Arsip Tag: ALFI DKI JAKARTA

Rilis Media

ALFI DKI Apresiasi Discount Tarif Penumpukan Pelindo di Libur Lebaran 2024

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, menyambut positif langkah PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo yang akan memberikan insentif berupa keringanan biaya selama masa pembatasan angkutan barang arus mudik dan balik Lebaran 2024.​​

Insentif tersebut yaitu diskon hingga 50 persen atas tagihan jasa penumpukan barang dan petikemas untuk impor di pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo.

“Kami mengapresiasi Pelindo lantaran pembatasan angkutan barang dan logistik pada musim Lebaran tahun ini berlangsung selama 12 hari yakni dari 5 -16 April. Jadi keringanan tarif pelabuhan itu akan sangat membantu pelaku usaha logistik,” ujar Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim, pada Senin (1/4/2024).

Adil mengatakan, efisiensi dan kelancaran arus barang maupun logistik mesti menjadi prioritas agar pergerakan perekonmian nasional tetap terjaga.

“Upaya Pelindo yang memberikan discount tarif penumpukan selama masa Lebaran itu, kami nilai sebagai langkah konkret BUMN Jasa Kepelabuhanan tersebut dalam turut membantu mengefisiensikan pelayanan kepada pengguna jasa-nya,” ucap Adil Karim.

Seperti diketahui, di pelabuhan Tanjung Priok saja saat ini terdapat lima fasilitas terminal peti kemas yang layani ekspor impor, yakni; Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja, New Priok Container Terminal One (NPCT-1), Mustika Alam Leatari (MAL) dan Terminal 3 Tanjung Priok.

Sebelumnya, Group Head Sekretariat Perusahaan Pelindo Ardhy Wahyu Basuki mengatakan keringanan biaya layanan penumpukan di Pelindo tersebut diberikan selama periode 5-16 April 2024.

“Pemberian diskon berlaku bagi pelayanan bongkar antarpulau dan pelayanan untuk impor,” kata Ardhy.

Dia menyatakan pemberian diskon itu berlaku di terminal yang dioperasikan oleh Pelindo.

“Diskon ini berlaku juga untuk penumpukan petikemas pada area container yard (CY) perpanjangan (extended) dan CY lini 2 yang beroperasi dalam satu kawasan terminal serta tempat pemeriksaan fisik terpadu (TPFT) yang tidak dapat keluar dari terminal (delivery) karena adanya pembatasan angkutan barang selama masa arus mudik dan balik angkutan Lebaran 2024,” ujar Ardhy.

Dia menegaskan pula bahwa sepanjang periode libur Lebaran 2024, operasional terminal tetap berjalan. Pelindo pun menjamin pelayanan bongkar muat kapal, penumpukan barang, penyediaan air bersih, dan layanan pendukung lainnya tetap berjalan 24 jam selama 7 hari.

“Aktivitas di dalam terminal tetap normal, bongkar muat barang dan petikemas di dermaga tetap berlangsung. Kami telah menyiapkan area pendukung untuk lapangan penumpukan agar tidak berlebih, termasuk juga rekayasa penumpukan di dalam terminal,” tuturnya.

Diskon tersebut juga merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam mendukung kebijakan pemerintah.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan komitmen pemerintah dalam memastikan pasokan logistik berjalan lancar selama masa libur Idul Fitri 1445 Hijriah.

“Saya telah menginstruksikan jajaran Kemenhub untuk memastikan kelancaran distribusi logistik serta berkoordinasi dengan pihak terkait seperti kementerian/lembaga dan pemda agar bahan pokok, bahan penting, dan barang lainnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadhan,” ujar Menhub.

Pembatasan

Mobil barang dengan tiga sumbu atau lebih, kereta tempelan atau kereta gandengan, serta mobil barang yang digunakan untuk pengangkutan hasil galian (tanah,pasir,batu) dan hasil tambang dan bahan bangunan seperti besi, semen, kayu, dibatasi operasionalnya pada musim Lebaran tahun ini.

Hal tersebut dimuat dalam Keputusan Bersama (SKB) Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP-DRJD 1305 Tahun 2024, Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SKB/67/II/2024, dan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor: 40/KPTS/Db/2024 tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Arus
<span;>Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2024/1445 Hijriah, yang ditandatangani pada 5 Maret 2024.

Pembatasan operasional angkutan barang itu diberlakukan pada sejumlah ruas Jalan Tol maupun Non Tol mulai tanggal 5 April 2024 (pukul 09.00) s/d 16 April 2024 (pukul 08.00).

Adapun tujuan pembatasaan operasional angkutan barang selama Lebaran tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas pada periode libur keagamaan atau libur nasional yang seringkali menjadi waktu dengan tingkat lalu lintas yang sangat tinggi.

Mengurangi jumlah kendaraan yang beroperasi di jalan pada periode libur keagamaan atau libur nasional. Memperlancar mobilitas masyarakat baik untuk keperluan ibadah, liburan, pulang kampung maupun keperluan lainnya.

