ALFI Institute & STTD, Kerjasama Cetak SDM Logistik Unggul

BEKASI, Alfijak : Lembaga diklat Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Institute melakukan kerjasama dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Kementerian Perhubungan dalam upaya peningkatan SDM Indonesia yang unggul.

Kerjasama itu dirangkai melalui Diklat Logistik & Freight Forwarding (UNESCAP & FIATA Standard) yang di buka oleh Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, Suharto, pada Senin (18/11/2019), di STTD Bekasi.

Pada kesempatan itu juga dilaksanakan penyematan kepesertaan terhadap seluruh peserta Diklat yang dilaksanakan mulai 18 Nopember s/d 13 Dessember 2019.

“Program ini merupakan upaya sinergi ALFI Institute dan STTD guna peningkatan dan mengembangkan pengetahuan Logistik bagi para insan logistik kepada Tenaga Pengajar STTD agar dapat diteruskan kepada peserta didik atau Taruna,” ujar Director Course ALFI Institute, M.Supriyanto , Senin (18/11).

Dia mengatakan, pendidikan dan pelatihan ini merupakan standarisasi FIATA – Switzerland dalam bidang Freight Forwarding & Logistik yang berlaku global.

Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, Suharto menyampaikan visi ke depan guna mendukung program pemerintah untuk SDM unggul di bidang logistik.

Dia juga megapresiasi dukungan berbagai pihak dalam memberikan peluang dan kesempatan guna memperkuat logistik nasional.

Disisi lain, dukungan infrastruktur yang telah di bangun oleh Pemerintah, maupun program tol laut agar diharmonisasikan dalam upaya membangun visi pendidikan logistik di STTD.

Program ini, imbuhnya, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada tenaga pengajar sehingga menjadikan logistik yang terintegrasi di dalam membangun logistik Indonesia dan menjadi leader di kawasan Asean.

“Apalagi saat ini Indonesia masih menduduki peringkat ke-5 dalam hal logistics performance index Asean,”ucapnya.(ri)

Muswil ALFI DKI digelar 5 Desember

Adil Karim, Sekum DPW ALFI DKI JAKARTA

JAKARTA-Alfijak: Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, siap menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) ke V, pada 5 Desember 2019 dengan mengambil tema Meningkatkan Peran ALFI/ILFA Dalam Mewujudkan Ekosistem di DKI Jakarta Guna Mengantisipasi Era Industri 4.0.

Dikutip dari beritakapal.com, Muswil dalam rangka melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) itu merupakan perhelatan tertinggi seluruh anggota di organisasi tersebut untuk memilih Pengurus/Ketua DPW ALFI periode 2019-2024.

Seluruh perusahaan anggota DPW ALFI DKI dihimbau untuk menghadiri Muswil ke V tersebut, mengingat undangan ke masing-masing perusahaan anggota sudah disampaikan oleh sekretariat ALFI DKI.

Adapun pendaftaran peserta Muswil DPW ALFI ke V tahun 2019 tersebut telah dilaksanakan sejak awal Nopember 2019 dan akan berakhir pada 29 Nopember 2019.

Muswil ke V tersebut juga dijadwalkan memilih secara demokratis dan musyawarah terkait kepengurusan DPW ALFI DKI Jakarta untuk masa bakti lima tahun mendatang.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, saat ini sudah terdapat dua kandidat yang bakal meramaikan bursa pencalonan Ketua DPW ALFI DKI 2019-2024, yakni Widijanto dan Adil Karim.

Widijanto merupakan Ketua DPW ALFI DKI Jakarta 2014-2019 (inchumbent) Sedangkan Adil Karim sebagai Sekretaris Umum DPW ALFI DKI Jakarta 2014-2019.

Saat dikonfirmasi masalah bursa calon Ketua ALFI DKI mendatang, Adil Karim mengakui bahwa dirinya siap menyalonkan diri pada Muswil ke V asosiasi itu untuk memimpin ALFI DKI periode lima tahun mendatang.

Sebagai pelaku bisnis forwarder dan logistik, Adil diketahui selama ini aktif dan peduli terhadap menjaga soliditas dan turut mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi perusahaan anggota ALFI DKI Jakarta.

