‘Penertiban truk ODOL jangan sampai hambat arus logistik’

Indonesia Maritime,Logistic and Transportation Watch (IMLOW) meminta penertiban angkutan truk yang melanggar over dimensi dan over load di jalan raya atau (ODOL), tidak mengganggu kegiatan logistik nasional. Mereka berharap Kementerian Perhubungan dan instansi berwenang tidak gegabah dalam melakukan penertiban.

JAKARTA (alfijak): Menurut Sekretaris Jenderal IMLOW, Achmad Ridwan Tento dalam aturan yang berlaku saat ini operasiol dan kelaikan angkutan berat/truk di jalan raya masih mengacu pada Undang-Undang No: 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Serta KM 14 tahun 2007 tentang kendaraan pengangkut peti kemas di jalan.

“Dalam kedua beleid itu disebutkan, kereta tempelan (chasis dan trailler) dan ban yang digunakan sesuai dengan spesifikasi yang disyahkan dalam pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yakni memiliki tinggi maksimum kendaraan termasuk peti kemas-nya tidak melebihi 4,2 meter,” ujarnya, Kamis (19/7).

Menurut Ridwan, saat ini sekitar 20 persen kegiatan impor di Indonesia sudah memakai peti kemas berukuran high cube (HC) yang memiliki tinggi peti kemas rata-rata 9 kaki 6 inci atau sekitar 2,9 Meter.

Jika ditambah chasis truk yang tingginya rata-rata 1,5 meter maka total tinggi angkutan peti kemas HC diatas truk bisa mencapai 4,4 meter. Atau kelebihan sekitar 30 cm dibanding peti kemas ukuran standar.

“Kalau peti kemas ukuran HC ini kena penertiban ODOL bisa berdampak terganggunya layanan logistik dan mengganggu perekonomian nasional. Jadi aparat penegak hukum mesti berhati-hati dalam hal ini jangan gegabah,” ujarnya.

Lebih lanjut Ridwan mengatakan rencana Kemenhub yang akan menggelar operasi penertiban angkutan truk ODOL mulai 1 Agustus 2018, harus mengantisipasi hal itu.

Pihaknya mengusulkan kepada pemerintah agar segera mengajukan revisi UU no 22 tahun 2009 dan KM 14 tahun 2007 itu. Lantaran jika peti kemas ukuran HC tidak dapat lewat dijalan raya karena pembatasan tinggi 4,2 meter apalagi dengan adanya penertiban ODOL itu, maka harus diumumkan secara internasional.

Karena Indonesia sudah meratifikasi ISO , Convention of Safe Container (CSC) serta Trade Facilitation Agreement (artikel 1, publikasi).

“Saat ini sekitar 20 persen impor kita memakai peti kemas high cube (HC). Karena populasi peti kemas jenis itu untuk kegiatan ekspor dan impor RI kini cukup tinggi dan regulasi peti kemas HC berlaku internasional,” ujar Ridwan.

Menurutnya, jika semua angkutan barang memperhatikan berat kendaraan beserta muatannya sesuai dengan Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI) serta ukuran kendaraan sesuai ketentuan, biaya perbaikan kerusakan jalan bisa diminimalisir.

“Dan tingkat keselamatan berlalulintas lebih baik,” pungkasnya. (indopos.co.id/ac)

Asosiasi keluhkan gate pass system di Priok

Pelaku logistik dan pengusaha truk di pelabuhan Tanjung Priok mendesak percepatan durasi layanan gate pass system (gerbang otomatis) yang mulai diujicobakan sejak 5 Juli 2018, karena menimbulkan kemacetan panjang di Gate 9.

JAKARTA (alfijak): Gemilang Tarigan, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia, mengatakan asosiasinya banyak menerima keluhan operator truk di pelabuhan Priok pasca uji coba layanan gerbang otomatis itu karena berdampak pada kemacetan panjang khususnya di gate Pos 9 hingga ke jalan raya sekitar pelabuhan.

“Sejak diujicobakan gerbang otomatis, truk dan trailer justru antre mau masuk pelabuhan. Mestinya dengan sistem otomatis bisa lebih cepat tetapi kok sekarang terjadi antrean bahkan menyebabkan kemacetan pada jam-jam sibuk,” ujarnya kepada Bisnis.com hari ini Selasa (17/7/2018).

Dia berharap Pelindo II selaku pengelola pelabuhan Tanjung Priok dapat segera mengatasi masalah yang terjadi dalam layanan gerbang otomatis di pelabuhan tersibuk itu.

“Jika masih ada terjadi kendala di sistem bisa dikombinasikan dengan cara manual, jemput bola supaya truk gak antre macet mau masuk,”paparnya.

Sejak 5 Juli 2018, Pelindo II melakukan uji coba penerapan layanan gerbang otomatis di Pelabuhan Tanjung Priok di pos satu, pos delapan dan pos sembilan Tanjung Priok.

Kartu elektronik E-pas yang dipakai di gerbang otomatis Itu menggunakan IPC Smart Card yang merupakan kerja sama PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (ILCS)—anak usaha Pelindo II—dengan PT Bank Negara Indonesia (BNI). Selain digunakan untuk masuk pelabuhan, smart card ini dapat digunakan pula di gerbang tol.

Pelindo II berencana mengimplementasikan program ini secara bertahap ke seluruh cabang pelabuhan yang dikelolanya.

Widijanto, Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, menilai memberlakukan gerbang otomatis itu harus juga dibarengi dengan manajemen lalu lintas yang lebih baik di luar pelabuhan,guna meminimalisir kemacetan.

Seharusnya, lanjutnya,Pelabuhan Priok juga memerlukan lahan parkir sebagai buffer truk agar truk tidak masuk secara bersamaan.

“Hanya truk yang sudah pegang dokumen jalan ekspor impor saja yang masuk duluan, kalau dokumennya belum siap truk bisa nunggu di buffer.Tetapi kan saat ini buffer truk nya belum disiapkan,” ujarnya kepada Bisnis,Selasa (17/7/2018).

Widijanto mengatakan, Gate 9 selama ini pintu masuk paling ramai dan tersibuk di pelabuhan Priok untuk truk yang hendak melayani pengangkutan barang dan peti kemas dari terminal 2,maupun terminal 3 Priok.

Berdasarkan data yang diperoleh Bisnis, arus peti kemas yang dilayani di kedua terminal itu pada 2017 mencapai 2.077.167 twenty foot equivalent units (TEUs) yang berasal dari peti kemas internasional 1.573.789 TEUs dan peti kemas domestik 503.378 TEUs.

