Arsip Tag: Menhub Budi Karya Sumadi

Membidik Peluang Bisnis Logistik di Asia Pasifik & Fokus Digitalisasi

JAKARTA– Peluang bisnis logistik di kawasan Asia Pasifik saat ini  mesti dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pelaku logistik nasional.

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, upaya tersebut d<span;>apat dilakukan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang bukan saja lewat program pemerintahan antarpulau, melainkan sektor ekspor dan impor..

“Alasan pemilihan kawasan Asia Pasifik dikarenakan kawasan tersebut merupakan salah satu yang cepat pulih dari krisis akibat pandemi Covid-19. Asia pasifik adalah kawasan dengan pertumbuhan ekonomi tercepat secara global. Pasar logistik di Asia Pasifik diperkirakan mencapai US$130,18 miliar per tahun dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 6 persen,” katanya saat Rakernas ALFI yang digelar secara hybrid, pada Rabu (27/10/2021).

Rakernas ALFI itu dibuka Menhub Budi Karya Sumadi dengan mengangkat tema Menangkap Peluang Bisnis di Asia Pasifik di Era New Opportunity.

Yukki mengatakan akan memacu seluruh perusahaan logistik nasional dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan kinerja usahanya.

Dengan begitu, para pelaku bisnis tersebut diharapkan mampu bersaing di dalam negeri maupun ditingkat global. Pada era kesempatan baru ini, lanjutnya, usaha logistik nasional harus bisa menangkap peluang bisnis yang ada.

“ALFI akan terus mendorong para pelaku jasa logistik nasional untuk siap meningkatkan new opportunity melalui adaptasi, inovasi, kolaborasi dan peningkatan SDM-nya,” ucapnya.

Yukki juga mengungkapkan kinerja logistik nasional akan semakin meningkat dimasa mendatang dengan adanya implementasi National Logistic Ecosystem [NLE] yang akan juga membuat proses delivery order atau DO kegiatan ekspor impor akan semakin cepat.

Dia bahkan menyebutkan saat ini biaya logistik nasional telah mengalami penurunan. Dalam perhitungan yang dibuat ALFI, imbuhnya, biaya logistik sudah turun ke angka 21,3% dari produk domestik bruto (PDB). Sebelumnya, disebutkan biaya logistik nasional di kisaran 23-24% dari PDB.

“Kalau kita bicara mengenai biaya logistik, saya yakin Indonesia sudah jauh lebih baik. Menurut perhitungan kami adalah 21,3%,” ucap Yukki.

Pesan Menhub

Pada keaempatan itu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengajak para pelaku logistik dan forwarder untuk menangkap peluang baru guna mendorong pertumbuhan logistik nasional di tengah pandemi Covid-19.

Menhub mengatakan, mencermati kondisi global saat ini, investasi sektor logistik dan industri di Asia Pasifik berpeluang besar untuk terus berkembang.

“Terlebih lagi dengan adanya perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Kondisi ini menjadi momentum yang dapat dimanfaatkan para pelaku bisnis untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke wilayah Asia Pasifik. Salah satu peluang baru yang mengemuka adalah distribusi produk kesehatan. Selain menjadi kebutuhan, juga menjadi pemicu dalam kegiatan ekonomi,” kata Menhub.

Menhub mengungkapkan, pemulihan ekonomi nasional terus membaik dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif hingga kuartal ketiga tahun 2021. Jadi meski masa pandemi ini berdampak pada semua sektor, namun industri jasa logistik yang berkaitan dengan transaksi bisnis to customer, customer to customer masih dapat bertahan.

“Distribusi komoditas justru mengalami peningkatan di masa pandemi hingga 70 persen dengan posisi angkutan barang sebanyak 35,8 juta,” ungkap Menhub.

Lebih lanjut Menhub menjelaskan, upaya pemerintah terhadap perbaikan kinerja logistik nasional telah membuahkan hasil. Indeks kinerja logistik Indonesia meningkat dari peringkat 63 pada tahun 2016 menjadi peringkat 46 pada tahun 2018, dengan indeks LPI mencapai 3,15, atau menjadi yang tertinggi selama 10 tahun terakhir.

“Namun capaian ini masih harus terus ditingkatkan dengan memanfaatkan peluang-peluang baru, percepatan dan pemerataan konektivitas infrastruktur transportasi, serta peningkatan kualitas SDM transportasi, yang dapat mendorong upaya alih teknologi dan lahirnya ekonomi kreatif, serta perbaikan dan penataan ekosistem. Untuk mewujudkan ini, tentunya membutuhkan sinergi bersama,” jelas Menhub.