Adil Karim juga masih aktif mengajar di INFA Institute, dan yang bersangkutan telah mengantongi sertifikat Certified Program Supply Chain Management (CPSCM) dari FIATA.

“Saya juga mengharapkan semua anggota dapat meramaikan dan menghadiri Muswil ke V DPW ALFI DKI Jakarta,” paparnya.

Saat ini, DPW ALFI DKI Jakarta memiliki keanggotaan aktif sebanyak 1.100 perusahaan.(#)

Sinergi AFFA & PMLI Untuk SDM Logistik Unggul  

JAKARTA-ALFIJAK: Asean Federation of Forwarders Associations(AFFA) bersinergi dengan PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (PMLI)-anak usaha PT.Pelabuhan Indonesia II/IPC dalam penyelenggaraan pelatihan SDM professional bidang logistik di tanah air dengan menggunakan 15 Core Curriculums in Logistics standar ASEAN.

Sinergi itu ditandai dengan telah ditandatanganinya perjanjian kerjasama antara Direktur Keuangan dan Pengembangan Bisnis PT PMLI Edy Purwanto dengan Yukki Nugrahawan Hanafi selaku Chairman AFFA.

Yukki yang juga merupakan Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengatakan, AFFA selama ini telah berperan aktif dalam membangun SDM logistik di kawasan.

“Bahkan kami mendapat kepercayaan untuk keduakalinya oleh Sekretariat Asean yang didanai oleh Pemerintah Jepang untuk membuat kurikulum pelatihan SDM logistik tingkat pemula berbasis digital pada tahun 2020,” ujar Yukki, melalui siaran pers-nya, pada Sabtu (9/11/2019).

Dia mengatakan, Indonesia yang memiliki penduduk usia produktif besar, seharusnya bisa mendorong SDM nya untuk bisa bersaing di tingkat internasional.

“Saya membayangkan suatu hari nanti SDM logistik kompeten yang terlatih dari Indonesia bisa berkarir di luar negeri dan siap menghadapi komunitas ekonomi Asean 2025” ucapnya.

Yukki menyatakan, AFFA sebagai perkumpulan asosiasi pelaku industri logistik se Asean sudah berkiprah selama 30 tahun.

AFFA merupakan satu-satunya entitas industri logistik yang terafiliasi di sekretariat Asean serta dipercaya menjadi mitra Asean dalam pengembangan kurikulum pendidikan logistik dan menyediakan pool of trainer logistik berlatar belakang praktisi.

Edy Purwanto menyampaikan, dengan ditandatangani nya perjanjian kerjasama ini, menjadikan PMLI semakin siap dalam menyelenggarakan pelatihan kompetensi SDM Logistik Indonesia yang bertaraf internasional.

“Selain standar Asean, perseroan juga sedang dalam tahap untuk mendapatkan akreditasi sebagai penyelenggara pelatihan logistik skala global dari sebuah organisasi pelatihan kelas dunia. Tinggal tunggu launching,” ujarnya.

Sebagai badan usaha, imbuh Edy, perseroan yang fokus dalam pelatihan SDM dan konsultan ini, melihat visi pemerintah lima tahun kedepan sebagai momentum untuk aktif ambil bagian sekaligus mewujudkan visi perusahaan untuk menjadi mitra terbaik dalam peningkatan kompetensi SDM pada industri kepelabuhanan, maritim dan logistik di tanah air.

Sebagaimana diketahui, keseriusan Presiden Joko Widodo untuk fokus di dalam membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia telah dinyatakan dalam pidato pelantikan Presiden di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Dalam pidatonya, Presiden menyebutkan lima hal penting yang akan dikerjakan di periode pemerintahan ke depan, salah satunya pembangunan SDM sebagai prioritas.

