RI Jadi Anggota Dewan IMO Kategori C

LONDON–Alfijak: Indonesia terpilih kembali menjadi anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) Kategori C Periode 2020 – 2021 dalam sidang IMO, di London Inggris (29/11/2019).

Pada sidang itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI juga terpilih sebagai External Auditor IMO mengalahkan Inggris dan Italy.

Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan IMO yang berisikan 40 negara dengan 3 kategori dari total 174 negara anggota IMO menunjukan pengakuan dunia atas eksistensi Indonesia di sektor maritim Internasional.

Terpilihnya RI sebagai anggota IMO kategori C dan BPK RI sebagai external auditor IMO melalui proses penghitungan suara pada pemilihan anggota Dewan Organisasi Maritim Internasional itu.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengucapkan selamat kepada Delegasi Indonesia atas upaya serta pendekatan diplomatisnya serta rakyat Indonesia yang telah memberikan dukungan sehingga Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan IMO kategori C Periode 2020 – 2021.

“Alhamdulillah, kita manfaatkan kesempatan ini untuk melanjutkan pembangunan di sektor maritim Indonesia agar dapat memberikan kemaslahatan masyarakat banyak,” ujar Budi Karya melalui keterangan pers-nya, pada Sabtu (30/11/2019)

Menurut Menhub, menjadi anggota Dewan IMO kategori C memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan-kebijakan IMO yang sangat berpengaruh pada dunia kemaritiman.

Menhub Budi juga memberikan apresiasi kepada para stakeholder serta masyarakat pengguna jasa transportasi laut yang telah memberikan dukungannya selama ini.

Peringkat ke 5

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo mengatakan, sebanyak 139 negara memberikan suaranya untuk Indonesia dalam pemilihan anggota Dewan IMO dengan sistem voting (pemungutan suara).

“Indonesia kembali menjadi anggota Dewan IMO Kategori C periode 2020 – 2021 dengan mendapatkan 139 suara dan menduduki peringkat ke-5 dari 24 Negara anggota IMO yang mencalonkan di Dewan IMO Kategori C,” ujar Dirjen Agus.

Dewan IMO kategori C  merupakan perwakilan dari negara-negara yang mempunyai kepentingan khusus dalam angkutan laut dan mencerminkan pembagian perwakilan yang adil secara geografis.

Dalam pemilihan Anggota Dewan ini, terdapat 168 negara anggota IMO yang hadir pada Sidang Majelis IMO ke-31, dan hanya 165 negara yang memiliki hak suara, sementara 3 negara lain dianggap tidak eligible untuk memberikan suara. Sedangkan pada pemilihan Anggota Dewan Kategori C, sebanyak 165 pemilih dianggap sah suaranya.

“Di Kategori C, Singapura menjadi negara yang menduduki peringkat pertama dengan perolehan jumlah suara sebanyak 153 suara,” ujar Dirjen Agus.

Adapun peringkat selanjutnya berturut-turut diraih oleh Malta (145), diikuti oleh Malaysia (142), Cyprus (140), Indonesia (139), Bahama (137), Afrika Selatan (136), Mexico (135), Chili (134), Belgia (133), Mesir (132), Peru (132), Moroko (131), Denmark (130), Turki (129), Thailand (127), Jamaica (125), Filipina (119), Kuwait (112), dan Kenya (111).

“Empat negara lain tidak masuk dalam keanggotaan dewan IMO kategori C, yaitu: Nigeria (110), Saudi Arabia (106), Polandia (101) dan Liberia (100). Sementara 1 negara, yaitu Qatar mengundurkan diri sebagai kandidat Anggota Dewan IMO Kategori C,” ucap Dirjen Agus.

Dengan demikian, menjadi anggota Dewan IMO kategori C, merupakan upaya dan menjadi salah satu pencapaian Indonesia dalam mengembalikan kejayaan maritim untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Sedangkan untuk anggota Dewan IMO kategori A dan B, telah pula diumumkan yang hasil lengkapnya adalah sebagai berikut:

Kategori A terdiri dari 10 negara yang mewakili armada pelayaran niaga internasional terbesar dan sebagai penyedia angkutan laut internasional terbesar, sesuai dengan jumlah perolehan suara terbanyak, yaitu Jepang, Republic of Korea, Italia, China, Yunani, Panama, Inggris, Norwegia, Amerika Serikat, dan Federasi Rusia.