Pembatasan angkutan barang juga untuk memberikan tingkat pelayanan yang baik, seperti waktu tempuh, kecepatan, ratarata, kapasitas jalan, dan ketepatan waktu, serta mengurangi kecelakaan lalu lintas dengan tujuan terciptanya ketertiban, kelancaran dan kemanan selama musim Lebaran.[*]

Rilis Media

ALFI Minta Tunda Penaikkan Tarif Tol Japek, Ini Alasannya…

ALFIJAK – Pelaku usaha logistik mendesak rencana penaikkan tarif tol Jakarta-Cikampek (Japek) dan Jalan Layang Mohamed Bin Zayed (Tol MBZ), dapat ditunda ditengah kondisi perekonomian nasional yang belum sepenuhnya membaik.

Selain itu, penaikkan tarif jalan bebas hambatan itu berpotensi mengerek biaya logistik nasional lantaran ruas tol Japek merupakan salah satu jalur distribusi barang dan logistik pelabuhan Tanjung Priok dari dan ke hinterlandnya (wilayah industri) Jawa Barat.

“Kami minta ditunda dahulu rencana (kenaikan) tarif tol tersebut. Apalagi besaran persentase kenaikkanya cukup tinggi yakni rata-rata diatas 30%. Hal ini tentunya berimbas pada cost logistik nasional,” ujar Adil Karim, Ketua Umum DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim melalui keterangan resminya pada Jumat (8/3/2024).

Adil mengatakan, semua pihak perlu mensupport upaya pemerintah RI yang kini sedang ingin menekan cost logistik didalam negeri.

“Kalau infrastruktur logistiknya seperti jalan Tol Japek itu berbayar mahal, bagaimana kita mau menekan cost logistik. Karenanya kami (ALFI) Minta kenaikannya ditunda untuk lakukan evaluasi dahulu melibatkan stakeholders logistik,” paparnya.

Sebagaimana diketahui, World Bank telah merilis bahwa logistics performance index (LPI) Indonesia  menempati peringkat ke 63 dari total 139 negara yang dikaji dengan skor LPI 3,0. Catatan tersebut mengalami penurunan 17 peringkat dibandingkan pada 2018 saat Indonesia menduduki urutan ke-46 dengan skor LPI 3,15.

Kinerja LPI itu dihitung berdasarkan enam dimensi, yakni customs, infrastructure, international shipments, logistics competence and quality, timelines, dan tracking & tracing.

Terbitan LPI oleh World Bank yang dirilis 21 April 2023 itu merupakan penyajian data yang dikumpulkan dari 139 negara pada paruh kedua tahun 2022, atau lebih sedikit ketimbang LPI tahun 2018 yang mencapai 160 negara. Namun pada tahun 2020, Bank Dunia tidak merilis LPI.

Sejak diluncurkan pada 2007, LPI telah melakukan penilaian sederhana terkait logistik oleh sumber-sumber profesional tentang seberapa mudahnya mengekspor ke negara tujuan dalam hal kualitas infrastruktur, kualitas ketersediaan layanan logistik, dan hambatan sektor publik.

Mulai 9 Maret

Sementara itu, PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) selaku pengelola Tol Jakarta-Cikampek dan PT Jasamarga Jalan layang Cikampek (JJC) pengelola Jalan Layang Mohamed Bin Zayed (Tol MBZ) menaikkan tarif jalan bebas hambatan itu mulai Sabtu (9/3/2024) pukul 00.00 WIB.

Vice President Corporate Secretary and Legal PT JTT Ria Marlinda Paallo mengatakan kenaikan tarif ini dilakukan sebagai kompensasi dari penambahan lajur pada Tol Jakarta-Cikampek dan fasilitas Emergency Parking Bay di Jalan Layang MBZ.

Dia mengatakan komponen utama kenaikan tarif integrasi berdasarkan pertimbangan inflasi untuk Ruas Tol Jakarta-Cikampek dari periode September 2016 hingga Desember 2023 serta hitungan inflasi untuk segmen Jalan Layang MBZ mulai periode Oktober 2020 hingga Desember 2023.

Selain itu, komponen lainnya yaitu pengembalian investasi terhadap penambahan kapasitas lajur Tol Jakarta-Cikampek dari KM 50 sampai dengan KM 67 arah Cikampek dan KM 62 sampai dengan KM 50 arah Jakarta serta penyediaan empat titik fasilitas Emergency Parking Bay di Jalan Layang MBZ.

“Penyesuaian tarif ini dibutuhkan untuk memastikan iklim investasi jalan tol yang kondusif, menjaga kepercayaan investor dan pelaku pasar terhadap industri jalan tol yang prospektif di Indonesia, serta menjamin level of service pengelola jalan tol tetap sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) jalan tol,” katanya dikutip media pada awal pekan ini.

Penambahan kapasitas lajur Jalan Tol Jakarta-Cikampek telah dilaksanakan pada 2022 hingga 2023 dengan peningkatan kapasitas tol dari 3 lajur menjadi 4 lajur sepanjang 18,2 km. Peningkatan kapasitas ini dimaksudkan untuk meningkatkan kelancaran dengan mengurai kepadatan kendaraan setelah KM 48 arah Cikampek akibat pertemuan 2 arus lalu lintas kendaraan dari Tol Jakarta-Cikampek dan Jalan Layang Mohamed Bin Zayed.

