Angkasa Pura I Luncurkan Aplikasi APPro

ALFIJAK – PT Angkasa Pura I (Persero)  menyempurnakan layanan E-Procurement yang telah dimiliki dengan meluncurkan sistem aplikasi Angkasa Pura Procurement (APPro). Hadirnya sistem layanan berbasis website ini, merupakan inovasi dan langkah Angkasa Pura I untuk mendorong penerapan teknologi digital di tengah pandemi Covid-19 yang sejalan dengan arahan Menteri BUMN RI Erick Thohir.

“Hadirnya APPro ini adalah upaya kami dalam mendigitalisasi proses bisnis serta mendorong transparansi proses pengadaan barang dan jasa dalam masa adaptasi kebiasaan baru atau new normal. APPRo diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, keterbukaan serta mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) di lingkungan Angkasa Pura I,” ujar Direktur Utama Angkasa Pura I, Faik Fahmi.

Dibandingkan dengan sistem e-procurement yang lama, APPro telah dilengkapi dengan berbagai keunggulan yang memudahkan bagi pelaku usaha (vendor) untuk mengikuti proses pengadaan barang dan jasa. Proses pengadaan barang dan jasa mulai dari rapat persiapan, aanwijzing, evaluasi dan negosiasi penawaran dapat dilakukan secara online dan dari mana saja tanpa perlu datang ke kantor Angkasa Pura I.

Sedangkan bagi internal Angkasa Pura I hadirnya APPro memudahkan dalam penyusunan harga estimasi sendiri atau owner estimate karena dapat dilakukan melalui sistem terintegrasi ke setiap unit, adanya standarisasi template yang dihasilkan oleh sistem berupa Berita Acara, Nota Dinas serta Kontrak, Efisiensi dari pemaketan pekerjaan berdasarkan category management dan penandatanganan dalam proses pengadaan barang & jasa dilakukan melalui digital signature.

“ini membuat proses pengadaan barang dan jasa menjadi lebih transparan, akuntabel, independen dan fairness hingga tercipta persaingan yang sehat dan kompetitif bagi semua pelaku usaha (vendor),” kata Faik Fahmi.

Untuk diketahui bahwa sistem aplikasi APPro dapat diakses melalui situs web https://eproc.ap1.co.id atau melalui website resmi Angkasa Pura I di www.ap1.co.id.(sumber:bisnis.com)

Pemanfaatan TSS Selat Sunda Untuk Hub Port Priok, Didukung

Alfijak – Bagan pemisah lalu lintas atau Traffic Separation Scheme (TSS) di selat Sunda dan selat Lombok telah diberlakukan sejak 1 Juli 2020.

Melalui implementasi TSS itu, khususnya di selat Sunda diharapkan sebagai alternatif lalu lintas pelayaran ocean going dalam mendukung menjadikan pelabuhan Tanjung Priok sebagai Hub Port.

“Selama ini kapal-kapal berukuran besar pengangkut ekspor impor via Priok masih harus lmenggunakan selat Malaka lantaran masih mencari muatan di wilayah pelabuhan-pelabuhan lainnya di Indonesia, maupun di Singapura karena belum direct. Jadi kalau Priok benar-benar jadi Hub dan mayoritas muatannya tersedia di pelabuhan ini, maka kapal bisa direct ke ke negara tujuan melalui jalur Selat Sunda,” ujar Sekjen Indonesia Maritime, Logistitc and Transportation Watch (IMLOW), Achmad Ridwan Tento melalui keterangan pada Jumat (3/7/2020).

Dia mengatakan, sangat mendukung menjadikan pelabuhan Tanjung Priok sebagai internasional hub port, sebab bisa mengurangi kompleksitas jasa pengiriman dan memungkinkan kapal-kapal besar meningkatkan kapasitas muatanya karena adanya konsolidasi kontainer di pelabuhan yang bersifat hub port.

“Waktu transit kapal juga menjadi lebih cepat sehingga operasional kapal lebih efisien dan frekwensi pengiriman lebih maksimal, ” ujar Ridwan yang juga mantan Pelaut itu.

Dia mengatakan, untuk mendukung Hub Port di pelabuhan Tanjung Priok, selain mesti memiliki infrastruktur yang baik termasuk fasilitas pelabuhan bertaraf internasional, juga mesti didukung hinterland atau daerah pendukung industri yang besar.

Dengan menyandang status Internasional Hub Port, imbuhnya, maka pelabuhan harus terhubung menjalankan manajemen bisnisnya yang terkoneksi dengan seluruh pelabuhan di dunia serta beraliansi dengan global player.

“Lalu lintas di selat Sunda memang ramai selama ini, namun dengan adanya TSS khususnya di selat itu, maka pengaturan lalu lintas kapal di selat itu wajib dijamin kelancaran, keselamatan, ketertiban dan kenyamanan bernavigasi-nya baik untuk kepentingan nasional maupun internasional. Dengan demikian, TSS di selat Sunda bisa dimanfaatkan dalam mendukung Priok sebagai Hub Port,” ucap Ridwan.

Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II/IPC, Arif Suhartono meyakini bahwa pemberlakuan TSS akan meningkatkan lalu lintas kapal di Selat Sunda dan Selat Lombok. IPC melihat adanya peluang ekonomi dari pemberlakuan TSS tersebut

Oleh karena itu, IPC siap menangkap potensi peningkatan trafik di kawasan selat Sunda. “Terlebih itu merupakan jalur alternatif perdagangan ke Asia Barat dan Eropa atau sebaliknya, yang selama ini lebih banyak mengandalkan selat Malaka,” ujar Arif dalam keterangan pers-nya pada Kamis (2/7/2020).