Kategori B terdiri dari 10 negara yang mewakili kepentingan terbesar dalam “International Seaborne Trade”, sesuai dengan urutan perolehan suara terbanyak, yaitu Australia, Jerman, Prancis, Brazil, Spanyol, India, Kanada, Uni Emirat Arab, Brazil dan Argentina. Adapun Swedia yang pada periode sebelumnya menjadi Anggota Dewan Kategori B, tidak lagi terpilih karena jumlah suara pemilihnya berada di urutan terakhir.

Delegasi Indonesia pada Sidang IMO Assembly ke-31 dipimpin oleh Menteri Perhubungan dengan Alternate HoD Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI, Rizal Sukma dengan anggota delegasi terdiri dari perwakilan Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, KBRI London, instansi pemerintah terkait, BUMN serta asosiasi terkait lainnya.

Auditor

Pada kesempatan tersebut, juga dilaksanakan pemilihan external auditor IMO dengan periode kerja tahun 2020 sampai dengan 2023, di mana Indonesia mengajukan diri bersaing dengan dua negara lain, yaitu Italia dan Inggris.

Menhub Budi mengucapkan Selamat kepada BPK yang terpilih sebagai External Auditor IMO periode 2020 – 2023.

“Saya juga mengucapkan selamat kepada BPK yang terpilih sebagai External Auditor IMO Periode 2020 – 2023. Pengalaman bergengsi dua kali mengaudit lembaga Internasional pastinya menambah kepercayaan bagi negara anggota IMO sehingga secara meyakinkan mereka memberikan suaranya bagi Indonesia” ucap Menhub.

Dirjen Agus menjelaskan, pada putaran pertama pemilihan, Indonesia berhasil mengungguli Itali dan Inggris dengan perolehan suara sebesar 64 suara, dibandingkan dengan Inggris yang mendapatkan 45 suara dan Italia yang mendapatkan 24 suara.

“Namun demikian, karena perolehan suara yang diperoleh oleh Indonesia tidak memenuhi jumlah suara minimal yang diperlukan untuk dapat terpilih, yakni 72 suara, maka dilakukan pemilihan putaran kedua,” ungkap Dirjen Agus.

Selanjutnya, pada pemilihan putaran kedua Indonesia akhirnya berhasil memperoleh suara mayoritas sejumlah 75 suara mengalahkan Inggris yang dengan perolehan 64 suara dari total 142 pemilih, di mana 3 di antaranya abstain.(ri)

ALFI Usul eks JICT-2 Bisa Layani Kontainer Domestik

Ketua ALFI DKI, Widijanto

JAKARTA- Alfijak : Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyatakan fasilitas eks JICT-2, dikawasan pelabuhan Tanjung Priok dijadikan sebagai terminal kontainer untuk melayani kapal peti kemas domestik/antar pulau.

“Ketimbang idle, sebaiknya eks JICT-2 dimanfaatkan untuk pelayanan kapal kontainer domestik. Karena saya dengar draft dermaganya kini hanya mampu untuk disandari kapal berkapasitas kurang dari 1.000 TEUs,”ujar Widijanto, Ketua DPW ALFI DKI Jakarta.

Dia mengatakan, kendati begitu rencana pengaktifan kembali fungsi eks JICT-2 itu mesti melalui kajian mendalam agar tidak menimbulkan masalah baru berupa kemacetan lalu lintas trucking di dalam pelabuhan Tanjung Priok sehingga berpotensi mengganggu kegiatan logistik.

Saat ini fasilitas container yard di terminal JICT-2 digunakan sebagai lahan parkir sementara trucking pengangkut peti kemas guna menghidari kemacetan dan kepadatan lalu lintas truk trailler yang hendak masuk melayani bongkar muat di Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok.

Sebagaimana diketahui, letak Terminal 3 Priok dan eks terminal JICT-2 itu berdampingan. Adapun dermaga terminal JICT-2 selama ini kerap dimanfaatkan untuk melayani kapal-kapal tamu negara maupun kapal penelitian.

“Fasilitas eks terminal JICT-2 memang sudah semestinya difungsikan lagi sebagai terminal kontainer. Tetapi perlu diperhatikan bagaimana soal kemacetan trucking yang bakal muncul nantinya,”papar Widijanto.