Menhub menyampaikan bahwa ALFI/ILFA selaku organisasi yang menaungi pelaku usaha logistik dan forwarder Indonesia, memiliki peran penting untuk menjembatani kepentingan para anggotanya dan juga menjadi mitra pemerintah dalam rangka mewujudkan logistik nasional yang kompetitif dan berdaya saing.

Keberadaan ALFI/ILFA diharapkan mampu berperan, berkolaborasi, dan bersinergi dengan pemerintah, dalam membuka peluang-peluang baru, menciptakan iklim usaha yang kompetitif, dan melakukan sejumlah perbaikan pada sektor pergudangan dan manufaktur, yang dapat meningkatkan kepercayaan para pengguna jasa layanan logistik,” tutur Menhub.(*)

Jepang Dukung Percepatan Proyek Kerja Sama Pembangunan Infrastruktur Transportasi di RI

ALFIJAK – Kunjungan kerja Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ke Jepang membawa hasil yang cukup menggembirakan. Menhub mengatakan, Pemerintah Jepang secara umum menyatakan dukungannya terhadap upaya percepatan pembangunan sejumlah proyek infrastruktur transportasi kerja sama Indonesia – Jepang.

“Saya sangat mengapresiasi hubungan kerjasama Indonesia – Jepang selama ini, khususnya di bidang transportasi. Apalagi baru saja kita peringati 60 tahun hubungan diplomatik  Indonesia dan Jepang,” demikian disampaikan Menhub pada konferensi pers Kunjungan Kerja Menhub Ke Tokyo, Jepang Jepang, Selasa (7/9/2021).

Menhub mengatakan, investasi yang ditanamkan pihak Jepang di Indonesia telah berhasil menciptakan berbagai nilai tambah bagi Indonesia, termasuk terciptanya lapangan kerja yang luas.

“Kami terus melobi pihak Jepang agar penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) atau kandungan lokal pada setiap kerja sama yang dilakukan semakin meningkat,” jelas Menhub.

Dalam kunjungan kerjanya ke Jepang, Mehub bersama Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel dan Dubes RI untuk Jepang Heri Akhmadi bertemu dengan sejumlah pihak dari Jepang baik dari pemerintah maupun non pemerintah untuk membahas sejumlah pembangunan infrastruktur transportasi yaitu:  MRT Fase 2, KA Makassar-Parepare, Pelabuhan Patimban, dan Proving Ground BPLJSKB Bekasi.

Menhub mengungkapkan, terkait Pelabuhan Patimban, Pemerintah Jepang menyatakan akan mendukung optimalisasi Pelabuhan Patimban dengan mengajak para perusahaan industri otomotif dan operator pelabuhan asal Jepang, untuk turut memanfaatkan Pelabuhan Patimban dan mendorong pihak Konsorsium agar segera menyelesaikan kesepakatan membentuk joint venture (konsorsium).

Hal ini menjadi bentuk dukungan terhadap operasional Pelabuhan Patimban sebagai bagian dari ekosistem industri otomotif di Indonesia. Pemerintah Jepang juga menyatakan dukungannya mencari peluang untuk meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan melibatkan lebih banyak perusahaan Indonesia pada proyek Pembangunan Pelabuhan Patimban tahap 1-2.

Selanjutnya, terkait pembangunan MRT fase 2, Pemerintah Jepang juga akan mendorong pihak terkait untuk dapat mempercepat proses lelang sehingga proyek dapat segera direalisasikan tepat waktu. MRT Jakarta merupakan proyek kerjasama Infrastruktur kereta api yang monumental yang memberikan arti bagi hubungan Indonesia dan Jepang.

Sementara itu, terkait proyek KPBU Proving Ground di Balai Pengujian Laik Jalan Dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi, pihak Jepang memberikan respon dan antusiasme yang baik terhadap proyek ini. Hal Ini menujukkan bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk membangun fasilitas ini. Dengan adanya fasilitas ini, Indonesia nantinya bisa melakukan ekspor kendaraan tanpa melakukan uji tipe di luar negeri.

