ALFI Mendukung 4 Bandara Terapkan NLE

Alfijak – Empat Bandar Udara (Bandara) di Indonesia akan mulai menerapkan Program National Logistic Ecosystem (NLE) pada tahun ini.

Bandara tersebut yakni, I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara Juanda Surabaya, Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan, dan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.

Implementasi NLE itu merupakan bagian yang disepakati dalam Leaders Forum Implementasi NLE yang merupakan forum sinergi dan koordinasi para pimpinan Kementerian/Lembaga, perusahaan BUMN/anak usaha BUMN, serta instansi stakeholder anggota National Logistics Ecosystem untuk membahas implementasi pilar Program NLE untuk entitas logistik di pelabuhan laut dan bandara.

Melalui hasil diskusi dalam Leaders Forum, disepakati empat bandara Angkasa Pura I untuk dapat segera mengimplementasikan Program NLE.

“Tentunya kami sangat mendukung implementasi program ini dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi proses distribusi kargo dan logistik nasional, serta mengoptimalkan bisnis yang pada akhirnya akan berbanding lurus terhadap efektivitas layanan kargo secara nasional, peningkatan cargo throughput, dan pendapatan perusahaan,” ujar Direktur Komersial dan Pelayanan Angkasa Pura I Dendi T. Danianto, melalui keterangan resminya dikutip Selasa (30/5/2023).

Ditegaskan, bandara memegang peranan yang cukup krusial dalam ekosistem distribusi kargo dan logistik melalui angkutan udara.

Melalui implementasi empat pilar Program NLE, Angkasa Pura I meyakini sistem distribusi kargo dan logistik melalui angkutan udara akan menjadi semakin optimal dan efisien,” lanjut Dendi.

Empat pilar Program NLE tersebut adalah simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik, kolaborasi sistem layanan logistik internasional dan domestik.

Kemudahan transaksi pembayaran penerimaan negara dan fasilitasi pembayaran antar pelaku usaha logistik, serta penataan tata ruang kepelabuhan dan jalur distribusi barang.

Program Penataan Ekosistem Logistik Nasional atau National Logistics Ecosystem (NLE) merupakan program turunan dari Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, serta meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

Dalam mendukung implementasi Program NLE, Angkasa Pura I telah menerapkan sejumlah langkah strategis, di antaranya adalah implementasi Cargo Integrated System 2.0 yang mendukung digitalisasi proses bisnis di terminal kargo.

Implementasi Cargo Integrated System 2.0 akan memudahkan proses transaksi dan pertukaran data antara stakeholder yang tergabung dalam ekosistem kargo dan logistik, yang pada akhirnya akan mendukung percepatan implementasi Program NLE di bandara-bandara Angkasa Pura I,” ucap Dendi.

Supply Chain

Implementasi National Logistic Ecosystem (NLE), juga diyakini mampu memperbaiki manajemen Supply Chain atau rantai pasokan, sehingga proses logistik bisa menghasilkan biaya yang lebih efisien dan siklus produksi yang semakin cepat. Pada prinsipnya pelaku usaha logistik nasional mendukung program NLE  guna merangkai semua kegiatan Supply Chain secara nasional.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki menyebutkan, NLE adalah suatu ekosistem logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan sarana pengangkut hingga barang tiba di gudang.

NLE juga mengenalkan suatu konsep kolaborasi digital yang memungkinkan entitas logistik terhubung dengan pemerintah serta platform logistik lainnya. Selain itu, NLE memperkaya peran Indonesia national single window (INSW).

“Makanya ALFI sangat mengapresiasi dan terus mendorong NLE dapat dilaksanakan selain di Pelabuhan juga di Bandara (airport).

Bahkan dari awal kami mendorong NLE Ini di implementasikan di semua Bandara dan pelabuhan secara bertahap sampai dengan 2024 sesuai dengan Kepres dan masuk kepada ekosistem logistik,” jelas Yukki.[*]

KJL Gandeng Indika Group, Perkuat Posisi di Patimban & Balikpapan

ALFIJAK- Anak usaha PT Krakatau Bandar Samudera (KBS), PT Krakatau Jasa Logistik (KJL), telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT Indika Multi Niaga (IMN) tentang pemasaran dan penanganan barang di Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat dan Pelabuhan Kariangau, Balikpapan, Kalimantan Timur.

Penandatanganan MoU ini dilakukan langsung oleh Direktur Utama IMN Alif Sasetyo dan Direktur Utama KJL Puji Winarto, dan disaksikan langsung oleh hadir dalam acara penandatanganan MoU ini Widjaja S. Sumarjadi President Director Interport, Yukki Nugrahawan Hanafi Vice President Director Interport, Irvan M Jauhari HR & Finance Director KJL.