Pembatasan impor berlebihan picu lonjakan harga bawang putih

Restriksi atau pembatasan berlebihan pada mekanisme impor menyebabkan harga bawang putih menjadi tinggi. Padahal seharusnya impor sebagai instrumen untuk menstabilkan harga bawang putih yang tinggi di dalam negeri harus bisa berdampak pada harga. Peraturan terkait impor bawang putih sebaiknya dievaluasi pemberlakuannya.

JAKARTA (alfijak): Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Novani Karina Saputri mengatakan mau dilihat dari segi manapun, baik secara on-farm maupun off-farm, Indonesia tidak mampu untuk mengejar swasembada bawang putih.

Pemerintah tidak mampu memberikan solusi yang tepat dan rasional untuk program swasembada bawang putih.

Pemerintah selama ini membuka keran impor untuk pemenuhan kebutuhan bawang putih di pasar dengan harga yang lebih terjangkau, namun sayangnya mekanisme dan peraturan terkait impor bawang putih tidak efektif dan justru membuat harga melambung tinggi.

“Restriksi semacam penunjukkan importir dan kuota impor bawang putih serta syarat wajib tanam bawang putih sebesar lima dari total impor membuat struktur pasar menjadi tidak kompetitif dan membuka peluang lebar untuk memanipulasi ketersediaan dan harga produksi bawang putih,” terang Novani.

Skema manipulasi harga oleh importir dan rantai distribusi yang panjang merupakan penyebab utama kerugian yang harus diderita konsumen bawang putih.

Belum lagi ditambah kewajiban tanam bawang putih yang dibebankan kepada importir semakin menambah cost of production yang pada akhirnya dibebankan lagi kepada konsumen.

Belum lagi kurangnya insentif untuk para petani dalam menanam bawang putih.

Hal ini berujung pada kegagalan para importir untuk memenuhi kewajiban mereka terkait menanam bawang putih secara proporsional terhadap jumlah impor Alih-alih melindungi petani dan produsen, intervensi semacam ini justru membuat konsumen tersiksa dengan harga yang melambung tinggi.

Intervensi ini juga tidak memberikan keuntungan apapun kepada petani.

Pemerintah sepertinya lupa kalau petani di Indonesia juga merupakan konsumen dan mereka hampir dipastikan juga terkena dampak tingginya harga bawang putih.

“Yang diuntungkan jelas importir dan oknum lain di sepanjang rantai distribusi yang tidak transparan. Ketika tidak terjadi pembatasan importir dan kuota maka tidak akan ada importir nakal yang menetapkan harga tinggi dibandingkan dengan importir lainnya karena pasar menjadi kompetitif dan harga akan lebih terjangkau,” jelasnya.

Sudah saatnya pemerintah menghapuskan restriksi impor yang justru malah mendistorsi pasar dan membuat harga menjadi tinggi.

Indonesia belum siap untuk swasembada, apabila dipaksakan semacam ini akan berakhir pada praktik KKN. Lebih baik pemerintah menghilangkan restriksi impor dan fokus pada penanggulangan manipulasi harga dan penyimpanan bawang secara ilegal.

Belum mampu

Selain itu, restriksi cenderung hanya sebagai alasan penunjukan importir dan kuota impor bawang putih serta syarat wajib tanam bawang putih sebesar 5% dari total impor.

Akibatnya, struktur pasar menjadi tidak kompetitif dan membuka peluang lebar memanipulasi ketersediaan dan harga produksi bawang putih.

“Skema manipulasi harga oleh importir dan rantai distribusi yang panjang, merupakan penyebab utama kerugian yang harus diderita konsumen bawang putih. Belum lagi ditambah kewajiban tanam bawang putih yang dibebankan kepada importir semakin menambah cost of production yang pada akhirnya dibebankan lagi kepada konsumen,” ujarnya.

Indonesia menghadapi tantangan swasembada bawang putih. Selain semakin terbatasnya lahan, banyaknya alih fungsi lahan pertanian karena cuaca dan kondisi tanah yang tidak produktif juga ikut memengaruhi.

Belum lagi kurangnya insentif untuk petani dalam menanam bawang putih.

Hal ini berujung pada kegagalan para importir untuk memenuhi kewajiban mereka terkait menanam bawang putih secara proporsional terhadap jumlah impor.

Intervensi semacam ini justru membuat konsumen tersiksa dengan harga yang melambung tinggi. Intervensi ini juga tidak memberikan keuntungan apapun kepada petani.

Pemerintah sepertinya lupa kalau ¾ petani di Indonesia juga merupakan konsumen dan mereka hampir dipastikan juga terkena dampak tingginya harga bawang putih.

Karena itu, pemerintah dinilai sebaiknya menghapuskan restriksi impor yang justru malah mendistorsi pasar dan membuat harga menjadi tinggi.

Apalagi ada kecenderungan Indonesia belum siap untuk swasembada.

Apabila dipaksakan, akan berakhir pada praktek KKN. Lebih baik pemerintah menghilangkan restriksi impor dan fokus pada penanggulangan manipulasi harga dan penyimpanan bawang secara ilegal.

Berdasarkan infopangan.jakarta.go.id per 16 Juli, harga bawang putih di DKI Jakarta tertinggi terjadi di pasar Sunter Podomoro seharga Rp47.000/kg.

Harga terendah di pasar Pal Meriam senilai Rp22.000/kg. Sedangkan harga rata-rata bawang putih di Jakarta senilai Rp31.233/kg.  

Sementara Kementerian Pertanian melalui Direktur Jenderal Hortikultura Suwandi, menepis anggapan aturan wajib tanam bawang putih sebagai penyebab naiknya harga bawang putih. Karenanya, kebijakan wajib tanam bagi importir tetap berlanjut.

“Kewajiban tanam bagi importir bawang putih kan tidak sesulit seperti opini yang berkembang selama ini, asalkan importir mau terjun langsung dan bermitra dengan kelompok tani binaan Dinas Pertanian,” terang Suwandi seperti dilansir website resmi Kementerian Pertanian.

Kenyataannya, beberapa importir sukses menanam dengan areal luas seperti yang terjadi di Banyuwangi, Temanggung dan Lombok Timur.

Agar semua importir sukses seperti ini, Kementan bersama Dinas Pertanian terbuka memfasilitasi importir guna merealisasikan kewajiban tanam.

