ALFI Ingin Patimban Dikelola Oleh Swasta Ketimbang BUMN

Ketua Umum DPP ALFI Yukki N.Hanafi

JAKARTA- Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi menyatakan, setuju agar operator pelabuhan Patimban diserahkan kepada perusahaan swasta murni baik dari Indonesia maupun luar negeri, bukan kepada BUMN.

Yukki yang juga merupakan Chairman Asean Federation of Forwarders Association (AFFA) itu mengapreaiasi pelabuhan Patimban akan dikelola swasta karena perlu adanya kompetisi pelabuhan yang dikelola secara profesional.

“Kita perlu daya saing saat ini untuk industri kita secara nasional yang menyeluruh.Makanya kami sangat setuju jika Patimban dikelola swasta murni ketimbang BUMN. Dengan harapan untuk menurunkan biaya logistik,”ujarnya kepada wartawan, Senin (24/6/2019).

Dia menyampaikan hal itu menanggapi penegasan Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan usai bertemu Presiden Jokowi seperti dikutip Antaranews di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/6).

“Saya kira tidak ada masalah, jadi Patimban yang jelas itu swasta murni, tidak mau lagi ada Pelindo atau BUMN,”kata Luhut usai menemui Presiden Joko Widodo untuk membahas progres terkini pembangunan Pelabuhan Patimban Jawa Barat.

Sejumlah menteri yang turut dalam rapat tertutup itu antara lain Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Untuk membangun daya saing yang sehat di bidang infrastruktur pelabuhan, kata Luhut, operator pelabuhan akan diserahkan kepada perusahaan swasta baik dari Indonesia maupun luar negeri.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, mengatakan penentuan operator pelabuhan akan melalui proses pelelangan.

“Iya (pemerintah) menyerahkan, kemudian siapa yang paling bagus proposalnya baik pengelolaan maupun income-nya kepada kita itu yang kita pilih untuk experience menjadi satu syarat utamanya,” jelas Budi.

Sebelumnya, Menhub mengungkapkan, progres pembangunan Pelabuhan Patimban di kabupaten Subang Jawa Barat sekarang ini sudah 29%.

Sedangkan progres pembangunan untuk fasilitas car terminal di pelabuhan Patimban telah mencapai 35%.

Menhub memastikan proyek pembangunan Pelabuhan Patimban berjalan sesuai dengan rencana, dan ditargetkan Pelabuhan itu sudah dapat beroperasi pada pertengahan tahun 2020.(ri)

Dewata Freightinternational Garap Logistik Pertambangan

JAKARTA- Emiten jasa logistik PT Dewata Freightinternational Tbk (DEAL) menargetkan pendapatannya tahun ini bisa tumbuh 47% secara tahunan menjadi Rp 347 miliar.

Per 2018, Dewata Freightinternational mencatatkan pendapatan sebesar Rp 235,18 miliar atau naik 61,58% dibanding tahun sebelumnya.

Direktur Keuangan sekaligus Sekretaris Perusahaan Dewata Freightinternational Nur Hasanah mengatakan, untuk mencapai target pertumbuhan tersebut, pihaknya akan mengejar kontrak-kontrak baru. Perusahaan ini akan mengekspansi bisnisnya ke ranah logistik pertambangan, seperti pengangkutan mineral dan batubara.

Dari situ, kami berharap ada recurring income(pendapatan berulang) karena kontraknya jangka panjang,” kata dia Jakarta,dikutip dari Kontan.

Ia mengatakan, nilai kontrak ini mencapai Rp 70 miliar untuk tiga tahun ke depan. Kebanyakan kontrak ini adalah untuk pengangkutan hasil tambang di Kalimantan. “Kami masih inisiasi target dapat kontrak untuk jasa logistik energi di darat ini pada kuartal III-2019,” ucap dia.

Dewata Freightinternational  juga berencana menggelar Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau rights issuepada semester 2-2019. Perusahaan yang baru listing pada 9 November 2018 ini akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 280 juta saham atau 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh.