Peningkatan layanan lainnya juga dilakukan di Jalan Layang MBZ yaitu dengan menyediakan emergency parking bay di 4 titik lokasi yaitu KM 21 dan KM 41 arah Cikampek serta KM 40 dan KM 22 arah Jakarta. Semua ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan pengamanan pengguna jalan saat terjadi kondisi darurat di tol layang.

Berikut daftar tarif tol Jakarta-Cikampek dan Tol MBZ, terbaru:

1. Jakarta IC-Pondok Gede Barat/Pondok Gede Timur
– Golongan I naik dari Rp4.000 menjadi Rp5.500
– Golongan II naik dari Rp6.000 menjadi Rp8.000
– Golongan III naik dari Rp6.000 menjadi Rp8.000
– Golongan IV naik dari Rp 8.000 menjadi Rp11 ribu
– Golongan V naik dari Rp8.000 menjadi Rp11 ribu

2. Jakarta IC menuju Cikunir, Bekasi Barat, Tambun, Cibitung, Cikarang Barat
– Golongan I: Rp7.000 menjadi Rp9.000
– Golongan II dan III: Rp10.500 menjadi Rp14.000
– Golongan IV dan V: Rp14.000 menjadi Rp19.000

3. Jakarta IC menuju Cibatu, Cikarang Timur, Karawang Barat
– Golongan I: Rp12.000 menjadi Rp16.500
– Golongan II dan III: Rp18.000 menjadi Rp24.500
– Golongan IV dan V: Rp24.000 menjadi Rp32.500

4. Jakarta IC menuju Karawang Timur, Dawuan, Kalihurip, Cikampek
– Golongan I: Rp20.000 menjadi Rp27.000
– Golongan II dan III: Rp30.000 menjadi Rp40.500
– Golongan IV dan V: Rp40.000 menjadi Rp54.000

Rilis Media

Investasi Sektor Logistik ‘Wait and See’ Jelang Pemilu

ALFIJAK – Pemerintah menyebut bahwa kinerja perekonomian Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu yang relatif kuat dengan inflasi yang terkendali dan jauh di bawah rata-rata inflasi di negara berkembang di dunia.

Kendati begitu, berbagai kalangan pelaku usaha di Indonesia termasuk di sektor Logistik saat ini masih cenderung menunggu atau wait and see untuk melakukan investasi maupun akselerasi pengembangan market.

Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim mengemukakan, belum nampak pergerakan aktivitas logistik secara masif pada periode awal tahun 2024 ini.

“Kalaupun ada, hal itu merupakan penyelesaian dari order-order atau market sebelumnya, atau yang belum selesai diakhir tahun lalu,” ujarnya, pada Senin (29/1/2024).

Dia mengatakan, dinamika perpolitikan di dalam negeri atau Pemilu (Pemilihan Umum) saat ini, sedikit banyaknya mempengaruhi pada aktivitas bisnis dan para pelaku usaha yang memilih wait and see.

“Mereka (para pelaku usaha) nampaknya memang wait and see dengan hasil Pemilu mendatang, tetapi pada prinsipnya pelaku usaha juga optimistis dan telah memiliki rencana konkret. Intinya, kita berharap sepanjang stabilitas politik nanti terjaga, investasi dan kegiatan bisnis termasuk di sektor logistik tahun ini juga diharapkan akan lebih baik,” ucap Adil Karim.

Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengemukakan, secara historis, periode Pemilu cenderung mendorong aktivitas ekonomi dalam negeri melalui belanja Pemerintah dan belanja konsumsi lainnya terutama Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga. Selain itu, aktivitas Pemilu juga akan menumbuhkan PDB riil dan meningkatkan perputaran jumlah uang beredar.

Disisi lain, imbuhnya, kinerja sektor eksternal juga resilien di tengah kondisi ekonomi global yang masih dipenuhi ketidakpastian.

Cadangan devisa terus meningkat hingga mencapai Rp146,4 miliar di akhir 2023, rasio utang luar negeri terhadap PDB masih terjaga sebesar 28,92%, dan kinerja neraca perdagangan juga mampu mempertahankan tren surplus selama 44 bulan secara berturut-turut.

“Aktivitas manufaktur Indonesia di level 52,5 dan terus di level ekspansif selama 28 bulan berturut-turut, serta berada di atas tren kawasan ASEAN dan global. Kita ingin mendorong pertumbuhan industri manufaktur yang menjadi andalan. Di berbagai program, utamanya kita dorong industri manufaktur pengolahan, yang share-nya terhadap PDB di 2023 adalah 19,72%,” ujarnya melalui keterangan resmi dikutip Senin (29/1/2024).

Susiwiyono mengatakan, adapun realisasi investasi di akhir tahun 2023 tercatat mencapai sebesar Rp1.418,9 triliun dan melampaui target Rp1.400 triliun yang dicanangkan di awal 2023.

“Saat ini banyak investor yang menanyakan peluang berinvestasi di Indonesia. Mereka memang wait and see dengan hasil Pemilu nanti, tapi mereka sudah punya rencana konkret. Sepanjang stabilitas politik nanti terjaga, investasi di tahun ini juga akan lebih baik,” ucap Susiwijono.

