan dan mengirimkannya ke unit kepatuhan internal untuk ditindaklanjuti hingga tuntas,” kata Fadjar.

Keluhan

Meski demikian, masih ada sejumlah keluhan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dari oknum petugas bea dan cukai yang berpotensi mengganggu iklim investasi dan pelayanan kepabeanan, yang selama ini telah berjalan baik.

Salah satunya laporan dari PT Mitra Perkasa Mandiri sebagai importir ke pihak Kepolisan atas lambatnya izin re-ekspor yang dikeluarkan Bea dan Cukai Tanjung Priok, padahal rekomendasi telah dikeluarkan Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea dan Cukai dan Kementerian Keuangan.

Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi meminta adanya upaya transparansi dan tindakan tegas, untuk menjawab kasus keluhan yang muncul akibat kurang primanya pelayanan kepabeanan ini, agar persoalan yang sama tidak kembali di kemudian hari.

“Kalau ternyata penundaan izin re-ekspor ini misalnya tidak jelas alasannya, atau ternyata ada pungli lain, harus ada upaya tindakan tegas. Ini bisa juga jadi pintu masuk untuk menelusuri keterlibatan sampai ke pejabat di level atas,” katanya.

Sumber: beritasatu.com

 


tmp_4084-811469867038-1705316809

 

 

Kemenkeu agar sidik permainan di BC

tmp_10804-04042016_bea-cukai_20160404_1715581317179933

 

Kementerian Keuangan didesak untuk menyelidiki dengan tuntas kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan praktik pungli yang masih marak di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dikhawatirkan, kondisi ini bakal menggangu iklim investasi dan dunia usaha secara keseluruhan.

Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menuturkan, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan bersama aparat hukum harus bisa aktif dan bersikap tegas terhadap dugaan praktik pungli di lembaga tersebut.

Satgas Sapu Bersih Pungli yang dibentuk Presiden juga harus menelusuri hal ini dan memeriksa orang-orang yang berwenang di pelabuhan maupun Kantor Pusat Bea dan Cukai.

“Kalau ternyata penundaan izin reekspor ini misalnya gak jelas alasannya, atau ternyata ada pungli lain, harus bisa menindak tegas. Ini bisa juga jadi pintu masuk untuk menelusuri keterlibatan sampai ke pejabat di level atas, sampai ke Dirjen misalnya,” kata Uchok di Jakarta Jumat (21/10).

Dia menambahkan jangan sampai investor dan pengusaha jadi enggan lagi berhubungan dengan Bea dan Cukai yang masih melakukan praktik kotor itu.

Menanggapi laporan PT Mitra Perkasa Mandiri sebagai importir ke pihak Kepolisan atas lambatnya izin re-ekspor yang dikeluarkan Bea dan Cukai Tanjung Priok, Uchok menduga ada keganjilan yang perlu diusut tuntas.

Apalagi jika rekomendasi telah dikeluarkan Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea dan Cukai dan Kementerian Keuangan.

“Ini kan pembangkangan terhadap perintah atasan. Kantor Pusat BC mesti mempertanyakan hal ini, jika tidak, kuat diduga ada permainan,” serunya.

Seperti diketahui, PT Mitra Perkasa Mandiri melaporkan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Type A Tanjung Priok Fajar Doni atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan menghambat reekspor barang.

Kasus yang bermula dari kesalahan pengiriman barang impor awal Mei lalu, namun penahanan barang masih berlanjut meskipun rekomendasi izin reekspor sudah didapat sejak tanggal 25 Juli lalu.

Hingga laporan laporan kepolisian dibuat, Kepala Kantor Pelayanan Utama tipe A Bea dan Cukai tidak pernah memberikan persetujuan untuk pengeluaran barang guna reekspor.

Sekjen Kemenkeu Hadiyanto mengakui, selama ini indeks di beberapa struktur kepabeanan, baik ekspor atau impor masih belum baik.

Sementara terkait reekspor sendiri, pengusaha bisa memanfaatkan fasilitas PLB (pusat logistik berikat).

Fasilitas ini dipercaya mampu memberikan added value hingga US$ 5 juta alias Rp 64 miliar (estimasi kurs Rp12.991/USD) bagi perusahaan.

“Memang standar operational prosedur (SOP) harus memberi kepastian usaha dan harus ada kepastian dalam mengurus surat izin reekspor,” ucapnya.