Presiden juga menekankankan bahwa cara-cara lama tidak bisa dilakukan lagi, dan kerja sama dengan industri juga penting di optimalkan dengan diiringi penggunaan teknologi guna memperluas jangkauan ke seluruh pelosok negeri.(ri)

Bea Cukai & LPI Siapkan Solusi Pembiayaan Ekspor

Fajar Doni, saat memberikan pemaparan

JAKARTA- Alfijak : Direktorat Jenderal Bea & Cukai Kementerian Keuangan, menyatakan agar para eksportir di Indonesia dapat menyampaikan segala permasalahan ekspornyq di lapangan kepada instansi Bea dan Cukai.

“Kalau ada permasalahan dengan layanan ekspor jangan segan-segan sampaikan ke kami,” ujar Direktur Tehnis Kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai, Fajar Doni saat menjadi nara sumber pada Seminar Nasional bertema Outlook Kinerja Ekspor Indonesia 2020, yang dilaksanakan dalam rangkaian Munas ke VIII Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), di Jakarta pada Kamis (6/11/2019).

Dia mengatakan, selain telah menyiapkan klinik layanan permasalahan ekspor di kantor-kantor Bea dan Cukai di setiap daerah, saat ini juga sedang di siapkan kerjasama Ditjen Bea & Cukai dengan Lembaga Pembiayaan Indonesia (LPI) guna membuat virtual office ekspor.

“Virtual office itu juga sebagai salah satu solusi apabila terdapat eksportir yang membutuhkan dana untuk kegiatan ekspornya nantinya bisa di biayai oleh LPI,” tuturnya.

Fajar Doni mengungkapkan, Ditjen Bea & Cukai telah menginventarisir tujuh permasalahan umum dalam eksportasi, yakni; kualitas infratruktur dan fasilitas perdagangan yang belum sesuai, ongkos logistik yang masih tinggi, penetrasi dan akses pasar rendah, serta kurangnya fasilitas pendukung.

Disamping itu,rendahnya kualitas produk dan inovasi ekspor, perizinan yang rumit dan lambat, serta tenaga kerja yang kurang akomodatif dalam kebutuhan investasi.

Dia juga mengatakan, dari sisi kebijakan yang telah ditempuh oleh Ditjen Bea & Cukai Kemenkeu dalam penanganan perizinan ekspor dikelompokkan pada barang yang terkena larangan pembatasan atau lartas.

Untuk yang termasuk kategori non lartas, kata Fajar, sebanyak 5.597 harmonize system/HS (52%). Sedangkan lartas tanpa laporan surveyor (LS) sebanyak 2.505 HS (23%), serta lartas LS mencapai 2.724 HS (25%).

Sementara yang terkena lartas berdasarkan jenis barangnya, untuk barang modal sebanyak 3% atau senilai US$ 0,7 milliar, barang industri 14% (US$ 1,6 milliar) dan barang konsumsi 8,3% atau setara US$ 21,7 milliar.(ri)

Kuota Muatan Tol Laut di Evaluasi

SURABAYA – ALFIJAK : Pemerintah bersama dengan seluruh stakeholder dan shipper/consignee melaksanakan evaluasi kuota muatan dan pengawasan disparitas harga barang dalam trayek Tol Laut.

Hal itu dilakukan menyusul adanya pernyataan Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu terkait dugaan adanya monopoli di penyelenggaraan tol laut.

Pelabuhan Tanjung Perak merupakan pelabuhan pangkal atau muat sebagian besar trayek tol laut.

“Kita mengidentifikasi pola potensi monopoli terjadi itu di titik mana, hasil identifikasi kami dugaan praktik monopoli tersebut terjadi di daerah timur, seperti Maluku dan Papua. Kami menindaklanjuti sesuai arahan Presiden melalui Menteri Perhubungan agar kita lebih menyoroti Maluku dan Papua, dimana Papua kita akan masuk lebih mendalam,” ujar Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt. Wisnu Handoko saat memimpin Rapat Evaluasi Kuota Muatan dan Disparitas Harga Barang di Kantor PT Pelni Surabaya (2/11).

Capt. Wisnu mengatakan rapat evaluasi ini bertujuan untuk mencari suatu keseimbangan sehingga iklim dari ekosistem tol laut ini bisa sehat ke depannya.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan dari Kementerian Perdagangan, Hamida, yang juga turut hadir dalam rapat tersebut mencoba menggarisbawahi bahwa salah satu tugas dari Kemendag adalah memonitor kuota muatan.