Sesmenko Susiwijono juga menuturkan bahwa perekonomian Indonesia selama 8 kuartal berturut-turut berhasil tumbuh di atas 5% hingga Kuartal III-2023.

“Pertumbuhan ekonomi di 2023 sudah cukup kuat, dan kita optimis di 2024 akan lebih baik lagi. Apalagi pada Kuartal I-2024 ini kita akan menyambut hajatan Pemilu, tepatnya pada 14 Februari 2024. Tentunya hal ini akan menjadi momentum positif bagi Indonesia[*]

Rilis Media

Refleksi Akhir Tahun ALFI DKI, Berjibaku Jelang Tahun ‘Naga Kayu’

Tahun 2023 merupakan tahun dimana sepenuhnya aktivitas usaha kembali berjalan normal, setelah negara-negara didunia, termasuk Indonesia didera Pandemi Covid-19 sepanjang kurun waktu duatahun sebelumnya.

Tak sedikit kalangan dunia usaha menyebut masa Pandemi itu sebagai periode yang tak mudah.

Namun, sektor usaha logistik merupakan salah satu sektor usaha yang tergolong ‘tahan banting’ bahkan cenderung alami pertumbuhan aktivitas dikala itu, bahkan terus alami pertumbuhan paralel dengan target pertumbuhan ekonomi nasional yang ditetapkan Pemerintah diatas 5% pada tahun ini.

Menurut Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Adil Karim,SE,CPSM,  optimis bisnis logistik di tanah air akan  semakin prospektif. Karenanya, pelaku logistik di Indonesia mesti merapatkan barisan dengan cara kolaborasi agar bisa berdaya saing baik di domestik (dalam negeri) maupun internasional.

Apalagi, UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah turunannya, serta Perpres No. 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, investor asing bisa memiliki saham hingga 100% di bidang usaha jasa pengurusan transportasi.

Adil menyebutkan, kegiatan bisnis logistik dan rantai pasok sangat dipengaruhi pertumbuhan ekonomi, investasi dan belanja pemerintah. Sedangkan perkembangan ekonomi sangat tegantung pertumbuhan investasi dan konsumsi masyarakat di suatu wilayah atau negara.

Disisi lain, trend bisnis logistik dan rantai pasok secara nasional dan internasional perlu diantisipasi. Oleh sebab itu, kolaborasi tidak hanya dengan sesama perusahaan anggota, tapi perlu juga melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor industri logistik dan rantai pasok.

“Sudah saatnya pelaku usaha logistik nasional berkolaborasi dalam meningkatkan kinerja logistik sekaligus memacu investasinya supaya cita-cita  Menuju Indonesia Emas 2045 sebagaimana yang digaungkan Pemerintah RI saat ini bisa terwujud,” sergah Adil.

Hal penting lainnya yang perlu mendapat perhatian yakni, bagaimana upaya meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) perusahaan logistik melalui program Diklat dan sertifikasi kompetensi melalui Lembaga yang terverifikasi Badan Nasional Standar Profesi (BNSP) maupun Standar Internasional.

“Kompetensi SDM perusahaan pun tidaklah cukup, karena dengan perkembangan bisnis logistik yang sangat cepat, sehingga dibutuhkan pimpinan perusahaan yang memiliki pola pikir terbuka, kolaboratif dan inovatif,” tegas Adil.

Tranformasi layanan logistik melalui digitalisasi juga menjadi syarat mutlak agar perusahaan logistik mampu berdaya saing. Karenanya, sejak awal pelaku logistik yang tergabung di ALFI terus mendorong program National Logistik Ekosistem (NLE).

Adil menyebutkan, NLE merupakan program Pemerintah sebagai terobosan untuk mengefisienkan biaya logistik dengan menata kembali sektor logistik.

NLE merupakan sebuah platform digital layanan logistik dari hulu (kedatangan kapal) hingga hilir (warehouse/pabrik) dengan memfasilitasi kolaborasi Kementerian/ Lembaga, perusahaan terkait, serta pelaku logistik.

Dengan adanya kolaborasi digital dalam satu platform yakni NLE, pemerintah memastikan kelancaran pergerakan arus barang ekspor dan impor, maupun pergerakan arus barang domestik, baik antardaerah dalam satu pulau, maupun antarpulau.

Adapun Penataan NLE telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional serta didukung dengan program Strategi Nasional pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Implemetasi NLE juga diiperluas ke 34 pelabuhan serta 12 bandara. Sementara tercatat lebih dari 15 K/L dan lebih dari 50 platform logistik yang telah berhasil diintegrasikan melalui Indonesia National Single Window (INSW) ke dalam platform NLE di bawah pengelolaan LNSW Kementerian Keuangan itu.

Pembenahan layanan logistik melalui NLE melingkupi empat pilar yaitu simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah, kolaborasi platform logistik (penyedia transportasi, shipping, gudang, dsb), kemudahan pembayaran, dan tata ruang kepelabuhan.

“NLE perlu didorong terus implementasinya, mengingat belum semuanya terintegrasi, termasuk dengan platform yang dibangun oleh pelaku logistik swasta,” ucap Adil.