Arif menilai, tujuan utama penerapan TSS memang untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran di Selat Sunda sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan Selat Lombok sebagai ALKI II.

“Penerapan Bagan Pemisah Alur Laut akan membuat trafik kapal di Selat Sunda semakin teratur. Dengan demikian, waktu tempuh pelayaran semakin cepat, dan hal ini menguntungkan pihak pelayaran,” katanya.

Menurut Arif, kedepan selat Sunda berpotensi menjadi jalur alternatif kapal barang dari Tanjung Priok ke Asia dan Eropa, dengan menyusuri pesisir barat Sumatra. Apalagi trafik di Selat Malaka semakin padat.

Arif juga menyatakan, pelabuhan Tanjung Priok, siap menjadi pelabuhan hub internasional. Apalagi sejak tiga tahun terakhir terminal-terminal peti kemas di Tanjung Priok rutin melayani kapal-kapal besar berkapasitas di atas 10.000 TEUs.

“Sekarang sudah ada sejumlah direct call (rute pelayaran langsung) dari Priok ke berbagai tujuan, antara lain Amerika, Eropa, Australia, serta China dan beberapa negara Asia Timur,” kata Arif.(sumber: sindo)

ALFI DKI :  PM 42/2020 tentang DO Online, Gairahkan Pebisnis

ALFIJAK – Pada 15 Januari 2020, Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan /PM No:42/2020 sebagai perubahan atas PM 120/2017 tentang Pelayanan Pengiriman Pesanan Elektronik (Delivery Order Online) Untuk Barang Impor di Pelabuhan.

Beleid yang ditandatangani Menhub Budi Karya Sumadi itu, sekaligus mempertegas bahwa pelaksanaan dalam pelayanan DO Online untuk Barang Impor merupakan sistem yang terhubung dengan sistem Indonesia National Single Window (INWS), Inaportnet, dan sistem para pemangku kepentingan terkait.

Ketua Umum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim menyatakan, asosiasinya mengapresiasi kehadiran PM 42/2020 tersebut sebagai pedoman pelaku usaha dalam implementasi DO Online.

“Selama ini persoalan DO Online menjadi isue strategis yang terus menerus dibahas pemerintah dan stakeholders, karena belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dengan adanya beleid itu kami sangat mengapresiasi dan berharap semua pihak terkait dapat mematuhinya.,” ujar Adil Karim, pada Selasa (30/6/2020).

Dia mengatakan, ALFI, selama ini terlibat cukup intensif dengan pihak kementrian dan lembaga (K/L) serta berbagai asosiasi lainnya dalam memberikan rekomendasi terkait pelayanan otomasi import barang, dimulai dari Delivery Order (DO) Online tersebut.

Adil mengatakan, sistem logistik di Indonesia mesti berbasis pada kepentingan layanan yang lebih efisien, transparan, serta terintegrasi dari end to end service.

Oleh sebab itu, dibutuhkan platform logistik nasional yang mengakomodir seluruh kepentingan bisnis dan berdaya saing global 4.0 guna mendongkrak perbaikan Logistik Performance Index Indonesia, sehingga Republik ini memang sudah saatnya mempunyai yang namanya National Logistics Ecosystem (NLE).

“Mengenai DO Online ini merupakan upaya mewujudkan NLE tersebut dan menjadikan INWS sebagai panglima dalam digitalisasi layanan logistik nasional,” paparnya.

Adil mengatakan, kehadiran PM 42/2020, untuk memberikan kemudahan berusaha di bidang pengiriman barang pada pelabuhan, khususnya pelayanan pengiriman pesanan secara elektronik (DO Online) untuk barang impor sehingga mendongkrak daya saing.

“Dengan adanya beleid itu, pelaku bisnis kini memiliki kepastian dalam berusaha,” paparnya.

Dalam PM 42/2020 disebutkan, pemilik barang, wakil pemilik barang, atau perusahaan jasa pengurusan transportasi wajib mengajukan permohonan DO Online kepada perusahaan angkutan laut melalui sistem Indonesia National Single Window (INSW) atau sistem elektronik yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut atau pihak lain.

Adapun perusahaan angkutan laut wajib mengirimkan elemen data DO Online yang diterbitkan ke sistem INSW.

Sedangkan badan usaha pelabuhan (BUP) selaku pengelola terminal wajib menyediakan sistem yang memungkinkan untuk menerima elemen data DO Online dari sistem INSW.(md)

Berikut Point PM 42/2020:

● Pasal 3
(1) Badan usaha Pelabuhan selaku pengelola Terminal dan perusahaan angkutan laut harus menerapkan sistem pelayanan DO Online untuk Barang Impor

(2) Pemilik barang, wakil pemilik barang, atau perusahaan jasa pengurusan transportasi harus menggunakan pelayanan DO Online sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Badan usaha Pelabuhan selaku pengelola Terminal atau perusahaan angkutan laut dapat bekerja sama dengan penyedia jasa sistem informasi elektronik dalam hal belum memiliki sistem pelayanan DO Online sebagaimana dimaksud pada ayat 1.