Ia menilai bahwa setiap daerah minimal harus ada 3 (tiga) pelaku usaha yang melakukan pengiriman barang. “Kalau ada 1 atau 2 itu diduga akan ada monopoli, tetapi jika sudah mendekati closing time maka ketika tidak ada mengajukan permintaan booking lagi maka kita akan tetap memberikan kepada yang order,” kata Hamida.

Ia menyimpulkan dari pengamatannya, tol laut ini baru mampu menurunkan harga sekitar 10-20% dari harga normal hanya beberapa saat ketika kapal datang. “Makanya itu kita pengennya kontinuitas dari kapal ini harus ditingkatkan, jangan hanya 3 minggu atau 2 minggu sekali kalau bisa setiap minggu datang kesitu,” pungkas Hamida.

Ia juga menilai bahwa selama ini tol laut berhasil menjaga kestabilan harga. “Harga itu tidak sampai melonjak di hari-hari HBKN (Hari Besar Keagamaan Nasional) atau terjadi cuaca buruk, jadi dia tidak sampai terjadi lonjakan harga tetap stabil,” katanya.

Selain itu, Ia menambahkan bahwa kewajiban _consignee_ itu memiliki pakta integritas yang didalamnya dicantumkan bahwa kewajibannya menurunkan harga barang di bawah harga pasar.

“Ketika teman-teman di Dinas Perdagangan memantau/memonitoring harga itu salah satu tindakan pencegahan, ketika ditemukan mereka tetap menjual dengan harga tinggi dilakukan pembatalan pakta integritas yang artinya dicabut tidak bisa menggunakan angkutan tol laut lagi,” kata Hamida.

Sedangkan Kepala Seksi Transportasi Laut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Farida Sijabat memberikan pandangannya terhadap permasalahan ini.

“Harapan dari kami keterlibatan dari Pemda perlu sekali karena (kewenangan) lokasi ini kan Pemda yang sangat tau terjadi itu Pemda, tolong dilibatkan juga Pemda, Bupati, Dinas Perdagangan Daerah,” tuturnya.

“Kami mohon kita bersama-sama kembali mengingat bahwa ini adalah subsidi, bukan kepentingan pihak lain. Kembali lagi bahwa ini barang subsidi, tolong pergunakan dengan sebaik-baiknya dan tujuannya hanya satu untuk masyarakat miskin,” ujar Farida.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Jawa Timur, Dendy, mengatakan bahwa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat definisi Monopoli yaitu yang berbahaya dan wajib diawasi KPPU adalah praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

“Artinya sebenarnya Undang-Undang dimaksud justru mendorong pelaku usaha itu silahkan ekspansi semakin besar dan yang kecil dikasih kesempatan dengan kesempatan berusaha yang sama. Masalahnya adalah ketika sudah berada pada posisi dominan kita mulai cari-cari cara yang tidak benar, (seperti) menghambat pesaingnya, dekati birokrasinya, ada pemain baru dihambat, kapalnya dilamain, ini yang bahaya,” jelasnya.

Selain itu , dirinya juga setuju ke depan akan dilakukan perbaikan terkait integrasi logistik, help desk serta monitoring dan evaluasi. “Saya yakin di setiap daerah pasti ada permasalahan yang mungkin tidak sama, saya minta ditangani secara arif,” ujarnya.

Perwakilan dari KPPU Makassar, Hilman, yang hadir juga mengatakan lokasi dan tujuan dari tol laut ini banyak di sekitarnya.

“Jadi kami siap untuk kolaborasi untuk proses pengawasan sambil kita lihat apakah ada indikasi-indikasi yang tadi disebutkan, tidak hanya praktik monopoli tetapi apakah ada persaingan usaha tidak sehat juga di dalam proses logistik ini,” katanya.

Pada kesempatan terakhir, Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Perak M. Dahri meminta agar fungsi pengawasan perlu diperkuat baik di pusat maupun di UPT Daerah.(ri)