Menanggapi desakan agar kewajiban tanam importir ditinjau ulang, Suwandi menegaskan filosofi dasar wajib tanam dan wajib menghasilkan sebagaimana tertuang dalam Permentan Nomor 38 Tahun 2017 adalah membangun simbiosis mutualisme antara importir dengan petani untuk mencapai kesejahteraan bersama.

“Jadi bukan sekedar setor sekian rupiah kepada negara lalu izin impor dikeluarkan, itu sangat berbeda konteksnya”, tegasnya.

Kementan mengingatkan importir supaya mempersiapkan diri dan beradaptasi sebaik-baiknya.

Sebab nantinya volume impor akan terus dikurangi seiring dengan pencapaian swasembada 2021. Pada kurun tiga hingga empat tahun ke depan, importir bawang putih diharapkan telah berubah menjadi pengusaha bawang putih lokal.

“Beberapa BUMD juga didorong untuk ikut mengembangkan bawang putih melalui skema kemitraan importir dengan petani,” sambungnya.

Terkait kekhawatiran sulit mendapatkan lahan dan benih, Kementan telah memiliki database potensi lahan yang sesuai untuk bawang putih.

Untuk verifikasi kebenaran di lapangan, juga sudah disiapkan sistem pemetaan digital melalui teknologi berbasis android sehingga lebih praktis dan akurat.

“Tahun ini, benih bawang putih sudah banyak tersedia, karena seluruh hasil panen akhir tahun lalu akan dijadikan benih pada tahun ini. Kalau memang kurang, kami dorong impor benih dari Taiwan, Mesir dan India yang secara uji DNA sama persis dengan jenis bawang lokal Sangga Sembalun dan Lumbu Hijau,” jelasnya.

Petani merugi

Sejumlah petani bawang putih di Ijen, Bondowoso, Jawa Timur (Jatim) mengalami kerugian sekitar ratusan juta rupiah. Diduga kelompok tani itu menjadi korban penipuan pengusaha importir bawang putih berinisial PNS.

Seperti diketahui importir diwajibkan menanam lima persen bibit bawang putih dari jumlah rencana impor yang akan diajukannya sebagai syarat mendapatkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) seperti diatur dalam Permentan Nomor 38/2017.

Empat petani yang terdiri dari Malik, Marsaid, Juri, dan Fera ditawari untuk membuat MoU perjanjian fiktif dengan PT CGM seakan-akan bekerja sama dalam menanam wajib tanam lima persen di kawasan Perhutani Ijen Bondowoso.

Fera mengungkapkan, awalnya mereka diminta perwakilan PT CGM untuk menyediakan 75 hektare (ha) dan berikutnya 100 ha dengan kompensasi akan diberikan dana per hektarenya masing-masing diberikan untuk sewa lahan Rp 2,5. Kemudian uang membersihkan lahan dari tanaman liar Rp 3 juta dan biaya menanam bibit bawang hingga panen Rp15 juta.

Pada Januari 2018, dilakukan menandatangani nota kesepahaman atau MoU antara para petani dengan PT CGM.

Namun pasca MoU di atas materai hingga sekarang tidak ada pengiriman bibit bawang putih ke petani, termasuk pemberian uang sepeser pun.

Padahal mereka sudah membersihkan lahan untuk menanam bibit seluas 35 ha dengan menyewa alat berat. ”Saya telepon beberapa kali ke Pak PNS dan dijanjikan akan dikirimkan bibit, nyatanya sudah tujuh bulan ini tidak sama sekali,” tandasnya.

Fera dan ketiga rekannya menduga kena tipu, dimana PT CGM hanya butuh bukti MoU dan tanda tangan petani untuk mendapatkan RIPH seakan-akan sudah melaksanakan wajib tanam lima persen dan mempekerjakan petani lokal.

Para petani mengaku mengalami kerugian material sekitar Rp 250  juta jika 35 hektare dikalikan Rp 3 juta sama dengan Rp105 juta dan sewa lahan ke Perhutani Rp 2,5 juta/ha sebesar Rp 87.500.000.

Terkait dugaan penipuan tersebut, hingga kini PNS belum bisa dihubungi.

Selain di Ijen Bondowoso, disinyalir beberapa petani lainnya di Jatim, NTB, dan sebagainya mengalami hal serupa . Modusnya oknum importir hanya mencari tanda tangan kerja sama dengan petani lalu memasang plang di lahan petani kemudian memotretnya.

Berikutnya, bukti tanda tangan dan foto dijadikan lampiran dokumen mengajukan RIPH seolah-olah importir benar-benar sudah mempekerjakan para petani.  (alinea.id/swaramerdeka.com/indopos.co.id)

 

DO Online perlu maksimal & terintegrasi

Sistem aplikasi inaportnet barang v.2.0 dan layanan Delivery Order (DO) online yang baru diluncurkan Kementerian Perhubungan dinilai belum memberikan pengaruh signifikan bagi pemain yang berkutat di lini bisnis ini.

JAKARTA (alfijak): Sekretaris Umum DPW Asosisasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Adil Karim mengatakan dalam pelaksanaan DO online semestinya perusahaan pelayaran, terminal, dan pengguna jasa (pemilik barang/kuasanya), serta bank pendukung harus terintegrasi dalam satu sistem virtual dan otomasi.

“Kami nilai implementasi DO online saat ini hanya pergerakan data barang dari pelayaran ke terminal operator yang sebenarnya sudah lama dilakukan,” katanya dalam keterangannya, Senin (16/7/2018).

Adil mengharapkan agar DO online dari pengguna jasa (pemilik barang/kuasanya) dan pelayaran bisa berjalan maksimal dan terintegrasi.

Saat ini, menurutnya, penebusan DO Online ke perusahaan pelayaran berjalan di sebagian kecil perusahaan besar pelayaran dan belum terintegrasi dalam satu sistem.

“Kedepannya kami berharap agar DO online ini bisa berjalan optimal dan bisa dirasakan kalangan pebisnis,” jelasnya.

Perlu diketahui, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah meluncurkan Inaportnet barang versi 2.0 dan layanan delivery order online untuk empat pelabuhan utama.

Yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Makassar, serta satu pelabuhan kelas I yaitu Tanjung Emas Semarang.

Belum efisien

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi menilai sistem aplikasi inaportnet barang v.2.0 dan layanan Delivery Order (DO) online yang di-launching oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada akhir Juni 2018 lalu tidak membawa dampak dalam efisiensi logistik dan pemangkasan dwelling time di pelabuhan.

