Arsip Tag: ALFI DKI JAKARTA

ALFI Persoalkan Perizinan SKEM & LHE Barang Elektronik

Widijanto Ketua DPW ALFI DKI Jakarta

JAKARTA – Asosiasi logistik dan forwarder Indonesia (ALFI) mengusulkan kementerian tehnis terkait untuk perizinan importasi barang elektronika dilaksanakan melalui satu pintu atau one stop services.

Ketua DPW ALFI DKI Jakarta, Widijanto mengatakan selama ini proses izin importasi barang elektronik, terlalu banyak instansi yang terlibat, antara lain di Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk izin Nomor Pendaftaran Barang (NPB).

Kemudian, di Kementerian Perindustrian yakni sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI), maupun melalui Lembaga Surveyor terkait dengan SNI dan Sertifikat Hemat Energi (SHE).

Selain itu perizinan yang di terbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkaitan dengan izin pembubuhan Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan Label Tanda Hemat Energi bagi industri elektronika.

Masa berlaku izin untuk SNI yakni 4 tahun sedangkan SKEM dan Label Tanda Hemat Energi (LHE) berlaku 3 tahun.

Widijanto mengatakan, panjangnya birokrasi dan banyaknya bentuk perizinan importasi barang elektronik itu menyebabkan kegiatan importasi barang elektronik kini banyak tertahan di pelabuhan bahkan ada yang harus dikembalikan atau reekspor ke negara asal barang.

“Kami minta izin-izin untuk impor barang elektronik itu dibenahi. Jangan menyulitkan pebisnis seperti saat ini,” ujarnya kepada wartawan.

Dia mengatakan, ALFI DKI Jakarta juga menerima laporan keluhan sejumlah perusahaan anggota asosiasi itu terkait lamanya mengurus izin pembubuhan SKEM dan Label Tanda Hemat Energi (LHE) bagi industri elektronika dari Ditjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM.

Kondisi itu, imbuhnya, menghambat industri karena barang tertahan di pelabuhan sehingga menyebabkan ekonomi biaya tinggi dalam proses importasi industri elektronika.

“Soalnya, proses mendapatkan izin SKEM dan LHE di Kementerian ESDM saat ini bisa memakan waktu 14 hari lebih, meskipun izin tersebut masih berlaku dan pelaku usaha tetap diminta memperbaharui SNI walaupun SNI-nya juga masih berlaku,”paparnya.

Izin SKEM & LHE

Widijanto menegaskan, ALFI juga mempersoalkan izin pembubuhan SKEM dan LHE yang tidak disebutkan masa berlakunya oleh Kementerian ESDM dan ternyata pihak kementerian itu mengirimkan surat ke Lembaga Indonesia National Single Window (INSW) adanya perubahan transaksional per importasi menjadi berjangka tanpa pemberitahuan kepada importir bersangkutan.

Sehingga, imbuhnya, dalam hal ini tidak ada keseragaman masa berlaku izin antara Kementerian yang menangani importasi barang elektronika tersebut, padahal izin-izin itu saling keterkaitan dengan SNI yang masa berlakunya 4 tahun.

ALFI juga memprotes pemberlakuan batas waktu izin importasi barang elektronika itu dari Kementerian ESDM yang saat ini dihitung berdasarkan kapal tiba sehingga mengakibatkan tertumpuknya bahan baku di pelabuhan.

“Mestinya batas waktu pemberlakuan izin dilakukan pada saat pemberangkatan kapal (muat) dari negara asal sehingga tidak menghambat proses pengirimannya,” ucap Widijanto.

ALFI mengharapkan, dengan adanya Lembaga INSW seharusnya semua perizinan ekspor impor barang dari Kementerian/Lembaga Negara dapat dilakukan secara online melalui portal INSW.

“Tidak seperti sekarang, proses perizinan tersebut hampir semuanya masih secara konvensional. Kalau begitu untuk apa perannya INSW,” tanya Widijanto.(ri)

ALFI DKI Tempati Gedung Baru

JAKARTA: Para pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta,meresmikan penempatan gedung baru, mulai hari ini, Kamis (21/2/2019) di wilayah Tanjung Priok Jakarta Utara.

Sebelumnya kantor asosiasi itu bertempat di perkantoran Yos Sudarso Megah No:A8 Tanjung Priok, kini berpindah ke Jalan Ende No 46 Tanjung Priok Jakarta Utara.

Ketua Pelaksana Peresmian Gedung Baru DPW ALFI DKI Jakarta, Fauzan mengatakan pihaknya mengajak semua anggota ALFI DKI mengapresiasi gedung baru ALFI DKI di jalan Ende 46 itu yang merupakan kerja nyata kepengurusan dan seluruh anggota ALFI.

Peresmian Gedung DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, di jalan Ende 46 pada Kamis (21/2) itu juga dihadiri Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Capt Hermanta, jajaran Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Kodim Jakut, Manajemen PT.Pelabuhan Indonesia II, Manajemen Pelabuhan Tanjung Priok.

Selain itu manajemen Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja, Terminal Mustika Alam Lestari MAL, dan manajemen PT.Graha Segara.