Menurutnya, untuk re-ekspor juga PLB ini tidak ada tarif lagi.

“Karena ini yang timbulkan ranking kita kalah sama mereka, maka kita harapkan pemaksimalan PLB bisa dilakukan dengan lebih baik,” ujarnya.

Dia menegaskan, sejalan dengan target Presiden memerangi pungli, pihaknya juga berencana memberantas segala praktir pungli di lingkungan Kementerian Keuangan termasuk di bea cukai.

Untuk kasus reekspor, Kasubdit Komunikasi dan Publikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Deni Surjantoro mengakui, Kantor Pusat BC sudah mengeluarkan rekomendasi penerbitan izin reekspor barang yang diimpor oleh PT Mitra Perkasa Mandiri.

“Hanya, sesuai prosedur, walaupun rekomendasi sudah diterbitkan kantor pusat, keputusan terakhir ada kantor pelayanan teknis yang bersangkutan yakni di Tanjung Priok setelah diteliti,” ujarnya.

Deni mengatakan Kantor Pusat Ditjen Bea dan Cukai sejauh ini belum menemukan kejanggalan dari proses yang ditempuh oleh KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok.

Namun, dia meyakini hal ini tak terkait dengan pungutan liar (pungli) yang sedang ramai diperbincangkan.

Kerangkanya ini bukan pungli, ini hanya masalah perizinan reekspor barang yang perlu diteliti. Kami di kantor Pusat belum menemukan kejanggalan dari proses tersebut,” tuturnya.

Menanggapi laporan PT Mitra Perkasa Mandiri, diakuinya pihak Kepolisian memang sudah meminta keterangan dari pihak KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok.

“Tindakan khusus dari Kantor Pusat belum ada. Kami hanya ikut mengasistensi proses pemeriksaan oleh pihak Kepolisian,” lanjutnya.

Sumber: tribunnews.com

Sri perlu evaluasi kinerja Dirjen BC

Aparat penegak hukum di Indonesia, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Polri dan Kejaksaan Agung harus tegas menindak para

Anggota Komisi XI DPR Sarmuji menegaskan, praktik pungli di Ditjen Bea dan Cukai sudah berlangsung lama dan telah menjadi ‘penyakit menahun’. Makanya, harga barang dari dalam negeri kalah saing dengan barang dari negara lain.

“Pungli sudah lama menjadi penyakit ekonomi kita. Disinilah letak yang membuat barang-barang kita tidak kompetitif dengan negara lain,” katanya ketika dikontak, Kamis (20/10).

Hal itu juga yang dirasanya membuat Indonesia tercatat sebagai negara dengan kategori yang memiliki high cost economy. “Karena jelas dari aspek distribusi jadi ada biaya tambahan,” sambungnya.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pernah mengungkapkan kajian bahwa masih banyak pungli di Kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok.

Bahkan, ada oknum Bea Cukai dan aparat penegak hukum yang melindungi importir dan eksportir.

Berdasarkan hasil kajian KPK tersebut, Sarmuji mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) untuk mengevaluasi kinerja Dirjen Bea dan Cukai, Heru Pambudi.

SMI menurutnya harus memberikan batas waktu paling lama dua bulan bagi Heru untuk menyelesaikan permasalahan ditubuh Bea Cukai.

7 Kontainer jeroan sapi dari Aussie & Selandia Baru diamankan BC

Mulai dari praktik pungli, hingga dugaan adanya oknum Bea Cukai yang terlibat penyelundupan minuman keras.

“Apakah kinerja Dirjen Bea dan Cukai mampu menyelesaikan laporan dari sejumlah titik yang selama ini paling sering terjadi nya pungli dan praktik itu. Kalau tidak mampu, terpaksa harus diganti,” demikian Sarmuji yang juga Wasekjen Partai Golkar ini.

Terpisah, pengamat dari Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menegaskan bahwa pencopotan Heru Pambudi penting dilakukan seiring dengan langkah Presiden Joko Widodo yang telah memberikan contoh konkrit dalam menindak jajaran Kementerian/Lembaga yang terlibat pungli.