Kualitas Infrastruktur

Adil menyebutkan, untuk meningkatkan kualitas layanan logistik yang lebih baik, diperlukan juga kualitas infrastruktur yang memadai,terintegrasi, mudah diakses, dan terjangkau.

Karenanya, guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dari sektor kegiatan logistik, selain diperlukan infrastruktur pelabuhan dan bandara yang lebih baik (terkoneksi dengan jalur perdagangan), juga kualitas infrastruktur jalan dan transportasi darat yang lebih masif.

“Selain demi menghadirkan layanan logistik yang efektif dan efisien, penyiapan infrastruktur logistik yang lebih baik bisa menjadi magnet atau daya tarik lebih banyak lagi menarik investasi, yang pada akhirnya kita bisa menempatkan diri sebagai pemain kunci dalam jaringan supply chain global,” ujar Adil.

Hal lain yang tak boleh terlupakan, imbuh Adil adalah memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM sehingga tercipta pengusaha-pengusaha muda di bidang logistik untuk membuka lapangan pekerjaan seluas luasnya di bumi pertiwi.

Potensi DKI Jakarta

DKI Jakarta merupakan wilayah yang tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) cukup tinggi, yaitu pada tahun 2022 mencapai Rp 3.186,46 triliun.  Dengan asumsi bahwa biaya logistik mencapai 23,5% dari PDRB, maka kue logistik di DKI Jakarta nilainya mencapai sekitar Rp 748,48 triliun.

Sedangkan bila mengacu kepada perhitungan Bappenas, biaya logistik mencapai 14,29% dari GDP, maka potensi logistik di DKI sekitar Rp.455 triliun.

Investasi di DKI Jakarta juga terus meningkat, dimana pada tahun 2022 realisasi investasi mencapai Rp 143 triliun atau meningkat 38,4% dibandingkan dengan tahun 2021.

Adil mengatakan, potensi kegiatan logistik di DKI Jakarta itu sebagai peluang sekaligus tantangan para pelaku usaha logistik di Jakarta saat ini maupun di tahun 2024 mendatang atau yang dikenal dengan tahun shio ‘Naga Kayu’.

“Namun sebagai pelaku usaha kami tetap optimistis sektor logistik di 2024 bisa tetap tumbuh meskipun ditengah dinamika perpolitikan nasional maupun pengaruh ekonomi dan geopolitik global imbas masih berlangsungnya konflik Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina saat ini,” ujar Adil Karim.[sumber: Logistiknews.id]

Rilis Media

ALFI DKI Jakarta dan Bea Cukai Priok, Selenggarakan Pelatihan CEISA 4.0 ke PPJK

ALFIJAK– Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta bersama dengan Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok, memberikan pelatihan teknologi CEISA 4.0 kepada perusahaan pengurusan jasa kepabeanan (PPJK) anggota DPW ALFI DKI Jakarta.

CEISA atau Customs-Excise Information System and Automation merupakan sistem kepabeanan dan cukai berbasis IT untuk memberikan layanan kepada pengguna jasa di Bea Cukai.

Seiring berkembangnya teknologi saat ini, Bea Cukai meluncurkan portal CEISA 4.0, yakni suatu sistem yang digunakan untuk membuat dokumen pabean pengganti modul aplikasi seperti Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Tempat Penimbunan Berikat (TPB).

Ketua DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan, ALFI sebagai pelaku usaha logistik sangat mendukung perkembangan teknologi tersebut.

“Apalagi CEISA 4.0 juga akan dimandatorikan pada akhir bulan Nopember 2023. Dimana ada perubahan modul lama ke webbased CIESA 4.0. Dan hal ini mesti tersosialisasikan sebaik-baiknya kepada pengguna jasa atau stakeholders,” ujar Adil Karim saat memberikan sambutan pada kegiatan pelatihan teknologi CEISA 4.0 kepada sekitar 500 perusahaan pengurusan jasa kepabeanan (PPJK) anggota DPW ALFI DKI Jakarta, pada Selasa (21/11/2023).

Para perusahaan anggota ALFI DKI yang mengikuti pelatihan itu berkecimpung di Pelabuhan Tanjung Priok maupun Bandara Soeta. Adapun trainernya melibatkan KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok maupun Tim IKC Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu.

” ALFI mengapresiasi KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok serta Tim IKC Ditjen Bea dan Cukai atas kerjasama pelaksanaan pelatihan ini. ALFI DKI sangat mendukung program pemerintah terkait dengan CEISA 4.0,” ucap Adil.

Dia mengatakan, dengan adanya pelatihan ini maka bisa pelaku usaha bisa memberikan masukan guna meminimalisir jika ada kendala saat mandatori CEISA 4.0 dilaksanakan sehingga bisa mengurangi resiko dilapangan.

Pasalnya, imbuh Adil, beberapa kali sistem CEISA alami kendala, dan untuk itu kedepannya harus ada kontigency plan jika persoalan serupa terjadi kenbali.

“Sebab aktivitas logistik  di Pelabuhan Priok maupun Bandara Soeta itu sebagai pintu gerbang ekonomi dan kalau ada masalah disitu bisa menimbulkan biaya tinggi logistik yang berimbas pada ekonomi nasional,” ucap Adil Karim.