Dari aksi korporasi ini, Dewata Freightinternational  berharap dapat memperoleh dana segar sebesar Rp 107,8 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk menambah modal ke anak usahanya, yakni PT Atas Dayana Kapital (ADK) sebesar Rp 97 miliar.

Sementara sisanya yang sebesar Rp 10,86 miliar akan digunakan untuk mengakuisisi 51% saham ADK. Akuisisi ini akan menambah jumlah pendapatan Dewata Freightinternational  karena pendapatan ADK turut dikonsolidasikan ke DEAL.

Per Maret 2019, pendapatan Dewata Freightinternational mencapai Rp 62,45 miliar atau setara dengan 17,87% dari target tahun ini. Jumlah tersebut meningkat 43,4% secara year on year (yoy). Sebesar 97,45% pendapatan DEAL berasal dari pengiriman barang dan sisanya dari manajemen distribusi.

Kemudian, per Mei 2019, serapan belanja modal atau capital expenditure (capex) perusahaan ini sudah mencapai 25% untuk membeli 16 dump truck. Perusahaan ini menganggarkan capex hingga Rp 100 miliar untuk tahun ini.

Dengan dana tersebut, Dewata Freightinternational  berencana membeli 40 unit dump truck. Dana capex ini berasal dari kas internal perusahaan serta pinjaman multifinance dan bank.(ri)

Lippo Group Gandeng Sumitomo Perkuat Bisnis Logistik

JAKARTA- Lippo Group menggandeng Sumitomo Corporation untuk memperkuat bisnis logistik. Melalui anak usahanya PT Reka Cakrabuana Logistik, keduanya melakukan penetrasi lebih dalam ke sektor logistik end to end logistic solution.

Langkah pertama, PT Reka Cakrabuana Logistik melakukan rebranding dari Red Carpet Logistic menjadi Qrim Express. Selain itu, perusahaan yang sebelumnya menyasar segmen Business to Customer (B2C) mulai mengembangkan Customer to Customer (C2C).

Tetsushi Kuroda, Chief Strategy Officer Qrim Express di Jakarta, menjelaskan, Sumitomo investasi 40 persen saham di Reka Cakrabuana Logistik. “Nantinya, dana yang diinvestasikan itu untuk mengembangkan bisnis C2C di Indonesi,” ujarnya dikutip dari liputan6.com..

Saat ini, untuk pasar logistik sebanyak 80 persen didominasi konsumen ritel. Oleh karena itu, langkah masuk ke sektor C2C ini untuk memperluas pangsa pasar. Qrim Express juga akan memanfaatkan jejaring kekuatan dua koorporasi besar itu sebagai jejaring layanan.

Antara lain memanfaatkan jejaring BTPN yang sudah merger dengan Bank Sumitomo Mitsui pada awal tahun ini. Dengan modal agen BTPN Wow yang mencapai 400.000 outlet di seluruh Indonesia, nantinya Qrim Express bisa memanfaatkan sebagai ritel outlet untuk pengiriman logistiknya.

Kata Tetsushi, Sumitomo sudah lakukan beragam bisnis secara global, di Jepang sendiri layanan mereka sudah memakai pendekatan hi-tech logistic service. Ia optimis, bisnis Qrim Express akan berkembang. “Kami akan kenalkan layanan hi tech logistic service seperti di Jepang di Indonesia,” kata Tetsushi.

Chief Executive Oficer Qrim Express, Abdul Rahim Tahir, menambahkan, langkah bisnis strategis yang dilakukan perusahaan di tengah suasana optimisme industri logistik nasional. Tahun 2019, sektor logistik diprediksi tumbuh 11,56% menjadi Rp 889,4 triliun dan berkontribusi sebesar 5,55% pada GDP nasional.

Untuk pengembangan C2C, Qrim Express manargetkan 700 outlet atau service center yang akan selesai tahun ini dan 1.500 outlet hingga tahun depan. Sementara, saat ini perusahaan sudah memiliki 200 outlet. Selain itu, Qrim Express juga akan berkolaborasi dengan BTPN Wow yang nantinya akan dimanfaatkan sebagai ritel outlet untuk pengiriman.