Selain membahas proyek yang sudah berlangsung, Menhub juga menyampaikan undangan kepada pihak Jepang untuk bekerja sama pada lima proyek pelabuhan yang akan segera dibangun dan dikembangkan yaitu : pelabuhan New Ambon di Indonesia Timur untuk industri perikanan dan kargo; Pelabuhan New Palembang di Sumatera Selatan untuk industri oil dan gas serta batubara; Pelabuhan Natuna di ujung  Laut China Selatan untuk industri perikanan; Pelabuhan Gorontalo di sulawesi Bagian Utara untuk industri pertanian; dan Pelabuhan Batam untuk mengintegrasikan seluruh layanan pelabuhan di wilayah Kepulauan Riau.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel yang juga Wakil Ketua Japan-Indonesia Associaton, turut memberikan dukungannya dalam kerjasama Indonesia – Jepang dalam proyek infrastruktur transportasi. Ia menyampaikan kunjungan ini sangat penting karena pembahasan tdak hanya membahas proyek infrastruktur yang sedang dijalankan namun membahas agar proyek investasi menjadi insentif bagi investor Jepang seperti di sektor manufaktur dan memberikan nilai tambah investasi yang besar bagi Indonesia.

Selanjutnya, Wakil Duta Besar RI di Jepang Tri Purnajaya menyambut baik kunjungan dari Menhub untuk mendukung kerjasama bilateral kedua negara dan dukungan strategis atas kemitraan Indonesia-Jepang. Ia menyampaikan Jepang merupakan negara yang menjadi salah satu mitra strategis terbesar bagi Indonesia dan mitra kedua terbesar di sektor perdagangan.

Dalam kunjungan kerjanya ke Jepang, selama dua hari (6-7 September 2021), Menhub menemui sejumlah pihak Jepang yakni:  Penasehat Perdana Menteri Jepang, Mr. Hiroto Izumi; Mantan Perdana Menteri Jepang Mr. Yasuo Fukuda; Menteri Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi Jepang Mr AKABA Kazuyoshi; Menteri Negara Urusan Luar Negeri Jepang, Mr. Uto Takashi; Gubernur Japan Bank for International Cooperation (JBIC) Mr. Tadashi Maeda; dan pihak- pihak lain di luar pemerintahan yang terkait dengan kerjasama proyek Indonesia – Jepang.(*)

Pemerintah Beberkan Keunggulan Pelabuhan Patimban

ALFIJAK – Kementerian Perhubungan pada Kamis (7/1), menggelar Public Expose Pelabuhan Patimban yang menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) Pemerintah untuk mendongrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam kegiatan ini, Kemenhub bersama stakeholder terkait menyampaikan profil, keunggulan, dan daya tarik Pelabuhan Patimban kepada para pelaku usaha.

Melalui kegiatan Public Expose “Pelabuhan Patimban : Wajah Modern Pelabuhan di Indonesia”  yang dihadiri oleh para pelaku usaha baik secara langsung maupun virtual, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap dapat memberikan pemahaman dan meyakinkan para pemangku kepentingan tentang Pelabuhan Patimban  dan kesiapan Pelabuhan Patimban dalam memberikan layanan logistik nasional dan internasional.

“Bapak Presiden Joko Widodo telah mengamanatkan kami untuk mempersiapkan  Pelabuhan Patimban, sebagai infrastruktur strategis untuk  memfasilitasi interaksi ekonomi nasional dan internasional. Yakni ekspor/impor dan perdagangan antarpulau, untuk menghadapi era tahun 2045,” jelas Menhub Budi Karya.

Menhub menyampaikan, Pelabuhan Patimban nantinya akan dapat menampung 7,5 juta TEUs/tahun dan terminal otomotif 600.000 Completely Built Up (CBU) per tahun. Kemudian, dengan kedalaman air pada alur pelabuhan yang mencapai 10 meter memungkinkan kapal-kapal besar berbobot hingga 35.000 DWT  bisa bersandar di sini.

“Pelabuhan Patimban akan dibangun hingga 2027, dan kita akan berupaya percepat penyelesaiannya karena potensinya yang luar biasa. Keberadaan Pelabuhan Patimban bisa membuat Indonesia menjadi negara eksportir yang diperhitungkan dunia,” ungkap Menhub.

Lebih lanjut Menhub menjelaskan, Untuk mewujudkan suatu pelabuhan yang premium, diperlukan konektivitas yang terhubung baik pada kegiatan industri dan perdagangan internasional serta harus memperhatikan beberapa aspek yaitu kecepatan, akses, peralatan modern, dan friendliness dengan layanan yang serba otomatis berbasiskan teknologi dan digitalisasi.