“Pasca launching sistem aplikasi inaportnet barang v.2.0 dan layanan DO online kami tidak merasakan adanya pengaruh signifikan bagi anggota ALFI. Karena secara esensial yang paling penting adalah bagaimana penebusan DO secara otomasi dari pelayaran dan pemilik barang atau yang dikuasakan (anggota dari member ALFI),” ungkap Yukki di Jakarta, Senin (16/7).

Sedangkan, lanjut Yukki DO online yang baru di-launching tersebut masih belum menggunakan sistem virtualisasi sebagaimana yang dicanangkan sejak awal. Sehingga pengambilan DO masih menggunakan cara manual melalui email atau cara scan sehingga tetap memakan waktu cukup lama.

“Poin dari perkembangan teknologi yang ada saat ini adalah bagaimana semua stakeholders dapat merasakan manfaat teknologi tersebut hal ini pernah kita bahas sebelumnya ketika ALFI berkomitmen mensukseskan program DO Online yang terintegrasi sesuai dengan PM120 tahun 2017, ” kata Yukki.

Lebih lanjut, Yukki mengatakan AFLI mendukung sistem hub terintegrasi dari pengguna jasa, pelayaran, terminal operator di pelabuhan PT. Pelabuhan Indonesia I-IV dan bermuara ke INSW (Indonesia National Single Window) sebagai satu kesatuan sistem.

“Tentunya hal ini akan membawa benefit bagi pemerintah, dan stake holder pelabuhan dan logistik,” papar Yukki.

Dongkrak eksim

Sepuluh terminal internasional sudah menyiapkan fasilitas delivery order (DO) online guna memperlancar kegiatan ekspor dan impor.

Dengan demikian, shipping line dan pemilik barang bisa memanfaatkan sistem DO online dengan maksimal.

Aplikasi Inaportnet 2.0 dan layanan DO Online telah diluncurkan pada 29 Juni 2018 lalu.

Aplikasi telah diterapkan pada lima pelabuhan yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, dan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang.

”Hingga saat ini data diterima untuk sepuluh terminal telah melakukan pelayanan menggunakan DO online. Sudah ada 43.662 DO container release diproses dan dilaporkan dari terminal ke Inaportnet,” tutur Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Chandra Irawan akhir pekan kemarin.

Aplikasi DO online dapat digunakan untuk ekspor maupun impor.

Karena itu, pemerintah berharap stakeholder dan asosiasi mendorong anggota untuk memanfaatkan dan mengimplementasikan aplikasi tersebut (bisnis.com/beritasatu.com/jpnn.com/ac)

IPC TPK ambil alih 2 terminal di Priok, DO online dijalankan

Pengelolaan dan operasional bongkar muat peti kemas di terminal 2 dan terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok, beralih ke PT IPC Terminal Peti Kemas (TPK)—anak usaha PT Pelindo II mulai 15 Juli 2018.

JAKARTA (lafijak) Mulyadi , General Manager PT.Pelindo II cabang Tanjung Priok, menyatakan langkah itu dalam rangka memberikan peningkatan pelayanan kepada para pengguna jasa di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

Selama ini, pengelolaan dan operasional terminal 2 dan terminal 3 Pelabuhan Priok dikendalikan oleh PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) yang juga merupakan anak usaha Pelindo II.

Terminal 3 Priok didominasi melayani bongkar muat peti kemas internasional dan sebagian kecil peti kemas domestik. Sedangkan di terminal 2 khusus melayani bongkar muat peti kemas domestik.

Namun, imbuhnya, mulai 15 Juli 2018 pengelolaan dan pengoperasian kedua terminal petikemas itu akan dilakukan oleh PT IPC Terminal Petikemas / IPC TPK) yang secara fokus mengoperasikan beberapa Terminal Petikemas dilingkungan Pelindo II.

“Ini merupakan pemisahan/spinoff terminal petikemas dari PTP ke IPCTPK,” ujarnya kepada Bisnis.com Sabtu (14/7/2018).

Mulyadi menambah pihaknya telah memberitahukan perubahaan pengelola Terminal 2 dan Terminal 2 tersebut kepada pengguna jasa melalui surat edaran urat nomor: Ps-02.01/13/tpk, tanggal 13 Juli 2018.

“Terima kasih atas dukungan dan kerjasama dari seluruh pihak yang selama ini telah terjalin dengan baik kiranya dapat dilanjutkan dan ditingkatkan pada masa mendatang,”ujarnya.

DO Online

Ada sepuluh terminal internasional pelabuhan yang sudah siapkan fasilifas layanan delivery order (DO) online sehingga baik shipping line maupun pemilik barang dapat memanfaatkan sistem DO Online yang dimiliki oleh terminal tersebut.

“Terhitung sejak diluncurkan Juni 2018 lalu, hingga saat ini data yang diterima untuk 10 terminal yang telah melakukan pelayanan menggunakan DO online sudah ada sebanyak 43,662 DO container release yang sudah diproses dan dilaporkan dari terminal ke Inaportnet,” kata Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Chandra Irawan di Jakarta, Sabtu (14/7/2018).

Seperti diketahui, DO Online pada Inaportnet 2.0 merupakan aplikasi dari pemerintah untuk memonitor setiap DO Online yang telah diterbitkan dan pergerakan barang di setiap pelabuhan yang sudah masuk dalam sistem.

Aplikasi DO online dapat digunakan baik untuk ekspor maupun impor.

Oleh karena itu, Chandra menuturkan, pemerintah mengharapkan agar peran serta pemangku kepentingan dan asosiasi untuk ikut mendorong anggotanya agar memanfaatkan dan mengimplementasikan DO Online ini.

Chandra mencontohkan, saat ini seperti yang telah dijalankan  di Pelabuhan Tanjung Priok terkait DO Online telah dimanfaatkan untuk melayani ekspor – impor.

Ada di lima terminal yaitu JICT, TPK Koja, NPCT1, PT MAL dan TO3 yang sistemnya sudah terkoneksi dengan shipping line (perusahaan pelayaran) dan cargo owner (pemilik barang) yang menjadi costumernya.

Dari data yang diterima, dari lima terminal di pelabuhan Tanjung Priok yang sudah melakukan pelayanan dengan DO Online. Sejak dari 24 Juni 2018 sampai 3 Juli 2018 tercatat sudah ada 23.767 DO kontainer rilis yang sudah diproses dan sudah dilaporkan datanya dari terminal ke inaportnet.