Dia mengatakan, Pelabuhan Tanjung Priok memerlukan terminal khusus layanan kontainer domestik dan tarifnya agar diatur ulang supaya lebih kompetitif.

Sebelumnya, manajemen Jakarta International Container Terminal (JICT) menegaskan bahwa pengelolaan eks terminal JICT-2, di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok saat ini dilakukan oleh PT.Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II/IPC.

“Terminal JICT-2 itu akan dikelola oleh Pelindo II,” ujar Wakil Dirut PT JICT, Riza Erivan.

Dia mengatakan, kini sedang di inventarisasi aset yang ada di fasilitas JICT-2 itu, termasuk soal dermaga eksisting maupun seluruh peralatan yang ada di terminal itu.

PT.Pelabuhan Indonesia II/IPC melalui Manajemen Pelabuhan Tanjung Priok, disebut-sebut telah menjajaki rencana pengaktifan kembali fungsi eks JICT-2 tersebut, dan berkonsultasi dengan para pengguna jasa di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu, salah satunya dengan operator truk trailler.

Gemilang Tarigan, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) mengatakan, asosiasinya sudah diajak bicara oleh manajemen Pelindo II cabang Tanjung Priok mengenai memfungsikan kembali fasilitas JICT-2 sebagai terminal peti kemas.(ri)

Logistik & Industri Berkolaborasi, Pacu Ekspor dan Investasi

SOLO- Alfijak: Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan, mendorong kolaborasi logistik dengan industri guna meningkatkan investasi dan ekspor serta mengurangi impor.

Hal itu disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dalam sambutannya pada pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimpas) DPP ALFI/ILFA di Solo,Jawa Tengah (22/11/2019).

Menhub mengatakan, ALFI sebagai mitra strategis pemerintah, telah berperan dalam pembangunan di sektor transportasi barang dan logistik secara nasional maupun internasional.

Rapimnas ALFI bertema “Langkah Strategis Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan SDM dalam rangka mendorong investasi dan ekspor” itu dihadiri Dewan Pengurus Wilayah (DPW) ALFI/ILFA seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua.

“Saya apresiasi tema Rampinas tersebut sangat tepat, karena sesuai dengan kondisi yang dihadapi bangsa saat ini,” ucap Budi Karya.

Untuk memperbaiki defisit neraca perdagangan RI saat ini, kata Menhub adalah melalui peningkatan ekspor dan mengurangi impor.

“Dengan begitu kinerja logistik nasional akan semakin membaik sehingga bisa meningkatkan investasi,” tandasnya.

Hal senada dikemukakan Kepala Badan Kordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Menurut Bahlil, kontribusi ALFI sebagai organisasi yang mengkordinir para pengusaha logistik nasional sangat strategis dalam membangun perekonomian bangsa.

Diapun berharap ALFI dapat berperan mengurai problem yang dihadapi khususnya yang berkaitan dengan aktivitas di pelabuhan, angkutan darat dan logistik di Indonesia.

Ketua Umum DPP ALFI, Yukki Nugrahawan Hanafi, mengatakan kolaborasi pelaku usaha logistik dan industri serta perguruan tinggi akan meningkatkan kinerja logistik nasional sehingga dapat mendorong investasi dan menambah daya saing ekspor komoditas unggulan di pasar global.

Menurutnya, kolaborasi seperti itu dapat memungkinkan untuk membangun eksosistem logistik yang komprehansif dan efisien.

“Bila ekosistem logistik yang efisien terwujud, maka hal ini akan dapat mendorong investasi serta meningkatkan ekspor, sehingga defisit neraca perdagangan yang beberapa tahun terakhir dialami Indonesia dapat diatasi. Bahkan, neraca perdagangan internasional Indonesia akan lebih sehat atau positif,” ujar Yukki.

Global

Yukki mengatakan, perekonomian global saat ini melemah, penuh ketidakpastian, akibat perang dagang antara China dengan Amerika Serikat. Kondisi ini berdampak kepada perdagangan internasional Indonesia karena dua negara tersebut merupakan tujuan utama ekspor Indonesia.

Perang dagang China-AS, imbuhnya, berdampak kepada menurunnya kinerja beberapa industri nasional seperti industri otomotif, industri elektronik (komputer), industri pertanian, industri tekstil dan produk tekstil. Selanjutnya kinerja perdagangan internasional (ekspor dan impor) Indonesia mengalami defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit—CAD) hingga kuartal II tahun 2019 mencapai US$ 8,4 miliar.