“Pelabuhan patimban dirancang melalui konsep sustainable, green , smart dan integrated international port. Jika kita bisa sinergikan dengan Tanjung Priok dengan baik, maka Patimban diharapkan dapat menjadi pelabuhan yang menghubungkan dunia atau World Connecting Port,” ujar Menhub.

Dengan selesainya konstruksi terminal otomotif tahap pertama, yang segera disusul terminal petikemas tahap pertama, maka pada Desember mendatang pelabuhan Patimban dapat mulai berbagi dengan pelabuhan Tanjung Priok berdasar prinsip-prinsip efisiensi biaya dan waktu.

Kedepannya, Pelabuhan Patimban yang dibangun melalui pendanaan Official Development Assistance (ODA) Loan dari Pemerintah Jepang ini akan memiliki sejumlah keunggulan lainnya seperti : didukung keberadaan Bandara Kertajati, akses jalan tol dan kereta api, dekat dengan kawasan industri di Karawang, Subang, Purwakarta, Majalengka dan sekitarnya. Kawasan pendidikan kepelautan, dan sejumlah fasilitas lainnya.

Lebih jauh lagi, kehadiran pelabuhan Patimban dan dukungan infrastruktur lainnya akan berdampak positif, yaitu Secara simultan dapat menciptakan jutaan kesempatan kerja baru dan kesempatan berusaha UMKM.

“Dengan telah beroperasinya Pelabuhan Patimban, membuktikan walau di kondisi pandemi, kita tetap selalui semangat berbuat untuk bangsa. Ini merupakan komitmen kami mendukung Visi Misi Presiden dalam rangka pemulihan ekonomi untuk Indonesia Maju,” tandas Menhub.

Sementara itu, Minister of Economic Affairs of The Embassy of Japan Tadayuki Miyashita juga mengatakan Pelabuhan Patimban sangat baik untuk perkembangan kegiatan logistik karena dapat menekan biaya operasional dan juga kemacetan di Jakarta.  Ia juga setuju bahwa pelabuhan yang premium diperlukan adanya infrastruktur pendukung yang memadai.

Turut hadir menjadi narasumber dalam acara tersebut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Dirjen Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo, Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian RI, Taufik Bawazier dan Dirjen Bea & Cukai Kementerian Keuangan RI, Heru Pambudi.(#)

RI Jadi Anggota Dewan IMO Kategori C

LONDON–Alfijak: Indonesia terpilih kembali menjadi anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) Kategori C Periode 2020 – 2021 dalam sidang IMO, di London Inggris (29/11/2019).

Pada sidang itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI juga terpilih sebagai External Auditor IMO mengalahkan Inggris dan Italy.

Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan IMO yang berisikan 40 negara dengan 3 kategori dari total 174 negara anggota IMO menunjukan pengakuan dunia atas eksistensi Indonesia di sektor maritim Internasional.

Terpilihnya RI sebagai anggota IMO kategori C dan BPK RI sebagai external auditor IMO melalui proses penghitungan suara pada pemilihan anggota Dewan Organisasi Maritim Internasional itu.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengucapkan selamat kepada Delegasi Indonesia atas upaya serta pendekatan diplomatisnya serta rakyat Indonesia yang telah memberikan dukungan sehingga Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan IMO kategori C Periode 2020 – 2021.

“Alhamdulillah, kita manfaatkan kesempatan ini untuk melanjutkan pembangunan di sektor maritim Indonesia agar dapat memberikan kemaslahatan masyarakat banyak,” ujar Budi Karya melalui keterangan pers-nya, pada Sabtu (30/11/2019)

Menurut Menhub, menjadi anggota Dewan IMO kategori C memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan-kebijakan IMO yang sangat berpengaruh pada dunia kemaritiman.

Menhub Budi juga memberikan apresiasi kepada para stakeholder serta masyarakat pengguna jasa transportasi laut yang telah memberikan dukungannya selama ini.

Peringkat ke 5

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo mengatakan, sebanyak 139 negara memberikan suaranya untuk Indonesia dalam pemilihan anggota Dewan IMO dengan sistem voting (pemungutan suara).

“Indonesia kembali menjadi anggota Dewan IMO Kategori C periode 2020 – 2021 dengan mendapatkan 139 suara dan menduduki peringkat ke-5 dari 24 Negara anggota IMO yang mencalonkan di Dewan IMO Kategori C,” ujar Dirjen Agus.

Dewan IMO kategori C  merupakan perwakilan dari negara-negara yang mempunyai kepentingan khusus dalam angkutan laut dan mencerminkan pembagian perwakilan yang adil secara geografis.