Untuk itu, kata Adil, pelatihan secara langsung (ofline) ini guna mengantisipasi supaya tidak tetjadi keterlambatan dan hambatan karena CIESA 4.0 adalah hal yang baru bagi pelaku usaha logistik.

“Sebelumnya ALFI DKI telah melakukan  pelatihan secara online san bertahap yang telah diikuti sekitar 1000 peserta. Dan pelatihan ofline kali ini sebagai penutup untuk pemantapan,” ujar Ketua ALFI DKI.

Adil menegaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari program kerja DPW ALFI DKI dalam memberikan insight kepada anggota prihal pelaksanaan CIESA 4.0, guna memperlancar arus barang ekspor impor.[*]

Rilis Media

Aktivitas Logistik Diprediksi Tumbuh Jelang Pemilu 2024

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) memprediksi aktivitas logistik masih bergerak positif meskipun kondisi perekonomian nasional diketahui kontraksi yang ditandai berdasarkan laporan badan pusat statistik (BPS) p<span;>ada September 2023 terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 2,28 persen.

Ketua ALFI DKI Jakarta, Adil Karim, SE,CPSM mengemukakan , pada bulan-bulan mendatang aktivitas logistik akan terus berfluktuatif namun tetap bergerak positif ditengah kondisi perekonomian global saat ini dan situasi politik Indonesia menjelang pesta demokrasi Pemilu 2024.

“Saya prediksi kegiatan logistik khususnya untuk domestik akan terus tumbuh ditengah persiapan jelang Pemilu 2024. Kalau yang internasional masih bergantung pada situasi ekonomi global termasuk bagaimana imbas konflik antara Rusia dan Ukraina yang masih berlangsung hingga kini,” ujar Adil Karim, pada Selasa (10/10/2023).

Dia mengatakan, kondisi perekonomian nasional yang masih tumbuh positif hingga semester ke 2 di 2023 diharapkan akan terus berlanjut pada tahun depan. Untuk itu,  program hilirisasi industri yang terus digalakkan Pemerintah RI saat ini mesti didukung demi menggeliatkan aktivitas rantai pasok produk-produk dalam negeri serta memperkuat industri domestik.

“Kalau industri domestik kita kuat, bisa meredam isue yang terjadi pada  perekonomian global. Karenanya, penguatan lini domestik ini penting termasuk di sisi industrinya. Selain itu konsumsi domestik juga perlu dijaga, termasuk penyiapan infrastruktur  untuk mendukung aktivitas transportasi dan logistik agar daya saing komoditi nasional bisa bersaing,” ujar Adil.

Dia mengatakan, DKI Jakarta merupakan barometer perekonomian nasional lantaran perputaran pergadangan dan jasa banyak dilakukan. Selain itu, Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta menjadi pelabuhan tersibuk di Indonesia yang notabene menghandle lebih dari 65% aktivitas perdagangan ekspor maupun impor serta domestik.

Karena itu, sebagai pebisnis logistik, dirinya berharap layanan maupun sistem informasi dan teknologi (IT) pada jasa kepelabuhanan di Tanjung Priok jangan sampai terjadi hambatan.

“Kalau terjadi hambatan di pelabuhan tersebut (khususnya ekspor impor) akan sangat mempengaruhi pada performance logistik kita karena pelabuhan Tanjung Priok sebagai ‘jendela’ aktivitas logistik nasional. Multiplier efeknya biaya logistik menjadi mahal dan konsumen akan membeli barang dengan harga lebih tinggi dan berdampak pada daya beli masyarakat yang pada akhirnya bisa berpotensi terjadi inflasi,” paparnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pada September 2023 terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 2,28 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 115,44. Inflasi tertinggi terjadi di Manokwari sebesar 5,26 persen dengan IHK sebesar 119,96 dan terendah terjadi di Manado dan Gorontalo masing-masing sebesar 1,16 persen dengan IHK masingmasing sebesar 113,96 dan 113,23.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,17 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,98 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,26 persen.

Kemudian, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,97 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,14 persen; kelompok transportasi sebesar 0,99 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,06 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,58 persen.

Selain itu,  kelompok pendidikan sebesar 2,08 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,40 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,68 persen.

BPS juga mencatat, tingkat inflasi month to month (m-to-m) pada September 2023 sebesar 0,19 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) September 2023 sebesar 1,63 persen.

Adapun tingkat inflasi y-on-y komponen inti September 2023 sebesar 2,00 persen, inflasi m-to-m sebesar 0,12 persen, dan inflasi y-to-d sebesar 1,46 persen.[*]

Rilis Media

ALFI DKI Sosialisasikan PMK 71/2022, Peserta Membludak

ALFIJAK– Dalam rangka menyatukan persepsi antara Petugas Pajak pada kantor Ditjen Pajak Kemenkeu dan Perusahaan Forwarder & Logistik di DKI Jakarta, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) melaksanakan sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No: 71 tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu.