“Sejauh ini, pelaksanaan DO Online berjalan cukup baik karena sudah terkoneksi dan terintegrasi dengan baik ke sistem terminal operator  maupun ke inaportnet,”  kata Chandra.

Namun demikian Chandra juga menjelaskan implementasi aplikasi Inaportnet dan DO Online ini masih terus berjalan walaupun belum sepenuhnya sempurna tetapi pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan terus berusaha menyempurnakan serta pengembangan sistem yang lebih baik lagi.

“Kami menyadari bahwa implementasi aplikasi pada tahap awal ini, belum bisa langsung sempurna namun kedepan aplikasi tersebut pasti kita terus lakukan penyempurnaan, agar diperoleh hasil yang lebih baik lagi. Kementerian Perhubungan juga selalu terbuka dan siap menerima masukan dan kritikan dari masyarakat demi kemajuan dan perbaikan bersama,” ujar Chandra.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meluncurkan aplikasi Inaportnet 2.0 dan layanan Delivery Order (DO) Online pada  29 Juni 2018 .

Sejak peluncuran, aplikasi diterapkan di lima pelabuhan yakni Pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar dan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. (bisnis.com/liputan6.com/ac)

RI kurangi ketergantungan impor bertahap

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan impor secara bertahap. Hal ini dilakukan dengan mengindentifikasi kebutuhan industri yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Sehingga Kementerian Keuangan bisa melakukan penyesuaian dengan berbagai kebijakan fiskal.

JAKARTA (alfijak): “Apa yang disampaikan adalah profil dan tantangan dari masing-masing industri. Industri makanan minuman, karet, tekstil, industri yang berhubungan dengan barang elektronik. Masing-masing kan memiliki persoalan yang berbeda-beda,” katanya di Kantor Direktorat Jendral Pajak, Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Dengan demikian, artinya masing-masing industri juga memerlukan kebutuhan berbeda dari sisi pajak hingga bea dan cukai.

“Ada yang sifatnya masih raw material, mau membuat hilirisasi, maka membutuhkan respons kebijakan yang berbeda, dengan yang selama ini mengimpor bahan baku untuk tujuan ekspornya,” katanya.

 Pihaknya pun berkomitmen akan merumuskan kebijakan fiskal yang bisa mendorong pertumbuhan industri.

Hal ini untuk menekan ketergantungan impor yang selama ini lebih tinggi dari kinerja ekspor.

“Kami bersama Pajak, Bea Cukai, serta Badan Kebijakan Fiskal (BKF) melakukan perumusan terhadap kebutuhan masing-masing industri. Tujuannya tentu saja dalam jangka menengah panjang, kami bisa mengurangi ketergantungan impor dan mendukung kenaikan ekspor,” kata dia.

Selain itu, Bendahara Negara ini mengatakan, pihaknya juga akan bekerja sama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank. Hal ini untuk mendukung pendanaan terhadap para eksportir.

“Termasuk kami menggunakan LPEI untuk turut serta membantu pendanaan, dari sisi jaminan maupun berbagai hal teknis bagi para eksportir,” pungkasnya.

Kredit impor tetap tumbuh

Pelemahan nilai tukar mata rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) rupanya tak mampu membendung minat bank menyalurkan kredit impor.

Di sepanjang tahun ini, bank tetap getol mengucurkan dananya ke segmen kredit bermata uang valuta asing (valas).

Lihat saja data Statistik Perbankan Indonesia (SPI) yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sampai April 2018, nilai kredit impor perbankan telah mencapai Rp 59,92 triliun.

Angka ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp 51,54 triliun.

Data SPI OJK berbanding lurus dengan penyaluran kredit impor yang dicatat sejumlah bank. Contohnya PT Bank Central Asia Tbk (BCA).

Menurut Jan Hendra, Sekretaris Perusahaan BCA, bisnis memerlukan barang modal dan bahan baku, yang sebagian besar dipasok dari impor.

Sebut saja kebutuhan barang untuk infrastruktur yang sebagian masih impor.

Pada kuartal I-2018, portofolio kredit impor bank yang terafiliasi dengan Grup Djarum ini sebesar Rp 4 triliun.

Catatan kredit impor itu meningkat sebesar 63% secara tahunan alias year on year (yoy).

Sebagian besar dari kredit impor BCA itu disalurkan pada debitur yang bergerak di bisnis bahan bangunan, besi konstruksi, serta bahan kimia dan plastik.

“Sebagian besar kredit impor BCA berasal dari sektor industri tersebut,” kata Jan.

Selain BCA, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) juga mencatat kenaikan kredit impor.

Menurut Mohammad Irfan, Direktur Manajemen Risiko BRI, kredit impor perusahaan tumbuh sekitar 3%-4% dibandingkan Desember 2017. Sayang, Irfan enggan membeberkan nilai kredit impor yang disalurkan BRI.

Dia hanya bilang, kredit impor yang disalurkan bisa dalam bentuk kredit investasi untuk tambahan biaya permodalan seperti pembelian mesin.

Kredit impor juga diberikan dalam bentuk modal kerja, misalnya pembelian bahan baku industri.

Berbeda dengan BCA, lanjut Irfan, kredit impor yang disalurkan BRI justru lebih banyak mengalir ke sektor industri manufaktur, seperti gula, tekstil, dan farmasi.Dampak suku bunga.

Tingkatkan ekspor

Institute for Devolepment Economics & Finance (INDEF) menegur pemerintah untuk mengurangi impor dan meningkatkan ekspor.

Hal itu menjadi salah satu solusi jangka menengah untuk menguatkan atau menstabilkan nilai tukar rupiah.

Ekonom Senior Institute for Devolepment Economics & Finance (INDEF), Faisal Basri mengatakan solusi Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga cukup benar, tetapi itu hanya menjadi solusi jangka pendek.

Adapun solusi yang tepat adalah mengurangi impor dan meningkatkan ekspor.

“Sayangnya Menteri Perdagangan kita gemar memberikan izin impor daripada ekspornya. Seharusnya pemerintah bisa mengevaluasi kinerja atau memecat Mendag ini. Mereka suka dengan keuntungan hitung-hitungan kecil dalam melakukan impor,” terangnya dalam diskusi ekonomi “Stabilitas Kurs Ganggu Pertumbuhan Ekonomi” di Hotel Millenium Sirih, Jakarta Pusat, Rabu, (11/07/2018).