Juga dihadiri, Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), Indonesia National Shipowners Association (INSA) Jaya, Asosiasi Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara Indonesia (Aptesindo), Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (Asdeki), Asosiaso Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), serta pengurus dan perusahaan anggota ALFI dari sejumlah daerah.

Ketua DPW ALFI DKI Jakarta, Widijanto mengatakan, seluruh biaya pembangunan gedung ALFI DKI Jakarta di jalan Ende 46 itu berasal dari internal dan anggota asosiasi tersebut.

“Jadi ini gedung kita bersama, semua anggota ALFI DKI Jakarta. Kita harapkan dengan adanya gedung baru ini kinerja asosiasi terus bisa ditingkatkan,”ujar Widijanto.

Pada kesempatan itu juga dilakukan pemotongan nasi tumpeng yang dilakukan oleh pengurus DPW ALFI Jakarta yang diserahkan kepada Kepala Kantot OP Tanjung Priok Capt Hermanta.(ri)

Ini Sejumlah Persoalan Yang Masih Disoroti ALFI

Widijanto, Ketua DPW ALFI DKI JAKARTA

JAKARTA (Alfijak): Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengharapkan pembayaran uang jaminan kontainer melalui  asuransi dapat terwujud.

“Kami sudah mengirim surat kepada Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut (Lala)  Kemenhub Wisnu Handoko  menayakan tindak lanjut soal uang jaminan kontainer melalui  asuransi tersebut,” kata Ketum DPW ALFI DKI, Widijanto, baru-baru ini.

Widijanto mengatakan akhir Desember 2018 lalu, sempat digelar Focus Group Discussion (FGD) dipimpin Wisnu Handoko membahas  uang jaminan kontainer  dengan sistem asuransi.

Dalam rapat yang dihadiri ALFI, INSA, GINSI, Indonesia  Shipping Agency Association (ISAA) dan surveyor tidak ada pihak yang tidak setuju dengan usul ALFI pembayaran uang jaminan kontainer melalui  asuransi.

Widijanto mengatakan  ALFI sangat berharap  pembayaran uang jaminan kontainer dengan asuransi dapat terlaksana khususnya untuk meringankan beban Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) sebagai wakil pemilik barang.

Menurut Widijanto, pembayaran uang jaminan kontainer secara tunai sebesar Rp 1 juta  untuk 20 feet dan Rp 2 juta (40 feet) sangat memberatkan bagi PPJK sebagai wakil pemilik barang yang umumnya pengusaha UKM.

“Anda bayangkan  kalau PPJK menangani 100 kontainer berarti perlu disiapkan uang jaminan kontainer 100-200 juta. Ini cukup mengganggu perputaran modal PPJK. Karena pengembaliannya cukup lama sampai sebulan lebih,” katanya.

Tumbuh 30%

Asosiasi itu meyakini prospek bisnis forwarder dan logistik pada 2019 masih bergairah.

Menurut Widijanto, kecenderungan kegiatan logistik pada tahun depan akan tetap tumbuh, seiring bertambahnya perusahaan yang beroperasi di wilayah kerja DKI Jakarta dan sekitarnya.

“Di Jakarta saja hingga Nopember 2018 ini terdapat 1.800 perusahaan forwarder dan pengurusan jasa kepabeanan (PPJK) yang aktif. Jumlah ini naik ketimbang tahun lalu sebanyak 1.400-an perusahaan,”ujarnya.

Widijanto mengatakan, tumbuhnya jumlah perusahan di sektor logistik, forwarder maupun PPJK di DKI Jakarta itu belum tentu sebanding dengan pertumbuhan arus kargo yang di tangani melalui pelabuhan Tanjung Priok.

“Kalau dari jumlah perusahaan logistiknya di DKI ada pertumbuhan hingga lebih 30%, namun volume kargo di Priok berdasarkan data yang kami peroleh hanya tumbuh 6% untuk peti kemas dan sekitar 12% untuk non kontainer,”paparnya.

Dia mengatakan, dengan kondisi itu, saat ini persaingan bisnis logistik maupun forwarder di DKI semakin ketat, sedangkan disisi lain ‘kue’ kargonya hanya naik tipis.

“Pada akhirnya, perusahaan forwarder dan logistik yang berkompetisi itu harus mengedepankan service, efisiensi dan customer oriented,” ucapnya.

Widijanto juga mengatakan, ALFI sudah menyampaikan tiga persoalan krusial di bisnis logistik yang mesti ditindaklanjuti implementasinya oleh Kementerian Perhubungan guna meningkatkan daya saing.

Ketiga persoalan itu yakni; pertama, terkait masih ditariknya uang jaminan kontainer oleh perusahaan pelayaran asing untuk kegiatan import.

Kedua, implementasi permenhub No:25/2017 tentang batas waktu penumpukan petikemas maksimal tiga hari secara konsisten dan konsekwen di empat pelabuhan utama yaitu Tanjung Priok, Belawan, Tanjung Perak dan Makassar.

Ketiga, agar ada mandatori terhadap pelayaran asing untuk melakukan pertukaran data secara elektronik dengan customernya agar implementasi dokumen delivery order (DO) secara elektronik di pelabuhan-pelabuhan utama itu bisa dilaksanakan. (ri)