Ekpansi juga terus dilakukan dengan memperluas gudang yang ada di Pancoran dari 1.500 meter persegi menjadi 4.500 meter persegi. Menurut Tahir, nantinya gudang tersebut akan memiliki mesin sortir otomatis yang dapat menghandle 6.000 paket per jam.

Untuk mendatangkan mesin tersebut, perusahaan menginvestasikan dana sebesar USD 500 ribu hingga USD 1 juta. “Oktober kita datangkan mesin itu,” ujar Tahir.

Saat ini, Qrim Express telah hadir di 156 kota di seluruh Indonesia yang diperkuat oleh 423 kurir dengan jumlah armada sebanyak 515 unit kendaraan.

Pada September 2019 mendatang, pihaknya akan melakukan grand launching dan mengeluarkan aplikasi untuk konsumen.(ri)

BPTJ Rekomendasi Soal Kemacetan Priok ke Menhub, Ini Respon ALFI

Adil Karim, Sekum DPW ALFI DKI JAKARTA

JAKARTA – Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mengeluarkan tujuh rekomendasi sebagai tindak lanjut rencana aksi mengatasi kemacetan di kawasan pelabuhan Tanjung Priok.

Rekomendasi rencana aksi itu disampaikan Kepala BPTJ Bambang Prihartono, melalui surat BPTJ tanggal 31 Mei 2019 yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Ketujuh rekomendasi itu yakni ; pemanfaatan buffer area, otomatisasi gate, optimalisasi depo peti kemas dan kontainer empty, penerapan terminal booking and trucking system (TBRC), batas akhir waktu pengapalan atau clossing time, manajemen rekayasa lalu lintas, dan skema antrian dalam area terminal peti kemas.

Surat Kepala BPTJ itu juga ditembuskan antara lain ke Dirjen Hubla, Direktur Lalu Lintas BPTJ, Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Dishub DKI Jakarta, PT Pelindo II/IPC, PT Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja.

Selain itu, PT ILCS, PT.Mustika Alam Lestari, PBM Adipurusa, Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) dan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI).

Target Rencana Aksi

Menyangkut buffer area dan autogate system di pelabuhan Priok, rekomendasi BPTJ itu menargetkan rencana aksi pada minggu kedua bulan Juni 2019 agar fasilitas buffer area di pelabuhan Priok dapat dimanfaatkan optimal lewat sistem digitalisasi sehingga truk tidak lagi parkir sembarangan di dalam pelabuhan yang berpotensi bikin kemacetan.

Sedangkan automatic gate bisa berjalan sesuai rencana sehingga dapat menghindari antrian truk yang masuk ke terminal lini satu pelabuhan Priok.

Adapun optimaliasi fasilitas depo empty,dijadwalkan implementasi pada minggu ketiga Juni 2019, agar terminal peti kemas tidak menjadi tempat menungu truk menuju ke depo.

Untuk implementasi TBRC dijadwalkan rencana aksi pada minggu keempat Juli 2019,agar ada kepastian pengangkut maupun memonitor barang dan trucking di pelabuhan Priok.

Rencana aksi menyangkut clossing time dijadwalkan pada minggu kedua Juni 2019, untuk mengurangi jumlah antrian truk menuju Priok demi kelancaran lalu lintas di jalan raya.

Sedangkan manajemen rekayasa lalu lintas dan skema antrian dalam terminal pelabuhan dijadwalkan rencana aksi pada minggu keempat Juni 2019, yang bertujuan mengubah jadwal pelayaran dan volume kepadatan kendaraan dipelabuhan dari akhir minggu menjadi awal minggu.

Respon Pebisnis

Menanggapi adanya rekomendasi rencana aksi BPTJ itu, Sekretaris Umum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, untuk yang berkaitan dengan TBRC dan Clossing Time semestiya dilakukan kajian mendalam dan pelibatan stakeholder dalam hal ini pemilik barang/pengguna jasa.

“Sebelum rekomendasi dikeluarkan mestinya ada kajian suatu kebijakannya terlebih dahulu soal TBRC dan clossing time,” ujarnya, di Jakarta, pada Rabu (12/6/2019),dikutip dari beritakapal.com.