Ia mempertanyakan apabila solusinya adalah meningkatkan ekspor, masih punyakah kapasitas Indonesia untuk meningkatkan ekspor.

Mulai dari hal kecil, mengapa sekelas kebutuhan garam dan sugar gula saja kita sampai harus impor. Padahal kita bisa memproduksinya dan justru menjadi pengekspornya.

“Saya melihat prospek bisnis di Indonesia cukup bagus, tetapi hanya sebatas di dalam negeri. Adapun keuntungannya banyak dibawa ke luar negeri oleh pengusaha asing. Kita akui pemasukan melalui penanaman modal investasi asing Indonesia cukup besar, tetapi kita juga jangan terus bergantung pada hal itu saja,” ungkapnya.

Sehingga hal ini menjadi persoalan bersama dan tak bisa diserahkan kepada Bank Indonesia saja.

Apabila hanya BI yang mengatasi ini maka solusinya akan terus dinaikkannya suku bunga atau menggunakan cadangan defisa. Pastinya hal itu akan banyak berdampak pada neraca perdagangan dan kredit.

“Saya rasa mengikuti jejam Mendag sebelum-sebelumnya untuk mengajak rakyat agar mencintai rupiah juga menjadi solusi. Tetali pemerintah saat ini belum ada upaya ke sana. Melihat banyak harta kekayaan pejabat negara pun justru menggunakan dolar, sama halnya koruptor juga melakukan korupsi dengan bertransaksi dolar,” pungkasnya. (kiblat.net/kontan.co.id/okezone.com)

RI pastikan substitusi impor untuk tingkatkan ekspor

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas (ratas) guna mengantisipasi dampak dari ketidakpastian perekonomian global, termasuk perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat (AS) dan China. Ratas tersebut digelar di Istana Bogor dan dihadiri oleh sejumlah menteri ekonomi.

JAKARTA (alfijak): Usai ratas, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah telah menyiapkan strategi dalam menyikapi kondisi ekonomi global akibat kebijakan proteksi yang diterapkan AS.

“Jadi yang pertama tentu, menyikapi kondisi ekonomi makro maupun mikro di dunia dan dalam negeri, pokok bahasan utamanya adalah bagaimana kita memperkuat ekonomi nasional, juga memberi ketentraman kepada industri nasional atau para pengusaha agar iklim investasi bisa dijaga,” ujar dia di Istana Bogor, Senin (9/7/2018).

Salah satu yang menjadi fokus dari pemerintah, lanjut dia, yaitu bagaimana Indonesia terus meningkatkan ekspor dan melakukan optimalisasi terhadap impor, yang disertai dengan mengembangkan subtitusi impor agar perekonomian Indonesia semakin kuat.

“Jadi beberapa hal yang menjadi catatan, tentunya Bapak Presiden sudah menyampaikan kita melakukan optimalisasi full fiskal. Jadi itu baik berbentuk bea keluar, bea masuk, maupun harmonisasi daripada bea masuk itu sendiri, agar industri punya daya saing dan mampu melakukan ekspor,” kata dia.

Tunggu keputusan

Di tengah isu ancaman perang dagang dari Amerika Serikat (AS), Indonesia sebenarnya tengah menjalani proses review untuk tetap mendapatkan Generalized System of Preference (GSP) dari Negeri Paman Sam tersebut.

GSP merupakan kebijakan perdagangan suatu negara yang memberikan manfaat pemotongan bea masuk impor terhadap produk ekspor dari negara lain yang memperoleh manfaat GSP.

“Saat ini Indonesia sedang menjalani dua proses review dengan Pemerintah AS, yakni review terhadap kelayakan Indonesia untuk memperoleh GSP AS dan review terhadap produk-produk yang akan diberikan pemotongan bea masuknya apabila diekspor oleh Indonesia ke AS,” ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional, Shinta Widjaja Kamdani, lewat keterangan tertulis, Senin (9/7).

Review terhadap kelayakan Indonesia untuk mendapat GSP dikoordinasikan oleh United State Trade Representative (USTR). Ada tiga faktor utama yang menjadi pertimbangan AS dalam melakukan review terhadap negara-negara calon penerima GSP.

Pertama, evaluasi akses pasar terhadap produk dan pelaku usaha AS. Kedua, evaluasi terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual. Ketiga, jaminan hak tenaga kerja.

Shinta melanjutkan, proses review yang dilakukan AS untuk menilai kelayakan Indonesia untuk tetap memperoleh GSP sedang dalam tahap dengar pendapat publik (public hearing) hingga 17 Juli 2018. Proses ini dijadwalkan akan berlangsung hingga akhir tahun mendatang.

Apabila proses review kelayakan tersebut menghasilkan rekomendasi bahwa Indonesia tidak lagi layak menerima GSP AS, maka produk-produk asal Tanah Air yang saat ini menerima GSP akan dikenakan bea masuk normal (MFN).

Shinta menilai, pemberian GSP masih sangat dibutuhkan, baik oleh pelaku usaha maupun oleh konsumen di AS. Potongan tarif bea masuk memungkinkan pelaku usaha dan konsumen di AS memperoleh barang konsumsi dengan harga yang terjangkau.

“Kami juga menyakini bahwa GSP AS untuk Indonesia dapat mengurangi ketergantungan AS terhadap impor dari negara lain melalui diversifikasi impor,” kata Shinta.

Amerika Serikat telah memberikan potongan tarif bea masuk terhadap sekitar 5.000 produk dari total 13 ribu jenis produk yang dikenal oleh Pemerintah AS.

Hingga 7 Juli lalu, Indonesia masih memperoleh manfaat GSP dari AS berupa potongan tarif untuk 3.500 produk, di antaranya untuk produk agrikultur, tekstil, garmen dan perkayuan. (liputan6.com/republika.co.id/ac)

Harga komoditas global bakal bergejolak

Amerika Serikat (AS) telah memungut bea masuk senilai 34 miliar dolar AS atas produk China pada Jumat (6/7/2018) lalu. Hal itu pun langsung dibalas China dengan tarif impor 25 persen pada barang-barang AS.

TOKYO (alfijak): Mengutip Asia Nikkei Review, Minggu (8/7/2018), target pertama China adalah kedelai dan produk pertanian AS. Namun Beijing juga berencana memberlakukan tarif 25 persen pada minyak mentah dan komoditas energi lainnya ketika Washington memberlakukan retribusi 25 persen pada impor China senilai 16 miliar dolar AS.