Maka dari itu Indonesia perlu meningkatkan ekspor secara signifikan karena dalam lima tahun terakhir hanya tumbuh rata-rata sekitar 7%. Untuk meningkatkan ekspor memang tidak mudah karena banyak permasalahan yang harus diperbaiki, terutama kebijakan instansi pemerintah terkait, kualitas, kualitas produk dan perlunya memperbaiki saya saing setiap komoditas ekspor.

Yukki mengatakan, salah satu faktor yang bisa menaikkan daya saing produk ekspor Indonesia adalah memperbaiki ekosistem logistik komoditas ekspor secara menyeluruh, dengan membangun ekosistem manajemen rantai pasok (supply chain).

Untuk mewujudkan ekosistem logistik yang efisien diperlukan kolaborasi seluruh kepentingan seperti pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM).

Selain itu, lanjut Yukki, untuk menjalankan ekosistem logistik yang efisien disamping diperlukan sistem informasi dan komunikasi elektronik yang terintegrasi diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.

“Disinilah pentingnya lembaga pendidikan kejuruan dan perguruan tinggi dalam menyiapkan SDM,” paparnya.

Namun, Yukki mengingatkan hal tersebut belumlah cukup, lantaran membangun ekosistem logistik yang efisien diperlukan badan adhoc di bawah presiden karena melibatkan 15 kementerian dan 3 lembaga negara. “Badan inilah yang berfungsi untuk mensinkronkan bebagai kebijakan dan menyederhanakan regulasi terkait dengan ekosistem logistik nasional.”ucapnya.

Menurut dia, permasalahan lain yang juga dibutuhkan untuk membangun ekosistem logistik nasional yang efisien adalah pengembangan infrastruktur (hard dan soft infrastructure).

Pengembangan hard infrastructure mencakup pembangunan pelabuhan, bandara, jalan dan pusat logistik dan terkoneksi dengan baik.

“Sedangkan soft infrastructure mencakup sistem informasi dan komunikasi elektronik yang terintergrasi dengan seluruh pemangku kepentingan (platform) untuk memperlancar dokumen dan sistem transaksi,” kata Yukki.(ri)

BC Priok Mengantisipasi Lonjakan Arus Barang Nataru, Ini Kata ALFI

Dwi Teguh Wibowo

JAKARTA-Alfijak : Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok menyatakan, instansinya memprediksikan akan ada peningkatan arus barang dan peti kemas melalui pelabuhan Tanjung Priok pada bulan depan.

Kepala KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok, Dwi Teguh Wibowo mengatakan, proyeksi itu berkaitan adanya persiapan distribusi barang menjelang hari raya Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 (Nataru).

Kendati begitu, instansinya siap melakukan antisipasi apabila terjadi lonjakan arus barang impor maupun ekspor pada saat Nataru itu.

“Memang mulai ada terlihat pergerakan dan kecenderunganya arus barang impor melalui pelabuhan Priok meningkat memasuki Desember mendatang. Namun Bea dan Cukai Priok sudah siapkan antisipasinya jika lonjakan itu terjadi,”ujarnya, disela-sela deklarasi penerapan ecoport di pelabuhan Tanjung Priok, pada Rabu (20/11/2019).

Dwi Teguh mengatakan, antisipasi penanganan arus barang menjelang Nataru itu nantinya juga akan melibatkan semua stakeholdera terkait di pelabuhan Priok.

“Belum bisa kami sampaikan sekarang seperti apa tehnisnya, tetapi yang jelas antisipasi terhadap lonjakan arus barang seperti ini telah secara rutin dipersiapkan,”paparnya.

Saat disinggung soal masih menumpuknya ratusan kontainer importasi yang diduga berisi limbah plastik mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3) di Pelabuhan Priok hingga saat ini, Dwi Teguh menyatakan instansinya masih menunggu hasil pemeriksaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melakukan eksekusi.

“Sudah akan dibentuk tim Satgas (satuan tugas) penanganan kontainer limbah B3 di Priok. Kita tunggu saja hasil periksa dari KLHK soal itu,” ucapnya.

Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Capt Hermanta mengatakan instansinya akan mengundang semua stakholders di pelabuhan Priok dalam rangka tetap menjamin kelancaran arus barang maupun penumpang selama masa libur Nataru.

“Akan kami libatkan stakeholders terkait, apalagi program kesiapan menghadapi Nataru seperti ini sudah rutin kita laksanakan di pelabuhan Priok,”katanya.

Sementara itu, Sekretaris DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan meskipun terdapat hari-hari libur nasional saat Natal dan Tahun Baru (Nataru), diharapkan pelayanan jasa kepelabuhanan maupun kepabeanan dan cukai di Tanjung Priok tetap beroperasi 24/7.

“Jangan sampai ada barang impor yang gak bisa delivery keluar pelabuhan. Begitupun untuk ekspor tetap mesti berjalan meskipun saat Nataru itu,”ujar Adil.

Dia mengatakan, saat ini situasi perekonomian nasional belum sepenuhnya pulih, karenanya optimalisasi pelayanan ekspor impor perlu terus di galakkan.(ri)

ALFI Institute & STTD, Kerjasama Cetak SDM Logistik Unggul

BEKASI, Alfijak : Lembaga diklat Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Institute melakukan kerjasama dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Kementerian Perhubungan dalam upaya peningkatan SDM Indonesia yang unggul.

Kerjasama itu dirangkai melalui Diklat Logistik & Freight Forwarding (UNESCAP & FIATA Standard) yang di buka oleh Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, Suharto, pada Senin (18/11/2019), di STTD Bekasi.

Pada kesempatan itu juga dilaksanakan penyematan kepesertaan terhadap seluruh peserta Diklat yang dilaksanakan mulai 18 Nopember s/d 13 Dessember 2019.

“Program ini merupakan upaya sinergi ALFI Institute dan STTD guna peningkatan dan mengembangkan pengetahuan Logistik bagi para insan logistik kepada Tenaga Pengajar STTD agar dapat diteruskan kepada peserta didik atau Taruna,” ujar Director Course ALFI Institute, M.Supriyanto , Senin (18/11).

Dia mengatakan, pendidikan dan pelatihan ini merupakan standarisasi FIATA – Switzerland dalam bidang Freight Forwarding & Logistik yang berlaku global.

Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, Suharto menyampaikan visi ke depan guna mendukung program pemerintah untuk SDM unggul di bidang logistik.

Dia juga megapresiasi dukungan berbagai pihak dalam memberikan peluang dan kesempatan guna memperkuat logistik nasional.

Disisi lain, dukungan infrastruktur yang telah di bangun oleh Pemerintah, maupun program tol laut agar diharmonisasikan dalam upaya membangun visi pendidikan logistik di STTD.

Program ini, imbuhnya, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada tenaga pengajar sehingga menjadikan logistik yang terintegrasi di dalam membangun logistik Indonesia dan menjadi leader di kawasan Asean.

“Apalagi saat ini Indonesia masih menduduki peringkat ke-5 dalam hal logistics performance index Asean,”ucapnya.(ri)

Muswil ALFI DKI digelar 5 Desember

Adil Karim, Sekum DPW ALFI DKI JAKARTA

JAKARTA-Alfijak: Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, siap menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) ke V, pada 5 Desember 2019 dengan mengambil tema Meningkatkan Peran ALFI/ILFA Dalam Mewujudkan Ekosistem di DKI Jakarta Guna Mengantisipasi Era Industri 4.0.

Dikutip dari beritakapal.com, Muswil dalam rangka melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) itu merupakan perhelatan tertinggi seluruh anggota di organisasi tersebut untuk memilih Pengurus/Ketua DPW ALFI periode 2019-2024.

Seluruh perusahaan anggota DPW ALFI DKI dihimbau untuk menghadiri Muswil ke V tersebut, mengingat undangan ke masing-masing perusahaan anggota sudah disampaikan oleh sekretariat ALFI DKI.

Adapun pendaftaran peserta Muswil DPW ALFI ke V tahun 2019 tersebut telah dilaksanakan sejak awal Nopember 2019 dan akan berakhir pada 29 Nopember 2019.

Muswil ke V tersebut juga dijadwalkan memilih secara demokratis dan musyawarah terkait kepengurusan DPW ALFI DKI Jakarta untuk masa bakti lima tahun mendatang.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, saat ini sudah terdapat dua kandidat yang bakal meramaikan bursa pencalonan Ketua DPW ALFI DKI 2019-2024, yakni Widijanto dan Adil Karim.