Dalam pemilihan Anggota Dewan ini, terdapat 168 negara anggota IMO yang hadir pada Sidang Majelis IMO ke-31, dan hanya 165 negara yang memiliki hak suara, sementara 3 negara lain dianggap tidak eligible untuk memberikan suara. Sedangkan pada pemilihan Anggota Dewan Kategori C, sebanyak 165 pemilih dianggap sah suaranya.

“Di Kategori C, Singapura menjadi negara yang menduduki peringkat pertama dengan perolehan jumlah suara sebanyak 153 suara,” ujar Dirjen Agus.

Adapun peringkat selanjutnya berturut-turut diraih oleh Malta (145), diikuti oleh Malaysia (142), Cyprus (140), Indonesia (139), Bahama (137), Afrika Selatan (136), Mexico (135), Chili (134), Belgia (133), Mesir (132), Peru (132), Moroko (131), Denmark (130), Turki (129), Thailand (127), Jamaica (125), Filipina (119), Kuwait (112), dan Kenya (111).

“Empat negara lain tidak masuk dalam keanggotaan dewan IMO kategori C, yaitu: Nigeria (110), Saudi Arabia (106), Polandia (101) dan Liberia (100). Sementara 1 negara, yaitu Qatar mengundurkan diri sebagai kandidat Anggota Dewan IMO Kategori C,” ucap Dirjen Agus.

Dengan demikian, menjadi anggota Dewan IMO kategori C, merupakan upaya dan menjadi salah satu pencapaian Indonesia dalam mengembalikan kejayaan maritim untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Sedangkan untuk anggota Dewan IMO kategori A dan B, telah pula diumumkan yang hasil lengkapnya adalah sebagai berikut:

Kategori A terdiri dari 10 negara yang mewakili armada pelayaran niaga internasional terbesar dan sebagai penyedia angkutan laut internasional terbesar, sesuai dengan jumlah perolehan suara terbanyak, yaitu Jepang, Republic of Korea, Italia, China, Yunani, Panama, Inggris, Norwegia, Amerika Serikat, dan Federasi Rusia.

Kategori B terdiri dari 10 negara yang mewakili kepentingan terbesar dalam “International Seaborne Trade”, sesuai dengan urutan perolehan suara terbanyak, yaitu Australia, Jerman, Prancis, Brazil, Spanyol, India, Kanada, Uni Emirat Arab, Brazil dan Argentina. Adapun Swedia yang pada periode sebelumnya menjadi Anggota Dewan Kategori B, tidak lagi terpilih karena jumlah suara pemilihnya berada di urutan terakhir.

Delegasi Indonesia pada Sidang IMO Assembly ke-31 dipimpin oleh Menteri Perhubungan dengan Alternate HoD Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI, Rizal Sukma dengan anggota delegasi terdiri dari perwakilan Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, KBRI London, instansi pemerintah terkait, BUMN serta asosiasi terkait lainnya.

Auditor

Pada kesempatan tersebut, juga dilaksanakan pemilihan external auditor IMO dengan periode kerja tahun 2020 sampai dengan 2023, di mana Indonesia mengajukan diri bersaing dengan dua negara lain, yaitu Italia dan Inggris.

Menhub Budi mengucapkan Selamat kepada BPK yang terpilih sebagai External Auditor IMO periode 2020 – 2023.

“Saya juga mengucapkan selamat kepada BPK yang terpilih sebagai External Auditor IMO Periode 2020 – 2023. Pengalaman bergengsi dua kali mengaudit lembaga Internasional pastinya menambah kepercayaan bagi negara anggota IMO sehingga secara meyakinkan mereka memberikan suaranya bagi Indonesia” ucap Menhub.

Dirjen Agus menjelaskan, pada putaran pertama pemilihan, Indonesia berhasil mengungguli Itali dan Inggris dengan perolehan suara sebesar 64 suara, dibandingkan dengan Inggris yang mendapatkan 45 suara dan Italia yang mendapatkan 24 suara.

“Namun demikian, karena perolehan suara yang diperoleh oleh Indonesia tidak memenuhi jumlah suara minimal yang diperlukan untuk dapat terpilih, yakni 72 suara, maka dilakukan pemilihan putaran kedua,” ungkap Dirjen Agus.

Selanjutnya, pada pemilihan putaran kedua Indonesia akhirnya berhasil memperoleh suara mayoritas sejumlah 75 suara mengalahkan Inggris yang dengan perolehan 64 suara dari total 142 pemilih, di mana 3 di antaranya abstain.(ri)