China adalah konsumen kedelai terbesar di dunia, bergantung pada impor sekitar 90 persen dari kebutuhannya. AS sendiri menyumbang lebih dari 30 persen total konsumsi kedelai di Tiongkok. Sekarang, China sedang mencari pemasok alternatif.

Brasil saat ini adalah sumber utama China untuk kedelai, tetapi tidak memiliki kapasitas untuk menutupi hilangnya impor dari AS. Itu akan menempatkan Rusia dan Asia Tengah pada daftar teratas. Keduanya merupakan alternatif yang menarik, karena Belt dan Road Initiative China mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengangkut komoditas melalui Eurasia.

Ekspor kedelai Rusia ke China telah mencapai 850.000 ton sejak Juli 2017, meningkat 2,5 kali lipat dari tahun sebelumnya. China juga bergantung pada Kazakhstan untuk kedelai, serta gandum. Kementerian Pertanian Kazakhstan ingin meningkatkan ekspor gandum ke China, dan menargetkan 1 juta ton pada 2020, hampir tiga kali lebih banyak dari tahun 2016.

Pada bulan Juni, Presiden Kazakhstan Nursultan Nazarbayev mengadakan pembicaraan di Beijing dengan Presiden China Xi Jinping, di mana keduanya setuju untuk memperluas hubungan di sektor transportasi, pertanian dan lainnya.

Untuk putaran kedua tarif impor Washington yang sebesar 16 miliar dolar AS, Beijing belum memutuskan bagaimana membalas, tetapi sedang mempertimbangkan minyak mentah dan produk energi lainnya. China adalah pasar terbesar kedua untuk minyak mentah AS, di belakang Kanada.

Dalam tiga bulan pertama tahun 2018, impor minyak mentah China dari AS meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya menjadi 350.000 barel per hari. Tarif Beijing dapat menghentikan ekspor minyak AS pada saat AS berusaha memperluasnya.

“Sementara China dapat mengamankan minyak mentah dari sumber alternatif. AS akan merasa sulit untuk menemukan pasar alternatif yang sebesar China,” menurut perusahaan riset AS Wood Mackenzie.

Banyak ahli memprediksi China akan beralih ke Angola dan negara-negara Timur Tengah untuk minyak mentah medium dan Nigeria untuk minyak mentah light. Rusia juga dapat memompa ekspor minyak ke China.

Pada bulan November 2017, saluran pipa East Siberia-Pacific Ocean yang kedua selesai, yang mengangkut minyak mentah langsung dari Siberia bagian timur ke China timur laut.

Ekspansi itu telah melipatgandakan jumlah minyak yang dapat diekspor Rusia ke China melalui pipa menjadi sekitar 30 juta ton per tahun.

Dampak perang dagang terhadap impor minyak mentah China netral bagi pasar global karena Tiongkok dapat dengan mudah mengimpor minyak mentah dari negara lain, kata Tsuyoshi Ueno, ekonom senior di NLI Research Institute.

Tapi itu akan mendorong minyak mentah West Texas Intermediate, patokan utama minyak, dengan menciptakan kekenyangan di pasar AS, Ueno memprediksi.

Pertengkaran itu juga dapat memengaruhi pasar untuk gas minyak cair, seperti propana, produksi yang telah tumbuh di AS karena revolusi shale gas. AS memasok seperempat propana impor China, sebuah angka yang kemungkinan akan berkurang jika Beijing menargetkan gas dengan tarif.

Bisnis China sudah bereaksi. Menurut sumber industri, satu importir Cina mencari untuk beralih dari LPG AS ke impor dari Timur Tengah. China tampaknya bertekad untuk tidak bergolak menghadapi AS, tetapi daftar barang yang dikenakan tarif pembalasan menunjukkan bahwa Beijing secara hati-hati mempertimbangkan opsinya.

Sementara minyak mentah dan gas alam masuk dalam daftar, gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) tidak. Itu menjadi penting karena negara itu menjauh dari batubara karena ingin melawan polusi udara. Jika memberlakukan tarif tinggi pada LNG dari AS bisa memicu inflasi.

Pada akhirnya, perang dagang antara dua ekonomi terbesar dunia ini kemungkinan akan memberi tekanan pada berbagai komoditas AS. Namun, karena Beijing masih harus berpikir karena gagal mendapatkan pasokan gas musim dingin lalu, LNG dari AS mungkin aman dari pungutan, setidaknya untuk saat ini.

Dari daging hingga nuklir

Hubungan antara Amerika Serikat dan China terus memanas. Kedua negara ini mendeklarasikan untuk melakukan perang dagang. Akibatnya 1.300 produk akan semakin mahal.

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menerapkan tarif baru untuk impor dari China dengan nilai tahunan US$ 34 miliar (Rp 489,6 triliun).

Tindakan itu pun memicu Beijing untuk memberi respons serupa dengan memberlakukan tarif ke 545 produk impor AS dengan nilai yang sama, yaitu US$ 34 miliar.

Para perusahaan importir di kedua negara tersebut tentu dihadapi sebuah dilema, apakah menaikkan harga jual atau menipiskan margin keuntungan. Meski begitu dapat dipastikan akan berpengaruh pada nilai jual produk di kedua negara tersebut.

Mengutip CNN Money, Minggu (8/7/2018), setidaknya akan ada 1.300 produk yang harganya akan meningkat di AS. Hal itu berdasarkan produk-produk China yang masuk ke AS. Berikut di antaranya:

Barang AS di China

Daging

– Daging unggas
– Daging beku
– Daging babi
– Ayam beku
– Bebek beku

Buah dan sayuran

– Kentang
– Jamur
– Apel
– Ceri
– Alpukat

Produk turunan susu

– Butter
– Cream
– Yogurt

Ikan

– Salmon merah beku
– Makarel beku
– Tuna beku

Seafood

– Cumi beku
– Lobster
– Gurita
– Sirip ikan hiu
– Bulu babi

Tembakau

– Rokok tembakau
– Cerutu tembakau

Makanan hewan peliharaan

– Makanan kucing kalengan
– Makanan anjing kalengan

Minuman

– Whiskey
– Etanol yang dimodifikasi
– Jus jeruk dengan gula di bawah 20%

Kendaraan

– Kendaraan berpenumpang kecil dan besar
– Kendaraan off-road

Nasib BM di akhir tahun

Kebijakan pemotongan bea masuk impor oleh Amerika Serikat untuk Indonesia sedang ditinjau yang hasilnya baru diketahui akhir 2018.