Widijanto merupakan Ketua DPW ALFI DKI Jakarta 2014-2019 (inchumbent) Sedangkan Adil Karim sebagai Sekretaris Umum DPW ALFI DKI Jakarta 2014-2019.

Saat dikonfirmasi masalah bursa calon Ketua ALFI DKI mendatang, Adil Karim mengakui bahwa dirinya siap menyalonkan diri pada Muswil ke V asosiasi itu untuk memimpin ALFI DKI periode lima tahun mendatang.

Sebagai pelaku bisnis forwarder dan logistik, Adil diketahui selama ini aktif dan peduli terhadap menjaga soliditas dan turut mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi perusahaan anggota ALFI DKI Jakarta.

Adil Karim juga masih aktif mengajar di INFA Institute, dan yang bersangkutan telah mengantongi sertifikat Certified Program Supply Chain Management (CPSCM) dari FIATA.

“Saya juga mengharapkan semua anggota dapat meramaikan dan menghadiri Muswil ke V DPW ALFI DKI Jakarta,” paparnya.

Saat ini, DPW ALFI DKI Jakarta memiliki keanggotaan aktif sebanyak 1.100 perusahaan.(#)

Sinergi AFFA & PMLI Untuk SDM Logistik Unggul  

JAKARTA-ALFIJAK: Asean Federation of Forwarders Associations(AFFA) bersinergi dengan PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (PMLI)-anak usaha PT.Pelabuhan Indonesia II/IPC dalam penyelenggaraan pelatihan SDM professional bidang logistik di tanah air dengan menggunakan 15 Core Curriculums in Logistics standar ASEAN.

Sinergi itu ditandai dengan telah ditandatanganinya perjanjian kerjasama antara Direktur Keuangan dan Pengembangan Bisnis PT PMLI Edy Purwanto dengan Yukki Nugrahawan Hanafi selaku Chairman AFFA.

Yukki yang juga merupakan Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengatakan, AFFA selama ini telah berperan aktif dalam membangun SDM logistik di kawasan.

“Bahkan kami mendapat kepercayaan untuk keduakalinya oleh Sekretariat Asean yang didanai oleh Pemerintah Jepang untuk membuat kurikulum pelatihan SDM logistik tingkat pemula berbasis digital pada tahun 2020,” ujar Yukki, melalui siaran pers-nya, pada Sabtu (9/11/2019).

Dia mengatakan, Indonesia yang memiliki penduduk usia produktif besar, seharusnya bisa mendorong SDM nya untuk bisa bersaing di tingkat internasional.

“Saya membayangkan suatu hari nanti SDM logistik kompeten yang terlatih dari Indonesia bisa berkarir di luar negeri dan siap menghadapi komunitas ekonomi Asean 2025” ucapnya.

Yukki menyatakan, AFFA sebagai perkumpulan asosiasi pelaku industri logistik se Asean sudah berkiprah selama 30 tahun.

AFFA merupakan satu-satunya entitas industri logistik yang terafiliasi di sekretariat Asean serta dipercaya menjadi mitra Asean dalam pengembangan kurikulum pendidikan logistik dan menyediakan pool of trainer logistik berlatar belakang praktisi.

Edy Purwanto menyampaikan, dengan ditandatangani nya perjanjian kerjasama ini, menjadikan PMLI semakin siap dalam menyelenggarakan pelatihan kompetensi SDM Logistik Indonesia yang bertaraf internasional.

“Selain standar Asean, perseroan juga sedang dalam tahap untuk mendapatkan akreditasi sebagai penyelenggara pelatihan logistik skala global dari sebuah organisasi pelatihan kelas dunia. Tinggal tunggu launching,” ujarnya.

Sebagai badan usaha, imbuh Edy, perseroan yang fokus dalam pelatihan SDM dan konsultan ini, melihat visi pemerintah lima tahun kedepan sebagai momentum untuk aktif ambil bagian sekaligus mewujudkan visi perusahaan untuk menjadi mitra terbaik dalam peningkatan kompetensi SDM pada industri kepelabuhanan, maritim dan logistik di tanah air.