Sosialisasi yang digelar pada Senin (20/3/2023) di Kelapa Gading Jakarta Utara itu mengambil tema ‘<span;>Mungkinkah PM 7/PMK.03/2022 Mengakomodir Pengkreditan Pajak Masukan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)’.

Diikuti sekitar 500-an perusahaan anggota ALFI DKI Jakarta, sosialisasi itu sangat antusias diikuti para peserta maupun tamu undangan yang hadir.

“Melalui sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan persepsi yang sama antara petugas pajak dan pebisnis logistik serta mewujudkan kepastian hukum perpajakan terhadap kegiatan logistik di tanah air,” ujar Ketua Umum DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim saat memberikan sambutan pada acara sosialisasi itu.

Hadir pada kesempatan itu antaralain: Sekjen DPP ALFI Akbar Johan, pejabat dari Kantor Wilayah Ditjen Pajak (DJP) yakni; KPP Pratama Jakarta Penjaringan, KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok, KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading, KPP Pratama Jakarta Pademangan, KPP Pratama Jakarta Koja, KPP Madya Jakarta Utara, KPP Pratama Jakarta Pluit, dan KPP Madya Dua Jakarta Utara).

Selain itu, dihadiri instansi dan stakehokders terkait seperti, Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok,

Adil mengungkapkan Sosialisasi beleid Perpajakan ini merupakan program kerja yang telah ditetapkan pada Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) dan Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) DPW ALFI/ILFA DKI Jakarta.

Dia berharap perusahaan anggota ALFI dapat memanfaatkan sosialisasi ini sebaik-baiknya dan memberikan masukkan terhadap implementasi PMK 71/PMK.03/2022 di lapangan.

“Melalui sosialisasi pada hari ini diharapkan juga dapat memberikan masukan kepada Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, sehingga implementasi PMK 71/PMK.03/2022 dapat diterapkan sebagaimana mestinya, memberikan kepastian hukum perpajakan, terutama bagi pelaku logistik nasional,” ucap Adil Karim.

Adil menambahkan, ALFI akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak guna membangun negeri untuk bersama-sama taat pajak dan aturan yang berlaku.

“Saya berharap sosiisasi ini dapat dimanfaatkan sebaiknya-baiknya dan agar para anggota tidak meninggalkan acara ini sampai selesai karena akan diisi lonsultasi soal perpakajan oleh Ditjen Pajak sampe sore hari disini. Silahkan manfaatkan sebaik-baiknya jika ada pertanyaan atau masalah dilapangan dapat dikonsultasikan langsung,” ujar Adil.

ALFI DKI Jakarta juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya acara ini, sehingga sosialisasi perpajakan ini dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sementara itu, Sekjen DPP ALFi Akbar Djohan dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada DPW ALFI DKI Jakarta atas penyelenggaraan sosialiasi beleid perpajakan ini. “ALFI sebagai patriot terdepan untuk taat perpajakan di sektor bisnis ini,” ucap Akbar.

Dia mengatakan, kegiatan logistik, perusahaan yang menggunakan izin Jasa Pengurusan Transportasi dengan nomor KBLI 52291, dimana sesuai dengan Permenhub No. 59 Tahun 2021 aktivitas usahanya mencakup 22 subsetor yang saling terkait.

“Karenanya, program Sosialisasi PMK 71/2022 ini sangat penting dan strategis, yang diharapkan dapat mewujudkan persamaan persepsi antara Petugas Pajak dengan Perusahaan JPT, sehingga kita bisa bersama-sama dapat meningkatkan kinerja sektor logistik Indonesia yang lebih baik,” ujar Akbar.

Safrin Liputo, Kadishub DKi Jakarta dalam sambutannya menegaskan sosilisasi beleid perpajakan ini agar bisa membantu dan mengedukasi para anggota ALFI di Jakarta dalam melakukan kegiatan usahanya.

Sedangkan Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Subagyo mengingatkan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat dilihat dari logistik cost-nya.

“Oleh karenanya, peran ALFI dalam sistem logistik nasional sangatlah strategis,” ujar Ka OP Tanjung Priok.[*]

Rilis Media

Perkuatan Domestik, Bikin Aktivitas Logistik Tumbuh

ALFIJAK – Situasi ekonomi nasional yang tumbuh positif di 2022 diharapkan akan terus berlanjut di 2023. Untuk itu program hilirisasi industri di dalam negeri akan mendorong, sekaligus menggeliatkan aktivitas rantai pasok produk-produk dalam negeri.

Hal tersebut di kemukakan Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Adil Karim, di Jakarta.

Menurutnya, penguatan industri domestik juga sangat berperan dalam menangkal isue ancaman resesi perekonomian global pada tahun ini.

“Penguatan lini domestik industrinya, menjaga konsumsi domestiknya juga perlu dijaga, termasuk pembangunan infrastruktur di dalam negeri yang masif dilakukan untuk mendukung aktivitas transportasi dan logistik perlu terus dioptimalkan guna efisiensi dan meningkatkan daya saing produk nasional,” ujar Adil.

Dia juga mengatakan, dengan pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5,31% pada tahun 2022 lalu, saat ini aktivitas dunia usaha termasuk sektor bisnis logistik di Indonesia kembali bergerak tumbuh.