Jika dari review Indonesia direkomendasikan tidak menerima manfaat kebijakan tersebut, maka produk ekspor Tanah Air ke AS akan dikenakan bea masuk normal yang memengaruhi posisi neraca perdagangan.

Kebijakan pemotongan bea masuk impor tertuang dalam kebijakan perdagangan yang dinamakan Generalized System of Preference (GSP).

GSP merupakan kebijakan sepihak (unilateral) yang umumnya dimiliki negara maju untuk membantu perekonomian negara berkembang, dalam bentuk manfaat pemotongan bea masuk impor.

“Apabila proses review kelayakan ini memberikan rekomendasi bahwa Indonesia tidak lagi layak menerima GSP AS, Indonesia akan kehilangan manfaat setelah rekomendasi tersebut ditetapkan Presiden AS,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Hubungan Internasional dan Investasi Shinta Widjaja Kamdani melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Minggu (8/7/2018).

Shinta menjelaskan, saat ini Indonesia sedang menjalani 2 proses review yang dikoordinasikan oleh United States Trade Representative (USTR).

Proses review yang dimaksud adalah kelayakan Indonesia sebagai penerima manfaat GSP dan review tahunan tentang produk-produk yang akan diberi pemotongan bea masuk jika Indonesia ekspor ke AS.

Meski begitu, sebagian besar produk ekspor Indonesia ke AS tidak masuk dalam daftar penerima manfaat GSP.

Berdasarkan laporan GSP AS tahun 2016, Indonesia hanya memeroleh manfaat dari GSP sebesar 1,8 miliar dollar AS dari total nilai ekspor Indonesia ke AS 20 miliar dollar AS.

“Sebagian besar produk ekspor unggulan Indonesia tidak memeroleh manfaat GSP. Sebaliknya, tidak semua produk yang diberikan manfaat GSP oleh AS diekspor Indonesia ke sana,” tutur Shinta.

Secara prinsip, kebijakan GSP diberikan hingga Indonesia sudah melampaui ambang batas Competitive Need Limitaion (CNL). Periode program GSP AS untuk Indonesia akan berakhir pada 31 Desember 2020 mendatang.

Meski kebijakan pemotongan bea masuk impor terancam dicabut melalui proses review ini, Shinta memandang hal itu sebagai langkah untuk tetap menjaga hubungan perdagangan yang strategis antara Indonesia dengan AS.

Terlebih, AS merupakan satu dari tiga pangsa ekspor non-migas Indonesia terbesar, selain Tiongkok dan Jepang.

“Kami juga meyakini GSP AS untuk Indonesia juga mengurangi ketergantungan AS terhadap impor dari negara lain melalui diversifikasi impor dan turut menjaga persaingan dagang yang sehat di AS,” ujar Shinta. (kompas.com/detik.com/inews.id/ac)

Perang dagang AS-Cina ancam ratusan produk RI

Ada lebih dari 100 produk asal Indonesia sebagai komoditas ekspor ke Amerika Serikat yang terancam oleh peringatan Presiden AS Donald Trump mengenai perang dagang.

JAKARTA (alfijak): Berdasarkan informasi dari Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo) Sofjan Wanandi, Trump sudah memberi peringatan kepada Indonesia karena neraca perdagangan AS defisit, di mana jumlah ekspor asal Indonesia lebih banyak.

“GSP (Generalized System of Preference) kita sedang di-review. Ada sekitar 124 produk dan sektor yang saat ini sedang dalam review, termasuk di dalamnya kayu plywood, kapas, macam-macam,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Hubungan Internasional dan Investasi Shinta Widjaja Kamdani saat acara halal bihalal Apindo, Kamis (5/7/2018) malam.

GSP sendiri merupakan kebijakan AS berupa pembebasan tarif bea masuk terhadap impor barang-barang tertentu dari negara-negara berkembang.

GSP menjadi satu-satunya tumpuan Indonesia untuk menjalin hubungan dagang dengan AS.

Jika dilihat dari riwayatnya, program GSP telah berlangsung sejak 1976, lalu sempat dihentikan pada 2013, kemudian dilaksanakan kembali Juni 2015 silam.

Jika kebijakan GSP ditiadakan, maka dampaknya akan langsung terasa ke neraca perdagangan Tanah Air karena akan ada tarif yang dikenakan jika Indonesia mengekspor ke AS.

“Tekstil sih sebenarnya enggak masuk dalam 124 tadi, tapi itu juga akan di-review secara menyeluruh untuk lebih mendapatkan manfaatnya. Lalu juga ada produk-produk pertanian, udang dan kepiting kalau enggak salah,” tutur Shinta.

Berdasarkan data ekspor impor Indonesia yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 25 Juni 2018, tertera AS sebagai satu dari tiga pangsa ekspor nonmigas terbesar Indonesia.

Ekspor nonmigas ke AS dari Januari sampai Mei 2018 tercatat sebanyak 10,91 persen dari total ekspor atau setara dengan nominal 7,43 miliar dollar AS.

Jumlah ekspor nonmigas ke AS mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Nilai ekspor nonmigas ke AS pada Januari hingga Mei 2017 tercatat hanya sebesar 7,17 miliar dollar AS.

Hantam rupiah

AS yang menerapkan kebijakan tarif impor barang-barang dari China hingga senilai US$ 34 miliar akan menjadi sentimen utama pergerakan nilai tukar rupiah.

Sebab hal ini akan menjadi ketidakpastian baru, selain normalisasi kebijakan moneter AS (The Fed).

“Makanya, kami melihat BI pun masih ada ruang menaikkan lagi suku bunga acuan,” kata Ekonom Bank Permata Josua Pardede kepada Kontan.co.id, Kamis (5/7/2018).

Terhitung hampir dua bulan, BI telah menaikkan bunga sebesar 100 basis points (bps) menjadi 5,25%.

Ia menilai, pergerakan nilai tukar rupiah yang saat ini masih di atas Rp 14.000 per dollar AS sulit menguat ke bawah Rp 13.900 per dollar AS karena tekanan trade war tersebut.

Jika nilai tukar rupiah bergerak melemah mendekati Rp 14.500 per dollar AS setelah trade war besok, maka BI perlu memprioritaskan stabilitas kurs rupiah.

“Kalau memang rupiah masih terus melemah mendekati Rp 14.500 per dollar AS, ada potensi BI naikkan kembali 25 bps di bulan ini,” tambahnya. (kompas.com/tribunnews.com/ac)