Sebagaimana diketahui, keseriusan Presiden Joko Widodo untuk fokus di dalam membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia telah dinyatakan dalam pidato pelantikan Presiden di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Dalam pidatonya, Presiden menyebutkan lima hal penting yang akan dikerjakan di periode pemerintahan ke depan, salah satunya pembangunan SDM sebagai prioritas.

Presiden juga menekankankan bahwa cara-cara lama tidak bisa dilakukan lagi, dan kerja sama dengan industri juga penting di optimalkan dengan diiringi penggunaan teknologi guna memperluas jangkauan ke seluruh pelosok negeri.(ri)

Bea Cukai & LPI Siapkan Solusi Pembiayaan Ekspor

Fajar Doni, saat memberikan pemaparan

JAKARTA- Alfijak : Direktorat Jenderal Bea & Cukai Kementerian Keuangan, menyatakan agar para eksportir di Indonesia dapat menyampaikan segala permasalahan ekspornyq di lapangan kepada instansi Bea dan Cukai.

“Kalau ada permasalahan dengan layanan ekspor jangan segan-segan sampaikan ke kami,” ujar Direktur Tehnis Kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai, Fajar Doni saat menjadi nara sumber pada Seminar Nasional bertema Outlook Kinerja Ekspor Indonesia 2020, yang dilaksanakan dalam rangkaian Munas ke VIII Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), di Jakarta pada Kamis (6/11/2019).

Dia mengatakan, selain telah menyiapkan klinik layanan permasalahan ekspor di kantor-kantor Bea dan Cukai di setiap daerah, saat ini juga sedang di siapkan kerjasama Ditjen Bea & Cukai dengan Lembaga Pembiayaan Indonesia (LPI) guna membuat virtual office ekspor.

“Virtual office itu juga sebagai salah satu solusi apabila terdapat eksportir yang membutuhkan dana untuk kegiatan ekspornya nantinya bisa di biayai oleh LPI,” tuturnya.

Fajar Doni mengungkapkan, Ditjen Bea & Cukai telah menginventarisir tujuh permasalahan umum dalam eksportasi, yakni; kualitas infratruktur dan fasilitas perdagangan yang belum sesuai, ongkos logistik yang masih tinggi, penetrasi dan akses pasar rendah, serta kurangnya fasilitas pendukung.

Disamping itu,rendahnya kualitas produk dan inovasi ekspor, perizinan yang rumit dan lambat, serta tenaga kerja yang kurang akomodatif dalam kebutuhan investasi.

Dia juga mengatakan, dari sisi kebijakan yang telah ditempuh oleh Ditjen Bea & Cukai Kemenkeu dalam penanganan perizinan ekspor dikelompokkan pada barang yang terkena larangan pembatasan atau lartas.

Untuk yang termasuk kategori non lartas, kata Fajar, sebanyak 5.597 harmonize system/HS (52%). Sedangkan lartas tanpa laporan surveyor (LS) sebanyak 2.505 HS (23%), serta lartas LS mencapai 2.724 HS (25%).

Sementara yang terkena lartas berdasarkan jenis barangnya, untuk barang modal sebanyak 3% atau senilai US$ 0,7 milliar, barang industri 14% (US$ 1,6 milliar) dan barang konsumsi 8,3% atau setara US$ 21,7 milliar.(ri)

Kuota Muatan Tol Laut di Evaluasi

SURABAYA – ALFIJAK : Pemerintah bersama dengan seluruh stakeholder dan shipper/consignee melaksanakan evaluasi kuota muatan dan pengawasan disparitas harga barang dalam trayek Tol Laut.

Hal itu dilakukan menyusul adanya pernyataan Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu terkait dugaan adanya monopoli di penyelenggaraan tol laut.

Pelabuhan Tanjung Perak merupakan pelabuhan pangkal atau muat sebagian besar trayek tol laut.

“Kita mengidentifikasi pola potensi monopoli terjadi itu di titik mana, hasil identifikasi kami dugaan praktik monopoli tersebut terjadi di daerah timur, seperti Maluku dan Papua. Kami menindaklanjuti sesuai arahan Presiden melalui Menteri Perhubungan agar kita lebih menyoroti Maluku dan Papua, dimana Papua kita akan masuk lebih mendalam,” ujar Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt. Wisnu Handoko saat memimpin Rapat Evaluasi Kuota Muatan dan Disparitas Harga Barang di Kantor PT Pelni Surabaya (2/11).