“Ini memalukan karena Ditjen Bea Cukai melakukan pungli padahal aparat Bea dan Cukai bertugas pada halaman muka negara ini. Masa sih melakukan pungli ini merugikan negara dan memalukan investor. Tim Satgas Pungli yang sedang dibentuk Jokowi yang pertama harus fokus di Bea dan Cukai dulu,” ketus Uchok.

Sumber: rmol.com

Polisi periksa pejabat BC Priok terkait ijin reekspor

Penyidik Polres Metro Jakarta Utara (Polrestro Jakut) mengagendakan pemeriksaan pejabat Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai (KPUBC) Tipe A Tanjung Priok terkait dugaan penyalahgunaan wewenang perizinan reekspor yang diajukan PT Mitra Perkasa Mandiri.

Kapolrestro Jakarta Utara Komisaris Besar Polisi Daniel Bolly Tifaona saat dihubungi di Jakarta, Selasa (18/10/2016), membenarkan pejabat berinisial Dn menjadi terlapor yang diadukan PT Mitra Perkasa Mandiri.

“Pasti akan ditindaklanjuti laporannya,” kata Kombes Daniel Bolly Tifaona.

Bolly menyatakan penyidik kepolisian akan menelusuri alasan pihak KPUBC Tipe A Tajung Priok tidak menerbitkan izin reekspor padahal PT Mitra Perkasa Mandiri telah mengantongi rekomendasi dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea dan Cukai.

Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala menambahkan penyidik kepolisian juga harus menelusuri dugaan maladministrasi yang berkaitan dengan masalah penundaan izin reekspor tersebut.

“Sebab dugaan mal administrasi dapat saja muncul jika dikaitkan dengan penggunaan kewenangan yang salah,” tutur Adrianus.

Sebelumnya, manajemen PT Mitra Perkara Mandiri melaporkan seorang pejabat KPUBC Tipe A Tanjung Priok terkait penyalahgunaan wewenang ke Polres Metro Jakarta Utara.

Bahkan PT Mitra Perkasa Mandiri kembali melayangkan Surat Nomor 0031/SP-MPM/X/2016, namun pihak KPUBC Tipe A Tanjung Priok tidak pernah menerbitkan persetujuan reeskpor.

Laporan itu berawal ketika manajemen PT Mitra Perkasa Mandiri memesan barang “plastic resin” (PP Homopolymer) HP401H, 4.800 kilogram per bags dengan kuantitas mencapai 120.00 MT kepada Bizaffinitity PTE Ltd Singapore pada 6 Mei 2016.

Berdasarkan pesanan itu, Bizaffinity PTE LTD Singapore mengirimkan barang melalui Pelayaran Pacific International Lines (PTE) LTD ke Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara pada 30 Mei 2016.

Saat pengiriman barang terjadi kesalahan sehingga Bizaffinity PTE LTD Singapore mengirimkan surat kepada PT Mitra Perkasa Mandiri pada 2 Juni 2016 yang menginformasikan pengiriman kontainer tertukar dengan konsumen Bizaffinity PTE LTD di Filipina.

Selanjutnya, PT Mitra Perkasa Mandiri mengajukan permohonan pembatalan BC 2.3 melalui Surat Pelapor Nomor 005/SP/MPM/VI/2016 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya A Tangerang pada 3 Juni 2016.

Pelapor juga mengirimkan permohonan reekspor kepada KPUBC Tipe A Tanjung Priok melalui surat Nomor 0001/MPM-SP/VI/2016.

Petugas P2 Ditjen Bea Cukai memeriksa muatan barang pada kontainer itu pada 3-25 Juli 2016 kemudian isi barang diserahkan kepada PT Mitra Perkasa Mandiri importir untuk selanjutnya dilakukan reekspor dengan pengawasan KPUBC Tipe A Tanjung Priok sesuai Surat Nomor S-329/BC.10/2016 tertanggal 25 Juli 2016.

Pihak perusahaan itu kembali mengajukan reekspor barang kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok melalui Surat Nomor 0020/MPM-SP/VII/2016 tertanggal 26 Juli 2016.

Sumber: tribunnews.com

 

 

 

 

 

 

Kemenhub desak Pelindo lengkapi persyaratan ijin operasional Kalibaru
A security guard rides a motorcycle inside a container terminal at Tanjung Priok port in Jakarta, Indonesia May 16, 2016. REUTERS/Darren Whiteside