“MoU ini memantapkan dan sekaligus membuktikan bahwa KJL serius dalam menggarap pasar dan penangangan barang di Pelabuhan Patimban dan Interport Kariangau dengan IMN” ujar Senior Vice President Commercial & Business Development KJL Guntur Arief Budiyanto, melalui keterangan resmo pada Selasa (16/5/2023).

Sebelumnya, KJL sudah menggunakan Pelabuhan Patimban Internasional untuk pengiriman Cargo Project Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) milik PT Plumpang Raya Anugerah yang dikirimkan ke PT Pertamina Geothermal Energy dari Cilamaya ke Lahendong di Tomohon, Sulawesi Utara dan menjadikan KJL sebagai perusahaan logistik yang pertama kali menggunakan Terminal Multipurpose Pelabuhan Patimban Internasional (PPI) untuk pengiriman General Cargo.

Dengan ditandatangani MoU ini, KJL kian memperkuat posisinya sebagai penyedia jasa logistik di Pelabuhan Patimban Internasional dan Terminal Interport Kariangau untuk menggarap bisnis logistik dengan potensi pasar industri di area Subang, Purwakarta, Bandung, Balikpapan dan sekitarnya.

Seperti diketahui pemegang saham konsorsium PPI adalah PT CTCorp Insfrastruktur Indonesia – PT Indika Logistic & Support Services – PT U Connectivity Service – PT Terminal Petikemas Surabaya, sedangkan PT Indika Multi Niaga merupakan bagian dari Interport salah satu pemegang saham PPI.

“Semoga kedepan kerjasama ini sebagai upaya KJL menjadi perusahaan logistik yang terintegrasi sesuai tagline logo KJL : Krakatau Integrated Logistics,” ucap Guntur.(*)

LPI Indonesia 2023 Merosot versi World Bank, BPS Didorog Berperan Pembading

ALFIJAK – Pelaku transportasi dan logustik nasional mengusulkan perlu adanya political will dari Pemerintah RI untuk menunjuk siapa instansi atau lembaga yang berwenang guna menghitung logistik performance indeks (LPI) secara independen di Indonesia.

Hal itu diperlukan agar ada pembanding terhadap yang dilakukan dan di report oleh bank dunia/World Bank yang secara kontinyu merilis LPI diberbagai negara termasuk Indonesia.

“Dahulu ditahun 2012 ada tim nasional yang di inisiasi Menko Perekonomian yang terdiri dari regulator, pelaku bisnis dan akademisi yang menghitung LPI Indonesia dengan berbagai indikator-indikator perbaikan yang sudah kita lakukan supaya bisa ada chalenge atau pembanding dari hasil report world bank soal itu,” ujar Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia, Gemilang Tarigan.

Namun, ujar dia, tim tersebut bubar lantaran kemungkinan tidak ada lagi anggaran yang disiapkan oleh Pemerintah dalam kaitan tersebut.

“Sebetulnya saat ini difungsikan saja peran BPS (Badan Pusat Statistik) untuk mengkolek data dan perkembangan indeks logistik nasional secara kontinyu dengan berbagai perbaikan dan indikator yang sudah kita lakukan. Kalau tidak ada pembanding datanya bagaimana kita bica mengcounter seluruh rilis mengenai LPI Indonesia oleh World Bank tersebut,” ungkap Gemilang.

Dia juga prihatin dengan LPI Indonesia yang terus merosot meskipun berbagai langkah perbaikan infrastruktur dan suprastruktur telah secara masif dilakukan oleh Pemerintah RI selama ini.

Seperti diketahui, peringkat Logistik Performace Index (LPI) Indonesia pada 2023 berada diangka 3.0 atau menempati posisi ke 63 di dunia berdasarkan data laporan World Bank, baru-baru ini.

Berdasarkan data itu, Score LPI Indonesia masih berada di bawah Chile, Vietnam maupun Brazil. Bahkan jauh tertinggal jika dibandingkan dengan Singapura yang menempati urutan score tertinggi LPI versi World Bank yakni 4.3 dan Hongkong dengan score 4.0.

Laporan itu juga merinci mengenai Custom Score, infrastruktur, International Shipments, Logistic Competent & Quality, serta Tracking and Tracing.

Padahal disisi lain, selama hampir 10 tahun terakhir Indonesia sangat masif membangun dan mempersiapkan infrastruktur termasuk untuk kelancaran arus barang dan logistik termasuk jalan tol, pelabuhan dan bandar udara (Bandara).

Bukan cuma infrastruktur, berbagai perangkat digitalisasi berbasis informasi dan tehnologi (IT) juga telah siapkan dan di implementasikan demi mendukung kelancaran arus barang dan logistik dengan harapan bisa mendongkrak performance indeks logistik Indonesia.[*]