Capt. Wisnu mengatakan rapat evaluasi ini bertujuan untuk mencari suatu keseimbangan sehingga iklim dari ekosistem tol laut ini bisa sehat ke depannya.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan dari Kementerian Perdagangan, Hamida, yang juga turut hadir dalam rapat tersebut mencoba menggarisbawahi bahwa salah satu tugas dari Kemendag adalah memonitor kuota muatan.

Ia menilai bahwa setiap daerah minimal harus ada 3 (tiga) pelaku usaha yang melakukan pengiriman barang. “Kalau ada 1 atau 2 itu diduga akan ada monopoli, tetapi jika sudah mendekati closing time maka ketika tidak ada mengajukan permintaan booking lagi maka kita akan tetap memberikan kepada yang order,” kata Hamida.

Ia menyimpulkan dari pengamatannya, tol laut ini baru mampu menurunkan harga sekitar 10-20% dari harga normal hanya beberapa saat ketika kapal datang. “Makanya itu kita pengennya kontinuitas dari kapal ini harus ditingkatkan, jangan hanya 3 minggu atau 2 minggu sekali kalau bisa setiap minggu datang kesitu,” pungkas Hamida.

Ia juga menilai bahwa selama ini tol laut berhasil menjaga kestabilan harga. “Harga itu tidak sampai melonjak di hari-hari HBKN (Hari Besar Keagamaan Nasional) atau terjadi cuaca buruk, jadi dia tidak sampai terjadi lonjakan harga tetap stabil,” katanya.

Selain itu, Ia menambahkan bahwa kewajiban _consignee_ itu memiliki pakta integritas yang didalamnya dicantumkan bahwa kewajibannya menurunkan harga barang di bawah harga pasar.

“Ketika teman-teman di Dinas Perdagangan memantau/memonitoring harga itu salah satu tindakan pencegahan, ketika ditemukan mereka tetap menjual dengan harga tinggi dilakukan pembatalan pakta integritas yang artinya dicabut tidak bisa menggunakan angkutan tol laut lagi,” kata Hamida.

Sedangkan Kepala Seksi Transportasi Laut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Farida Sijabat memberikan pandangannya terhadap permasalahan ini.

“Harapan dari kami keterlibatan dari Pemda perlu sekali karena (kewenangan) lokasi ini kan Pemda yang sangat tau terjadi itu Pemda, tolong dilibatkan juga Pemda, Bupati, Dinas Perdagangan Daerah,” tuturnya.

“Kami mohon kita bersama-sama kembali mengingat bahwa ini adalah subsidi, bukan kepentingan pihak lain. Kembali lagi bahwa ini barang subsidi, tolong pergunakan dengan sebaik-baiknya dan tujuannya hanya satu untuk masyarakat miskin,” ujar Farida.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Jawa Timur, Dendy, mengatakan bahwa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat definisi Monopoli yaitu yang berbahaya dan wajib diawasi KPPU adalah praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

“Artinya sebenarnya Undang-Undang dimaksud justru mendorong pelaku usaha itu silahkan ekspansi semakin besar dan yang kecil dikasih kesempatan dengan kesempatan berusaha yang sama. Masalahnya adalah ketika sudah berada pada posisi dominan kita mulai cari-cari cara yang tidak benar, (seperti) menghambat pesaingnya, dekati birokrasinya, ada pemain baru dihambat, kapalnya dilamain, ini yang bahaya,” jelasnya.

Selain itu , dirinya juga setuju ke depan akan dilakukan perbaikan terkait integrasi logistik, help desk serta monitoring dan evaluasi. “Saya yakin di setiap daerah pasti ada permasalahan yang mungkin tidak sama, saya minta ditangani secara arif,” ujarnya.

Perwakilan dari KPPU Makassar, Hilman, yang hadir juga mengatakan lokasi dan tujuan dari tol laut ini banyak di sekitarnya.

“Jadi kami siap untuk kolaborasi untuk proses pengawasan sambil kita lihat apakah ada indikasi-indikasi yang tadi disebutkan, tidak hanya praktik monopoli tetapi apakah ada persaingan usaha tidak sehat juga di dalam proses logistik ini,” katanya.

Pada kesempatan terakhir, Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Perak M. Dahri meminta agar fungsi pengawasan perlu diperkuat baik di pusat maupun di UPT Daerah.(ri)