Adil mengatakan pelibatan stakeholders untuk implementasi terminal booking and trucking system (TBRC) sudah semestinya melibatkan pemilik barang yang diwakili Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia (GPEI), Gabungan Importir Nasional Indonesia (GINSI), maupun ALFI dan seluruh pengelola terminal peti kemas di pelabuhan Priok.

“Ini supaya pada saat implementasi dapat dilaksanakan dengan baik, dan rekomendasi yang disodorkan ke Menhub tidak salah sasaran,”paparnya.

Menurut Adil, jika berbicara terminal booking terminal system dari jaman Dirut Pelindo II masih di jabat RJ Lino, sudah mulai dibicarakan bahkan ALFI telah melakukan study banding ke Port Botani Sydney Auustralia, prihal implementasi TBRC itu.

“Sejak awal kami katakan jika akan dilakukan penerapan booking terminal system maka Pelindo II harus mempersiapkan buffer area disisi barat dan timur pelabuhan dan terminal juga harus melaksanakan service level agrement (SLA) dan service level guarante (SLG) secara transparan supaya tidak ada yang dirugikan karena menyangkut ekspor impor,”ucap Adil.

Sedangkan yang berhubungan dengan clossing time atau batas akhir waktu pengapalan di pelabuhan, pada perinsipnya mengikuti jadwal pelayaran karena pelabuhan kita adalah port of destination.

Oleh karennya, ALFI menilai alangkah bijaksananya jika yang mengusulkan rekomendasi kepada Menhub menyangkut kemacetan Priok adalah Kantor Otoritas Pelabuhan karena sebagai wakil pemerintah.

Rekomendasi itu, imbuhnya, hendaknya bukan dikeluarkan oleh BPTJ karena kalau dikaitkan dengan kemacetan Jakarta, kurang tepat lantaran arus barang ekspor impor lebih kurang 70% arahnya ke area timur pelabuhan mulai Bekasi hingga Cikampek dansekitarnya.

Adil mengatakan, dari sisi pebisnis, justru mengingingkan dilakukan kembali kajian ganjil genap agar dapat dilaksanakan 24 jam bagi mobil pribadi di Jakarta, namun khusus trucking angkutan barang ekspor impor tidak diwajibkan ikutin ganjil genap supaya ekonomi terus berjalan dengan baik serta ada aturan yang tegas pada jalur tol.(ri)

Sidang IMO Tetapkan Pemisahan Alur Laut Selat Sunda & Selat Lombok Berlaku Juni 2020

LONDON – Bagan pemisahan alur laut atau Traffic Seperation Scheme (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok resmi diberlakukan secara penuh di bulan Juni 2020 menyusul hasil sidang International Maritime Organization (IMO) Maritime Safety Committee (MSC) ke 101 yang berlangsung di Markas Besar IMO, London Inggris, Senin (10/6/2019).

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo selaku Head of Delegation (HoD) Indonesia dalam sidang IMO MSC ke 101 tersebut mengungkapkan rasa bersyukurnya atas diadopsinya proposal TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok oleh IMO setelah sebelumnya selama dua tahun lebih Indonesia memperjuangkan proposal tersebut.

“Alhamdulillah, pada agenda 11 sidang IMO MSC ke 101 ini, secara resmi IMO mengadopsi proposal TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok yang akan diberlakukan 1 tahun kedepan, tepatnya di bulan Juni 2020,” ujar Dirjen Agus di London, Inggris (10/6).

Dengan demikian, Indonesia menjadi negara kepulauan (archipelagic state) pertama di dunia yang memiliki bagan pemisahan alur laut atau Traffic Separation Scheme (TSS) di alur laut kepulauan Indonesia.

Dirjen Agus mengatakan bahwa perjuangan Indonesia dari sejak persiapan, pengusulan proposal TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok hingga akhirnya diadopsi dalam Sidang IMO MSC ke 101 tentunya bukan hal yang mudah dicapai karena perjalanan Indonesia dalam mengawal dari mengusulkan proposal TSS kepada IMO hingga diimplementasikan sangat panjang.