“Di DKI Jakarta saja, mulai tumbuh dan bermunculan perusahaan-perusahan baru di sektor logistik sejak awal tahun 2023 ini. Fenomena itu dapat kami lihat dengan bergabungnya sejumlah perusahaan forwarder dan logistik di DKI tersebut menjadi anggota ALFI,” ucap Adil.

Dia mengatakan, DKI Jakarta merupakan barometer perekonomian nasional lantaran perputaran pergadangan dan jasa banyak dilakukan. Selain itu, Pelabuhan Tanjung Priok Jakarra menjadi pelabuhan tersibuk di Indonesia yang notabene menghandle lebih dari 65% aktivitas perdagangan ekspor maupun impor serta domestik.

“Pelaku logistik tetap optimistis pertumbuhan ekonomi nasional akan terus membaik kedepannya. Karena itu, semua pihak perlu sama-sama menjaga untuk terus mendorong momentum pertumbuhan ekonomi di 2022 lalu sehingga diharapkan bisa terus berlanjut pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya, meskipun dinamika perpolitikan nasional di tahun ini lebih dinamis mengingat kita akan menghadapi Pemilu pada 2024 mendatang,” ujar Adil Karim.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, pada Januari 2023 terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 5,28 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,98. Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Kotabaru sebesar 7,78 persen dengan IHK sebesar 119,97 dan terendah terjadi di Sorong sebesar 3,23 persen dengan IHK sebesar 112,02.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 5,82 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,07 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 3,62 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 4,28 persen; kelompok kesehatan sebesar 3,04 persen; kelompok transportasi sebesar 13,91 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,87 persen.

Kemudian, kelompok pendidikan sebesar 2,80 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,46 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,15 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,22 persen.

Adapun tingkat inflasi month to month (m-to-m) Januari 2023 sebesar 0,34 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Januari 2023 sebesar 0,34 persen.[*]

Rilis Media

ALFI Jakarta Desak Semua Impor Wajib Periksa Karantina di Priok, Menggunakan Hico-Scan

ALFIJAK – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, mendesak semua barang impor yang wajib periksa karantina wajib dilakukan pemeriksaan fisik secara tetpadu melalui alat pemindai peti kemas atau Hico Scan (X-Ray).

“Dengan menggunakan Hico Scan, sudah terbukti pemeriksaan barang impor lebih efisien dan efektif. Hal ini juga sesuai dengan keinginan pengguna jasa pelabuhan untuk mewujudkan biaya logistik efisien,” ujar Ketua DPW ALFI Jakarta, Adil Karim kepada wartawan Rabu (18/1).

Adil mengatakan, sudah sejak lama ALFI DKI Jakarta menyampaikan ke pihak Balai Karantina Tanjung Priok supaya kegiatan inspeksi karantina dapat melalui tempat pemeriksaan fisik terpadu (TPFT) di kawasan pabean Tanjung Priok, bukan di lapangan terminal peti kemas (lini satu) pelabuhan.

“Kalau melalui TPFT dari sisi biaya dan SDM petugas pemeriksanya lebih efektif karena sudah terpadu. Tetapi kenapa sampai kini masih ada yang di periksa di lapangan TPK Koja Priok ?. Mestinya dialihkan saja ke TPFT yang sudah dilengkapi dengan Hico-Scan, untuk memudahkan petugas karantina dan mengurangi pertemuan langsung (personal) serta memperlancar arus barang dan menurunkan biaya logistik,” ucap Adil Karim.

Percepatan Layanan

Penggunaan HiCo-Scan pada kegiatan pemeriksaan atau behandle peti kemas impor di TPF, selain untuk percepatan layanan, juga diharapkan dapat menekan biaya demurage importasi maupun storage di terminal maupun cost logistik di TPFT.

“Sehingga hal ini menjadi bagian relaksasi bagi importir dalam rangka menurunkan biaya logistik di Indonesia,” papar Adil.

Bahkan, terhitung 9 Januari 2023, tarif paket behandle peti kemas impor yang menggunakan alat pemindai (Hico-Scan) dan dilakukan pemeriksaan fisik di tempat pemeriksaan fisik terpadu (TPFT) Graha Segara di kawasan pabean Pelabuhan Tanjung Priok, mulai di berlakukan.

Hal tersebut menyusul telah adanya kesepakatan bersama antara penyedia dan pengguna jasa yakni pengelola terminal peti kemas di pelabuhan Tanjung Priok yakni PT Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja dengan pengguna jasa yakni Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) DKI Jakarta dan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta.

Kesepakatan bersama itu juga diketahui oleh Manajemen Pelindo Regional 2 Tanjung Priok dan Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok.

Saat ini Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok menempatkan Alat pemindai (X Ray) peti kemas itu pada tempat pemeriksan fisik terpadu atau TPFT Graha Segara, di kawasan  pabean Pelabuhan Tanjung Priok.

Untuk optimalisasi pemeriksaan barang dengan mengunakan Hi-Co Scan/ X-Ray System atau alat Pemindai tersebut, telah diamanatkan melalui keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu nomor Kep-99/BC/2003 dan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan/PMK No: 109/04/ tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.[*]