Perjalanan panjang selama lebih dua tahun untuk melakukan persiapan melalui tahapan-tahapan yang tidak mudah dan menyita perhatian serta waktu yang lama untuk pengajuan proposal TSS Selat Sunda dan Selat Lombok ke IMO merupakan bukti keseriusan Indonesia untuk berperan aktif di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran dunia serta perlindungan lingkungan maritim khususnya di wilayah perairan Indonesia.

Dirjen Agus menjelaskan bahwa sebelumnya Indonesia bersama Malaysia dan Singapura telah memiliki TSS di Selat Malaka dan Selat Singapura.

Namun TSS di Selat Malaka dan Selat Singapura tersebut berbeda pengaturannya mengingat dimiliki oleh tiga negara sedangkan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok hanya Indonesia yang memiliki wewenang untuk pengaturannya.

Negara Kepulauan

Hal ini yang menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan pertama di dunia yang memiliki TSS melalui pengesahan oleh IMO dan berada di dalam ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) I dan ALKI II.

“Indonesia bersama Fiji, Papua Nugini, Bahama, dan Filipina merupakan lima negara berdaulat yang tertuang dalam UNCLOS 1982 sebagai negara yang memenuhi syarat sebagai negara kepulauan,” jelas Dirjen Agus.

Terkait dengan ALKI, Dirjen Agus mengatakan bahwa ALKI merupakan alur laut di wilayah perairan Indonesia yang bebas dilayari oleh kapal – kapal internasional (freedom to passage) sebagaimana yang tertuang dalam UNCLOS 1982.

“Sehingga dengan dipercayainya Indonesia oleh IMO untuk mengatur TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok yang juga merupakan ALKI tersebut menunjukan peran aktif Indonesia dalam bidang keselamatan dan keamanan pelayaran internasional serta memperkuat jati diri Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia,” ujarnya.

Dirjen Agus mengatakan bahwa dengan hasil Sidang IMO MSC ke-101 memutuskan untuk mengadopsi TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok tentunya akan menjadi bekal dan prestasi Indonesia dalam upaya pencalonan kembali Indonesia sebagai negara anggota Dewan Council IMO kategori C untuk periode 2019 s/d 2020 melalui sidang Majelis / Assembly IMO Assembly pada bulan November-Desember 2019.

Dia juga mengingatkan agar setelah nanti TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok tersebut resmi diadopsi dalam sidang IMO MSC ke-101, tugas berat telah menanti untuk diselesaikan Indonesia mengingat IMO terus memonitor pelaksanaan dan implementasi TSS di kedua selat tersebut.

“Pemerintah Indonesia masih memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, antara lain melakukan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang keselamatan pelayaran di area TSS yang telah ditetapkan, meliputi Vessel Traffic Services (VTS), Stasiun Radio Pantai (SROP),dan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP).

Selain itu, SDM Pengelola Stasiun VTS, serta peta elektronik yang terkini dan menjamin operasional dari perangkat-perangkat penunjang keselamatan pelayaran tersebut selama 24 jam 7 hari.

Dirjen Agus menambahkan bahwa Pemerintah Indonesia juga wajib mempersiapkan regulasi, baik lokal maupun nasional terkait dengan operasional maupun urusan teknis dalam rangka menunjang keselamatan pelayaran di TSS yang telah ditetapkan, serta melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan para instansi dan stakeholder terkait dengan penetapan TSS tersebut.

Pada kesempatan ini, Dirjen Agus menyampaikan terima kasih atas dukungan instansi dan stakeholder terkait sehingga proposal TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok diadopsi dalam sidang IMO MSC ke-101.

“Perjuangan Indonesia belum berakhir. Persiapkan segala sesuatunya dengan baik agar pelaksanaan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok berjalan dengan baik,” ucapnya.

Hadir sebagai anggota delegasi Indonesia pada sidang IMO MSC ke 101 adalah perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Maritim, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, TNI AL, Badan Keamanan Laut, PT. Pelindo II, PT. Pelni, PT.BKI, INSA dan KBRI di London serta Atase Perhubungan di London.(ri)